DPMPPTSP Lampung Selatan Bersih-bersih Halaman Kantor

LAMPUNG SELATAN – DPMPPTSP Kabupaten Lampung Selatan, lakukan aksi bersih-bersih di halaman depan kantor, untuk wujudkan kepedulian terhadap lingkungan, menindaklanjuti Intruksi Presiden Prabowo Subianto dan bupati Lamsel Radityo Egi Pratama mengenai gerakan ASRI (Aman, Sehat,Resik, dan Indah).

Kepedulian terhadap kebersihan lingkungan dan kenyamanan yang terus ditunjukkan oleh Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Lamsel Melalui gerakan ASRI, kegiatan kurvey atau aksi bersih-bersih di kawasan depan kantor DPMPPTSP yang berada di Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan, pada Pagi hari Jum’at pukul 07:00 sampai 09:00 WIB, tanggal 6/2/2026.

Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Asnawi , SE,M.M, kepada bidang perizinan dan non perizinan DPMPPTSP Lamsel, bersama jajarannya para staf. Aksi sosial ini menjadi bagian dari upaya DPMPPTSP Kabupaten Lampung Selatan dalam menjaga kelestarian lingkungan sekaligus mendukung terciptanya Asri aman, bersih, dan nyaman bagi masyarakat maupun wisatawan.

Dalam keterangannya, Asnawi , SE,M.M, mewakili kepala dinas DPMPPTSP Lamsel Rio Gismara S.H, menyampaikan bahwa kegiatan kurvey ini tidak hanya berfokus pada pembersihan sampah, namun juga sebagai sarana untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan, khususnya di kawasan kantor masing-masing.

“Melalui kegiatan ini, kami ingin mengajak para staf dan masyarakat untuk bersama-sama menjaga kebersihan. Lingkungan yang bersih bukan hanya menciptakan kenyamanan, tetapi juga berdampak positif bagi kesehatan dan keberlanjutan,” Ujarnya Asnawi , SE,M.M.

Selain itu, kegiatan ini juga menjadi momentum untuk menjaga dan mempererat hubungan antara para staf melalui kegiatan sosial kemasyarakatan yang bermanfaat langsung sesuai arahan pimpinan kita bupati Lamsel bapak Radityo Egi Pratama.

Aksi bersih-bersih tersebut melibatkan sejumlah staf DPMPPTSP Lamsel diantaranya: Asnawi , SE,M.M, kepada bidang perizinan dan non perizinan DPMPPTSP Lamsel, Ade Ikhsan,S.H kepala bidang pengawasan dan penanaman modal DPMPPTSP Lamsel, Alen pegawai DPMPPTSP, dan pegawai Desi, Fitri Rosa, Komariah, Mala Novtharina,Wandra ikadi, Yuda, Sutris, Sumarni, Rita Sahara, Andri prayoga serta staf lainnya.

“Rangkaian kegiatan ini diawali persiapan pada pukul 07.00 WIB. Selanjutnya, berakhir pada pukul 09.30 WIB, dalam situasi aman dan kondusif”. Jelasnya.

Melalui kegiatan ini, DPMPPTSP Lampung Selatan berharap kebersihan kantor dapat terus terjaga serta memberikan dampak positif terhadap pengunjung peningkatan pelayanan masyarakat.

Ke depan, kegiatan serupa diharapkan dapat dilaksanakan secara berkelanjutan dengan melibatkan seluruh staf demi menjaga kelestarian lingkungan kantor.

Lanjutnya, Asnawi SE,M.M, kepada bidang perizinan dan non perizinan DPMPPTSP Lamsel, ditahun ini 2026 kita fokus mempercepat perizinan berusaha dan investasi melalui sosialisasi OSS-RBA dan program “Jemput Bola Izin UMKM” (Jebolin UMKM). Layanan proaktif ini mempermudah legalitas pelaku usaha, didukung kolaborasi dengan Kejaksaan, serta peningkatan studi tiru ke daerah lain.

Berikut adalah highlight berita dan kegiatan terkini DPMPPTSP Lampung Selatan:

Program Jemput Bola (Jebolin UMKM):

DPMPPTSP Lampung Selatan bersama Kejari dan pihak kecamatan melakukan jemput bola untuk mempermudah perizinan UMKM langsung di tingkat kecamatan, seperti di Kalianda.

Percepatan Investasi & OSS-RBA: DPMPPTSP aktif menyosialisasikan Online Single Submission Risk-Based Approach (OSS-RBA) ke berbagai kecamatan untuk mempermudah izin usaha, contohnya di Kecamatan Ketapang.

Penyelesaian Masalah Investasi: Menggelar pertemuan untuk membahas hambatan realisasi investasi di Lampung Selatan, melibatkan stakeholder terkait.

Studi Tiru & Inovasi: Melakukan studi tiru (misal ke Kabupaten Bekasi) untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Fokus pada Kawasan Strategis: Menggenjot investasi, terutama di kawasan sekitar pintu keluar tol Kalianda.

DPMPPTSP Lampung Selatan terus berkomitmen mempermudah perizinan bagi pelaku usaha mikro hingga makro guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. (Red)

Read More

Sekdakab Pesisir Barat Ikuti Rapat Koordinasi Virtual Dengan Kantor Staf Kepresidenan

PESISIR BARAT - Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Barat, Tedi Zadmiko,  mewakili Bupati Pesisir Barat, mengikuti rapat koordinasi bersama Kantor Staf Kepresidenan Republik Indonesia (KSP RI) terkait progres pembangunan akses jalan menuju RSUD KH. Muhammad Thohir Kabupaten Pesisir Barat. Rapat tersebut dilaksanakan secara virtual melalui Zoom Meeting di Ruang Rapat Batu Gukhi, Jumat (6/2/2026).

Turut hadir mendampingi Sekretaris Daerah, Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Drs. Zukri Amin, M.P., Plt. Kepala Dinas PUPR, Plt. Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP), serta Direktur RSUD KH. Muhammad Thohir Pesisir Barat.

Dalam penyampaiannya, Sekda Tedi Zadmiko menyampaikan rasa syukur atas hasil positif dari rapat koordinasi tersebut.

“Alhamdulillah, perjuangan kita membuahkan hasil dan mulai menemukan titik terang. Setelah rapat koordinasi ini, pembangunan akses jalan menuju RSUD KH. Muhammad Thohir insyaallah akan dibiayai langsung oleh PU Bina Marga Pusat. Ini merupakan buah dari koordinasi intensif serta doa seluruh masyarakat Pesisir Barat,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Sekda menjelaskan bahwa penanganan pembangunan jalan tersebut tidak lagi sepenuhnya membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), melainkan akan diambil alih oleh anggaran PU Bina Marga Pusat.

Setelah melalui serangkaian pemaparan teknis, pihak pemerintah pusat menyetujui bahwa akses jalan menuju rumah sakit merupakan prioritas utama dan harus segera dilanjutkan pembangunannya.

Dengan adanya dukungan dari pemerintah pusat, diharapkan pembangunan akses jalan menuju RSUD KH. Muhammad Thohir dapat segera terealisasi dengan spesifikasi sesuai standar nasional, sehingga mampu menopang beban kendaraan berat serta menunjang mobilitas tinggi, khususnya untuk layanan kesehatan darurat.

Kepastian keterlibatan pemerintah pusat dalam proyek strategis ini menjadi tonggak penting bagi peningkatan konektivitas di Kabupaten Pesisir Barat. RSUD KH. Muhammad Thohir, sebagai rumah sakit rujukan utama, kini semakin dekat untuk memiliki akses jalan yang layak, aman, dan representatif bagi masyarakat yang membutuhkan pelayanan medis.

Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Barat menegaskan komitmennya untuk terus mengawal seluruh proses administrasi dan teknis di lapangan, agar pelaksanaan pembangunan oleh pihak kementerian dapat segera dimulai dan berjalan tanpa hambatan. (Yasir)

Read More

Groundbreaking Hilirisasi Peternakan Ayam Terintegrasi Dimulai, Lampung Selatan Bidik Peran Strategis Nasional

 Jati Agung - Kabupaten Lampung Selatan kembali dipercaya sebagai salah satu lokasi program strategis nasional. Kepercayaan itu ditandai dengan dimulainya program hilirisasi industri ayam terintegrasi yang diproyeksikan menjadikan daerah ini sebagai motor penguatan hilirisasi peternakan ayam nasional sekaligus penyangga pasokan protein hewani untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Program tersebut merupakan hasil kerja sama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan dengan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) Kementerian Pertanian RI serta Daya Anagata Nusantara (Danantara).

Pembangunan resmi dimulai melalui kegiatan groundbreaking di Perkebunan PTPN I Region 7 Trikora, Desa Rejomulyo, Kecamatan Jati Agung, Jumat (6/2/2026).

Groundbreaking dilaksanakan hanya sehari setelah audiensi antara Ditjen PKH Kementerian Pertanian RI dan Bupati Lampung Selatan pada Kamis (5/2/2026), menandakan percepatan implementasi program yang menjadi prioritas pemerintah pusat tersebut.

Salah satu program utama yang akan dijalankan adalah skema “Ayam Merah Putih”, yakni model pengembangan peternakan ayam terintegrasi dari hulu hingga hilir.

Program ini mencakup penyediaan bibit ayam, pakan, kandang, hingga penguatan industri pengolahan, sehingga peternak tidak lagi bergantung pada penjualan ayam hidup, tetapi dapat memperoleh nilai tambah dari produk olahan.

Bupati Lampung Selatan, Radityo Egi Pratama, mengatakan pembangunan hilirisasi pangan tersebut merupakan langkah strategis untuk memperkuat sektor pertanian dan peternakan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

“Alhamdulillah hari ini kita melaksanakan kegiatan groundbreaking dengan PTPN I dan Danantara terkait pembangunan hilirisasi pangan yang ada di Lampung Selatan,” ujar Egi.

Bupati Egi menjelaskan, kehadiran industri hilir yang terintegrasi diharapkan mampu meningkatkan nilai tambah komoditas peternakan ayam serta membuka peluang usaha baru bagi masyarakat sekitar.

“Kami optimistis ini akan mampu menggerakkan ekonomi lokal dan menciptakan domino efek terhadap potensi yang ada di daerah sini,” lanjutnya.

Program hilirisasi tersebut dirancang untuk memperkuat rantai pasok sektor peternakan, mulai dari produksi, pengolahan, hingga distribusi.

Dengan sistem terintegrasi, hasil peternakan diharapkan tidak hanya memenuhi kebutuhan daerah, tetapi juga menopang kebutuhan nasional.

Selain memperkuat ketahanan pangan, proyek ini juga diproyeksikan membuka lapangan kerja baru, meningkatkan kesejahteraan peternak, serta menumbuhkan sektor usaha pendukung di Lampung Selatan.

Pemerintah daerah pun menegaskan komitmennya untuk terus mendukung program strategis pemerintah pusat yang memberikan dampak langsung bagi masyarakat. (ptm-Is)

Read More

Januari 2026, Polda Lampung Amankan Ratusan Kg Sabu

LAMPUNG SELATAN - Jajaran Polres Lampung Selatan bersama KSKP Bakauheni berhasil mengungkap tiga kasus besar tindak pidana narkotika sepanjang Januari 2026. 

Dari pengungkapan tersebut, polisi menyita 118,59 kilogram sabu, 4.995 butir pil ekstasi, serta 2.860 cartridge liquid mengandung etomidate, dengan nilai ekonomis ditaksir mencapai Rp131,4 miliar.

Hal tersebut disampaikan Kapolda Lampung, IrjenPol Helpi Assegaf dalam press release yang digelar di aula Mapolres Lampung Selatan Jumat (6/2/2026) menyebutkan, seluruh pengungkapan dilakukan di area Seaport Interdiction Pelabuhan Bakauheni, Kabupaten Lampung Selatan. Operasi ini dinilai strategis karena Bakauheni merupakan salah satu jalur utama perlintasan narkotika lintas provinsi.

“Dari jumlah barang bukti yang disita, diperkirakan 479.857 jiwa berhasil diselamatkan dari ancaman penyalahgunaan narkotika,” ungkap Kapolda Lampung.

Kasus pertama diungkap pada 8 Januari 2026, ketika petugas menghentikan sebuah truk bermuatan semangka. Dari dalam bak truk ditemukan 70 kilogram sabu yang disembunyikan di bawah tumpukan buah. Tiga tersangka, masing-masing RF, EW, dan DS, diketahui membawa sabu dari Pekanbaru menuju Surabaya atas perintah seorang pengendali berinisial F (DPO).

Kasus kedua terjadi pada 21 Januari 2026, melibatkan pengiriman 13,84 kilogram sabu dari Aceh Utara ke Jakarta Utara menggunakan kendaraan pribadi. Pengembangan perkara ini kembali mengungkap 964 cartridge liquid mengandung etomidate di Jakarta Utara. Tiga tersangka dalam kasus ini yakni M, MR, dan RA, sementara pengendali jaringan masih berstatus buron.

Sementara kasus ketiga diungkap pada 22 Januari 2026, berawal dari pemeriksaan truk ekspedisi di Pelabuhan Bakauheni. Polisi menemukan 34,75 kilogram sabu, 4.995 butir ekstasi berbagai merek, serta 1.896 cartridge liquid etomidate yang dikirim melalui jasa logistik dari Medan ke Jakarta. Dua tersangka, US dan N, ditangkap dalam pengembangan di Jakarta Barat.

Seluruh tersangka dijerat Pasal 114 ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juncto Pasal 609 ayat (2) dan Pasal 612 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Ancaman hukuman maksimal bagi para pelaku adalah pidana penjara seumur hidup hingga hukuman mati.

Polda Lampung menegaskan pengembangan kasus masih terus dilakukan guna membongkar jaringan besar narkotika lintas provinsi dan mengejar para pengendali yang hingga kini masih buron. (*-Red)

Read More

Musrenbang RKPD 2027 Jadi One Stop Service, Pelayanan Publik Jemput Bola Hadir di Kecamatan Way Panji

WAY PANJI - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan menghadirkan layanan publik terpadu bersamaan dengan pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Tahun 2027 tingkat kecamatan.

Inovasi ini menjadikan Musrenbang tidak hanya sebagai forum perencanaan pembangunan, tetapi juga ruang pelayanan langsung bagi masyarakat.
Pelaksanaan Musrenbang RKPD 2027 di Kecamatan Way Panji yang digelar di Gedung Olahraga Desa Sidereno, Jumat (6/2/2026), dipadati warga yang memanfaatkan berbagai layanan yang disediakan. Sejak kegiatan dimulai hingga berakhir, masyarakat terlihat antusias mengurus kebutuhan administrasi maupun layanan kesehatan di lokasi acara.
Kehadiran layanan publik terpadu tersebut merupakan bagian dari komitmen Pemkab Lampung Selatan dalam mendekatkan akses layanan dasar melalui pendekatan jemput bola. Selain menyerap aspirasi pembangunan, pemerintah daerah juga memastikan masyarakat memperoleh manfaat langsung dari setiap kegiatan Musrenbang.

Sejumlah layanan yang dihadirkan meliputi pelayanan administrasi kependudukan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, pelayanan pajak daerah oleh UPTD Pelayanan Pajak BPPRD Kabupaten Lampung Selatan, serta layanan Samsat Keliling.
Selain itu, tersedia pula pelayanan kesehatan dari UPTD Puskesmas Way Panji, vaksinasi rabies bagi hewan peliharaan oleh Puskeswan, perpustakaan keliling dari Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, hingga bazar produk UMKM lokal.
Bupati Lampung Selatan, Radityo Egi Pratama, turut meninjau langsung sejumlah stan pelayanan dan berdialog dengan masyarakat yang sedang mengurus berbagai kebutuhan administrasi. Ia juga menyerahkan KTP elektronik kepada warga yang telah selesai melakukan perekaman data.

“Bagaimana pelayanannya di sini? Mudah dan cepat, kan?” ujar Bupati Egi saat berbincang dengan salah satu warga penerima KTP elektronik.
Salah seorang warga Way Panji, Harno, mengaku sangat terbantu dengan adanya pelayanan terpadu yang dihadirkan di lokasi Musrenbang. Menurutnya, layanan tersebut memudahkan masyarakat karena tidak perlu datang jauh ke pusat pemerintahan.

“Pelayanan ini sangat membantu sekali. Kami jadi nggak perlu jauh-jauh. Apalagi gratis, kami sangat antusias dengan adanya pelayanan seperti ini di acara Musrenbang,” katanya.

Melalui integrasi antara forum perencanaan pembangunan dan pelayanan publik dalam satu kegiatan, Pemkab Lampung Selatan berharap aspirasi masyarakat dapat terserap secara optimal sekaligus memastikan kebutuhan dasar warga tetap terlayani dengan baik. (Nsy-Is)

Read More

Hari Pers Nasional 2026, M Rian Ali Akbar : Semangat Wartawan Indonesia!

Nasional – Menjelang peringatan Hari Pers Nasional (HPN) yang jatuh pada tanggal 09 Februari 2026, semangat baru ditiupkan kepada seluruh insan pers di penjuru Nusantara. Di tengah gempuran teknologi kecerdasan buatan (AI) yang semakin mendominasi arus informasi, peran wartawan sebagai "penjaga gerbang kebenaran" justru dinilai semakin krusial.

Peringatan HPN tahun ini mengusung pesan kuat: Adaptasi, Integritas, dan Resiliensi. Pers Indonesia diharapkan tidak hanya sekadar bertahan, tetapi juga memimpin dalam mengarahkan opini publik yang sehat dan berbasis data.
Tantangan Baru, Semangat Lama
M. Rian Ali Akbar, SH., MH., CLPA, Ketua Umum Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Serikat Media Siber Indonesia (LKBH SMSI) Pusat,  menilai bahwa Dunia media tahun 2026 memang menyuguhkan lanskap yang berbeda. Kecepatan informasi kini dihitung dalam hitungan milidetik. Namun, kecepatan bukanlah segalanya.
"Teknologi boleh berubah, namun nurani jurnalisme tetap menjadi kompas utama. Wartawan Indonesia harus tetap berani menyuarakan kebenaran di atas segala kepentingan," ujar Rian kepada media berita-public.com (Jumat, 06/02/26).
Rian juga memberikan semangat untuk para wartawan Indonesia.
"Dalam rangka Hari Pers Nasional, Salam hangat untuk Pers yang mandiri dan Ekspresif. Semangat para wartawan Indonesia," Tutupnya.

Selamat Hari Pers Nasional! Mari jadikan momentum 09 Februari 2026 ini sebagai titik balik untuk memperkuat kompetensi. Jangan takut pada perubahan teknologi, jadikan alat untuk memperkuat narasi dan memperluas jangkauan kebenaran.
Tinta mungkin digital, namun semangat harus tetap membara seperti saat pertama kali mesin cetak dijalankan. Teruslah berkarya, karena bangsa ini masih sangat membutuhkan dedikasi Anda.
Selamat Hari Pers Nasional 2026!
Hidup Pers Indonesia!. (Redaksi)

Read More

Enam Perangkat Daerah Mulai Proses, Gaji PPPK Paruh Waktu Lampung Selatan Siap Masuk Rekening

Kalianda - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan memastikan anggaran pembayaran gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu dalam kondisi siap.

Keterlambatan yang dikeluhkan sejumlah pegawai disebut bukan karena kendala keuangan, melainkan proses administrasi di masing-masing perangkat daerah.

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Lampung Selatan, Rini Ariasih, menjelaskan bahwa pengajuan pencairan gaji PPPK Paruh Waktu sebenarnya sudah dapat dilakukan sejak awal bulan ini. Namun realisasi pembayaran sangat bergantung pada kecepatan perangkat daerah dalam mengajukan berkas pencairan.

“Secara keuangan tidak ada masalah. Anggaran sudah tersedia. Tinggal proses pengajuan dari masing-masing perangkat daerah,” ujar Rini, dalam  keterangannya, Kamis (5/2/2026).

Ia menerangkan, salah satu syarat utama pencairan gaji PPPK Paruh Waktu adalah Perjanjian Kinerja (PK) yang memuat nominal gaji sebagai dasar pembayaran.

Saat ini, masih terdapat sejumlah PK PPPK Paruh Waktu, terutama tenaga guru, yang masih dalam proses Tanda Tangan Elektronik (TTE).

Meski demikian, Rini menegaskan kondisi tersebut tidak semestinya menjadi penghambat karena sistem pembayaran gaji bersifat LS (Langsung). Artinya, pengajuan dapat dilakukan secara bertahap tanpa harus menunggu seluruh PK selesai.

“Contohnya di Dinas Pendidikan yang jumlah gurunya ribuan. Kalau sudah ada 100 orang yang PK-nya selesai, ya langsung diajukan 100 orang dulu. Tidak perlu menunggu semuanya,” jelasnya.

Hingga saat ini, sedikitnya enam perangkat daerah telah mengajukan proses pencairan gaji PPPK Paruh Waktu dan telah diverifikasi oleh BPKAD. Di antaranya Dinas PPPA, Kesbangpol, Bappeda, Perkim, serta Kecamatan Tanjung Bintang dan Way Sulan.

Sementara itu, Dinas Sosial, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, serta BKD saat ini masih dalam tahap verifikasi kelengkapan dokumen, lalu menyampaikan SPM.

“Sudah ada enam perangkat daerah yang berproses. Berkasnya sudah diverifikasi dan siap dicairkan hari ini,” kata Rini.

Selain persoalan PK, kendala lain yang ditemui adalah masih banyak PPPK Paruh Waktu, khususnya guru yang diangkat melalui Surat Keputusan Kepala Sekolah, belum memiliki rekening Bank Lampung. Padahal, sistem pembayaran gaji di lingkungan Pemkab Lampung Selatan menggunakan bank tersebut sebagai kanal resmi.

“Mereka kebanyakan belum memiliki rekening Bank Lampung. Ini perlu segera dilengkapi agar proses pembayaran bisa berjalan lancar,” tambahnya.

Pemkab Lampung Selatan mengimbau seluruh perangkat daerah agar mempercepat proses administrasi serta memastikan kelengkapan dokumen pegawai.

Dengan pengajuan yang dilakukan secara bertahap dan koordinasi yang lebih intensif, pemerintah daerah optimistis pembayaran gaji PPPK Paruh Waktu dapat segera terealisasi dan menjawab keresahan para pegawai yang telah mulai bekerja sejak akhir Desember 2025. (Kmf)

Read More