Mingrum Reses di SMK Muhammadiyah 2 Kalirejo

Ketua DPRD Lampung menggelar penyerapan aspirasi dalam masa reses tahap 1 di SMK Muhammadiyah 2 Kalirejo, Lampung Tengah. Selasa (28/02/2023)

Ketua DPRD Lampung Mingrum Gumay SH., MH menjelaskan bahwa kegiatan ini tidak hanya menerima aspirasi saja,melainkan sebagai forum diskusi yang melahirkan saran,kritik dan masukan kepada lembaga DPRD lampung untuk melakukan evaluasi kedepan.

”Reses atau penyerapan aspirasi ini wajib dilakukan baik unsur pimpinan maupun anggota dengan tujuan melakukan komunikasi langsung kepada masyarakat,jadi setelah dari kegiatan ini nanti akan diakomodir mana yang menjadi skala prioritas untuk ditindaklanjuti sebagaiamana mestinya," kata Mingrum. 

Ia juga menjelaskan bahwa Sekolah merupakan salah satu organisasi yang sangat penting dalam rangka menjaga dan memastikan keberlangsungan proses pendidkan menjadi salah satu pijakan untuk menopang dan melahirkan generasi penerus bangsa kedepan berbasis kreativitas dan kompetensi.

” Dalam masa reses tahap 1 ini, kita pilih di sektor pendidikan,karena dalam beberapa kurun waktu terakhir issue yang berkembang hingga hari ini maraknya pelajar turut serta dalam kelompok geng motor sehingga kita akan cek lapangan dan mencari akar permasalahannya, apakah disekolah tidak memfasilitasi kegiatan pelajar atau memang infrastruktur,sarana dan prasarananya tidak menunjang sehingga tidak ada wadah untuk berekpresi bagi pelajar untuk mengembangkan potensi yang ada," ujar Mingrum. 

Dalam kesempatan tersebut,Mingrum juga melakukan pengecekan infrastruktur dan melihat sarana, prasarana yang ada di SMK Muhammadiyah 2 Kalirejo.

Read More

Puluhan Pedagang di RSUDAM Ngadu ke DPRD Lampung

Bandar Lampung - Puluhan Pedagang di sekitar Rumah Sakit Umum Daerah Abdoel Muluk (RSUDAM) ngadu ke Komisi I DPRD Lampung, Selasa (28/2/2023).

Mereka mengadu karena tidak bisa berdagang di tempat yang biasa mereka berjualan. Pun meminta agar DPRD Lampung memfasilitasi keluhan tersebut dan mengakomodir kembali berdagang di RSUDAM.

Anggota Komisi I DPRD Lampung Budiman AS, mengaku siap membantu selesaikan persoalan ini agar mereka bisa berdagang, karena mereka untuk mencari makan untuk anak istrinya. Sebentar lagi juga akan puasa kebutuhan akan meningkat. Kalau mereka tidak punya mata pencaharian mereka bisa berbuat yang lain.

“Saya akan adukan ini ke rumah sakit agar mereka diakomodir. Karena dengan adanya pedagang disitu juga sebenarnya terbantu juga bagi keluarga yang sakit mereka bisa membantu,” kata dia.

Pertama ada pedagang asongan yang berkeliling, yang kedua adalah pedagang lapak, agar tidak diisi oleh pihak pihak yang baru dan juga sewanya jangan terlalu mahal.

“Kurang lebih pedagang asongan ini sekitar 50 An orang. Dan ini yang datang perwakilannya saja sekitar puluhan orang,” kata Budiman.

Salah satu perwakilan pedagang asongan RSUDAM Esa mengungkapkan pihaknya setahun yang lalu dijanjikan untuk disediakan tempat dan diakomodir kembali berdagang di sekitar Abdoel Muluk.

“Kita minta supaya kami pedagang asongan masih dikasih waktu, masih diberikan tempat untuk berdagang di Abdoel Muluk,” kata Esa di ruang Komisi I DPRD Lampung, saat mengadukan keluhan pedagang di Komisi I,

"Pertama kita dulu sudah ada tempat, tahunya digusur, kami tunggu sudah setahun katanya nanti mau dikasih solusi. Dan sekarang justru itu di isi oleh pihak luar,” kata Esa.

Harapannya agar pihak RSUDAM itu kembali mengakomodir para pedagang berjualan di sekitaran Abdoel Muluk.

“Kita diminta bayar sewa tempat bagi yang lapak itu Rp1 juta dan tiap hari itu Rp25 ribu harus memberi kepada petugas pengamanan,” kata Esa.

Ketua Komisi I DPRD Lampung Yose Rizal mengaku pihaknya juga sudah mengkomunikasikan dengan Komisi V DPRD Lampung.

“Agar pedagang itu bisa beraktivitas kembali. Soal ada pertimbangan kerapihan dan estetika dan lain lain moggo dibicarakan dengan pedagang ini,” kata Yose Rizal.

Harapannya, kata Yose Rizal supaya Pedang tersebut diakomodir oleh RSUDAM Lampung.

Badri Ketua DPW SRMI Lampung, ada persoalan pungli, dan ada persoalan lapak yang tidak ditempatkan pedagang.

“Pedagang ini ada dua ada, yakni pedagang asongan dan pedagang lapak. Tadinya kami yang ngawal ini. Dan sekarang ini kami mendampingi pedagang. Apalagi sebentar lagi ini Bulan puasa. Otomatis ini jualan pasti akan meningkat,” ujar Badri.

Pihaknya mendampingi pedagang RSUDAM itu karena hingga saat ini belum ada tindak lanjut dari Direktur RS Abdoel Muluk.

“Setiap pergantian Direktur ini selalu meninggalkan persoalan semacam ini.Ini juga ada pungli, yang didepan Korem sampai pangkalan ojek itu ada pungli 25 ribu oleh oknum dan seakan itu dilegalkan oleh pihak RS Abdoel Muluk. Jangan sampai ini persoalan terulang lagi,” tegas Badri saat mengadu ke Komisi I DPRD Lampung, Selasa (28/2/2023).

Badri mengatakan, Para pedagang lapak dan asongan itu meminta agar dikembalikan mereka untuk berdagang di RS Abdoel Muluk.(ndi)

Read More

Mirzani Reses di Wayhalim

 

Bandar Lampung – Dalam agenda reses untuk menyerap aspirasi masyarakat, Rahmat Mirzani Djausal (RMD) anggota DPRD Provinsi Lampung mendapat banyak aspirasi yang disampaikan.

Seperti, Anto salah seorang warga masyarakat Way Halim Permai, Kecamatan Way Halim yang menyampaikan aspirasinya dalam kegiatan reses tersebut.

"Jadi pak Mirza kami sudah lama tinggal disini bahkan puluhan tahun, namun kami tidak punya sertifikat tanah sebab tanah ini dimiliki oleh PT. Way Halim. Kami harus bagaimana pak,” ucap salah satu warga, Kamis (23/02/23).

Kegiatan reses tersebut banyak masyarakat menyampaikan aspirasinya dari keluhan banjir hingga sungai yang belum di talud.

Ketua fraksi Gerindra DPRD Lampung ini menyampaikan bahwa dirinya siap untuk mengawal dan merealisasikan hal-hal yang dikeluhkan oleh masyarakat.

Menyikapi persoalan tentang sertifikasi tanah yang tidak bisa di miliki warga, Mirza akan menindaklanjuti hal tersebut dengan mendorong melalui Badan Pertanahan Nasional (BPN) provinsi Lampung.

“Kalau memang tanah tersebut sudah lama ditinggali oleh masyarakat sebaiknya dilepaskan saja oleh pihak swasta dan diserahkan kepada masyarakat, karena kalau tidak akan tetap menggunakan Hak Guna Usaha atau HGU,” ungkapnya.

Dirinya juga menyampaikan, akan mendorong melalui kader partai yang ada Komisi I DPRD Lampung.

“Kita akan melakukan pengecekan melalui Komisi I DPRD Lampung,” tambahnya.

Diketahui, tanah tersebut mencapai 4 Hektar dan ditempati oleh sekitar 250 Kartu Keluarga (KK) penduduk yang sudah puluhan tahun.

Kemudian, Rahmat Mirzani Djausal juga langsung meninjau tempat yang sering terjadi banjir akibat sungai yang dangkal dan juga belum memiliki talud. (Sept/)

Read More

Sikapi Polemik Warga dan GKKD, Budhi: Saya Sangat Prihatin

Bandar Lampung — Kejadian aksi intoleran berupa pelarangan ibadah di Gereja Kristen KemH Daud (GKKD), pada Minggu tanggal 19 Februari 2023 di Kecamatan Rajabasa, Bandarlampung. Budhi Condrowati dengan tegas mengatakan hal tersebut bertentangan dengan Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika.

“Saya sangat prihatin, apa yang terjadi minggu kemarin terhadap teman – teman GKKD. Tentu, cara – cara itu tidak mencerminkan dasar negara kita, yaitu Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Apalagi hal itu dilakukan oleh aparat pemerintahan tingkat RT,” kata Condrowati, Rabu (22/02/23). 

Karena itu, pihaknya meminta kepada pihak terkait, untuk segera mencarikan solusi antar kedua belah pihak. Sehingga, apa yang terjadi kemarin tidak terulang kembali.

“Utamakan musyawarah, semua pihak harus turun tangan, libatkan semua pihak untuk menyelesaikan persoalan ini. Agar, tidak terulang lagi,” Tegasnya.

Ketua DPC PDIP Kabupaten Mesuji itu meminta kepada Pemerintah dan pemuka agama bergandeng tangan secara bersama – sama untuk melakukan pembinaan secara menyeluruh kepada RT dan sejenisnya, tentang pentingnya toleransi beragama dilingkungan sekitar.

"Jelas, jika hal-hal kecil ini terjadi dan menyebar. Sementara, pemerintah kota tidak tanggap merespon. Maka, akan berdampak buruk terhadap keamanan, kedamaian dalam hidup beragama dan berbangsa,. Dan bahkan, bisa saja terjadi keributan antar suku dan agama. Nah, ini jangan sampai terjadi,” Tegas Condrowati.

Karena, tambah Anggota Komisi V DPRD Lampung itu. Dalam beragama dan beribadah, menurut ajaran agama adalah hak asasi yang dilindungi oleh konstitusi. Menghalangi orang lain beribadah merupakan pelanggaran terhadap HAM dan konstitusi. Sementara, persekusi terhadap kegiatan ibadah adalah perbuatan pidana.

“Setiap warga negara dilindungi haknya untuk beribadah menurut keyakinannya masing-masing oleh konstitusi. Nah, komunikasi dan musyawarah harus dikedepankan,” Tegas nya.

Untuk diketahui, sebelumnya, viral di media sosial video aksi pembubaran kegiatan ibadah Gereja Kristen Kemah Daud (GKKD) pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 pukul 09.30, di Kecamatan Raja Basa, Bandar Lampung.

Lokasi GKKD berada di Jl. Soekarno hatta Gang Anggrek RT.12 Kelurahan Rajabasa jaya Kecamatan Rajabasa Kota Bandar Lampung oleh pria berinisial W yang diketahui merupakan Ketua RT setempat. (KN/)

Read More

Sosialisasi Pembinaan Ideologi Pancasila, Kostiana: Jaga Nilai Ideologi Pancasila

Bandar Lampung – Menjaga nilai-nilai ideologi pancasila menjadi tanggung jawab pemerintah dan masyarakat bersama. Agar teknologi informasi yang maju saat ini tidak mempengaruhi pilar kebangsaan yang dimiliki oleh Indonesia selama ini.

Untuk itu, Kostiana anggota DPRD Provinsi Lampung menggelar sosialisasi pembinaan ideologi pancasila bersama masyarakat untuk menguatkan kembali empat pilar kebangsaan.

Empat pilar yakni Pancasila, UUD 45, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika ini harus kita kuatkan supaya tidak terkikis dengan kemajuan teknologi informasi. Sehingga kita bijak dalam menyikapi sesuatu ditengah masyarakat,” ujar Sekretaris Komisi IV DPRD Lampung, Senin (21/02/23).

Ketua Fraksi PDI-P DPRD Lampung ini juga berharap kegiatan ini dapat memberikan dampak positif kepada masyarakat luas khususnya generasi muda agar dapat menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia.

“Dengan menjaga nilai-nilai ideologi pancasila maka bangsa Indonesia akan tetap berdiri kokoh, tidak akan terpecah belah dengan paham-paham radikalisme yang masuk,” tambahnya.

Kegiatan yang bertempat di Jl. Ikan Julung, Kelurahan Bumi Waras, Kecamatan Bumi Waras. Bersama dua narasumber yaitu AKBP Basri Dina, SH.MH dan H. Suparman Abdul Karim. Dihadiri oleh Perangkat desa, Babinsa dan Bhabinkamtibmas.

Selanjutnya, Basri Dina menyampaikan pentingnya kegiatan sosialisasi pembinaan ideologi pancasila ini dilakukan untuk mengingatkan langsung kepada masyarakat supaya tidak lupa adanya Pancasila.

“Kegiatan sosialisasi pembinaan ideologi pancasila ini sangat baik, supaya masyarakat dapat mengingat kita punya Pancasila yang artinya meski berbeda-beda tapi tetap satu jua. Itu yang harus kita tanamkan kepada masyarakat agar terciptanya kedamaian,” tutupnya. (KN)

Read More

Anggota DPRD Lampung Sosialisasi Pembinaan Ideologi Pancasila

Bandar Lampung – Anggota DPRD Provinsi Lampung, Syarif Hidayat menggelar sosialisasi pembinaan ideologi pancasila bersama komunitas Lampung Sehat di kantor DPW PKS Jalan Untung Suropati no. 3, Kedaton, Kp. Baru, Kota Bandarlampung.

Syarif menyampaikan kegiatan ini dilakukan sebagai salah satu cara untuk memupuk nilai-nilai ideologi pancasila ditengah perkembangan jaman.

“Dengan sosialisasi pembinaan ideologi pancasila ini masyarakat dapat kembali menanamkan nilai-nilai pancasila dalam kehidupan sehari-hari, supaya ideologi bangsa kita tidak terkikis dengan perkembangan jaman yang saat ini ada melalui teknologi seperti gadget,” ujar Syarif, Sabtu (18/02/23).

Anggota komisi V DPRD Lampung juga menilai sosialisasi pembinaan ideologi pancasila menjadi wujud negara menjaga nilai-nilai ideologi bangsa.

"Kegiatan ini juga menjadi wujud dari kerja nyata yang dilakukan pemerintah legislatif maupun eksekutif dalam menjaga nilai-nilai ideologi pancasila,” tambahnya.

Bersama komunitas Lampung Sehat dan juga berserta narasumber dosen Unila, Dr. Zulkarnain Ridlwan, SH., MH. Dan juga Suhendri, SH., MH.

Selanjutnya, Suhendri menyampaikan menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan kewajiban bagi seluruh rakyat Indonesia.

“Seperti empat pilar kebangsaan yaitu Pancasila, UUD 45, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika menjadi pilar-pilar penting dalam menjaga kesatuan bangsa, supaya bangsa Indonesia tidak terpecah,” ucapnya. (KN)

Read More

Reses di Metro, Nurhasanah Sikapi Masalah Infrastruktur

Metro — Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung, Dapil 3, meliputi Kabupaten Pesawaran, Pringsewu dan Kota Metro gelar reses bersama di Kota Metro, yang digelar di Aula Kantor setempat. Selasa (28/02/2023).

Dalam diskusi, Anggota Komisi III DPRD Lampung, Nurhasanah menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung, telah menggelontorkan anggaran sebesar Rp11,9 Miliar untuk perbaikan lima ruas jalan di Kota Metro pada tahun 2023.

“Realisasi anggaran perbaikan jalan terssebut, berkat dorongan dari anggota DPRD Daerah Pemilihan (Dapil) III, Provinsi Lampung,” Kata Nurhasanah.

Lebih lanjut, anggota Fraksi PDIP DPRD Lampung itu menuturkan bahwa anggaran tersebut diperuntukan untuk. Jalan Budi Utomo kemudian Jalan Soekarno Hatta, Jalan veteran, Jalan Pattimura, dan juga Jalan Brigjen Katamso.

“Tentu, anggaran ini jauh lebih besar dari pada kabupaten Pringsewu. Supaya dalam forum yang terhormat ini menjadi catatan bagi kita semua, kita dari 11 orang anggota DPRD Provinsi lampung yang mewakili Kota Metro ini memprioritaskan,” tegasnya

Selain itu, dirinya minta kepada seluruh masyarakat Bumi Sai Wawai untuk dapat mengawasi pembangunan lima ruas jalan di Metro agar berkualitas baik.

“Karena kami datang ke sini jalan rusak juga banyak yang nge-WA. Ini untuk tahun 2023 mohon dikawal ya, anggarannya cukup besar Rp11,9 Miliar,” tegas Nurhasanah.

Kepala Dinas (Kadis) Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kota Metro, Robby Kurniawan Saputra menjelaskan bahwa anggaran belasan Miliar yang digelontorkan itu khusus untuk perbaikan ruas jalan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi Lampung.

“Tahun ini di tahun 2023 ada anggaran Rp11,9 Miliar untuk perbaikan ruas jalan provinsi yang ada di kota Metro. Saya akan sampaikan kondisi jalan yang ada di kota, jadi ruas panjang jalan yang ada di Kota Metro itu 567,8 kilometer. Jumlah ruasnya ada 1.363 ruas,” ujarnya.

Selain itu, Robby juga mengungkapkan bahwa terdapat 389,87 kilometer atau setara dengan 86,49 persen kondisi infrastruktur jalan di Kota Metro mengalami kerusakan.

“Nah kondisi jalan yang ada di kota Metro pada saat ini, kondisi yang baik itu 31,3 persen. Terus kondisi rusak ringan 22,59 persen atau 128,2 kilometer. Kondisi rusak sedang itu 203,87 kilometer atau 35,9 persen. Kondisi rusak berat itu ada 57,8 kilometer atau 10,18 persen. Seperti itulah keadaan jalan di kota Metro pada hari ini,” tegasnya.

Read More

Zunianto Sosperda di Pesawaran

 

Pesawaran — Beragamnya suku, adat, ras, dan agama yang ada di Provinsi Lampung dan Kabupaten Pesawaran khususnya, menjadi rentan terjadinya gesekan dan konflik antar warga. Sehingga, dibutuhkan edukasi dan pemahaman yang mendasar bagi seluruh masyarakat, agar terciptanya lingkungan yang aman dan damai.

“Kita sebagai warga negara Indonesia patut bersyukur, kita kaya akan Ras, Suku, Adat dan agama. Tapi, jika masyarakatnya tidak diberi edukasi dan pemahaman akan aturan, bisa jadi dengan keberagaman yang ada, akan terdapat celah gesekan antar warga,” kata Anggota DPRD Provinsi Lampung, Zunianto, saat menggelar Sosialisasi Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Rembug Desa dan Kelurahan dalam Pencegahan Konflik di Provinsi Lampung, dihadapan masyarakat Desa Kebagusan, Kecamatan Gedong Tataan. Sabtu (03/03/2023).

Atas dasar itu, kata Anggota Fraksi PKS DPRD Lampung tersebut, dirinya bersama teman – teman anggota yang lain, memandang perlu dan penting Perda Rembug Desa/Kelurahan disampaikan kepada masyakat Kebagusan. Karena, tidak bisa dipungkiri, sampai saat ini masih terjadi gesekan antar warga yang sebenarnya persoalan tersebut bisa diselesaikan secara musyawarah.



“Banyak sekali persoalan dan gesekan yang ada di Kabupaten Pesawaran, dan lampung pada umumnya ini. Oleh karena itu, Rembug Pekon menjadi solusi atasi sejumlah persoalan. Jadi, saya minta kalo ada persoalan tidak usah gontok – gontokan antar tetangga dan saudara, mari bersatu,” tegasnya.

Dihadapan kita semua, kata Politisi PKS Lampung itu, ada Narasumber yang akan memaparkan secara rinci, tentang aturan – aturan untuk menjadi acuan dalam menjalankan Perda Rembug Pekon tersebut. Sehingga, dalam pelaksanaannya dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang ada.

“Disini ada Pak Johan Sulaiman, beliau tidak asing lagi. Kapasitas, dan kualitasnya tidak diragukan lagi. Jadi, saya minta ikuti, dan pahami materi yang disampaikan. Dan sepulang dari sini, sebarkan ke tetangga, saudara dan kerabat yang belum bisa hadir,” tegasnya seperti dilansir WARTAPOST.CO.ID,

Read More

Lesty Reses di Lampung Selatan

Lampung Selatan — Anggota DPRD Propinsi Lampung dari fraksi PDI Perjuangan asal daerah pemilihan Lampung II (Kabupaten Lampung Selatan), Lesty Putri Utami menggelar reses ke I Tahun 2023 di Desa Bumi Sari, Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan.

Dihadapan masayarakat, Sekretaris Komisi II DPRD Lampung itu mengatakan, kegiatan reses merupakan salah satu bagian dari proses perencanaan pembangunan. Sehingga, diharapkan masyarakat benar-benar memanfaatkan agenda anggota dewan tersebut untuk menyampaikan aspirasi pembangunan wilayahnya

“Ada tiga jalur yang bisa dilakukan oleh masyarakat untuk mengusulkan pembangunan di wilayahnya yakni melalui musrenbang, langsung mengusulkan ke Satuan Kerja Perangkat Daerah, serta melalui reses jaring aspirasi anggota DPRD,” Kata Lesty.

Menurutnya, saat reses berlangsung persoalan infrastruktur masih mendominasi usulan masyarakat. “Infrastruktur masih menjadi persoalan, jadi. Hasil yang didapat ini, akan menjadi pembahasan kami di DPRD untuk segera dicarikan solusinya, ” Tegasnya.

Selain itu, Lesty juga mengatakan siap mendorong dan membantu kelompok Ibu-Ibu dan pemuda untuk melakukan aktivitas atau kegiatan yang mampu membangkitkan perekonomian masyarakat, seperti halnya pembentukan UMKM.

“Kami berharap melalui reses ini ada masukan dari masyarakat, utamanya kaum perempuan dan Pemuda yang dapat kami perjuangkan sehingga dapat menjadi program yang bermanfaat dan bisa membuka lapangan pekerjaan,“ pungkasnya seperti dilansir WARTAPOST.CO.ID,

Read More

Jalan Sehat HUT Gerindra Ke-15 di Lampung Berhadiah Rumah, Ini Waktunya

Bandar Lampung - Memperingati hari jadinya yang ke-15, Partai Gerindra mengajak masyarakat Lampung jalan sehat pada Minggu, 5 Maret 2023 pagi.

Diperkirakan belasan ribu massa akan tumpah ruah ke acara ini yang akan mengambil sentral di Stadion Pahoman Kota Bandar Lampung itu.

Fahrurozi, anggota DPRD Provinsi Lampung dari Partai Gerindra  menegaskan bahwa Gebyar HUT Gerindra ke-15 ini tujuannya sekaligus memberikan keyakinan kepada masyarakat bahwa Prabowo Subianto siap dalam kontestasi Presiden 2024 dan terus mendorong hal tersebut ditengah masyarakat.

“Pak Prabowo kemungkinan besar hadir di kegiatan ini. Dan tekad kami Prabowo Presiden 2024 itu juga sudah bulat. Prabowo Presiden 2024, Rakyat Indonesia Sehat !!," kata dia, Selasa (28/2).

Dia mengatakan bahwa Gerindra menyiapkan hadiah fantastis yakni satu Unit Rumah sebagai hadiah utama, ada Sapi 5 ekor dan 400-an hadiah lainnya dari berbagai barang.

“Kami berharap masyarakat terus mencintai olahraga, termasuk jalan sehat. Ini bukti bahwa jalan sehat adalah olahraga yang sangat murah namun sangat sehat. Maka dari itu dipilihlah salah satu tangkai kegiatan HUT Gerindra adalah jalan sehat, paparnya.

Berikut 7 lokasi tempat pengambilan kupon Jalan Sehat HUT ke-15 Partai Gerindra :

1. Kantor DPD Provinsi Lampung, Jalan Sekampung No. 08, Kelurahan Sumur Batu, Kota Bandar Lampung.

2.  Kantor DPC Kota Bandar Lampung, Jalan Putri Balau No. 109, Kecamatan Kedamaian, Bandar Lampung.

3. Posko Dapil 1, Jalan Pattimura No. 25, Kecamatan Telukbetung Utara, Bandar Lampung.

4. Toko Malik (di bawah Fly Over), Jalan Imam Bonjol, Kecamatan Kemiling, Bandar Lampung.

5. Warung Nongkrong, Jalan Z.A Pagar Alam, Kecamatan Kedaton, Bandar Lampung.

6. LBH Pijar Harapan, Jalan Yos Sudarso No. 167, Garuntang, Kecamatan Bumi Waras, Bandar Lampung.

7.Jalan Pulau Sari Raya No. 222 Perumahan Way Kandis, Kecamatan Tanjung Seneng, Bandar Lampung.

Rute yang akan ditempuh, direncanakan start dari Stadion Pahoman kearah Jl. Jendral Sudirman kearah kiri menuju Tugu Adipura, kemudian berbelok ke kiri di Jl Diponegoro terus kemudian berbelok ke kiri lagi di Tugu Pengantin ke arah Stadion Pahoman dan finish.

Diingatkan bagi peserta diharapkan membawa fotokopi E-KTP. Pengambilan Kupon dibuka mulai pukul 10.00 sampai pukul 17.00 di setiap lokasi tersebut diatas.

“Jalan Sehat ini sebagai puncak dari seluruh rangkaian kegiatan HUT ke-15 Gerindra tahun ini. Kenapa harus dengan KTP, karena ini untuk validasi pemenang untuk seluruh hadiahnya,” katanya.

Untuk hadiah jalan sehat ini di antaranya 1 unit rumah, 5 motor, 5 sapi, 10 sepeda, 15 kulkas dan masih banyak lagi. (Lis) 

Read More

FX. Siman Sosperda Tentang Kemandirian Pangan di Pringsewu

Pringsewu — DPRD Lampung bersama pemerintah, baik provinsi dan kabupaten/kota terus berkomitmen mempertahankan predikat lumbung pangan nasional. Hal tersebut, diwujudkan melalui berbagai langkah strategis, dengan sebuah kebijakan yang bersentuhan langsung bersama masyarakat. Diantaranya, membuat Peraturan Dearah Provinsi Lampung No.12 Tahun 2017, Tentang Kemandirian Pangan.

“Perda Kemandirian pangan ini penting dipahami bagi seluruh masyarakat Pringsewu khususnya. Karena, didalam perda ini mengatur tata cara memanfaatkan lahan dan batasan – batasa lahan yang harus dipertahankan oleh masyarakat untuk tetap menjadi lahan pertanaian dan tidak bisa dialih fungsikan,” kata Anggota DPRD Lampung, FX. Siman. Saat menggelar sosialisasi Peraturan Dearah Provinsi Lampung No.12 Tahun 2017, Tentang Kemandirian Pangan. Dihadapan masyarakat Pekon Tanjung Dalam, Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pesawaran. Sabtu (11/02/2023).

Perda yang disampaikan, kata Anggota Fraksi Golkar DPRD Lampung itu. Merupakan produk yang dibuat oleh legislatif di tingkat provinsi dan disetujui oleh pemerintah dalam hal ini Gubernur, atas dasar dan fakta yang terjadi selama ini. Yaitu. bahan pangan seperti beras, kedele, gula, dan daging masih terus didatangkan dari impor, dan harga pangan terus naik. Sementara, kelangkaan produk, dan pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia.

“Ini tidak bisa dibiarkan, minimal ketersediaan pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutu yang aman, beragam, bergizi, merata dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama. Minimal, bisa memanfaatkan sebaik – baiknya lahan yang ada,” tegasnya.

Lebih dari itu, Pakde Siman sapaan akrabnya mengaku. Tercatat, konsumsi masyarakat terus menerus meningkat dari tahun ke tahun seiring dengan peningkatan jumlah penduduk. Sementara, produksi pangan diperkirakan terus merosot akibat berbagai perkembangan yang terjadi. Maka, guna mengantisipasi tersebut, DPRD Lampung bersama Pemerintah Daerah Lampung membuat Perda tentang Ketahanan Pangan.

“Hari ini kita sosialisasikan perda itu untuk diketahui oleh masyarakat, saya harap masyarakat yang hadir bisa memahami penjelasan dari dua narasumber yang saya hadirkan disini,” tegasnya.

Sementara, nampak hadir dalam Sosialisasi Perda Ketahanan pangan, dua pendamping dari Sekretariat DPRD Provinsi Lampung, Panto dan Sugiyanto. Wakil Bupati Pringsewu (Periode 2017 – 2022) Dr. Fauzi, unsur pemerintahan Pekon Tanjung Dalam Kecamatan Pagelaran, Camat Pagelaran. dua nara sumber Dosen IBN A.Andoyo.M.T.I dan Sudewi.M.M.
WARTAPOST.CO.ID

Read More

FX. Siman Sosperda di Pesawaran

Pringsewu — Kami butuh solusi atas kelangkaan dan sulitnya mendapat ‘Pupuk’ sebagai modal utama untuk bercocok tanam. Hal tersebut disampaikan perwakilan warga, Rahayu Wiyono, dihadapan Anggota DPRD Lampung, FX. Siman, saat menggelar sosialisasi Peraturan Dearah Provinsi Lampung No.12 Tahun 2017, Tentang Kemandirian Pangan. Di hadapan masyarakat Pekon Tanjung Dalam, Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pesawaran. Sabtu (11/02/2023).

“Kami ini masuk dalam kategori lumbung padi, dan beras. Luas lahan pertanian sangat pasti. Tapi, kami ini sekarang terkendala dengan langkanya pupuk,” kata Rahayu Wiyono (50). Disela kegiatan.

Tentu, kegiatan Sosialisasi yang digelar. Kata Wiyono, menjadi momen yang ditunggu – tunggu oleh masyarakat Tanjung Dalam. Jangan sampai, predikat lumbung padi, dengan luasnya lahan pertanian tidak dapat berproduksi dengan baik.

“Nah, dengan adanya Pak Siman dan Pak Fauji di hadapan kami. Mudah – mudahan bisa kami solusi. Agar, kami bisa kesulitan mendapatkan pupuk,” tegasnya.

Hal senada disampaikan warga lainnya, Doni (35), bahwa kendala yang dihadapi dan dirasakan warga Tanjung Dalam bukan hanya pupuk. Tetapi, persoalan Hama dan Transportasi. Kemudian, pengelolaan limbah ternak.

“Nah, Hama ini sering terjadi di lahan pertanian kami. Bagaimana, mengatasinya jika sarananya tidak ada. Tolong, pak Siman dan Pak Fauji kasih solusi,” tegasnya.
WARTAPOST.CO.ID

Read More

Di Pringsewu, FX. Siman Ajak Warga Pringsewu Budayakan Rembug Pekon

Pringsewu — Masih banyak konflik dan permasalahan terjadi disejumlah daerah, khususnya Kabupaten Pringsewu dan Lampung pada umumnya. Hal tersebut harus menjadi perhatian secara bersama – sama, baik masyarakat, aparatur pemerintah dari Kelurahan/Desa, Kabupaten, Provinsi, penegak hukum, tokoh adat, tokoh agama dan yang lainnya.

Atas dasar itu, 85 anggota DPRD Provinsi Lampung secara estapet dan berkelanjutan melakukan Sosialisasi Peraturan Daerah (Sosperda) dimasing – masing daerah pemilihan. Dengan tujuan, memberikan edukasi dan pemahaman bagi masyarakat agar lebih mengutamakan musyawarah dalam penyelesaian masalah.

“Sosperda ini disampaikan Agar Tidak Terjadi Konflik dan Utamakan Musyawarah dalam penyelesaian masalah,” kata Anggota Komisi III DPRD Lampung, FX. Siman, saat menggelar Sosialisasi Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Rembug Desa dan Kelurahan dalam Pencegahan Konflik di Provinsi Lampung, di hadapan masyarakat Pekon Sukorejo, Kecamatan Pardasuka, Pringsewu. Sabtu (28/01/2023).

Harapannya, kata Anggota Fraksi Golkar DPRD Lampung itu. Kedepan masyarakat Pekon Sukorejo bisa bahu membahu, guyup rukun, kompak dan bersatu bersama dengan aparatur Pekon atau Desa. Dengan berlandaskan Perda yang disampaikan dalam kesempatan ini.

“Saya berharap kepada aparat, dan warga, agar Sosperda ini bisa diambil hikmah dan ilmu. Sehingga, kedepan dapat menjadi solusi dalam pemecahan masalah,” tegasnya.

Selain itu, Pakde Siman sapaan akrabnya mengaku. Kehadirannya di Pekon Sukorejo tidaklah asing. Karena, disini ada saudara dan keluarga. Artinya, kegiatan sosperda digelar juga menjadi wadah silaturahmi, yang sudah lama terputus.

“Disukorejo ini, saya tidak asing. Karena, saudara tua saya ada disni. Tentunya, saya ucapkan terimaksih kepada pak lurah yang sudah memberikan ijin keluarga saya dan warga nya untuk berkumpul disini. Untup pemahaman materi lebih jauh soal Perda, akan disampaikan oleh dua narasumber saya, yaitu Mas Handoyo dan Ibu Sudewi,” tegasnya.

WARTAPOST. CO. ID, 

Read More

Politisi PKS Sebut Tarif Tol Lampung-Palembang Tinggi

Bandar Lampung - Jalan tol merupakan jalan raya yang dibangun dan dikelola oleh pemerintah atau perusahaan swasta yang memungkinkan lalu lintas kendaraan untuk melintasi jauh dengan cepat dan efisien. Jalan tol biasanya dipatok tarif untuk penggunaannya.

Masing-masing ruas tol menerapkan tarif yang berbeda. Salah satunya Jalan Tol Trans-Sumatera dengan jaringan jalan tol sepanjang 2.818 Km di Indonesia, yang menghubungkan beberapa Provinsi di Pulau Sumatera.

Berkaitan dengan tarif tol, Anggota Komisi IV DPRD Lampung, Ade Utami Ibnu  mengungkapkan, tarif tol di Trans- Sumatera masih tergolong terlalu mahal. 

"Tarifnya masih terlalu mahal itu, harus diturunkan itu tarifnya Pak Jokowi," kata Ade, Rabu (08/02/2023)

Kemudian di beberapa titik rest area Tol Trans-Sumatera, politisi PKS Lampung ini mengatakan, masih tergolong belum memadai fafasilitasnya. 

"Kalau POM (SPBU) bensinnya memang sudah berjalan, tapi fasilitas seperti MCK (kamar mandi) dan beberapa fasilitas pendukung yang lainnya masih belum terlalu memadai," kata Ade.

Lebih lanjut Ade menjelaskan, agar fasilitas tersebut segera dilengkapi karena ini merupakan tuntutan masyarakat yang harus diperhatikan.

"Kalau di jalan tol inikan banyak pengemudi yang capek dan ngantuk, pilihan utama untuk istirahat hanyalah rest area. Nah apabila rest areanya sudah memadai fasilitasnya, dan berfungsi dengan baik, itu nantinya bisa mengurangi angka kecelakaan di jalan tol," jelasnya.

Selain itu juga berharap kepada pengelola jalan tol, agar segera melakukan perbaikan di ruas jalan tol yang rusak.

"Segera memperbaiki ruas jalan tol yang berlubang dan bergelombang karena sangat membahayakan pengemudi, kemudian juga saya harap untuk lampu penerangan agar bisa ditambah," pungkasnya.(gus/ndi) 

Read More

Anggota DPRD Lampung Minta Pelayanan Bakauheni-Merak Baik

 

Bandar Lampung - Pelayanan pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan dan Pelabuhan Merak, Banten diharapkan lebih prima. 

Pelayanannya diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan dan meminimalisir terjadinya penumpukan kendaraan pemudik di tahun 2023.

 Anggota Komisi IV DPRD Lampung, Ade Utami Ibnu  mengungkapkan, kemacetan yang terjadi hampir setiap menjelang Idul Fitri dan setelah Idul Fitri harus diantisipasi oleh Air Sungai dan Perairan (PT ASDP) dan Dinas Perhubungan baik di Banten maupun di Lampung.

"Ini kan masih Februari, masih ada bulan Maret dan April, berarti masih ada beberapa bulan lagi untuk mempersiapkan, supaya tidak terjadi kemacetan yang tentunya sangat menggangu dan menyiksa, dan parahnya bisa sampai 12 jam penumpukan kendaraan itu terjadi," ungkap Ade, Rabu, (08/02/2023). 

Politisi PKS Lampung ini mengatakan, tinggal menentukan waktunya pihaknha akan mencoba bertemu dan membahas bersama dengan ASDP dan Dinas Perhubungan Provinsi Lampung.

"Sehingga nantinya kita bisa membandingkan apakah rekayasa yang direncanakan untuk diterapkan di tahun 2023 ini masih sama seperti di tahun 2022 atau berbeda," katanya.

Lebih lanjut, Ade menjelaskan, setelah dicabutnya PPKM di Indonesia, pastinya akan lebih banyak lagi masyarakat yang ingin bersilahturahmi, mudik, dengan keluarganya yang ada di kampung halaman, jadi ini memang harus segera diantisipasi.

"Kita akan dorong ASDP terutama dalam pengelolaan dermaga  eksekutif dan dermaga reguler, agar nantinya penyebarangan sesuai dengan jadwal, sehingga tidak terjadi penumpukan kendaraan," pungkasnya.(gus/ndi

Read More

Syarif Hidayat Ajak Pemuda Jauhi Geng Motor

Bandar Lampung – Maraknya geng motor yang saat ini muncul menjadi salah satu faktor yang mendorong Syarif Hidayat anggota DPRD Provinsi Lampung untuk melakukan sosialisasi pembinaan ideologi pancasila di SMK Negeri 2 Bandarlampung.

Syarif menyampaikan dirinya prihatin terhadap masa depan generasi muda bangsa, dikarenakan saat ini kenakalan remaja seperti geng motor mulai merajalela.

“Saat ini, geng motor itu untuk melakukan aksinya mengundang anak remaja atau sekolah untuk ikut, seperti undangan yang dilakukan lewat media sosial,”

“Jika ini terus terjadi, maka hal tersebut sangat berdampak buruk untuk generasi muda kita,” ujarnya, Selasa (31/01/23).

Anggota fraksi PKS ini meminta kepada pemerintah khususnya Kominfo untuk dapat menghapus secara langsung grop undangan ajakan tawuran geng motor.

“Kita berharap Kominfo dapat memblok out konten dan secara otomatis menghapus undangan yang bersifat ajakan tawuran geng motor,” tambahnya.

Diketahui, sebelum dilakukannya sosialisasi pembinaan ideologi pancasila oleh Syarif Hidayat. SMK Negeri 2 Bandarlampung telah melakukan penandatanganan fakta integritas.

Didi Purwana salah satu tenaga pengajar teknik motorik sepeda motor di sekolah tersebut mengapresiasi kegiatan yang dilakukan anggota DPRD Provinsi Lampung guna memotivasi kepada pelajar untuk bijak dalam bertindak.

“Kegiatan ini sangat positif sekali untuk siswa-siswi kelas X ditengah maraknya geng motor, semoga dengan kegiatan pembinaan ideologi pancasila ini dapat memberikan sudut pandang dan pemahaman kepada siswa-siswi kami,” tutupnya. (KN)

Kinni.id

Read More

Budiman Sosperda di Bandar Lampung

Bandar Lampung – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung, Budiman AS melangsungkan sosialisasi peraturan daerah nomor 1 tahun 2019 tentang fasilitas pencegahan penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.

Budiman menyampaikan kegiatan ini dilakukan untuk memberikan pemahaman dan edukasi kepada masyarakat tentang bahayanya penggunaan narkotika dan zat adiktif lainnya.

“Alhamdulilah di kegiatan pertama yang kita lakukan di tahun 2023 disambut hangat oleh masyarakat dengan antusias, bersama dengan respon masyarakat dalam sosialisasi ini,” ujarnya, di Jl. Untung Suropati, Kelurahan Labuhan Ratu, Bandarlampung. Sabtu (28/01/23).

Ketua DPC Partai Demokrat Bandarlampung ini juga berharap adanya sosialisasi peraturan daerah tersebut dapat menekan angka peredaran narkotika di wilayah Lampung khususnya Bandarlampung.

“Semoga dengan adanya sosialisasi tentang perda narkotika ini, pemberantasannya dapat terstruktur sampai bawah sehingga narkoba ini dapat hilang dari provinsi Lampung,” tambahnya.

Kinni.id

Read More

Politisi PKS Lampung Sosperda di Langkapura

Bandar Lampung – Memastikan usaha mikro kecil menengah masyarakat mendapatkan perlindungan, bentuk program pemerintah eksekutif maupun legislatif untuk memberikan perhatian kepada pelaku UMKM.

Dari itu, DPRD Provinsi Lampung rutin mensosialisasikan program sosialisasi peraturan daerah yang langsung turun pada masyarakat.

Syarif Hidayat salah satu anggota DPRD Provinsi Lampung dapil Kota Bandarlampung melangsungkan sosialisasi peraturan daerah nomor 3 tahun 2016 tentang perlindungan dan pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah.

Politikus usungan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menyampaikan masyarakat harus tumbuh untuk bangkit dan mandiri dalam keuangan.

“Dengan sosialisasi ini kita lakukan, untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat, supaya masyarakat dapat mandiri dalam keuangannya. Memastikan mereka mempunyai perlindungan dalam usahanya,” ujarnya, Sabtu (11/02/23).

Kegiatan yang dilakukan bersama kelompok usaha ibu-ibu, berlangsung di Aula Taman Kuliner GS, Jl. Batukalam, Langkapura, Kecamatan Langkapura, Kota Bandarlampung.

Anggota Komisi V DPRD Provinsi Lampung ini berharap masyarakat pelaku UMKM dapat berkembang.

“Saya berharap nantinya dengan pelatihan pembekalan usaha, maka pelaku UMKM dapat berkembang sehingga dapat meningkatkan ekonominya,” tuturnya.

Sri salah satu ibu-ibu pelaku usaha yang mengikuti sosialisasi peraturan daerah nomor 3 tahun 2016 menyampaikan apresiasi terhadap program yang dilakukan oleh DPRD Provinsi Lampung.

“Semoga sosialisasi ini dapat memberikan manfaat untuk kami pelaku UMKM, apalagi dengan adanya bantuan dan pembekalan dapat membantu kami untuk meningkatkan kualitas usaha kami,” tutupnya. (KN)

Kinni.id

Read More

Anggota DPRD Lampung Sosperda di Pesawaran

 

Pesawaran — Anggota DPRD Provinsi Lampung, Watoni Noerdin mengatakan bahwa lahirnya Peraturan Daerah Rembug Desa dan Kelurahan, atas inisiatif dari Polda Lampung. Dengan dasar, banyaknya konflik dan keributan yang terjadi, baik dilingkungan, keluarga, masyarakat, tetangga dan lingkungan sekitar.

“Lahirnya Perda Rembug Desa, atas gagasan dari Polda Lampung diera itu. Dengan dasar, banyaknya konflik dan keributan, baik lingkungan keluarga, antar tetangga, lingkungan dan lainnya. Sehingga, di lampung dianggap rawan konflik. Dan lahirnya, perda Rembug Desa ini,” kata Anggota Fraksi PDIP DPRD Lampung, Watoni Noerdin. Dihadapan masyarakat Desa Negara Saka, Kecamatan Negeri Katon, Kabupaten Pesawaran. Jumat (10/02/2023).

Tentu, kata Wakil Ketua DPD PDIP Lampung itu. Kehadirannya dihadapan Negara Saka merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap wakil rakyat, khususnya Dapil 3 meliputi, Kabupaten Pesawaran, Pringsewu dan Metro. Sehingga, Perda yang dibuat oleh legislatif bisa tersampaikan oleh masyarakat lampung.

“Hadir disni untuk memberikan Sosialisasi Perda, yang merupakan gagasan DPRD untuk ikut menyampaikan ke masyarakat, yang tadinya dilakukan oleh pemerintah melalui Satker terkait. Namun, sosialisasi itu terbatas jangkauanya. Karena, banyak sosialisasi yang dibuat tapi tidak tersampaikan ke masyarakat,” ujarnya.

Oleh karena itu, melalui kegiatan yang dilakukan diharapkan seluruh masyarakat Lampung dan Pesawaran khususnya, agar bisa memahami aturan – aturan yang berkenaan tentang tata cara penyelesaian konflik, serta persoalan yang terjadi dilingkungan sekitar. Dengan harapan, ketika terjadinya selalu mengutamakan musyawarah melalui rembug desa dan kelurahan.

“Bagaimana, ketika ada konflik harus di kedepankan musyawarah. Dengan asas, masalah besar kita kecilkan dan masalah kecil kita hilangkan,” tegasnya.

WARTAPOST.CO.ID

Read More

Jauharoh Apresiasi Keputusan PKPU

Bandar Lampung — Apresiasi disampaikan Fraksi PKB DPRD Lampung, atas keputusan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) no 06 tahun 2023, tentang daerah pemilihan dan alokasi kursi anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota dalam Pemilu 2024 mendatang. Tertanggal, 6 Februari 2023, yang ditanda tangani langsung oleh Ketua KPU Pusat.

“Alhamdulillah, baru saya baca PKPU itu. Dan saya semeringah. Karena, keputusan itu menetapkan dan memutuskan jumlah kursi DPRD Lampung tetap 85, dan 8 Dapil,” kata Anggota DPRD Lampung, Jauharoh Hadad, Selasa (07/02/2023).

Menurutnya, keputusan yang ditetapkan sesuai dengan harapan dari teman – teman fraksi yang ada di DPRD Lampung, dan tentunya seluruh partai Politik yang ikut dalam kontestasi Pemilu 2024 memdatang.

“Sebelumnya, pertemuan lintas partai melalui fraksi melakukan pertemuan. Dan sepakat mengusulkan untuk tidak ada perubahan dapil dan kursi. Alhamdulillah, PKPU nya sudah keluar,” ujarnya.

Selanjutnya, kata Ketua BAPEMPERDA DPRD Lampung itu mengatakan, pasca putusan yang ditetapkan melalui PKPU. Tentu, PKB Lampung Tengah akan terus bergerak sesuai dengan kewenangannya, untuk meraih simpatis masyarakat pada Pemilu mendatang, dengan target mempertahankan dua kursi di DPRD Lampung, dan bahkan berusaha menambah menjadi 3 kursi.

“Kalau untuk Kabupaten Lampung Tengah, target kita 10 kursi. Dan DPRD Lampung saat ini ada 2 kursi, mudah – mudahan bisa 3 kursi, dan kami optimis bisa bertambah,” tegasnya.

WARTAPOST.CO.ID

Read More

I Made Suwarjaya Soroti Lahan Waydadi

Bandar Lampung — Komisi I DPRD Lampung, harapkan masyarakat dapat bijak memahami permasalahan alih kepemilikaan lahan Waydadi di lahan 89 hektar milik Pemprov Lampung tersebut. Sebab, DPRD melihat, setiap aset negara yang dilepas ke masyarakat harus dipertangung jawaban sebagai bentuk komitmen, agar tidak timbul masalah.

Sekretaris Komisi 1 DPRD Lampung, I Made Suwarjaya mengatakan belum selesainya masalah pelepasan aset harus segera dicarikan solusi. Karena, pelepasan aset ini sudah tercatat sebagai PAD Pemprov Lampung. Untuk itu, komisi 1 mendorong masyarakat melapor ke DPRD jika permasalahan belum selesai.

“Kita tahu, masyarakat banyak yang tidak setuju untuk mengeluarkan uang penganti. Tetapi jalan tengah harus diambil agar tidak ada masalah yang timbul di kemudian hari,” Made, di ruang kerjanya. Kamis, (02/02/2023).

Menurutnya, masyarakat harus bijak dalam menyikapi persolan yang terjadi, untuk membantu penyelesaian. Dengan, melihat nilai yang wajar sesuai ketetapan harga oleh tim apraisal.

“Jika nilai masih tinggi. Maka eksekutif diharapkan dapat mengkaji ulang guna penyesuaian, sehingga tidak memberatkan masyaralat, tetutama bagi yang tidak mampu,” kata dia.

Hingga saat ini, lanjut dia, Pemprov Lampung belum melaporkan ke Komisi 1 mengenai berapa PAD yang sudah masuk melalui mekanisme pelepasana aset ini.

“Kita hanya menunggu, Teknis di lapangan tinggal Pemda Lampung yang melaksanakan komunikasi dengan masyarakat. Prinsipnya, komisi 1 siap membantu menyelesaikan masalah ini dengan nilai wajar sesuai kemampuan,” ujar politisi yang bernaung di Partai besutan Prabowo Subianto tersebut.

WARTAPOST.CO.ID

Read More

Politisi PDIP Lampung Sosperda di Negeri Katon

Pesawaran — Silaturahmi Anggota DPRD Lampung, Watoni Noerdin, yang dikemas melalui kegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Rembug Desa dan Kelurahan dalam Pencegahan Konflik di Provinsi Lampung, mendapat curhatan pembangunan jalan dari masyarakat Desa Negara Saka, Kecamatan Negeri Katon Pesawaran. Jumat (10/02/2023).

Perwakilan warga Negara Saka Negeri Katon, Mad Sen mengatakan bahwa dihadapan rumah kebetulan pembangunan jalan provinsi sepajang 300 meter tepanya di Dusun Negeri Ulangan sudah diperbaiki dengan sistem Cor. Tapi, pembangunan itu sendiri tidak disertai pengadaan dranaise dan bahu jalan. Sehingga, dampak dari itu semua dapat menyebabkan kecelakaan kendaraan yang melintas.

“Sebagai penyambung lidah, bagaimana tentang pembangunan jalan yang ada depan rumah. Jalannya sudah di Cor, tapi gak ada Drainase dan bahu jalannya. Khawatir, kendaraan lewat nyemplung. Karena, bahu jalannya rendah dari jalan yang di Cor,” tegasnya.

Atas dasar itu, tentu dihadapan Anggota DPRD Lampung. Masyarakat Negara Saka berharap segera dicarikan solusinya, untuk membangun drainase nya. Agar, antara bahu jalan dan jalan bisa sejajar.

“Mudah – mudahan Pak Watoni bisa memberikan solusi. Kami sangat berharap sekali sama bapak,” tegasnya.

Ditempat yang sama, Anggota DPRD Lampung, Watoni Noerdin mengaku pertanyaan sekaligus permintaan dari warga Negara Saka Negeri Katon sangat bagus dan patut diapresiasi. Sebab, kritisi dan masukan dari masyarakat menjadi wadah kami di legislatif memperbaiki sejumlah persoalan yang terjadi di Masyarakat.

“Ini catatan kami di legislatif, kita tunggu anggaran perubahan 2023, atau gak di anggaran Murni 2024. Mudah – mudahan, periode mendatang bisa dianggarakan,” tegasnya.

WARTAPOST.CO.ID

Read More

Zunianto Sosperda Rembug Pekon di Pringsewu

Pringsewu — Rentan gesekan dan konflik, baik ditingkat keluarga, tetangga, lingkungan masyarakat hingga, antar suku, ras, agama dan golongan. Menjadikan, pentingnya masyarakat memahami sejumlah aturan. Sehingga, konflik tersebut bisa diminimalisir.

“Kedepankan musyawarah melalui rembug desa/pekon, menjadi langkah tepat menyelesaikan persoalan dilingkungan sekitar,” Kata Anggota DPRD Provinsi Lampung, Zunianto saat menggelar kegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Rembug Desa dan Kelurahan dalam Pencegahan Konflik di Provinsi Lampung, dihadapan masyarakat Pekon Suberejo, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu. Sabtu (11/02/2023).

Lebih lanjut, anggota Fraksi PKS DPRD Lampung itu mengaku langkah yang diambil oleh legislatif menyampaikan perda rembug desa/pekon dihadapan masyarakat Lampung dan Pringsewu khususnya, merupakan bentuk keperdulian yang nyata, agar Provinsi Sai Bumi Ruwa Jurai terhindar dari konflik berkepanjangan yang mengakibatkan perpecahan antar masyarakat yang ada.

“Banyak Perda yang sudah disahkan oleh DPRD, dan pada saat ini kami menyampaikan Perda Rembug Desa untuk mencegah terjadinya konflik berkepanjangan. Jadi, menyelesaikan persoalan tidak mesti langsung ke ranah hukum, ” Ujarnya.

Selanjutnya, kata anggota Komisi II DPRD Lampung itu. Dalam waktu dekat akan digelar pesta demokrasi, yaitu Pemilu serentak di 2024 mendatang. Artinya, potensi terjadinya gesekan sangat nyata.

“Nah, sekecil apapun perbedaan kita upayakan selesai melalui musyawarah. Dan sebesar apapun persoalan, diupayakan harus kita kecilkan dan bahkan hilangkan,” Tegasnya.

Oleh karena itu, dalam kesempatan ini pihaknya menghadirkan narasumber yang akan menjelaskan secara detail kepada masyarakat Pagelaran tentang tehnis, cara, dan solusi Perda Rembug Pekon/Desa.

“Pahami penjelasan dari Narsumber Pak Suprayetno. Ikuti dengan baik, dan sampaikan ilmu yang didapat kepada saudara, tetangga, saudara yang sekiranya belum bisa hadir di kegiatan ini,” Tegasnya.
WARTAPOST.CO.ID

Read More

Hanifah Sosperda Rembug Pekon di Pesawaran Bahas Penanganan Konflik

Pesawaran — Silaturahmi bersama masyarakat Lampung dan Pesawaran khususnya, terus dilakukan oleh anggota DPRD Provinsi Lampung, Hanifah, melalui kegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah (Perda). Hal tersebut bertujuan untuk mendekatkan wakil rakyat dengan warga, sekaligus memberikan pemahaman kepada masyarakat, agar dalam penyelesaian suatu konflik dan persoalan harus mengedepankan musyawarah, dengan cara Rembug Desa / Kelurahan.

“Perda ini penting bagi kita semua, karena persoalan didaerah sangat beragam. Dan penyelesaiannya butuh pemahaman aturan – aturan yang harus diikuti oleh masyarakat, agar dalam memutuskan sebuah masalah dagat diterima ole semua pihak,” kata Ketua Fraksi PKB DPRD Lampung, Hanifah saat menggelar sosialisasi Peraturan Daerah Provinsi Lampung, Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Rembug Desa dan Kelurahan dalam Pencegahan Konflik di Provinsi Lampung. Dihadapan masyarakat Desa Sanggi, Kecamatan Padang Cermin, Pesawaran. Minggu (12/02/2023).

Lebih lanjut Anggota Komisi 3 DPRD Lampung itu mengaku, Perda Rembug Desa di sahkan pada 2016.
Kemudian, semua anggota DPRD periode 2019 – 2024 memiliki tugas wajib untuk menyampaikan kepada masyarakat, produk yang dibuat dan disetujui oleh Gubernur.

“Semua anggota DPRD Lampung punya tugas kewajiban yang sama, untuk menyampaikan Perda Secara serentak sesuai jadwal yang ditentukan. Nah, Buku ini isinya soal peraturan dan pasal – pasal, nanti narasumber akan menjelaskan secara detail,” tegasnya.

Kenapa penting disampaikan, kata Ketua Muslimat NU Pesawaran itu. Dalam pemerintahan Desa, pasti menerapkan rembug desa/kelurahan dalam menentukan, menyusun, dan mengesahkan program Desa. Tentunya, kebiasaan tersebut butuh pemahaman dan kisi – kisi akan aturan yang dipakai dalam kegiatan rembug Desa/Kelurahan itu sendiri. Sehingga, Perda yanh disampaikan pada saat ini sangat penting dicermati dan dipahami oleh Masyarakat Sanggi.

“Saya berharap, Desa Sanggi bisa menjadi percontohan dalam semua aspek, khususnya tentang pemecahan masalah melalui Rembug Desa. Karena, Rembug Desa/kelurahan bisa dipakai dalam semua persoalan. Agar, kedepan tidak ada persoalan yang berakhir di ranah hukum,” tegasnya.

WARTAPOST.CO.ID

Read More

Aprilliati Sikapi Biaya Haji

Bandar Lampung — Wacana kenaikan biaya ibadah haji tahun 2023, menjadi perbincangan dan perhatian bagi seluruh masyarakat calon jamaah haji indonesia, dan lampung pada umumnya. Tidak terkecuali Anggota DPRD Provinsi Lampung, Aprilliati. Hal tersebut disampaikanya, Rabu (25/01/2023).

“Wacana ini menjadi perhatian kita semua, khususnya masyarakat calon jamaah haji yang akan berangkat. Termasuk saya, yang insya allah akan berangkat menunaikan ibadah haji ditahun ini, yang sempat tertunda dengan adanya wabah covid-19. Namun, sesuai informasi dari Kemenag Kota masuk kuota ditahun 2023,” kata Ketua Fraksi PDIP DPRD Lampung, Apriliati

Tentu, kata Srikandi PDIP Lampung itu. Wacana yang sedang hangat tersebut akan sangat berdampak bagi calon jamaah ditahun 2023, baik bagi yang sudah dan belum menyelesaikan persyaratan, serta administrasi. Apalagi, wacana kenaikan sangat signifikan, semula Rp 39.886.009 naik menjadi Rp 69.193.733.

“Kalau ini bernar terjadi, tentu memberatkan bagi colon jamaah. Tapi, saya sangat yakin pemerintah melalui Kementrian Agama akan bijak menentukan biaya ibadah haji ditahun 2023 ini. Sehingga, ada rasa keadilan bagi seluruh calon jamaah haji. Karena, ini urusan Ibadah,” kata dia.

Disamping itu, lanjut April. Persoalan ibadah haji menjadi ranah Komisi V DPRD Lampung yang merupakan mitra kerja akses Vertikal, untuk terus memantau, berkoordinasi dengan DPR RI. Sehingga, update perkembangan dapat diterima. Karena, sebagai wakil rakyat akan terus ditanya oleh masyarakat, khususnya wilayah dapil masing – masing.

“Saya selaku wakil rakyat akan terus pantau perkembangan wacana ini, koordinasi dengan teman – teman di DPR RI agar hasilnya bisa diterima oleh semua pihak,” tegasnya.

WARTAPOST.CO.ID

Read More

Aprilliati Sosperda di Tanjung Senang

Bandar Lampung — Anggota DPRD Provinsi Lampung, Aprilliati menggelar sosialisasi Pembinaan Ideologi Pancasila (PIP), di Kelurahan Pematang Wangi, Kecamatan Tanjung Senang, Kota Bandar Lampung, Senin (30/1/2023).

Dalam sambutannya, ada kesempatan tersebut, Ketua Kaukus Perempuan Parlemen Republik Indonesia (KPPRI) Provinsi Lampung, Aprilliati pada umumnya dan masyarakat Kota Bandar Lampung khususnya, untuk bijak dalam menggunakan Media Sosial (Medsos).

“Media Sosial mempunyai dampak positif dan juga negatif bagi kita dalam kehidupan bermasyarakat, seperti baru-baru ini kita disuguhkan kabar hoax yang dilakukan oleh seorang ibu-ibu di Mesuji yang menyebarkan berita dengan narasi ujaran kebencian terhadap Partai PDI-P, terkhusus Ibu Ketua Umum. Nah ini salah satu contoh dampak negatif dari penggunaan media sosial yang salah,” Kata April, disela kegiatan

Hal itu, kata Anggota Komisi V DPRD Lampung tersebut. Kurang ditanamkannya nilai-nilai Pancasila dalam diri seseorang.

“Makanya saya selalu tegaskan, jangan hapal lima silanya saja, namun pahami dan implementasikan juga nilai-nilai yang terkandung didalamnya,” tegasnya.

Ditempat yang sama, Ketua Bamusi PDI Perjuangan Lampung, Ustadz Suparman Abdul Karim yang menjadi narasumber dalam sosialisasi tersebut mengingatkan kepada masyarakat untuk membentengi diri dari hal-hal yang merusak Pancasila di tengah masyarakat, seperti halnya Paham Radikalisme.

“Akhir-akhir ini kita disuguhkan pemberitaan mengenai Khilafatul Muslimin yang notabenenya tidak percaya terhadap pemerintah dan kerap melakukan ujaran kebencian terhadap pemerintah. Ini harus kita hindari. Caranya dengan memahami nilai-nilai dalam Pancasila,” Suparman.

Sebab menurutnya, radikalisme bisa menyusup ke tengah masyarakat karena ideologi kita mulai terkikis. “Usia remaja juga merupakan fase yang paling rawan dalam membentuk pola berpikir. Masa tersebut merupakan saat pikiran seorang individu sedang mencari jati diri,” Ujarnya.

Suparman mengungkapkan, kenapa bisa muncul paham radikalisme dan terorisme di masyarakat dengan dalih Agama. Menurutnya, agama yang berasal dari Tuhan itu Suci tapi menjadi tercemar ketika sudah sampai ke Manusia.

“Ketika agama diturunkan kepada nabi dan utusan ini masih suci, dan ketika ditransfer ke penyampai agama mulai tercemar apalagi ini sudah beribu tahun jaraknya. Jadi tidak semua penceramah atau penceramah itu maunya Allah seperti itu, sehingga bisa ada malpraktik agama,” ungkapnya.

Ia melanjutkan, “Radikalisme dan terorisme adalah virus, sedangkan vaksinnya yang paling efektif adalah menggunakan bahasa agama. Pemikiran tersebut harus dilawan dengan pemikiran kepancasilaan dan disosialisasikan langsung ke masyarakat.” Pungkasnya.

WARTAPOST. CO. ID, 

Read More

Anggota DPRD Lampung Rahmat Mirzani: Saya akan Fokus di Cabor Golf

Bandar Lampung — Jelang Musyawarah Olahraga Provinsi (Musorprov) pemilihan Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) lampung, yang dijadwalkan pada 20 Februari 2023 mendatang, nama kandidat Bakal Calon (Balon) terus bergulir. Salah satunya, Ketua DPD Gerindra Lampung  Rahmat Mirzani Djausal.

Sosoknya yang muda, semangat dan visi – misi prestasi menjadi harapan dari semua cabor – cabor yang tergabung di KONI Lampung. Tentunya, kualitas dan visi tersebut selaras dengan komitmen Gubernur Lampung yang menargetkan olahraga lampung berjaya diberbagai level.

Saat dikonfirmasi, Ketua Fraksi Gerindra DPRD Lampung itu mengaku bahwa dirinya masih fokus terhadap prestasi cabang olahraga yang saat ini dipercaya sebagai Ketua Umum Persatuan Golf Indonesia (Pengprov – PGI) Lampung.

“Saya rasa, saya akan fokus di cabor saja. Dan memang basic nya dari cabor. Karena, dalam mengurus olahraga ini butuh konsentrasi yang sangat kuat. Agar target prestasi bisa tercapai. Jadi, saya lebih baik bantu KONI lewat Cabor,” kata Mirza.

Kalau pun adanya dorongan dari Cabor dan KONI Kabupaten/Kota sebagai pemilik suara pada Musorprov Februari mendatang. Dirinya kembali mengatakan, sampai saat ini akan fokus membantu presrasi lewat cabor.

“Kita fokus dulu di cabor dah, Cabor kita ini harus dapet emas dulu,” ujarnya.

Menurutnya, lewat cabor akan mendukung dan mensport KONI Lampung, agar bisa meraih prestasi dilevel nasional, sesuai harapan Gubernur Lampung menjadikan olahraga lampung berjaya.

“Saya kira kita suport saja, ada tokoh – tokoh dan figur yang lebih mapan dan kuat memimpin KONI. Dan komitmen memajukan KONI Lampung,” kata Mirza, saat didampingi Plt Kadispora Lampung.

Saat dikonfirmasi apakah akan mendaftar sebagai bakal calon Ketua Umum, Mirza kembali mengelak dan membantah. “Insya allah, akan mendaftar. Tapi, daftarin orang lain,” ujarnya, seraya tertawa.

WARTAPOST.CO.ID

Read More

Hanifah Sosperda di Pesawaran

 Pesawaran — Beragamnya suku, adat, ras, dan agama yang ada di Provinsi Lampung dan Kabupaten Pesawaran khususnya, menjadi rentan terjadinya gesekan dan konflik antar warga. Sehingga, dibutuhkan edukasi dan pemahaman yang mendasar bagi seluruh masyarakat, agar terciptanya lingkungan yang aman dan damai.

“Kita sebagai warga negara Indonesia patut bersyukur, kita kaya akan Ras, Suku, Adat dan agama. Tapi, jika masyarakatnya tidak diberi edukasi dan pemahaman akan aturan, bisa jadi dengan keberagaman yang ada, akan terdapat celah gesekan antar warga,” kata Anggota DPRD Provinsi Lampung, Hanifah saat menggelar Sosialisasi Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Rembug Desa dan Kelurahan dalam Pencegahan Konflik di Provinsi Lampung, di hadapan masyarakat Desa Pampangan, Kecamatan Gedong Tataan. Sabtu (27/01/2023).

Atas dasar itu, kata Ketua Fraksi PKB DPRD Lampung tersebut, memandang perlu dan penting Perda Rembug Desa/Kelurahan disampaikan kepada masyakat Pampangan. Karena, tidak bisa dipungkiri, sampai saat ini masih terjadi gesekan antar warga yang sebenarnya persoalan tersebut bisa diselesaikan secara musyawarah.

“Banyak sekali persoalan dan gesekan yang ada di Kabupaten Pesawaran, dan lampung pada umumnya ini. Oleh karena itu, Rembug Pekon menjadi solusi atasi sejumlah persoalan. Jadi, saya minta kalo ada persoalan tidak usah gontok – gontokan antar tetangga dan saudara, mari bersatu,” tegasnya.

Narasumber yang hadir, kata Ketua Muslimat NU Kabupaten Pesawaran itu.  Akan mengupas dan menjelaskan materi, dan panduan soal perda rembug pekon yang disampaikan hari ini.

“Jadi, saya minta ikuti, dan pahami materi yang disampaikan pemateri. Dan sepulang dari sini, sebarkan ke tetangga, saudara dan kerabat yang belum bisa hadir,” tegas Hanifah.

WARTAPOST.CO.ID

Read More

Politisi PKS Lampung Sikapi Pilpres 2024

Bandar Lampung — Dorongan masyarakat lampung, untuk mendukung dan memenangkan Anies sebagai Capres di Pemilu 2024 mendatang kian bergulir. Bahkan, salah satu warga Bandar Lampung antusias dan menyambut penuh semangat PKS mengusung Anies di Pilpres mendatang.

“Saya sangat yakin, PKS dan partai koalisi lainnya, bisa bersatu, kompak memenangkan Anies sebagai Presiden,” kata Wahyu, saat ditemui kegiatan PIP salah anggota Fraksi PKS DPRD Lampung, Ade Utami Ibu.

Menurutnya, secara kualitas Anies layak untuk memimpin NKRI lima tahun kedepan. Dengan, rekam jejak yang tidak bisa diragukan lagi, dipastikan Indonesia akan lebaik lagi dimasa mendatang.

“Pak Anies punya kualitas, dia punya pengalaman yang tidak diragukan. Jadi, saya sangat berterima kasih dan mendukung PKS  mencalonkan Pak Anies di Pilpres mendatang,” tegasnya.

Sementara, Anggota Komisi IV DPRD Lampung Ade Utami mengatakan bahwa pernyataan dukungan dan apresiasi yang disampaikan memberikan semangat bagi PKS Lampung khususnya untuk terus bergerak mensosialisasikan dan kampaye Capres yang kita usung di Pilpres 2024 mendatang.

“Iya. Tadi, mereka menyampaikan ke saya dengan penuh semangat dan bahagia. Antusias ini menunjukan Anies sebagai sosok Capres bisa diterimaoleh masyarakat lampung,” Kata Ade, disela kegiatan.

Tentu, kata Ade. Antusias yang disampaikan sangat realistis. Karena, sosok Anies layak dan pantas memimpin Indonesia kedepan, baik dari kualitas dan rekam jejak.

“Semangat ini, menjadi modal kita sebagai petugas partai agar terus bekerja keras Capres yang kita usung bisa memenangkan Pilpres 2024 mendatang, ” Tegasnya.

WARTAPOST. CO. ID,

Read More

Mingrum Hadiri Gerakan Penghijauan dan Bersih-bersih DAS

 Tanggamus — Ketua DPRD Lampung, Mingrum Gumay hadiri gerakan penghijauan dan bersih-bersih daerah aliran sungai (DAS) yang dilaksanakan di Komplek Bendungan Batutegi Tanggamus, Sabtu, (28/01/2023).

Dalam kesempatan itu, Mingrum Gumay mengungkapkan penghijauan ini merupakan tindak lanjut dari intruksi DPP PDI Perjuangan, dalam rangka meningkatkan serta terus menggalangkan perduli lingkungan sebagai salah satu cara menjaga keindahan alam dan keasriaan lingkungan.

“Berpolitik tidak hanya harus menguasai bagaimana melakukan strategi bertempur jelang pilkada saja, tetapi juga berfikir bagaimana menjaga dan memelihara keberlanjutan lingkungan untuk generasi kedepannya karena ini tanggung jawab bersama,” Kata Mingrum. Disela kegiatan.

Lebih dari itu, Mingrum juga mengaku bahwa dirinya memang sejak dahulu perduli terhadap lingkungan dan menyukai bercocok tanam. Karena, hal tersebut merupakan bagian dari olah pikir yang secara alamiah akan memberikan tuntunan dan penyegaran cara berfikir dalam mengambil langkah strategis dalam setiap keputusan.

“Setiap keputusan tidak harus dilakukan dalam kondisi formal, terkadang harus dilakukan dengan cara yang dapat melahirkan pikiran yang segar yaitu sambil bercocok tanam, kebetulan di area rumah dinas sengaja dibentuk dan dibuat lahan untuk bercocok tanam, disitulah tempat yang paling nyaman menurut saya melahirkan ide, gagasan dan keputusan,” Ujarnya.

Bahkan, tambah Mingrum yang memiliki hobi tanaman bonsai ini menyebutkan bahwa mensana in corpore sano itu benar adanya.

“Didalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat,tidak hanya olah raga tetapi juga bisa dilakukan dengan olah pikir dengan media tanaman,” Tegasnya.

WARTAPOST. CO. ID

Read More

Apriliati Sosperda Perlindungan Anak dan Perempuan

Bandar Lampung – Memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak menjadi tugas serta peran penting pemerintah legislatif maupun eksekutif, dalam menjaga masyarakat di provinsi Lampung.

Untuk itu, DPRD Provinsi Lampung memprogramkan sosialisasi yang menyentuh pada masyarakat langsung, untuk dapat memberikan edukasi serta pemahaman yang meluas.

Aprilliati, SH.,MH yang merupakan salah satu anggota DPRD Provinsi Lampung dapil Kota Bandarlampung juga ikut melangsungkan sosialisasi peraturan daerah nomor 2 tahun 2021 tentang Penghapusan Tindak Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Provinsi Lampung.

“Rupanya tingkat kekerasan terhadap perempuan dan anak semakin tinggi, saya selalu sampaikan kita masuk dalam kategori darurat, terbukti saat ini Provinsi Lampung khususnya kota Bandarlampung data sudah menunjukan hampir 100 per Januari 2023,” ujar Srikandi PDI Perjuangan, Sabtu (11/02/23).

Anggota komisi V DPRD Lampung ini juga mengatakan mungkin saja kasus tersebut dapat terus meningkat jika korban dari kekerasan tersebut berani untuk melaporkan.

“Mungkin saja masih banyak lagi, tapi kemauan, keberanian untuk melapor itu yang masih terbatas,”

“Dan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak tahun lalu itu mencapai tujuh ratus, dan angka permohonan dispensasi atau perkawinan dibawah umur mencapai seribu tujuh ratus di tahun 2022 kemarin, dan ini cukup tinggi sekali,” tambahnya.

Kegiatan sosialisasi yang dilangsungkan di Jalan Sultan Agung Gang M. Bangsawan RT 05 Lk I, Kel. Sepang Jaya, Kec. Labuhan Ratu, Bandar Lampung. Bersama dua narasumber Nelda Efrina, S.Pd yang merupakan Kabid PHPA Dinas PPPA Provinsi Lampung, juga Sely Fitriani, SH Direktur Eksekutif LAdA Damar Lampung.

Kinni.id,

Read More

Kostiana Ajak Warga Lampung Cinta NKRI

Bandar Lampung – Anggota DPRD Provinsi Lampung, Kostiana SE.,MH menggelar kegiatan pembinaan ideologi pancasila bersama masyarakat kelurahan Kedaton, Bandarlampung.

“Kegiatan sosialisasi ini kita lakukan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat, tentang pembinaan ideologi pancasila dalam upaya menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI),” ujarnya, Minggu (29/01/23).

Kostiana juga Ketua Fraksi PDIP DPRD Lampung berharap kegiatan ini dapat memotivasi masyarakat khususnya pemuda-pemudi dalam mengamalkan empat pilar kebangsaan.

“Semoga kegiatan ini dapat memotivasi supaya pemuda-pemudi masyarakat disini dapat mengamalkan empat pilar kebangsaan mulai dari UUD 1945, Pancasila, Bhinneka tunggal Ika, dan keutuhan NKRI,” tambahnya.

Kegiatan yang dihadiri oleh Lurah, Babinsa, Bhabinkamtibmas dan juga masyarakat sekitar berjalan lancar.

Selanjutnya, KH Lukman Hakim salah satu pimpinan ponpes di Bandarlampung yang menjadi narasumber di acara sosialisasi tersebut mengatakan, selama ini banyak gerakan yang merongrong Pancasila sebagai Ideologi Negara yang lebih dikenal dengan Radikalisme. Berbagai cara dilakukan untuk memecah belah masyarakat, salah satunya dengan membenturkan Pancasila dengan Agama.

”Kita sebagai anak bangsa wajib untuk terus menjaga Pancasila sebagai Ideologi Negara, Pancasila terbukti dapat menyatukan seluruh warga negara Indonesia yang memiliki perbedaan mulai dari suku, ras dan agama,” tegasnya.

Senada, Lurah Kedaton Rachmat Syah mengapresiasi kegiatan yang dilakukan oleh Kostiana sebagai anggota DPRD Lampung.

Kinni.id

Read More

Budiman Sosialisasi Bahaya Narkotika

Budiman AS salah satu anggota DPRD Provinsi Lampung dapil Kota Bandarlampung melangsungkan sosialisasi peraturan daerah nomor 1 tahun 2019 tentang fasilitas pencegahan penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.

Anggota Komisi I DPRD Provinsi Lampung ini menyampaikan sosialisasi dilakukan untuk dapat membentengi generasi muda supaya terhindar dari bahaya narkotika.

“Kegiatan ini menjadi salah satu upaya kita, untuk melakukan mencegah dini supaya maraknya peredaran narkoba ini dapat dihindari oleh generasi muda dan juga masyarakat ikut serta dalam memerangi peredaran narkoba, dan zat adiktif lainnya,” ujarnya, Minggu (12/02/23).

Kegiatan berlangsung di kecamatan Sukarame, Kelurahan Sukarame, Kota Bandarlampung. Bersama masyarakat sekita dan juga aparat desa mulai dari RT, dan juga Kaling.

Bersama narasumber Anggalana dan juga Hendra Mukti yang juga anggota DPRD Kota Bandarlampung.

Anggalana mengatakan melalui sosialisasi peraturan daerah ini masyarakat dapat lebih peduli terhadap bahayanya penggunaan narkotika.

“Persoalan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya ini bukan hanya peran pemerintah melainkan peran kita bersama antara pemerintah dan juga masyarakat yang harus diselesaikan secara bersama-sama,”

Kinni.id

Read More

Noverisman Ajak Warga Cinta NKRI

Lampung Timur – Pancasila sebagai ideologi bangsa harus terus dipertahankan dan dilestarikan oleh setiap warga negara ditengah-tengah arus globalisasi guna mewujudkan persatuan dan kesatuan.

Hal itu dikatakan Wakil Ketua Komisi III DPR D Lampung H. Noverisman Subing SH MM saat memberikan sosialisasi Pembinaan Ideologi Pancasila bagi tokoh masyarakat di Kecamatan Sukadana, Lampung Timur, Selasa (31/01/23).

Lebih lanjut dikatakan Nover, mempertahankan Ideologi Pancasila selain untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan juga demi kelangsungan hidup bangsa dan negara kita yang terbukti sudah beberapa kali ada yang ingin merongrong dan mengganti ideologi Pancasila ke ideologi lain selalu tersingkirkan dari bumi nusantara ini.

Oleh karena itu pemahaman akan ideologi Pancasila ini harus terus di tanamkan ke setiap sanubari masyarakat Indonesia sejak dini agar masyarakat kita bisa paham bahwa ideologi Pancasila sebagai dasar negara, pandangan hidup itu bukan semata-mata satu suku kata saja tapi Pancasila itu merupakan sari dari pada kehidupan masyarkat kita yang sudah ada sejak nenek moyang kita dahulu.

“Pancasila yang berisi lima sila harua kita tanamkan sejak dini kepada anak-anak kita mulai dari taman kanak-kanak hingga dewasa, agar mereka mengerti betapa mulianya para pendiri bangsa ini yang telah merumuskan dasar dan ideologi Pancasila,” ujar Wakil Ketua Fraksi PKB DPRD Lampung itu.

Pancasila sebagai pandangan dan pegangan hidup yang berisikan lima sila itu merupakan cerminan hidup bangsa yang telah ada sejak zaman nenek moyang kita, makanya Pancasila harus tetap dipertahankan dan dilestarikan.

Kinni.id

Read More