Polres Lampung Selatan Bekuk Terduga Narkoba di Penengahan

LAMPUNG SELATAN - Satuan Reserse Narkoba Polres Lampung Selatan mengamankan seorang pria bernama SA (32) dalam pengungkapan dugaan penyalahgunaan narkotika di Kecamatan Penengahan, Lampung Selatan, Selasa (27/10/2026).

Dari hasil penggeledahan di rumah tersangka di Desa Kuripan, polisi menyita tiga paket plastik yang diduga berisi sabu, timbangan digital, serta sejumlah peralatan yang diduga berkaitan dengan penggunaan narkotika.

Kasat Narkoba Polres Lampung Selatan Iptu Rosali, mewakili Kapolres Lampung Selatan AKBP Deddy Kurniawan, mengatakan pengungkapan tersebut berawal dari penggerebekan yang dilakukan anggota Satresnarkoba di sebuah rumah di Desa Rawi, Kecamatan Penengahan. Petugas kemudian mengamankan SA (32)  dan melakukan penggeledahan di kediamannya di Desa Kuripan.

“Dari hasil penggeledahan di rumah tersangka, anggota menemukan satu paket klip ukuran sedang dan dua paket klip kecil yang diduga berisi sabu. Petugas juga mengamankan timbangan digital, plastik klip kosong, telepon genggam, alat isap sabu, dua kaca pirek, serta uang tunai Rp1 juta,” kata Rosali.

Pengamanan Satria dilakukan pada Selasa sekitar pukul 16.00 WIB. Setelah diamankan, polisi melakukan penggeledahan di rumahnya untuk mencari barang bukti yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana narkotika tersebut.

“Selain tiga paket yang diduga berisi sabu, barang bukti yang disita meliputi satu unit telepon genggam Android, satu timbangan digital, satu bendel plastik klip kosong, satu alat isap sabu atau bong, dan dua kaca pirek. Polisi turut menyita uang tunai sebesar Rp1 juta” lanjut Rosali.

Selanjutnya, tersangka beserta seluruh barang bukti dibawa ke kantor Satresnarkoba Polres Lampung Selatan untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Polisi masih perlu memastikan jenis dan berat narkotika melalui pemeriksaan barang bukti serta mendalami dugaan keterlibatan tersangka dalam perkara tersebut.

Atas dugaan tindak pidana itu, tersangka dipersangkakan melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Pasal 609 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, sebagaimana tercantum dalam laporan kepolisian. (*/Red)

Read More

Kantor Pertanahan Lampung Selatan Turut Tergugat Sengketa Lahan Natar

LAMPUNG SELATAN — Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan selaku Turut Tergugat dalam perkara sengketa tanah di Kecamatan Natar menyatakan menghormati proses hukum yang sedang berlangsung di pengadilan.

Pada hari Selasa tanggal, (27/10/2026) di ruangan kantor Kepala Seksi Penetapan Hak & Pendaftara, A. Negra Mardenitami, S.H., M.H., QRMO , dan Faiz Nadiyansyah P, SH MH (Koorsub Pendaftaran Hak), Adnan Husein , SH MH (Koorsub Penetapan Hak), Firmansyah SH MH (koorsub Sengketa Pertanahan).

Dalam hal itu, Pihak BPN juga menyatakan siap memberikan keterangan dan dokumen administrasi pertanahan yang relevan apabila diminta secara resmi oleh majelis hakim.

Pernyataan tersebut disampaikan Kepala Seksi Penetapan Hak & Pendaftara, A. Negra Mardenitami, S.H., M.H., QRMO , sebagai tanggapan atas pertanyaan dan permintaan klarifikasi terkait warkah penerbitan dua Sertifikat Hak Milik (SHM) yang menjadi bagian dari perkara sengketa tanah tersebut.

Dalam keterangannya, Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan menegaskan komitmennya untuk menjunjung tinggi asas kepastian hukum, objektivitas, serta tertib administrasi pertanahan.

“Pada prinsipnya Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan kooperatif dan siap memberikan keterangan, penjelasan, serta dokumen administrasi pertanahan yang relevan sesuai dengan tugas dan kewenangannya,” demikian pernyataan Kepala Seksi Penetapan Hak & Pendaftara.

Namun, pemberian keterangan maupun dokumen tersebut dilakukan sepanjang diminta atau diperintahkan secara resmi oleh majelis hakim atau pengadilan yang memeriksa dan mengadili perkara, dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sikap tersebut menjadi perhatian dalam proses persidangan sengketa tanah di Natar, terutama terkait permintaan kuasa hukum penggugat agar warkah penerbitan dua SHM dapat diperlihatkan dalam persidangan.

Warkah pertanahan merupakan kumpulan dokumen yang menjadi dasar dalam proses pendaftaran dan penerbitan hak atas tanah. Keberadaan serta pemeriksaan dokumen tersebut dapat menjadi bagian penting dalam menelusuri riwayat administrasi penerbitan sertifikat, sesuai dengan relevansi dan penilaian majelis hakim.

Meski demikian, pernyataan BPN tersebut belum dapat dimaknai sebagai kepastian bahwa seluruh warkah yang diminta akan langsung diperlihatkan atau diserahkan dalam persidangan. Hal itu bergantung pada permintaan atau perintah resmi pengadilan serta ketentuan hukum yang berlaku.

Dengan demikian, perhatian selanjutnya tertuju pada proses persidangan dan bagaimana majelis hakim menyikapi permintaan terkait dokumen warkah penerbitan kedua SHM tersebut.

Catatan: Hingga terdapat keterangan lebih lanjut, belum dapat disimpulkan bahwa warkah tersebut bermasalah ataupun bahwa penerbitan kedua sertifikat tidak sah. Pemeriksaan dokumen dan fakta persidangan tetap menjadi bagian dari proses pembuktian perkara.(is)

Read More

Target PTSL Turun, Berkurang Bidang Tanah

LAMPUNG SELATAN — Penurunan target Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) setiap tahun dinilai tidak serta-merta menunjukkan penurunan kinerja dalam pelaksanaan program sertifikasi tanah. Kondisi tersebut dapat berkaitan dengan semakin berkurangnya bidang tanah yang belum terdaftar seiring pelaksanaan program dari tahun ke tahun.

Pendekatan pola kerja mendekat, merapat, dan menyeluruh (3M) menjadi salah satu konsep dalam pelaksanaan pendaftaran tanah. Melalui pendekatan tersebut, pendataan dan pendaftaran bidang tanah diharapkan dapat menjangkau masyarakat secara lebih luas dan menyeluruh.

Seiring berjalannya program PTSL, sebagian bidang tanah yang sebelumnya belum terdaftar telah memperoleh sertipikat hak atas tanah. Kondisi ini menyebabkan jumlah bidang tanah yang berpotensi menjadi objek pendaftaran pada tahun-tahun berikutnya dapat semakin terbatas.

Dikatakan Kepala Seksi Penetapan Hak & Pendaftaran, A. Negra Mardenitami, S.H., M.H., QRMO, Oleh karena itu, penetapan target PTSL perlu mempertimbangkan ketersediaan bidang tanah yang belum bersertipikat, potensi objek di setiap wilayah kerja, serta hasil inventarisasi dan identifikasi langsung di lapangan.

Penentuan target yang sesuai dengan kondisi faktual diperlukan agar pelaksanaan program tetap terukur dan tepat sasaran. Dengan demikian, target tahunan tidak hanya didasarkan pada angka capaian sebelumnya, tetapi juga memperhatikan jumlah bidang tanah yang benar-benar masih membutuhkan layanan pendaftaran.

Data Valid Jadi Kunci Evaluasi

Meski penurunan target dapat mencerminkan semakin luasnya cakupan pendaftaran tanah, kondisi tersebut tetap perlu dibuktikan melalui data yang valid. Evaluasi perlu mencakup jumlah bidang tanah yang telah bersertipikat, bidang tanah yang belum terdaftar, target yang ditetapkan, serta realisasi penyelesaian setiap tahun.

Data tersebut penting untuk memastikan Apakah penurunan target memang disebabkan oleh berkurangnya objek tanah yang belum bersertifikat atau terdapat faktor lain yang turut mempengaruhi pelaksanaan program

Dengan evaluasi berbasis data, masyarakat dapat memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai perkembangan program PTSL, sekaligus mengetahui sejauh mana upaya pmemberikan dalam memberikan kepastian hukum atau kepemilikan tanah

Pada akhirnya, keberhasilan PTSL tidak semata-mata diukur dari besar atau kecilnya target tahunan, tetapi juga dari capaian nyata pendaftaran tanah, ketepatan sasaran, serta semakin luasnya akses masyarakat terhadap kepastian hukum hak atas tanah. (Red)

Read More

KMP Portlink III Mulai Beroperasi, ASDP Perkuat Konektivitas Jawa–Sumatera

MERAK, 27 Oktober 2026 – PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) terus memperkuat layanan penyeberangan pada lintasan Merak–Bakauheni melalui pengoperasian KMP Portlink III yang mulai melayani pengguna jasa pada Minggu (25/10) sekitar pukul 19.00 WIB. Kehadiran kapal ini menjadi bagian dari langkah perusahaan dalam memperkuat kesiapan armada pada salah satu jalur penyeberangan strategis nasional yang memiliki peran penting dalam menghubungkan konektivitas Jawa dan Sumatera.

Direktur Utama ASDP, Heru Widodo, menyampaikan bahwa pengoperasian KMP Portlink III merupakan bagian dari langkah perusahaan dalam memastikan kesiapan layanan penyeberangan, khususnya pada lintasan strategis yang menghubungkan Pulau Jawa dan Sumatera.

“Pengoperasian KMP Portlink III menjadi bagian dari upaya kami untuk memperkuat kesiapan armada dan menjaga kesinambungan layanan penyeberangan. Kami berharap kehadiran kapal ini dapat mendukung kelancaran perjalanan pengguna jasa sekaligus menunjang pergerakan logistik yang menjadi bagian penting dari aktivitas ekonomi masyarakat,” ujar Heru.

Selanjutnya, KMP Portlink III dijadwalkan melayani lintasan Merak–Bakauheni setiap hari. Sebelum mulai beroperasi, kapal tersebut bertolak dari Paciran pada Kamis (22/10) pukul 16.50 WIB sebagai bagian dari rangkaian persiapan pengoperasian.

ASDP memastikan pengoperasian kapal dilaksanakan dengan memperhatikan pemenuhan persyaratan keselamatan dan ketentuan operasional yang berlaku. Koordinasi dengan pemangku kepentingan terkait juga terus dilakukan untuk mendukung kesiapan layanan, sehingga operasional kapal dapat berlangsung sesuai ketentuan serta kebutuhan pelayanan di lapangan.

Heru menegaskan bahwa penguatan layanan penyeberangan tidak hanya berkaitan dengan kesiapan armada, tetapi juga konsistensi dalam menerapkan standar keselamatan dan pelayanan kepada pengguna jasa.

“Keselamatan tetap menjadi prioritas dalam setiap kegiatan operasional. Kami terus melakukan evaluasi dan koordinasi agar kesiapan armada berjalan seiring dengan kualitas pelayanan. Harapannya, layanan penyeberangan Merak–Bakauheni dapat terus mendukung kelancaran perjalanan masyarakat serta distribusi logistik yang menjadi penggerak aktivitas ekonomi,” tambah Heru.

Melalui pengoperasian KMP Portlink III, ASDP melanjutkan upaya memperkuat layanan penyeberangan yang andal dan berorientasi pada kebutuhan pengguna jasa. Perusahaan berkomitmen untuk terus meningkatkan kesiapan operasional serta menjaga kualitas layanan pada lintasan strategis yang menjadi penghubung utama Jawa dan Sumatera.

Read More

Proyek Rp2,4 M di Way Panji – Candipuro Milik CV Dwi Baskoro Disorot, Baru Dicor Sudah Patah

LAMPUNG SELATAN – Kualitas proyek jalan beton senilai Rp2.483.516.923 di Lampung Selatan dikeluhkan warga. Beton sudah patah, sompal, dan terbelah padahal belum masuk tahap Provisional Hand Over (PHO).

Proyek dengan penyedia jasa CV Dwi Baskoro ini menghubungkan Desa Way Gelam, Kecamatan Way Panji menuju Kecamatan Candipuro. Nomor kontrak: 54/KTR/KONS-BM/DPUPR-LS/APBD/2025. Mulai dikerjakan 30 Juli 2026 dan dijadwalkan selesai 27 Oktober 2026.

“Ini sepertinya tidak sesuai spesifikasi. Lantai kerjanya tidak maksimal, bahkan mungkin tidak pakai lantai kerja. Jalan sudah digunakan masyarakat, tapi betonnya patah bukan retak, ada yang sompal, padahal belum selesai PHO. Apalagi ke depan dilewati mobil muatan berat,” ujar Untung, warga Kecamatan Candipuro, Senin (26/10/2026).

Menurutnya, kerusakan tidak hanya di satu titik. Proyek serupa di Desa Cinta Mulya, Kecamatan Candipuro, mengalami kondisi yang sama.

“Lemahnya pengawasan dari Dinas PUPR Kabupaten Lampung Selatan diduga menjadi sebab utama gagalnya proyek ini,” jelas Untung.

Warga sepakat meminta Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan membongkar dan memperbaiki proyek yang bersumber dari APBD tersebut. Jalan yang menghubungkan Desa Way Gelam dan Balinuraga itu merupakan akses vital masyarakat.

“Jalan ini banyak digunakan warga untuk melintas. Warga tidak mau kualitasnya seperti ini. Sia-sia menghabiskan anggaran negara tapi hasilnya begini. Belum selesai masa proyek, jalannya sudah terbelah-belah,” ucapnya.

Melalui Untung, warga meminta Bupati Lampung Selatan, Egi, dan DPRD Kabupaten Lampung Selatan turun langsung ke lokasi.

“Ini bukan rahasia lagi. Warga meminta Bupati Egi dan DPRD mengunjungi daerah ini. Apakah pembangunan jalan ini sudah sesuai harapan atau cuma buang-buang APBD,” harapnya.

Sementara Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lampung Selatan, Agnatius Syahrizal, belum berhasil dikonfirmasi. (Red)

Read More

Sengketa 7,2 Hektare di Natar Masuk Sidang ke-26, Pembeli di AJB 2025 dan Warkah SHM Jadi Sorotan

LAMPUNG SELATAN – Sengketa tanah seluas 72.060 m² di Desa Pemanggilan, Natar, Lampung Selatan, memasuki sidang ke-26 di PN Kalianda, Senin (25/10/2026). Agendanya penyerahan Daftar Bukti dari Turut Tergugat III, Kepala Kantor Pertanahan Lampung Selatan.

Perkara No. 26/PDT.G/2026/PN.Kla ini diajukan 4 ahli waris almarhumah Maryam Binti M. Aliun - Aminallah Adisyanto Fathullah dkk. Objeknya SHM No. 963/2002 seluas 52.060 m² dan SHM No. 964/2002 seluas 20.000 m².

Di persidangan, sorotan tertuju pada pembeli yang tercatat dalam AJB No. 19/2025 dan No. 21/2025 yang menjadi dasar peralihan kedua sertifikat pada Mei 2025. Penggugat mempersoalkan kelengkapan warkah dan kewenangan penjual mengalihkan tanah warisan yang belum terbagi.

Kantor Pertanahan Lampung Selatan dalam surat 4 September 2026 telah menyerahkan daftar 10 pegawai yang akan menjadi saksi, dipimpin Herwandi. Namun daftar bukti tersebut dinilai belum menjawab pertanyaan mendasar terkait administrasi kedua SHM.

Sejumlah pertanyaan krusial yang masih menunggu jawaban di persidangan, di antaranya siapa pembeli dalam AJB tersebut, apakah warkah peralihan SHM 963 dan 964 lengkap dan sah, apakah ada persetujuan seluruh ahli waris, serta bagaimana peralihan bisa terjadi saat status warisan masih diperdebatkan.

Sebelum menggugat, penggugat mengaku telah mengirim somasi, permohonan blokir sertifikat sejak Agustus 2025, dan surat keberatan 21 Januari 2026. Gugatan diajukan berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata.

Sidang masih bergulir. Sidang lanjutan dijadwalkan Kamis, ?29/10/2026.). (Is)

Read More

Sengketa Warisan 7,2 Hektar di Natar Kembali Disidang, Warkah 2 SHM Jadi Sorotan

LAMPUNG SELATAN — Perkara sengketa tanah warisan di Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, kembali bergulir di Pengadilan Negeri (PN) Kalianda, Senin (26/10/2026). Dalam persidangan ke-26 ini, keterangan terkait pihak pembeli tanah menjadi salah satu perhatian, bersamaan dengan pertanyaan mengenai riwayat peralihan hak dan warkah penerbitan dua Sertifikat Hak Milik (SHM) yang menjadi objek sengketa.

Sengketa tersebut melibatkan empat ahli waris almarhumah Maryam Binti M. Aliun yang menggugat dugaan perbuatan melawan hukum terkait peralihan hak atas tanah dengan luas keseluruhan mencapai 72.060 meter persegi di wilayah Kecamatan Natar.

Objek sengketa mencakup SHM Nomor 963 Tahun 2002 dengan luas 52.060 meter persegi dan sebagian bidang tanah dalam SHM Nomor 964 Tahun 2002 seluas 20.000 meter persegi.

Dalam perkara ini, nama HK, yang disebut sebagai anak dari ZH, turut menjadi perhatian terkait informasi mengenai pihak pembeli tanah. Namun, hubungan hukum, riwayat transaksi, serta dasar pengalihan hak atas objek sengketa tetap perlu diuji melalui dokumen dan keterangan yang terungkap di persidangan.

Riwayat transaksi dan warkah dua SHM menjadi perhatian

Persoalan yang menjadi perhatian bukan hanya mengenai siapa pihak yang membeli tanah, tetapi juga bagaimana proses transaksi berlangsung, siapa pihak yang mengalihkan hak, serta dokumen apa yang menjadi dasar penerbitan kedua sertifikat tersebut.

Warkah pertanahan, sebagai kumpulan dokumen yang mendasari proses pendaftaran dan penerbitan sertifikat, menjadi salah satu aspek penting untuk ditelusuri. Kelengkapan administrasi, dasar perolehan hak, dan riwayat peralihan tanah perlu diperiksa agar persoalan yang disengketakan dapat dipahami secara utuh.

Kuasa hukum para penggugat, Meriantony (Tony), S.H., M.H., bersama timnya, menaruh perhatian pada proses pembuktian yang sedang berlangsung. Meski demikian, penilaian mengenai keabsahan dokumen, transaksi, dan hak atas tanah sepenuhnya menjadi kewenangan majelis hakim berdasarkan bukti serta keterangan yang diajukan para saksi-saksi.

Sidang berikutnya memasuki pembuktian alat bukti tambahan

Meriantony menjelaskan bahwa agenda persidangan berikutnya dijadwalkan pada Kamis (29/10/2026), dengan fokus pada pembuktian alat bukti tambahan dari pihak penggugat.

“Semua saksi sudah cukup. Pada hari Kamis nanti, persidangan memasuki pembuktian alat bukti tambahan,” ujar Meriantony.

Tahap pembuktian tersebut menjadi bagian penting dalam menguji dalil masing-masing pihak. Dokumen kepemilikan, riwayat peralihan hak, serta administrasi penerbitan sertifikat diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai asal-usul dan status hukum objek tanah yang disengketakan.

Kantor Pertanahan diharapkan memberikan penjelasan

Di tengah berjalannya proses hukum, penjelasan dari Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan dinilai penting untuk memperjelas aspek administrasi pertanahan, khususnya terkait warkah penerbitan SHM Nomor 963 Tahun 2002 dan SHM Nomor 964 Tahun 2002.

Klarifikasi tersebut diperlukan untuk mengetahui dokumen yang menjadi dasar penerbitan sertifikat serta riwayat peralihan hak atas bidang tanah yang kini menjadi objek perkara.

Meski demikian, pertanyaan mengenai dokumen dan proses administrasi tersebut tidak serta-merta membuktikan adanya pelanggaran. Seluruh persoalan masih perlu diperiksa berdasarkan data, dokumen resmi, dan proses hukum yang berlaku.

Hingga persidangan pada Senin (26/10/2026), perkara ini masih berjalan dan belum menghasilkan putusan akhir. Karena itu, seluruh pihak tetap memiliki hak untuk menyampaikan keterangan dan bukti guna mendukung posisi hukumnya.

Media ini akan terus memantau perkembangan perkara ini, termasuk agenda pembuktian berikutnya serta klarifikasi dari pihak-pihak terkait, demi menghadirkan informasi yang berimbang dan berdasarkan fakta di persidangan.(is)

Read More