Satpol PP Banten Dukung Gerakan Nasional Indonesia Asri Lewat Instruksi Gubernur

Serang - Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Banten Nana Suryana menyatakan dukungannya terhadap Gerakan Nasional Indonesia Asri, Aman, Sehat, Resik dan Indah yang tengah digalakkan pemerintah.

Di Provinsi Banten, gerakan tersebut diperkuat dengan diterbitkannya Instruksi Gubernur Nomor 2 Tahun 2026 tentang Gerakan Banten Bersih di Kawasan Wisata, Sungai, Jalan Protokol, Kawasan Permukiman, dan Perkantoran pada Jumat (27/2).

Nana mengatakan pihaknya siap mengawal pelaksanaan instruksi gubernur tersebut, terutama dalam aspek penegakan ketertiban umum dan pengawasan di lapangan.

“Satpol PP Provinsi Banten siap mendukung penuh pelaksanaan Instruksi Gubernur Nomor 2 Tahun 2026 tentang Gerakan Banten Bersih. Kami akan memperkuat pengawasan dan penegakan ketertiban di kawasan wisata, sungai, jalan protokol, permukiman, hingga perkantoran, agar terwujud lingkungan yang asri, aman, sehat, resik, dan indah di seluruh wilayah Banten,” kata Nana.

Ia menegaskan kebersihan dan ketertiban lingkungan merupakan tanggung jawab bersama, tidak hanya pemerintah daerah, tetapi juga masyarakat. Kawasan wisata dan sungai, menurutnya, menjadi perhatian karena kerap menghadapi persoalan sampah dan penataan lingkungan.

Selain itu, jalan protokol, kawasan permukiman, dan perkantoran juga menjadi fokus dalam gerakan tersebut guna menciptakan lingkungan yang tertib dan nyaman bagi masyarakat.

Melalui penguatan regulasi tersebut, Pemprov Banten berharap terbangun sinergi antara perangkat daerah, aparat penegak peraturan daerah, serta partisipasi masyarakat dalam mewujudkan Banten yang bersih dan indah.

Read More

BEM Banten Laporkan Plh Sekda ke Kejagung, Dugaan Korupsi Pengadaan Kursi Rp1,7 M

Jakarta — Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Banten Bersatu mengadukan Pelaksana Harian Sekretaris Daerah Provinsi Banten, Deden Apriandhi Hartawan, ke Kejaksaan Agung RI. Laporan itu berkaitan dengan dugaan penyimpangan dalam proyek pengadaan kursi kerja yang nilainya mencapai Rp1,76 miliar.

Koordinator BEM Banten Bersatu, Bagas Yulianto, mengungkapkan bahwa laporan telah dikirimkan pada Jumat (23/5/2025) dan diterima secara resmi oleh Kejaksaan Agung di Jakarta. Pihaknya berencana menggelar aksi unjuk rasa di depan Kementerian Dalam Negeri dan Kejaksaan Agung pada 2 Juni mendatang sebagai bentuk tindak lanjut atas laporan tersebut.

“Berdasarkan kajian dan data yang kami himpun, ditemukan sejumlah kejanggalan dalam pengadaan kursi kerja berbahan jati LED sebanyak 100 unit,” ujar Bagas, Sabtu (24/5/2025), dihubungi melalui sambungan telepon.

Menurut Bagas, pengadaan kursi kerja itu terindikasi bermasalah karena dalam katalog elektronik (e-katalog) tidak ditemukan informasi mengenai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), merek produk, maupun Standar Nasional Indonesia (SNI). Padahal, ketentuan tersebut diwajibkan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, serta perubahan dalam Perpres Nomor 12 Tahun 2021.

“Dengan anggaran sebesar Rp1.760.800.000, kami menduga kuat telah terjadi pelanggaran terhadap prinsip-prinsip pengadaan barang pemerintah, termasuk indikasi praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme,” katanya.

BEM Banten Bersatu juga menyoroti dugaan keterlibatan pejabat lain di lingkungan Sekretariat DPRD Provinsi Banten dalam proses pengadaan, yang menurut mereka berpotensi menabrak prinsip akuntabilitas dan integritas tata kelola pemerintahan.

Tuntutan Pencopotan

Sebagai bagian dari aksi yang mereka sebut sebagai ‘perlawanan lanjutan’ setelah gelaran aksi sebelumnya bertajuk Camping Ceria, BEM Banten Bersatu mendesak Gubernur Banten agar mengevaluasi posisi Deden Apriandhi sebagai Plh Sekda. Mereka juga meminta Kementerian Dalam Negeri untuk tidak menutup mata terhadap persoalan birokrasi di Pemprov Banten.

“Kami meminta agar Plh Sekda segera diganti dengan figur yang bersih dari persoalan hukum dan jauh dari praktik KKN. Pemilihan pejabat strategis seperti ini seharusnya mengedepankan prinsip demokrasi dan profesionalisme,” tegas Bagas.

Sementara itu, Plh Sekda Banten Deden Apriandi Hartawan saat dimintai tanggapan atas laporan dan rencana aksi BEM tersebut memberikan jawaban singkat melalui pesan WhatsApp, “Bagus Kang, untuk fungsi kontrol masyarakat.” (tim)

Read More

Sosialisasi Penanganan Media Komunikasi Oleh Kejagung Diapresiasi Pemprov Banten

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten menyambut baik terkait sinergi dan kolaborasi yang dilakukan Kejaksaan Agung (Kejagung) Republik Indoesia terkait pengawasan media komunikasi.

Kegiatan tersebut bertujuan dalam rangka deteksi dini dan pemetaan, serta monitoring dan evaluasi kegiatan pengawasan multimedia di seluruh Indonesia salah satunya di Provinsi Banten. Kegiatan rapat tersebut berlangsung di Aula Lt. 3 Aula Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian Provinsi Banten, Serang, Kamis (22/05/2025).

Kasubdit Peredaran Barang Cetakan dan Media Komunikasi Kejaksaan Republik Indonesia Direktorat Sosial, Budaya dan Kemasyarakatan Rudy Hartono menuturkan kegiatan tersebut sebagai upaya peningkatan koordinasi antar pemerintah daerah dan jajaran Kejaksaan.

"Terdapat beberapa regulasi terkait pengawasan multimedia, diantaranya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia Pasal 30B huruf e," ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Rudi Hartono menyampaikan terdapat sejumlah pelanggaran konten negatif yang harus dapat dihindari oleh masyarakat. Diantaranya terkait pornografi, perjudian, ujaran kebencian, penipuan, SARA, hoaks, kekerasan kepada anak, perdagangan produk dengan aturan khusus dan radikalisme.

"Kemudian konten separatisme atau organisasi berbahaya, HKI, pemerasan, pelanggaran keamanan informasi, konten negatif yang direkomendasikan instansi sektor, konten yang meresahkan masyarakat, konten yang melanggar nilai sosial dan budaya, serta konten yang memfasilitasi diaksesnya konten negatif," katanya.

"Yang harus menjadi perhatian kita semua, yaitu penanganan judi online. Ini sudah harus menjadi komitmen bersama," ujar Rudy.

"Manfaat bagi sinergitas ini salah satunya mempercepat deteksi dan klarifikasi hoaks, serta meningkatkan kewaspadaan masyatakat dan instansi terhadap narasi yang tidak informatif," pungkasnya.

Sementara, Plt. Kepala Dinas Kominfo, Statistik, Persandian Provinsi Banten Arif Agus Rakhman menyampaikan pihaknya terus melakukan langkah-langkah dalam mewujudkan ruang digital Banten yang cerdas dan sehat.

“Sesuai arahan Bapak Gubernur dan Bapak Wakil Gubernur, kita bersama-sama menjadikan ruang digital di Provinsi Banten sehat, ramah dan cerdas," ujarnya.

"Sehat dari unggahan-unggahan hoaks, unggahan-unggahan negatif, cerdas dalam memilah dan memilih informasi, memfilter informasi, serta ramah dengan dikuatkannya ruang digital ramah bagi siapapun yang mengakses," pungkasnya.

Dalam kegiatan tersebut juga dihadiri oleh perwakilan Kejati Banten, Kejari Kabupaten/Kota se Provinsi Banten serta Dinas Kominfo Kabupaten/Kota se Provinsi Banten. Dan dilanjutkan dengan kegiatan sharing session terkait pengalaman dalam penanganan konten media komunikasi.(lis) 

Read More

BEM Banten Bersatu Sebut Penunjukan Plh Sekda Banten Sarat Kepentingan Politik

Kota Serang-- Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Banten Bersatu menyampaikan kritik tajam terhadap keputusan Gubernur Banten, Andra Soni yang menunjuk Deden Apriandhi Hartawan sebagai Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Banten. Penunjukan tersebut dinilai cacat prosedur, sarat kepentingan serta jauh dari prinsip meritokrasi dan transparansi.

Dalam keterangan resminya, Koordinator BEM Banten Bersatu, Bagas Yulianto, menyatakan bahwa keputusan gubernur tidak hanya mencederai tata kelola pemerintahan yang baik, tetapi juga mengancam stabilitas birokrasi di lingkungan Pemprov Banten.

“Penunjukan ini dilakukan tanpa seleksi terbuka, tidak melibatkan lembaga terkait dan terindikasi melanggar prinsip - prinsip administratif. Ini bukan sekadar persoalan prosedur, melainkan bentuk pelecehan terhadap semangat reformasi birokrasi,” tegas Bagas Senin, (19/5/2025).

Selain mempertanyakan proses penunjukan, BEM Banten Bersatu juga menyoroti rekam jejak Deden Apriandhi saat menjabat sebagai Sekretaris DPRD Banten (Sekwan). Salah satu kasus yang disorot ialah dugaan markup pengadaan 10 unit kursi kerja berbahan kayu jati berlampu LED, yang dinilai melanggar Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah serta perubahan Perpres No. 12 Tahun 2021.

Menurut BEM, temuan tersebut mengindikasikan potensi praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), yang bertentangan dengan janji kampanye Gubernur Andra Soni soal "Banten Maju, Adil, Merata, dan Tidak Korupsi."

Tuntutan Mahasiswa
BEM Banten Bersatu menyatakan sejumlah tuntutan kepada Pemerintah Provinsi Banten:

1. Membatalkan penunjukan Plh Sekda dan membuka proses seleksi secara terbuka, akuntabel, dan berbasis kompetensi.

2. Meminta KASN dan Kemendagri turun langsung untuk mengaudit proses penunjukan.

3. Mendesak DPRD Banten menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal.

4. Menuntut transparansi nomenklatur program pendidikan gratis, agar benar-benar dirasakan secara adil dan merata oleh seluruh lapisan masyarakat.

BEM juga menyoroti dampak langsung dari krisis birokrasi ini, seperti terhambatnya koordinasi antardinas, melemahnya layanan publik, serta ketidakfokusan ASN dalam menjalankan tugas akibat konflik internal.

Jika dalam waktu tiga hari tidak ada tanggapan konkret dari Gubernur Banten maupun jajaran legislatif, BEM Banten Bersatu menyatakan siap turun ke jalan dengan aksi massa di depan kantor Gubernur dan DPRD Banten.

“Kami akan camping di depan KP3B maupun Pendopo Gubernur sebagai bentuk perlawanan terhadap birokrasi busuk. Banten harus bebas dari KKN" tegas Bagas.

Seruan ini merupakan bagian dari upaya mahasiswa untuk terus mengawal pemerintahan yang bersih, transparan dan berpihak kepada rakyat. Mereka mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersatu dalam mengawasi jalannya pemerintahan di Banten. (Yuyi)

Read More

Simak!!! KPU Banten Tandatangani SPK dan SPMT untuk 56 PPPK Gelombang Pertama

SERANG – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Banten melaksanakan penandatanganan Surat Perjanjian Kerja (SPK) dan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT) bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Periode 1. Kegiatan ini digelar pada Rabu, 8 Mei 2025 di Aula KPU Provinsi Banten.

Sebanyak 56 PPPK hadir dan mengikuti prosesi penandatanganan yang disaksikan langsung oleh Ketua KPU Provinsi Banten Mohamad Ihsan, Anggota KPU Divisi SDM dan Litbang M. Ali Zaenal Abidin, serta Sekretaris KPU Provinsi Banten Ferry Syahminan.

Kegiatan ini juga dihadiri oleh para Kepala Bagian, Pejabat Fungsional, Kepala Subbagian di lingkungan KPU Provinsi Banten, serta Sekretaris dan Kasubag SDM-Parhubmas KPU Kabupaten/Kota se-Banten.

Ketua KPU Provinsi Banten Mohamad Ihsan memberikan apresiasi atas dedikasi dan etos kerja para PPPK gelombang pertama. Ia mendorong agar para pegawai terus meningkatkan kinerjanya sebagai bagian penting dalam roda kelembagaan KPU.

Senada dengan itu, M. Ali Zaenal Abidin menyatakan bahwa seluruh PPPK yang hadir telah layak diangkat karena dedikasi yang telah ditunjukkan selama ini, bahkan sebelum resmi menjadi PPPK.

Sekretaris KPU Ferry Syahminan turut menyampaikan ucapan selamat, serta mengingatkan pentingnya menjaga kedisiplinan, keterampilan, dan rasa syukur dalam menjalani tugas.

Sementara itu, Kabag SDM dan Parhubmas mengimbau agar seluruh PPPK segera beradaptasi dengan tugas barunya, meningkatkan semangat, serta menjaga profesionalisme dalam bekerja.

Acara ditutup dengan prosesi penandatanganan resmi SPK dan SPMT oleh seluruh PPPK Periode 1. Momen ini menjadi tonggak awal pengabdian para pegawai dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi KPU di Provinsi Banten.

Read More

Simak !!! DPUPR Kota Tangerang Lanjutkan Pelebaran Jalan Bouraq

Kota Tangerang - Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang terus melanjutkan pembangunan infrastruktur di Kota Tangerang. Terbaru, Pemkot Tangerang melanjutkan pembangunan pelebaran Jalan Bouraq Batuceper secara signifikan.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Tangerang Taufik Syahzaeni menuturkan, pembangunan pelebaran Jalan Bouraq dikerjakan lagi dengan pelebaran 3,5 meter sepanjang 750 meter, dimulai hari ini, Selasa (22/4/2025).

“Kami sedang fokus menuntaskan pembangunan Jalan Bouraq yang sedang dilebarkan sampai 3,5 meter,” ujar Taufik.

Pelebaran ini akan dilakukan pada ruas jalan sepanjang 750 meter yang menghubungkan arus utama antara dari Jalan Daan Mogot Kota Tangerang menuju Jakarta.  dan direncanakan selesai pada bulan Agustus 2025.

“Kami terus mendorong pelebaran jalan ini dapat dituntaskan secepatnya, apalagi jalan ini sangat penting untuk meningkatkan aksesibilitas sekaligus jalur utama yang menghubungkan Kota Tangerang dan Jakarta (Kalideres),” tambahnya.

Selain itu, Pemkot Tangerang juga terus meningkatkan progress pembangunan infrastruktur lainnya yang tersebar di berbagai wilayah di Kota Tangerang.(lis)

Read More

Dinas PUPR Kota Tangerang Lakukan Pembangunan dan Peningkatan Jalan

Kota Tangerang - Dalam rangka meningkatkan sarana prasarana jalan di Kota Tangerang, Pemerintah Kota Tangerang melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tangerang di Tahun 2025 ini banyak melakukan pembangunan  dan peningkatan jalan di beberapa lokasi.

Kepala Dinas PUPR Kota Tangerang, Taufik Syahzaeni menjelaskan salah satu fokus pembangunan dan peningkatan jalan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tangerang yaitu pembangunan jalan sisi saluran Cisadane Barat, pelebaran jalan Lio Baru, pembangan jalan sisi saluran pembuangan Semanan (jalan irigasi Siphon -Green Lake City) dan pembangunan jalan sisi saluran pembuangan Semanan (Green Lake City -DKI).

Disamping itu menurut Taufik, Dinas PUPR juga melakukan peningkatan jalan Rasuna Said, jalan Imam Bonjol, jalan Surya Dharma,  jalan Iskandar Muda, jalan Moh Toha, jalan Sangego Selatan, jalan Bayur, jalan Bayur -Cadas, jalan Kiansantang, jalan Karet Raya dan pelebaran jalan Sinar Hati.

"Dalam pelaksanaan Kegiatan ini, Dinas PUPR meminta dukungan masyarakat agar bisa terlaksana dengan baik dan selesai dengan waktu yang ada," tutur Kepala Dinas, Senin (21/4/2025)

Untuk terealisasinya kegiatan ini,  Dinas PUPR juga sudah melaksanakan rapat koordinasi dengan Lantas Polres Metro Tangerang Kota, Dinas Perhubungan dan juga pihak Kelurahan maupun Kecamatan.

"Insya Allah kegiatan PUPR ini akan segera mulai dari minggu ke 2 sampai minggu ke 4 Bulan April 2025 dan kegiatan ditargetkan di Bulan Agustus 2025 sudah selesai semua," tandas Taufik.

Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Tangerang mohon bantuan dan dukungan masyarakat agar pembangunan jalan ini bisa berjalan dengan lancar dan selesai dengan target yang ada, dan segera bisa dimanfaatkan masyarakat Kota Tangerang. (*)

Read More

Sambut Hari Bakti Pemasyarakatan ke-61, Ini Kata Kalapas

Serang – Dalam rangka menyambut Hari Bakti Pemasyarakatan (HBP) ke-61 tahun 2025, Lapas Kelas IIA Serang menggelar kegiatan bakti sosial yang berlangsung penuh makna dan kepedulian terhadap sesama, Senin (14/04).

Bertempat di Pondok Pesantren Tahrunnawawiyyah, kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Kepala Lapas Kelas IIA Serang, Gumilar Budirahayu dan diikuti oleh Pejabat Manajerial serta Pegawai Lapas Kelas IIA Serang. Dalam kegiatan tersebut Kalapas, pejabat manajerial dan petugas Lapas Kelas IIA Serang melaksanakan kegiatan bakti sosial dengan memberikan paket sembako kepada Santri dan Santriwati yang berhak menerima bantuan di Ponpes tersebut

Kepala Lapas Kelas IIA Serang, Gumilar Budirahayu mengatakan, kegiatan tersebut merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.

“Ini merupakan wujud nyata kepedulian kami terhadap masyarakat, serta bentuk implementasi nilai-nilai kemanusiaan dalam pemasyarakatan,” ujar Kalapas

Kegiatan ini tidak hanya menjadi sarana untuk mempererat hubungan silaturahmi, namun juga menjadi bentuk kontribusi positif Lapas Serang kepada masyarakat sekitar.

“Melalui kegiatan ini, kami ingin menunjukkan bahwa pemasyarakatan tidak hanya berfokus pada pembinaan warga binaan, tetapi juga turut hadir memberikan manfaat nyata bagi lingkungan sekitarnya,” kata Kalapas

Kegiatan ini mendapat sambutan hangat dari masyarakat atas bantuan yang diberikan. Semangat gotong royong dan kepedulian sosial yang ditunjukkan, menjadi refleksi nilai dan capaian Pemasyarakatan yang diusung dalam peringatan Hari Bakti Pemasyarakatan tahun ini.

Dengan tema “Pemasyarakatan Pasti Bermanfaat untuk Masyarakat”, kegiatan ini diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat sinergi, antara pemasyarakatan dan masyarakat dalam membangun lingkungan yang lebih inklusif dan penuh kepedulian.(*)

Serang – Dalam rangka menyambut Hari Bakti Pemasyarakatan (HBP) ke-61 tahun 2025, Lapas Kelas IIA Serang menggelar kegiatan bakti sosial yang berlangsung penuh makna dan kepedulian terhadap sesama, Senin (14/04).

Bertempat di Pondok Pesantren Tahrunnawawiyyah, kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Kepala Lapas Kelas IIA Serang, Gumilar Budirahayu dan diikuti oleh Pejabat Manajerial serta Pegawai Lapas Kelas IIA Serang. Dalam kegiatan tersebut Kalapas, pejabat manajerial dan petugas Lapas Kelas IIA Serang melaksanakan kegiatan bakti sosial dengan memberikan paket sembako kepada Santri dan Santriwati yang berhak menerima bantuan di Ponpes tersebut

Kepala Lapas Kelas IIA Serang, Gumilar Budirahayu mengatakan, kegiatan tersebut merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.

“Ini merupakan wujud nyata kepedulian kami terhadap masyarakat, serta bentuk implementasi nilai-nilai kemanusiaan dalam pemasyarakatan,” ujar Kalapas

Kegiatan ini tidak hanya menjadi sarana untuk mempererat hubungan silaturahmi, namun juga menjadi bentuk kontribusi positif Lapas Serang kepada masyarakat sekitar.

“Melalui kegiatan ini, kami ingin menunjukkan bahwa pemasyarakatan tidak hanya berfokus pada pembinaan warga binaan, tetapi juga turut hadir memberikan manfaat nyata bagi lingkungan sekitarnya,” kata Kalapas

Kegiatan ini mendapat sambutan hangat dari masyarakat atas bantuan yang diberikan. Semangat gotong royong dan kepedulian sosial yang ditunjukkan, menjadi refleksi nilai dan capaian Pemasyarakatan yang diusung dalam peringatan Hari Bakti Pemasyarakatan tahun ini.

Dengan tema “Pemasyarakatan Pasti Bermanfaat untuk Masyarakat”, kegiatan ini diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat sinergi, antara pemasyarakatan dan masyarakat dalam membangun lingkungan yang lebih inklusif dan penuh kepedulian.(*)

Read More

Pemkot Bandar Lampung dan Satgas Pangan Monitor Harga Sembako

Pemerintah Kota Bandar Lampung bersama Forkopimda dan Tim Satgas Pangan Kota Bandar Lampung melakukan monitoring harga dan ketersediaan komoditas bahan pokok menjelang Hari Raya Idulfitri 1446 H/2025 M pada hari Jumat, 28 Maret 2025.

Tim yang dipimpin langsung oleh Walikota Bandar Lampung, Hj. Eva Dwiana, meninjau lokasi pemantauan yang mencakup pasar rakyat dan pasar modern yang tersebar di Kota Bandar Lampung.

Pemantauan bertujuan untuk:

1. Memastikan harga bahan pokok tetap stabil dan tidak mengalami lonjakan yang signifikan, mengingat permintaan menjelang Idulfitri cenderung meningkat.

2. Mengetahui ketersediaan bahan pokok serta memastikan tidak ada kelangkaan yang dapat merugikan masyarakat, sehingga inflasi tetap stabil dan terkendali.

Secara garis besar, harga komoditas bahan pokok lainnya terpantau stabil.

Pasokan komoditas pangan pokok juga terpantau lancar, dan ketersediaan di pasar rakyat cukup banyak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat menjelang Idulfitri.

Walikota Bandar Lampung, Hj. Eva Dwiana, selaku Ketua Satgas Pangan, mengimbau Tim Satgas Pangan untuk terus melakukan upaya pengendalian inflasi dengan menjaga stabilitas harga di pasar serta memantau agar tidak terjadi kenaikan harga yang terlalu ekstrem.

Walikota Bandar Lampung juga memastikan bahwa ketersediaan bahan pangan aman, sehingga masyarakat tidak perlu melakukan panic buying.

Sebagai upaya pengendalian inflasi, Pemerintah Kota Bandar Lampung telah melaksanakan operasi pasar murah dan memberikan bantuan beras di 20 kecamatan se-Kota Bandar Lampung.

Dokumentasi kegiatan bisa di lihat juga di instagram kominfo bandar lampung. (*)

Read More

Provinsi Banten Berdayakan Perempuan di Sektor Pertanian

Pemerintah Provinsi Banten terus memberdayakan perempuan di sektor pertanian. Dalam jangka panjang, ini akan berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Hal itu disampaikan Penjabat (Pj) Gubernur Banten A Damenta dalam sambutan yang dibacakan Pj Sekda Provinsi Banten Usman Asshiddiqi Qohara saat membuka Diskusi Interaktif Hari Ibu 2024, DPD Wanita Tani HKTI Provinsi Banten di Lebah Colony, Kelurahan Penancangan, Cipocok Jaya, Kota Serang, Kamis (19/12/2024).

“Selamat memperingati Hari Ibu ke-96 tahun 2024. Perempuan tani, pilar ketahanan pangan dan pembangunan bangsa,” baca Usman.

Dibacakan, perempuan dan laki-laki memiliki peran dan kedudukan yang setara di dalam mencapai tujuan negara serta di dalam memperjuangkan kesejahteraan di semua bidang pembangunan seperti pendidikan, ekonomi, sosial, politik dan hukum.

Perempuan dan laki laki juga mempunyai kesempatan, akses serta peluang yang sama sebagai sumberdaya pembangunan sebagaimana target yang harus dicapai dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Sustainable Development Goals (SDG’s) sampai dengan tahun 2030 khususnya tujuan kelima yaitu Mencapai Kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan. Karena itu, untuk pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, pembangunan harus berpihak kepada kaum perempuan. 

Data BPS Provinsi Banten tahun 2023, baca Usman, menunjukkan bahwasanya Indeks Pembangunan Gender (IPG) Provinsi Banten sebagai indikator pembangunan berbasis gender mencapai 93,31 poin, yang dilihat dari tiga dimensi yaitu dimensi umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan dan standar hidup layak terus meningkat dari 90,22 pada tahun 2010.

“Untuk itu, lembaga sosial perempuan dapat bersinergi dengan pemerintah daerah baik pemerintah Provinsi Banten maupun Pemerintah Kabupaten/Kota, dalam pengembangan program pemberdayaan perempuan, khususnya pada sektor pertanian dan ketahanan pangan,” baca Usman.

Dibacakan, Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru. Pertanian menjadi salah satu sumber penghidupan karena pertanian merupakan sumber pangan masyarakat. 

Ketua DPD Wanita Tani HKTI Provinsi Banten Encop Sopia mengatakan diskusi interaktif untuk sama-sama merayakan Hari Ibu.

“Bagaimana hari ibu memberi inspirasi bagi kita semua untuk kemandirian hingga tingkat keluarga. Gerakan bersama dalam memperkuat program pemerintah dalam ketahanan pangan dan makan bergizi,” ucapnya.

Hal senada juga diungkap Ketua DPP WT HKTI Anita Ariyani bahwa pemanfaatan lahan dan diversifikasi pangan menjadi program utama Wanita Tani HKTI.

Dalam diskusi itu, Pj Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Provinsi Banten Irmawaty Habie Damenta mengatakan dalam 10 program pokok PKK ada program pangan. Kami sudah melakukan beberapa kegiatan. Di antaranya program pemanfaatan lahan tidur untuk pemenuhan pangan. Pemanfaatan lingkungan rumah untuk pangan dan apotik hidup.(lis) 

Read More

“Sepasang Kekasih” di Jembatan Baduy Kecil Pada Peringatan HKSN 2024 HKSN 2024

Ada satu momen romantis saat kegiatan kick off Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional (HKSN) 2024 di Taman Firdaus Desa Talaga Kecamatan Mancak, Kabupaten Serang, Banten (16/12/2024). 

Menteri  Desa dan Daerah Tertinggal Yandri Susanto terlihat berjalan beriringan berlindung di bawah payung dari guyuran hujan bersama Bupati Serang terpilih Ratu Rachmatu Zakia saat menyapa warga di Masjid Hairutaqwa Kampung Saung Ilir Desa Talaga, Kecamatan Mancak Kabupaten Serang Provinsi Banten, untuk menyapa warga dalam rangkaian kegiatan HKSN 2024 tersebut. 

Usai menyapa warga Mendes Yandri mengikuti pembukaan HKSN 2024 bersama Mentri Sosial Saifullaah Yusuf, Ketua Umum SMSI pusat Firdaus, Danrem 064/MY Brigjen TNI Fierman Sjafirial Agustus, Gubernur Banten Terpilih Andra Sony, Bupati Serang Terpilih Ratu Zakiah dan Forkopinda Banten. 

"Saya datang bersama mantan pacar saya yang sekarang menjadi Bupati Serang terpilih," canda Yandri saat memberikan sambutan dalam acara tersebut. 

Usai menyapa kepala dinas Sosial di seluruh Indonesia melalui zoom meeting kick off HKSN 2024, Mensos Saifullah Yusuf, Mendes Yandri, Gubernur Banten Terpilih Andra Sony dan Bupati Serang Terpilih Rt Zakiah, menyapa masyarakat dan meninjau stan makanan tradisional di lokasi kegiatan. 

Momen romantis sepasang kekasih juga tertangkap kamera saat berjalan bergandengan tangan meniti jembatan Baduy kecil yang membelah sungai. Gus Ipul di Taman Firdaus tampak menerobos rintik hujan. 

Dengan penuh kasih sayang, Yandri menggandeng tangan Ratu Zakiah menjaga jangan sampai belahan hatinya terpeleset saat meniti jembatan dari bambu tersebut. 

Bukan itu saja kemesraan keduanya juga ditunjukkan saat mengunjungi para kader PKK dan Posyandu Desa Talaga yang menjaga stan pameran makanan tradisional. (Lis)

Read More