Portal Berita Online

Geliat Ekonomi IDS Sumatra 2026: Ikhsanudin Kaget, Baru Datang Jualan Dagangannya Langsung Ludes, “Biasanya Sampai Sore”


Kalianda - Di tengah deru mesin dan semarak Indonesia Drift Series (IDS) Sumatra 2026 di Way Handak Expo, Lampung Selatan, Sabtu (23/5/2026), terselip satu kisah sederhana yang justru paling membekas.

Adalah Ikhsanudin (68), pedagang asongan asal Kecamatan Candipuro, yang pagi itu datang sendiri dengan sepeda motornya. Seperti hari-hari biasa, ia membawa dagangan sederhana untuk dijajakan kepada pengunjung. Namun kali ini, hari itu terasa berbeda.

Belum lama tiba di lokasi, dagangannya justru langsung ludes diserbu pembeli. Bagi sebagian orang, mungkin itu sekadar transaksi biasa. Namun bagi Ikhsanudin, itu adalah berkah yang tak disangka.

Dengan wajah haru yang sulit disembunyikan, pria lanjut usia itu mengaku sangat terbantu oleh hadirnya event nasional yang digelar di Kabupaten Lampung Selatan tersebut.

“Alhamdulillah, terima kasih Pak Bupati. Dengan adanya acara ini saya sangat merasa terbantu sekali. Biasanya saya jualan sampai sore baru habis, tapi hari ini baru datang sudah langsung ludes dagangan saya,” ujar Ikhsanudin dengan suara bergetar menahan syukur.

Kalimat sederhana itu menjadi potret paling nyata bahwa sebuah event besar tidak hanya soal hiburan atau prestise daerah, tetapi juga tentang dampak langsung yang dirasakan masyarakat kecil.

Bagi Ikhsanudin, IDS Sumatra 2026 bukan sekadar ajang balap drifting nasional. Event itu telah menghadirkan ruang harapan, bahwa rezeki bisa datang lebih cepat, lebih baik, bahkan dari tempat yang sebelumnya tak pernah ia bayangkan.

Ia pun berharap kegiatan serupa dapat terus hadir di Lampung Selatan.

“Sering-sering ya Pak Bupati ngadain acara kayak gini. Ini pasti sangat membantu sekali, apalagi orang seperti saya,” tambahnya.

Kisah Ikhsanudin hanyalah satu dari banyak cerita yang lahir dari gelaran Indonesia Drift Series Sumatra 2026.

Di balik lintasan yang dipenuhi mobil drift dan atraksi para drifter nasional, ada denyut ekonomi yang ikut bergerak.

Puluhan pelaku UMKM lokal diberi ruang untuk berjualan di area kegiatan. Pedagang kecil, tukang parkir, hingga pelaku usaha di sekitar Kalianda ikut merasakan dampaknya.

Ribuan pengunjung yang datang dari berbagai daerah membawa efek berantai bagi ekonomi lokal.

Warung-warung ramai, lapak-lapak kecil hidup, dan warga merasakan langsung bahwa event nasional seperti ini bukan hanya milik penyelenggara atau peserta, tetapi juga milik masyarakat.

Momentum ini sekaligus menegaskan arah pembangunan Kabupaten Lampung Selatan yang tidak hanya fokus pada pembangunan fisik, tetapi juga bagaimana menghadirkan kegiatan yang mampu menggerakkan ekonomi rakyat dari bawah.

Dan di antara riuh ban berdecit di lintasan drift itu, senyum Ikhsanudin menjadi simbol paling jujur, bahwa keberhasilan sebuah event sesungguhnya diukur dari seberapa besar manfaatnya sampai ke tangan masyarakat kecil.

Hari itu, Ikhsanudin pulang lebih cepat. Bukan karena lelah. Melainkan karena dagangannya telah habis terjual. Dan itu, baginya, adalah kebahagiaan yang sederhana, namun sangat berarti. (Kmf)

Share:

Putri Kalianda Tantang Drifter Nasional di IDS 2026, Widyya Turro Buktikan Lampung Selatan Punya Talenta Balap Nasional


Kalianda - Sorak penonton memenuhi arena Way Handak Expo, Kalianda, Sabtu (23/5/2026). Di antara deru mesin dan kepulan asap ban yang membakar aspal, ada satu nama yang menyita perhatian publik Lampung Selatan: Widyya Turro.

Bukan karena ia datang sebagai unggulan nasional. Justru sebaliknya, Widyya hadir sebagai wajah baru, talenta muda lokal yang untuk pertama kalinya dipercaya tampil di Indonesian Drift Series (IDS) 2026, kompetisi drift bergengsi tingkat nasional.

Bagi perempuan muda asal Kalianda itu, ini bukan sekadar lomba. Ini adalah panggung pembuktian.

Untuk pertama kalinya, seorang putri daerah Lampung Selatan mendapat dukungan sponsor untuk turun langsung di lintasan resmi, beradu kemampuan dengan para drifter nasional yang selama ini hanya ia lihat dari kejauhan.

“Ini pertama kali saya ikut lomba drift. Rasanya sangat menegangkan, tapi sekaligus bangga karena bisa mewakili Lampung Selatan di event nasional,” ujar Widyya.

Sebelum tampil di IDS, Widyya menjalani latihan intensif selama dua bulan. Setiap sesi latihan ia jalani dengan satu tekad, membuktikan bahwa pembalap lokal juga layak berdiri sejajar dengan nama-nama besar di dunia drifting nasional.

Tantangan itu tidak ringan. Drift bukan sekadar memacu kendaraan cepat, tetapi soal keberanian, presisi, dan kendali penuh di tengah tekanan.

Namun justru di sanalah Widyya menemukan gairahnya.

Menariknya, dunia drift bukanlah arena pertama yang ia kenal.

Widyya sebelumnya lebih akrab dengan balap drag, lintasan lurus yang menuntut kecepatan murni. Namun sebuah ajakan untuk mencoba drifting justru mengubah arah perjalanannya.

“Aku awalnya memang suka drag race. Tapi waktu ditawari latihan drift, ternyata rasanya berbeda. Lebih menantang, lebih seru,” katanya.

Meski baru setahun terjun di dunia balap dan baru sekali mengikuti kompetisi drag race, Widyya mengaku langsung jatuh cinta pada atmosfer motorsport.

“Memang seseru itu dunia balap mobil,” ucapnya sambil tersenyum.

Keikutsertaan Widyya di IDS 2026 membawa pesan yang jauh lebih besar daripada sekadar hasil di lintasan.

Ia menjadi simbol bahwa Kabupaten Lampung Selatan tidak kekurangan talenta muda, termasuk di cabang olahraga otomotif yang selama ini kerap didominasi nama-nama besar dari kota besar.

Di tengah geliat sport tourism yang sedang dibangun melalui ajang IDS di Way Handak Expo, kehadiran Widyya memberi dimensi baru, bahwa event nasional ini bukan hanya menghadirkan tontonan, tetapi juga membuka ruang lahirnya atlet lokal.

Dan bagi banyak anak muda di Kabupaten Lampung Selatan, kisah Widyya adalah pesan sederhana namun kuat, mimpi besar bisa dimulai dari daerah sendiri.

Di lintasan Way Handak, Widyya mungkin sedang belajar menghadapi lawan-lawan besar. Namun bagi masyarakat Kabupaten Lampung Selatan, ia sudah memenangkan sesuatu yang jauh lebih penting: kebanggaan.

Seorang dara muda dari Kalianda kini berdiri di lintasan nasional, membuktikan bahwa putri daerah pun mampu melaju kencang, berani, dan percaya diri di panggung Indonesia. (Kmf)

Share:

RSUD Bob Bazar Bentuk Paguyuban Pedagang


KALIANDA - Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr Bob Bazar Kalianda menggelar Rapat Koordinasi bersama para pedagang di rest area Rumah Sakit Bob Bazar Kalianda sekaligus membentuk paguyuban para pedagang.

Tujuannya untuk memudahkan komunikasi antara pihak manajemen Rumah sakit Bob Bazar Kalianda dan pedagang sekaligus menertibkan dan menata ulangnya dalam menggunakan aset pemerintah dalam hal ini Rumah sakit, di Aula Rumah Sakit Bob Bazar, Jumat, 22/05/2026.

Hadir diacara ini, Direktur RSUD Bob Bazar dr Johardi, Kabag Tata, Usaha Ibu Kristi, Pol PP Ediansyah, Bhabinkabtibmas Polsek Kalianda Hendra, Kades Kedaton Junaidi , Pol PP Ediyansah serta 27 pedagang dan para undangan.

Dalam sambutan Direktur RSUD Bob Bazar Dr Johardi didampingi Kabag TU Kristy mengatakan, pembentukan paguyuban ini adalah salah satu agar kita mempermudah kerja sama dalam menata rumah sakit terutama para pedagang yang sehari harinya berdagang di rumah sakit, "karna bapak dan ibu pedagang menggunakan aset pemerintah tentunya akan kita atur dalam penggunaan aset milik pemerintah tersebut melalui manajemen rumah sakit” tegasnya.

Kemudian para pedagang juga ada hal perlu kita sepakati terkait perjanjian kerja sama ( Mou) dalam penggunaan aset Milik pemerintah ini salah satu point penting dalam naskah perjanjian yang Bapak /ibu pedagang sudah sepakati.

Dukungan terhadap penertiban juga datang dari salah satu pelaku usaha sekaligus perintis awal pedagang di lingkungan rumah sakit, Karya Nelson yang juga Ketua Ormas CORAKINDO Lampung Selatan, mengatakan perlu di bentuk pengurus Paguyuban untuk pedagang yang ada di areal Rumah sakit guna memudahkan kita kordinasi antara pedagang dan pihak manajemen rumah sakit”, tegas bang Karya Nelson.

Selanjutnya pembetukan paguyuban pedagang makanan dan minuman di Areal RSUD Bob Bazar Kalianda yang baru dari 27 peserta pedagang memilih calon pengurus dengan terpilihnya Ketua lrlidiana, Sekertaris Zubaidah dan Bendahara Musifah, semoga kedepan paguyuban kita akan tertib dan nyaman untuk para pedagang.

Dengan terbentuknya paguyuban ini Direktur Rumah Sakit Bob Bazar berharap kepada pengurus dapat menjalin kerjasama yang baik serta menjaga kondusifitas sesama para pedagang, " Tukasnya.

Share:

0 Rupiah APBD! Aksi Nyata Bupati Cerdas Radityo Egi Boyong Event Nasional, Rakyat Lampung Selatan Nikmati “Event Sultan” Gratis


Kalianda - Deru mesin mobil-mobil bertenaga tinggi memecah keheningan akhir pekan di Way Handak Expo, Lampung Selatan. 

Asap mengepul dari gesekan ban di atas aspal, diiringi tepuk tangan riuh ribuan pasang mata yang memadati arena.

Akhir pekan ini, Sabtu dan Minggu (23-24 Mei 2026), sejarah baru dicetak: Indonesian Drift Series (IDS) Sumatra 2026, ajang balap drifting bergengsi nasional, resmi mengaspal untuk pertama kalinya di Pulau Sumatra.

Namun, di balik megahnya panggung otomotif dan decak kagum penonton, ada satu fakta menarik yang menjadi perbincangan hangat di kalangan warga.

Sinergi besar yang mendatangkan ribuan pengunjung ini terwujud dengan angka yang mengejutkan bagi anggaran daerah, 0 Rupiah APBD.

Bupati Lampung Selatan, Radityo Egi Pratama, berhasil membuktikan bahwa keterbatasan anggaran daerah bukanlah alasan untuk berhenti berinovasi.

Melalui strategi kolaborasi taktis lintas sektor, Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan menggandeng pihak swasta, komunitas, dan berbagai stakeholder untuk mendanai penuh seluruh rangkaian acara. Dampaknya instan, namun manfaatnya 100 persen langsung dirasakan oleh masyarakat kebanyakan.

"Untuk event ini tidak menggunakan APBD sama sekali, 0 Rupiah APBD. Dan khusus untuk masyarakat Lampung Selatan, kita gratiskan," ujar Radityo Egi di tengah keriuhan sirkuit Way Handak Expo, di Kalianda, Sabtu (23/5/2026).

Langkah Egi mencerminkan potret pemimpin masa kini yang tidak hanya mengandalkan kantong negara, melainkan bertindak sebagai fasilitator yang cerdas. Menghadirkan kompetisi sekelas IDS tentu membutuhkan biaya yang tidak sedikit.

Namun, dengan meyakinkan pihak swasta bahwa Lampung Selatan adalah pasar yang seksi dan siap berkembang, beban finansial itu bergeser dari APBD menjadi investasi kolaboratif.

Keputusan menggratiskan tiket masuk bagi warga lokal terbukti menjadi magnet yang kuat. Sektor ekonomi mikro yang biasanya bergerak lambat, mendadak melesat dalam waktu dua hari.

Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setdakab Lampung Selatan, Tri Umaryani, mengungkapkan bahwa dampak dari event ini langsung menyentuh urat nadi perekonomian daerah. Pariwisata bergeliat, dan sektor akomodasi mendapat berkah instan.

“Ini bukan sekadar meningkatkan daya tarik wisata. Kemarin kita juga sudah berdiskusi dengan beberapa tamu yang datang, dan ternyata tingkat hunian hotel kita sudah full booked. Ini menjadi salah satu peluang besar yang berhasil kita tangkap,” ungkap Tri.

Tri menambahkan, keberhasilan IDS ini merupakan manifestasi nyata dari konsep kerja sama pentahelix. Di mana pemerintah, akademisi, pelaku usaha, komunitas, dan media bergerak bersama dalam satu irama.

"Terima kasih untuk IDS dan pihak swasta. Ini benar-benar contoh konkret bagaimana kita bisa menghadirkan acara besar lewat kolaborasi erat," lanjutnya.

Di sudut tribun penonton, senyum semringah tak dapat disembunyikan dari wajah Riki (30). Warga Kecamatan Katibung ini sengaja datang sejak pagi demi menyaksikan pembalap idolanya beraksi. Baginya, kenyataan bahwa acara ini gratis adalah berkah tersendiri di tengah situasi ekonomi yang menantang.

“Ini keren banget, asli! Apalagi gratis untuk masyarakat. Dari sini kita bisa lihat kalau pemerintah daerah itu cerdas, bisa merangkul swasta dan komunitas buat bikin acara berkelas nasional tanpa harus buang-buang uang rakyat,” kata Riki bangga.

Dampak ekonomi yang masif juga dirasakan langsung oleh para pelaku UMKM lokal di sekitar lokasi acara. Siska (24), salah seorang warga Kalianda, menyebutkan bahwa perputaran uang di sekitar Way Handak Expo meningkat tajam.

“Hotel-hotel ramai, lapak UMKM juga penuh pembeli. Sebagai warga, saya berharap kegiatan kreatif seperti ini sering-sering diadakan lagi di Kabupaten Lampung Selatan. Terbukti menghibur dan membantu ekonomi kecil,” tutur Siska.

Melalui raungan mesin drifting di Way Handak Expo, Radityo Egi Pratama tidak hanya memberikan hiburan berkelas dunia bagi warganya secara Cuma-cuma. Lebih dari itu, ia telah mengirimkan pesan kuat ke seluruh penjuru daerah: dengan kreativitas dan sinergi yang tepat, membangun daerah tidak selalu harus menguras dompet negara. (Kmf)

Share:

Satgas MBG Lampung Selatan Perkuat Pengawasan Pengelolaan Limbah di Setiap SPPG


LAMSEL, Kalianda - Satuan Tugas (Satgas) Makan Bergizi Gratis (MBG) Kabupaten Lampung Selatan kembali memperkuat pengawasan pelaksanaan program nasional Makan Bergizi Gratis dengan menitikberatkan perhatian pada pengelolaan limbah di setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Langkah ini dilakukan untuk memastikan program strategis nasional tersebut berjalan optimal tanpa memunculkan persoalan baru di tengah masyarakat, khususnya terkait dampak lingkungan.

Penguatan pengawasan itu menjadi salah satu poin utama dalam Rapat Koordinasi Satgas MBG Kabupaten Lampung Selatan yang digelar di Aula Rajabasa, Kantor Bupati Lampung Selatan, Rabu (20/5/2026).

Dalam rapat tersebut, Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan, Supriyanto, menegaskan bahwa Program MBG tidak hanya dirancang untuk memenuhi kebutuhan gizi anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita, tetapi juga diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat desa.

“Program MBG tidak semata-mata memenuhi kebutuhan gizi masyarakat, tetapi juga mampu meningkatkan ekonomi masyarakat desa karena seluruh kebutuhan dan sumber daya manusianya melibatkan masyarakat setempat,” ujar Supriyanto.

Saat ini, sebanyak 141 SPPG telah beroperasi di berbagai wilayah di Kabupaten Lampung Selatan, sementara sejumlah lainnya masih dalam tahap persiapan.

Pemerintah juga menyiapkan empat SPPG tambahan di wilayah 3T, yakni Pulau Sebuku, Pulau Sebesi, Pulau Harimau, serta wilayah Kecamatan Sragi.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 72 unit SPPG telah selesai dibangun, sementara 74 lainnya telah mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), sebagai bentuk pemenuhan standar operasional layanan gizi.

Namun, seiring bertambahnya jumlah unit yang beroperasi, pemerintah daerah menilai perlu adanya pengawasan lebih ketat, terutama dalam pengelolaan limbah operasional.

“Persoalan terbaru yang menjadi perhatian adalah pengelolaan limbah. Oleh karena itu, kita harus memastikan seluruh SPPG di Lampung Selatan memiliki sistem pengelolaan sampah yang baik,” kata Supriyanto.

Ia menambahkan, meskipun Program MBG merupakan kewenangan Badan Gizi Nasional, pemerintah daerah tetap memiliki tanggung jawab untuk memastikan pelaksanaannya berjalan sesuai ketentuan di lapangan.

Sebagai bentuk komitmen, Pemkab Lampung Selatan telah membentuk Satgas MBG yang melibatkan unsur Forkopimda, perangkat daerah terkait, hingga jajaran kecamatan.

Tim tersebut akan turun langsung ke seluruh wilayah operasional SPPG untuk melakukan evaluasi, pembenahan, sekaligus memastikan pelayanan berjalan sesuai standar, mulai dari higiene sanitasi, kualitas menu makanan, hingga pengelolaan limbah.

“Tidak ada program yang bisa berjalan sendiri. Dibutuhkan kolaborasi dan sinergi semua pihak agar pelaksanaan Program MBG dapat berjalan baik dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” tegas Supriyanto.

Sementara itu, Kepala Bagian Perencanaan Polres Lampung Selatan, AKP Abqoriah, menjelaskan bahwa pengawasan lapangan akan dibagi ke dalam empat rayon untuk memudahkan koordinasi dan efektivitas monitoring.

Rayon 1 meliputi Kecamatan Bakauheni, Ketapang, Sragi, Palas, dan Penengahan.

Rayon 2 mencakup Rajabasa, Kalianda, Way Panji, dan Sidomulyo.

Rayon 3 meliputi Katibung, Way Sulan, Merbau Mataram, dan Candipuro.

Sedangkan Rayon 4 mencakup Natar, Jati Agung, Tanjung Sari, dan Tanjung Bintang.

Menurut AKP Abqoriah, tim pengawasan terdiri dari unsur kesehatan, lingkungan hidup, serta instansi teknis lainnya yang bekerja sesuai tugas dan fungsi masing-masing.

“Tim Satgas akan memastikan standar kesehatan, kebersihan, dan operasional SPPG berjalan sesuai ketentuan sehingga tidak menimbulkan persoalan di masyarakat,” kata AKP Abqoriah. (Kmf)

Share:

Soal Dapur MBG Kedaton 1, Ini Kata DPMPTSP Lampung Selatan


LAMPUNG SELATAN - Operasional dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Kedaton 1 yang dikelola Yayasan Aksi Rumah Inspirasi (YARI) menjadi sorotan karena berjalan tanpa Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF).

Kondisi ini memunculkan kritik atas lemahnya koordinasi antara Badan Gizi Nasional (BGN) dengan pemerintah daerah Lampung Selatan.

Kepala Bidang Perizinan dan Non Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Lampung Selatan, Asnawi, mengungkapkan SPPG Kedaton 1 sudah beroperasi meski belum mengantongi PBG dan SLF.

“Nomor Induk Berusaha sudah ada, tetapi izin bangunan dan SLF belum. Pengajuan perizinan baru dilakukan setelah tim Satgas BGN turun ke lokasi,” kata Asnawi.

Ia menambahkan, sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021, pemerintah memberikan kemudahan proses perizinan baik untuk bangunan yang sudah berdiri maupun yang masih dalam tahap perencanaan. Namun kemudahan itu tetap mewajibkan pemenuhan standar teknis dan administrasi.

Satgas Lamsel: Koordinasi Teknis BGN Minim

Satuan Tugas (Satgas) SPPG Kabupaten Lampung Selatan menyebut koordinasi teknis dari BGN masih minim, terutama dalam penyampaian informasi, pendampingan awal, serta pengawasan rutin terhadap dapur MBG yang telah beroperasi.

Satgas menegaskan perannya hanya sebatas pembinaan dan pengawasan. Kewenangan teknis sepenuhnya berada di BGN. Lemahnya komunikasi dan koordinasi disebut menyebabkan pengawasan di lapangan tidak optimal.

“Banyak laporan masyarakat yang masuk terkait operasional SPPG, termasuk persoalan bau limbah yang menyengat. Ini menunjukkan bahwa sistem pengawasan dari hulu ke hilir belum berjalan maksimal,” ujar Satgas.

DLH: Pengelola Belum Koordinasi soal Limbah dan IPAL

Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Bina Lingkungan (PPBL) DLH Lampung Selatan, Erdanda, mengungkapkan sejumlah SPPG belum melakukan koordinasi dengan DLH, padahal pengelolaan limbah dan IPAL merupakan kewajiban dasar sebelum dapur beroperasi.

Khusus SPPG Kedaton 1, Erdanda menyebut hingga saat ini belum ada koordinasi sama sekali dari pengelola, baik terkait laporan pengelolaan limbah, dugaan pencemaran lingkungan, maupun pengelolaan sampah.

“Sampai sekarang belum ada koordinasi dan komunikasi dengan kami. Baik terkait laporan limbah, dugaan pencemaran, maupun persoalan sampah. Sesuai yang disampaikan oleh Kepala Dinas, memang belum ada laporan atau koordinasi dari pihak pengelola,” tegas Erdanda.

Ia menekankan pengujian limbah tidak bisa dilakukan setahun sekali. Idealnya dilakukan minimal dua kali dalam satu atau dua bulan karena kualitas limbah bisa berubah setiap proses produksi. Seluruh SPPG seharusnya diperlakukan sebagai badan usaha yang wajib melaporkan pengelolaan limbah secara berkala tanpa menunggu keluhan masyarakat.

Dinkes Temukan Catatan Sanitasi

Dinas Kesehatan Lampung Selatan memastikan air konsumsi dapur MBG SPPG Kedaton 1 layak. Namun, Dinkes menemukan catatan penting terkait pemisahan toilet hingga penataan bahan pangan yang belum sesuai standar sanitasi.

“Temuan ini semakin menegaskan bahwa pengawasan lintas sektor belum dilakukan secara menyeluruh sejak awal operasional dapur,” jelas Kabid Binkesmas Didik Setiawan.

BGN Akui Evaluasi, Publik Tuntut Sistem Pengawasan

Koordinator Wilayah BGN Lampung Selatan, Alfarizi, menyampaikan pihaknya telah melakukan pengecekan bersama Satgas MBG dan mendorong pengelola dapur untuk memperbaiki IPAL serta melengkapi perizinan.

Namun pernyataan tersebut dinilai belum menjawab substansi persoalan lemahnya sistem pengawasan dan minimnya koordinasi sejak awal pendirian dapur MBG.

Sebagai program strategis nasional di bawah pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto, Program Makan Bergizi Gratis dituntut tidak hanya berjalan cepat, tetapi juga tertib administrasi, patuh lingkungan, dan aman bagi kesehatan masyarakat.

Publik berharap BGN membangun sistem pengawasan yang kuat, transparan, dan terkoordinasi dengan pemerintah daerah agar program MBG berorientasi pada pemenuhan gizi dan perlindungan anak, bukan sekadar target serapan anggaran.(TIM)

Share:

Kepala Satgas MBG Lampung Selatan Sebut IPAL Dapur MBG YARI Kedaton 1 Belum Standar



LAMPUNG SELATAN - Polemik operasional dapur Satuan Pelayanan dan Pemenuhan Gizi (SPPG) Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dikelola Yayasan Aksi Rumah Inspirasi (YARI) di Desa Kedaton 1, Kalianda, Lampung Selatan, terus bergulir.

Kepala Satgas MBG Lampung Selatan, Eka menyatakan bahwa IPAL di dapur MBG belum memenuhi standar.

“Yang pasti IPAL-nya belum memenuhi standar. Kalau tim satgas sifatnya fungsi koordinasi, yang punya kewenangan penuh adalah BGN untuk pembangunan dapur,” ujar dia kemarin.

Saat ditanya apakah tim satgas turun ke lokasi sebelum pembangunan dimulai dan berapa dapur di Lamsel yang sudah memenuhi juknis, ia tidak merinci lebih lanjut.

Dinas Perizinan: Dapur YARI Belum Kantongi PBG

Ade dari Dinas Perizinan Lamsel yang mewakili Kepala Dinas sebagai pengawas lapangan membenarkan bahwa dapur SPPG Kedaton 1 belum memiliki Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

“Dapur tersebut belum memiliki izin Persetujuan Bangunan Gedung, itu bang,” ucap Ade singkat.

Meski belum berizin, dapur tersebut tetap beroperasi dan telah melayani pengiriman MBG selama sembilan bulan.

Kabid Persampahan DLH Lamsel juga menyampaikan bahwa tidak ada koordinasi lanjutan terkait pengelolaan sampah dari pihak dapur YARI.

“Awalnya sampah sempat kita kelola, namun setelah dua bulan beroperasi pemilik dapur menghentikan pengangkutannya. Jadi selama 9 bulan dapur beroperasi, cuma dua bulan awal saja yang kita angkut sampahnya karena mereka tidak mau lagi,” ujarnya.

Warga dan sejumlah pihak mendesak dapur SPPG Kedaton 1 Yayasan Aksi Rumah Inspirasi segera menghentikan operasional dan mengurus izin yang diperlukan untuk menghindari sanksi serta mencegah potensi pencemaran lingkungan dan gangguan kesehatan masyarakat.

Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Bina Lingkungan (PPBL) Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Lamsel, Erdandan, tidak merespons konfirmasi media terkait standar IPAL dan perizinan dapur tersebut, meski nomor Whatsapp miliknya aktif.(red)

Share:

Popular

NASIONAL$type=complex$count=4

Arsip Blog

Recent Posts