MTQ ke-53 Lampung Dibuka Besok Malam, Lampung Selatan Siapkan Sambutan Terbaik bagi Kafilah

 

LAMSEL, Kalianda - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan memastikan kesiapan penyelenggaraan dan layanan bagi para kafilah yang akan mengikuti Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) ke-53 Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2026.

Ajang keagamaan tingkat provinsi ini akan dibuka pada Minggu malam, 25 Oktober 2026 yang dipusatkan di GOR Way Handak, Kalianda.

Sebagai tuan rumah, Pemkab Lampung Selatan tidak hanya memastikan kelancaran perlombaan, tetapi juga menyiapkan penyambutan dan layanan agar para kafilah beserta pendamping merasa nyaman selama mengikuti rangkaian kegiatan.

Berdasarkan data sementara hingga Sabtu malam (24/10/2026) pukul 20.22 WIB, tercatat 418 peserta dan 317 pendamping, dengan total sementara 735 orang.

Jumlah tersebut masih berpotensi bertambah seiring kedatangan kontingen dari sejumlah kabupaten dan kota di Provinsi Lampung yang belum tiba di Lampung Selatan.

Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Selatan, Qorinilwan, mengatakan berbagai kebutuhan penyelenggaraan terus dipastikan agar seluruh rangkaian MTQ berjalan lancar sesuai jadwal.

“Persiapan mimbar sudah sampai 90 persen. Insyaallah besok sebelum Zuhur sudah selesai, sedangkan mimbar utama sudah 95 persen,” ujar Qorinilwan, Sabtu (24/10/2026).

MTQ ke-53 Tingkat Provinsi Lampung berlangsung pada 25-31 Oktober 2026. GOR Way Handak, Kalianda, menjadi lokasi pembukaan sekaligus pusat kegiatan dan tempat penyelenggaraan penutupan.

Untuk mendukung pelaksanaan musabaqah, Pemkab Lampung Selatan menyiapkan sembilan arena perlombaan yang tersebar di sejumlah lokasi, yakni GOR Way Handak, Aula Rimau Bappeda, Aula Dinas Kesehatan, Aula Kesbangpol, Aula PKK Lampung Selatan, Aula Dinas Pendidikan, SMA Negeri 2 Kalianda, SMP Negeri 1 Kalianda, serta MAN 1 Kalianda.

Rangkaian kegiatan diawali dengan penerimaan kafilah, registrasi, dan verifikasi faktual peserta pada Minggu (25/10/2026), pukul 08.00-14.00 WIB.

Selanjutnya, pengukuhan dewan hakim dijadwalkan pada pukul 16.00-17.30 WIB, sebelum upacara pembukaan MTQ yang berlangsung pada pukul 19.30-22.00 WIB.

Memasuki tahap perlombaan, babak penyisihan akan berlangsung pada 26-28 Oktober 2026, mulai pukul 07.30 hingga 22.30 WIB. Sementara itu, babak final dijadwalkan pada Kamis (29/10/2026), pukul 08.00-22.30 WIB.

Setelah seluruh cabang musabaqah selesai, dewan hakim akan menggelar rapat pleno pada Jumat (30/10/2026), mulai pukul 08.00 WIB hingga selesai di Grand Elty Krakatoa Resort.

Pengumuman juara sekaligus penutupan MTQ dijadwalkan berlangsung pada malam harinya, pukul 19.30 WIB, di GOR Way Handak, Kalianda.

Adapun pelepasan dan kepulangan kafilah dijadwalkan pada Sabtu (31/10/2026), mulai pukul 08.00 WIB hingga selesai.
Selain kesiapan teknis penyelenggaraan, dukungan masyarakat juga diharapkan turut menciptakan suasana yang ramah dan berkesan bagi para peserta dari berbagai daerah.

Karena itu, Qorinilwan mengajak masyarakat Lampung Selatan untuk menyaksikan perlombaan di sembilan arena yang telah disiapkan sekaligus memberikan sambutan hangat kepada para kafilah dan pendamping.

“Kita berharap penyelenggaraan MTQ ini berjalan sukses, para kafilah merasa nyaman selama berada di Lampung Selatan, dan mereka membawa kesan yang baik setelah mengikuti kegiatan ini. Kami juga berharap kafilah Lampung Selatan bisa meraih prestasi terbaik hingga menjadi juara umum,” ujarnya.

Melalui penyelenggaraan MTQ ke-53 ini, Pemkab Lampung Selatan berharap kegiatan tersebut tidak hanya berlangsung lancar, tetapi juga menjadi momentum untuk mempererat silaturahmi antardaerah, menumbuhkan kecintaan terhadap Al-Qur’an, serta memperkuat syiar Islam di Provinsi Lampung. (ptm-Kmf)

Read More

ASDP Siapkan KMP Portlink III, Perkuat Kesiapan Layanan Penyeberangan Merak-Bakauheni

MERAK, 23 Oktober 2026 – PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) terus memperkuat kesiapan layanan penyeberangan pada lintasan Merak–Bakauheni melalui pergerakan KMP Portlink III dari Paciran menuju Merak. Kehadiran kapal ini diharapkan dapat mendukung kapasitas layanan, meningkatkan kesiapan armada, serta menjaga kelancaran mobilitas masyarakat dan distribusi logistik di jalur penyeberangan strategis yang menghubungkan Pulau Jawa dan Sumatera tersebut.

Direktur Utama ASDP, Heru Widodo menyampaikan bahwa kesiapan armada merupakan salah satu faktor penting dalam menjaga keandalan layanan penyeberangan. Karena itu, perusahaan terus melakukan langkah-langkah strategis untuk memastikan dukungan armada sesuai dengan kebutuhan operasional dan standar keselamatan yang berlaku.

“Lintasan Merak–Bakauheni memiliki peran strategis dalam menghubungkan mobilitas masyarakat dan distribusi logistik antara Jawa dan Sumatera. Karena itu, kesiapan armada menjadi perhatian penting bagi ASDP. Kami terus berupaya memastikan dukungan kapal tersedia secara optimal agar layanan penyeberangan dapat berjalan dengan aman, lancar, dan andal, sekaligus memberikan pengalaman perjalanan yang baik bagi pengguna jasa,” ujar Heru.

KMP Portlink III bertolak dari Paciran pada Kamis (22/10) pukul 16.50 WIB setelah melalui tahapan persiapan keberangkatan. Kapal dijadwalkan tiba di Merak pada Jumat (23/10) sekitar pukul 20.00 WIB. Pergerakan kapal ini menjadi bagian dari upaya perusahaan dalam memastikan kesiapan armada untuk mendukung kebutuhan operasional penyeberangan, sejalan dengan tingginya peran lintasan Merak–Bakauheni dalam menunjang pergerakan penumpang, kendaraan, dan barang antarpulau.

Dengan berbobot sebesar 15.341 GT, KMP Portlink III memiliki kapasitas angkut hingga 250 penumpang dan 150 unit kendaraan campuran. Kapasitas tersebut menjadi potensi dukungan bagi layanan penyeberangan Merak–Bakauheni, yang memiliki peran penting dalam menjaga kesinambungan konektivitas nasional sekaligus mendukung aktivitas ekonomi dan logistik.

Corporate Secretary ASDP, Windy Andale menjelaskan bahwa penguatan layanan tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan kapal, tetapi juga mencakup kesiapan teknis, pemenuhan persyaratan keselamatan, serta koordinasi operasional dengan seluruh pihak terkait. Setiap tahapan perlu dipastikan berjalan sesuai ketentuan agar kapal dapat beroperasi dengan memenuhi standar keselamatan dan pelayanan yang telah ditetapkan.

“Setelah tiba di Merak, KMP Portlink III akan menjalani tahapan pemeriksaan dan persiapan operasional sesuai prosedur yang berlaku sebelum mulai melayani lintasan Merak–Bakauheni. ASDP memastikan bahwa aspek keselamatan, kesiapan teknis kapal, dan pemenuhan persyaratan operasional menjadi prioritas utama dalam setiap proses penyiapan armada,” jelas Windy.

Selain kesiapan kapal, koordinasi operasional juga menjadi bagian penting dalam mendukung kelancaran layanan penyeberangan. ASDP terus memperhatikan kebutuhan layanan di pelabuhan, termasuk kesiapan armada dan pengaturan operasional, agar pelayanan kepada pengguna jasa dapat berlangsung secara tertib dan terukur. Langkah ini sekaligus menjadi bagian dari upaya perusahaan dalam menjaga keandalan konektivitas di lintasan dengan mobilitas yang tinggi.

“Lintasan Merak–Bakauheni merupakan salah satu jalur utama penyeberangan nasional yang berperan penting dalam mendukung pergerakan orang, kendaraan, dan barang. Kelancaran layanan di lintasan ini tidak hanya berdampak pada mobilitas masyarakat, tetapi juga berkontribusi terhadap kesinambungan rantai pasok dan aktivitas perekonomian di berbagai wilayah,” jelas Windy.

Melalui penguatan kesiapan armada, ASDP berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas layanan penyeberangan dengan mengedepankan keselamatan, keamanan, dan kenyamanan pengguna jasa. Perusahaan juga akan terus melakukan koordinasi dengan para pemangku kepentingan guna memastikan operasional penyeberangan berjalan optimal dan mampu menjawab kebutuhan konektivitas masyarakat.

Read More

Kapolda Lampung Sambangi Kota Metro, Jumat Keliling dan Perkuat Sinergitas TNI-Polri di Makorem 043/Garuda Hitam

METRO - Kapolda Lampung Brigjen Pol Yustan Alpiani, S.I.K., S.H., M.Hum., bersama Wakapolda Lampung Brigjen Pol Drs. Sumarto, M.Si., serta sejumlah Pejabat Utama (PJU) Polda Lampung melaksanakan dua agenda kegiatan di Kota Metro, Jumat (23/10/2026).

Kedua kegiatan tersebut yakni Salat Jumat Keliling di Masjid Agung Taqwa Kota Metro dan kunjungan silaturahmi ke Markas Komando Resor Militer (Makorem) 043/Garuda Hitam.

Dalam kegiatan Salat Jumat Keliling, Kapolda Lampung memanfaatkan momentum tersebut untuk memperkenalkan diri sebagai pejabat baru sekaligus mempererat silaturahmi dengan masyarakat dan para jamaah Masjid Agung Taqwa Kota Metro.

Kegiatan ini juga menjadi wujud semangat “Polisi untuk Masyarakat”, melalui pendekatan humanis serta membangun komunikasi yang harmonis antara Polri dan masyarakat.

Sementara itu, dalam kunjungan ke Makorem 043/Garuda Hitam, Kapolda Lampung bersama rombongan melaksanakan silaturahmi dengan Komandan Korem (Danrem) 043/Garuda Hitam, Brigjen TNI Sumarlin Marzuki.

Pertemuan tersebut menjadi momentum untuk memperkuat sinergitas dan soliditas TNI-Polri dalam menjaga stabilitas keamanan serta menciptakan situasi kamtibmas yang aman dan kondusif di Provinsi Lampung.

Kabid Humas Polda Lampung Kombes Pol Yuni Iswandari mengatakan, kedua kegiatan tersebut merupakan bagian dari komitmen Kapolda Lampung dalam membangun kedekatan dengan masyarakat sekaligus memperkuat koordinasi bersama seluruh pemangku kepentingan.

Menurutnya, kegiatan Jumat Keliling menjadi sarana mempererat hubungan antara kepolisian dan masyarakat, sedangkan kunjungan ke Makorem 043/Garuda Hitam bertujuan meningkatkan komunikasi dan kerja sama TNI-Polri.

“Polri tidak dapat bekerja sendiri. Diperlukan kolaborasi yang kuat dengan seluruh unsur terkait agar berbagai tantangan keamanan dapat diantisipasi secara tepat, terukur, dan sesuai dengan ketentuan hukum,” ujar Yuni.

Yuni menegaskan, Polda Lampung akan terus mengedepankan pelayanan yang humanis, meningkatkan kepercayaan masyarakat, serta memperkuat sinergitas antarlembaga.

“Kami berkomitmen menjaga situasi Lampung tetap aman dan kondusif. Dukungan seluruh elemen masyarakat dan sinergi bersama para pemangku kepentingan menjadi kekuatan penting bagi Polri dalam memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat,” tutupnya.

Melalui kedua kegiatan tersebut, Polda Lampung berharap hubungan harmonis antara Polri, TNI, dan masyarakat semakin kuat demi mewujudkan Lampung yang aman, damai, dan kondusif.

Read More

Tangis Pegawai RSUD Chasbullah: Mengaku Dimaki dan Minta Tolong Wali Kota

BEKASI – Sejumlah pegawai RSUD dr. Chasbullah Abdulmadjid Kota Bekasi mengeluhkan situasi kerja di era kepemimpinan Direktur Ellya Niken Prastiwi. Mereka berharap Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto, turun tangan.

Salah seorang kepala bagian yang meminta identitasnya dirahasiakan mengaku kondisi kerja saat ini terasa berat. Ia mengaku sudah bertahun-tahun bekerja di bawah beberapa direksi, namun baru kali ini merasakan tekanan yang berbeda.

"Tidak layak sekali, saya sudah bertahun-tahun di sini, tapi kali ini yang parah, tidak manusiawi," ujarnya dengan mata berkaca-kaca.

Ia mengaku tekanan kerja terbawa hingga ke keluarga dan pernah mendapat bentakan saat bertugas.

"Saya dimaki-maki, diteriaki saat bekerja, itu tak pantas sebagai panutan. Tolong Pak Wali, tolong kami di sini," katanya.

Ia bahkan menyatakan siap dipindahkan asalkan bisa bekerja lebih tenang.

"Asalkan saya dipindah tidak apa-apa, serba salah bekerja di sini sekarang, semua salah," ungkapnya.

Keluhan serupa disampaikan pegawai lainnya di ruang ICU. Ia khawatir akan ancaman pemecatan dan menilai teguran yang diberikan berlebihan.

"Kalau kami salah dimaki-maki, coba kalau dia yang salah siapa yang memaki, enggak adil," ujarnya.

Selain itu, pegawai juga menyoroti remunerasi yang disebut kerap dipotong.

"Padahal gaji kami di sini sudah kecil, selalu dipotong, mau makan apa kami," keluhnya.

Para pegawai berharap Pemkot Bekasi melakukan evaluasi agar lingkungan kerja di rumah sakit milik Pemda itu lebih baik dan profesional.

Hingga berita ini ditulis, Direktur RSUD dr. Chasbullah Abdulmadjid Bekasi,  Ellya Niken belum berhasil dikonfirmasi, meski upaya konfirmasi di nomor pribadinya aktif namun ia enggan menjawab. (Ndi)

Read More

Perjuangkan Kesetaraan HPN, Firdaus Diberhentikan PWI; Makali Kumar Soroti Monopoli Penyelenggaraan

JAKARTA – Sekretaris Jenderal Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Pusat, Makali Kumar, angkat bicara menyusul terbitnya Surat Keputusan Dewan Kehormatan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat Nomor 98/X/DK/PWI-P/SK-SR/2026 tertanggal 14 Oktober 2026 yang menjatuhkan sanksi pemberhentian penuh terhadap Ketua Umum SMSI, Firdaus.

Makali menilai keputusan tersebut tidak hanya menyangkut persoalan internal organisasi, tetapi juga memunculkan pertanyaan mengenai ruang kebebasan berpendapat dan kesetaraan antarkonstituen Dewan Pers dalam menentukan arah penyelenggaraan Hari Pers Nasional (HPN).

Menurut Makali, persoalan mendasar dalam kasus ini berkaitan dengan usulan agar penyelenggaraan HPN dilakukan secara lebih terbuka, proporsional, dan memungkinkan keterlibatan organisasi-organisasi konstituen Dewan Pers secara bergiliran.

“Keputusan ini harus dilihat dalam konteks yang lebih luas, yakni perjuangan membangun tata kelola HPN yang adil dan melibatkan seluruh elemen pers nasional. Usulan mengenai kesetaraan semestinya dijawab melalui dialog dan mekanisme kelembagaan yang terbuka,” ujar Makali dalam keterangan resminya di Jakarta, Kamis (22/10/2026).

*Soroti Klaim HPN sebagai Program Strategis PWI*

Makali menyoroti konsideran dalam surat keputusan Dewan Kehormatan PWI yang merujuk pada Peraturan Organisasi PWI Nomor 113.PLP/PP-PWI/X/2026. Dalam keputusan tersebut, HPN disebut sebagai program strategis organisasi PWI, sedangkan usulan Firdaus dinilai berkaitan dengan upaya pengambilalihan kewenangan yang dianggap merugikan legitimasi PWI.

Menurut Makali, pencantuman ketentuan tersebut justru memperlihatkan persoalan mendasar mengenai batas antara kewenangan internal organisasi dan kepentingan pers nasional.

“Ketika HPN ditempatkan sebagai program strategis internal suatu organisasi, sementara ada usulan agar penyelenggaraannya dibuka bagi organisasi konstituen Dewan Pers lainnya, publik patut mempertanyakan bagaimana prinsip kesetaraan diterapkan. HPN merupakan momentum nasional bagi seluruh masyarakat pers Indonesia, sehingga tata kelolanya perlu mengedepankan keterbukaan, keadilan, dan partisipasi,” tegasnya.

Ia menilai, penyelenggaraan HPN perlu ditempatkan sebagai agenda bersama masyarakat pers, dengan tetap menghormati ketentuan organisasi serta mekanisme pengambilan keputusan yang berlaku.

*Pertanyakan Dasar Penjatuhan Sanksi*

Makali juga mempertanyakan penerapan aturan internal PWI terhadap pernyataan dan langkah Firdaus yang, menurutnya, disampaikan dalam kapasitas resmi sebagai Ketua Umum Pengurus Pusat SMSI.

Ia menjelaskan, usulan agar SMSI menjadi penanggung jawab penyelenggaraan HPN 2027 disampaikan Firdaus pada 18 Juni dan 10 Juli 2026. Makali menegaskan bahwa usulan tersebut merupakan bagian dari aspirasi kelembagaan SMSI, bukan semata-mata persoalan pribadi Firdaus.

Sebagai organisasi perusahaan media yang menjadi konstituen Dewan Pers, SMSI, menurut Makali, memiliki ruang untuk menyampaikan gagasan mengenai penyelenggaraan agenda pers nasional.

“Perlu ada kejelasan mengenai batas kewenangan organisasi dalam menilai tindakan seseorang ketika yang bersangkutan menyampaikan aspirasi dalam kapasitasnya sebagai pimpinan organisasi lain. Persoalan ini harus dilihat secara proporsional, dengan mempertimbangkan kedudukan kelembagaan masing-masing,” ujarnya.

Makali juga merujuk pada Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 1985 tentang Hari Pers Nasional. Menurutnya, keputusan tersebut menetapkan 9 Februari sebagai Hari Pers Nasional, sedangkan mekanisme penetapan organisasi penanggung jawab penyelenggaraannya perlu dibahas secara terbuka melalui mekanisme yang melibatkan pemangku kepentingan pers.

Karena itu, ia mendorong Dewan Pers memfasilitasi dialog antarkonstituen guna merumuskan tata kelola HPN yang transparan, adil, dan dapat diterima bersama.

*Evaluasi Penyelenggaraan HPN 2026 di Banten*

Dalam keterangannya, Makali turut menyinggung sejumlah hal yang menurut SMSI perlu dievaluasi dari penyelenggaraan HPN 2026 di Banten.

Ia menyebut persoalan keterwakilan delegasi, distribusi fasilitas akomodasi, transparansi anggaran dan sisa hasil usaha (SHU), serta ruang partisipasi organisasi lain dalam panggung utama dan pemberian penghargaan pada acara yang dihadiri Presiden.

Makali mencontohkan kuota undangan delegasi SMSI yang, menurut keterangannya, berkurang dari 171 orang menjadi 48 orang pada acara puncak HPN 2026.

Menurutnya, persoalan tersebut perlu menjadi bahan evaluasi agar penyelenggaraan HPN berikutnya lebih mengedepankan prinsip keterbukaan dan keterlibatan yang proporsional.

“HPN seharusnya menjadi ruang bersama bagi seluruh konstituen Dewan Pers. Karena itu, aspek keterwakilan, distribusi fasilitas, transparansi anggaran, dan kesempatan berpartisipasi perlu dikelola dengan prinsip keadilan,” kata Makali.

Ia menegaskan bahwa SMSI memandang persoalan ini sebagai bagian dari upaya memperjuangkan tata kelola pers nasional yang lebih inklusif, bukan sebagai pertentangan antarlembaga.

*SMSI Dorong Pembenahan Tata Kelola HPN*

Makali menyatakan, SMSI Pusat tengah mengkaji langkah-langkah strategis untuk merespons perkembangan tersebut. Ia menegaskan bahwa perjuangan yang dilakukan SMSI diarahkan pada pembenahan tata kelola HPN agar lebih profesional, transparan, dan proporsional.

Menurutnya, Dewan Pers dapat mengambil peran sebagai fasilitator untuk mempertemukan seluruh konstituen dalam merumuskan mekanisme penyelenggaraan HPN yang disepakati bersama.

Ia menawarkan dua opsi yang dapat dibahas, yakni pembentukan kepanitiaan bersama yang melibatkan seluruh konstituen Dewan Pers atau penerapan sistem rotasi penanggung jawab penyelenggaraan HPN secara transparan dan proporsional.

“Dewan Pers perlu memfasilitasi kesepakatan bersama mengenai mekanisme penyelenggaraan HPN. Apakah melalui kepanitiaan bersama atau sistem rotasi, yang terpenting adalah adanya transparansi, keadilan, dan keterlibatan seluruh konstituen,” ujarnya.

Makali berharap polemik yang muncul dapat menjadi momentum konsolidasi pers nasional untuk memperkuat semangat kemajemukan dan kemerdekaan pers sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

“Perjuangan ini bukan semata-mata tentang satu orang atau satu organisasi. Ini tentang bagaimana HPN dapat menjadi panggung bersama bagi seluruh insan pers Indonesia. Kami berharap perbedaan pandangan diselesaikan melalui dialog yang terbuka, mekanisme yang adil, dan semangat menjaga persatuan pers nasional,” pungkas Makali Kumar. (*)

Read More

Proyek Revitalisasi SDN 3 Pasuruan Lampung Selatan Rp 800 Juta Lebih Diduga Abaikan K3

PENENGAHAN - Proyek Revitalisasi Satuan Pendidikan 2026, di UPTD SDN 3 Pasuruan, Kecamatan Penengahan, Kabupaten Lampung Selatan, yang dibiayai APBN senilai Rp. 854.261.047., menuai sorotan.

Pekerja konstruksi di lapangan kedapatan mengabaikan standar keselamatan dan kesehatan kerja (K3), selain itu juga diduga ada bagian pekerjaan yang dikerjakan tidak sesuai dengan Setandar, seperti dibagian tembok tidak dipasang keramik seperti mana semestinya.

Pantauan Media di apangan pada Senin 19 Oktober 2026, Proyek yang dikerjakan Panitia Pembangunan Satuan Pendidikan (P2SP) ini yang ditargetkan rampung dalam 120 hari kalender. Namun memperlihatkan sejumlah pekerja beraktivitas tanpa alat pelindung diri (APD) lengkap. Seperti, Helm proyek, rompi keselamatan, dan sepatu safety perlengkapan dasar untuk menekan risiko kecelakaan tak tampak dikenakan di lokasi pekerjaan kontruksi serta ada bagian tembok yang tidak dipasang keramik hanya cuma di plaster, Aci, lalu di cat saja.

Penerapan K3 merupakan kewajiban yang harus dipenuhi dalam setiap pekerjaan konstruksi. Penggunaan APD bukan sekadar formalitas, melainkan bentuk perlindungan dasar bagi setiap pekerja agar terhindar dari risiko kecelakaan kerja.

Lemahnya penerapan K3 menimbulkan tanda tanya: sejauh mana pengawasan berjalan pada proyek yang menggunakan uang negara? Publik mempertanyakan mengapa pekerja dapat melakukan pekerjaan tanpa perlengkapan keselamatan yang memadai, padahal standar K3 telah diatur dalam berbagai ketentuan yang berlaku.

Apabila dugaan tersebut benar, instansi yang berwenang diharapkan segera melakukan inspeksi dan evaluasi menyeluruh terhadap penerapan K3 di lokasi proyek. Keselamatan pekerja tidak boleh diabaikan dengan alasan apa pun karena setiap proyek pembangunan wajib mengutamakan perlindungan terhadap tenaga kerja.

Saat dikonfirmasi salah satu pekerja terkait perlengkapan APD dirinya hanya menjawab "ada pak, "ucapnya.

Ditanya terkait pengawasan Ia mengatakan, pengawas datangnya sepuluh hari sekali.
"Kalau pengawasnya datang itu biasanya seminggu, kandang 10 hari sekali pak, tapi kalau kepala sekolah dia sering datang," terangnya.

Kemudian media menanyakan kenapa dinding yang seharusnya dipasang keramik, tapi tidak dipasang?, dan hanya diplaster saja. Dirinya mengatakan memang tidak dipasang keramik, hanya diakali dengan cara diplaster.

"Lalu kita aci kemudian dicat saja dengan cat yang sama seperti keramik yang sudah terpasang agar supaya nanti bentuknya bisa menyerupai keramik yang lainnya," terangnya.

Dikarenakan lanjut dia, keramik model yang seperti ini sudah tidak ada lag.
"Ini juga yang nyuruh pengawas dan kepala sekolah, sebab di raff nya juga memang tidak ada pak, untuk pemasangan keramik," jelasnya kepada media.

Disisi lain, media berusaha mencoba mengkonfirmasi kepala sekolah untuk mempertanyakan terkait perlengkapan K3 atau APD para pekerja, serta adanya bagian tembok gedung yang tidak dipasang keramik seperti yang semestinya melalui via WhatsApp miliknya namun tidak di respon, meskipun dalam ke adaan aktif.  (Is)

Read More

Hari Santri Nasional 2026, Sekda Lampung Selatan Ajak Warga Wujudkan Iman Lewat Aksi Nyata

 

LAMSEL, Kalianda - Keimanan tidak cukup diwujudkan melalui ibadah, tetapi juga perlu tercermin dalam kepedulian terhadap sesama dan lingkungan. Mulai dari menjaga kebersihan, merawat kerukunan, hingga menghidupkan gotong royong, nilai-nilai tersebut menjadi bagian penting dalam membangun masyarakat yang lebih baik.

Pesan itu disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Lampung Selatan, Supriyanto, saat memberikan sambutan pada Tabligh Akbar dalam rangka memperingati Hari Santri Nasional 2026 di Masjid Agung Lampung Selatan, Kalianda, Kamis (22/10/2026).

Menurut Supriyanto, Hari Santri bukan sekadar momentum untuk mengenang perjuangan ulama dan santri dalam sejarah bangsa.

Peringatan ini juga menjadi pengingat agar nilai-nilai keimanan, keilmuan, dan akhlak mulia terus diwujudkan melalui pengabdian kepada masyarakat dan tanah air.

“Kepada para santri, jadilah santri yang kuat imannya, luas ilmunya, mulia akhlaknya, dan nyata pengabdiannya,” ujarnya.

Ia menilai, kedisiplinan, kesederhanaan, dan akhlak mulia yang ditanamkan di lingkungan pesantren merupakan bekal penting bagi generasi muda dalam menghadapi perkembangan zaman. Nilai-nilai tersebut tidak hanya dibutuhkan dalam kehidupan pribadi, tetapi juga menjadi fondasi untuk membangun lingkungan sosial yang harmonis dan saling peduli.

Semangat pengabdian itu juga sejalan dengan upaya Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan dalam membangun lingkungan desa yang lebih bersih, sehat, tertata, dan nyaman melalui program Desa HELAU (hijau, elok, lestari, aman, dan unggul).

Supriyanto menjelaskan, semangat HELAU dapat dimulai dari kebiasaan sederhana di lingkungan terdekat. Menjaga kebersihan rumah, menata halaman, merawat tanaman, serta memastikan kebersihan fasilitas umum dan lingkungan kerja merupakan langkah nyata yang dapat dilakukan bersama.

“Kemajuan daerah bukan hanya diukur dari pembangunan fisiknya, tetapi juga dari akhlak, kerukunan, dan kesejahteraan masyarakatnya,” kata Supriyanto.

Karena itu, ia mengajak masyarakat menjadikan kepedulian terhadap lingkungan dan sesama sebagai bagian dari pengamalan nilai-nilai keagamaan. Kebiasaan menjaga kebersihan, merawat lingkungan, dan membantu orang lain perlu tumbuh dalam kehidupan sehari-hari, baik di rumah, tempat kerja, masjid, maupun pondok pesantren.

Menutup pesannya, Supriyanto berharap Tabligh Akbar Hari Santri Nasional 2026 dapat menjadi ruang untuk memperkuat ukhuwah, meningkatkan keimanan, dan menyatukan semangat gotong royong dalam membangun Lampung Selatan.

Melalui semangat tersebut, nilai-nilai yang diajarkan dalam kehidupan beragama diharapkan tidak hanya menjadi pedoman pribadi, tetapi juga hadir dalam tindakan nyata yang membawa manfaat bagi masyarakat dan lingkungan. (Kmf)

Read More