Enam Perangkat Daerah Mulai Proses, Gaji PPPK Paruh Waktu Lampung Selatan Siap Masuk Rekening

Kalianda - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan memastikan anggaran pembayaran gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu dalam kondisi siap.

Keterlambatan yang dikeluhkan sejumlah pegawai disebut bukan karena kendala keuangan, melainkan proses administrasi di masing-masing perangkat daerah.

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Lampung Selatan, Rini Ariasih, menjelaskan bahwa pengajuan pencairan gaji PPPK Paruh Waktu sebenarnya sudah dapat dilakukan sejak awal bulan ini. Namun realisasi pembayaran sangat bergantung pada kecepatan perangkat daerah dalam mengajukan berkas pencairan.

“Secara keuangan tidak ada masalah. Anggaran sudah tersedia. Tinggal proses pengajuan dari masing-masing perangkat daerah,” ujar Rini, dalam  keterangannya, Kamis (5/2/2026).

Ia menerangkan, salah satu syarat utama pencairan gaji PPPK Paruh Waktu adalah Perjanjian Kinerja (PK) yang memuat nominal gaji sebagai dasar pembayaran.

Saat ini, masih terdapat sejumlah PK PPPK Paruh Waktu, terutama tenaga guru, yang masih dalam proses Tanda Tangan Elektronik (TTE).

Meski demikian, Rini menegaskan kondisi tersebut tidak semestinya menjadi penghambat karena sistem pembayaran gaji bersifat LS (Langsung). Artinya, pengajuan dapat dilakukan secara bertahap tanpa harus menunggu seluruh PK selesai.

“Contohnya di Dinas Pendidikan yang jumlah gurunya ribuan. Kalau sudah ada 100 orang yang PK-nya selesai, ya langsung diajukan 100 orang dulu. Tidak perlu menunggu semuanya,” jelasnya.

Hingga saat ini, sedikitnya enam perangkat daerah telah mengajukan proses pencairan gaji PPPK Paruh Waktu dan telah diverifikasi oleh BPKAD. Di antaranya Dinas PPPA, Kesbangpol, Bappeda, Perkim, serta Kecamatan Tanjung Bintang dan Way Sulan.

Sementara itu, Dinas Sosial, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, serta BKD saat ini masih dalam tahap verifikasi kelengkapan dokumen, lalu menyampaikan SPM.

“Sudah ada enam perangkat daerah yang berproses. Berkasnya sudah diverifikasi dan siap dicairkan hari ini,” kata Rini.

Selain persoalan PK, kendala lain yang ditemui adalah masih banyak PPPK Paruh Waktu, khususnya guru yang diangkat melalui Surat Keputusan Kepala Sekolah, belum memiliki rekening Bank Lampung. Padahal, sistem pembayaran gaji di lingkungan Pemkab Lampung Selatan menggunakan bank tersebut sebagai kanal resmi.

“Mereka kebanyakan belum memiliki rekening Bank Lampung. Ini perlu segera dilengkapi agar proses pembayaran bisa berjalan lancar,” tambahnya.

Pemkab Lampung Selatan mengimbau seluruh perangkat daerah agar mempercepat proses administrasi serta memastikan kelengkapan dokumen pegawai.

Dengan pengajuan yang dilakukan secara bertahap dan koordinasi yang lebih intensif, pemerintah daerah optimistis pembayaran gaji PPPK Paruh Waktu dapat segera terealisasi dan menjawab keresahan para pegawai yang telah mulai bekerja sejak akhir Desember 2025. (Kmf)

Read More

Kinerja Ekonomi Lampung 2025 Menguat, Konsumsi dan Ekspor Jadi Motor Utama

Bandar Lampung — Perekonomian Provinsi Lampung menunjukkan kinerja yang solid sepanjang tahun 2025. Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Lampung mencatat ekonomi Lampung tumbuh sebesar 5,28 persen, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan tahun sebelumnya dan melampaui rata-rata pertumbuhan ekonomi wilayah Sumatera.

Hal tersebut disampaikan oleh Kepala BPS Provinsi Lampung, Ahmad Riswan Nasution, dalam rilis resmi Berita Statistik yang digelar di Aula BPS Provinsi Lampung, Kamis (5/2/2026).

Ahmad Riswan menjelaskan, pertumbuhan ekonomi Lampung tahun 2025 dihitung berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan periode Januari–Desember 2025 dibandingkan periode yang sama tahun 2024.

“Nilai PDRB Lampung tahun 2025 mencapai Rp525,85 triliun, meningkat signifikan dari Rp484,24 triliun pada tahun 2024. Kenaikan ini mencerminkan pertumbuhan ekonomi Lampung yang kuat dan berkelanjutan,” ujarnya.

Secara year on year (y-on-y), pertumbuhan ekonomi Lampung pada triwulan IV 2025 tercatat sebesar 5,54 persen. Sementara secara quarter to quarter (q-to-q), ekonomi Lampung mengalami kontraksi 3,05 persen. Namun demikian, BPS menegaskan bahwa penurunan tersebut merupakan siklus musiman yang wajar dan relatif lebih rendah dibandingkan kontraksi triwulan IV pada tahun-tahun sebelumnya.

“Penurunan pada triwulan IV 2025 lebih kecil dibandingkan tahun 2024 yang mencapai minus 3,52 persen. Ini menunjukkan stabilitas ekonomi Lampung semakin baik,” jelasnya.

Dibandingkan wilayah lain di Sumatera, pertumbuhan ekonomi Lampung tergolong impresif. Rata-rata pertumbuhan ekonomi Sumatera pada 2025 tercatat 4,18 persen, sementara Lampung mampu tumbuh di atas rata-rata tersebut.

Secara regional, Lampung menempati peringkat ketiga pertumbuhan ekonomi tertinggi di Sumatera, setelah Kepulauan Riau (6,94 persen) dan Sumatera Selatan (5,35 persen). Selain itu, Lampung juga berada di peringkat keempat sebagai penyumbang ekonomi terbesar di Sumatera, setelah Sumatera Utara, Riau, dan Sumatera Selatan, dengan kontribusi sebesar 9,98 persen.

Sektor Pertanian Tetap Jadi Penopang Utama

Dari sisi lapangan usaha, struktur ekonomi Lampung masih didominasi oleh sektor pertanian dengan kontribusi 26,90 persen, diikuti industri pengolahan sebesar 19,11 persen, dan perdagangan sebesar 14,35 persen.

Ketiga sektor tersebut menjadi motor utama pertumbuhan ekonomi Lampung. Sektor pertanian menyumbang 27,19 persen terhadap total pertumbuhan ekonomi, industri pengolahan menyumbang 21,91 persen, dan sektor perdagangan memberikan kontribusi sekitar 10 persen.

Sementara itu, pertumbuhan tertinggi dicatat oleh kategori jasa keuangan dan asuransi yang tumbuh 16,46 persen, didorong oleh meningkatnya pendapatan bunga perbankan. Adapun sektor pengadaan listrik dan gas mengalami kontraksi terdalam sebesar 5,78 persen akibat penurunan produksi gas.

Dari sisi pengeluaran, struktur ekonomi Lampung masih didominasi oleh konsumsi rumah tangga dengan porsi 62,61 persen. Konsumsi rumah tangga mampu memberikan kontribusi sebesar 56,71 persen terhadap pertumbuhan ekonomi Lampung sepanjang 2025.

Selain itu, komponen konsumsi lembaga non-profit yang melayani rumah tangga (LNPRT) mencatat pertumbuhan tertinggi pada triwulan IV 2025 sebesar 6,31 persen, seiring meningkatnya aktivitas lembaga sosial dan keagamaan.

Ekspor juga menjadi mesin pertumbuhan penting dengan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi mencapai 72,22 persen, menunjukkan peran strategis perdagangan luar negeri dalam mendorong ekonomi Lampung.

PDRB Per Kapita Terus Meningkat

Capaian positif ekonomi Lampung juga tercermin dari PDRB per kapita yang terus meningkat. Pada tahun 2023, PDRB per kapita Lampung tercatat Rp48,19 juta, naik menjadi Rp51,39 juta pada 2024, dan kembali meningkat signifikan pada 2025 menjadi sekitar Rp55 juta.

“Kenaikan ini menunjukkan adanya akselerasi peningkatan kesejahteraan masyarakat Lampung dan menjadi indikator positif dalam upaya keluar dari jebakan pendapatan menengah (middle income trap),” ujar Ahmad Riswan.

Ahmad Riswan menegaskan, rilis data statistik ini merupakan bentuk pelayanan publik BPS Provinsi Lampung dalam menyediakan data yang berkualitas, akurat, dan relevan untuk mendukung perumusan kebijakan pembangunan.

“Kami berharap data ini dimanfaatkan secara optimal oleh pemerintah daerah, pelaku usaha, akademisi, dan masyarakat dalam pengambilan keputusan, sehingga mampu mendorong akselerasi pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Lampung,” pungkasnya.

Pertumbuhan ekonomi yang solid ini menjadi modal penting bagi Provinsi Lampung untuk terus melangkah maju, sejalan dengan visi Lampung Maju Menuju Indonesia Emas 2045.

(Dinas Kominfotik Provinsi Lampung).

Read More

BPS Lampung : Kemiskinan Lampung Turun Jadi Single Digit 9,66 persen

Bandar Lampung — Provinsi Lampung mencatat capaian penting dalam upaya pengentasan kemiskinan. Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Lampung mengumumkan bahwa tingkat kemiskinan Lampung pada September 2025 turun menjadi 9,66 persen, menurun 0,34 poin dibandingkan Maret 2025 yang masih berada di angka 10,00 persen.

Capaian ini disampaikan oleh Kepala BPS Provinsi Lampung, Ahmad Riswan Nasution, dalam rilis resmi Berita Statistik di Aula BPS Provinsi Lampung, Kamis (5/2/2026). Dengan angka tersebut, Lampung resmi memasuki era kemiskinan satu digit, sebuah tonggak sejarah baru dalam pembangunan sosial ekonomi daerah.

“Penurunan ini menunjukkan adanya perbaikan nyata pada daya beli dan kesejahteraan masyarakat Lampung,” ujar Ahmad Riswan.

BPS menjelaskan, penurunan tingkat kemiskinan tidak terlepas dari berbagai indikator ekonomi yang membaik. Pada September 2025, Indeks Harga Konsumen (IHK) Lampung tercatat sebesar 108,51, atau naik sekitar 8 persen dibandingkan tahun dasar.

Kondisi inflasi yang relatif terkendali berperan penting dalam menjaga daya beli masyarakat, khususnya rumah tangga berpendapatan rendah. Selain itu, pertumbuhan ekonomi Lampung pada triwulan III 2025 mencapai 5,04 persen, yang berdampak positif terhadap penciptaan nilai tambah, peningkatan pendapatan, serta peluang kerja.

Pertumbuhan konsumsi rumah tangga juga tercatat meningkat sebesar 4,89 persen, menandakan aktivitas ekonomi masyarakat yang semakin menggeliat.

Dari sektor perdesaan, Nilai Tukar Petani (NTP) Lampung yang tercatat 127,62 pada awal Februari 2026 menjadi indikator positif kesejahteraan petani. Meski produksi padi mengalami penurunan, daya tukar petani yang masih tinggi menunjukkan adanya potensi peningkatan pendapatan petani ke depan, yang sangat berpengaruh terhadap kemiskinan di wilayah desa.

Secara jumlah, penduduk miskin di Lampung pada September 2025 tercatat sebanyak 860,13 ribu orang. BPS menegaskan, angka ini menjadi dasar penting bagi pemerintah daerah dalam menyusun program intervensi yang lebih tepat sasaran.

“BPS siap mendukung percepatan penurunan kemiskinan melalui penyediaan data yang akurat dan berkelanjutan,” kata Ahmad Riswan.

Berdasarkan wilayah, tingkat kemiskinan di perdesaan tercatat 10,88 persen, sedangkan di perkotaan sebesar 7,37 persen. Menariknya, penurunan kemiskinan di wilayah perdesaan menunjukkan tren yang signifikan.

“Ini menjadi bukti bahwa program pembangunan desa mulai menunjukkan hasil positif, mengingat desa selama ini merupakan kantong utama kemiskinan,” jelasnya.

Tak hanya dari sisi persentase, kualitas kemiskinan di Lampung juga menunjukkan perbaikan. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) menurun dari 1,539 menjadi 1,228, menandakan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin semakin mendekati garis kemiskinan, sehingga peluang untuk keluar dari kemiskinan semakin besar.

Sementara itu, Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) juga membaik, turun dari 0,344 menjadi 0,242. Penurunan ini mengindikasikan semakin homogennya kondisi pengeluaran rumah tangga miskin, serta meningkatnya efektivitas program bantuan sosial yang disalurkan.

Dari sisi ketimpangan, Gini Ratio Lampung pada September 2025 tercatat 0,287, turun dari 0,292 pada periode sebelumnya. Penurunan ini menunjukkan bahwa ketimpangan pengeluaran antarpenduduk di Lampung semakin menyempit.

Penguatan data ketimpangan juga terlihat dari struktur pengeluaran penduduk. Porsi konsumsi 20 persen kelompok berpengeluaran tertinggi turun dari 38,82 persen menjadi sekitar 38,80 persen, menandakan distribusi pengeluaran yang semakin merata di masyarakat.

BPS menegaskan bahwa seluruh indikator ini memberikan gambaran positif mengenai profil kesejahteraan masyarakat Lampung. Penurunan kemiskinan, membaiknya kualitas hidup penduduk miskin, serta menyempitnya ketimpangan menjadi fondasi penting bagi pembangunan daerah ke depan.

“Data statistik ini kami harapkan dapat dimanfaatkan secara optimal dalam perumusan kebijakan yang lebih tepat sasaran, sehingga upaya percepatan penurunan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Lampung dapat terus berlanjut,” pungkas Ahmad Riswan.

Capaian ini semakin memperkuat optimisme bahwa Provinsi Lampung berada di jalur yang tepat menuju pembangunan inklusif dan berkelanjutan, sejalan dengan semangat Lampung Maju Menuju Indonesia Emas 2045.
(Dinas Kominfotik Provinsi Lampung).

Read More

Kejari Eksekusi Supriyati Ke Lapas Kelas IIA Kalianda Lampung Selatan

LAMPUNG SELATAN - Dalam momen yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat dan publik pada akhirnya di hari Kamis 5 Febuari 2026, Kejaksaan negeri Kalianda kabupaten Lampung Selatan (Lamsel), jebloskan Supriyati, Ke Lapas Kelas IIA Kalianda Lampung Selatan.

Dalam Surat pers

Dengan nomor: PR-13/L8.11/Dti.2/02/2026.

Penahanan Tersangka perkara pemalsuan ijazah Anggota DPRD kabupaten Lamsel oleh kejaksaan negeri Lampung Selatan.

Pada hari kamis tanggal 05 Februari 2026, sekitar pukul 11:00,wib bertempat di kantor kejaksaan negeri Lampung Selatan, telah dilaksanakan putusan mahkamah agung tanggal 03 Desember 2025, nomor : 11567K/vid.Sus 2025 dengan Amar putusan menyatakan Supriyati bin M.Sa’i terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindakan pidana.

” dengan sengaja Tampa hak menggunakan ijazah dan/atau sertifikat kompetensi sebagai yang dimaksud dalam pasal 61 ayat (2) dan Ayat (3) yang terbukti palsu”.

Sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam pasal 69 ayat (2) undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional.

Berdasarkan surat perintah kepala kejaksaan Lampung Selatan tanggal 26 Januari 2026 , dalam perkara tindak pidana pemalsuan ijazah Anggota DPRD kabupaten Lamsel atas nama terpidana Supriyati bin Sa’i telah dilaksanakan Eksekusi putusan pengadilan berupa pelaksanaan pidana penjara di lembaga pemasyarakatan kelas IIA Kalianda Lampung Selatan.

Untuk menjalani tahanan/pidana penjara/kurungan selama (1) satu tahun dan denda Rp 100.000.000.(seratus juta rupiah) sub 4 (empat) bulan, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalaninya.

Kalianda,05 Februari 2026.

An. kepala kejaksaan negeri Lampung Selatan. ditandatangani Kepala seksi intelijen Volanda Aziz Saleh, SH, SE, MH.

Media ini pun menghubungi via telepon Whatsapp-nya kalapas kelas IIA Kalianda Lampung Selatan untuk memastikan bahwa Supriyati, telah di eksekusi penjara.

Beni Nurrahman, Kalapas Kelas IIA Kalianda, membenarkan bahwasanya (Mereka) telah menerima Supriyati bin Sa’i, untuk dilakukan Eksekusi putusan pengadilan berupa pelaksanaan pidana penjara di lembaga pemasyarakatan kelas IIA Kalianda Lampung Selatan.

“Iya benar’ tadi Supriyati telah dipenjara di dalam lembaga pemasyarakatan kelas IIA Kalianda” ucapnya dengan singkat mengakhiri sambungan telpon. (Red)

Read More

BUMD Lampung Selatan Maju Luncurkan Lokapasar E-commerce “Si-Muli”

LAMPUNG SELATAN  - BUMD Lampung Selatan Maju (Perseroda) meluncurkan lokapasar e-commerce “Si-Muli” (Sistem Informasi Market Ulun Lampung Asli) ini di ambil sebagai langkah strategis dalam penguatan ekonomi daerah, serta platform belanja online resmi yang menghubungkan UMKM lokal dengan kebutuhan belanja pemerintah daerah.

Peluncuran Si-Muli yang dirangkaikan dengan bimbingan teknis pengelolaan e-commerce ini digelar di Aula Rajabasa, Kantor Bupati Lampung Selatan, Kamis, 5 Februari 2026. Kegiatan tersebut melibatkan organisasi perangkat daerah (OPD), pelaku UMKM, serta mitra pendukung digitalisasi ekonomi daerah.

Melalui Si-Muli, Perseroda Lampung Selatan Maju menempatkan diri sebagai penggerak utama integrasi UMKM ke dalam sistem belanja dan pengadaan pemerintah. Platform ini dirancang tidak hanya sebagai etalase digital produk UMKM, tetapi juga sebagai sarana resmi belanja barang dan jasa pemerintah daerah yang terintegrasi dengan sistem pembayaran non-tunai dan pencatatan transaksi secara real time.

Direktur Utama Perseroda Lampung Selatan Maju, Ir. Baiquni Aka Sanjaya, ST, MT, menyampaikan bahwa kehadiran Si-Muli merupakan upaya konkret BUMD dalam menjawab kebutuhan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas belanja pemerintah sekaligus memperluas akses pasar UMKM lokal.

“Si-Muli kami dorong menjadi jembatan antara UMKM Lampung Selatan dengan belanja pemerintah daerah, sehingga perputaran ekonomi lokal dapat terjadi secara langsung dan berkelanjutan,” kata Baiquni dalam sambutannya.

Selain mendorong penggunaan produk lokal, Si-Muli juga diarahkan untuk mengurangi transaksi tatap muka, memperluas akses penyedia secara terbuka dan adil, serta meminimalkan potensi konflik kepentingan dalam proses pengadaan barang dan jasa. Pendekatan ini sejalan dengan rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait pemanfaatan sistem e-commerce dalam belanja dan pengadaan bernilai kecil hingga menengah.

Perseroda Lampung Selatan Maju menargetkan Si-Muli tidak hanya menjadi marketplace, tetapi berkembang sebagai ekosistem digital UMKM yang mempertemukan produsen lokal, pemerintah daerah, serta mitra swasta dalam satu sistem terintegrasi.

Melalui peluncuran ini, BUMD Lampung Selatan Maju menegaskan perannya sebagai instrumen ekonomi daerah yang aktif mendorong digitalisasi, memperkuat daya saing UMKM, dan memastikan belanja pemerintah memberikan dampak langsung bagi perekonomian Lampung Selatan.

Read More

Perkuat Komitmen Integritas, Lapas Kalianda Teken Komitmen Bersama Pembangunan Zona Integritas

KALIANDA - Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kalianda melaksanakan kegiatan Penandatanganan Komitmen Bersama Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) bertempat di Aula Lapas Kelas IIA Kalianda. Rabu (5/2/2026) 

Kegiatan ini diikuti oleh seluruh jajaran pejabat struktural dan fungsional serta pegawai Lapas Kalianda sebagai bentuk pernyataan sikap dan tekad bersama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.

Dalam amanatnya, Kepala Lapas Kelas IIA Kalianda, Beni Nurrahman, menegaskan bahwa pembangunan Zona Integritas bukanlah sekadar kegiatan seremonial, melainkan komitmen nyata yang harus diwujudkan dalam setiap pelaksanaan tugas dan pelayanan, serta menekankan bahwa pembangunan Zona Integritas menuntut keberanian untuk berubah dan meninggalkan kebiasaan lama yang tidak sejalan dengan nilai integritas.

"Penandatanganan komitmen ini bukanlah kegiatan simbolik semata, melainkan pernyataan sikap, tekad, dan integritas seluruh jajaran Lapas Kelas IIA Kalianda untuk melakukan perubahan secara nyata dan berkelanjutan, Zona Integritas bukan hanya tanggung jawab pimpinan, melainkan tanggung jawab kolektif seluruh pegawai tanpa terkecuali. Setiap sikap, tindakan, dan keputusan yang kita ambil akan menjadi cerminan integritas institusi ini di mata masyarakat," ujar Kepala Lapas Kelas IIA Kalianda.

Melalui penandatanganan komitmen bersama ini, Lapas Kelas IIA Kalianda meneguhkan langkah menuju satuan kerja yang bersih dalam tata kelola, kuat dalam integritas, dan unggul dalam pelayanan, serta optimis mampu meraih predikat WBK dan WBBM sebagai bagian dari pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan pemasyarakatan. (Hms-Is)

Read More

CSR PT KLTD Lampung Selatan Lestarikan Ekosistem Laut

LAMPUNG SELATAN - Sebagai bentuk komitmen terhadap pelestarian lingkungan dan keberlanjutan ekosistem laut, PT. Kalianda Lampung Human Development (KLTD) menyelenggarakan kegiatan Corporate Social Responsibility (CSR) bertajuk “EFOLUTION – Elty for the Ocean Solution” yang berlangsung di Grand Elty Krakatoa Hotel & Resort, Kalianda, Lampung Selatan. Rabu, (4/02/2026).

Kegiatan ini menjadi langkah nyata PT. KLTD dalam mendukung upaya pelestarian laut serta mengajak berbagai pihak untuk bersama-sama menjaga kelestarian lingkungan pesisir dan perairan sebagai aset penting bagi masa depan.

Acara tersebut dihadiri oleh sejumlah tokoh dan perwakilan instansi, di antaranya:

Bapak Resza Adikreshna selaku Direktur Utama PT. KLTD, Ibu Sisilia selaku Chief Finance Officer PT. KLTD, Bapak Hosein Rachmat Ibrahim selaku Hotel Manager Grand Elty Krakatoa, Bapak Henri selaku Direktur PT. NMB, Bapak Dr. I Nyoman Setiawan, SE.MM selaku Kepala Dinas Pariwisata Lampung Selatan, Bapak Zainal Abidin selaku Perwakilan Kadispora Lampung Selatan, Kapten Tatang Sulaiman selaku Wadanramil Kalianda.

Dalam sambutannya, Bapak Resza Adikreshna menyampaikan bahwa kegiatan EFOLUTION merupakan bentuk kepedulian perusahaan terhadap kelestarian laut, sekaligus menjadi pengingat bahwa lingkungan yang sehat harus dijaga bersama melalui tindakan konkret. 

Program CSR ini bertujuan sebagai wujud kepedulian terhadap kelestarian lingkungan laut, sekaligus langkah nyata dalam menjaga ekosistem, melestarikan keanekaragaman hayati, serta mewariskan lingkungan yang sehat bagi generasi mendatang.

Melalui kegiatan *”EFOLUTION – _Elty for the Ocean Solution_, PT. KLTD”* berharap dapat mendorong kolaborasi lintas sektor, meningkatkan kesadaran masyarakat, serta memperkuat sinergi antara dunia usaha, pemerintah, dan komunitas lokal dalam menjaga kekayaan laut Indonesia, khususnya wilayah pesisir Lampung Selatan.

Kegiatan ini sekaligus menjadi bukti bahwa Grand Elty Krakatoa Hotel & Resort sebagai bagian dari PT. KLTD terus berkomitmen dalam mendukung pembangunan pariwisata yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.

Saat konferensi pers Resza Adikreshna selaku Direktur Utama PT. KLTD mengatakan kegiatan tersebut melakukan penanaman trumbu karang, simbiosis terumbu karang agar ekosistem laut menambah tumbuhnya biodata laut yang ada di pesisir pantai di Lampung Selatan,

” Tak hanya simbolis, kegiatan penanaman terumbu karang akan di lakukan rutinitas kedepannya, tak hanya simbolis di lakukan saat ini, agar ekosistem biota laut akan semakin banyak dan terjaga,” tegas Resza Adikreshna. 

Di tempat yang sama kepala Dinas Pariwisata kabupaten Lampung Selatan Dr. I Nyoman Setiawan, SE.MM mengatakan pihak pemerintah akan seterusnya berkabolarasi kepada pihak pengusaha wisata swasta yang ada di Lampung Selatan tantang HTM,

” Kami akan selalu berkoordinasi kepada pengusaha wisata swasta agar pengunjung/ Wisatawan dari dalam atau dari luar Lampung Selatan dapat terjangkau di Harga Tiker Masuk, agar wisatawan untuk menikmati wisata yang ada di Lampung Selatan, ” papar I Nyoman. 

Nyoman menambahkan pemerintah dan pengusaha wisata di Lampung Selatan akan saling kordinasi agar wisatawan dari luar daerah Lampung Selatan betah,

” Pemerintahan mengupayakan agar wisatawan yang berkunjung berwisata ke Lampung Selatan dengan waktu yang lama takhanya itungan jam namun bermalam ya sampai bermalam sehari dua hari,” tegas kadis pariwisata Lampung Selatan. 

PT. Kalianda Lampung Human Development (KLTD) merupakan perusahaan yang bergerak dalam pengembangan pariwisata dan hospitality dengan komitmen kuat terhadap pertumbuhan berkelanjutan, pemberdayaan masyarakat, serta pelestarian lingkungan.

 

Untuk informasi lebih lanjut:

Marketing Communication Grand Elty Krakatoa Hotel & Resort

081272476615

Read More