Kalapas Baru Kalianda Diminta Lanjutkan Inovasi, Pemkab Perkuat Sinergi Pembinaan Warga Binaan

LAMSEL, Kalianda - Pergantian kepemimpinan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Kalianda menjadi momentum untuk memperkuat sinergi pembinaan warga binaan sekaligus melanjutkan berbagai inovasi yang telah dibangun sebelumnya.

Hal itu mengemuka dalam acara serah terima jabatan dan pisah sambut Kepala Lapas Kelas IIA Kalianda yang dihadiri Wakil Bupati (Wabup) Lampung Selatan, M. Syaiful Anwar, Rabu (26/8/2026).

Jabatan Kepala Lapas resmi diserahterimakan dari Benny Nurrahman, A.Md. IP., S.H., M.H. kepada Badarudin, A.Md. IP., S.H., M.H., ditandai dengan penandatanganan berita acara dan memori jabatan.

Mewakili Bupati Lampung Selatan Radityo Egi Pratama, Wabup Syaiful menyampaikan apresiasi kepada Benny Nurrahman beserta istri atas dedikasi dan pengabdian selama memimpin Lapas Kelas IIA Kalianda.

“Mewakili Bapak Bupati Radityo Egi Pratama, saya menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Bapak Benny Nurrahman beserta Ibu atas pengabdian, dedikasi, serta kerja sama yang telah diberikan selama menjalankan tugas sebagai Kepala Lapas Kelas IIA Kalianda,” ujar Syaiful.

Menurut Syaiful, berbagai dinamika dan tantangan yang dihadapi selama masa tugas merupakan bagian dari perjalanan pengabdian dalam memberikan pelayanan terbaik sesuai amanah yang diemban. Ia juga mengapresiasi komunikasi dan koordinasi yang selama ini terjalin baik antara Lapas Kalianda, Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan, serta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

Ia berharap hubungan dan kolaborasi yang telah dibangun dapat terus terjaga meskipun Benny Nurrahman melanjutkan tugas di tempat yang baru.

Kepada Kepala Lapas yang baru, Wabup Syaiful menyampaikan ucapan selamat datang dan berharap Badarudin dapat menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab, dedikasi, serta semangat pengabdian.

Syaiful menegaskan, keberadaan lembaga pemasyarakatan tidak hanya menjalankan fungsi penegakan hukum, tetapi juga memiliki peran strategis dalam membina dan memberdayakan warga binaan agar mampu memperbaiki diri dan kembali berkontribusi positif di tengah masyarakat.

“Untuk itu sinergi dan kolaborasi antara Lapas Kelas IIA Kalianda, Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan, Forkopimda, tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, dunia usaha, serta seluruh elemen masyarakat harus terus kita perkuat,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Lampung, Maulidi Hilal, mengapresiasi pengabdian Benny Nurrahman selama kurang lebih satu setengah tahun memimpin Lapas Kelas IIA Kalianda.

Maulidi berpesan kepada Badarudin agar mempertahankan sekaligus mengembangkan berbagai inovasi dan capaian positif yang telah dibangun sebelumnya.

“Jangan merubah inovasi yang sudah dilakukan oleh Pak Benny. Kalau itu baik, teruskan. Kalau memang dibutuhkan organisasi, tingkatkan,” pesan Maulidi.

Menurutnya, pergantian kepemimpinan merupakan hal yang wajar dalam dinamika organisasi. Karena itu, pemimpin baru tidak perlu menghilangkan program-program yang telah terbukti baik hanya untuk meninggalkan jejak kepemimpinannya sendiri.

Ia juga mengingatkan pentingnya kecerdasan emosional dalam menghadapi berbagai dinamika pekerjaan maupun interaksi dengan masyarakat. Seorang pemimpin, kata dia, harus mampu menjaga hubungan dengan berbagai pihak dan tidak mudah terpancing emosi dalam menyelesaikan persoalan.

Dalam kesempatan tersebut, Benny Nurrahman menyampaikan pamit setelah mengemban amanah sebagai Kepala Lapas Kelas IIA Kalianda sejak 1 Februari 2025. Selanjutnya, ia akan melanjutkan tugas di Kantor Wilayah Ditjenpas Kalimantan Barat.

Benny menyampaikan terima kasih kepada seluruh jajaran Lapas Kalianda, Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan, Forkopimda, serta insan media yang selama ini mendukung pelaksanaan tugas dan program pembinaan di lingkungan Lapas.
Ia berharap berbagai hal baik yang telah dibangun bersama dapat terus dilanjutkan dan ditingkatkan oleh kepemimpinan yang baru.

Sementara itu, Badarudin menyatakan kesiapan melanjutkan estafet kepemimpinan dan meneruskan berbagai program yang telah berjalan di Lapas Kalianda.

“Kami siap melanjutkan apa yang telah Pak Benny perjuangkan dan laksanakan. Insyaallah dengan memohon dukungan saudara-saudara sekalian, baik stakeholder internal maupun stakeholder eksternal,” ujar Badarudin.

Ia juga meminta dukungan dari Forkopimda, tokoh adat, tokoh masyarakat, dan seluruh elemen daerah. Menurutnya, keberhasilan pelaksanaan tugas pemasyarakatan tidak dapat dilakukan sendiri, melainkan membutuhkan kolaborasi yang kuat dengan berbagai pihak demi meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan pembinaan warga binaan. (Nsy-Is)

Read More

Siswanto Paparkan Pekerjaan Proyek Revitalisasi SMK Negeri 1 Sragi

LAMPUNG SELATAN — Setelah sorotan publik menguat, Plt. Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Sragi, Siswanto, akhirnya memberikan klarifikasi resmi terkait pelaksanaan proyek revitalisasi sekolah bernilai Rp1.084.141.000,00. Ia menegaskan seluruh pekerjaan sepenuhnya mengacu pada ketentuan kementerian dan terbuka untuk diverifikasi siapa pun.

 

Siswanto menjelaskan, pelaksanaan pekerjaan mengacu pada Rencana Kerja dan Biaya (RKB) serta spesifikasi teknis resmi:

 

"Besi yang kami gunakan berukuran 13 mm, cincin pengikat 10 mm. Untuk adukan semen, perbandingannya adalah 1 bagian semen berbanding 5 bagian pasir. Semua sesuai ketentuan yang ditetapkan kementerian, tidak ada satu pun yang kami turunkan. Silakan datang langsung ke lokasi untuk memeriksa, kami terbuka sepenuhnya untuk dikontrol," kata dia. 

 

Dengan suara tegas dan penuh tanggung jawab, Siswanto menambahkan sama sekali tidak mau dan tidak akan melakukan pengurangan material. Karena bangunan ini adalah untuk anak-anak sekolah. 

"Mereka adalah generasi penerus bangsa kita. Bagaimana mungkin kita mengorbankan keselamatan masa depan mereka demi keuntungan sesaat? Itu tidak akan pernah kami lakukan," kata dia. 

 

Ia mengatakan, proyek ini tidak berjalan tanpa pengawasan, Koramil, namun dari konsultan pengawas ditunjuk oleh Pemerintah Provinsi Lampung memantau pelaksanaan secara berkala

"Pendampingan TNI/Koramil Palas bersifat pengamanan wilayah, bukan pengawasan teknis. Seluruh tahapan mengikuti edaran dan pedoman kementerian pendidikan. Kami juga menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh unsur TNI. Pendampingan yang dilakukan merupakan bagian dari mekanisme pengamanan program pemerintah pusat, bukan untuk mengawasi teknis pekerjaan," ujarnya.

Terkait laporan pekerja tanpa perlengkapan keselamatan, kata dia, APD telah disediakan bagi seluruh pekerja. Jika ada yang terlihat tidak lengkap, itu bersifat insidental, misalnya saat beristirahat atau keperluan tertentu.

"Kami akan tetap memperketat pengawasan K3 agar semua ketentuan dipatuhi dengan baik," ungkapnya.

Siswanto menegaskan pihaknya menghormati kontrol sosial masyarakat, namun berharap informasi yang disampaikan juga berdasarkan pengecekan langsung:

 

"Siapa pun yang ingin melakukan verifikasi, kami persilakan datang langsung ke lokasi. Tidak ada yang kami sembunyikan. Semua mengacu pada RAB dan ketentuan teknis yang berlaku. Kami juga terbuka terhadap kritik dan masukan, selama disampaikan berdasarkan data dan hasil pengecekan di lapangan," jelasnya.(is) 

 

Read More

Disdikbud Lampung Kerahkan Pelajar SMA-SMK Meriahkan Festival Krakatau XXXV 2026

BANDAR LAMPUNG - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung tampil all-out memeriahkan Festival Krakatau XXXV Tahun 2026. Tak sekadar hadir sebagai penonton, pelajar SMA dan SMK bersama Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) dari 15 kabupaten/kota di Lampung dikerahkan untuk menjadi bagian dari kemeriahan pesta budaya tahunan tersebut.

Keterlibatan unsur pendidikan itu terlihat dalam Lampung Tapis Karnaval yang digelar di pusat Kota Bandar Lampung, Minggu (30/8/2026).

Ribuan peserta dari berbagai elemen berjalan menyusuri ruas Jalan Raden Intan menuju kawasan Tugu Adipura dengan membawa beragam kreasi, atribut dan busana bernuansa budaya.

Festival Krakatau XXXV tahun ini menjadi panggung kolaborasi besar. Sekitar 6.000 peserta yang tergabung dalam 127 tim ambil bagian, mulai dari peserta didik, mahasiswa, Forkopimda, BUMN dan BUMD, organisasi perangkat daerah (OPD), perusahaan swasta, komunitas, sanggar, paguyuban, organisasi hingga marching band.

Di tengah lautan peserta tersebut, keterlibatan pelajar SMA dan SMK menjadi salah satu kekuatan yang memperlihatkan peran dunia pendidikan dalam menghidupkan kebudayaan Lampung.
Pelajar tidak hanya ditampilkan sebagai peserta karnaval, tetapi juga menjadi representasi generasi muda yang membawa identitas budaya Lampung ke ruang publik.

Beragam penampilan mengangkat kekayaan budaya Lampung, baik tradisi masyarakat adat Pepadun maupun Sai Batin, disandingkan dengan kreasi seni dan budaya dari berbagai daerah lainnya.
Kehadiran pelajar dari satuan pendidikan menengah tersebut sekaligus memperlihatkan bagaimana sekolah dapat menjadi ruang untuk menanamkan kecintaan terhadap budaya lokal melalui kegiatan kreatif di luar pembelajaran kelas.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung bersama jajaran MKKS se-Lampung mengambil peran dalam mengoordinasikan keterlibatan unsur pendidikan agar festival tidak hanya menjadi agenda pariwisata, tetapi juga menjadi ruang pembelajaran kebudayaan bagi generasi muda.

*Ribuan Peserta Penuhi Jalan Protokol*

Lampung Tapis Karnaval dipusatkan di kawasan Tugu Adipura. Peserta bergerak dari Jalan Raden Intan menuju Bundaran Gajah Tugu Adipura untuk menampilkan kreasi yang telah dipersiapkan.

Usai melewati kawasan Tugu Adipura, rombongan melanjutkan perjalanan melalui Jalan Kartini sebelum kembali menuju Lapangan Saburai.

Sepanjang rute, suasana berubah menjadi panggung terbuka. Busana adat, atraksi seni, marching band, hingga berbagai kreasi peserta membuat pusat Kota Bandar Lampung dipadati masyarakat.

Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung, Tony Ferdinansyah, mengatakan rangkaian Festival Krakatau hingga pelaksanaan Lampung Tapis Karnaval berjalan dengan baik.

“Rangkaian acara Festival Krakatau sampai dengan hari ini, acara Lampung Tapis Karnaval juga berjalan dengan baik,” kata Tony.

Menurut Tony, evaluasi tetap menjadi bagian penting setelah seluruh rangkaian Festival Krakatau selesai. Evaluasi dilakukan untuk mengidentifikasi berbagai kekurangan dan memperbaikinya pada penyelenggaraan berikutnya.

“Pastinya ada beberapa hal yang harus kita perbaiki ke depan. Tapi mulai dari awal tanggal 25 sampai hari ini tanggal 30 dan nanti malam acara penutupan, saya sudah melihat ada keberhasilan. Tingkat keberhasilannya cukuplancar,” ujarnya.

*6.000 Peserta, 127 Tim*

Tony menyebut Lampung Tapis Karnaval tahun ini melibatkan sekitar 6.000 peserta yang tergabung dalam 127 tim.

“Kalau dari jumlah tim, itu ada 127 tim. Kalau dari jumlah peserta, kurang lebih hampir 6 ribu orang,” jelasnya.

Besarnya jumlah peserta tersebut menunjukkan Festival Krakatau bukan lagi sekadar agenda seremonial pemerintah. Festival telah menjadi ruang pertemuan berbagai elemen masyarakat, termasuk dunia pendidikan.

Menurut Tony, penyelenggaraan Festival Krakatau dilakukan dengan pendekatan kolaborasi pentahelix yang melibatkan pemerintah, akademisi, BUMN, BUMD, media dan sektor swasta.

“Itulah kita melakukan komunikasi, melakukan kerja sama dan berkolaborasi dengan kawan-kawan stakeholder, pentahelix secara keseluruhan dengan pemerintah, dengan akademisi, dengan BUMN, BUMD, kemudian dengan media kita lakukan kerja sama agar kiranya acara ini bisa berhasil,” katanya.

Kolaborasi tersebut juga dinilai penting di tengah keterbatasan anggaran pemerintah daerah.

Tony mengatakan dukungan dari berbagai pihak membuat sejumlah rangkaian kegiatan dapat dilaksanakan dengan penggunaan APBD yang relatif minim.

“Alhamdulillah, sangat minim APBD yang kita pergunakan dan lebih banyak ini adalah bantuan dari kawan-kawan sponsor yang membiayainya. Dan ini bisa berjalan dengan baik,” ujarnya.

Tony berharap pelaksanaan Festival Krakatau selama enam hari, sejak 25 hingga 30 Agustus 2026, menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pada tahun mendatang.

“Alhamdulillah enam hari, mudah-mudahan ke depan akan lebih ditingkatkan lagi,” katanya.Ia juga mendorong para peserta untuk terus meningkatkan kreativitas dan menghadirkan penampilan yang lebih atraktif serta modern.

“Kita akan terus memotivasi kawan-kawan agar lebih membuat penampilan, lebih berkreasi lagi, lebih modern lagi,” ujarnya.
Menurut Tony, pengembangan Festival Krakatau ke depan akan tetap mengedepankan kolaborasi dengan berbagai pihak.

“Kemudian acara-acara akan kita lebih ramaikan lagi, kemudian akan kita kolaborasikan lagi dengan kawan-kawan lainnya. Pokoknya yang penting kita akan terus tingkatkan dan evaluasi ini lebih baik lagi,” tutupnya.(**)

Read More

Insentif RT, Linmas dan Para Kader di Desa Marga Catur September–Desember 2025 Belum Dibayar

LAMPUNG SELATAN — Insentif Ketua RT, Linmas, serta para kader di Desa Marga Catur, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan, untuk periode September hingga Desember 2025 hingga kini belum dibayarkan.

Tunggakan tersebut berarti hak insentif selama empat bulan belum diterima oleh sejumlah unsur yang selama ini menjadi bagian dari pelayanan pemerintahan desa dan bersentuhan langsung dengan masyarakat.

Informasi mengenai belum dibayarkannya insentif tersebut diperoleh IndepthNews dan kemudian dikonfirmasi langsung kepada Kepala Desa Marga Catur, M. Abdul Muhlis, Jumat, 28 Agustus 2026.

Muhlis membenarkan bahwa pembayaran insentif untuk Ketua RT, Linmas dan para kader pada empat bulan terakhir tahun anggaran 2025 memang belum direalisasikan.

Menurut Muhlis, kondisi tersebut terjadi karena Dana Desa (DD) tahap II tahun 2025 tidak dicairkan. Pemerintah desa, kata dia, kemudian berupaya mencari sumber anggaran lain melalui Dana Bagi Hasil (DBH), namun dana tersebut disebut tidak mencukupi untuk membayar seluruh insentif yang tertunggak.

“Untuk tahun 2025 memang belum kita bayarkan, Bang, karena tidak adanya pencairan DD tahap II. Sementara kita ambilkan dari DBH, tetapi tidak mencukupi, sehingga empat bulan akhir tahun 2025 belum kita bayarkan,” ujar Muhlis.

Namun, penjelasan tersebut belum disertai rincian mengenai berapa total nilai insentif yang menjadi kewajiban Pemerintah Desa Marga Catur untuk periode September hingga Desember 2025.

Padahal, informasi mengenai nominal tunggakan penting untuk memastikan secara terbuka berapa besar hak para Ketua RT, Linmas dan kader yang hingga kini belum direalisasikan.

Salah seorang Ketua RT di Desa Marga Catur mengaku kecewa karena dirinya bersama unsur masyarakat lainnya tetap menjalankan tugas pelayanan, sementara insentif yang seharusnya mereka terima justru tertunda selama berbulan-bulan.

Menurutnya, keterlambatan pembayaran tersebut menjadi persoalan serius karena Ketua RT merupakan salah satu unsur yang berhadapan langsung dengan masyarakat dalam berbagai urusan pelayanan di tingkat lingkungan.

“Kami harus melayani masyarakat, tapi pemerintahan desa tidak memikirkan nasib kami. Insentif yang seharusnya menjadi hak kami tidak diberikan, padahal uangnya ada. Kalau seperti ini bagaimana kami menjalankan fungsi dengan baik dan penuh dedikasi?” sesalnya.

Keluhan tersebut menggambarkan adanya persoalan yang tidak hanya berkaitan dengan keterlambatan pembayaran, tetapi juga menyangkut kepastian hak bagi mereka yang tetap menjalankan fungsi pelayanan masyarakat.

Di sisi lain, pemerintah desa menyebut keterlambatan tersebut berkaitan dengan tidak cairnya DD tahap II 2025. Namun, hingga kini belum dijelaskan secara rinci kapan tunggakan empat bulan tersebut akan dibayarkan. (Tim)

Read More

Disepakati Cair Tiap Tiga Bulan, Insentif RT Marga Catur Kembali Tertunda

LAMPUNG SELATAN — Belum tuntas persoalan tunggakan insentif Ketua RT, Linmas dan para kader Desa Marga Catur, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan, pada September–Desember 2025, persoalan serupa kembali muncul pada tahun 2026.

Sejumlah Ketua RT mengaku belum menerima insentif sejak April hingga Agustus 2026. Artinya, pembayaran yang seharusnya sudah berjalan selama lima bulan tersebut hingga kini belum juga diterima.

Kondisi ini menjadi sorotan karena Kepala Desa Marga Catur, M. Abdul Muhlis, sebelumnya menyebut pembayaran insentif pada 2026 telah disepakati dilakukan setiap tiga bulan.

“Untuk pembayaran insentif di tahun 2026 ini, kami telah sepakati untuk pencairannya per tiga bulan, Bang,” ujar Muhlis saat dikonfirmasi IndepthNews, Jumat, 28 Agustus 2026.

Pernyataan tersebut justru memunculkan pertanyaan. Jika mekanisme pembayaran telah disepakati setiap tiga bulan, mengapa insentif yang mulai tertunggak sejak April hingga Agustus belum juga direalisasikan?

Di tengah persoalan tersebut, sejumlah Ketua RT menduga keterlambatan pembayaran berkaitan dengan kinerja Kaur Keuangan Desa Marga Catur, M. Abdul Mukmin.

Salah seorang Ketua RT menyebut Mukmin jarang berada di kantor desa sehingga diduga berdampak terhadap proses administrasi yang menjadi tanggung jawabnya.

“Kalau dugaan kami, Bang, pembayaran honor kami ini terkendala akibat bendahara jarang ngantor,” ungkap salah seorang Ketua RT.

Dugaan tersebut kemudian dikonfirmasi kepada Kepala Desa Marga Catur. Muhlis mengakui adanya persoalan kedisiplinan pada Kaur Keuangan. Ia bahkan mengaku telah memberikan teguran dan peringatan agar Mukmin lebih disiplin dalam menjalankan tugasnya.

“Sudah saya tegur dan saya berikan peringatan agar berlaku disiplin dalam melaksanakan tugas sebagai perangkat desa,” kata Muhlis.

Muhlis menambahkan, pembayaran insentif Ketua RT, Linmas dan para kader untuk periode April hingga Agustus 2026 saat ini masih dalam proses pencairan melalui bank.

“Untuk pembayaran insentif bulan April sampai Agustus ini masih dalam proses pencairan ke bank,” jelasnya.

Persoalannya, pemerintah desa belum menjelaskan secara rinci kapan proses tersebut selesai dan kapan para penerima benar-benar menerima hak mereka.

Kondisi itu semakin menjadi perhatian karena pembayaran 2026 disebut telah memiliki pola pencairan setiap tiga bulan. Dengan demikian, keterlambatan hingga lima bulan menimbulkan pertanyaan mengenai pelaksanaan mekanisme yang telah disepakati tersebut.

Persoalan insentif di Desa Marga Catur kini tidak lagi hanya berkaitan dengan keterlambatan pembayaran. Ada persoalan tata kelola yang perlu dijelaskan secara terbuka oleh pemerintah desa. Mulai dari kepastian ketersediaan anggaran, proses administrasi, mekanisme pencairan, hingga pembagian tanggung jawab dalam pengelolaan keuangan desa.

Terlebih, Kepala Desa Marga Catur sendiri mengakui adanya persoalan kedisiplinan Kaur Keuangan. Jika benar pembayaran telah disepakati setiap tiga bulan, maka pemerintah desa perlu menjelaskan di mana letak kendalanya sehingga pembayaran justru tertunda hingga lima bulan.

Apakah persoalannya terletak pada ketersediaan anggaran, administrasi, proses pencairan di bank, atau ada persoalan lain?. Pertanyaan tersebut penting dijawab agar keterlambatan pembayaran tidak terus berulang dan para Ketua RT, Linmas serta kader tidak kembali berada dalam posisi menunggu tanpa kepastian. (Tim)

Read More

Insentif Tertunda, Disiplin Kaur Keuangan dan Ketegasan Kades Marga Catur Dipertanyakan

LAMPUNG SELATAN — Keterlambatan pembayaran insentif Ketua RT, Linmas dan para kader di Desa Marga Catur, Kecamatan Kalianda, Lampung Selatan, tak hanya menyoroti persoalan pencairan anggaran.

Kinerja Kaur Keuangan Desa Marga Catur, M. Abdul Mukmin, ikut dipertanyakan setelah sejumlah Ketua RT menduga keterlambatan pembayaran berkaitan dengan kedisiplinannya yang disebut jarang masuk kantor.

“Kalau dugaan kami, Bang, pembayaran honor kami ini terkendala akibat bendahara jarang ngantor,” ujar salah seorang Ketua RT.

Kepala Desa Marga Catur, M. Abdul Muhlis.  mengakui bahwa persoalan kedisiplinan Kaur Keuangan memang tengah menjadi perhatiannya.

“Sudah saya tegur dan saya berikan peringatan agar berlaku disiplin dalam melaksanakan tugas sebagai perangkat desa,” kata Muhlis.

Pengakuan itu sekaligus memunculkan sorotan terhadap pengawasan kepala desa. Sebab, Kaur Keuangan memiliki tugas penting dalam administrasi keuangan desa, sementara persoalan pembayaran insentif hingga kini belum sepenuhnya terselesaikan.

Untuk insentif periode April hingga Agustus 2026, Muhlis menyatakan pembayarannya masih dalam proses pencairan melalui bank.

“Untuk pembayaran insentif bulan April sampai Agustus ini masih dalam proses pencairan ke bank,” jelasnya.

Namun, belum ada kepastian kapan pembayaran tersebut diterima para penerima. Kondisi ini membuat persoalan tidak hanya menyangkut keterlambatan pembayaran, tetapi juga bagaimana kepala desa memastikan perangkatnya disiplin dan proses administrasi berjalan tepat waktu. Apalagi, insentif periode September–Desember 2025 juga sebelumnya belum dibayarkan.

Ketika perangkat yang bertanggung jawab pada urusan keuangan disebut bermasalah dalam kedisiplinan, sementara pembayaran hak masyarakat kembali tertunda, ketegasan kepala desa dalam melakukan pengawasan menjadi penting untuk dipertanyakan.(Tim)

Read More

Bupati Pesisir Barat Letakkan Batu Pertama Pembangunan Jembatan Gantung Way Pemerihan

PESISIR BARAT,— Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat kembali menunjukkan komitmen membangun infrastruktur hingga ke wilayah terisolir. Komitmen itu ditandai dengan peletakan batu pertama pembangunan Jembatan Gantung Way Pemerihan oleh Bupati Pesisir Barat, Dedi Irawan, Kamis (27/8/2026).

Acara berlangsung di Muara Way Pemerihan, Kecamatan Bangkunat. Jembatan ini menjadi akses satu-satunya menuju 4 pekon di wilayah Way Haru yang selama ini terisolir, yaitu Pekon Way Haru, Bandar Dalam, Way Tias, dan Siring Gading. 

Jembatan gantung yang lama sebelumnya telah roboh akibat dimakan usia dan kikisan karat karena berdekatan dengan pantai. 

“Pembangunan sarana transportasi memiliki peran penting dalam mendukung mobilitas masyarakat, memperlancar akses, serta menunjang aktivitas ekonomi sehari-hari. Khususnya untuk menuju pusat pemerintahan, kesehatan, pendidikan, dan pertumbuhan ekonomi,” ujar Bupati Dedi Irawan. 

Bupati menjelaskan, Pesisir Barat memiliki banyak aliran sungai. Kondisi geografis ini menjadikan pembangunan jembatan sebagai kebutuhan utama untuk memperkuat konektivitas antarwilayah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Pembangunan Jembatan Gantung Way Pemerihan diharapkan mempermudah akses masyarakat 4 pekon menuju sekolah, puskesmas, pasar, dan fasilitas pelayanan lainnya.

Selama ini, jika jembatan tidak segera dibangun, warga terpaksa menempuh rute memutar yang jauh, memakan waktu lama, dan berisiko membahayakan keselamatan.

“Dimana sebelum dibangun ulang, masyarakat harus mengambil rute yang lebih jauh dan memakan waktu cukup lama, serta membahayakan masyarakat,” tegasnya.

Bupati menegaskan, Pemkab Pesisir Barat akan terus mengatasi berbagai kendala untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur secara bertahap.

Ia juga mengapresiasi seluruh pihak yang telah mendukung pembangunan jembatan ini. Sekaligus mengajak masyarakat untuk ikut menjaga dan merawat.

“Untuk masyarakat Bangkunat, khususnya Pekon Way Haru, Bandar Dalam, Way Tias, dan Siring Gading agar sama-sama menjaga dan merawat jembatan ini,” pesan Bupati.

Menurutnya, keberhasilan pembangunan tidak hanya ditentukan pemerintah, tetapi juga butuh dukungan dan partisipasi aktif masyarakat. Dengan kepedulian bersama, infrastruktur ini diharapkan memberi manfaat jangka panjang dan mendukung peningkatan aktivitas pendidikan, kesehatan, perdagangan, dan sosial.(yasir) 

Read More