Portal Berita Online

Bupati Pesisir Barat Lantik 9 Pejabat Tinggi Pratama


PESISIR BARAT –Bupati Pesisir Barat, Lampung, Dedi Irawan melantik 9 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat. Prosesi pelantikan berlangsung di Lobi Utama Teluk Stabas, Gedung Marga Sai Batin, pada Jumat (17/04/2026).

Pelantikan tersebut didasarkan pada Surat Keputusan Bupati Pesisir Barat Nomor: 100.3.3.2/166/V.04/HK/2026.

Dedi Irawan menyampaikan ucapan selamat kepada para pegawai negeri sipil yang dilantik. Ia menegaskan bahwa jabatan pimpinan tinggi pratama bukan sekadar peningkatan karier, melainkan amanah besar yang menuntut tanggung jawab moral, integritas, dan profesionalisme tinggi.

“Jadikan kepercayaan ini sebagai motivasi untuk bekerja lebih baik dan memberikan kontribusi maksimal bagi Kabupaten Pesisir Barat,” ungkapnya.

Menurutnya, pelantikan ini menjadi bagian dari penyegaran organisasi yang diharapkan mampu menghadirkan energi baru dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan ke depan. Ia menekankan pentingnya peningkatan kualitas pelayanan publik serta penguatan sinergi antarperangkat daerah agar program pembangunan berjalan efektif dan tepat sasaran.

Ia memberikan perhatian khusus pada penegakan disiplin aparatur, mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Ia menjelaskan bahwa sanksi disiplin mencakup tingkat ringan hingga berat, mulai dari teguran hingga pemberhentian tidak dengan hormat.

“Disiplin bukan hanya soal kehadiran, tetapi juga komitmen dalam menaati aturan. Tidak ada toleransi terhadap pelanggaran,” tegasnya.

Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa reformasi birokrasi saat ini menuntut kinerja dan akuntabilitas yang tinggi, sejalan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. Tantangan ke depan juga semakin besar, terutama dengan adanya pembatasan belanja pegawai maksimal 30 persen dari APBD pada tahun 2027.

Untuk itu, ia mengajak seluruh jajaran agar mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara kreatif dan inovatif, menciptakan terobosan dalam tata kelola pemerintahan, serta meninggalkan pola kerja lama yang tidak produktif.

Ia memberikan sejumlah instruksi kepada pejabat yang baru dilantik, di antaranya menjadi teladan dalam disiplin, menerapkan prinsip “3 tepat” (tepat waktu, tepat administrasi, dan tepat mutu), serta membangun budaya kerja yang produktif, kreatif, dan berorientasi pada pelayanan publik.
Akhir sambutannya dengan pesan agar para pejabat menjaga kepercayaan masyarakat, menjunjung tinggi integritas, dan tidak menyalahgunakan kewenangan,sebab
“Saudara adalah wajah birokrasi dan harapan masyarakat Pesisir Barat,tutpnya.
Adapun pejabat yang dilantik adalah sebagai berikut:
1. Andi Indrawara– Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2. M. Ma’ruf  – Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan
3. Mesrawan – Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4. Marnentinus– Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
5. Irhamudin – Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
6. Septono – Kepala Dinas Kesehatan
7. Makmur Hidayat – Kepala Dinas Perizinan dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
8. M. Belly Oscar – Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
9. Herdi Wilismar  – Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Dengan pelantikan ini, diharapkan kinerja pemerintahan Kabupaten Pesisir Barat semakin optimal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat serta mendorong percepatan pembangunan di pesisir Barat.(yasir).

Share:

Pelaku Pencurian di BRI Link Lampung Selatan Ditangkap Kurang dari 24 Jam


LAMPUNG SELATAN - Aparat kepolisian berhasil menangkap pelaku pencurian dengan pemberatan yang terjadi di sebuah gerai BRI Link di Desa Sidorejo, Kecamatan Sidomulyo, Kabupaten Lampung Selatan.

Pelaku berinisial AK (47) ditangkap kurang dari 24 jam setelah kejadian, tepatnya pada Kamis (16/4/2024) sekitar pukul 09.00 WIB di wilayah Desa Sidodadi, Kecamatan Sidomulyo.

Kapolsek Sidomulyo, AKP Peri Setiawan, mengatakan penangkapan dilakukan setelah pihaknya menerima informasi dari masyarakat terkait keberadaan pelaku.

“Setelah mendapatkan informasi dari warga, kami langsung bergerak cepat dan berhasil mengamankan pelaku di sebuah rumah di Desa Sidodadi,” ujar Peri dalam keterangannya.

Peri menjelaskan, kasus pencurian tersebut terjadi pada Rabu (15/5/2024) sekitar pukul 15.19 WIB di sebuah ATM mini BRI Link. Saat itu, korban tengah menjaga tempat usahanya sebelum pelaku datang dan meminjam telepon genggam milik korban.

Ketika korban lengah karena melayani pembeli, pelaku memanfaatkan situasi dengan masuk ke dalam dan membobol laci penyimpanan uang.

"Pelaku mengambil uang tunai sekitar Rp 20 juta dari dalam laci yang sebelumnya dalam keadaan terkunci,” jelasnya.

Setelah melakukan aksinya, pelaku langsung melarikan diri. Korban yang menyadari kejadian tersebut kemudian melapor ke Polsek Sidomulyo.

Dari hasil penangkapan, polisi turut mengamankan barang bukti berupa rekaman CCTV yang memperlihatkan aksi pelaku saat melakukan pencurian.

Saat ini, pelaku telah diamankan di Polsek Sidomulyo untuk menjalani proses penyidikan lebih lanjut dan akan dijerat dengan pasal pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). (Rls)

Share:

Sinergi Pemprov Lampung, Sekolah, dan Orang Tua Kunci Sukses Sekolah Ramah Anak


Bandar Lampung --- Pemerintah Provinsi Lampung bersama TP PKK Provinsi Lampung terus memperkuat komitmen dalam mewujudkan lingkungan pendidikan yang aman, inklusif, dan ramah bagi anak melalui penguatan program Sekolah Ramah Anak (SRA).

Komitmen tersebut diwujudkan melalui penandatanganan perjanjian kerja sama antara SMA Fransiskus Bandar Lampung dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Provinsi Lampung, yang berlangsung di Auditorium SMA Fransiskus Bandar Lampung, Kamis (16/04/2026).

Kerja sama ini meliputi pemanfaatan layanan Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) Pinggungan Sebuai Provinsi Lampung serta penyelenggaraan Sekolah Ramah Anak. Dalam kesempatan tersebut, Dinas PPPA Provinsi Lampung juga menyerahkan secara simbolis panduan apel tematik jenjang SMA/SMK sederajat sebagai bentuk dukungan implementasi SRA di satuan pendidikan.

Sebagai bentuk wujud komitmen terhadap SRA, dibacakan deklarasi Sekolah Ramah Anak yang dipimpin oleh Kepala SMA Fransiskus Bandar Lampung, Sr. M. Elfrida, FSGM, M.Pd. diikuti oleh pendidik, tenaga kependidikan dan peserta didik yang hadir dalam kegiatan tersebut dan dilanjutkan dengan penandatanganan papan deklarasi Sekolah Ramah Anak sebagai simbol komitmen bersama seluruh pihak.

Ketua TP PKK Provinsi Lampung, Purnama Wulan Sari Mirza, menegaskan bahwa deklarasi Sekolah Ramah Anak merupakan langkah strategis dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang menjamin pemenuhan hak dan perlindungan anak.

"Sekolah Ramah Anak bukan sekadar program, tetapi komitmen bersama untuk menghadirkan lingkungan pendidikan yang aman, nyaman, inklusif, serta bebas dari kekerasan dan diskriminasi," ujar Ketua TP PKK Provinsi Lampung.

Menurutnya, keberhasilan implementasi SRA memerlukan sinergi seluruh pihak, mulai dari pemerintah, satuan pendidikan, orang tua, hingga masyarakat.

"Peran orang tua sangat penting dalam membentuk karakter anak. Pendidikan tidak hanya berlangsung di sekolah, tetapi juga di lingkungan keluarga. Kolaborasi ini menjadi kunci utama dalam mewujudkan Sekolah Ramah Anak," tambahnya.

Lebih lanjut, Batin Wulan, sapaan akrab Ketua TP PKK Provinsi Lampung menekankan pentingnya peran aktif peserta didik sebagai subjek utama dalam implementasi SRA.

"Anak-anak adalah aktor utama. Sekolah dan orang tua memfasilitasi, namun keberhasilan program ini sangat ditentukan oleh bagaimana siswa mampu menerapkan nilai-nilai positif dalam kehidupan sehari-hari," katanya.

Ia juga mengajak para siswa untuk membangun pergaulan yang sehat, menjunjung tinggi sikap saling menghargai, serta berani menjadi pelopor dan pelapor dalam menciptakan lingkungan sekolah yang positif.

Pemerintah Provinsi Lampung, lanjutnya, terus mendorong percepatan terwujudnya Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA), salah satunya melalui penguatan Sekolah Ramah Anak di seluruh satuan pendidikan.

"Kami berharap SMA Fransiskus Bandar Lampung dapat menjadi role model dan menginspirasi sekolah lain di Provinsi Lampung dalam mengimplementasikan Sekolah Ramah Anak secara berkelanjutan," harapnya.

Ketua Yayasan Dwi Bakti Bandar Lampung, Sr. M. Editha FSGM, S.Pd, menyampaikan bahwa konsep Sekolah Ramah Anak di lingkungan Fransiskus tidak hanya diwujudkan dalam kebijakan, tetapi juga dalam perilaku, komunikasi, serta pelayanan pendidikan yang berlandaskan nilai kasih dan kerahiman.

"Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas layanan pendidikan dan menciptakan lingkungan yang mendukung tumbuh kembang anak secara optimal," ujarnya.

Kegiatan ini juga melibatkan orang tua siswa sebagai bagian dari penguatan komitmen bersama serta dimeriahkan dengan penampilan ekstrakurikuler siswa-siswi SMA Fransiskus Bandar Lampung. (Dinas Kominfotik Provinsi Lampung).

Share:

Pemprov Lampung Dorong RSUD BNH Menuju Green and Sport Hospital


Lampung Selatan – Pemerintah Provinsi Lampung memperkuat aksesibilitas dan mutu pelayanan publik melalui peluncuran berbagai layanan kesehatan unggulan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bandar Negara Husada (BNH).

Langkah strategis ini ditandai dengan penyerahan sertifikat internasional dan peresmian fasilitas medis baru dalam rangkaian peringatan HUT Provinsi Lampung ke-62, Kamis (16/04/2026).

Dalam kesempatan tersebut, Wakil Gubernur menerima langsung Sertifikat International Certificate of Vaccination (ICV) dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Penyerahan sertifikat ini menandai resminya RSUD BNH sebagai penyedia layanan vaksinasi internasional yang diakui secara global.

Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela, menegaskan bahwa pengembangan RSUD BNH merupakan bagian dari komitmen besar pemerintah dalam membangun sistem kesehatan yang inklusif dan berkeadilan.

Menurutnya, fasilitas kesehatan di kawasan Kota Baru ini diproyeksikan menjadi pusat rujukan medis berbasis teknologi dan inovasi.

"Pelayanan kepada masyarakat adalah prioritas utama dan kualitas pelayanan adalah wajah pemerintah. Kita bergerak menuju birokrasi yang melayani, bukan dilayani. Melalui transformasi digital dan peningkatan fasilitas ini, tidak boleh lagi ada masyarakat yang merasa sulit mendapatkan akses kesehatan," ujar Wagub

Selain itu, Wagub juga meresmikan unit Uronefrologi (Hemodialisa) serta inovasi "SIGAP" (Layanan Jemput Pasien).

Pengembangan ini juga dibarengi dengan visi menjadikan RSUD BNH sebagai Green and Sport Hospital, mendukung konsep Blue Green City yang tengah didorong di kawasan Kota Baru sebagai pusat pemerintahan masa depan yang berwawasan lingkungan.

Sementara itu, Direktur RSUD BNH, Dr. dr. Sri Aryanti, M.M., M.Kes., melaporkan bahwa rangkaian kegiatan kali ini mengedepankan kolaborasi lintas sektor sesuai dengan tema HUT Lampung ke-62, "Membangun Bersama Lampung Maju".

Selain transformasi layanan, acara ini juga diisi dengan berbagai agenda kemanusiaan dan lingkungan, di antaranya :

1. Bakti Sosial Terpadu: Operasi bibir sumbing, pemeriksaan kesehatan jiwa, pengobatan gratis, pemeriksaan mata, serta donor darah.

2. Jejaring Pengaman Sosial: Penyerahan bantuan 2 unit kursi roda dan 75 paket sembako bagi masyarakat kelompok desil 1 dan desil 2 dari Dinas Sosial Provinsi Lampung.

3. Pelestarian Lingkungan: Penanaman pohon sebagai upaya pencapaian target pembangunan rendah karbon dan peningkatan indeks kualitas lingkungan hidup di Provinsi Lampung.

Wagub juga menyampaikan apresiasi atas sinergi antara OPD, instansi vertikal, dan pihak swasta yang telah berkontribusi dalam upaya membangun Lampung, Wagub berharap semangat kolaborasi ini terus terjaga untuk mewujudkan Lampung Maju menuju Indonesia Emas. (Dinas Kominfotik Provinsi Lampung).

Share:

Lampung Matangkan Langkah Strategis Menuju Tuan Rumah PON XXIII 2032


 Bandarlampung — Pemerintah Provinsi Lampung mulai mempersiapkan diri sebagai calon tuan rumah Pekan Olahraga Nasional (PON) XXIII tahun 2032. Bersama KONI dan Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora), Pemprov Lampung terus mematangkan langkah strategis melalui diskusi intensif dengan Tim Visitasi dan Verifikasi KONI Pusat di Ruang Rapat Gubernur, Rabu (15/4/2026).

Pertemuan yang dipimpin Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat kesiapan daerah, baik dari sisi infrastruktur, pembinaan atlet, hingga dampak ekonomi yang akan dihasilkan. Sejumlah catatan strategis dari KONI Pusat langsung ditindaklanjuti sebagai bagian dari upaya serius Pemprov Lampung dalam memenuhi seluruh indikator penilaian.

Ketua Tim Penyaringan dan Penjaringan (TPP) KONI Pusat, Mayjen TNI (Purn) Suwarno, mengapresiasi langkah progresif Pemprov Lampung yang terus mendorong percepatan persiapan. Ia menekankan pentingnya kepastian pembagian venue cabang olahraga antara Lampung dan Provinsi Banten sebagai mitra tuan rumah, termasuk untuk beberapa cabang olahraga di bawah Federasi Aero Sport Indonesia (FASI) serta cabang angkat berat.

Menanggapi hal tersebut, Pemprov Lampung menegaskan kesiapan untuk segera menyelesaikan berbagai aspek teknis, termasuk perencanaan pembangunan sport center sebagai salah satu infrastruktur utama yang menjadi perhatian dalam proses evaluasi nasional. Langkah ini menjadi bagian dari strategi jangka panjang dalam meningkatkan kualitas sarana olahraga di Lampung.

Selain infrastruktur, Pemprov Lampung juga menaruh perhatian besar pada peningkatan prestasi atlet. Sejalan dengan arahan KONI Pusat, pembinaan atlet akan dilakukan secara berkelanjutan sejak dini guna menciptakan kontingen yang tangguh dan kompetitif di tingkat nasional hingga internasional.

Upaya ini sekaligus menjadi bagian dari visi besar Lampung dalam mencetak atlet berprestasi yang mampu mengharumkan nama daerah.

Tidak hanya berorientasi pada sukses penyelenggaraan, Pemprov Lampung juga memaksimalkan peluang PON sebagai penggerak ekonomi daerah. Pengembangan sport industry menjadi fokus utama dengan melibatkan pelaku UMKM, sektor kuliner, dan perhotelan secara terintegrasi.

Dengan pendekatan ini, perhelatan PON diharapkan mampu memberikan dampak ekonomi yang luas dan berkelanjutan bagi masyarakat.

Untuk memastikan seluruh proses berjalan optimal, Pemprov Lampung juga mendorong penguatan tata kelola yang transparan dan akuntabel. Kolaborasi dengan aparat penegak hukum seperti Kejaksaan Tinggi dan Kepolisian akan dilakukan guna memastikan setiap tahapan perencanaan dan pelaksanaan berjalan sesuai koridor hukum.

Melalui langkah-langkah strategis tersebut, Pemerintah Provinsi Lampung optimistis dapat memenuhi seluruh persyaratan dan tampil sebagai tuan rumah yang tidak hanya sukses dalam penyelenggaraan, tetapi juga mampu memberikan legacy pembangunan olahraga dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di masa depan.
(Dinas Kominfotik Provinsi Lampung).

Share:

Rutan Kelas IIB Krui Tindak Tegas Napi Terduga Pengguna HP


Pesisir Barat - Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Krui menindaklanjuti secara serius adanya dugaan

penggunaan handphone oleh salah satu narapidana di dalam blok hunian. Temuan ini

bermula dari laporan masyarakat serta hasil monitoring petugas terhadap konten yangb eredar di media sosial.

Menindaklanjuti informasi tersebut, Kepala Rutan Krui membenarkan adanya dugaan

penggunaan handphone oleh narapidana di dalam blok hunian. Petugas segera melakukan penggeledahan

pada Rabu malam (15/04) sekitar pukul 23.00 WIB dan berhasil mengamankan 1 (satu) unit 

handphone dari kamar hunian narapidana dimaksud yang diduga sudah ada selama 7 hari didalam kamar hunian. Narapidana yang bersangkutan telah diamankan untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut, sementara barang bukti telah disita

guna kepentingan proses investigasi.

Kepala Rutan Krui menegaskan bahwa penggunaan handphone oleh warga binaan

merupakan pelanggaran serius terhadap aturan yang berlaku serta berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban. Oleh karena itu, pihak Rutan Krui langsung mengambil langkah cepat berupa pemeriksaan internal, razia lanjutan, serta evaluasi menyeluruh terhadap sistem

pengamanan dan prosedur yang berjalan.

"Kami masih terus melakukan penelusuran secara mendalam untuk mengetahui pihak yang terlibat dalam masuknya handphone tersebut. Apabila ditemukan adanya pelanggaran, baik oleh warga binaan, petugas maupun pihak lain, akan diberikan tindakan tegas dan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku," tegas Kepala Rutan Krui.

Sebagai bentuk komitmen nyata, Rutan Krui juga telah melaksanakan ikrar bersama seluruh jajaran dalam rangka mewujudkan lingkungan pemasyarakatan yang bersih dari peredaran narkoba dan penggunaan handphone. Ikrar tersebut menjadi penguat integritas serta keseriusan seluruh petugas dalam menjaga keamanan dan ketertiban di dalam rutan. Selain itu, dilakukan pula penguatan terhadap petugas melalui peningkatan pengawasan, pembinaan, serta penegasan kembali tugas dan fungsi guna meminimalisir adanya celah

pelanggaran di dalam rutan.

Melalui Tindak Lanjut ini, Pihak Rutan Krui berupaya memastikan terciptanya lingkungan

pemasyarakatan yang aman, tertib, dan bersih dari peredaran narkoba maupun penggunaan handphone. Setiap bentuk pelanggaran akan ditindak secara tegas sesuai ketentuan yang berlaku sebagai wujud nyata komitmen dalam menjaga marwah institusi ( Yasir )

Share:

‎Ismi Ali Warga Bulok Terdampar di Papua Dibantu Relawan Timika Dan Pemkab Lamsel

 


LAMPUNG SELATAN,-- Ismi Ali warga Desa Bulok Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan, yang terdampar di Timika Papua. Saat ini sedang menuju ke Bandara Raden Intan II di kawal oleh relawan dari Timika.


‎Pemulangan Ismi Ali tersebut, dilatarbelakangi viralnya Aji warga Sukajadi Kelurahan Bumi Agung yang menjadi korban kerja ilegal dan terdampar di Maroke. Sehingga Pemkab Lampung Selatan turun tangan untuk membantu pihak Aji untuk dapat pulang.

‎Keluarga Ismi Ali menghubungi keluarga Aji dan meminta arahannya agar Ismi Ali dapat pulang, lalu oleh keluarga Aji diarahkan ke Ahmad Syafaruddin TKSK Kemsos RI, agar berkomunikasi secara langsung. Koordinasi Ahmad Syafaruddin dengan keluarga korban dan pihak Relawan Timika secara inten dan juga koordinasi dengan pihak Dinsos Lampung Selatan untuk dapat memulangkan Ismi Ali yang kini kondisinya mengalami lumpuh atau setruk sebelah.

‎Pihak relawan Timika, melakukan upaya pemulangan secepatnya dikarenakan kondisi Ismi Ali mengalami goncangan mental sehingga percepatan pemulangan di lakukan.

‎"Saya dapat kabar, kalau Ismi Ali menangis terus meminta pulang. Saya juga sering video call dengan dia melalui relawan timika, sangat memperhatikan sekali kondisinya," kata Ahmad Syafaruddin, kepada media ini, Rabu (15/4).

‎Sehingga pihaknya secara langsung koordinasi dengan Kepala Dinsos Lampung Selatan Puji Sukamto, dan respon Kadis Sosial gercep bahkan pihaknya juga sudah mencari solusi untuk mengganti biaya pemulangan Ismi Ali.

‎"Intinya sekarang kami bersama pak Puji beserta Kabid dan pihak Pemkab sedang menyiapkan kepulangan Ismi Ali. Serta saat ini sedang koordinasi dengan pihak keluarga korban," tambahnya.

‎Ahmad Syafaruddin, juga menerangkan saat ini kondisi Ismi Ali masih sakit dan pihak Relawan Timika sudah membantu mengurus rujukan pengobatan Ismi Ali ke rumah sakit. Sehingga pihak keluarganya mudah untuk melakukan pengobatan selanjutnya di Lampung.

‎"Saya secara pribadi dan pemerintah daerah mengucapkan terimakasih banyak kepada relawan Timika yang begitu intens membantu korban sampai mengantarkan ke Lampung Selatan. Ini merupakan bentuk sosial kemanusian. Sekali saya ucapkan banyak terimakasih bagi Tim Relawan Timika," kata Ahmad Syafaruddin.

‎"Saya selaku petugas Kementrian sosial. Sangat mengapresiasi respon positif dari Bupati Lampung Selatan beserta jajaran dan anggota dewan ibu Bella Jayanti tanpa sekat komunikasi dukungan penuh untuk kepulangan Aji maupun Ismi Ali," tutupnya.

‎Sementara itu Kadis Sosial Puji Sukamto saat dihubungi media ini, mengatakan pihaknya sudah melaporkan ke Bupati terkait Ismi Ali ke Bupati Lampung Selatan Radytio Egy Pratama, bahwa Ismi Ali sudah diberangkatkan dari Timika Kabupaten Mimika Provinsi Papua Tengah dan akan tiba pukul 20.00 wib di bandara Raden Intan II.

‎"Ismi Ali adalah korban calo tenaga kerja kapal tangkap ikan (selama 3 tahun. Belum mendapat upah) yang saat ini dalam kondisi stroke dan depresi," kata Puji.

‎Dirinya menambahkan, bahwa dirinya mendapatkan informasi terkait kondisi Ismi Ali, yang tadi rencananya dipulangkan pada hari Kamis namun diajukan hari Rabu ini. Ismi Ali mengalami kelumpuhan sehingga diperlukan bantuan untuk mengantarnya.

‎"Alhamdulillah dan saya ucapkan terima kasih kepada relawan dari Timika yang membantu proses pemulangan Ismi Ali warga Lampung Selatan," ucapnya.

‎Ia juga menyampaikan, bahwa Bupati Egy menegaskan apabila ada warga Lampung Selatan yang mengalami kondisi seperti Aji dan Ismi secepatnya untuk ditindak lanjuti serta dibantu. Baik itu di Papua dan daerah lain, hal ini sebagai bentuk kepedulian Pemkab Lampung Selatan kepada warganya yang membutuhkan bantuan serta pertolongan.

‎Dinsos Lampung Selatan beserta Disnakertrans dan beberapa dinas, menghimbau kepada masyarakat Lampung Selatan agar tidak menjadi korban calo tenaga kerja, baik melalui media sosial, pamflet dan WA group agar memastikan kebenaran pekerjaan tersebut.

‎"Saat ini Dinsos dan Disnakertrans akan melakukan sosialisasi terkait, bahayanya menjadi korban calo tenaga kerja, kepada masyarakat Lampung Selatan. Dan harapan kami tidak ada lagi korban calo lagi," tutup Puji. (Red)

Share:

Popular

NASIONAL$type=complex$count=4

Arsip Blog

Recent Posts