Hilal Tak Terlihat di POB Bukit Gelumpai, Pemerintah Tetapkan 1 Ramadan 19 Februari 2026

LAMSEL, Rajabasa - Langit senja di Pantai Canti, Kecamatan Rajabasa, Selasa (17/2/2026), menjadi saksi ikhtiar penentuan awal Ramadan 1447 Hijriah di Kabupaten Lampung Selatan.

Dari Pusat Observasi Bulan (POB) Bukit Gelumpai, para ahli falak memantau hilal, namun hasilnya belum memenuhi kriteria visibilitas yang ditetapkan pemerintah.

Pemantauan yang digelar Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan bersama Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung itu menyatakan hilal tidak terlihat. Dengan demikian, keputusan resmi awal Ramadan menunggu sidang isbat pemerintah pusat.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung, Zulkarnaen, menjelaskan bahwa secara astronomis posisi hilal berada di bawah ufuk. Berdasarkan hasil hisab di titik POB Bukit Gelumpai, tinggi hilal tercatat minus 1 derajat 03 menit 0,021 detik dengan elongasi matahari-bulan 1 derajat 01 menit 0,008 detik.

“Merujuk kriteria Kementerian Agama dengan tinggi hilal minimal 3 derajat dan sudut elongasi 6,4 derajat, maka ketinggian hilal tersebut masih belum memenuhi syarat untuk teramati,” ujar Zulkarnaen.

Ia menambahkan, dalam pandangan empat mazhab fikih, awal Ramadan ditetapkan melalui rukyatul hilal atau observasi langsung. Apabila hilal tidak terlihat, maka bulan Syakban disempurnakan menjadi 30 hari.

Sementara itu, Asisten Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan, Anton Carmana, menyampaikan bahwa Bukit Gelumpai merupakan lokasi strategis untuk pemantauan hilal karena secara geografis menghadap laut lepas tanpa penghalang visual.

“Bukit Gelumpai adalah posisi pantau terbaik di Lampung Selatan. Secara geografis menghadap laut lepas, sehingga memberikan pandangan optimal bagi para ahli untuk melihat hilal,” ujarnya.

Anton menegaskan, Rukyatul Hilal bukan sekadar agenda seremonial, melainkan bentuk ikhtiar yang memadukan pendekatan sains dan syariat. 

Pengamatan dilakukan menggunakan teleskop modern dan perangkat astronomi presisi, namun tetap berlandaskan dalil agama.

“Kita menggunakan teknologi teleskop yang mutakhir, tetapi tetap bersandar pada dalil agama. Harapannya, masyarakat bisa menyambut Ramadan dengan penuh keyakinan dan kedamaian,” tambahnya.

Secara nasional, pemerintah melalui Kementerian Agama Republik Indonesia menetapkan 1 Ramadan 1447 Hijriah jatuh pada Kamis, 19 Februari 2026. Keputusan tersebut disampaikan Menteri Agama Nasaruddin Umar usai sidang isbat di Jakarta.

“Berdasarkan hasil hisab dan tidak ada laporan hilal terlihat, maka disepakati 1 Ramadan 1447 Hijriah jatuh pada hari Kamis, 19 Februari 2026,” kata Nasaruddin.

Dengan penetapan tersebut, umat Islam di Lampung Selatan dan seluruh Indonesia bersiap menyambut bulan suci Ramadan dengan kepastian jadwal ibadah yang telah ditetapkan pemerintah. (Is-Kmf)

Read More

Jafarudin Resmi Pimpin SMSI DIY Masa Bakti 2026–2030: Buku Ambang Sandyakala Jurnalisme Dibedah

YOGYAKARTA - Serikat Media Siber Indonesia Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (SMSI DIY) resmi memiliki ketua umum baru.

Pendiri sekaligus Pemimpin Redaksi (Pemred) beritajogja.com, Jafarudin terpilih secara aklamasi sebagai Ketua SMSI DIY masa bakti 2026–2030 dalam Musyawarah Provinsi (Musprov) SMSI DIY yang berlangsung pada 17 Februari, di Warung Inyong, Sleman.

Jafarudin menggantikan Ketua SMSI DIY periode 2022–2026, Sihono HT yang dalam susunan pengurus baru ini, menjabat Ketua Dewan Pembina SMSI DIY.

Secara simbolik, Sihono menyerahkan Pataka SMSI DIY kepada Jafarudin sebagai tanda serah terima jabatan.

Dalam sambutannya, Jafarudin menyatakan siap mengemban tugas yang diamanahkan.

“Program prioritas saya adalah bagaimana menguatkan peran organisasi dan ekosistem media siber sebagaimana tujuan SMSI, yaitu mewujudkan ekosistem industri media siber yang sehat, mandiri, dan bermartabat serta mewujudkan masyarakat Indonesia yang demokratis, cerdas, tertib, adil, makmur, dan sejahtera,” kata wartawan yang akrab disapa Fafa ini.

Acara penutupan Musprov SMSI DIY dirangkai dengan bedah buku karya Fafa, yang berjudul Ambang Sandyakala Jurnalisme, Salam Sayang untuk Dewan Pers. Bertindak sebagai pembedah buku dua wartawan senior, yakni Sihono HT dan Hudono yang juga Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) DIY.

Fafa menjelaskan buku yang telah dilaunching pada momentum Hari Pers Nasional, 9 Februari  2026 ini membahas problematika pers digital sekaligus tawaran solusi. Menurutnya, di era digital ini tantangan pers semakin kompleks. Algoritma platform global, dominasi influencer dan buzzer politik, disinformasi berbasis kecerdasan buatan (AI), ketergantungan anggaran pemerintah, hingga kebijakan Dewan Pers dinilainya turut berkontribusi menyempitkan ruang gerak pers profesional.

Ia menyoroti kebijakan verifikasi oleh Dewan Pers yang dinilai memberatkan media-media startup atau UMKM. Padahal media startup banyak didirikan oleh wartawan profesional, di antaranya korban PHK perusahaan pers besar.

Media mereka juga banyak yang telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam UU Pers, yakni berbadan hukum pers.

“Konsepnya profit sharing atau equity sharing, bukan gaji. Ini adalah model bisnis modern yang sudah bertumbuh sejak ledakan industri teknologi digital. Anggota SMSI DIY rata-rata adalah media startup, namun tetap setia dengan jurnalisme berkualitas, professional dan menjaga etika,” ungkapnya.

Fafa meyakini pers profesional, termasuk yang dilaksanakan media-media lokal, tetap menjadi satu-satunya institusi sosial yang memiliki mekanisme verifikasi, koreksi, dan akuntabilitas di tengah gempuran disrupsi informasi.

“Jika negara abai akan hal ini, maka sesungguhnya yang dipertaruhkan bukan masa depan Pers, melainkan demokrasi itu sendiri. Tidak selalu regulator, dalam hal ini Dewan Pers, merupakan pemegang kebenaran absolut. Jika kita selalu taat kepada pemegang otoritas tanpa mengkritisi, maka tidak ada kontrol publik. Maka rusaklah demokrasi,” ucapnya.

Fafa menegaskan ia tidak bermaksud melawan Dewan Pers, justru ingin mengembalikan marwah Dewan Pers kepada mandatnya sesuai dengan UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, di mana tugasnya hanya mendata, bukan memverifikasi. Perlindungan pers bersifat konstitusional, bukan administratif.

“Solusi yang saya tawarkan dalam buku saya di antaranya adalah agar Dewan Pers justru memberikan mandat kepada organisasi perusahaan pers yang menjadi konstituennya, seperti SMSI, untuk memverifikasi perusahaan pers, lalu Dewan Pers mendata, bukan sebaliknya. Tentu verifikasi mengacu pada ketentuan UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers,” tegasnya.

Fafa menegaskan, meski diberi judul Ambang Sandyakala Jurnalisme, bukunya tidak dimaksudkan untuk menebar pesimisme terhadap masa depan pers Indonesia. Sandyakala dimaknai sebagai transisi menuju fajar yang lebih cerah. Ia meyakini melalui integritas, inovasi, dan keberpihakan pada kepentingan publik, pers akan tetap hidup.

Sementara itu, selaku pembedah buku, Sihono menilai buku ini lahir dari kegelisahan seorang praktisi media yang merasakan bagaimana kebebasan pers yang diperjuangkan dengan pengorbanan besar pasca-Reformasi 1998 perlahan bergeser, bukan oleh larangan terang-terangan, melainkan oleh mekanisme administratif, tafsir regulatif yang melebar, serta kuasa ekonomi-politik yang kian halus namun efektif.

“Buku ini menegaskan verifikasi idealnya memperkuat ekosistem, bukan menyisihkan. Ketika syarat administratif dan finansial diseragamkan tanpa empati pada realitas media kecil dan daerah, yang tereduksi bukan hanya jumlah perusahaan pers, tetapi juga keberagaman suara publik. Jurnalisme tumbuh dari kedekatan dengan warga, dari kerja tekun di lapangan, bukan semata dari neraca keuangan yang tebal,” tandas Sihono.

Hal senada diungkapkan Hudono. Menurutnya, verifikasi yang terlalu menekankan struktur perusahaan pers dikhawatirkan justru mengabaikan inti jurnalisme, sementara fungsi yang diamanatkan dalam UU Pers hanyalah mendata perusahaan pers, bukan memverifikasi.

“Dalam konteks itulah saya mengapresiasi terbitnya buku Ambang Sandyakala Jurnalisme, Salam Sayang untuk Dewan Pers yang ditulis sahabat saya Mas Fafa. Dalam bukunya ini, beliau mencoba menyampaikan kegelisahannya ketika Dewan Pers berperan bak ‘wasit’ yang menentukan hidup matinya media. Kalau dulu, zaman Orde Baru, media bisa hidup berbekal Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP). Kini, setelah rezim perizinan terbit dihapus, giliran dicekam kekhawatiran keberlanjutan hidupnya terhenti, terutama media level UMKM, lantaran belum mengantongi label verifikasi Dewan Pers,” pungkasnya. (Lis)

Read More

Utusan Khusus Presiden Turun Langsung Bikin Gerabah di Lampung Selatan

Natar - Kunjungan kerja dilakukan Ketua TP PKK Kabupaten Lampung Selatan yang juga menjabat sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Pariwisata, Zita Anjani, ke sentra pembuatan gerabah “ERRI ART” di Desa Negara Ratu, Kecamatan Natar, Senin (16/2/2026). 

Kehadiran Zita menjadi bentuk perhatian terhadap pengembangan ekonomi kreatif berbasis kearifan lokal di Lampung Selatan.

Dalam kunjungan tersebut, Zita didampingi Wakil Ketua TP PKK Kabupaten Lampung Selatan Reni Apriyani, Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan Supriyanto bersama Ketua DWP Ratna Yanuana, sejumlah pejabat pemerintah kabupaten, serta Camat Natar.

Tak sekadar meninjau, Zita juga berdialog langsung dengan para pengrajin dan mempraktikkan pembuatan gerabah. Ia menilai kualitas kerajinan yang dihasilkan ERRI ART memiliki standar yang baik serta berpotensi dikembangkan sebagai destinasi unggulan berbasis kerajinan tradisional.

“Hasil gerabahnya bagus sekali. Ini membuktikan bahwa masyarakat Lampung Selatan sangat kreatif. Ke depan, kita akan upayakan agar tempat ini menjadi lokasi yang lebih layak dan representatif,” ujar Zita.

Sebagai bentuk dukungan nyata, Zita langsung memesan 50 guci dengan desain dan motif khas budaya Lampung Selatan. Langkah tersebut diharapkan menjadi stimulus bagi peningkatan produksi sekaligus promosi produk gerabah lokal ke pasar yang lebih luas.

Pemilik ERRI ART, Ujang, mengaku bangga atas kunjungan tersebut. Menurutnya, perhatian langsung dari Ketua TP PKK Lampung Selatan sekaligus Utusan Khusus Presiden menjadi motivasi besar bagi para pengrajin.

“Saya sangat bahagia Ibu Zita bersedia datang langsung ke lokasi. Harapan besar saya ingin menjadikan tempat ini sebagai pusat edukasi dan wisata gerabah di Natar, Lampung Selatan,” ungkap Ujang optimistis.

Kunjungan ini sekaligus menegaskan potensi Desa Negara Ratu sebagai salah satu sentra ekonomi kreatif di Kecamatan Natar yang dapat dikembangkan menjadi destinasi wisata edukatif berbasis kerajinan tradisional. (Is-Kmf)

Read More

Tanggul Way Pisang Lampung Selatan Belum Rampung Diperbaiki Alami Pengikisan

LAMSEL,(PALAS) - Tanggul Way Pisang yang belum rampung diperbaiki kembali mengalami pengikisan. Pantauan di lapangan menunjukkan bahwa tidak adanya penguatan bronjong menjadi penyebab utama masalah ini.

Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Mesuji Sekampung, Lampung telah melakukan pengecekan sehari sebelumnya. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran akan potensi dampak yang lebih besar jika tidak segera ditangani.

Informasi dari petani wilayah kecamatan palas di guyur hujan sejak sore hingga malam, Petani Was-Was, Tanggul Way Pisang yang Baru Dikerjakan Mulai Terkikis dan terancam jebol kembali karena kurangnya penguatan bronjong.

” Kalau pengerjaannya seperti ini, mau berapa kali di timbun akan jebol kembali, seharusnya ada penguatnya seperti bronjong ini sama sekali tidak ada, kami sudah tiga kali gagal tanam ini, kalau hanya seperti ini maka kami akan selalu was – was akan kembali jebol susulan,” ucap salah satu petani, Sabtu, (14/2/2026). 

Mereka berharap BBWS Mesuji Sekampung segera mengambil tindakan preventif agar tanggul kuat dan lahan pertanian mereka aman dari banjir. Dan segera mengambil tindakan untuk mencegah kerusakan lebih lanjut dan memastikan keamanan wilayah sekitar sungai.

Setelah melihat tanggul yang baru saja dikerjakan hasilnya tidak menuaskan menimbulkan ketidakpastian pihak BBWS Mesuji Sekampung tidak serius menagani perbaikan tanggul way pisang.

"kami ini berharap pihak BBWS segera mengambil tindakan preventif agar tanggul kuat dan lahan pertanian kami aman dari banjir, ini kondisi tanggul Way Pisang yang kembali terkikis membuat kami petani di sekitar sungai merasa was-was,” paparnya. 

Mereka khawatir erosi akan semakin parah dan menyebabkan banjir yang dapat merusak tanaman mereka. Ancaman gagal panen kini menghantui, dan mereka mendesak pemerintah untuk segera melakukan perbaikan permanen. (Red)

Read More

Dinas Sosial Lampung Selatan Salurkan Bantuan Pada Warga Korban Puting Beliung di Penengahan

LAMSEL,(PENENGAHAN) - Angin puting beliung disertai hujan deras menerjang rumah warga Dusun Sekurip, Desa Kuripan, Kecamatan Penengahan, Kabupaten Lampung Selatan, Jumat (13/2/2026) sekitar pukul 17.50 WIB. Peristiwa yang berlangsung kurang lebih lima menit itu menyebabkan enam rumah warga dan satu kandang ternak sapi rusak akibat tertimpa pohon besar.

Berdasarkan data sementara, tiga rumah mengalami kerusakan sedang dan tiga lainnya rusak ringan. Beruntung, tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut.

Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan melalui Dinas Sosial bergerak cepat menyalurkan bantuan logistik kepada warga terdampak. Kepala Bidang Penanganan Bencana Dinas Sosial Kabupaten Lampung Selatan, Siswanto, mengatakan pihaknya langsung merespons laporan dari pemerintah desa dan masyarakat setempat.

"Begitu menerima laporan, kami langsung menyiapkan bantuan logistik untuk penanganan awal. Data sementara yang kami terima kemarin ada lima kepala keluarga, karena kondisi hujan deras sehingga pendataan belum maksimal,” ujarnya saat meninjau lokasi pada Sabtu (14/2/2026).

Dinas Sosial telah mendistribusikan paket sembako bagi warga terdampak dan siap melakukan verifikasi lanjutan apabila terdapat tambahan laporan kerusakan.

Selain itu, tim Dinas Sosial bersama Pemerintah Kecamatan Penengahan, Pemerintah Desa Kuripan, serta BPBD Kabupaten Lampung Selatan turut bergotong royong membersihkan puing-puing dan reruntuhan.

Penanganan darurat logistik menjadi fokus utama Dinas Sosial, sementara perbaikan rumah dan infrastruktur akan ditindaklanjuti oleh dinas teknis terkait dan BPBD sesuai kewenangan masing-masing. Dukungan juga datang dari Taruna Siaga Bencana (Tagana) sekitar 50 personel serta Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) yang membantu proses koordinasi dan pendataan.

Kepala Desa Kuripan, Suhatsyah, mengapresiasi respons cepat pemerintah daerah. Menurutnya, kehadiran pemerintah di tengah musibah menjadi penguat moral bagi warga yang terdampak.

“Kehadiran pemerintah di lokasi bencana ini sangat berarti bagi warga. Walaupun kita memiliki keterbatasan, kekompakan antara pemerintah kabupaten, kecamatan, dan desa menjadi bukti bahwa masyarakat tidak sendiri menghadapi musibah,” ungkapnya.

Salah satu warga terdampak, Jafar Sariya, juga menyampaikan rasa syukur atas bantuan yang diberikan. Sementara itu, Kepala Dusun Sekurip, Bahtiar, menjelaskan bahwa angin puting beliung datang dari arah utara ke selatan dan berputar selama sekitar lima menit sebelum akhirnya mereda.

Di tempat terpisah, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Lampung Selatan, Puji Sukanto, mengimbau masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi angin kencang, terutama saat cuaca ekstrem.

Ia menyarankan warga memperkuat struktur bangunan, memangkas pohon rapuh di sekitar rumah, mengamankan barang-barang di luar ruangan, serta menutup rapat celah pintu dan jendela. Saat angin kencang terjadi, masyarakat diminta segera berlindung di dalam bangunan kokoh, mematikan aliran listrik dan gas, serta menghindari berteduh di bawah pohon besar atau struktur tinggi. (*-Red)

Read More

Di Rakernas APUDSI, Bupati Egi Tegaskan Komitmen Lampung Selatan Dukung Koperasi Merah Putih sebagai Penggerak Ekonomi Desa

Jakarta - Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan menegaskan komitmennya mendukung kebijakan Presiden Republik Indonesia terkait pembentukan Koperasi Desa Merah Putih/Kelurahan sebagai instrumen strategis penggerak ekonomi desa.

Komitmen tersebut disampaikan langsung Bupati Lampung Selatan, Radityo Egi Pratama, saat menjadi narasumber dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi Pelaku Usaha Desa Seluruh Indonesia (APUDSI), di Hotel Borobudur Jakarta, 14 Februari 2026.

Dalam forum nasional bertema “Resilient Village: Ketahanan Dimulai dari Desa” yang dihadiri pelaku usaha desa dari berbagai wilayah Indonesia itu, Bupati Egi memaparkan langkah konkret yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan dalam mengakselerasi pembentukan koperasi desa.

Ia mengungkapkan, dari total 256 desa dan 4 kelurahan di Kabupaten Lampung Selatan, sebanyak 148 unit koperasi saat ini dalam proses pembangunan. Sekitar 100 unit di antaranya telah mencapai progres 75 persen, sementara sisanya hampir rampung 100 persen. Adapun desa lainnya masih dalam tahap pemenuhan persyaratan lahan.

“Saya sangat mendukung kebijakan Presiden. Dengan koperasi ini, penggunaan dana desa menjadi lebih terarah, termonitor, dan terukur. Ini menyelaraskan visi pemerintah pusat dengan pemerintah daerah hingga tingkat desa,” ujar Bupati Egi.

Menurutnya, pembentukan koperasi desa merupakan langkah strategis untuk memastikan pengelolaan dana desa lebih tepat sasaran serta mampu menjadi penggerak ekonomi lokal yang terstruktur dan berkelanjutan.

Selain menyoroti penguatan koperasi desa, Bupati Egi juga memaparkan potensi Kabupaten Lampung Selatan yang dinilai memiliki posisi strategis dalam pengembangan ekonomi berbasis desa. Dengan luas wilayah sekitar 2.200 kilometer persegi yang terdiri dari 17 kecamatan, 256 desa, dan 4 kelurahan, Kabupaten Lampung Selatan didukung akses transportasi penting seperti Pelabuhan Bakauheni dan Bandara Radin Inten II. 

Ia menegaskan, kemudahan investasi menjadi salah satu fokus pemerintah daerah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi desa.

Berbekal pengalaman di dunia usaha, pihaknya berupaya menciptakan iklim investasi yang kondusif melalui penyederhanaan perizinan dan kepastian data.

“Saya berasal dari dunia usaha. Investor butuh kemudahan izin, kepastian data, dan iklim investasi yang kondusif. Itu yang kami dorong di Lampung Selatan,” tegasnya.

Rakernas APUDSI sendiri digelar sebagai wadah kolaborasi nasional bagi pelaku usaha desa untuk memperkuat ketahanan ekonomi berbasis desa sekaligus merayakan Hari Ulang Tahun ke-1 organisasi tersebut. (Is-Kmf)

Read More

Tampil di Forum Bergengsi APUDSI, Bupati Egi Paparkan Strategi Desa Wisata Berkelanjutan Lampung Selatan

 Jakarta - Bupati Lampung Selatan, Radityo Egi Pratama, tampil sebagai narasumber dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi Pelaku Usaha Desa Seluruh Indonesia (APUDSI) yang digelar di Hotel Borobudur Jakarta, Sabtu (14/2/2026).

Forum nasional bergengsi yang dihadiri pelaku usaha desa dari seluruh Indonesia tersebut menjadi panggung strategis bagi Lampung Selatan untuk memperkenalkan konsep pembangunan desa berbasis pariwisata berkelanjutan sekaligus peluang investasi daerah.

Dalam paparannya, Bupati Egi mengangkat tema “Percepatan Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan Berbasis Potensi Desa untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat.” Ia menekankan bahwa setiap desa memiliki karakteristik unik sehingga kebijakan pembangunan harus disesuaikan dengan potensi lokal masing-masing.

“Semua desa di Indonesia punya keunggulan masing-masing. Tidak bisa kita pukul rata. Kita harus melihat potensi lokalnya, lalu kita dorong agar menjadi kekuatan ekonomi,” ujar Egi di hadapan peserta Rakernas.

Ia memaparkan, Kabupaten Lampung Selatan mencatat sekitar 1,6 juta kunjungan wisatawan sepanjang 2025. Namun, kontribusi sektor pariwisata terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) masih berada di angka sekitar 1,2 persen, karena rata-rata lama tinggal wisatawan hanya sekitar tiga jam.

Menurutnya, kondisi tersebut sekaligus menjadi peluang investasi yang besar, khususnya pada sektor hotel, restoran, kafe, serta homestay yang masih terbuka luas. Pemerintah daerah, lanjutnya, juga terus melakukan pembenahan aksesibilitas dan infrastruktur pendukung untuk meningkatkan konektivitas ekonomi desa.

“Tahun 2025 kami menyelesaikan pembangunan jalan hampir 270,9 kilometer guna memperkuat konektivitas kawasan ekonomi desa dan destinasi wisata,” jelasnya.

Selain itu, Bupati Egi turut memperkenalkan konsep agroeduwisata yang tengah dikembangkan di Desa Trimomukti, Kecamatan Candipuro. Konsep tersebut mengintegrasikan sektor pertanian dengan pariwisata sebagai upaya meningkatkan nilai tambah ekonomi sekaligus menjaga ketahanan pangan.

“Kita ingin produksi pertanian tetap berjalan, namun memiliki nilai tambah melalui sektor pariwisata. Model ini sedang kami dorong di beberapa desa,” tambahnya.

Rakernas APUDSI yang berlangsung selama dua hari, 13-14 Februari 2026, juga dirangkaikan dengan peringatan Hari Ulang Tahun ke-1 organisasi tersebut.

Mengusung tema “Resilient Village: Ketahanan Dimulai dari Desa,” kegiatan ini menjadi ruang kolaborasi antara pemerintah daerah dan pelaku usaha desa dalam memperkuat ekonomi berbasis potensi lokal.

Melalui forum nasional tersebut, Bupati Egi berharap sinergi antara pemerintah dan pelaku usaha desa semakin kuat sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif serta berkelanjutan di berbagai daerah, termasuk Lampung Selatan. (Is-Kmf)

Read More