Portal Berita Online

Tampilkan postingan dengan label Pesawaran. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Pesawaran. Tampilkan semua postingan

Rakor Lintas Sektoral dalam Rangka Kesiapan Pengamanan Idul Fitri 1447 H


 Pesawaran, 9 Maret 2026 – Bupati Pesawaran Hj. Nanda Indira B., S.E., M.M., menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Lintas Sektoral dalam rangka kesiapan pengamanan Hari Raya Idul Fitri 1447 H yang digelar di Gedung Serba Guna (GSG) Presisi Polda Lampung, Senin (9/3/2026).

Dalam kegiatan tersebut, Bupati didampingi Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) serta Plt Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pesawaran.

Rakor yang dibuka secara resmi oleh Wakapolda Lampung, Brigjen Pol. Drs. Sumarto, M.Si., ini dihadiri unsur pemerintah daerah, instansi vertikal, lembaga terkait, serta berbagai pemangku kepentingan yang terlibat dalam pengamanan perayaan Idul Fitri. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai bentuk sinergi lintas sektor dalam mempersiapkan pengamanan Lebaran melalui Operasi Kepolisian Terpusat “Ketupat Krakatau 2026.”

Operasi tersebut bertujuan untuk memastikan keamanan dan kenyamanan masyarakat selama menjalankan ibadah puasa hingga merayakan Hari Raya Idul Fitri, sekaligus mengantisipasi potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat selama periode arus mudik dan arus balik.

Dalam sambutannya, Wakapolda Lampung Brigjen Pol. Drs. Sumarto, M.Si., menyampaikan bahwa Provinsi Lampung memiliki peran strategis sebagai pintu gerbang utama Pulau Sumatera yang setiap tahunnya menjadi titik krusial mobilitas masyarakat saat musim mudik Lebaran.

“Lampung memiliki posisi yang sangat strategis sebagai gerbang Sumatera. Setiap tahun menjadi titik krusial arus mudik dan arus balik, sehingga diperlukan koordinasi yang matang serta langkah-langkah partisipatif dari seluruh pihak untuk memastikan mobilitas masyarakat berjalan aman dan lancar,” ujarnya.

Dalam forum tersebut, sejumlah langkah strategis turut dibahas guna mendukung kelancaran arus mudik dan arus balik Lebaran. Di antaranya memastikan pelaksanaan kebijakan pembatasan operasional kendaraan sumbu tiga ke atas, percepatan perbaikan infrastruktur jalan oleh instansi terkait, serta kesiapan sarana dan prasarana pengaturan lalu lintas di jalur tol dan rest area.

Selain itu, rakor juga membahas kesiapan distribusi bahan bakar selama periode mudik, serta kesiapan operasional transportasi laut di pelabuhan guna mengantisipasi lonjakan mobilitas masyarakat menuju Pulau Sumatera maupun sebaliknya.

Sementara itu, untuk wilayah Kabupaten Pesawaran, Dinas Perhubungan Kabupaten Pesawaran telah menyiapkan sejumlah langkah pengamanan arus mudik. Kepala Dinas Perhubungan melalui Kepala Bidang Pengembangan Keselamatan, Eky Yuli Widianto, S.Pi., menjelaskan bahwa sebagai wilayah yang dilalui jalur mudik, Pesawaran memiliki tanggung jawab untuk memastikan perjalanan para pemudik berlangsung aman dan nyaman.

“Sebagai wilayah yang menjadi perlintasan arus mudik, Kabupaten Pesawaran berkewajiban menjaga kelancaran dan kenyamanan lalu lintas sehingga para pemudik dapat sampai ke kampung halaman dengan selamat,” jelasnya.

Ia menambahkan, pada tahun 2026 pihaknya akan melakukan pengamanan arus mudik di sejumlah titik strategis, di antaranya Simpang Tol Batanghari Ogan, Simpang Tugu Keris Tegineneng, Simpang Tugu Coklat, Simpang Tugu Pengantin, Simpang Mutun, serta Simpang Ketapang. Pengamanan tersebut akan dilaksanakan dengan berkoordinasi bersama Polres Pesawaran.

Selain itu, sekitar enam pos pengamanan juga akan didirikan di sejumlah titik sebagai tempat pengaturan lalu lintas sekaligus lokasi istirahat bagi para pemudik.

Upaya pengamanan mudik ini juga melibatkan berbagai perangkat daerah lainnya. Dinas Kesehatan akan menyiapkan layanan kesehatan di setiap pos pengamanan berupa tenaga medis, fasilitas P3K, serta ambulans. Sementara Dinas PUPR memastikan kondisi infrastruktur jalan tetap layak dilalui, dan Dinas Komunikasi dan Informatika bertugas menyampaikan berbagai informasi penting kepada masyarakat terkait kondisi lalu lintas dan layanan mudik.

"Melalui koordinasi lintas sektor ini diharapkan seluruh stakeholder dapat memperkuat sinergi di lapangan sehingga pengamanan Idul Fitri 1447 H, khususnya arus mudik dan arus balik di wilayah Lampung, dapat berjalan dengan aman, lancar, dan kondusif," harapnya. (Wan)

Share:

Bupati Nanda Dampingi Wasev Panglima TNI Tinjau TMMD ke-127


Pesawaran  : Bupati Pesawaran, Nanda Indira, mendampingi Wakil Asisten Teritorial (Waaster) Panglima TNI Brigjen TNI (Mar) Bambang Hadi Suseno dalam kegiatan Pengawasan dan Evaluasi (Wasev) TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-127 Kodim 0421/Lampung Selatan.

Kegiatan berlangsung di Aula Kantor Desa Tanjung Rejo, Kecamatan Way Khilau, Rabu (4/3/2026), dan dihadiri jajaran Pemkab Pesawaran serta unsur TNI, termasuk Dandim 0421/Lampung Selatan Letkol Kav Mochammad Nuril Ambiyah.

Dalam peninjauan tersebut, Brigjen Bambang melihat langsung progres pembangunan fisik TMMD, di antaranya jalan rabat beton sepanjang 666 meter (73,5 persen), talud 540 meter (88,8 persen), pembangunan sumur bor, serta rehabilitasi lima unit rumah tidak layak huni (RTLH) dengan capaian 50 hingga 100 persen.

Ia menegaskan agar anggaran TMMD digunakan secara efektif dan pekerjaan diselesaikan tepat waktu agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.

Selain pembangunan fisik, TMMD ke-127 juga melaksanakan kegiatan nonfisik seperti penyuluhan wawasan kebangsaan, bela negara, dan kesehatan.

Bupati Nanda Indira mengapresiasi komitmen TNI dalam mendukung percepatan pembangunan di Pesawaran. Menurutnya, TMMD menjadi bukti nyata sinergi TNI dan rakyat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Upacara penutupan TMMD ke-127 dijadwalkan pada 11 Maret 2026 di Lapangan Sepak Bola Glora Muda, Desa Gunung Sari.(*)

Share:

Pemkab Pesawaran Gelar Perdana Safari Ramadan 1447 H di Kecamatan Way Khilau dan Way Lima


Pesawaran – Bupati Pesawaran, Hj. Nanda Indira B, S.E., M.M., menghadiri Kunjungan Silaturahmi Ramadan Pemerintah Kabupaten Pesawaran Tahun 2026 M/1447 H yang digelar di dua lokasi, yakni Masjid Al-Zauahir, Desa Gunung Sari, Kecamatan Way Khilau, serta Masjid Nurul Huda, Desa Sidodadi, Kecamatan Way Lima Senin, (2/3/2026).

Kegiatan tersebut menjadi bagian dari agenda Safari Ramadhan pemerintah daerah dalam mempererat silaturahmi dengan masyarakat di 11 kecamatan.

Acara yang menghadirkan penceramah Ustadz Mun’im ini turut dihadiri Sekretaris Daerah, para staf ahli bupati, asisten, Ketua TP PKK, Ketua DWP, Ketua Dekranasda, kepala organisasi perangkat daerah, para kepala bagian, serta Camat Way Khilau dan Camat Way Lima, tokoh agama, serta tokoh masyarakat.

Kehadiran jajaran pemerintah daerah ini menjadi wujud komitmen dalam membangun komunikasi yang harmonis antara pemerintah dan masyarakat di bulan suci Ramadan.

Dalam sambutannya, Bupati Nanda Indira mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa kepada seluruh masyarakat. Ia mengajak untuk menjadikan Ramadhan sebagai momentum memperkuat keimanan, memperbanyak kebaikan, serta menjaga kerukunan antarumat beragama.

Bupati juga menekankan pentingnya sinergi antara camat, kepala desa, dan masyarakat dalam mendukung pembangunan daerah. Bupati menyampaikan bahwa sejumlah pembangunan infrastruktur jalan kini tengah digenjot guna mendongkrak roda perekonomian masyarakat.

"Mari kita berdoa semoga niat baik ini dipermudah dan kita semua selalu dalam lindungan Allah dan dijauhkan dari mara bahaya," ujarnya.

Pada kesempatan tersebut, Pemerintah Kabupaten Pesawaran turut menyerahkan bantuan hibah untuk masjid sebesar Rp10 juta, bantuan ambal dan Al-Qur’an, santunan bagi anak yatim piatu, serta paket sembako untuk kaum duafa yang disalurkan melalui Baznas Pesawaran. Kegiatan ditutup dengan doa bersama, dengan harapan seluruh masyarakat senantiasa diberikan perlindungan dan dijauhkan dari segala mara bahaya.(klis)

Share:

TMMD di Pesawaran: TNI dan Masyarakat Gotong Royong Bangun Jalan dan Talud


Pesawaran  : Memasuki hari ketiga pelaksanaan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-127 Tahun 2026 di Desa Tanjung Rejo, Kecamatan Way Khilau,sejumlah program pekerjaan fisik mulai dikerjakan. Pembangunan jalan rabat beton telah mencapai kurang lebih 90 meter, sementara pembangunan talud sudah terealisasi sekitar 130 meter.

Pekerjaan tersebut dilaksanakan secara gotong royong personel bersama masyarakat setempat. Sementara di sektor rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), lima unit rumah penerima manfaat kini telah memasuki tahap pembongkaran dan pemasangan pondasi. Para penerima bantuan menyampaikan harapan agar rumah tersebut dapat ditempati sebelum Hari Raya Idulfitri, sehingga mereka dapat merayakan Lebaran di hunian yang lebih layak dan aman.
Program unggulan KSAD bertajuk “Bapak Air” juga mulai berjalan. Pembangunan sumur bor telah dilaksanakan di beberapa titik, dengan progres pengeboran dan penyetelan alat di Desa Tanjung Rejo dan Desa Kubu Batu. Program ini diharapkan mampu meningkatkan akses air bersih bagi masyarakat dan mendukung kualitas kesehatan lingkungan.
Sebelumnya, TMMD ke-127 resmi dibuka melalui upacara di Lapangan Desa Gunung Sari pada 10 Februari 2026, dipimpin langsung oleh Bupati Pesawaran Hj. Nanda Indira B., S.E., M.M. Kegiatan pembukaan turut dihadiri unsur TNI, Forkopimda, DPRD, TP PKK, serta jajaran perangkat daerah. TMMD tahun ini menargetkan pembangunan jalan rabat beton sepanjang 666 meter, talud 540 meter, lima unit RTLH, serta lima titik sumur bor.
Selain sasaran fisik, rangkaian kegiatan juga diisi program nonfisik seperti penyuluhan wawasan kebangsaan, bela negara, bahaya narkoba dan judi online,
penyuluhan hukum dan lingkungan hidup, hingga edukasi peternakan dan perikanan.
Pada hari pembukaan juga digelar berbagai kegiatan sosial kemasyarakatan, antara lain pelayanan kesehatan, sunatan massal, pelayanan KB dan pencegahan stunting, donor darah, dukungan bagi UMKM, bantuan ketahanan pangan, hingga penyerahan bantuan bagi Kelompok Wanita Tani.
Secara keseluruhan, TMMD ke-127 di Kabupaten Pesawaran menjadi wujud nyata sinergi TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam mempercepat pembangunan desa serta meningkatkan kesejahteraan warga, dengan target pelaksanaan hingga 11 Maret 2026.(*)

Share:

TMMD ke-127 Resmi Digelar di Pesawaran


Pesawaran  : Program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-127 Tahun 2026 Kodim 0421/Lampung Selatan resmi dibuka melalui upacara di Lapangan Desa Gunung Sari, Kecamatan Way Khilau, Selasa (10/2/2026).

Upacara pembukaan dipimpin langsung oleh Bupati Pesawaran Hj. Nanda Indira B,serta dihadiri unsur TNI, DPRD, Forkopimda, TP PKK, jajaran Pemkab Pesawaran, camat, kepala desa, dan tokoh masyarakat.
TMMD ke-127 akan dilaksanakan di Desa Tanjung Rejo, Kecamatan Way Khilau hingga 11 Maret 2026, dengan melibatkan 214 personel TNI.
Program ini bertujuan mempercepat pembangunan desa serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui sinergi TNI, pemerintah daerah, dan warga.
Dandim 0421/Lampung Selatan Letkol Kav M. Nuril Ambiyah menyampaikan, sasaran fisik TMMD meliputi pembangunan jalan rabat beton sepanjang 666 meter, talud sepanjang 540 meter, rehabilitasi 5 unit rumah tidak layak huni (RTLH), serta pembangunan 5 unit sumur bor.
Selain itu, TMMD juga diisi kegiatan nonfisik berupa penyuluhan wawasan kebangsaan, bela negara, hukum, Kamtibmas, bahaya narkoba dan judi online, lingkungan hidup, serta sektor pertanian dan peternakan.
Kegiatan sosial turut digelar, seperti pelayanan kesehatan, sunatan massal, pelayanan KB dan pencegahan stunting, donor darah, bantuan UMKM, penyaluran bantuan ketahanan pangan, serta bantuan alat untuk Kelompok Wanita Tani (KWT).

Dalam amanatnya, Bupati Nanda Indira menegaskan TMMD merupakan wujud nyata kemanunggalan TNI dan rakyat dalam membangun desa. Ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bergotong royong menyukseskan program TMMD dengan tema “TMMD Satukan Langkah, Membangun Negeri dari Desa.

“Keberhasilan TMMD adalah tanggung jawab bersama demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat,” ujar Bupati.(Rls)

Share:

Insentif Guru Ngaji dan Marbot di Pesawaran Mandek


Pesawaran : Polemik mandeknya pembayaran insentif bagi guru ngaji, marbot, penjaga makam, dan pembantu penghulu (PPN) di Kabupaten Pesawaran akhirnya mendapat penjelasan resmi dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pesawaran.

Namun,penjelasan tersebut justru memantik kritik, lantaran tahun anggaran 2025 dipastikan tidak akan dibayarkan penuh dan dinyatakan hangus.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kabag Kesra) Setda Pesawaran, Tri Indiyastuti, mengungkapkan bahwa pihaknya telah berulang kali mengajukan pencairan insentif setiap tiga bulan sekali. Namun hingga Desember 2025, pengajuan tersebut tidak terealisasi.


“Kami selalu mengajukan setiap tiga bulan sekali, tapi tidak juga dicairkan. Itu ranah BPKAD. Kami hanya menyiapkan berkas dan pengajuan ke pihak keuangan. Jawaban dari mereka, tidak ada uangnya,”kata Tri saat ditemui ruangan nya,Selasa (10/2/2026).


Tri menyebut, selama 2025 pihaknya bahkan telah melakukan perbaikan Surat Permintaan Nominatif (SPN) hingga tiga kali, namun tetap tidak membuahkan hasil. Menurutnya, persoalan utama terletak pada ketersediaan anggaran di kas daerah.


“Artinya kami selalu mengajukan. Tapi bagaimana mau dibayar kalau uangnya tidak ada,”ujarnya.


Lebih jauh, Tri menjelaskan bahwa insentif bagi guru ngaji, marbot, penjaga makam, dan pembantu PPN masuk dalam kategori hibah, sehingga tidak bersifat wajib. Pembayaran hanya dapat dilakukan apabila terdapat kelebihan anggaran daerah.


“Karena sifatnya hibah, bukan belanja wajib. Jadi hanya bisa dikeluarkan kalau keuangan daerah memungkinkan,” jelasnya.


Dengan kondisi tersebut, Pemkab Pesawaran memastikan sisa insentif tahun 2025 tidak lagi dapat dibayarkan. Para penerima hanya menerima pembayaran untuk tiga bulan, bukan satu tahun penuh sebagaimana harapan banyak pihak.


Untuk tahun anggaran 2026, Pemkab pun tidak lagi menganggarkan penuh satu tahun, melainkan hanya enam bulan.


“Untuk 2026 kita hanya anggarkan enam bulan. Tidak lagi satu tahun. Kata dewan, ngapain Kesra anggarkan satu tahun kalau realisasinya juga tidak penuh. Mudah-mudahan enam bulan ini bisa terbayar semua,”kata Tri.


Sementara itu, Plt Kepala BPKAD Kabupaten Pesawaran, Iswanto, membenarkan bahwa keterbatasan fiskal menjadi alasan utama tidak optimalnya pembayaran insentif tersebut.


“Kalau mau sebenarnya kita bisa bayar, tapi ada prioritas lain yang harus didahulukan. Karena ini hibah, bukan kelompok belanja wajib. Jadi kalau ada sisa atau lebih anggaran, baru bisa dibayarkan,”kata Iswanto.


Ia menegaskan, pada tahun 2025 pembayaran insentif hanya mampu direalisasikan selama tiga bulan, dan untuk tahun 2026 masih bergantung pada ketersediaan sumber anggaran.


“Untuk 2026 belum bisa dipastikan. Kita lihat nanti sumber dan kondisi keuangannya.Kalau ada, ya dibayar,”ujarnya.


Kondisi ini menimbulkan tanda tanya besar terkait komitmen keberpihakan pemerintah daerah terhadap peran sosial-keagamaan di tingkat akar rumput.

Share:

Pemkab Pesawaran Bersih-Bersih Dukung Indonesia ASRI


Pesawaran : Wakil Bupati Pesawaran Antonius Muhammad Ali, S.H. memimpin pelaksanaan Instruksi Presiden RI terkait Korve atau Gerakan Bersih-bersih Kantor dan Lingkungan Kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesawaran Jumat, (6/2/2026).


Kegiatan ini dilaksanakan serentak di masing-masing unit kerja sebagai bentuk komitmen bersama dalam menciptakan lingkungan kerja yang bersih, sehat, dan nyaman.


Pelaksanaan gerakan bersih-bersih tersebut dilakukan secara menyeluruh di area perkantoran dan lingkungan kerja OPD, dengan melibatkan seluruh aparatur sipil negara serta tenaga pendukung di lingkungan Pemkab Pesawaran. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya membangun budaya kerja yang peduli terhadap kebersihan dan kesehatan lingkungan.


Pada hari yang sama, kegiatan Korve/Gerakan Bersih-bersih juga dilaksanakan oleh jajaran Polda Lampung di Pantai Mutun, Kecamatan Teluk Pandan. Kegiatan tersebut menunjukkan sinergi lintas instansi dalam menjaga kebersihan lingkungan, khususnya di kawasan publik dan destinasi wisata.

Wakil Bupati Pesawaran Antonius Muhammad Ali menyampaikan bahwa pelaksanaan Korve ini merupakan tindak lanjut atas instruksi Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang disampaikan dalam Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 di Bogor, Jawa Barat, pada Senin (2/2/2026) lalu. Instruksi tersebut kemudian diperkuat dengan arahan Gubernur Lampung untuk dilaksanakan di seluruh daerah.


Ia menjelaskan, dalam Rakornas tersebut Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah dalam menangani persoalan sampah nasional secara serius dan terintegrasi. Presiden juga menyampaikan rencana peluncuran Gerakan Indonesia ASRI (Aman, Sehat, Resik, dan Indah) sebagai gerakan nasional untuk menciptakan lingkungan yang bersih, tertata, dan berkelanjutan.


“Gerakan bersih-bersih ini bukan sekadar kegiatan seremonial, tetapi harus menjadi kebiasaan bersama. Kami mengimbau agar kegiatan Korve ini dapat dilaksanakan secara berkala, minimal setiap minggu, demi terciptanya lingkungan yang asri, bersih, dan sehat,” ujar Wabup Antonius.


Melalui gerakan ini, Pemerintah Kabupaten Pesawaran berharap dapat menumbuhkan kesadaran kolektif seluruh aparatur dan masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan sebagai bagian dari upaya mendukung pembangunan berkelanjutan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.(Rls)



Share:

DPRD dan Pemkab Pesawaran Sepakati RPJMD 2025–2029


Pesawaran : DPRD bersama Pemerintah Kabupaten Pesawaran resmi menyepakati Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesawaran Tahun 2025–2029.

Kesepakatan tersebut ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD yang digelar di Gedung Serba Guna (GSG) Pemkab Pesawaran, Kamis (5/2/2026).

Rapat paripurna dihadiri Bupati Pesawaran Nanda Indira, Wakil Bupati Antonius Muhammad Ali, Ketua DPRD Pesawaran Ahmad Rico Julian beserta unsur pimpinan DPRD, Sekretaris Daerah,kepala OPD, serta anggota DPRD dari seluruh fraksi.

Persetujuan Ranperda RPJMD diawali dengan penyampaian laporan hasil pembahasan oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Pesawaran.

Dalam laporannya, Bapemperda menyatakan Ranperda RPJMD layak disetujui untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.Usai persetujuan,dilakukan penandatanganan nota kesepahaman antara DPRD dan Pemerintah Kabupaten Pesawaran.

Bupati Pesawaran Nanda Indira menyampaikan bahwa RPJMD merupakan pedoman utama pembangunan daerah selama lima tahun ke depan. Dokumen tersebut akan menjadi dasar perencanaan program pembangunan Kabupaten Pesawaran.

“Ranperda RPJMD selanjutnya akan disampaikan kepada Gubernur Lampung untuk dievaluasi sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah,” kata Bupati.

Pada kesempatan itu, Bupati juga menyampaikan arahan Presiden Republik Indonesia terkait pentingnya peningkatan kualitas lingkungan hidup daerah, termasuk penataan kawasan perkotaan dan penertiban baliho agar daerah terlihat lebih tertib dan rapi.

Setelah agenda persetujuan RPJMD, rapat paripurna dilanjutkan dengan penyampaian Nota Pengantar Empat Ranperda Prakarsa DPRD Kabupaten Pesawaran, yakni Ranperda tentang BUMDes, Ranperda Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Ranperda Ketertiban Kawasan dan Tanah Terlantar, serta Ranperda tentang Rumah Sakit Umum Daerah dengan pola pengelolaan keuangan BLUD.

Pemerintah Kabupaten Pesawaran menyampaikan apresiasi kepada DPRD atas prakarsa penyusunan keempat Ranperda tersebut dan berharap pembahasan dapat berjalan sinergis demi kepentingan masyarakat Pesawaran.(***)

Share:

Tim Satgas MBG Pesawaran Tinjau Sejumlah SPPG di Gedong Tataan


Pesawaran  : Pemerintah Kabupaten Pesawaran melalui Satuan Tugas Percepatan Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis melakukan Inspeksi Lapangan ke SPPG Bernung dan SPPG Taman Sari Kecamatan Gedong Tataan pada Jumat, (30/1/2026).

Kegiatan ini dilakukan guna memastikan seluruh proses produksi makanan berjalan sesuai standar sebelum didistribusikan kepada penerima manfaat.

Inspeksi lapangan ini melibatkan lintas perangkat daerah, antara lain Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kesehatan, Dinas Kominfotiksan, DPMPTSP, Camat Gedong Tataan, serta kepala desa setempat. Keterlibatan berbagai pihak ini menjadi bentuk sinergi pemerintah daerah dalam mengawal mutu layanan MBG, khususnya dari aspek higienitas, keamanan pangan, dan kelengkapan perizinan.

Ketua Satgas MBG Kabupaten Pesawaran, Drs. Nur Asikin, M.I.P., menjelaskan bahwa tugas utama Satgas adalah melakukan koordinasi dengan mitra MBG sekaligus memastikan seluruh proses penyaluran dan tata kelola program berjalan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku.

“Salah satu perhatian utama kami adalah penyesuaian dan validasi data penerima manfaat, karena data yang akurat menjadi kunci keharmonisan pelaksanaan program dan upaya pencegahan terhadap hal-hal yang tidak diinginkan,” ujarnya.

Lebih lanjut, Nur Asikin juga menyebut bahwa inspeksi ini juga bertujuan untuk meminimalisasi potensi risiko, seperti kasus keracunan atau permasalahan lain yang dapat merugikan penerima manfaat. Oleh karena itu, Satgas MBG akan secara bertahap melakukan kunjungan dan pengecekan ke seluruh SPPG yang ada di Kabupaten Pesawaran.

Dalam peninjauan tersebut, tim memastikan setiap dapur MBG memenuhi standar pengelolaan lingkungan, termasuk pengelolaan sampah dan air limbah, serta mendorong agar keberadaan SPPG memberikan manfaat kelembagaan bagi desa, baik melalui penyediaan bahan baku lokal maupun pemberdayaan tenaga kerja setempat.

Dari hasil inspeksi lapangan, SPPG Bernung dinilai telah berjalan cukup baik dengan sistem pengelolaan sampah dan air limbah yang tertata. SPPG ini melayani 26 sekolah dengan total 3.430 porsi makanan per hari, serta melayani penerima manfaat kelompok B3 di Desa Bernung yang terdiri dari 500 penerima, meliputi 337 balita, 41 ibu hamil, dan 82 ibu menyusui.

Sementara itu, pada SPPG Taman Sari, tim menemukan beberapa catatan teknis yang telah disampaikan langsung kepada pengelola untuk segera ditindaklanjuti. Pemerintah daerah juga akan melakukan kunjungan lanjutan guna memantau perbaikan yang dilakukan.

Share:

Dinas TPH Pesawaran Warning Kios Pupuk Subsidi


Pesawaran  : Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura (TPH) Kabupaten Pesawaran memberikan peringatan keras kepada kios-kios pengecer pupuk bersubsidi agar tidak menjual pupuk di atas Harga Eceran Tertinggi (HET).Kios yang terbukti melanggar akan dikenakan sanksi tegas berupa blacklist.

Peringatan tersebut disampaikan langsung oleh PLT Kepala Dinas TPH Kabupaten Pesawaran, Hermanto, saat kegiatan Temu Lapang Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) bersama kios pengecer pupuk bersubsidi dan Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL), yang digelar di Kantor Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Kecamatan Gedong Tataan, Desa Karang Anyar, Kamis (29/1/2026).

Hermanto mengungkapkan, pihaknya menindaklanjuti isu yang berkembang di tiga kecamatan terkait adanya laporan dari petani mengenai dugaan penjualan pupuk bersubsidi di atas HET.

“Isu yang berkembang menyebutkan ada kios yang menjual pupuk subsidi di atas HET. Hari ini kita lakukan klarifikasi langsung,dan alhamdulillah dari hasil pengecekan,tidak ditemukan kios yang menjual pupuk di atas HET,” jelasnya.

Meski demikian, Hermanto menegaskan bahwa pengawasan akan terus diperketat.Ia menyebutkan, Dinas TPH tergabung dalam Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPPP) yang diketuai oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Pesawaran, dengan melibatkan unsur Kejaksaan Negeri dan Polres.

“Jika ada kios yang nakal dan terbukti menjual pupuk subsidi di atas HET, apalagi berdasarkan pengaduan resmi, maka akan langsung kami blacklist. Ini komitmen kami dalam pengawasan,”tegasnya.

Lebih lanjut, Hermanto menjelaskan bahwa kegiatan Temu Lapang yang dilakukan ini bertujuan sebagai sarana sinergisitas antara seluruh pelaku pembangunan pertanian di Kabupaten Pesawaran, mulai dari petani, penyuluh, hingga kios pengecer, dalam rangka meningkatkan produksi pertanian dan kesejahteraan petani.

Dalam kesempatan tersebut, Dinas TPH juga menyerahkan bantuan secara simbolis kepada kelompok tani berupa pestisida, insektisida, dan rodentisida.Bantuan ini diharapkan dapat menjadi stimulus bagi petani dalam mendukung kegiatan usaha tani mereka.

Selain itu, kegiatan Temu Lapang turut melibatkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Pesawaran. Hal ini dilakukan untuk menindaklanjuti permasalahan sejumlah anggota kelompok tani yang belum dapat melakukan input data pada aplikasi Simluhtan dan RDKK karena belum terdata secara administrasi kependudukan.

“Kami mohon dukungan Disdukcapil untuk membantu mengatasi kendala ini, agar data petani bisa segera terinput dan tidak menghambat penyaluran pupuk bersubsidi,”pungkas Hermanto.(***)

Share:

Pemkab Pesawaran PAW Kepala Desa di Sembilan Desa


Pesawaran - Sebanyak sembilan desa di beberapa kecamatan di Kabupaten Pesawaran serentak melaksanakan Pergantian Antar Waktu (PAW) Kepala Desa guna mengisi kekosongan jabatan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sembilan desa yang menggelar PAW tersebut meliputi Desa Gunung Rejo Kecamatan Way Ratai; Desa Kertasana Kecamatan Kedondong; Desa Sinar Jati dan Desa Trimulyo Kecamatan Tegineneng; Desa Khepong Jaya Kecamatan Padang Cermin, Desa Negeri Ulangan Jaya, Desa Purworejo, dan Desa Bangun Sari Kecamatan Negeri Katon,serta Desa Sukaraja Kecamatan Gedong Tataan.

Pelaksanaan PAW di masing-masing desa berlangsung tertib dan kondusif dengan mekanisme pemilihan melalui sistem perwakilan, sebagaimana diatur dalam regulasi PAW Kepala Desa.

Berdasarkan hasil perhitungan suara sementara di sembilan desa yang dihimpun oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pesawaran, diperoleh hasil sebagai berikut:


Desa Sukaraja, Kecamatan Gedong Tataan


M. Ageng Habibi (66 suara), Tri Agus Setiadi, S.E (22 suara), dan Cecep Juhairi (155 suara).


Total suara sah: 243 suara.


Desa Purworejo, Kecamatan Negeri Katon


Meginarto (45 suara), Asti Setiowati, S.Pd (3 suara), dan Suminto (101 suara).


Total suara sah: 149 suara.


Desa Bangun Sari, Kecamatan Negeri Katon


Tri Suyanto (73 suara) dan Sumari (74 suara).


Total suara sah: 147 suara.


Desa Negeri Ulangan Jaya, Kecamatan Negeri Katon


Hakim (78 suara) dan Sahril (68 suara).


Total suara sah: 146 suara.


Desa Trimulyo, Kecamatan Tegineneng


Supriyono (77 suara) dan Agus Tian Akhmad (119 suara).


Total suara sah: 196 suara.


Desa Sinar Jati, Kecamatan Tegineneng


Imam Sumarto (88 suara) dan Sulistiani, Amd.Keb (10 suara).


Total suara sah: 98 suara.


Desa Khepong Jaya, Kecamatan Padang Cermin


Dede Aries Putra (89 suara) dan Tontawi (10 suara).


Total suara sah: 99 suara.


Desa Kertasana, Kecamatan Kedondong


Sumarah (46 suara), Ahmad Syaikhu (51 suara), dan Muhamad Yazid (53 suara).


Total suara sah: 150 suara.


Desa Gunung Rejo, Kecamatan Way Ratai


Andri Suryawan (134 suara) dan Sukirno (14 suara).


Total suara sah: 298 suara.


Dalam pantauan di lapangan, Desa Sukaraja, Kecamatan Gedong Tataan, menjadi salah satu desa yang melaksanakan PAW dihadiri langsung oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Pesawaran Wildan, Kabag Administrasi Pembangunan Setdakab Pesawwran Alkholid serta Camat Gedong Tataan Darlis sebagai bentuk pembinaan dan pengawasan agar proses PAW berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.


Sekretaris Daerah Wildan menyampaikan bahwa PAW merupakan mekanisme pemerintahan desa yang harus dilaksanakan secara transparan dan sesuai aturan, guna memastikan roda pemerintahan desa tetap berjalan efektif hingga akhir masa jabatan.


Dirinya menegaskan bahwa kepala desa hasil PAW diharapkan dapat segera beradaptasi, melanjutkan program pembangunan desa, serta menjaga kondusivitas dan persatuan masyarakat.


Pemerintah Kabupaten Pesawaran berharap kepala desa hasil PAW di sembilan desa tersebut dapat segera bekerja, meningkatkan pelayanan publik, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa.(Rls)


Share:

Pemkab Pesawaran Gelar Temu Lapang


Pesawaran  : Menjawab persoalan ketersediaan dan distribusi sarana produksi pertanian, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Pesawaran menggelar Temu Lapang bersama gabungan kelompok tani atau Gapoktan, kios pengecer pupuk bersubsidi, distributor, serta penyuluh pertanian di Kecamatan Way Lima, Kamis 29 Januari 2026.

Kegiatan ini menjadi ruang konsolidasi seluruh pelaku pembangunan pertanian untuk menyatukan langkah dalam meningkatkan produktivitas, daya saing, dan kesejahteraan petani di Kabupaten Pesawaran.

Dalam sambutan Bupati Pesawaran yang dibacakan Staf Ahli Chairudin, disampaikan bahwa pembangunan sektor pertanian membutuhkan sinergi yang kuat antar lembaga dan seluruh pemangku kepentingan. Pembangunan pertanian tidak hanya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, tetapi juga harus mampu berproduksi secara berkelanjutan, memiliki daya saing, serta memenuhi kebutuhan pasar, baik di tingkat regional maupun nasional.

Temu lapang ini dinilai sebagai bentuk nyata sinergisitas antara Gapoktan, penyuluh pertanian, sektor swasta melalui distributor dan kios pengecer pupuk bersubsidi, serta pemerintah daerah sebagai pengambil kebijakan. Pemerintah Kabupaten Pesawaran menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan ini sebagai wadah penting dalam menyatukan langkah seluruh pihak.

Melalui kegiatan ini, berbagai permasalahan yang dihadapi petani, khususnya terkait ketersediaan dan distribusi pupuk bersubsidi, diharapkan dapat dicarikan solusi secara bersama-sama.

Kabupaten Pesawaran sendiri memiliki potensi pertanian yang besar dengan luas baku sawah mencapai 12.926 hektare. Potensi tersebut diharapkan dapat dioptimalkan melalui peningkatan indeks pertanaman hingga tiga kali tanam dalam setahun atau IP300, sehingga mampu memenuhi kebutuhan pangan daerah dan berkontribusi bagi ketahanan pangan Provinsi Lampung.

Bupati juga mengimbau seluruh unsur yang terlibat agar menjalankan peran masing-masing secara optimal. Gapoktan diminta menyusun kebutuhan kelompok secara terencana, distributor dan kios pupuk bersubsidi diingatkan untuk mematuhi ketentuan penyaluran dan harga, sementara penyuluh pertanian diharapkan aktif memberikan informasi terkini kepada petani.

Sementara itu, Pelaksana Tugas Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Pesawaran yang diwakili Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian, Rohim, menjelaskan bahwa temu lapang ini bertujuan memperkuat sinergi seluruh pelaku pembangunan pertanian demi peningkatan produksi dan kesejahteraan petani.

Dalam kegiatan ini turut dihadirkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk menindaklanjuti persoalan administrasi kependudukan yang menyebabkan sebagian petani belum terdata dalam sistem Simluhtan dan RDKK, sehingga diharapkan seluruh petani dapat terakomodasi dalam program pemerintah.

Pada kesempatan tersebut juga diserahkan bantuan secara simbolis kepada kelompok tani berupa pestisida, insektisida, herbisida, dan rodentisida untuk mendukung pengelolaan lahan pertanian.

Sebelumnya, kegiatan temu lapang serupa juga telah dilaksanakan di Kecamatan Gedongtataan sebagai bagian dari upaya berkelanjutan memperkuat sektor pertanian di Kabupaten Pesawaran.(***).

Share:

Bupati Pesawaran Lepas Peserta Perlombaan Muktamad RMI Lampung


Pesawaran - Bupati Pesawaran. Nanda Indira B. secara resmi melepas peserta Perlombaan Muktamad Rabithah Ma’ahid Islamiyah (RMI) Tingkat Provinsi Lampung di Masjid Agung Islamic Center, Jumat (23/1/26).

Kabupaten Pesawaran mengirimkan 57 santri putra-putri dari 9 pondok pesantren, didampingi 4 ofisial. Kegiatan ini merupakan program perdana RMI Nahdlatul Ulama Provinsi Lampung yang berlangsung pada 23–25 Januari 2026.
Bupati Nanda berpesan agar para santri menjaga kesehatan, menjunjung sportivitas, serta membawa nama baik Kabupaten Pesawaran. Ia juga mengapresiasi peran RMI dan PCNU dalam membina pesantren sebagai pusat pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia.Acara ditutup dengan doa bersama dan pelepasan resmi peserta lomba.(*)

Share:

Pagar Jaring Lampung Milik Marriott Resort & Spa Buat Nelayan Meradang


Lampung -  Ratusan Nelayan yang tergabung dalam Gabung Kelompok Perikanan (Gapokkan) Mitra 10, yang ada di Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung menjerit, karena Lampung Marriott Resort & Spa memasang pagar Jaring pelampung tempat mereka mencari nafkah.

Ketua Gapokkan Mitra 10, Mawardi (41) warga Desa Hanura Kecamatan Teluk Pandan mengungkapkan semenjak pihak Hotel Marriott memasang pagar jaring pelampung sepanjang 3 KM lebih dan lebar kurang lebih 500 Meter, pendapatan para nelayan turun drastis.

"Dari pihak manajemen hotel Marriott tidak ada musyawarah maupun koordinasi dengan para nelayan, padahal hidup kami tergantung dari hasil tangkapan ikan," kata Mawardi kepada tim Serikat Media Siber Indonesia) SMSI Kabupaten Pesawaran, saat menampung aspirasi nelayan, Selasa (18/11/2025).

Mawardi menceritakan, dengan adanya pemasangan Pagar Jaring laut di sepanjang area Hotel Marriott tersebut sangat berdampak pada hasil tangkapan ikan.

"Sebelum pagar jaring pembatas itu di pasang, jika lagi musim ikan, kami rata-rata para nelayan mendapatkan hasil tangkapan ikan perhari bisa mencapai 60 Kg ikan, namun sekarang kami hanya mendapatkan ikan 1 Kg perhari," sebutnya.

Dia menerangkan, sebelumnya pihak nelayan pernah berkoordinasi dengan Ombusman namun sampai sekarang belum ada tindak lanjut.

"Pemasangan pembatas dengan Pagar Jaring tersebut sudah hampir tiga tahun, sebelum adanya pagar jaring, kami para nelayan bisa di bilang hidup sejahtera, karena hasil tangkapan ikan sangat menghasilkan," kenangnya.

Dia menambahkan masyarakat juga pernah melaporkan permasalahan pagar jaring yang di pasang oleh Hotel Marriott kepada pemerintah daerah maupun provinsi, namun hasil nya pun tidak maksimal.

"Sebab pernah dibuka sebentar, namun dipasang lagi, walaupun dibuka masyarakat tetap tidak di perbolehkan menangkap ikan di lokasi tersebut," timpalnya.

"Kami juga mempertanyakan keramba apung yang mereka buat, apakah itu sudah ada izin nya dari pemerintah," tanyanya.(ndi)

Share:

Perayaan HUT RI Ke-80, Warga Markasi Gedong Tataan Gelar Jalan Sehat


BANDARLAMPUNG - Perayaan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia (HUT RI) yang ke-80 di Dusun X Markasi,Sungai Langka, Gedong Tataan, Pesawaran, Lampung diwarnai semangat kebersamaan dan nasionalisme lewat acara Jalan Sehat.

Ratusan warga dengan antusias mengikuti acara ini sejak pagi, tua, muda, anak-anak berbaur penuh keakraban, ratusan peserta dengan seragam rapi mengikuti lomba yang diadakan di lingkungan setempat, Senin 18 Agustus 2025 pagi.

Kepala Dusun X, Andi Saputra secara resmi melepas peserta lomba. Ia mengapresiasi kekompakan warganya yang guyub penuh keakraban dan suka cita mengikuti Jalan Sehat dan berbagai perlombaan yang dilaksanakan.

"Semoga di Dusun Markasi, Desa Sungai Langka orangnya terus guyub dan cinta damai. Semoga silahturahmi ini tetap terjalin sampai kapanpun. Semoga hadiahnya bermanfaat," ujar Andi.

Ia juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam mempersiapkan acara jalan sehat ini, baik dari warga dan donatur. Ia berharap acara ini dapat berjalan dengan lancar dan sukses.

"Acara jalan sehat ini bukan hanya sekedar kegiatan fisik, tetapi juga sebagai ajang untuk mempererat silaturahmi dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya kesehatan," ungkap Andi.

Kata Andi, kegiatan ini dapat menjadi momentum untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kesehatan dan kebersamaan.

Ketua pelaksana, Marwoto mengaku kagum dengan kekompakan warganya yang penuh semangat dan suka cita mengikuti kegiatan dari pagi hari.

"Semoga peserta pada sehat dan barokah, Insya Allah tahun depan menjadi lebih meriah lagi. Hadiahnya ada 135 parsel untuk hadiah warga, mudah-mudahan lancar tidak ada halangan," kata dia.

Kegiatan Jalan Sehat juga diisi dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, doa bersama, pembagian hadiah doorprize, selain Jalan Sehat, panitia juga mengadakan berbagai perlombaan untuk anak-anak, ibu-ibu dan bapak-bapak. Panitia juga mementaskan kesenian Kuda Lumping. (Ndi)

Share:

Bakal Demo, Fokal Kritisi Kinerja Bupati Pesawaran


 PESAWARAN — Forum Komunikasi Anak Lampung (FOKAL) resmi melayangkan surat pemberitahuan aksi damai ke Polres Pesawaran, Lampung pada Senin, 21 Juli 2025.

Aksi ini dijadwalkan digelar Kamis, 24 Juli 2025, dengan titik awal di Tugu Pengantin, dilanjutkan ke Kantor Bupati, dan berakhir di Kejaksaan Negeri Pesawaran.

Momentum 18 tahun berdirinya Kabupaten Pesawaran kali ini tak dirayakan dengan gegap gempita, melainkan dibarengi dengan sorotan tajam terhadap akhir masa jabatan Bupati periode 2020–2025 yang dinilai sarat dengan dugaan penyimpangan anggaran.

Dalam siaran pernyataannya, FOKAL mengemukakan empat tuntutan utama di  kepemimpinan Bupati Pesawaran, Dendi Ramadhona:

1. Refleksi dan Evaluasi Kinerja Bupati.

Menuntut evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Bupati di penghujung jabatannya, dengan menekankan pentingnya transparansi atas segala bentuk kebijakan dan alokasi anggaran selama lima tahun terakhir.

2. Desakan Pemeriksaan OPD oleh Kejari Pesawaran.
Mendesak Kejaksaan Negeri Pesawaran segera memeriksa dugaan penyimpangan anggaran pada sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) strategis, yakni Dinas Kesehatan, Sekretariat DPRD, dan Bagian Kesejahteraan Rakyat Setdakab. Indikasi kejanggalan dalam pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran tahun 2023 dan 2024 menjadi sorotan utama.

FOKAL Desak Pemeriksaan OPD: Sorot Akhir Jabatan Bupati Pesawaran yang Sarat Masalah
3. Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan

Mengajak masyarakat sipil untuk tak diam. Keterlibatan publik dianggap krusial dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab. Sikap apatis, kata FOKAL, hanya akan memperpanjang usia praktik buruk dalam birokrasi.

4. Evaluasi OPD Pemboros Anggaran

Meminta Bupati segera mengevaluasi OPD yang terindikasi melakukan pemborosan anggaran melalui kegiatan seremonial atau nonprioritas yang berpotensi koruptif, sekaligus menjadi penyebab utama defisit daerah.

Abzari Zahroni, Pembina LSM FOKAL yang dikenal kritis dan vokal, menyebut aksi ini sebagai bentuk “tekanan moral” terhadap Aparat Penegak Hukum (APH) yang dinilai terlalu pasif menghadapi sinyal bahaya penyimpangan anggaran.

“Masyarakat dan organisasi sipil memang tidak punya kewenangan formal, tapi kami punya hak untuk mendesak. Banyak skandal anggaran terbongkar bukan dari laporan resmi, tapi dari kejanggalan yang dirasakan publik. Maka jangan tunggu terbakar, baru menyiram,” tegas Bung Rony.

FOKAL juga mengingatkan bahwa pembiaran terhadap praktik-praktik menyimpang di tubuh pemerintahan hanya akan menorehkan catatan buruk bagi generasi mendatang. Dalam penutupnya, FOKAL menyerukan perlawanan terhadap ketidakadilan fiskal melalui partisipasi publik yang lebih kritis dan aktif. (Lis/Tim)

Share:

Ratusan Massa Geruduk Kejari Pesawaran, Ini Masalahnya


Pesawaran — Dugaan korupsi proyek SPAM Pesawaran memasuki babak baru.

Ratusan warga yang tergabung dalam aksi unjuk rasa mendatangi Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Pesawaran. Mereka menuntut aparat penegak hukum segera memeriksa proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang dibangun pada tahun 2022 dengan anggaran fantastis sebesar Rp8 miliar, namun hingga kini tidak memberikan manfaat bagi masyarakat, Senin 14 Juli 2025.

Proyek SPAM tersebut diketahui diperuntukkan bagi warga Kedondong, Pasar Baru, dan Way Kepayang di Kecamatan Kedondong, serta Kubu Batu di Kecamatan Way Khilau. Namun, tiga tahun berselang, masyarakat mengaku belum merasakan aliran air bersih yang dijanjikan.

Selain mempertanyakan kegagalan proyek, massa juga menyoroti kejanggalan dalam pelaksanaannya. Meski proyek berada di bawah kewenangan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim), pelaksana teknis di lapangan justru berasal dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR).

"Sudah tiga tahun, dari 2022 sampai 2025, belum ada manfaat yang dirasakan. Tidak masuk akal proyek sebesar ini bisa gagal. Kami curiga ini hanya modus untuk menggelontorkan anggaran pusat demi kepentingan segelintir pihak, dan kami meminta mengusut tuntas sampai ke aktor intelektualnya, ujar Okvia Niza, salah satu orator aksi, dalam wawancara dengan awak media.

Ia juga menambahkan bahwa aksi hari ini merupakan bentuk dukungan moral kepada Kejari Pesawaran untuk bertindak tegas. "Kami percaya Kejari akan menindaklanjuti laporan ini secara objektif dan profesional. Tapi jika aspirasi kami diabaikan, maka jangan salahkan kami jika nanti ada aksi lanjutan dengan massa yang lebih besar," ancamnya.

Menanggapi aksi tersebut, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Pesawaran, Tandy Mu’alim, menerima beberapa perwakilan massa dalam audiensi terbatas. Dalam keterangannya kepada media, ia menyampaikan komitmen institusinya untuk menindaklanjuti laporan masyarakat tersebut.

"Kami akan menelusuri dan menyelidiki informasi yang disampaikan. Kami pastikan hasil penanganan akan kami sampaikan secara terbuka kepada publik, paling lambat awal Agustus 2025," tegas Kajari. (Brm)


Share:

Pesawaran Kembali Raih Opini WTP Kesembilan Kali Berturut-turut


BANDAR LAMPUNG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pesawaran kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Lampung. Capaian ini menjadi raihan WTP kesembilan secara berturut-turut bagi Pemkab Pesawaran.


Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dilakukan di Auditorium BPK Perwakilan Lampung, Teluk Betung Selatan, Bandar Lampung, Senin (26/5). 


Opini WTP tersebut tertuang dalam LHP Nomor: 298/LHP/XVIII.BLP/05/2025 tertanggal 26 Mei 2025.


Bupati Dendi mengungkapkan, opini WTP yang diraih secara konsisten menunjukkan komitmen kuat pemerintah daerah dalam menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan.


"Ini menjadi penyemangat bagi seluruh jajaran Pemkab untuk terus memperbaiki tata kelola keuangan daerah. Kami juga mengapresiasi BPK yang terus memberikan arahan dan masukan yang membangun," ujar Dendi usai menerima LHP.


Pemkab Pesawaran, lanjut Dendi, akan segera menindaklanjuti seluruh catatan dan rekomendasi dari BPK secara menyeluruh bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Ia juga berharap DPRD Pesawaran dapat terus menjalankan fungsi pengawasan secara optimal sebagai bagian dari penguatan pengelolaan keuangan daerah.


Menurutnya, capaian opini WTP ini mencerminkan penyusunan dan pelaksanaan anggaran yang sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan serta menciptakan sinergi yang baik antara eksekutif dan legislatif.


“Capaian ini kami persembahkan untuk seluruh masyarakat dan pemangku kepentingan Kabupaten Pesawaran,” pungkas Dendi.


Hadir dalam kegiatan tersebut Bupati Pesawaran Dendi Ramadhona, bersama jajaran kepala daerah se-Provinsi Lampung. Turut mendampingi Bupati, Sekretaris Daerah Wildan, Inspektur Singgih Febriantoro, dan Kepala BPKAD Iswanto.

Share:

LSM Harimau Silaturahmi dengan Bupati Pesawaran


Pesawaran - Lampung tetap semangat dalam satu komando LSM Harimau provinsi Lampung Kembangkan Sayap di wilayah Kabupaten Pesawaran guna pembentukan calon pengurus LSM Harimau DPC Pesawaran sekaligus pembentukan calon pengurus PAC sekabupaten Pesawaran.

Dalam kesempatan itu Nampak Dendi Yang di dampingi ketua DPW LSM Harimau provinsi Lampung Suplan Effendi dan para anggota beserta Calon ketua DPC Kabupaten Pesawaran Saudara Izharuddin.

Dikatakan izharudin, timbulnya niat untuk bergabung di LSM harimau tidak Lain dorongan jiwa untuk membantu masyarakat dalam menghadapi persoalan-persoalan baik yang bersifat Pemerintahan ataupun perseorangan." Ucapnya.

Selain itu dirinya juga bertekad untuk membesarkan LSM Harimau di kabupaten pesawaran dengan tetap berkolaborasi terutama dengan DPW provinsi Lampung untuk saling berkoordinasi dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan kelembagaan."Tuturnya.

Di waktu yang sama, Suplan Effendi selaku ketua DPW LSM Harimau provinsi Lampung memaparkan, Selain pengembangan sayap lembaga momen silahturahmi sekaligus halal bihalal ini kepada Bupati pesawaran adalah salah satu bentuk awal untuk menjalin kebersamaan kekompakan ataupun kerjasama untuk Sama sama mengawal roda pemerintahan di wilayah pesawaran.

Tak hanya itu,kami sebagai Lembaga Swadaya Masyarakat yang terhitung baru satu tahun terbentuk mengharapkan kepada pimpinan kabupaten,Dalam hal ini Dendi Romadona supaya dapat di libatkan lembaga LSM Harimau dalam mensukseskan program program pemerintah menuju Indonesia Emas," pungkasnya.

Sementara itu Dendi menyambut dengan tangan terbuka Atas kedatangan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) harimau provinsi Lampung yang bersilaturahmi kepadanya. Dendi juga mengharapkan adanya kerjasama antara pemerintahan Dan lembaga swadaya masyarakat untuk secara bersama sama mengawasi mengawal lajunya perkembangan roda pemerintahan yang dipimpinnya." Tegasnya.

Namun sebelum itu perlu sama sama kita ketahui, LSM adalah organisasi non-pemerintah yang didirikan oleh masyarakat untuk kepentingan masyarakat, LSM juga disebut sebagai Non-Government Organization (NGO) yang ciri cirinya Bersifat nirlaba dan tidak berorientasi pada keuntungan, beroperasi secara independen dari pemerintah,
,yang dibentuk secara sukarela oleh warga masyarakat, dan memiliki struktur organisasi dan tata kelola sendiri, serta berorientasi pada kepentingan publik dan pembangunan. (Red)

Share:

Bupati Pesawaran Dorong Pemimpin Desa Jaga Kerukunan


Bupati Pesawaran Dendi Ramadhona melantik Penjabat (Pj) Kepala Desa Khepong Jaya, Kecamatan Padang Cermin serta Pj Kepala Desa Sukaraja, Kecamatan Gedong Tataan, pada Rabu (19/3/2025). Prosesi pelantikan berlangsung di GSG Lamban Agung, Komplek Rumah Dinas Bupati Pesawaran, dan dihadiri oleh jajaran pejabat daerah, di antaranya Asisten Pemerintahan dan Kesra, Inspektur, Kepala Dinas terkait, para Camat, serta unsur perangkat desa.

Pelantikan ini berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Pesawaran Nomor 206/IV.11/HK/2025 dan Nomor 207/IV.11/HK/2025 tentang Penetapan Pemberhentian dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Khepong Jaya dan Sukaraja.

Adapun nama-nama Pj Kepala Desa yang dilantik yakni Hasni Kurniawan yang sebelumnya menjabat sebagai Koordinator Penyuluh Pertanian Kecamatan Padang Cermin menggantikan Nana Herlena sebagai Pj Kepala Desa Khepong Jaya.
Sementara Pj Kepala Desa Sukaraja diamanahkan kepada Surawan yang sebelumnya menjabat sebagai Staf Pengelola Data Kecamatan Gedong Tataan menggantikan Penjabat Kepala Desa sebelumnya Widiantoro.
Dalam sambutannya, Bupati Dendi Ramadhona mengungkapkan harapan besar kepada kedua Pejabat Kepala Desa yang baru dilantik agar dapat menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab dan dedikasi.

Bupati juga menekankan di tengah perubahan karakteristik masyarakat yang sedang bergejolak seperti saat ini, kerap menimbulkan perbedaan pandangan yang sering kali berujung pada konflik. Oleh karena itu, melalui kesempatan baik ini, Bupati meminta kepada para Pj Kepala Desa untuk menjaga kerukunan di desanya masing-masing dan meredam segala potensi perpecahan di masyarakat.
Maka dari itu, peran Pj Kepala Desa dinilai menjadi penting dalam rangka membangun keharmonisan di tengah masyarakat yang kini semakin dipengaruhi oleh dinamika media sosial dan suasana politik yang tengah berkembang di Kabupaten Pesawaran.
Lebih lanjut, Bupati Dendi juga turut mengajak para pemimpin desa untuk menerapkan falsafah hidup masyarakat Lampung, Piil Pesenggiri dalam kepemimpinannya. Nilai-nilai budaya seperti Nemui Nyimah (ramah tamah), Nengah Nyappur (mudah bergaul), Sakai Sambayan (gotong royong), dan Bejuluk Beadek (pemberian gelar kehormatan) diyakini mampu membangun kehidupan sosial masyarakat desa yang harmonis di tengah perbedaan.

Share:

Popular

NASIONAL$type=complex$count=4

Arsip Blog

Recent Posts