Pemprov Lampung Ikuti Rakor Pengendalian Inflasi

Bandar Lampung — Pemerintah Provinsi Lampung diwakili oleh Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan (Ekubang) Zainal Abidin, mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah dirangkaikan dengan Penandatanganan Nota Kesepahaman tentang Kerjasama Dalam Pengawasan Penyelenggaraan Perizinan di Daerah (virtual), bertempat di Ruang Command Center Lt. II Dinas Kominfotik Provinsi Lampung, Selasa (04/02/2025).

Dalam pengantarnya Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menyampaikan bahwa perizinan sering menjadi salah satu temuan.

“Masalah perizinan adalah salah satu temuan dari komisi pemberantasan korupsi, salah satu yang cukup menonjol yang juga paling banyak terjadi pelanggaran disamping sudah dilakukan sistem, seperti pembuatan sistem mall pelayanan publik, online single submission, kemudian juga dibuat pelayanan terpadu satu pintu, namun masih banyak perizinan-perizinan yang dilakukan secara manual door to door, person to person, bertemu tatap muka sehingga temuan dari KPK itu menimbulkan moral hazard kerawanan yaitu pungutan liar, gratifikasi, suap dan lain-lain,” ucapnya.

Dengan demikian, Mendagri menyampaikan bahwa perlu adanya pengawasan dari eksternal dalam mengatasi hal tersebut.

“Disamping pembuatan sistem juga penguatan APIP pengawas internal, jajaran inspektorat dilakukan dibawah koordinasi dari Irjen Kemendagri dan juga dari BPK tapi ini tidak cukup, perlu ada pengawasan dari eksternal terutama dari kepolisian kemudian kejaksaan dan dari KPK sendiri serta ada badan baru yaitu Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus,” lanjutnya.

Melalui kerjasama ini, Mendagri berharap dapat menghasilkan pengawasan yang lebih baik dalam mencegah terjadinya tindak pidana korupsi dan mempermudah perizinan dalam dunia usaha.

“Kita harapkan dengan kerjasama ini pengawasan akan lebih baik dalam rangka untuk mencegah tindak pidana korupsi dalam perizinan sekaligus juga untuk mempermudah dunia usaha karena memang salah satu atensi bapak presiden adalah mempermudah perizinan berusaha untuk mendorong ekonomi,” harapnya.

Penandatanganan Nota Kesepahaman tentang Kerjasama Dalam Pengawasan Penyelenggaraan Perizinan di Daerah ini dilakukan Mendagri bersama Jaksa Agung, Kapolri, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), serta Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus (BPPIK).(lis)

Read More

Pj. Gubernur Lampung Pantau Pelaksanaan Program Pelayanan Kesehatan

Pesawaran – Penjabat (Pj) Gubernur Lampung, Samsudin, didampingi Pj. Ketua TP. PKK Provinsi Lampung, Maidawati Retnoningsih, meninjau pelaksanaan kegiatan pelayanan kesehatan gratis Program Presiden Republik Indonesia di Puskesmas Gedong Tataan, Rabu (12/02/2025).

Dalam arahannya, Pj. Gubernur Samsudin menyampaikan bahwa program pemeriksaan kesehatan gratis ini merupakan program unggulan dari Presiden RI, Prabowo Subianto, yang bertujuan untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada seluruh masyarakat Indonesia.

“Program pemeriksaan kesehatan ini perlu dilakukan agar masyarakat Indonesia paling tidak sekali dalam satu tahun memeriksakan diri kesehatannya,” ujarnya.

“Oleh karena itu, kepada masyarakat Kabupaten Pesawaran khususnya dan umumnya masyarakat di Provinsi Lampung, gunakan kesempatan ini, program khusus atau program unggulan dari Bapak Presiden untuk memeriksakan kesehatan di puskesmas terdekat.” tambahnya.

Dalam kesempatan tersebut, Pj. Gubernur juga mengapresiasi para petugas kesehatan yang telah bekerja keras memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

“Saya berharap para petugas kesehatan, tenaga kesehatan yang ada di rumah sakit, yang ada di puskesmas, kami berterima kasih dan bekerjalah sebaik mungkin untuk masyarakat sehingga masyarakat bisa terlayani semaksimal mungkin,” ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, Pj. Ketua TP. PKK Provinsi Lampung, Maidawati Retnoningsih, berdialog dengan masyarakat yang sedang melakukan pemeriksaan kesehatan gratis di Puskesmas Gedong Tataan. Dalam dialog tersebut, masyarakat menyampaikan bahwa fasilitas dan pelayanan cek kesehatan gratis di puskesmas tersebut sudah cukup baik.

Program cek kesehatan gratis ini diperuntukkan bagi seluruh masyarakat Indonesia, mulai dari bayi baru lahir hingga lanjut usia. Cek kesehatan ini bertujuan untuk memberikan dua rekomendasi kepada masyarakat. Bagi mereka yang dalam kondisi sehat, akan diberikan panduan untuk menjaga pola hidup sehat. Sedangkan bagi mereka yang terdeteksi memiliki penyakit tertentu, akan diberikan pelayanan medis.

Program cek kesehatan gratis ini dilaksanakan di fasilitas kesehatan primer seperti Puskesmas dan klinik, dengan prioritas utama di Puskesmas. Klinik akan dilibatkan secara bertahap ke depannya.

Terdapat tiga cara pendaftaran yang bisa dilakukan masyarakat :

1. Melalui aplikasi Satu Sehat Mobile – Masyarakat dapat mengetahui jadwal dan lokasi Puskesmas untuk cek kesehatan gratis.
2. Melalui _chatbot_ WhatsApp di nomor 081110500567 – _Chatbot_ ini akan memandu masyarakat dalam proses pendaftaran dengan cara yang mudah dan praktis.
3. Datang langsung ke Puskesmas terdekat – Bagi masyarakat di daerah pedesaan yang tidak memiliki akses internet, cukup membawa KTP atau KK, dan petugas Puskesmas akan membantu proses pendaftaran.

Untuk anak-anak usia sekolah, program cek kesehatan gratis ini juga berlaku. Mulai dari usia 7 hingga 17 tahun, termasuk anak-anak SD, SMP, dan SMA, akan memperoleh kesempatan untuk melakukan pemeriksaan kesehatan di setiap tahun ajaran baru di sekolah.

Read More

Pemprov Lampung Targetkan Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca

Bandar Lampung — Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Fredy membuka kegiatan Sosialisasi Program Komunitas untuk Iklim Provinsi Lampung tahun 2025, bertempat di Hotel Golden Tulip, Rabu (12/02/2025).

Sebagai bagian dari komitmen Indonesia dalam upaya pengendalian perubahan iklim, Pemerintah Provinsi Lampung melalui Program Kampung Iklim (Proklim) mendorong upaya aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim tingkat tapak.

Melalui ProKlim diharapkan upaya peningkatan ketahanan terhadap dampak negatif perubahan iklim sekaligus pengurangan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dapat dilakukan mulai dari tingkat tapak.

“Saya menyampaikan bahwa Program Kampung Iklim mulai dari tahun 2023 bertransformasi menjadi program yang berbasis komunitas. Dimana selama ini masyarakat mengenal Proklim sebagai program yang memberikan pengakuan terhadap partisipasi aktif masyarakat yang telah melaksanakan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim yang terintegrasi untuk mendukung target penurunan emisi GRK dan meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap dampak perubahan iklim, tidak hanya berbasis tapak atau administratif tetapi saat ini mencakup berbagai aksi yang dilakukan berbagai komunitas”. ucap Pj. Sekdaprov.

Pemerintah Provinsi Lampung menjadikan Penuruan Emisi Gas Rumah Kaca sebagai Indikator Kinerja Utama Daerah dalam bidang lingkungan. Target penurunan Emisi GRK yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Lampung di tahun 2025 adalah sebesar 62,79 % dan sasaran di 2045 adalah sebesar 93,17 %.

Hal ini menjadi tugas bersama melalui sektor energi, industri, pertanian, kehutanan dan lahan serta sektor limbah-persampahan untuk bersama-sama berkomitmen dalam mendukung aksi penurunan emisi Gas Rumah Kaca di Provinsi Lampung.

Dalam kesempatan tersebut, Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung juga menyampaikan ketercapaian Proklim di Provinsi Lampung dari target 664 Kampung Iklim di tahun 2024, telah terbentuk 68 Kampung Iklim tahun 2023, dan 332 Kampung Iklim Tahun 2024 dengan total hingga saat ini telah terbentuk sebanyak 400 Kampung Iklim di Tahun 2025.

Hal tersebut menandakan bahwa Pemerintah secara bersama-sama terus berupaya mendukung mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan untuk kesejahteraan bersama.

“Saya sampaikan apresiasi yang tinggi kepada seluruh jajaran Pemerintah daerah, Peraih Proklim Utama, Penggiat Proklim di tingkat tapak, para pelaku usaha, lembaga swadaya masyarakat, serta seluruh lapisan masyarakat atas komitmen dan kerja sama yang baik dalam upaya peningkatan kualitas lingkungan hidup dan kesejahteraan masyarakat. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada semua pihak yang memungkinkan acara ini terselenggara dengan baik,” pungkasnya. (Dinas Kominfotik Provinsi Lampung).

Read More

Lampung Menuju 10 Besar Nasional Dalam Prestasi Pendidikan

 Bandar Lampung — Pendidikan di Provinsi Lampung harus menjadi mimpi bersama seluruh masyarakat Lampung, dengan keberhasilan prestasi yang mampu bersaing secara nasional.

Hal ini ditegaskan oleh Pj. Gubernur Lampung, Samsudin, saat memberikan pengarahan kepada para pejabat Dinas Pendidikan Provinsi Lampung, Selasa (11/2/2025). Dalam kesempatan tersebut, Pj. Gubernur menyampaikan harapannya agar Lampung dapat meraih peringkat 10 besar nasional dalam capaian prestasi pendidikan.

Pj. Gubernur Samsudin kemudian menekankan pentingnya transformasi pendidikan di Lampung yang tidak hanya fokus pada prestasi akademik, tetapi juga pada aspek humanis dan transparansi.

“Pendidikan di Lampung harus humanis dalam pembiayaan dan manajemen, serta smart dalam transparansi dan administrasi,” ujarnya.

Untuk mewujudkan hal tersebut, Pj. Gubernur menginstruksikan Dinas Pendidikan Provinsi Lampung agar melakukan beberapa langkah strategis. Diantaranya dengan mengedepankan perencanaan matang yang melibatkan seluruh stakeholder pendidikan di Lampung serta melakukan survei integritas bagi kepala sekolah dalam mengelola satuan pendidikan, guna memastikan tata kelola yang baik dan akuntabel.

Selain itu, Pj. Gubernur juga mendorong penyiapan sekolah unggulan di setiap kabupaten dan kelas prioritas di masing-masing sekolah.

“Setiap kabupaten harus memiliki sekolah unggulan yang dapat menjadi contoh dan pusat pengembangan pendidikan berkualitas,” tegasnya.

Read More

Pemprov Lampung Tingkatkan Kualitas Layanan Publik

Bandar Lampung — Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik, Ganjar Jationo menjadi Pembina Apel Mingguan di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung bertempat di Lapangan KORPRI, Senin (10/2/2025).

Pj. Gubernur Lampung, Samsudin dalam sambutan tertulis yang dibacakan oleh Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik, Ganjar Jationo menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Lampung melalui Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung telah memberikan pelayanan pengaduan dari masyarakat melalui kanal pengaduan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional – Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (SP4N-LAPOR) dan Layanan Call Center di nomor 0811 790 5000.

Tujuan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional – Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (SP4N-LAPOR) adalah : Meningkatkan kualitas pelayanan publik, merealisasikan kebijakan “No Wrong Door Policy”, memberikan satu saluran pengaduan secara nasional dan memberikan akses untuk partisipasi masyarakat dalam menyampaikan pengaduan.

Selanjutnya Pj. Gubernur Lampung menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Lampung telah menerapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang merupakan konsep pemerintah untuk memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam memberikan layanan publik. SPBE juga dikenal sebagai e-Govemment.

Berdasarkan hasil Evaluasi SPBE Tahun 2024, Pemerintah Provinsi Lampung masuk dalam 10 Besar Tingkat Nasional dengan memperoleh nilai 4,09 Kategori Sangat Baik dari Tahun sebelumnya Tahun 2023 dengan nilai 3,81 dengan kategori sangat baik.

Pj. Gubernur Lampung juga mengingatkan kepada setiap Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung yang akan melakukan pembangunan atau pengembangan aplikasi khusus, harus berkoordinasi dengan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung, dan wajib melakukan pengujian kesesuaian fungsi. Hal ini mengacu pada Peraturan Gubernur Lampung Nomor 51 Tahun 2020 Pasal 13 Ayat 5 b.

Untuk itu, Pj. Gubernur Lampung meminta kepada seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung, untuk :
a. Mendata aplikasi yang digunakan.
b. Membuat dokumentasi aplikasi.
c. Menyerahkan aplikasi beserta dokumentasi aplikasi kepada Diskominfotik Provinsi Lampung untuk disimpan di repositori.
d. Menempatkan data pada pusat data Diskominfotik.

Read More

Pemprov Lampung Ikuti Rakor Pengendalian Inflasi Daerah Jelang Ramadan

Bandar Lampung —Pemerintah Provinsi Lampung diwakili oleh Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan (Ekubang) Zainal Abidin, mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah secara virtual yang dipimpin oleh Plt. Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir di Ruang Command Center Lt. II Dinas Kominfotik Provinsi Lampung, Senin (10/02/2025).

Plt. Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir dalam kesempatan tersebut menyampaikan bahwa Kepala Daerah, khususnya Tim TPID untuk mempersiapkan langkah-langkah pencegahan kenaikan harga yang terjadi saat menghadapi Bulan Suci Ramadan.

“Saya berharap kepada bapak ibu sekalian untuk konsolidasi lagi, terutama Tim TPID dan teman-teman dari kementerian dan lembaga untuk konsolidasi lagi, kita mulai berhitung mempersiapkan sampai dengan hari raya, stok, kemudian angkutan, dan lain sebagainya,” ucapnya.

Tomsi Tohir juga berharap kepada pemerintah daerah untuk melakukan berbagai upaya dan langkah dalam mencegah dan mengantisipasi kenaikan harga.

“Kami berharap betul ada langkah-langkah yang konkret dengan membaca situasi yang terkini untuk bisa nantinya dilaksanakan, terutama kepada teman-teman TPID daerah agar betul-betul serius,” tegasnya.

Sementara itu, Plt. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti dalam paparannya menyampaikan bahwa secara historis selama 4 tahun terakhir pada bulan Januari selalu terjadi inflasi kecuali di Januari 2025.

Amalia juga menjelaskan bahwa terkait perkembangan inflasi selama momen lebaran, Inflasi pada bulan April 2024 yang bertepatan dengan momen Lebaran, lebih rendah jika dibandingkan dengan Maret 2024 yang bertepatan dengan awal Ramadan.

“Lebaran itu relatif lebih rendah dibandingkan dengan saat puasa. Namun demikian, ini perlu kita waspadai bahwa pada saat awal ramadan di bulan Maret 2024 terjadi inflasi makanan, minuman dan tembakau sebesar 0,41% tapi kemudian di bulan April setelah lebaran ini tekanan inflasinya berkurang,” ucapnya.

Amalia juga menjelaskan bahwa kelompok yang memberikan andil inflasi terbesar pada bulan ramadan adalah kelompok makanan, minuman dan tembakau. Kemudian, pada bulan saat Idul Fitri, biasanya kelompok yang memberikan andil inflasi terbesar adalah transportasi.

“Ini mungkin bisa menjadi catatan dan pembelajaran kita untuk bagaimana kita sudah mulai mengantisipasi untuk bulan depan dimana di bulan depan itu Ramadan itu akan berlangsung di awal Maret sampai akhir Maret dan lebarannya diperkirakan mungkin tanggal 31 Maret atau 01 April,” tegasnya.

Read More

Puncak Peringatan HUT Bank Lampung Meriah

Bandarlampung — Menggandeng mitra binaan UMKM, Ikatan Keluarga Bank Lampung (IKBL) turut berpartisipasi dalam Bank Lampung Run 2025, Minggu (9/2/2025) di Tugu Adipura.

Bank Lampung Run 2025 merupakan puncak peringatan HUT Ke-59 Bank Lampung. Dimana lomba ini memiliki beberapa kategori yaitu lari 3K, 5K Run & 10K Run. Untuk kategori 5 K. Disini Bank Lampung juga menyediakan door prize sebanyak 59 unit hadiah bernilai ratusan juta rupiah terdiri dari Sepeda Motor, Kulkas, Smart TV 50”, Smartphone, Tab, Emas Antam, Sport Watch dll.

Ketua IKBL Desi Mahdi Yusuf menjelaskan Bank Lampung Run 2025 merupakan event terbesar yang digelar Bank Lampung dan di moment ini sangat tepat jika digunakan untuk lebih memperkenalkan mitra – mitra UMKM binaan IKBL.

“Disini cukup banyak mitra binaan UMKM yang kami gandeng, mulai dari kuliner hingga pakaian dan kerajinan tangan. Kami berharap melalui Bank Lampung Run 2025 akan semakin banyak masyarakat yang mengenal UMKM – UMKM tersebut,” jelas Desi Mahdi Yusuf.

Wujud support IKBL lainnya terhadap Bank Lampung adalah dengan turut sertanya anggota IKBL sebagai peserta dalam Run Bank Lampung 2025 yang diikuti oleh ribuan peserta dari berbagai kalangan usia. (Desi)

Read More

Ribuan Peserta Ikuti Bank Lampung Run 2025

Bandarlampung — Pj Gubernur Lampung Samsudin melepas ribuan peserta Bank Lampung Run 2025, Minggu (9/2/2025) di Tugu Adipura Bandarlampung.

Event akbar yang diperuntukkan bagi keluarga besar Bank Lampung, stakeholder serta nasabah setia Bank Lampung tersebut dimulai sejak pukul 05.40 Wib dan nantinya akan menjadi agenda tahunan yang digelar Bank Lampung.

Bank Lampung Run 2025 ada beberapa kategori yaitu lari 3K, 5K Run & 10K Run. Untuk kategori 5 K putri juaranya adalah juara 1 Angel, juara 2 Rachel dan juata 3 Riskila. Untuk putra juara 1 Roli, juara 2 Riki dan juara 3 Budi.

Sementara itu untuk kategori 10 K putri juara 1 Stefi, juara 2 Putri dan uara 3 Zahwa. Untuk Putra juara 1 Asep, juara 2 Danu dan juara 3 Adi. Para pemenang Bank Lampung Run 2025 mendapatkan medali dan uang tunai.

Tidak hanya menyediakan hadiah bagi para juara, para peserta Bank Lampung Run 2025 lainnya juga bisa mendapatkan door prize sebanyak 59 unit hadiah bernilai ratusan juta rupiah terdiri dari Sepeda Motor, Kulkas, Smart TV 50”, Smartphone, Tab, Emas Antam, Sport Watch dll.

Pj Gubernur Lampung Samsudin dalam kesempatan tersebut menyampaikan ucapan selamat HUT Me-59 Bank Lampung. Banyak harapan yang dia sampaikan untuk Bank Lampung.

“Dengan adanya perubahan tema dan perubahan baru lainnya marilah kita kembali menaruh kepercayaan penuh terhadap Bank Lampung. Jadikan Bank Lampung tempat menyimpan dana kita dan tentunya Bank Lampung selalu dihati masyarakat Lampung” ujar Pj Gubernur Lampung Samsudin.

Direktur Utama Bank Lampung Mahdi Yusuf mengatakan Bank Lampung Run 2025 merupakan acara puncak HUT Bank Lampung ke-59, sekaligus menjadi event lari Bank Lampung yang akan menjadi even berkelanjutan setiap tahunnya

Pada HUT Bank Lampung ke – 59 tahun 2025 yang jatuh pada tanggal 31 Januari, Bank Lampung mengusung tema “Perubahan Baru Bank Lampung Maju”. Dengan harapan pada HUT Bank Lampung ke-59 bersamaan dengan adanya Perubahan Visi, Misi, Core Value dan Tag Line Bank Lampung menjadikan Bank Lampung ke depan lebih maju.

Diakhir sambutannya,Mahdi Yusuf semua untuk menjaga semangat kebersamaan, mempererat tali silaturahmi, dan bersama-sama membangun Bank Lampung yang lebih maju, lebih kuat, dan lebih terpercaya. (Desi)

Read More

Pj. Gubernur Lampung Lantik 12 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama

Bandar Lampung — Pj. Gubernur Samsudin melantik dan mengambil Sumpah/Janji Jabatan 12 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung, di Balai Keratun Lt. III, Jumat (7/2/2025).

Pelantikan dilakukan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Lampung nomor 800.1.3.3/575/VI.04/2025 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.

Pj. Gubernur Samsudin mengucapkan selamat kepada para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang telah dilantik dan meminta untuk dapat bekerja dengan semangat dan penuh rasa tanggung jawab yang tinggi, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi di lingkungan perangkat daerah masing masing,

“Berikan dedikasi dan loyalitas yang tinggi dalam bekerja demi memberikan pelayan yang berkualitas,” kata Pj. Gubernur.

Ia menjelaskan bahwa Pelantikan dan Pengambilan Sumpah / Janji Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama ini merupakan hasil dari pelaksanaan uji kompetensi terhadap Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung yang telah mendapatkan Rekomendasi Kepala Badan Kepegawaian Negara dan persetujuan tertulis Menteri Dalam Negeri guna menghasilkan para Pejabat yang memiliki kompetensi dan kinerja yang baik serta cakap untuk menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.

Pj. Gubernur berpesan agar para pejabat yang baru saja dilantik dapat melakukan terobosan-terobosan baru, baik dalam metode kerja yang baru ataupun program-program yang dapat meningkatkan kualitas pelayanan pada masyarakat sehingga memberikan dampak yang baik bagi kesejahteraan masyarakat Lampung.

Pj. Gubernur juga berharap agar kinerja pejabat yang baru dilantik harus meningkat kedepannya. Amanah yang sudah diterima, kata Pj. Gubernur, harus dilaksanakan sebaik-baiknya, serta menanamkan dalam diri untuk selalu berintegritas, dan berkomitmen dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi, karena pekerjaan dilakukan merupakan tanggung jawab untuk kemanfaatan rakyat.

“Jadilah pemimpin yang cerdas dan bekerja keras, jujur dalam tindakan dan ikhlas dalam pengabdian, sehingga akan mampu menunjukkan dharma bakti kepada daerah,” pungkasnya.

Berikut 12 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung yang dilantik.

1. Bayana, sebelumnya menjabat Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Tulang Bawang Barat dilantik sebagai Inspektur Provinsi Lampung.

2. Fredy, sebelumnya menjabat Inspektur Provinsi Lampung dilantik sebagai Staf Ahli Gubernur Lampung Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia.

3. Thomas Americo, sebelumnya menjabat Sekretaris DPRD Kabupaten Lampung Selatan dilantik sebagai Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung.

4. Sulpakar, sebelumnya menjabat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung dilantik sebagai Asisten Administrasi Umum Setda Provinsi Lampung.

5. Senen Mustakim, sebelumnya menjabat Asisten Administrasi Umum Setda Provinsi Lampung dilantik sebagai Kepala Kesbangpol Provinsi Lampung.

6. M. Firsada, sebelumnya menjabat Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung dilantik sebagai Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Provinsi Lampung.

7. Muhammad Alhusnuriski sebelumnya menjabat Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Kabupaten Pesawaran dilantik sebagai Kepala BPSDM Provinsi Lampung.

8. Yurnalis, sebelumnya menjabat Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Lampung dilantik sebagai kepala Badan penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung.

9. Intizam, sebelumnya menjabat Staf Ahli Gubernur Lampung Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia dilantik sebagai Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung.

10. Slamet Riadi, sebelumnya menjabat Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Lampung dilantik sebagai Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung.

11. Yudhi Alfadri, sebelumnya menjabat Kepala Dinas Penanaman Modal, dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung dilantik sebagai Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung.

12. Puadi Jaelani, sebelumnya menjabat Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung dilantik sebagai Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Lampung. (Dinas Kominfotik Provinsi Lampung).

Read More

Pj. Sekdaprov Lampung Ikuti Rapat Tindak Lanjut Rakornas Bidang Pangan

Bandar Lampung — Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Fredy mengikuti Rapat Tindak Lanjut Hasil Rakortas Bidang Pangan Provinsi Lampung secara virtual bertempat di Ruang Rapat Sakai Sambayan, Kamis (06/02/2025)

Deputi Bidang Koordinasi Usaha Pangan dan Pertanian, Kemenko pangan, Widiastuti dalam kesempatan tersebut menyampaikan bahwa rapat ini bertujuan untuk melihat bagaimana progres terkait dari hasil rakortas yang sudah dilakukan bersama Kemenko Pangan.

“Progresnya seperti apa, Kita ingin melihat apakah masih ada step yang sudah dilakukan atau mungkin sudah ada yang selesai atau seperti apa, nanti mungkin bisa langsung kita diskusikan,” ucapnya.

Merespon hal tersebut, Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Fredy dalam paparannya menyampaikan berbagai progres hasil rakortas di Provinsi Lampung diantaranya terkait peningkatan jaringan irigasi, distribusi pupuk bersubsidi, pendayagunaan penyuluh pertanian, penyediaan bibit unggul, dan ketersediaan harga pangan.

Diakhir, Fredy dalam kesempatan tersebut menyampaikan ucapan terima kasih dan berharap hasil rapat ini dapat bermanfaat bagi Provinsi Lampung khususnya terkait dengan program-program ketahanan pangan kedepan.

“Terimakasih kepada kita semua, khususnya dari Kemenko Pangan dan Instansi atau departemen lainnya yang ada di pusat, kami sangat berharap Lampung menjadi prioritas terutama terkait dengan program-program ketahanan pangan ini,” pungkasnya. (Dinas Kominfotik Provinsi Lampung)

Read More

Pj. Gubernur Lampung Tekankan Pentingnya Ponpes Bangun Karakter

Way Kanan — Pj. Gubernur Samsudin menghadiri Peringatan Isra Mi’raj 1446 H dan Hari Lahir Akhirusannah Pondok Pesantren Al Hikmah Istiqomah, di Halaman SMP/SMK AHI Kampung Sukabumi Buay Bahuga Way Kanan, Rabu (5/2/2025).

Isra Mi’raj merupakan peristiwa besar dalam sejarah Islam, di mana Rasulullah SAW menerima perintah salat lima waktu langsung dari Allah SWT.

Pj. Gubernur Samsudin menjelaskan bahwa peristiwa ini mengajarkan tentang pentingnya menjaga salat sebagai tiang agama, serta memperkuat keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT.

Pj. Gubernur juga menyampaikan selamat dan apresiasi kepada Pondok Pesantren Al Hikmah Istiqomah yang telah berkiprah selama delapan tahun dalam mencetak generasi muslim yang berakhlakul karimah, berilmu, dan berdaya saing.

“Pendidikan pesantren memiliki peran penting dalam membangun karakter dan moral bangsa, serta turut andil dalam mencetak pemimpin masa depan,” ujar Pj. Gubernur.

Di akhir sambutannya, Pj. Gubernur mengajak seluruh umat untuk terus mendukung upaya Yayasan Al Istiqomah dalam mewujudkan sistem pendidikan yang berkualitas, berbasis nilai-nilai Alquran, dan mencetak generasi yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga memiliki moral dan etika yang baik. (Lis).

Read More

Pj. Gubernur Minta Pengecer Segera Jual Kembali LPG 3 Kg

Bandar Lampung —- Pj. Gubernur Lampung, Samsudin, meminta para pengecer untuk segera menjual kembali gas LPG 3 Kg yang diambil dari agen-agen. Hal ini disampaikan sembari menunggu aturan resmi dari pemerintah pusat terkait penertiban distribusi dan harga LPG tersebut.

Seruan tersebut disampaikan Pj. Gubernur pada Selasa (4/2/2025), menyusul instruksi Presiden Prabowo Subianto yang disampaikan melalui Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad. Instruksi Presiden ini diberikan sebagai respons atas kelangkaan gas LPG 3 Kg yang sempat menimbulkan kegaduhan di masyarakat.

Presiden Prabowo menginstruksikan agar pengecer dapat kembali menjual gas LPG 3 Kg seperti biasa. Instruksi ini diambil setelah Presiden berdiskusi dengan DPR RI dan mempertimbangkan kondisi masyarakat yang terdampak oleh masalah kelangkaan LPG 3 Kg.

Dasco menjelaskan bahwa setelah berkomunikasi dengan DPR, Presiden Prabowo langsung menginstruksikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk mengaktifkan kembali pengecer agar dapat menjual gas LPG 3 Kg. Sementara itu, pengecer tersebut akan diproses untuk menjadi sub pangkalan.

“Setelah komunikasi tersebut, Presiden menginstruksikan kepada Kementerian ESDM untuk mulai hari ini mengaktifkan pengecer-pengecer agar mereka bisa kembali berjualan seperti biasa. Pengecer-pengecer ini nantinya akan dijadikan sub pangkalan,” ujar Dasco di Kompleks Parlemen DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (4/2/2025).

Dasco menegaskan bahwa aturan untuk menertibkan harga LPG subsidi agar tetap terjangkau oleh masyarakat akan tetap dilaksanakan. Ia juga menegaskan bahwa instruksi ini sudah jelas, yaitu pengecer dapat kembali menjual gas LPG 3 Kg mulai hari ini, sementara Kementerian ESDM akan menyesuaikan aturan yang ada secara bertahap.

Dengan instruksi ini, diharapkan masyarakat tidak perlu lagi mengantri panjang di pangkalan untuk mendapatkan LPG 3 Kg, seperti yang terjadi belakangan ini. Instruksi Presiden ini merupakan respons terhadap kondisi yang terjadi di masyarakat, serta upaya untuk memastikan ketersediaan gas LPG 3 Kg yang lebih normal dan dengan harga yang terjangkau.

Pj. Gubernur Samsudin berharap, dengan adanya instruksi ini, distribusi LPG 3 Kg di Provinsi Lampung dapat kembali normal dan masyarakat tidak lagi kesulitan mendapatkan kebutuhan pokok tersebut. (Lis).

Read More

Ini Langkah Bank Lampung Cegah Fraud

Bandarlampung — Bank Lampung mengambil langkah hukum terkait adanya dugaan oknum pegawai Bank Lampung yang melakukan penyalahgunaan wewenang, hal tersebut diungkapkan humas Bank Lampung Edo Lazuardi, Selasa (4/2/2025).

Menurut Edo Lazuardi, Bank Lampung berkomitmen bersikap tegas dalam mencegah Fraud (tindakan penipuan atau kecurangan) yang dilakukan oknum pegawai Bank Lampung.

Hal dibuktikan dengan di laporkannya oknum pegawai Bank Lampung KCP Antasari pada tanggal 21 Januari 2025 kemarin ke Polda Lampung, terkait dugaan menyalah gunakan wewenang.

“Kini permasalahan tersebut telah kami serahkan ke aparat penegak hukum. dan sebagai badan usaha yang patuh hukum, Bank Lampung akan mengikuti prosedur – prosedur yang harus dilalui guna menyelesaikan permasalah tersebut” ujarnya.

Langkah Bank Lampung menempuh jalur hukum, menjadi bukti bahwa Bank Lampung tidak akan menutupi atau melindungi jika ada oknum – oknum pegawai yang di duga melakukan penyalahgunaan wewenang.

Tidak hanya tindakan tegas terhadap oknum pegawai yang menyalahgunakan wewenang dan mengakibatkan kerugian bagi nasabah, Bank Lampung juga akan bertanggung jawab terkait dana nasbaah yang menjadi korban

Hal ini juga sesuai dengan UU Pelindungan Konsumen dan POJK Pelindungan Konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan. (*)

Read More

Tiga Dinas RDP dengan DPRD Lampung

Rapat Dengar Pendapat (RDP) Pansus LKPJ KDH Tahun anggaran 2021, DPRD Provinsi Lampung bersama tiga Dinas berlangsung lancar-lancar saja.

Bahkan, RDP yang dipimpin Noverisman Subing dari fraksi PKB yang dihadiri 3 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Pemerintah Provinsi Lampung berlangsung sangat cair.

Tiga OPD yang dipanggil hearing atas LHP BPK RI dengan DPRD itu yakni Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan Transmigrasi (PMDT), Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, serta Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Lampung, Rabu (18/5/2022).

Yanuar Irawan Fraksi PDI Perjuangan pun mengajukan pertanyaan kepada Dinas Pemberdayaan Desa dan Transmigrasi terkait tidak adanya data otentik desa-desa mana yang tertinggal dan desamana yang telah maju serta apa saja indikatornya tergolong desa tertinggal.

“Kami DPRD yang notabene tiap bulan turun ke lapangan sesuai Dapil masing-masing daerah tentu butuh data tersebut,” tanya Yanuar Irawan dalam RDP, di ruang rapat Komisi DPRD Provinsi Lampung.

Menurutnya, kebutuhan data otentik tentang nama-nama desa baik yang tertinggal maupun desa yang telah maju, tentu menjadi acuan DPRD agar ketika Perguruan Tinggi serta adik adik mahasiswa yang bertanya kepada DPRD memiliki data otentik.

”Saya minta agar dinas PMD dan Transmigrasi memberikan data tersebut, data terkesan hanya menyajikan data angka-angka saja,” tandasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan Transmigrasi Zaidirina mengatakan, terkait data tersebut, ada indikatornya yakni dilihat dari indeks ketahanan sosial, ketahanan ekonomi dan ketahanan ekologi.

“Bahwa ada 123 Desa tertinggal di Lampung hingga saat ini,” ujarnya.

Setelah RDP pun, Zaidirina saat dikejar wartawan untuk menanyakan soal data desa tertinggal tersebut buru-buru ke ruang komisi 3 DPRD Lampung.

“Nanti saja ya, saya buru-buru lagi mau ke komisi 3, nanti gak fokus jawabnya,” kata dia.

Topik Indonesia

Read More