Dinas TPHBUN Lampung Selatan Disoal

LAMPUNG SELATAN — Dinas TPHBUN Lampung Selatan, dalam Data Sistem Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) tahun anggaran 2025 menampilkan sebanyak 33 paket pengadaan dengan metode e‑purchasing bersumber dari APBD seluruhnya direncanakan pada Januari 2025. Akumulasi dari nilai seluruh paket mencapai sekitar Rp 642 juta.

Temuan ini tidak hanya memunculkan pertanyaan terhadap paket‑paket tersebut saja, namun juga membuka sorotan terhadap pola pengelolaan anggaran APBD Kabupaten Lampung Selatan tahun 2025 secara keseluruhan.

Berikut rincian 33 paket pengadaan yang tercatat:

1. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor‑Bahan Komputer  Rp 2.596.000

2. Belanja Bahan‑Bahan/Bibit Tanaman  Rp 2.550.000Cari Peta Wilayah

3. Belanja Bahan‑Bahan Kimia  Rp 1.870.000

4. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor‑Alat Tulis Kantor  Rp 27.827.200

5. Belanja Bahan‑Bahan Lainnya  Rp 9.078.000

6. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor‑Kertas dan Cover  Rp 3.587.500

7. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor‑Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya  Rp 6.922.400

8. Belanja Makanan dan Minuman Rapat  Rp 29.700.000

9. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor‑Alat Tulis Kantor  Rp 5.916.000

10. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor‑Bahan Komputer  Rp 2.324.000

11. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor‑Kertas dan Cover  Rp 680.000

12. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor‑Benda Pos  Rp 1.100.000

13. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor‑Kertas dan Cover  Rp 2.470.000

14. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor‑Bahan Komputer  Rp 1.605.000

15. Belanja Natura dan Pakan‑Pakan  Rp 2.125.000

16. Belanja Bahan‑Bahan Kimia  Rp 34.680.000

17. Belanja Alat‑Alat Bahan Baku  Rp 11.687.100

18. Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat  Rp 58.619.000

19. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor‑Alat Tulis Kantor  Rp 18.148.950

20. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor‑Perlengkapan Dinas  Rp 51.840.000

21. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor‑Perabot Kantor  Rp 23.942.800

22. Belanja Makanan dan Minuman Rapat  Rp 63.945.000

23. Belanja Natura dan Pakan‑Natura  Rp 23.074.100

24. Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan  Rp 38.250.000

25. Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan  Rp 54.000.000

26. Belanja Pakaian Olahraga  Rp 27.405.000

27. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor‑Bahan Komputer  Rp 520.000

28. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor‑Kertas dan Cover  Rp 612.000

29. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor‑Alat Tulis Kantor  Rp 2.748.000

30. Belanja Modal Alat Laboratorium  Pertanian  Rp 75.000.000Alat Pertanian

31. Belanja Modal Alat Studio Lainnya  Rp 16.200.000

32. Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah  Rp 18.000.000

33. Belanja Makanan dan Minuman Rapat  Rp 48.375.000

Di antara daftar itu, paket bernilai terbesar adalah Belanja Modal Alat Laboratorium Pertanian senilai Rp 75 juta. Selanjutnya belanja konsumsi rapat Rp 63,9 juta, barang untuk diserahkan kepada masyarakat Rp 58,6 juta, langganan komunikasi Rp 54 juta, serta perlengkapan dinas Rp 51,8 juta. Sebagian besar paket lain adalah keperluan operasional kantor bernilai beragam.

Pengamatan terhadap 33 paket ini juga memunculkan pertanyaan apakah pola belanja serupa juga terjadi di dinas‑dinas lain di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan sepanjang tahun anggaran 2025.Cari Peta Wilayah

Hingga berita ini diterbitkan, pihak dinas belum memberikan penjelasan rinci terkait seluruh paket tersebut. Media mengajukan sejumlah pertanyaan tegas yang harus dijawab pimpinan dinas, termasuk konteks global pengelolaan APBD 2025. (Is)

Read More

Belajar Lebih Dekat, Mengenal Lapas Lebih Luas

KALIANDA – Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Kalianda menerima kunjungan edukasi siswa SD Negeri 1 Sukaratu, Kabupaten Lampung Selatan, pada Jumat (16/10). Kegiatan ini menjadi sarana pembelajaran langsung bagi para siswa untuk mengenal ketahanan pangan, produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), serta kegiatan pembinaan kemandirian warga binaan.

Kegiatan diawali dengan penjemputan para siswa di SD Negeri 1 Sukaratu. Setibanya di Lapas Kalianda, para siswa diajak mengenal berbagai produk UMKM yang dihasilkan melalui kegiatan pembinaan kemandirian warga binaan. Pengenalan ini memberikan gambaran mengenai proses menghasilkan produk yang memiliki nilai guna dan nilai ekonomi, sekaligus menumbuhkan wawasan kewirausahaan sejak dini.

Para siswa juga diperkenalkan dengan kegiatan ketahanan pangan yang dikembangkan di lingkungan Lapas Kalianda. Melalui pengamatan secara langsung, mereka mendapatkan pemahaman mengenai pentingnya pemanfaatan sumber daya dan pengelolaan kegiatan produktif dalam mendukung ketahanan pangan.

Kepala Lapas Kelas IIA Kalianda, Badarudin, menyampaikan bahwa kegiatan edukasi ini merupakan salah satu upaya untuk memperkenalkan lingkungan pemasyarakatan kepada masyarakat melalui pendekatan pembelajaran yang positif.

“Kami berharap kunjungan edukasi ini dapat memberikan pengalaman dan pengetahuan baru bagi para siswa, khususnya mengenai kewirausahaan, ketahanan pangan, serta kegiatan pembinaan kemandirian warga binaan. Melalui pengalaman belajar secara langsung, kami ingin menunjukkan bahwa lapas juga menjadi tempat berlangsungnya berbagai kegiatan pembinaan yang produktif dan bermanfaat,” ujar Badarudin.

Selain memperoleh wawasan mengenai UMKM dan ketahanan pangan, para siswa turut menyaksikan penampilan band warga binaan Lapas Kalianda. Penampilan tersebut menjadi kesempatan untuk mengenal sisi kreativitas dan potensi warga binaan yang dikembangkan melalui kegiatan pembinaan.

Melalui kegiatan ini, Lapas Kalianda berupaya menghadirkan pengalaman edukatif yang memperluas wawasan generasi muda sekaligus mengenalkan peran pemasyarakatan dalam membina warga binaan agar terus mengembangkan keterampilan dan potensi diri.

Belajar lebih dekat, membuka wawasan lebih luas. Dari pengalaman sederhana, tumbuh pemahaman baru tentang pembinaan dan kesempatan untuk menjadi lebih baik.

(HumasPaskal)

Read More

Kegiatan Pengadaan Rp343 Juta Dinas Peternakan‑Keswan Lampung Selatan Disoal

LAMPUNG SELATAN —Kegiatan pengadaan di Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lampung Selatan tahun anggaran 2026 senilai total sekitar Rp 343 juta disoal.

Kepala Dinas Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lampung Selatan, Dwy Jatmiko hanya memberikan jawaban sepintas dan diduga menghindari penjelasan‑penjelasan penting yang ditanyakan media, bahkan tidak hadir di kantor saat media hendak melakukan konfirmasi langsung.

“Mobil Kabid 4 unit. Mobil eselon II sesuai dengan standar. Mesin pencacah 3 unit,"
kata Dwy Jatmiko belum lama ini.

 “Mobil operasional Kabid, Kelompok tani tiga lokasi, biaya perawatan sama, obat untuk 17 kecamatan,”.

Padahal publik menunggu informasi oaket‑paket bernilai besar di antaranya pemeliharaan kendaraan operasional senilai Rp 134,68 juta, belanja obat‑obatan hewan Rp 82,828 juta, hibah tiga unit mesin pencacah rumput Rp 58 juta, pemeliharaan kendaraan eselon II Rp 38,67 juta, serta sejumlah paket bibit, pakan dan perlengkapan lain.

Pernyataan sepintas itu sama sekali tidak menjawab pertanyaan inti masyarakat: rincian biaya perawatan, perbandingan biaya tahun sebelumnya, daftar penerima obat‑obatan dan mesin pencacah, bukti penyaluran, kajian kebutuhan peternak, serta mekanisme pengawasan seluruh paket pengadaan. Upaya konfirmasi langsung di kantor dinas pada Jumat (16/10/2026) pukul 13.00 WIB pun gagal, karena Dwy Jatmiko berada di tempat.(is)

Read More

Layanan Lumpur Tinja Terjadwal Lampung Selatan Disiapkan Meluncur November 2026, BPBPK Kawal Keberlanjutan Program

LAMSEL, Bandar Lampung - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan menyiapkan peluncuran awal (soft launching) Layanan Lumpur Tinja Terjadwal (LLTT) pada pekan pertama November 2026.

Persiapan ini menjadi langkah lanjutan untuk memastikan program pengelolaan lumpur tinja berjalan berkelanjutan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Kesiapan tersebut dibahas dalam Workshop Daerah Kegiatan Pendampingan Penyiapan Penerapan Implementasi Penerapan LLTT Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2026, di Aula Siger, Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) Lampung, Kamis (15/10/2026).

Dalam kegiatan itu, Balai Penataan Bangunan, Prasarana dan Kawasan (BPBPK) Lampung menekankan pentingnya menjaga kesinambungan program melalui komitmen pemerintah daerah, koordinasi lintas perangkat daerah, serta perencanaan yang terarah.

PPK Perencanaan BPBPK Lampung, Verdina Bella Haqi, yang mewakili Kepala BPBPK Lampung Achmad Irwan Kusuma, mengapresiasi kolaborasi Pemkab Lampung Selatan dan seluruh pemangku kepentingan selama proses pendampingan LLTT.

Menurutnya, keberhasilan penerapan LLTT tidak cukup diukur dari tersusunnya dokumen perencanaan. Program tersebut perlu ditindaklanjuti melalui pelaksanaan yang konsisten agar masyarakat memperoleh manfaat dari pengelolaan air limbah domestik yang aman.

Karena itu, ia menekankan perlunya koordinasi lintas perangkat daerah, pembagian tugas yang jelas, dukungan regulasi, kesiapan kelembagaan, serta pembiayaan yang berkelanjutan. Edukasi kepada masyarakat juga menjadi bagian penting agar layanan dapat diterapkan dan dimanfaatkan secara optimal.

“Keberhasilan penerapan LLTT membutuhkan koordinasi lintas perangkat daerah, pembagian tugas yang jelas, dukungan regulasi, kesiapan kelembagaan, serta pembiayaan yang berkelanjutan. Selain itu, edukasi kepada masyarakat juga penting untuk meningkatkan pemahaman tentang pengelolaan air limbah domestik yang aman,” ujarnya.

Perkembangan penerapan LLTT di Lampung Selatan turut terlihat dari hasil penilaian yang dipaparkan Tenaga Pendamping LLTT BPBPK Lampung, Yudie Ardiansyah. Nilai penilaian akhir meningkat menjadi 88 poin, dari sebelumnya 49 poin pada penilaian awal.

Peningkatan tersebut didukung sejumlah langkah pemerintah daerah, di antaranya komitmen bupati, penerbitan Surat Edaran tentang Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD), serta surat Sekretaris Daerah terkait sosialisasi dan edukasi sanitasi aman.

Upaya komunikasi publik juga dilakukan melalui video imbauan Bupati, video edukasi LLTT berbasis kecerdasan buatan (AI), dan dokumentasi pelaksanaan uji coba layanan.
Sebagai tindak lanjut pendampingan, peserta workshop menyepakati agar seluruh dinas dan instansi yang tergabung dalam Tim Koordinasi Penyiapan Penerapan LLTT menelaah draf rencana kerja periode 2027-2028.

Hasil pemeriksaan tersebut harus disampaikan kembali kepada BPBPK Lampung melalui Tim Pendamping LLTT Lampung paling lambat 30 Oktober 2026.
Pada saat yang sama, tim koordinasi melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Lampung Selatan akan mempersiapkan peluncuran awal LLTT yang direncanakan berlangsung pada pekan pertama November 2026.

Kesepakatan ini menjadi pijakan untuk meneruskan hasil pendampingan ke tahap pelaksanaan. Dengan perencanaan yang berkesinambungan, koordinasi yang kuat, dan edukasi masyarakat, penerapan LLTT di Lampung Selatan diharapkan dapat berkembang menjadi layanan sanitasi yang lebih terarah dan berkelanjutan. (Kmf)

Read More

ASDP Bakauheni Mengajar Sasar 700 Siswa, Dorong Pengembangan Potensi Generasi Muda

BAKAUHENI, 15 Oktober 2026 – Pendidikan berkualitas tumbuh dari kesempatan belajar yang membuka wawasan, mengembangkan potensi, dan mendorong generasi muda untuk berani meraih cita-cita. Melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) yaitu ASDP Bakauheni Mengajar, PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) menargetkan perluasan akses pembelajaran bagi lebih dari 700 siswa di enam sekolah, mulai dari jenjang SD, SMP, hingga SMA. Program ini resmi dimulai pada Rabu (14/10) di Bakauheni dengan pelaksanaan perdana yang diikuti 288 siswa sekolah dasar.

Direktur Utama ASDP, Heru Widodo menyampaikan bahwa pendidikan merupakan investasi penting dalam mempersiapkan generasi muda menghadapi masa depan. Menurutnya, kontribusi perusahaan tidak hanya diwujudkan melalui penyediaan layanan penyeberangan yang menghubungkan masyarakat antardaerah, tetapi juga melalui upaya membuka akses terhadap pengetahuan dan kesempatan untuk berkembang.

“Bagi ASDP, membangun konektivitas juga berarti turut membuka jalan bagi generasi muda untuk meraih masa depan yang lebih baik. Melalui ASDP Bakauheni Mengajar, kami ingin berbagi pengetahuan, menumbuhkan semangat belajar, serta mendorong anak-anak untuk berani bermimpi dan mengembangkan potensinya. Kami percaya, kolaborasi yang konsisten antara dunia usaha, sekolah, dan masyarakat dapat memberikan manfaat nyata bagi pendidikan,” ujar Heru.

Dalam pelaksanaannya, program ini melibatkan karyawan sebagai relawan atau Kawan Jangkar yang berbagi pengalaman dan pengetahuan secara langsung dengan siswa. Materi pembelajaran disampaikan melalui pendekatan learning by doing dan fun learning, dengan memadukan praktik, permainan edukatif, diskusi, serta interaksi yang disesuaikan dengan jenjang pendidikan peserta.

General Manager ASDP Cabang Bakauheni, Partogi Tamba menjelaskan bahwa materi yang diberikan mencakup penguatan karakter, pengenalan dunia kerja, keselamatan, kreativitas, dan motivasi. Melalui pendekatan tersebut, siswa didorong untuk aktif bertanya, berani menyampaikan pendapat, bekerja sama, serta membangun kepercayaan diri dalam proses belajar.

“Antusiasme siswa pada pelaksanaan perdana menjadi dorongan bagi kami untuk mengembangkan program ini secara berkelanjutan. Kami ingin kegiatan mengajar tidak hanya memberikan pengetahuan baru, tetapi juga menghadirkan pengalaman positif yang dapat memotivasi siswa untuk terus belajar dan mengenali potensi dirinya,” jelas Partogi.

Pelaksanaan perdana kegiatan ini juga turut didukung lima kolaborator dari unsur Purna Relawan Bakti BUMN dari ASDP dan Volunteer TJSL Kantor Pusat, bersama karyawan ASDP Cabang Utama Bakauheni. Kolaborasi lintas unsur ini memperkaya proses pembelajaran sekaligus mendorong tumbuhnya budaya kepedulian dan kerelawanan di lingkungan perusahaan.

Selain berbagi pengetahuan, ASDP juga menyalurkan bantuan TJSL kepada SD Bhakti Ibu untuk mendukung pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan. Bantuan tersebut diharapkan dapat menunjang kegiatan belajar mengajar sesuai kebutuhan sekolah, sehingga siswa memperoleh lingkungan belajar yang lebih mendukung.

Program ASDP Bakauheni Mengajar juga sejalan dengan komitmen perusahaan dalam mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs), khususnya SDG 4 tentang Pendidikan Berkualitas. Melalui kegiatan berbagi pengetahuan, pengembangan potensi siswa, serta dukungan terhadap sarana dan prasarana pendidikan, program ini diharapkan dapat memperluas kesempatan belajar yang inklusif dan merata sekaligus berkontribusi dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia sejak dini.

“Melalui program ini, kami ingin memastikan bahwa kehadiran ASDP memberikan nilai tambah bagi masyarakat di sekitar wilayah operasional. Bantuan fasilitas pendidikan menjadi salah satu bentuk dukungan, sementara keterlibatan karyawan dalam kegiatan mengajar menghadirkan ruang berbagi ilmu dan pengalaman. Kami berharap keduanya dapat saling melengkapi dalam menciptakan lingkungan belajar yang lebih baik bagi generasi muda,” tambah Partogi.

Ke depan, ASDP Bakauheni Mengajar akan dilaksanakan secara bertahap di sekolah-sekolah sasaran dengan evaluasi berkala untuk memastikan kesinambungan kegiatan, kesesuaian materi, dan pencapaian target penerima manfaat. Pelaksanaan program juga diharapkan memperkuat kolaborasi antara perusahaan, tenaga pendidik, relawan, dan masyarakat dalam mendukung kemajuan pendidikan.

Melalui semangat “Belajar Membawa Ilmu, Menghubungkan Masa Depan”, ASDP terus mendorong pelaksanaan program TJSL yang memberikan manfaat nyata dan berkelanjutan. Komitmen ini sejalan dengan peran perusahaan untuk tidak hanya memperkuat konektivitas nasional melalui layanan penyeberangan, tetapi juga berkontribusi dalam membangun kualitas sumber daya manusia dan menumbuhkan peluang bagi generasi penerus bangsa.

*CORPORATE SECRETARY PT ASDP INDONESIA FERRY (PERSERO)*

Read More

Anak-anak Sragi Sambut Gembira MBG, SPPG 3T Bandar Agung Buka Peluang Ekonomi Warga

Sragi - Senyum dan antusiasme anak-anak mewarnai kehadiran Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) 3T Bandar Agung di Desa Bandar Agung, Kecamatan Sragi, Kabupaten Lampung Selatan.

Bagi mereka, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bukan sekadar menyediakan makanan, tetapi juga membantu memenuhi kebutuhan gizi sekaligus menghemat uang jajan.

Respons positif tersebut terlihat saat Bupati Lampung Selatan, Radityo Egi Pratama, berinteraksi langsung dengan para siswa dalam peresmian SPPG 3T Bandar Agung, Rabu (14/10/2026). Kehadiran fasilitas ini menjadi bagian dari upaya memperluas jangkauan pelayanan gizi, terutama bagi anak-anak di wilayah yang membutuhkan perhatian lebih.

Peresmian di Kabupaten Lampung Selatan ditandai dengan pemotongan pita oleh Bupati Egi bersama Deputi Bidang Penyediaan dan Penyaluran Badan Gizi Nasional (BGN), Zainuri.

Kegiatan tersebut merupakan bagian dari Peresmian Serentak SPPG Tahap II di Wilayah Indonesia Tengah dan Barat, khususnya daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) serta wilayah dengan prevalensi stunting tinggi.

Peresmian yang dipusatkan di Provinsi Aceh itu diikuti 16 provinsi, dengan total 980 SPPG di wilayah 3T Indonesia bagian tengah. Langkah ini menjadi bagian dari perluasan jangkauan Program MBG agar manfaat pemenuhan gizi dapat dirasakan lebih banyak masyarakat.

Saat berdialog dengan para siswa, Egi menanyakan tanggapan mereka terhadap makanan yang disediakan melalui program tersebut.

Anak-anak menyampaikan bahwa mereka senang dengan menu MBG. Selain memperoleh makanan, mereka juga merasakan manfaat karena dapat menghemat uang jajan.

Mendengar jawaban itu, Egi mengajak para siswa menyampaikan rasa terima kasih atas hadirnya program tersebut.

“Kalau senang, kita harus bilang terima kasih kepada Bapak Presiden,” tuturnya.

Bagi Egi, antusiasme anak-anak menjadi gambaran penting tentang bagaimana program pemenuhan gizi diterima oleh penerima manfaat. Namun, ia menegaskan bahwa keberhasilan program tidak cukup diukur dari pelaksanaannya, melainkan juga dari kualitas pelayanan dan manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat.

Karena itu, ia mengapresiasi Badan Gizi Nasional dan seluruh pihak yang telah bersinergi dalam menghadirkan SPPG di Kecamatan Sragi. Menurutnya, koordinasi dan pengawasan perlu terus diperkuat agar pelayanan berjalan optimal dan sesuai dengan tujuan program.

Egi juga mengingatkan pentingnya menjaga kebersihan dan kerapian lingkungan SPPG. Ia mengaitkan hal tersebut dengan program HELAU yang dikembangkan Pemkab Lampung Selatan untuk mewujudkan lingkungan yang hijau, elok, lestari, aman, dan unggul.

“Kita punya program Desa HELAU. Semoga SPPG-nya juga bisa menjadi SPPG HELAU, biar cantik SPPG-nya,” ujar Egi.

Selain mendukung pemenuhan gizi anak, keberadaan SPPG di wilayah Sragi diharapkan membuka peluang kerja sama dengan pelaku usaha setempat. Petani, peternak, dan pemasok bahan pangan lokal berpotensi terlibat dalam rantai pasok kebutuhan SPPG, sehingga manfaat program dapat menjangkau sektor ekonomi masyarakat.

Keterlibatan pelaku usaha lokal tersebut perlu dibangun melalui kemitraan yang saling menguntungkan, dengan tetap memperhatikan kualitas, keamanan, dan ketersediaan bahan pangan. Dengan demikian, perluasan layanan gizi juga berpeluang menciptakan aktivitas ekonomi yang lebih luas di sekitar wilayah pelayanan.

Melalui kehadiran SPPG 3T Bandar Agung, Pemkab Lampung Selatan berharap akses pelayanan pemenuhan gizi semakin luas, khususnya bagi anak-anak di wilayah pelosok.

Di saat yang sama, kolaborasi antara pemerintah, pengelola SPPG, dan pelaku usaha lokal diharapkan dapat memperkuat keberlanjutan program serta menghadirkan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat. (Kmf)

Read More

Hari Bakti ke-81, Dinas PUPR Lampung Selatan Sertifikasi Tukang

LAMPUNG SELATAN – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Lampung Selatan menggelar kegiatan Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Terampil (Tukang) dalam rangka memperingati Hari Bakti ke-81, Kamis (15/10/2026).

Kegiatan yang diikuti peserta dari 17 kecamatan se-Kabupaten Lampung Selatan tersebut bertujuan meningkatkan kompetensi, keterampilan, dan profesionalisme tenaga kerja konstruksi agar mampu mendukung pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan sesuai standar.

Kepala Dinas PUPR Kabupaten Lampung Selatan, Ir. Agnatius Syahrizal, S.T., M.T., IPP, menekankan pentingnya peningkatan kompetensi tenaga kerja konstruksi, termasuk kepemilikan sertifikat kompetensi sebagai bukti pengakuan atas keahlian pekerja.

“Dalam pekerjaan pembangunan, tenaga kerja konstruksi harus memiliki kompetensi yang sesuai dengan bidang pekerjaannya. Sertifikasi menjadi salah satu instrumen penting untuk memastikan bahwa tenaga kerja memiliki keterampilan yang terukur dan memahami standar teknis serta keselamatan kerja.”

Keberadaan tenaga kerja yang kompeten dan tersertifikasi diharapkan dapat mendukung pelaksanaan pembangunan infrastruktur yang lebih baik, mulai dari kualitas hasil pekerjaan hingga penerapan standar keselamatan di lapangan.

“Harapan kami, melalui kegiatan ini semakin banyak tenaga kerja konstruksi di Lampung Selatan yang memiliki sertifikat kompetensi. Dengan begitu, mereka dapat meningkatkan profesionalisme dan berkontribusi dalam menghasilkan pembangunan yang berkualitas, aman, serta memberikan manfaat bagi masyarakat.

Sertifikasi tenaga kerja konstruksi merupakan bagian dari upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia di sektor pembangunan. Pekerja yang memiliki kompetensi sesuai standar diharapkan mampu melaksanakan pekerjaan secara lebih terukur, memahami metode kerja yang benar, serta mengurangi risiko kesalahan teknis dan kecelakaan kerja.

Keterlibatan peserta dari 17 kecamatan juga diharapkan memperluas kesempatan bagi tenaga kerja lokal untuk meningkatkan keterampilan dan memperoleh pengakuan kompetensi. Dengan demikian, peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang konstruksi dapat menjangkau berbagai wilayah di Kabupaten Lampung Selatan.

Momentum peringatan Hari Bakti ke-81 Dinas PUPR ini diharapkan tidak se menjadi kegiatan seremonial, tetapi juga mendorong peningkatan kualitas tenaga kerja yang menjadi bagian penting dalam mendukung pembangunan daerah.

Melalui sertifikasi tersebut, diharapkan tenaga kerja konstruksi semakin profesional dan mampu mendukung terwujudnya infrastruktur yang berkualitas, aman, serta berkelanjutan di Kabupaten Lampung Selatan. (Red)

Read More