Erupsi Anak Krakatau, Pemkab Lampung Selatan Bergerak Cepat Lindungi Warga Pesisir

Kalianda - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan memperkuat langkah kesiapsiagaan dan perlindungan masyarakat menyusul meningkatnya aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau.

Sejumlah langkah penanganan lintas sektor disiapkan untuk mengantisipasi potensi dampak erupsi, terutama hujan abu vulkanik yang dapat mengganggu aktivitas masyarakat.

Langkah tersebut merupakan hasil rapat koordinasi yang dipimpin langsung Bupati Lampung Selatan melalui Zoom Meeting pada Sabtu malam, 5 September 2026.

Rapat yang diikuti perangkat daerah terkait itu digelar untuk memastikan kesiapan pemerintah daerah dalam menghadapi perkembangan aktivitas Gunung Anak Krakatau sekaligus menjamin keselamatan masyarakat.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Selatan, Hendry Kurniawan, menjelaskan bahwa berdasarkan pemantauan Pos Pengamatan Gunung Anak Krakatau, aktivitas erupsi saat ini berpotensi menimbulkan dampak berupa abu vulkanik.

Namun demikian, Hendry menegaskan kondisi saat ini berbeda dengan peristiwa erupsi tahun 2018 yang disertai longsoran tubuh Gunung Anak Krakatau dan memicu tsunami.

“Berdasarkan hasil pemantauan yang ada, potensi dampak yang perlu diwaspadai saat ini adalah hujan abu vulkanik. Kondisi ini berbeda dengan kejadian tahun 2018. Meski demikian, pemerintah daerah tetap meningkatkan kesiapsiagaan dan melakukan langkah-langkah antisipatif untuk melindungi masyarakat,” ujar Hendry, Minggu (6/9/2026).

Sebagai langkah awal, Pemkab Lampung Selatan berkoordinasi dengan Polres Lampung Selatan untuk menghentikan sementara aktivitas wisata menuju Pulau Sebesi dan kawasan Gunung Anak Krakatau hingga kondisi dinyatakan aman oleh pihak berwenang.

Di sektor transportasi, Dinas Perhubungan bersama ASDP dan KSOP melakukan pemantauan terhadap kemungkinan dampak aktivitas vulkanik terhadap keselamatan penyeberangan, baik di Pelabuhan Bakauheni maupun Dermaga Canti.

Sementara itu, seluruh kecamatan diminta aktif turun ke lapangan untuk membantu masyarakat sekaligus memberikan imbauan agar mengurangi aktivitas di luar rumah apabila terjadi hujan abu vulkanik.

Untuk mendukung aspek kesehatan masyarakat, Satpol PP dan Damkarmat, Dinas Kesehatan, BPBD, serta jajaran kecamatan disiagakan melakukan pembagian masker dan menyiapkan pos kesehatan sesuai kebutuhan di wilayah terdampak.

Pemkab Lampung Selatan juga memberikan perhatian khusus terhadap keselamatan nelayan. Masyarakat yang beraktivitas di laut diimbau tidak mendekati kawasan Gunung Anak Krakatau dalam radius paling dekat tiga kilometer serta mengikuti arahan petugas di lapangan.

Selain itu, Dinas Pendidikan diminta menyiapkan skenario pembelajaran alternatif apabila aktivitas erupsi berlanjut. Opsi peliburan sekolah maupun pembelajaran daring akan disesuaikan dengan perkembangan situasi dan rekomendasi dari instansi terkait.

Pada saat yang sama, Dinas Ketahanan Pangan diminta menyiapkan cadangan pangan apabila dampak erupsi berkepanjangan memengaruhi aktivitas masyarakat maupun nelayan. Seluruh perangkat daerah juga diminta terlibat aktif dalam penanganan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing.

“Bupati menginstruksikan seluruh perangkat daerah untuk bergerak sesuai perannya masing-masing. Kesiapsiagaan harus dilakukan secara terkoordinasi agar setiap perkembangan situasi dapat direspons dengan cepat dan tepat,” kata Hendry.

Untuk mendukung penanganan apabila kondisi berkembang menjadi bencana yang lebih luas, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) diminta menyiapkan opsi penggunaan Belanja Tidak Terduga (BTT) sesuai ketentuan yang berlaku.

Dalam struktur penanganan, BPBD Kabupaten Lampung Selatan ditunjuk sebagai perangkat daerah koordinator dengan layanan Call Center di nomor 0823-5892-4600.

Tim penanganan bencana juga melakukan pemantauan dan pelaporan perkembangan kondisi secara berkala setiap tiga jam.

Selain melakukan koordinasi internal, BPBD juga menyampaikan laporan perkembangan situasi kepada Pemerintah Provinsi Lampung dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sebagai bagian dari sistem pelaporan berjenjang.

Hendry menambahkan, untuk memastikan masyarakat memperoleh informasi yang akurat dan tidak menimbulkan kebingungan, seluruh publikasi terkait aktivitas dan penanganan erupsi Gunung Anak Krakatau dipusatkan melalui satu pintu pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Selatan.

“Kami mengajak media massa maupun media digital untuk bersama-sama menyebarluaskan informasi resmi yang telah terverifikasi. Masyarakat juga diharapkan tidak mudah terpengaruh informasi yang belum jelas sumbernya,” ujar Hendry.

Pemkab Lampung Selatan mengimbau masyarakat agar tetap tenang, tidak panik, meningkatkan kewaspadaan, serta terus mengikuti arahan petugas dan informasi resmi dari pemerintah maupun instansi berwenang terkait perkembangan aktivitas Gunung Anak Krakatau. (Kmf)

Read More

Aktivitas Anak Krakatau Meningkat, Pemkab Lampung Selatan Ingatkan Warga Gunakan Masker dan Tingkatkan Kewaspadaan

 

Kalianda - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan mengimbau masyarakat untuk tetap tenang namun meningkatkan kewaspadaan  menyusul meningkatnya aktivitas Gunung Anak Krakatau (GAK) yang saat ini berstatus Level III (Siaga).

Warga juga diminta menggunakan masker penutup hidung dan mulut serta pelindung mata ketika beraktivitas di luar ruangan, terutama jika terjadi hujan abu vulkanik.

Imbauan tersebut disampaikan setelah Gunung Anak Krakatau kembali menunjukkan peningkatan aktivitas vulkanik sejak Jumat (4/9/2026). Gunung api yang berada di kawasan Selat Sunda itu mengalami erupsi berulang disertai semburan lava pijar (lava fountain) yang diperkirakan mencapai ketinggian 100 hingga 400 meter dari puncak kawah.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lampung Selatan terus melakukan pemantauan intensif terhadap perkembangan aktivitas gunung api tersebut, termasuk potensi dampaknya terhadap masyarakat di wilayah pesisir Lampung Selatan.

Berdasarkan informasi yang diterima BPBD Lampung Selatan pada Sabtu (5/9/2026), aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau masih berlangsung.

Data Volcanic Ash Advisory Centre (VAAC) Darwin mencatat kolom abu vulkanik mencapai ketinggian sekitar Flight Level (FL) 480 atau setara ±14,6 kilometer di atas permukaan laut, dengan arah sebaran abu bergerak ke barat mengikuti pola angin di lapisan atmosfer atas.

Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Lampung Selatan, Maturidi, mengatakan hingga saat ini aktivitas vulkanik Gunung Anak Krakatau belum berdampak terhadap aktivitas masyarakat di wilayah Kabupaten Lampung Selatan.

“Dapat kami laporkan bahwa kondisi saat ini Gunung Anak Krakatau aman. Walaupun terkadang masih melakukan erupsi, akan tetapi tidak memengaruhi warga masyarakat untuk beraktivitas di luar rumah,” kata Maturidi dalam keterangannya, Sabtu (5/9/2026).

Meski demikian, Maturidi menegaskan bahwa kewaspadaan tetap menjadi prioritas. Pemkab Lampung Selatan melalui BPBD bersama perangkat daerah terkait terus memperkuat pemantauan dan kesiapsiagaan di lapangan.

Langkah tersebut dilakukan melalui koordinasi intensif dengan pemerintah kecamatan, pemerintah desa, serta petugas vulkanologi yang bertugas di Pos Pengamatan Gunung Anak Krakatau di Hargo Pancuran. Selain itu, Desa Tangguh Bencana di Desa Rajabasa dan Pulau Sebesi juga terus diaktifkan sebagai bagian dari upaya mitigasi risiko.

“Selalu berkoordinasi dengan camat, kepala desa, dan petugas badan vulkanologi yang berada di Hargo Pancuran untuk mengamati situasi dan kondisi Gunung Anak Krakatau,” ujarnya.

BPBD juga mengingatkan masyarakat, khususnya nelayan dan wisatawan, agar tidak mendekati kawasan Gunung Anak Krakatau dalam radius tiga kilometer dari kawah aktif sesuai rekomendasi otoritas vulkanologi.

“Diimbau kepada seluruh warga masyarakat, nelayan, wisatawan untuk tidak mendekati Gunung Anak Krakatau radius tiga kilometer, serta untuk selalu tenang dan waspada, serta tidak terpancing oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan,” tegas Maturidi.

Sebagai langkah antisipasi dampak abu vulkanik, masyarakat yang berada di sekitar wilayah Selat Sunda diminta menggunakan masker penutup hidung dan mulut serta pelindung mata saat beraktivitas di luar ruangan apabila terjadi hujan abu. Warga juga dianjurkan menutup sumur dan sumber air terbuka guna mencegah kontaminasi debu vulkanik.

BPBD Lampung Selatan turut mengingatkan masyarakat agar selalu mengacu pada informasi resmi yang disampaikan oleh Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG), BMKG, Syahbandar, maupun BPBD setempat, serta tidak mudah mempercayai informasi yang belum terverifikasi.

Apabila terjadi kondisi darurat atau membutuhkan penanganan kebencanaan, masyarakat dapat menghubungi Call Center BPBD Lampung Selatan di nomor 0823-5892-4600.

Seiring pemantauan yang terus dilakukan terhadap aktivitas Gunung Anak Krakatau, Pemkab Lampung Selatan mengajak masyarakat untuk tetap beraktivitas secara normal, namun tetap disiplin menjalankan langkah-langkah mitigasi dan mengikuti arahan dari instansi berwenang demi menjaga keselamatan bersama. (Is-Nsy)

Read More

Ribuan Warga Rajabasa Protes Kinerja PDAM Tirta Lampung Selatan

Rajabasa - Kinerja Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Kabupaten Lampung Selatan disoal.

Ribuan warga dari tiga desa di Kecamatan Rajabasa, yakni Desa Cugung, Kerinjing, Batu Balak musyawarah untuk melakukan kesepakatan penolakan terhadap pengambilan sumber air bersih dari Citiis.

Penolakan tersebut dilatarbelakangi oleh jumlah debit air yang akan dimanfaatkan oleh PDAM Tirta Lampung Selatan di luar batas pemanfaatan air. Sehingga nantinya ini akan berdampak secara langsung untuk kebutuhan air masyarakat.

Hal itu diketahui bahwa sumber mata air Citi'is tersebut dimanfaatkan oleh masyarakat dari tiga desa untuk mengaliri ke rumah rumah warga.

Terlihat dari poster yang dipampang pada musyawarah tiga desa tersebut bertuliskan "Kami Warga Desa Cugung, Kerinjing, Dan Batu Balak, Menolak Pengambilan Sumber Air Bersih Dari Citiis Oleh PDAM Karena Kami Juga Kekurangan Dan Kekeringan"!!!

Kepala Desa Cugung, Syafrudin Ali mewakili masyarakat tiga Desa. menegaskan bahwa penolakan terhadap rencana pembangunan untuk pengambilan Air Bersih yang akan dilakukan oleh pihak PDAM kabupaten Lampung Selatan diketahui untuk di alirkan menuju Bakauheni, hal itu  didasarkan pada keinginan menjaga kelestarian lingkungan dan mempertahankan kawasan yang dianggap penting bagi kehidupan masyarakat tiga desa tersebut.

"Kami tetap menolak dengan keras rencana pengambilan air bersih dari sumber mata air Citi'is yang akan di lakukan oleh PDAM Lampung Selatan, Tidak ada tawaran atau kompromi bagi kami. Perjuangan ini adalah upaya mempertahankan keberlanjutan Sumber mata air agar tetap lestari bagi generasi mendatang," tegas Syafrudin diikuti seruan setuju dari ribuan masyarakat.

Syafrudin Ali. Juga menambah dari hasil musyawarah Tiga Desa tersebut diketahui bahwa material yang sudah di pasang oleh pihak PDAM Tirta Kabupaten Lampung Selatan untuk segera di angkut dan tidak ada lagi aktivitas dalam bentuk apapun.

"Semua sudah setuju dan kita berikan waktu kurang lebih satu minggu untuk pihak PDAM segera melakukan pengangkutan material pipa," tambahnya (Red)

Read More

SMAN 2 Kalianda Lampung Selatan Komitmen Cegah Bullying

KALIANDA - Tak ingin bullying dan kekerasan menjadi bagian dari kehidupan peserta didik, SMAN 2 Kalianda meneguhkan komitmen bersama untuk menciptakan lingkungan sekolah yang aman, nyaman, ramah anak, dan bebas dari kekerasan.

Komitmen itu ditegaskan melalui Apel Tematik Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang digelar di lingkungan SMAN 2 Kalianda, Kamis (3/9/2026).

Kegiatan diikuti seluruh peserta didik kelas X, XI dan XII, bersama jajaran guru serta tenaga kependidikan. Apel tersebut juga dihadiri Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I Provinsi Lampung Risna Intiza, S.H., M.H., mewakili Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung Thomas Amirico, S.STP., M.H.

Turut hadir Kepala UPTD PPA Lampung Selatan Acam Suyana, S.H., Korwas Provinsi Lampung Drs. Harminto, M.Si., Fasilitator Sekolah Model Feriz Mayanti, M.Pd., Komite SMAN 2 Kalianda Agus Rahman, S.Hi., perwakilan orang tua murid, Fasilitator Sekolah Ramah Anak Isha Nurhamid, S.Pd., M.Pd., serta Ketua TPPK SMAN 2 Kalianda Kurniawan JT, M.Pd.

Memimpin apel, Risna Intiza menyampaikan bahwa kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut Surat Edaran Gubernur Lampung Nomor 50 Tahun 2026 tentang Pelaksanaan Apel Tematik Pencegahan Kekerasan terhadap Anak, serta imbauan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung dan Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I.

Ia menekankan pentingnya membangun kesadaran seluruh warga sekolah mengenai bentuk dan dampak kekerasan terhadap anak, termasuk bullying atau perundungan.

Peserta didik juga diberikan pemahaman mengenai pentingnya saling menghargai, menjaga keamanan dan kenyamanan bersama, serta mengetahui mekanisme pelaporan dan layanan pengaduan apabila terjadi atau ditemukan tindakan kekerasan maupun perundungan.

Dengan demikian, apel tersebut tidak berhenti sebagai kegiatan seremonial, tetapi diarahkan menjadi bagian dari upaya membangun budaya sekolah yang aman dan ramah bagi anak.

Puncak kegiatan ditandai dengan penandatanganan Deklarasi Komitmen Bersama Anti-Bullying dan Anti-Kekerasan.
Deklarasi tersebut menjadi simbol keseriusan seluruh pihak untuk bersama-sama mencegah, mengenali, dan menangani tindakan bullying maupun kekerasan di lingkungan sekolah.

Komitmen kemudian diperkuat dengan pembacaan Komitmen Bersama Sekolah Ramah Anak, sebagai tekad menjadikan SMAN 2 Kalianda sebagai ruang pendidikan yang aman, nyaman, sehat, inklusif, dan mendukung tumbuh kembang peserta didik.

Kepala SMAN 2 Kalianda Herwansyah, S.Pd., M.Pd., menegaskan bahwa perlindungan anak bukan hanya menjadi tugas sekolah, melainkan tanggung jawab bersama.

“Apel Tematik Pencegahan Kekerasan terhadap Anak ini bukan sekadar kegiatan seremonial, tetapi menjadi momentum untuk meneguhkan kesadaran bahwa perlindungan anak adalah tanggung jawab bersama,” ujar Herwansyah.

Kepala sekolah juga akan memastikan SMAN 2 Kalianda akan terus memperkuat budaya sekolah yang mengedepankan rasa aman, saling menghargai, kepedulian, serta penolakan terhadap segala bentuk bullying dan kekerasan.

Mengusung semangat “Sekolah Aman, Anak Nyaman, Belajar Menyenangkan”, SMAN 2 Kalianda berkomitmen menciptakan ruang belajar yang memungkinkan peserta didik berkembang, berprestasi, dan membangun karakter tanpa rasa takut.

“Deklarasi telah ditandatangani, komitmen telah diteguhkan. Bersama kita wujudkan SMAN 2 Kalianda sebagai sekolah yang aman, ramah, dan bebas dari bullying serta kekerasan,” tegas Herwansyah

Kegiatan tersebut menjadi pengingat bahwa mencegah bullying tidak cukup hanya dengan deklarasi. Dibutuhkan kepedulian dan keberanian seluruh warga sekolah untuk tidak melakukan, tidak membiarkan, serta melaporkan apabila menemukan tindakan kekerasan.

Sinergi antara sekolah, peserta didik, orang tua, komite sekolah, guru, tenaga kependidikan, Cabang Dinas Pendidikan, UPTD PPA, pengawas, dan fasilitator menjadi kunci agar upaya pencegahan kekerasan dapat berjalan secara berkelanjutan. Pesannya sederhana namun tegas: sekolah harus menjadi tempat anak belajar dan berkembang, bukan tempat anak merasa takut.

SMAN 2 Kalianda pun meneguhkan langkah bersama: tolak bullying, hentikan kekerasan, lindungi anak, dan wujudkan sekolah yang aman serta ramah bagi semua peserta didik.

Read More

Kebun Anggur BUMDes Merak Batin Curi Perhatian Mendes PDT, Harapan Baru Ekonomi Warga Mulai Berbuah

Natar - Potensi desa yang dikelola dengan baik dapat tumbuh menjadi peluang ekonomi baru bagi masyarakat.

Hal itu terlihat di Desa Merak Batin, Kecamatan Natar, yang berhasil mengembangkan Kebun Anggur BUMDes Merak Berseri hingga menarik perhatian Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) RI, Yandri Susanto.

Mendes PDT RI Yandri Susanto didampingi Bupati Lampung Selatan Radityo Egi Pratama melakukan kunjungan kerja sekaligus menghadiri Panen Perdana Anggur BUMDes Merak Berseri di Desa Merak Batin, Sabtu (5/9/2026).

Kunjungan tersebut menjadi bentuk dukungan pemerintah pusat terhadap upaya desa dalam mengembangkan potensi lokal menjadi sumber ekonomi produktif yang mampu memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

Di hadapan masyarakat dan para pemangku kepentingan yang hadir, Yandri menegaskan bahwa pembangunan desa tidak bisa dilakukan secara sendiri-sendiri. Menurutnya, kemajuan desa membutuhkan kolaborasi seluruh elemen, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah desa, masyarakat, dunia usaha hingga media.

“Inilah cara kita melaksanakan perintah Bapak Presiden, mesti disambut oleh semua elemen. Kata Pak Presiden, kita bukan Superman, kita Super Tim,” ujar Yandri.

Ia mengatakan, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal terus mendorong keterlibatan berbagai pihak dalam pembangunan desa.

Kolaborasi menjadi kunci agar setiap potensi yang dimiliki desa dapat berkembang secara optimal dan menciptakan dampak ekonomi yang nyata bagi masyarakat.

Menurut Yandri, Desa Merak Batin menjadi contoh bagaimana potensi lokal dapat diolah menjadi kekuatan ekonomi baru yang layak menjadi inspirasi bagi desa-desa lain di Indonesia.

Bahkan, ia meyakini keberhasilan yang ditunjukkan Desa Merak Batin akan menjadi perhatian nasional.

“Hari ini Desa Merak Batin, Kecamatan Natar, akan menjadi berita nasional se-Indonesia,” katanya.

Selain itu, Yandri juga menyoroti pentingnya peran media dalam memperkenalkan berbagai keberhasilan pembangunan desa. Di tengah derasnya arus informasi, ia mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam menerima dan menyebarkan informasi serta mendukung gerakan “jempol baik” dengan membagikan informasi yang membangun.

Sementara itu, Bupati Lampung Selatan Radityo Egi Pratama menyampaikan bahwa kunjungan Mendes PDT menjadi momentum strategis untuk memperkuat sinergi program pemerintah pusat dan daerah, terutama dalam mendukung ketahanan pangan dan pengembangan ekonomi desa.

Menurut Egi, Kabupaten Lampung Selatan memiliki modal besar untuk mewujudkan hal tersebut. Dari total 256 desa dan empat kelurahan, sekitar 75 persen wilayahnya merupakan kawasan pertanian, baik persawahan maupun nonpersawahan.

Kondisi itu, lanjut Egi, membuka peluang besar bagi pengembangan sektor pertanian yang terintegrasi dengan sektor lain, termasuk pariwisata.

“Lampung Selatan mencoba mengolaborasikan program ketahanan pangan dan wisata. Visi dan misi kami bagaimana olahan pertanian dan perkebunan bisa dipadukan dengan pariwisata,” ujar Egi.

Ia menambahkan, pada 2025 Lampung Selatan mencatat pertumbuhan ekonomi sebesar 5,71 persen, tertinggi di Provinsi Lampung. Capaian tersebut menjadi modal penting untuk terus mendorong pembangunan berbasis potensi lokal yang melibatkan masyarakat secara langsung.

Pengembangan Kebun Anggur BUMDes Merak Berseri, menurut Egi, menjadi salah satu contoh konkret bagaimana sektor pertanian dapat dikembangkan tidak hanya sebagai aktivitas produksi, tetapi juga memiliki nilai tambah ekonomi dan daya tarik wisata.

Ia menilai keberadaan pasar yang jelas serta kepastian daya serap hasil produksi menjadi faktor penting bagi keberlanjutan usaha masyarakat.

“Di Desa Merak Batin, daya serap dan demand-nya ada kepastian. Ini yang diinginkan pelaku usaha,” ungkapnya.

Egi berharap kolaborasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dapat terus diperkuat sehingga berbagai program nasional mampu diakselerasi hingga tingkat desa. Dengan demikian, pembangunan desa tidak hanya menghasilkan infrastruktur, tetapi juga melahirkan masyarakat yang semakin produktif, mandiri, dan sejahtera.

“Harapannya, dengan kehadiran program pusat yang mampu kita akselerasi bersama kabupaten, kita bisa membangun Lampung Selatan dan masyarakat di sini menjadi lebih produktif lagi,” kata Egi. (Kmf)

Read More

Belanja Hibah Instansi Vertikal dalam APBD Perubahan 2026 Lampung Selatan Jadi Perhatian Publik, Pemkab: Penganggaran Mengacu Ketentuan

Kalianda - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan memberikan penjelasan terkait belanja hibah kepada instansi vertikal yang dianggarkan dalam APBD Perubahan Tahun Anggaran 2026.

Penjelasan tersebut disampaikan sebagai bentuk keterbukaan informasi kepada masyarakat sekaligus untuk menghindari kesalahpahaman publik di tengah berkembangnya berbagai pandangan mengenai kebijakan tersebut.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Selatan, Hendry Kurniawan, mengatakan Pemkab menghormati perhatian dan masukan masyarakat terhadap pengelolaan APBD sebagai bagian dari fungsi pengawasan publik yang konstruktif.

Menurut Hendry, penganggaran belanja hibah kepada instansi vertikal dalam APBD Perubahan Tahun Anggaran 2026 dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Penganggaran belanja hibah tersebut juga dilakukan dengan memperhatikan kriteria dan persyaratan penerima hibah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk kesesuaian penerima hibah, peruntukan yang jelas, kepentingan daerah, serta manfaat yang mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat,” ujar Hendry Kurniawan dalam keterangannya, Jumat (4/9/2026).

Hendry menyebutkan, berdasarkan data Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Lampung Selatan, belanja hibah yang dianggarkan dalam APBD Perubahan Tahun Anggaran 2026 untuk sejumlah instansi vertikal mencapai Rp3,13 miliar.

Ia menjelaskan, penganggaran hibah tersebut memiliki landasan hukum yang kuat, antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2026.

Lebih lanjut, Hendry menyampaikan bahwa dalam lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Belanja Hibah disebutkan hibah kepada Pemerintah Pusat dapat diberikan kepada satuan kerja kementerian maupun lembaga pemerintah nonkementerian yang wilayah kerjanya berada di daerah bersangkutan.

Meski demikian, pemberian hibah tersebut tetap harus memenuhi sejumlah persyaratan yang telah ditetapkan. Salah satunya adalah memastikan tidak terjadi tumpang tindih pendanaan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Karena itu, keberadaan sumber pendanaan APBN pada suatu instansi vertikal tidak secara otomatis menutup kemungkinan adanya dukungan hibah dari APBD. Namun, seluruh proses penganggaran tetap harus memenuhi kriteria penerima hibah, memiliki tujuan dan peruntukan yang jelas, serta dilaksanakan sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku.

Selain itu, penggunaan dana hibah juga tidak terlepas dari mekanisme pengawasan dan pertanggungjawaban. Hendry menegaskan bahwa realisasi dan pemanfaatan hibah wajib dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan serta dilaporkan kepada Pemkab Lampung Selatan, instansi induk penerima hibah, dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI sebagai bagian dari sistem pengawasan keuangan negara.

“Setiap penganggaran hibah tetap harus memenuhi kriteria dan persyaratan penerima, memiliki peruntukan yang jelas, serta dilaksanakan sesuai mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan,” tegas Hendry.

Hendry menambahkan, Pemkab Lampung Selatan berkomitmen menjaga pengelolaan APBD, termasuk belanja hibah, agar tetap transparan, akuntabel, dan sesuai ketentuan. Komitmen tersebut juga diiringi keterbukaan terhadap pengawasan dan masukan masyarakat sebagai bagian dari upaya mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang baik. (Kmf)

Read More

Sebanyak 101 Pejabat Pemkab Lampung Selatan Dilantik, Ini Daftarnya

LAMPUNG SELATAN — Gerbong rotasi Pemkab Lampung Selatan bergerak, ratusan pejabat dimutasi.

Sebanyak 101 pejabat resmi dilantik, ditambah 4 pejabat pelaksana tugas (Plt.) ditetapkan sekaligus di Kalianda, 2 September 2026.

Namun yang paling mencurigakan: daftar 101+4 ini diduga disusun tanpa koordinasi dengan Kepala OPD, tanpa transparansi, dan tanpa penjelasan resmi.


Berikut Daftar Lengkap 101 Pejabat Yang Dilantik:

1 Qoriniwan, S.H., MA. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah
2 Andi Sopiyan, S.H., M.H. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah
3 Deni Afero, S.Sos., M.I.P. Kepala Bidang PAUD dan Dikmas Dinas Pendidikan
4 Ta'at Tafsiri, S.E. Kepala Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan Dinas Pendidikan
5 dr. Yani Widowati Kepala Bidang Bina Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan
6 Rosa Resnida, S.K.M., M.H. Kepala Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
7 Elok Mahanani, S.E., M.M. Kepala Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
8 Marlena, S.Kom. Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
9 Murizal Effendi, S.H., M.I.P. Kepala Bidang Penyuluhan dan Penggerakan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
10 Rosmala, S.E., M.M. Kepala Bidang Keluarga Berencana Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
11 Yenni Tristiana, S.E., MM Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup
12 Rendy Eko Supriyanto, S.STP. Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
13 Irwan Khozaii, S.H., M.M. Kepala Bidang Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika
14 Desmifitra, S.T., M.T. Sekretaris Dinas Kepemudaan dan Olahraga
15 Sutomo, S.E., M.M. Kepala Bidang Pembudayaan Olahraga Dinas Kepemudaan dan Olahraga
16 Jaelani, S.STP., M.H. Kepala Bidang Sarana, Prasarana dan Kemitraan Dinas Kepemudaan dan Olahraga
17 Yus Baimbang Bilabora, SKM, M.K.M., M.H. Kepala Bidang Pencegahan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
18 Adiansyah Gunawan, S.I.Kom, M.I.Kom. Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
19 Nurma Suri, S.E. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah
20 Dewi Sari, S.K.M., M.Kes. Kepala Bidang Keperawatan RSUD dr. H. Bob Bazar, SKM.
21 Sohari, S.E., M.M. Sekretaris Kecamatan Penengahan
22 Sumarin, S.STP. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah
23 Amigunada Putra, S.T. Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Kawasan Perumahan dan Kawasan Permukiman Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
24 Riani Apriani, S.E., M.M. Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
25 Dian Indah Lestari, S.E., M.M. Kepala Bidang Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
26 Nasrulloh Nurani, S.E. Kepala Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi Dinas Ketahanan Pangan
27 Dwiko Yoba, S.E., M.M. Sekretaris Dinas Perhubungan
28 Deni Wirawan, S.T., M.M. Kepala Bidang Angkutan Dinas Perhubungan
29 Asyri Mu Minalin, S.E., M.M. Kepala Bidang Sarana Prasarana dan Keselamatan Dinas Perhubungan
30 Andwika Cahyani Jelisia, S.STP., M.H. Sekretaris Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
31 Saptaningsih, S.E., M.M. Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
32 Erdanda A S, S.H., M.H. Kepala Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
33 Beny Candra, SH, M.AP Sekretaris Dinas Perikanan
34 Angga Satria Perdana, S.Kom., M.M Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
35 Berliantara, S.P., M.Si. Kepala Bidang Penyuluhan Pertanian Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
36 Ratnawati, S.E., M.M. Sekretaris Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
37 Afna Yudiatma, S.STP. Kepala Bidang Pasar Dinas Perdagangan dan Perindustrian
38 Pretty Wulandari, S.Si., M.Si. Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Wilayah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
39 Puadi, S.P. Kepala Bidang Ekonomi dan Pembangunan Badan Riset dan Inovasi Daerah
40 Iskandar Mujadi, S.E. Kepala Bidang Inovasi dan Teknologi Badan Riset dan Inovasi Daerah
41 Arif Surya Utama, S.H., M.M. Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah
42 Al Mardiyah, S.H., M.M Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah
43 Eko Junaedi Prabowo, S.I.P. Sekretaris Badan Kepegawaian dan Diklat
44 Kodri, S.IP., M.M. Kepala Bidang Pengembangan Pegawai Badan Kepegawaian dan Diklat
45 Suryani, S.E. M.M Kepala Bagian Umum Sekretariat DPRD
46 Muhammad Febriansyah, S.T., M.M. Kepala Subbag Perencanaan dan Evaluasi Satuan Polisi Pamong Praja
47 Mintarsih, S.E. Kepala Subbag Umum dan Kepegawaian Dinas Pendidikan
48 Mariliyah, S.IP Kepala Seksi Pendidikan dan Kurikulum SD Dinas Pendidikan
49 Yuralina Verawaty, S.H., M.M. Kepala Seksi Guru dan Tenaga Kependidikan PAUD dan Dikmas Dinas Pendidikan
50 Doni Firdaus, S.T., M.T. Kepala Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana Pendidikan SMP Dinas Pendidikan
51 Eli Rosmaliana, S.K.M. Kepala Subbag Keuangan dan Aset Dinas Kesehatan
52 Ns. Basroni Faizal, S.S.T., MARS Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Balai Laboratorium Kesehatan
53 Wido Gamani, S.Gz., M.K.M. Kepala UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak
54 Sigit Wahyudi, S.E. Kepala Subbag Tata Usaha dan Sarana Dinas Lingkungan Hidup
55 Muherwan Murod, S.E. Kepala UPTD Pengelolaan Sampah Zona 1 Dinas Lingkungan Hidup
56 Imam Jamhuri, S.E., M.H. Kepala UPTD Pengelolaan Sampah Zona 3 Dinas Lingkungan Hidup
57 Asnawati, S.E. Kepala Subbag Umum dan Kepegawaian Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
58 Robiati, S.T., M.M. Kepala Subbag Umum dan Kepegawaian Dinas Kepemudaan dan Olahraga
59 Solliyansyah, S.E. Kepala Seksi Pencegahan dan Inspeksi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
60 Gunawan, S.E. Kepala Seksi Pemadaman dan Investigasi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
61 Ridho Fernando, S.Kom Kepala Subbag Umum dan Kepegawaian Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
62 Munnawaroh, S.A.P. Kepala Subbag Umum dan Kepegawaian Kecamatan Kalianda
63 Nurhayati, S.E.MM Kepala Seksi Kesejahteraan Masyarakat, Ketenagakerjaan dan Kominfo Kecamatan Kalianda
64 Nurul Qomariyah, S.E., M.Pd. Lurah Kelurahan Way Urang Kecamatan Kalianda
65 Iman Wahyudi, SH, M.M. Lurah Kelurahan Wai Lubuk Kecamatan Kalianda
66 Munzir, S.E. Kepala UPTD Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
67 Muhammad Bukhori, S.E. Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Pengujian Konstruksi dan Bangunan Kec. Kalianda
68 Suparman, S.E. Kepala UPTD Pengujian Konstruksi dan Bangunan Kec. Penengahan
69 Sudrajat, S.E. Kepala UPTD Pengujian Konstruksi dan Bangunan Kec. Ketapang
70 Abdul Rohim, S.H. Kepala UPTD Pengujian Konstruksi dan Bangunan Kec. Palas
71 Eman Rohman, S.T. Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Pengujian Konstruksi dan Bangunan Kec. Sidomulyo
72 Darmono, S.E. Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Pengujian Konstruksi dan Bangunan Kec. Merbau Mataram
73 I Wayan Sudiarta, S.T., M.T. Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Pengujian Konstruksi dan Bangunan Kec. Natar
74 Jadmiko, S.IP. Kepala UPTD Pengujian Konstruksi dan Bangunan Kec. Jati Agung
75 Hairul Effendi, S.E. Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Pengujian Konstruksi dan Bangunan Kec. Palas
76 Acam Suyana, S.H. Kepala Subbag Umum dan Kepegawaian Dinas Perumahan dan Permukiman
77 Bayu Wisnu Setiawan, S.Tr. Tra, M.M. Kepala Subbag Perencanaan dan Keuangan Dinas Perhubungan
78 Muhammad Faisal Sidiq, S.Tr. Tra, M.M. Kepala Seksi Teknik Sarana Dinas Perhubungan
79 Ahmad Fatoni, S.IP. Kepala Seksi Teknik Prasarana Dinas Perhubungan
80 M Rizky Marandhika Satria, S.Tr. Tra Kepala Seksi Sistem Informasi Lalu Lintas dan Pembinaan Dinas Perhubungan
81 Fetty Riana, S.E. Kepala Subbag Umum dan Kepegawaian Dinas Perikanan
82 Donna Relistya, S.I.P Kepala UPTD Budidaya Air Tawar/Air Payau
83 Wardanny, S.E. Kepala Subbag Tata Usaha UPTD Budidaya Air Tawar/Air Payau
84 Yuda Narti, S.Tr.P Kepala UPTD Balai Produksi Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
85 drh. Ratu Meidiza Jovanda, M.Vet. Kepala UPTD Puskeswan Kec. Tanjung Bintang
86 Joko Guswanto, SHI Kepala UPTD Puskeswan Kec. Kalianda
87 I Komang Tri Dharma Putra, S.Pt. Kepala UPTD Puskeswan Kec. Sidomulyo
88 Wartono, S.H. Kepala UPTD Puskeswan Kec. Palas
89 Supangat, S.Pt. Kepala UPTD Puskeswan Kec. Candipuro
90 Sri Puji Wahyuni, S.Kom. Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Puskeswan Kec. Candipuro
91 Alamsyah, S.Pt Kepala UPTD Puskeswan Kec. Tanjungsari
92 Endang Sri Mulyono, S.T. Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Puskeswan Kec. Tanjungsari
93 Juwardi Yasa, S.H. Kepala UPTD Pelayanan Pasar Kec. Jati Agung
94 Hendra Pratama, S.STP Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Pelayanan Pasar Kec. Katibung
95 Fikri Pratama Bara Sakti, S.E. Kepala Sub Bidang Penyusunan APBD Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
96 Kalvari Daniel Uli Panggabean, S.Tr. Tra Kepala Subbid PBB P2 Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
97 Edward Nobel Sinuhaji, S.H., M.H Kepala Subbid Keberatan dan Banding Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
98 Avivah Nur Rohmah, S.STP., M.Si Kepala Subbid Pembukuan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
99 Muhamad Alkadrie, S.H., M.H. Kepala UPTD Pelayanan Pajak Kec. Tanjung Bintang
100 Dian Mulyasari, S.Psi., M.M. Kepala UPTD Pelayanan Pajak Kec. Jati Agung
101 Danny Setiawan, S.STP., MM Kepala UPTD Pelayanan Pajak Kec. Natar

📋 DAFTAR 4 PELAKSANA TUGAS (Plt.) — 2 SEPTEMBER 2026:

1 Andi Sopiyan, S.H., M.H. Camat Kecamatan Katibung
2 I Wayan Sudiarta, S.T., M.T. Kepala Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
3 Muhrizal, S.E. Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 Dinas Lingkungan Hidup
4 Arif Kurniawan, S.T. Kepala Seksi Angkutan Laut, Udara dan Kepelabuhan Dinas Perhubungan . (Is)

Read More