Dikonfirmasi DD Rp135 Juta Untuk Penyertaan Modal, Kades Kerinjing Bungkam

LAMPUNG SELATAN — Dana Desa (DD) Kerinjing, Kecamatan Rajabasa, Kabupaten Lampung Selatan, tahun 2025 mencatat alokasi Rp135.292.000 untuk penyertaan modal.

Nilai tersebut bukan angka kecil. Nominalnya bahkan persis 20 persen dari pagu Dana Desa Kerinjing sebesar Rp676.460.000.

Besarnya anggaran membuat pos penyertaan modal ini menjadi salah satu bagian yang penting ditelusuri dalam penggunaan Dana Desa Kerinjing 2025.

Terlebih, kebijakan DD 2025 memang menempatkan ketahanan pangan sebagai salah satu fokus penggunaan Dana Desa dengan alokasi paling rendah 20 persen dari pagu. Ketentuan tersebut juga membuka penggunaan melalui penyertaan modal kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), maupun kelembagaan ekonomi masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku.

Dengan demikian, angka Rp135,292 juta pada Desa Kerinjing memiliki keterkaitan langsung dengan kebijakan penggunaan Dana Desa untuk ketahanan pangan. Namun, data ringkas pada aplikasi JAGA belum menunjukkan secara terbuka lembaga atau entitas yang menerima penyertaan modal tersebut maupun bentuk usaha yang dibiayai. Di sinilah persoalan transparansi muncul.

Rp135 Juta Bukan Sekadar Angka APBDes. Penyertaan modal berbeda dengan belanja barang biasa. Ketika Dana Desa ditempatkan sebagai modal, uang tersebut semestinya memiliki entitas penerima, dasar hukum, tujuan usaha, bentuk investasi serta mekanisme pertanggungjawaban yang dapat ditelusuri.

Artinya, aliran Rp135,292 juta seharusnya tidak berhenti pada nomenklatur “Penyertaan Modal” dalam daftar penggunaan Dana Desa.

Jejaknya harus dapat ditemukan dalam dokumen perencanaan desa, keputusan Musyawarah Desa, APBDes, Peraturan Desa mengenai penyertaan modal, dokumen penetapan penerima, hingga laporan pertanggungjawaban.

Jika penerimanya BUMDes, maka penggunaan modal tersebut juga berkaitan dengan kegiatan usaha BUMDes dan pengelolaan aset atau modal desa.

Masyarakat tidak cukup hanya mengetahui bahwa 20 persen Dana Desa telah dicantumkan dalam pos penyertaan modal. Namun juga berhak mengetahui ke mana modal tersebut ditempatkan dan apa bentuk aset atau kegiatan usaha yang lahir dari uang desa tersebut.

Kebijakan penggunaan Dana Desa sendiri menempatkan ketahanan pangan sebagai program yang harus direncanakan, dilaksanakan, dipublikasikan dan dipertanggungjawabkan.

Jika dana tersebut memang diarahkan untuk ketahanan pangan, maka harus terdapat hubungan yang jelas antara modal yang disetorkan, kegiatan usaha yang dijalankan dan manfaat ekonomi yang dihasilkan. Bukan sekadar memenuhi angka 20 persen dalam struktur anggaran.

Sementara itu, hingga berita ini ditayangkan, Kepala Desa Kerinjing Rohmat Suhaemi masih bungkam tanpa memberikan respons maupun tanggapan apapun, meskipun upaya konfirmasi telah dilakukan berkali-kali melalui nomor pribadinya. (Is)

Read More

Perubahan APBD Pesisir Barat 2026 Disetujui, Paripurna DPRD Hasilkan Kesepakatan Penting Untuk Pembangunan Daerah

PESISIR BARAT — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pesisir Barat menggelar Rapat Paripurna dengan agenda persetujuan dan pengesahan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pesisir Barat Tahun Anggaran 2026, di Ruang Rapat DPRD Kabupaten Pesisir Barat Lantai III, Rabu (30/9/2026).

Rapat paripurna tersebut dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Pesisir Barat, Muhammad Emil Lilardi, S.H., didampingi Ketua II DPRD Kabupaten Pesisir Barat Muhammad Amin Basri, S.M., M.M., dan dihadiri Wakil Bupati Pesisir Barat Irawan Topani, S.H., M.Kn., Sekretaris Daerah Tedi Zadmiko, S.KM., S.H., M.M., CGRE, unsur Forkopimda, para Staf Ahli Bupati, para Asisten, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, para Camat se-Kabupaten Pesisir Barat, anggota Dharma Wanita Persatuan, serta jajaran terkait lainnya.

Dalam sambutannya, Wakil Bupati Pesisir Barat menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada pimpinan serta seluruh anggota DPRD Kabupaten Pesisir Barat atas kebersamaan dan kerja sama yang telah terjalin dalam pelaksanaan pembangunan daerah.

"Pada kesempatan ini saya menyampaikan ucapan terima kasih kepada pimpinan dan segenap anggota dewan yang terhormat atas kebersamaan dalam pelaksanaan pembangunan di daerah yang kita cintai ini," ujarnya.

Menurutnya, kebersamaan yang terus terpelihara serta dilandasi saling pengertian dan semangat untuk mengutamakan kepentingan masyarakat menjadi bagian penting dalam mendukung pembangunan Kabupaten Pesisir Barat.

Kerja sama dan koordinasi antara pemerintah daerah dan DPRD sebagai mitra yang setara dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah diharapkan terus terpelihara, khususnya dalam pelaksanaan berbagai agenda pembangunan serta pembahasan Ranperda tentang Perubahan APBD Kabupaten Pesisir Barat Tahun Anggaran 2026.

Lebih lanjut disampaikan, sebagaimana telah diuraikan dalam penyampaian Nota Keuangan Ranperda tentang Perubahan APBD Kabupaten Pesisir Barat Tahun Anggaran 2026 pada 25 September 2026 lalu, penyusunan rancangan perubahan APBD telah disesuaikan dengan arah kebijakan pokok pembangunan Kabupaten Pesisir Barat.

Arah kebijakan tersebut merupakan prioritas pembangunan daerah yang tertuang dalam Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P) Tahun Anggaran 2026.

Dalam Ranperda tentang Perubahan APBD Kabupaten Pesisir Barat Tahun Anggaran 2026 tersebut telah disusun struktur APBD yang meliputi pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah.

Penyusunan perubahan APBD tersebut dilakukan dalam rangka mengakomodasi kepentingan pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Pesisir Barat.

Dalam proses pembahasannya, berbagai catatan, pertanyaan, serta koreksi yang disampaikan DPRD, baik melalui penyampaian pandangan umum anggota dewan maupun hearing antara Badan Anggaran Legislatif dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), telah menjadi bagian dari pembahasan secara menyeluruh.

Pembahasan tersebut terutama berkaitan dengan keterkaitan aspek belanja dengan indikator dan tolok ukur kinerja dari berbagai kegiatan yang akan dilaksanakan.

Seluruh proses pembahasan dilakukan secara transparan dan akuntabel dalam suasana saling memahami tugas dan fungsi masing-masing lembaga.

"Hal ini terbukti dengan telah disetujuinya Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun Anggaran 2026 oleh rapat paripurna yang terhormat," lanjutnya.

Setelah mendapatkan persetujuan DPRD, sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Ranperda tentang Perubahan APBD Kabupaten Pesisir Barat Tahun Anggaran 2026 selanjutnya akan disampaikan kepada Gubernur Lampung untuk dilakukan evaluasi serta mendapatkan persetujuan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam proses evaluasi tersebut, diharapkan Tim Anggaran Pemerintah Daerah bersama Badan Anggaran DPRD Kabupaten Pesisir Barat dapat hadir dan mengikuti proses evaluasi secara bersama-sama.

Dengan demikian, berbagai catatan maupun rekomendasi yang disampaikan dalam proses evaluasi dapat dipahami dan ditindaklanjuti sebagai bagian dari penyempurnaan bersama terhadap Perubahan APBD Kabupaten Pesisir Barat Tahun Anggaran 2026.(sir)

Read More

Tembus 3 Besar Nasional, Lampung Selatan Buktikan Kualitas di PPD 2026

Jakarta - Kabupaten Lampung Selatan menorehkan prestasi di tingkat nasional dengan menempati peringkat ketiga terbaik dalam Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) Tahun 2026 untuk kategori kabupaten.

Capaian tersebut menjadi pengakuan atas kualitas perencanaan dan kinerja pelaksanaan pembangunan daerah, khususnya dalam mendukung prioritas nasional sekaligus menghadirkan program yang berdampak bagi masyarakat.

Penghargaan PPD 2026 diserahkan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, didampingi Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk, kepada Bupati Lampung Selatan Radityo Egi Pratama.

Penyerahan berlangsung dalam rangkaian acara Penyerahan PPD 2026 dan Knowledge Sharing Pembangunan Daerah Tahun 2026 yang digelar Kementerian PPN/Bappenas RI, di Kantor Kementerian PPN/Bappenas RI, Jakarta Pusat, Rabu (30/9/2026).

Dalam pemeringkatan kategori kabupaten, Kabupaten Kendal menempati Terbaik I, disusul Deli Serdang sebagai Terbaik II. Kabupaten Lampung Selatan berada di posisi ketiga, kemudian Sumedang di posisi keempat dan Sleman di posisi kelima.

Bagi Lampung Selatan, capaian tersebut tidak sekadar menjadi penghargaan atas proses perencanaan, tetapi juga menjadi penanda meningkatnya kualitas kinerja pembangunan daerah yang diarahkan pada kebutuhan dan manfaat nyata bagi masyarakat.

Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy mengatakan pembangunan nasional merupakan agregasi pembangunan daerah. Karena itu, perencanaan pembangunan perlu menjangkau seluruh tingkatan pemerintahan hingga desa.

Menurutnya, pembangunan pada akhirnya diarahkan untuk menjaga pertumbuhan ekonomi, mengendalikan inflasi, menurunkan tingkat kemiskinan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Penghargaan yang sederhana ini bukan hadiah, tetapi pemacu supaya bekerja lebih keras,” tegas Rachmat Pambudy.

Bupati Lampung Selatan Radityo Egi Pratama menyampaikan rasa syukur atas capaian tersebut. Menurutnya, penghargaan PPD 2026 menjadi bukti bahwa kualitas perencanaan pembangunan di Kabupaten Lampung Selatan terus mengalami peningkatan.

“Alhamdulillah, Lampung Selatan meraih peringkat ketiga PPD 2026 untuk kategori perencanaan dan kinerja pelaksanaan prioritas nasional di daerah. Penghargaan ini memotivasi kami untuk terus meningkatkan perencanaan dan kinerja pembangunan demi masyarakat Lampung Selatan,” ujar Egi.

Capaian tersebut sekaligus menjadi momentum bagi Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan untuk memperkuat kualitas perencanaan, menjaga konsistensi pelaksanaan program, serta meningkatkan kolaborasi lintas sektor.

Capaian nasional tersebut diharapkan menjadi momentum untuk menerjemahkan perencanaan ke dalam program yang efektif dan semakin dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Kabupaten Lampung Selatan. (Kmf)

Read More

Rp135,2 Juta Dana Desa Kerinjing Masuk Pos Penyertaan Modal Disoal

LAMPUNG SELATAN — Penggunaan Dana Desa Kerinjing, Kecamatan Rajabasa, Kabupaten Lampung Selatan, kembali menyisakan pertanyaan. Setelah sejumlah pos anggaran dengan nomenklatur kegiatan yang sama muncul berulang dalam data penyaluran Dana Desa 2025, kini perhatian tertuju pada pos penyertaan modal sebesar Rp135.292.000.

Persoalannya bukan semata-mata mengenai besarnya anggaran. Yang perlu dijelaskan adalah penyertaan modal apa yang dimaksud, digunakan untuk usaha apa, dan bagaimana keterkaitannya dengan program ketahanan pangan desa.

Data pada aplikasi JAGA mencatat Dana Desa Kerinjing 2025 memiliki pagu Rp676,46 juta, sementara penyaluran yang tercatat mencapai Rp423.640.400. Pada daftar kegiatan, terdapat pos “Penyertaan Modal” sebesar Rp135.292.000. Nominal tersebut persis 20 persen dari pagu Dana Desa.

Besaran itu memiliki konteks penting. Pemerintah melalui ketentuan penggunaan Dana Desa 2025 menetapkan ketahanan pangan sebagai salah satu fokus penggunaan Dana Desa. Permendesa Nomor 2 Tahun 2024 menempatkan ketahanan pangan sebagai salah satu prioritas penggunaan Dana Desa 2025.

Lebih spesifik, Kepmendesa PDT Nomor 3 Tahun 2025 mengatur program ketahanan pangan dialokasikan paling rendah 20 persen dari Dana Desa dan melibatkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) atau kelembagaan ekonomi masyarakat desa. Panduan tersebut juga mencakup tahapan perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, hingga pengawasan.

Dengan demikian, angka 20 persen pada pos penyertaan modal Kerinjing tidak dengan sendirinya menunjukkan adanya penyimpangan. Justru karena nilainya tepat 20 persen, pertanyaan berikutnya menjadi lebih penting: di mana dan bagaimana dana tersebut direalisasikan?

Dalam data yang terlihat pada aplikasi JAGA, pos tersebut hanya tertulis “Penyertaan Modal Rp135.292.000”. Belum terlihat secara rinci apakah dana tersebut diberikan kepada BUMDes, atau kelembagaan ekonomi masyarakat lainnya.

Padahal, penggunaan dana untuk ketahanan pangan melalui penyertaan modal harus memiliki dasar perencanaan dan keputusan desa. Panduan pemerintah juga menempatkan BUMDes maupun kelembagaan ekonomi masyarakat sebagai bagian dari pelaksana program ketahanan pangan.

Karena itu, sejumlah pertanyaan layak diajukan kepada Pemerintah Desa Kerinjing.
Siapa penerima Rp135.292.000 tersebut?
Apa jenis usaha yang dibiayai?
Apakah usaha tersebut benar-benar berkaitan dengan ketahanan pangan?
Apakah sudah ada keputusan Musyawarah Desa yang menetapkan penyertaan modal tersebut?

Dan yang tidak kalah penting, apa bentuk aset atau kegiatan yang diperoleh setelah dana tersebut disalurkan?

Besarnya anggaran yang mencapai Rp135,292 juta membuat transparansi menjadi penting. Sebab, tujuan kebijakan ketahanan pangan bukan sekadar memenuhi persentase anggaran, melainkan memastikan Dana Desa benar-benar digunakan untuk mendukung kegiatan pangan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat desa.

Kepmendesa PDT Nomor 3 Tahun 2025 sendiri menempatkan penyertaan modal dan investasi tersebut dalam kerangka ketahanan pangan, termasuk mendukung pelaku usaha sektor pangan seperti petani, peternak, pembudidaya ikan, nelayan dan pelaku usaha pangan lainnya.

Maka, apabila Rp135,292 juta tersebut memang merupakan penyertaan modal untuk ketahanan pangan, publik berhak mengetahui output konkret dari penggunaan dana itu.

Termasuk memastikan apakah Rp135.292.000 yang tercantum pada aplikasi JAGA merupakan anggaran, realisasi belanja, atau sudah benar-benar disalurkan sebagai penyertaan modal.

Sementara itu, hingga berita ini ditayangkan, Kepala Desa Kerinjing, Rohmat Suhaemi, belum memberikan respons maupun tanggapan terkait pos penyertaan modal Rp135.292.000 tersebut, meskipun upaya konfirmasi telah dilakukan melalui nomor pribadinya. (*/Red)

Read More

Dugaan Korupsi Rp3 Miliar PUPR Lamsel, LSM Garda Bakal Lapor Kejati Dan Polda Lampung

Bandarlampung — Skandal dugaan penyimpangan anggaran Rp3 miliar di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2025 bakal berbuntut panjang.

Lembaga Swadaya Masyarakat Garis Depan (LSM Garda) dalam waktu dekat akan resmi melayangkan laporan pengaduan ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung dan Subdit Tipikor Ditreskrimsus Polda Lampung.

Langkah hukum ini diambil setelah proyek-proyek di Dinas PUPR Lamsel menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

Ketua LSM Garda, Iwan Kesuma Jaya, menegaskan penegak hukum tidak boleh diam.

“Temuan Rp3 miliar ini bukan angka kecil. Ini uang rakyat dari APBD. BPK sudah kasih tenggat pengembalian hingga 15 Juli 2026, tapi respons pejabat terkait sangat minim dan terkesan meremehkan pertanggungjawaban publik,” tegas Iwan.

Iwan menyebut pihaknya akan mendorong kasus ini masuk ke ranah penyidikan pidana.

“Kami akan lapor tegas ke Kejati dan Tipikor Polda Lampung agar kasus ini segera diusut tuntas,” ujarnya.

Temuan fantastis Rp3 miliar itu sebelumnya terbongkar dalam rapat pembahasan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2025 bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD Lampung Selatan.

Kabid Bina Marga Dinas PUPR Lamsel, Hasanuddin, membenarkan bahwa pekerjaan konstruksi fisik, non-konstruksi hingga jasa konsultansi tahun 2025 menjadi objek temuan BPK RI.

LSM Garda mengingatkan, pengembalian kerugian negara tidak menghapus pidana.

“Berdasarkan UU Nomor 15 Tahun 2004, pejabat wajib tindaklanjuti rekomendasi BPK. Pengembalian kerugian negara sekalipun tidak otomatis menghapus unsur pidana jika ada mens rea atau perbuatan melawan hukum. Kami minta Kejati dan Kapolda segera panggil Kadis PUPR dan jajarannya untuk diperiksa,” pungkas Iwan.

LSM Garda mendesak APH segera melakukan penyelidikan dan audit investigatif bersama BPK untuk memperjelas nilai kerugian negara dan menetapkan pihak yang bertanggung jawab.
Kadis PUPR Kabupaten Lampung Selatan, Agnatius Syahrizal, belum berhasil dikonfirmasi, meski nomor telepon miliknya dalam keadaan aktif, namun tidak merespon. (Ndi)

Read More

Karang Taruna Got Talent 2026 Siapkan Panggung Talenta Muda Lampung Selatan, Saatnya Bakat Lokal Tunjukkan Prestasi

Kalianda- Banyak talenta muda di Lampung Selatan dinilai masih membutuhkan ruang untuk tampil dan menunjukkan kemampuan.

Menjawab kebutuhan tersebut, Karang Taruna Kabupaten Lampung Selatan bersiap menghadirkan Karang Taruna Got Talent 2026, sebuah panggung bagi generasi muda untuk mengembangkan bakat, kreativitas, sekaligus meraih prestasi.

Mengusung tema “Nyalakan Potensi, Tunjukkan Prestasi”, ajang tersebut dirancang tidak hanya sebagai kompetisi pencarian bakat, tetapi juga sebagai ruang yang mempertemukan berbagai potensi anak muda Lampung Selatan dalam satu panggung.

Rencana pelaksanaan Karang Taruna Got Talent 2026 dibahas dalam rapat di Ruang Rapat Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setdakab Lampung Selatan, Selasa (29/9/2026).

Ketua Karang Taruna Kabupaten Lampung Selatan, Sahirul Hidayat, mengatakan kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya organisasi dalam memberikan ruang kepada generasi muda untuk mengembangkan potensi dan kreativitas.

Menurutnya, masih banyak anak muda di Lampung Selatan yang memiliki kemampuan di berbagai bidang, namun belum memperoleh kesempatan yang cukup untuk memperkenalkan bakat mereka kepada publik.

“Acara ini penting karena banyak talenta luar biasa di Lampung Selatan yang belum memiliki ruang yang layak. Melalui kegiatan ini, kami ingin memberikan kesempatan kepada mereka untuk menunjukkan kemampuan dan prestasinya,” ujar Sahirul.

Karang Taruna Got Talent 2026 terbuka bagi beragam jenis talenta. Peserta dapat mengikuti kategori vokal solo, duet maupun grup, tari tradisional, modern dan kreasi, hingga musik instrumental, akustik dan tradisional.

Ruang kreativitas juga dibuka bagi peserta yang memiliki kemampuan seni peran dan komedi, seperti monolog, puisi dan stand up comedy. Selain itu, bakat unik seperti sulap, beatbox dan berbagai atraksi kreatif lainnya juga dapat ditampilkan.

Rangkaian kegiatan akan dimulai dengan pendaftaran yang dibuka pada 21 September hingga 7 Oktober 2026, dengan biaya pendaftaran Rp50 ribu.

Peserta selanjutnya mengikuti verifikasi dan technical meeting pada 8-9 Oktober, kemudian audisi live show pada 10-18 Oktober dan semifinal pada 19-23 Oktober 2026.

Puncak kegiatan atau grand final dijadwalkan berlangsung pada 25 Oktober 2026 di Lapangan Cipta Karya, Kalianda.

Tidak hanya menghadirkan kompetisi bakat, kegiatan tersebut juga akan diramaikan sejumlah agenda pendukung, antara lain wahana permainan, pasar malam, pasar murah serta pelibatan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Sejumlah kegiatan sosial juga disiapkan sebagai bagian dari rangkaian agenda Karang Taruna tahun ini.

Untuk memberikan apresiasi kepada peserta, panitia menyiapkan hadiah bagi para pemenang. Juara pertama memperoleh uang pembinaan Rp2,5 juta beserta trofi dan sertifikat, juara kedua Rp2 juta, serta juara ketiga Rp1,5 juta yang masing-masing juga dilengkapi trofi dan sertifikat.

Selain tiga juara utama, panitia menyediakan hadiah Rp750 ribu untuk kategori juara favorit berdasarkan voting penonton dan Rp750 ribu untuk kategori best performance.

Sahirul menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mendukung rencana pelaksanaan kegiatan tersebut. Ia berharap dukungan juga dapat terus diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan, khususnya Bupati Lampung Selatan selaku pembina utama Karang Taruna, bersama perangkat daerah terkait.

Sementara itu, Asisten Pemerintahan dan Kesra Setdakab Lampung Selatan, M. Darmawan, meminta perangkat daerah memberikan dukungan sesuai kemampuan dan kewenangan masing-masing serta tetap berpedoman pada ketentuan yang berlaku.

Ia menilai Karang Taruna Got Talent 2026 sejalan dengan upaya pemerintah daerah dalam memberikan ruang bagi generasi muda untuk mengembangkan potensi dan kreativitas.

“Kami minta kepada rekan-rekan perangkat daerah untuk mendukung sesuai dengan kemampuan. Kegiatan ini sangat mendukung program Pak Bupati, namun jangan sampai menyalahi aturan. Tetap harus berdasarkan aturan yang berlaku,” tegasnya.

Melalui Karang Taruna Got Talent 2026, Lampung Selatan tidak hanya menyiapkan panggung pertunjukan, tetapi juga membuka ruang bagi anak muda untuk tampil percaya diri, mengasah kemampuan dan membawa potensi lokal ke ruang yang lebih luas.

Karang Taruna berharap ajang tersebut dapat menjadi salah satu wadah tumbuhnya talenta-talenta baru Lampung Selatan yang mampu mengembangkan prestasi sekaligus membawa nama baik daerah. (Kmf)

Read More

Dua Oknum Wartawan Diduga Dijebak Pemerasan, Ini Kata Ketua DPC GWI Lamsel

LAMPUNG SELATAN — Kasus dugaan penjebakan dua wartawan oleh Sekretaris Desa Jati Indah, Kecamatan Tanjung Bintang, dengan uang Rp3 juta untuk mencabut tiga berita, kini mendapat kecaman keras dari Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Gabungan Wartawan Indonesia (GWI) Lampung Selatan.

Ketua DPC GWI Lampung Selatan, Beddi Rizal, mengecam tegas pernyataan Sekdes Jati Indah, Sugus Antoni, yang secara terang-terangan mengaku telah mendesain skenario pemberian uang tersebut sejak awal.

"Jika Sekdes sendiri sudah buka kartu dan mengaku uang Rp3 juta itu untuk take down berita serta sudah didesain sebelumnya, maka ini bukan lagi Operasi Tangkap Tangan biasa. Ini adalah kejahatan terencana terhadap kemerdekaan pers. Ini upaya pembungkaman yang sistematis," tegas Beddi Rizal saat dikonfirmasi, Senin (28/9/2026).

Pengakuan Sekdes itu justru menjadi bukti kuat adanya niat jahat untuk menjerat wartawan.

"Satu berita tentang Kades, dua berita tentang dirinya dan Kopdes. Artinya sangat jelas: ada sesuatu yang ingin ditutupi di Desa Jati Indah. Kalau tidak ada masalah, mengapa harus bayar untuk hapus berita? Mengapa harus menjebak?" tandasnya.

DPC GWI Lampung Selatan mendesak Kapolres Lampung Selatan beserta jajarannya untuk tidak hanya memproses pihak yang menerima uang, melainkan juga menjadikan Sekdes Jati Indah sebagai tersangka perencana dan pemberi uang.

"Kami minta hukum jangan tumpul ke atas. UU Pers No. 40 Tahun 1999 jelas melindungi kerja jurnalistik. Jika ada sengketa pemberitaan, mekanismenya adalah hak jawab dan Dewan Pers, bukan menjebak dengan uang lalu melaporkan ke polisi. Ini preseden buruk dan sangat berbahaya bagi demokrasi di Lampung Selatan," tegasnya.

GWI juga meminta Kades Jati Indah, Ibdi Irwanto, untuk tidak berdiam diri dan segera memberikan klarifikasi terbuka kepada publik terkait keterlibatannya dalam kasus ini.

"Kami dari GWI akan mengawal kasus ini sampai tuntas. Kami akan bersurat resmi ke Polres Lampung Selatan dan meminta agar Sekdes Jati Indah juga diperiksa sebagai terduga pelaku percobaan penyuapan dan perintangan kerja jurnalistik," pungkas Beddi Rizal dengan tegas.(is)

Read More