Lapas Kelas IIA Kalianda Persiapkan Bekal Warga Binaan Untuk Kembali Ke Masyarakat

LAMPUNG SELATAN - Langkah inovatif dan penuh kepedulian kembali ditunjukkan oleh Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Kalianda dalam mempersiapkan warga binaannya untuk kembali ke masyarakat. Tidak hanya membekali dengan keterampilan UMKM dan pertanian, Lapas Kalianda kini membidik keterampilan penyelamatan yang sangat vital: edukasi pemadam kebakaran.

Kantor Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Damkarmat) Kabupaten Lampung Selatan mendapat kunjungan silaturahmi yang sangat penting dari Kepala Lapas Kelas IIA Kalianda, Badarudin, pada Jum’at (16/10). Kunjungan tersebut terkait pembahasan program pembinaan yang sangat mulia, yaitu pemberian materi edukasi kebakaran bagi warga binaan yang sebentar lagi akan bebas (menjelang masa pembebasan).

Ide cemerlang ini bertujuan agar warga binaan yang sudah bebas nantinya memiliki bekal keterampilan yang sangat berguna dan dapat langsung dipraktekkan, baik di rumahnya masing-masing, di lingkungan tempat tinggalnya, maupun menjadi relawan tanggap bencana di desanya.

Disambut Hangat Kadis Sefri Masdian dan Sekdin Hendri Gunawan

Dalam kunjungan silaturahmi yang penuh keakraban tersebut, Kalapas Badarudin disambut dengan sangat baik dan penuh antusias oleh Kepala Dinas Damkarmat Kabupaten Lampung Selatan, Sefri Masdian, S.Sos., M.M., didampingi Sekretaris Dinas, Hendri Gunawan, beserta jajaran pejabat dan tim Damkarmat.

Suasana pertemuan berlangsung hangat, cair, dan penuh semangat kolaborasi. Kadis Damkarmat Sefri Masdian sangat mengapresiasi ide brilian dari Kalapas Kalianda tersebut dan menyatakan kesiapan penuh pihaknya untuk bersinergi.

Menurut Sefri Masdian, edukasi kebakaran sangat penting karena masih banyak masyarakat yang belum paham cara penanganan awal kebakaran, baik kebakaran rumah tangga akibat kompor gas, listrik, maupun kebakaran lahan.

Pernyataan Kalapas Badarudin: Bebas Harus Bawa Bekal Bermanfaat

Kepala Lapas Kelas IIA Kalianda, Badarudin, dalam keterangannya menyampaikan bahwa kegiatan ini adalah bagian dari program pembinaan kepribadian dan kemandirian yang berkelanjutan.

“Kami tidak ingin warga binaan hanya bebas begitu saja. Kami ingin mereka bebas dengan membawa bekal keterampilan yang bermanfaat bagi masyarakat. Edukasi pemadam kebakaran ini sangat penting. Nantinya mereka bisa menjadi pahlawan di lingkungan masing-masing, bisa membantu tetangga jika ada kebakaran, dan menjadi relawan Damkarmat di desanya. Ini adalah life skill yang sesungguhnya,” ujar Kalapas Badarudin.

Kalapas Badarudin juga menegaskan bahwa ke depannya, Lapas Kalianda akan terus berupaya untuk tetap bersinergi dan berkolaborasi dengan pihak Dinas terkait yang ada di Kabupaten Lampung Selatan.

“Pembinaan tidak bisa dilakukan sendiri. Kita butuh kolaborasi pentahelix. Hari ini dengan Damkarmat, besok dengan Dinas Pertanian, Dinas Koperasi, dan lainnya. Tujuannya satu, agar kedepannya warga binaan mendapatkan bekal yang komplit, berdaya saing, dan siap kembali menjadi warga yang baik dan berguna setelah bebas,” tambahnya.

Rencananya, program edukasi Damkar ini akan segera direalisasikan dengan mendatangkan instruktur profesional dari Damkarmat Lamsel langsung ke dalam Lapas untuk memberikan teori dan praktik langsung, mulai dari cara menggunakan APAR, cara memadamkan api akibat kebocoran gas LPG, hingga teknik evakuasi.

Langkah ini mendapat pujian dari banyak pihak karena dinilai sebagai terobosan pembinaan yang sangat kreatif, humanis, dan menjawab kebutuhan nyata di masyarakat.

Sinergi Lapas Kalianda dan Damkarmat Lampung Selatan: Membina dari dalam, menyelamatkan di luar.

Read More

Dinas TPHBUN Lampung Selatan Disoal

LAMPUNG SELATAN — Dinas TPHBUN Lampung Selatan, dalam Data Sistem Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) tahun anggaran 2025 menampilkan sebanyak 33 paket pengadaan dengan metode e‑purchasing bersumber dari APBD seluruhnya direncanakan pada Januari 2025. Akumulasi dari nilai seluruh paket mencapai sekitar Rp 642 juta.

Temuan ini tidak hanya memunculkan pertanyaan terhadap paket‑paket tersebut saja, namun juga membuka sorotan terhadap pola pengelolaan anggaran APBD Kabupaten Lampung Selatan tahun 2025 secara keseluruhan.

Berikut rincian 33 paket pengadaan yang tercatat:

1. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor‑Bahan Komputer  Rp 2.596.000

2. Belanja Bahan‑Bahan/Bibit Tanaman  Rp 2.550.000Cari Peta Wilayah

3. Belanja Bahan‑Bahan Kimia  Rp 1.870.000

4. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor‑Alat Tulis Kantor  Rp 27.827.200

5. Belanja Bahan‑Bahan Lainnya  Rp 9.078.000

6. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor‑Kertas dan Cover  Rp 3.587.500

7. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor‑Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya  Rp 6.922.400

8. Belanja Makanan dan Minuman Rapat  Rp 29.700.000

9. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor‑Alat Tulis Kantor  Rp 5.916.000

10. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor‑Bahan Komputer  Rp 2.324.000

11. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor‑Kertas dan Cover  Rp 680.000

12. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor‑Benda Pos  Rp 1.100.000

13. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor‑Kertas dan Cover  Rp 2.470.000

14. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor‑Bahan Komputer  Rp 1.605.000

15. Belanja Natura dan Pakan‑Pakan  Rp 2.125.000

16. Belanja Bahan‑Bahan Kimia  Rp 34.680.000

17. Belanja Alat‑Alat Bahan Baku  Rp 11.687.100

18. Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat  Rp 58.619.000

19. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor‑Alat Tulis Kantor  Rp 18.148.950

20. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor‑Perlengkapan Dinas  Rp 51.840.000

21. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor‑Perabot Kantor  Rp 23.942.800

22. Belanja Makanan dan Minuman Rapat  Rp 63.945.000

23. Belanja Natura dan Pakan‑Natura  Rp 23.074.100

24. Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan  Rp 38.250.000

25. Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan  Rp 54.000.000

26. Belanja Pakaian Olahraga  Rp 27.405.000

27. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor‑Bahan Komputer  Rp 520.000

28. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor‑Kertas dan Cover  Rp 612.000

29. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor‑Alat Tulis Kantor  Rp 2.748.000

30. Belanja Modal Alat Laboratorium  Pertanian  Rp 75.000.000Alat Pertanian

31. Belanja Modal Alat Studio Lainnya  Rp 16.200.000

32. Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah  Rp 18.000.000

33. Belanja Makanan dan Minuman Rapat  Rp 48.375.000

Di antara daftar itu, paket bernilai terbesar adalah Belanja Modal Alat Laboratorium Pertanian senilai Rp 75 juta. Selanjutnya belanja konsumsi rapat Rp 63,9 juta, barang untuk diserahkan kepada masyarakat Rp 58,6 juta, langganan komunikasi Rp 54 juta, serta perlengkapan dinas Rp 51,8 juta. Sebagian besar paket lain adalah keperluan operasional kantor bernilai beragam.

Pengamatan terhadap 33 paket ini juga memunculkan pertanyaan apakah pola belanja serupa juga terjadi di dinas‑dinas lain di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan sepanjang tahun anggaran 2025.Cari Peta Wilayah

Hingga berita ini diterbitkan, pihak dinas belum memberikan penjelasan rinci terkait seluruh paket tersebut. Media mengajukan sejumlah pertanyaan tegas yang harus dijawab pimpinan dinas, termasuk konteks global pengelolaan APBD 2025. (Is)

Read More

Belajar Lebih Dekat, Mengenal Lapas Lebih Luas

KALIANDA – Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Kalianda menerima kunjungan edukasi siswa SD Negeri 1 Sukaratu, Kabupaten Lampung Selatan, pada Jumat (16/10). Kegiatan ini menjadi sarana pembelajaran langsung bagi para siswa untuk mengenal ketahanan pangan, produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), serta kegiatan pembinaan kemandirian warga binaan.

Kegiatan diawali dengan penjemputan para siswa di SD Negeri 1 Sukaratu. Setibanya di Lapas Kalianda, para siswa diajak mengenal berbagai produk UMKM yang dihasilkan melalui kegiatan pembinaan kemandirian warga binaan. Pengenalan ini memberikan gambaran mengenai proses menghasilkan produk yang memiliki nilai guna dan nilai ekonomi, sekaligus menumbuhkan wawasan kewirausahaan sejak dini.

Para siswa juga diperkenalkan dengan kegiatan ketahanan pangan yang dikembangkan di lingkungan Lapas Kalianda. Melalui pengamatan secara langsung, mereka mendapatkan pemahaman mengenai pentingnya pemanfaatan sumber daya dan pengelolaan kegiatan produktif dalam mendukung ketahanan pangan.

Kepala Lapas Kelas IIA Kalianda, Badarudin, menyampaikan bahwa kegiatan edukasi ini merupakan salah satu upaya untuk memperkenalkan lingkungan pemasyarakatan kepada masyarakat melalui pendekatan pembelajaran yang positif.

“Kami berharap kunjungan edukasi ini dapat memberikan pengalaman dan pengetahuan baru bagi para siswa, khususnya mengenai kewirausahaan, ketahanan pangan, serta kegiatan pembinaan kemandirian warga binaan. Melalui pengalaman belajar secara langsung, kami ingin menunjukkan bahwa lapas juga menjadi tempat berlangsungnya berbagai kegiatan pembinaan yang produktif dan bermanfaat,” ujar Badarudin.

Selain memperoleh wawasan mengenai UMKM dan ketahanan pangan, para siswa turut menyaksikan penampilan band warga binaan Lapas Kalianda. Penampilan tersebut menjadi kesempatan untuk mengenal sisi kreativitas dan potensi warga binaan yang dikembangkan melalui kegiatan pembinaan.

Melalui kegiatan ini, Lapas Kalianda berupaya menghadirkan pengalaman edukatif yang memperluas wawasan generasi muda sekaligus mengenalkan peran pemasyarakatan dalam membina warga binaan agar terus mengembangkan keterampilan dan potensi diri.

Belajar lebih dekat, membuka wawasan lebih luas. Dari pengalaman sederhana, tumbuh pemahaman baru tentang pembinaan dan kesempatan untuk menjadi lebih baik.

(HumasPaskal)

Read More

Kegiatan Pengadaan Rp343 Juta Dinas Peternakan‑Keswan Lampung Selatan Disoal

LAMPUNG SELATAN —Kegiatan pengadaan di Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lampung Selatan tahun anggaran 2026 senilai total sekitar Rp 343 juta disoal.

Kepala Dinas Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lampung Selatan, Dwy Jatmiko hanya memberikan jawaban sepintas dan diduga menghindari penjelasan‑penjelasan penting yang ditanyakan media, bahkan tidak hadir di kantor saat media hendak melakukan konfirmasi langsung.

“Mobil Kabid 4 unit. Mobil eselon II sesuai dengan standar. Mesin pencacah 3 unit,"
kata Dwy Jatmiko belum lama ini.

 “Mobil operasional Kabid, Kelompok tani tiga lokasi, biaya perawatan sama, obat untuk 17 kecamatan,”.

Padahal publik menunggu informasi oaket‑paket bernilai besar di antaranya pemeliharaan kendaraan operasional senilai Rp 134,68 juta, belanja obat‑obatan hewan Rp 82,828 juta, hibah tiga unit mesin pencacah rumput Rp 58 juta, pemeliharaan kendaraan eselon II Rp 38,67 juta, serta sejumlah paket bibit, pakan dan perlengkapan lain.

Pernyataan sepintas itu sama sekali tidak menjawab pertanyaan inti masyarakat: rincian biaya perawatan, perbandingan biaya tahun sebelumnya, daftar penerima obat‑obatan dan mesin pencacah, bukti penyaluran, kajian kebutuhan peternak, serta mekanisme pengawasan seluruh paket pengadaan. Upaya konfirmasi langsung di kantor dinas pada Jumat (16/10/2026) pukul 13.00 WIB pun gagal, karena Dwy Jatmiko berada di tempat.(is)

Read More

Layanan Lumpur Tinja Terjadwal Lampung Selatan Disiapkan Meluncur November 2026, BPBPK Kawal Keberlanjutan Program

LAMSEL, Bandar Lampung - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan menyiapkan peluncuran awal (soft launching) Layanan Lumpur Tinja Terjadwal (LLTT) pada pekan pertama November 2026.

Persiapan ini menjadi langkah lanjutan untuk memastikan program pengelolaan lumpur tinja berjalan berkelanjutan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Kesiapan tersebut dibahas dalam Workshop Daerah Kegiatan Pendampingan Penyiapan Penerapan Implementasi Penerapan LLTT Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2026, di Aula Siger, Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) Lampung, Kamis (15/10/2026).

Dalam kegiatan itu, Balai Penataan Bangunan, Prasarana dan Kawasan (BPBPK) Lampung menekankan pentingnya menjaga kesinambungan program melalui komitmen pemerintah daerah, koordinasi lintas perangkat daerah, serta perencanaan yang terarah.

PPK Perencanaan BPBPK Lampung, Verdina Bella Haqi, yang mewakili Kepala BPBPK Lampung Achmad Irwan Kusuma, mengapresiasi kolaborasi Pemkab Lampung Selatan dan seluruh pemangku kepentingan selama proses pendampingan LLTT.

Menurutnya, keberhasilan penerapan LLTT tidak cukup diukur dari tersusunnya dokumen perencanaan. Program tersebut perlu ditindaklanjuti melalui pelaksanaan yang konsisten agar masyarakat memperoleh manfaat dari pengelolaan air limbah domestik yang aman.

Karena itu, ia menekankan perlunya koordinasi lintas perangkat daerah, pembagian tugas yang jelas, dukungan regulasi, kesiapan kelembagaan, serta pembiayaan yang berkelanjutan. Edukasi kepada masyarakat juga menjadi bagian penting agar layanan dapat diterapkan dan dimanfaatkan secara optimal.

“Keberhasilan penerapan LLTT membutuhkan koordinasi lintas perangkat daerah, pembagian tugas yang jelas, dukungan regulasi, kesiapan kelembagaan, serta pembiayaan yang berkelanjutan. Selain itu, edukasi kepada masyarakat juga penting untuk meningkatkan pemahaman tentang pengelolaan air limbah domestik yang aman,” ujarnya.

Perkembangan penerapan LLTT di Lampung Selatan turut terlihat dari hasil penilaian yang dipaparkan Tenaga Pendamping LLTT BPBPK Lampung, Yudie Ardiansyah. Nilai penilaian akhir meningkat menjadi 88 poin, dari sebelumnya 49 poin pada penilaian awal.

Peningkatan tersebut didukung sejumlah langkah pemerintah daerah, di antaranya komitmen bupati, penerbitan Surat Edaran tentang Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD), serta surat Sekretaris Daerah terkait sosialisasi dan edukasi sanitasi aman.

Upaya komunikasi publik juga dilakukan melalui video imbauan Bupati, video edukasi LLTT berbasis kecerdasan buatan (AI), dan dokumentasi pelaksanaan uji coba layanan.
Sebagai tindak lanjut pendampingan, peserta workshop menyepakati agar seluruh dinas dan instansi yang tergabung dalam Tim Koordinasi Penyiapan Penerapan LLTT menelaah draf rencana kerja periode 2027-2028.

Hasil pemeriksaan tersebut harus disampaikan kembali kepada BPBPK Lampung melalui Tim Pendamping LLTT Lampung paling lambat 30 Oktober 2026.
Pada saat yang sama, tim koordinasi melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Lampung Selatan akan mempersiapkan peluncuran awal LLTT yang direncanakan berlangsung pada pekan pertama November 2026.

Kesepakatan ini menjadi pijakan untuk meneruskan hasil pendampingan ke tahap pelaksanaan. Dengan perencanaan yang berkesinambungan, koordinasi yang kuat, dan edukasi masyarakat, penerapan LLTT di Lampung Selatan diharapkan dapat berkembang menjadi layanan sanitasi yang lebih terarah dan berkelanjutan. (Kmf)

Read More

ASDP Bakauheni Mengajar Sasar 700 Siswa, Dorong Pengembangan Potensi Generasi Muda

BAKAUHENI, 15 Oktober 2026 – Pendidikan berkualitas tumbuh dari kesempatan belajar yang membuka wawasan, mengembangkan potensi, dan mendorong generasi muda untuk berani meraih cita-cita. Melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) yaitu ASDP Bakauheni Mengajar, PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) menargetkan perluasan akses pembelajaran bagi lebih dari 700 siswa di enam sekolah, mulai dari jenjang SD, SMP, hingga SMA. Program ini resmi dimulai pada Rabu (14/10) di Bakauheni dengan pelaksanaan perdana yang diikuti 288 siswa sekolah dasar.

Direktur Utama ASDP, Heru Widodo menyampaikan bahwa pendidikan merupakan investasi penting dalam mempersiapkan generasi muda menghadapi masa depan. Menurutnya, kontribusi perusahaan tidak hanya diwujudkan melalui penyediaan layanan penyeberangan yang menghubungkan masyarakat antardaerah, tetapi juga melalui upaya membuka akses terhadap pengetahuan dan kesempatan untuk berkembang.

“Bagi ASDP, membangun konektivitas juga berarti turut membuka jalan bagi generasi muda untuk meraih masa depan yang lebih baik. Melalui ASDP Bakauheni Mengajar, kami ingin berbagi pengetahuan, menumbuhkan semangat belajar, serta mendorong anak-anak untuk berani bermimpi dan mengembangkan potensinya. Kami percaya, kolaborasi yang konsisten antara dunia usaha, sekolah, dan masyarakat dapat memberikan manfaat nyata bagi pendidikan,” ujar Heru.

Dalam pelaksanaannya, program ini melibatkan karyawan sebagai relawan atau Kawan Jangkar yang berbagi pengalaman dan pengetahuan secara langsung dengan siswa. Materi pembelajaran disampaikan melalui pendekatan learning by doing dan fun learning, dengan memadukan praktik, permainan edukatif, diskusi, serta interaksi yang disesuaikan dengan jenjang pendidikan peserta.

General Manager ASDP Cabang Bakauheni, Partogi Tamba menjelaskan bahwa materi yang diberikan mencakup penguatan karakter, pengenalan dunia kerja, keselamatan, kreativitas, dan motivasi. Melalui pendekatan tersebut, siswa didorong untuk aktif bertanya, berani menyampaikan pendapat, bekerja sama, serta membangun kepercayaan diri dalam proses belajar.

“Antusiasme siswa pada pelaksanaan perdana menjadi dorongan bagi kami untuk mengembangkan program ini secara berkelanjutan. Kami ingin kegiatan mengajar tidak hanya memberikan pengetahuan baru, tetapi juga menghadirkan pengalaman positif yang dapat memotivasi siswa untuk terus belajar dan mengenali potensi dirinya,” jelas Partogi.

Pelaksanaan perdana kegiatan ini juga turut didukung lima kolaborator dari unsur Purna Relawan Bakti BUMN dari ASDP dan Volunteer TJSL Kantor Pusat, bersama karyawan ASDP Cabang Utama Bakauheni. Kolaborasi lintas unsur ini memperkaya proses pembelajaran sekaligus mendorong tumbuhnya budaya kepedulian dan kerelawanan di lingkungan perusahaan.

Selain berbagi pengetahuan, ASDP juga menyalurkan bantuan TJSL kepada SD Bhakti Ibu untuk mendukung pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan. Bantuan tersebut diharapkan dapat menunjang kegiatan belajar mengajar sesuai kebutuhan sekolah, sehingga siswa memperoleh lingkungan belajar yang lebih mendukung.

Program ASDP Bakauheni Mengajar juga sejalan dengan komitmen perusahaan dalam mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs), khususnya SDG 4 tentang Pendidikan Berkualitas. Melalui kegiatan berbagi pengetahuan, pengembangan potensi siswa, serta dukungan terhadap sarana dan prasarana pendidikan, program ini diharapkan dapat memperluas kesempatan belajar yang inklusif dan merata sekaligus berkontribusi dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia sejak dini.

“Melalui program ini, kami ingin memastikan bahwa kehadiran ASDP memberikan nilai tambah bagi masyarakat di sekitar wilayah operasional. Bantuan fasilitas pendidikan menjadi salah satu bentuk dukungan, sementara keterlibatan karyawan dalam kegiatan mengajar menghadirkan ruang berbagi ilmu dan pengalaman. Kami berharap keduanya dapat saling melengkapi dalam menciptakan lingkungan belajar yang lebih baik bagi generasi muda,” tambah Partogi.

Ke depan, ASDP Bakauheni Mengajar akan dilaksanakan secara bertahap di sekolah-sekolah sasaran dengan evaluasi berkala untuk memastikan kesinambungan kegiatan, kesesuaian materi, dan pencapaian target penerima manfaat. Pelaksanaan program juga diharapkan memperkuat kolaborasi antara perusahaan, tenaga pendidik, relawan, dan masyarakat dalam mendukung kemajuan pendidikan.

Melalui semangat “Belajar Membawa Ilmu, Menghubungkan Masa Depan”, ASDP terus mendorong pelaksanaan program TJSL yang memberikan manfaat nyata dan berkelanjutan. Komitmen ini sejalan dengan peran perusahaan untuk tidak hanya memperkuat konektivitas nasional melalui layanan penyeberangan, tetapi juga berkontribusi dalam membangun kualitas sumber daya manusia dan menumbuhkan peluang bagi generasi penerus bangsa.

*CORPORATE SECRETARY PT ASDP INDONESIA FERRY (PERSERO)*

Read More

Anak-anak Sragi Sambut Gembira MBG, SPPG 3T Bandar Agung Buka Peluang Ekonomi Warga

Sragi - Senyum dan antusiasme anak-anak mewarnai kehadiran Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) 3T Bandar Agung di Desa Bandar Agung, Kecamatan Sragi, Kabupaten Lampung Selatan.

Bagi mereka, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bukan sekadar menyediakan makanan, tetapi juga membantu memenuhi kebutuhan gizi sekaligus menghemat uang jajan.

Respons positif tersebut terlihat saat Bupati Lampung Selatan, Radityo Egi Pratama, berinteraksi langsung dengan para siswa dalam peresmian SPPG 3T Bandar Agung, Rabu (14/10/2026). Kehadiran fasilitas ini menjadi bagian dari upaya memperluas jangkauan pelayanan gizi, terutama bagi anak-anak di wilayah yang membutuhkan perhatian lebih.

Peresmian di Kabupaten Lampung Selatan ditandai dengan pemotongan pita oleh Bupati Egi bersama Deputi Bidang Penyediaan dan Penyaluran Badan Gizi Nasional (BGN), Zainuri.

Kegiatan tersebut merupakan bagian dari Peresmian Serentak SPPG Tahap II di Wilayah Indonesia Tengah dan Barat, khususnya daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) serta wilayah dengan prevalensi stunting tinggi.

Peresmian yang dipusatkan di Provinsi Aceh itu diikuti 16 provinsi, dengan total 980 SPPG di wilayah 3T Indonesia bagian tengah. Langkah ini menjadi bagian dari perluasan jangkauan Program MBG agar manfaat pemenuhan gizi dapat dirasakan lebih banyak masyarakat.

Saat berdialog dengan para siswa, Egi menanyakan tanggapan mereka terhadap makanan yang disediakan melalui program tersebut.

Anak-anak menyampaikan bahwa mereka senang dengan menu MBG. Selain memperoleh makanan, mereka juga merasakan manfaat karena dapat menghemat uang jajan.

Mendengar jawaban itu, Egi mengajak para siswa menyampaikan rasa terima kasih atas hadirnya program tersebut.

“Kalau senang, kita harus bilang terima kasih kepada Bapak Presiden,” tuturnya.

Bagi Egi, antusiasme anak-anak menjadi gambaran penting tentang bagaimana program pemenuhan gizi diterima oleh penerima manfaat. Namun, ia menegaskan bahwa keberhasilan program tidak cukup diukur dari pelaksanaannya, melainkan juga dari kualitas pelayanan dan manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat.

Karena itu, ia mengapresiasi Badan Gizi Nasional dan seluruh pihak yang telah bersinergi dalam menghadirkan SPPG di Kecamatan Sragi. Menurutnya, koordinasi dan pengawasan perlu terus diperkuat agar pelayanan berjalan optimal dan sesuai dengan tujuan program.

Egi juga mengingatkan pentingnya menjaga kebersihan dan kerapian lingkungan SPPG. Ia mengaitkan hal tersebut dengan program HELAU yang dikembangkan Pemkab Lampung Selatan untuk mewujudkan lingkungan yang hijau, elok, lestari, aman, dan unggul.

“Kita punya program Desa HELAU. Semoga SPPG-nya juga bisa menjadi SPPG HELAU, biar cantik SPPG-nya,” ujar Egi.

Selain mendukung pemenuhan gizi anak, keberadaan SPPG di wilayah Sragi diharapkan membuka peluang kerja sama dengan pelaku usaha setempat. Petani, peternak, dan pemasok bahan pangan lokal berpotensi terlibat dalam rantai pasok kebutuhan SPPG, sehingga manfaat program dapat menjangkau sektor ekonomi masyarakat.

Keterlibatan pelaku usaha lokal tersebut perlu dibangun melalui kemitraan yang saling menguntungkan, dengan tetap memperhatikan kualitas, keamanan, dan ketersediaan bahan pangan. Dengan demikian, perluasan layanan gizi juga berpeluang menciptakan aktivitas ekonomi yang lebih luas di sekitar wilayah pelayanan.

Melalui kehadiran SPPG 3T Bandar Agung, Pemkab Lampung Selatan berharap akses pelayanan pemenuhan gizi semakin luas, khususnya bagi anak-anak di wilayah pelosok.

Di saat yang sama, kolaborasi antara pemerintah, pengelola SPPG, dan pelaku usaha lokal diharapkan dapat memperkuat keberlanjutan program serta menghadirkan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat. (Kmf)

Read More

Hari Bakti ke-81, Dinas PUPR Lampung Selatan Sertifikasi Tukang

LAMPUNG SELATAN – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Lampung Selatan menggelar kegiatan Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Terampil (Tukang) dalam rangka memperingati Hari Bakti ke-81, Kamis (15/10/2026).

Kegiatan yang diikuti peserta dari 17 kecamatan se-Kabupaten Lampung Selatan tersebut bertujuan meningkatkan kompetensi, keterampilan, dan profesionalisme tenaga kerja konstruksi agar mampu mendukung pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan sesuai standar.

Kepala Dinas PUPR Kabupaten Lampung Selatan, Ir. Agnatius Syahrizal, S.T., M.T., IPP, menekankan pentingnya peningkatan kompetensi tenaga kerja konstruksi, termasuk kepemilikan sertifikat kompetensi sebagai bukti pengakuan atas keahlian pekerja.

“Dalam pekerjaan pembangunan, tenaga kerja konstruksi harus memiliki kompetensi yang sesuai dengan bidang pekerjaannya. Sertifikasi menjadi salah satu instrumen penting untuk memastikan bahwa tenaga kerja memiliki keterampilan yang terukur dan memahami standar teknis serta keselamatan kerja.”

Keberadaan tenaga kerja yang kompeten dan tersertifikasi diharapkan dapat mendukung pelaksanaan pembangunan infrastruktur yang lebih baik, mulai dari kualitas hasil pekerjaan hingga penerapan standar keselamatan di lapangan.

“Harapan kami, melalui kegiatan ini semakin banyak tenaga kerja konstruksi di Lampung Selatan yang memiliki sertifikat kompetensi. Dengan begitu, mereka dapat meningkatkan profesionalisme dan berkontribusi dalam menghasilkan pembangunan yang berkualitas, aman, serta memberikan manfaat bagi masyarakat.

Sertifikasi tenaga kerja konstruksi merupakan bagian dari upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia di sektor pembangunan. Pekerja yang memiliki kompetensi sesuai standar diharapkan mampu melaksanakan pekerjaan secara lebih terukur, memahami metode kerja yang benar, serta mengurangi risiko kesalahan teknis dan kecelakaan kerja.

Keterlibatan peserta dari 17 kecamatan juga diharapkan memperluas kesempatan bagi tenaga kerja lokal untuk meningkatkan keterampilan dan memperoleh pengakuan kompetensi. Dengan demikian, peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang konstruksi dapat menjangkau berbagai wilayah di Kabupaten Lampung Selatan.

Momentum peringatan Hari Bakti ke-81 Dinas PUPR ini diharapkan tidak se menjadi kegiatan seremonial, tetapi juga mendorong peningkatan kualitas tenaga kerja yang menjadi bagian penting dalam mendukung pembangunan daerah.

Melalui sertifikasi tersebut, diharapkan tenaga kerja konstruksi semakin profesional dan mampu mendukung terwujudnya infrastruktur yang berkualitas, aman, serta berkelanjutan di Kabupaten Lampung Selatan. (Red)

Read More

Pengawasan Partisipatif, Bawaslu Lampung Selatan - UiMandiri Jajaki Kerjasama

LAMPUNG SELATAN — Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Lampung Selatan menjajaki kerja sama strategis dengan Universitas Indonesia Mandiri (UiMandiri) Lampung. Langkah ini diambil untuk memperkuat pengawasan partisipatif, literasi demokrasi, serta pengembangan pendidikan hukum dan kepemiluan di daerah. pada hari Rabu  (14/102026)

‎Kunjungan dan pembahasan awal kedua belah pihak difokuskan pada penyusunan naskah kesepakatan bersama berupa Memorandum of Understanding (MoU), Memorandum of Agreement (MoA), hingga rencana penyusunan Implementation Agreement (IA) sebagai panduan program yang akan dijalankan.

‎Turut hadir dari Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan,Wazzaki S.H Ketua Bawaslu Lampung Selatan,Khoirul Anam, S.H.I Koord. Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas,Devis Sugianto, S.Pd.I Koordinator SDM,Sumiarto, S.T Koordinator Hukum dan Sengketa, serta Arif Sulaiman, S.E Koord. Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi ,Ramadhani, S.A.N., M.M  Kabag. Administrasi.

‎Sementara dari UIMandiri Lampung,Gabriel Syama Riwu, S.H., M.H. selaku Direktur Pengembangan SDM, Usaha, dan Kerja Sama,Dr. Toki Masdhok, S.E., M.M. Dekan Fakultas Ilmu Administrasi, Bisnis, & Hukum,Muhammad Habibi, S.H., M.H. Ka. Bagian Hukum,Tiyas Aprita, S.I.P., M.I.P. Ka. Bagian Administrasi Publik dan Azizah Nur Fadhilah, S.Tr.Gz., M.Gz. Sekretaris UPT, Hubungan Masyarakat & Dana Abadi.

‎Ketua Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan, Wazaki SH, menyampaikan bahwa kolaborasi dengan perguruan tinggi menjadi kebutuhan mendesak dalam memperluas jangkauan edukasi kepemiluan ke kalangan generasi muda.

‎”Perguruan tinggi adalah mitra strategis. Di sini ada sumber daya, pemikiran kritis, dan generasi penerus bangsa yang peduli pada proses demokrasi. Kami ingin kerja sama ini tidak hanya berhenti di atas kertas, tetapi melahirkan program nyata yang bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas,” ujar Wazaki.

‎Melalui kerja sama ini, mahasiswa diharapkan tidak hanya memahami teori hukum dan demokrasi di ruang kelas, tetapi juga terlibat langsung melalui kegiatan penelitian, seminar, kuliah praktisi, pengabdian masyarakat, dan praktik pengawasan partisipatif yang terarah.

‎Sementara itu, Direktur Pengembangan Sumber Daya Manusia,Venture & Kerja Sama UIMandiri Lampung,Gabriel Syama Riwu SH,MH menyambut baik langkah tersebut. Sinergi ini dinilai sangat penting untuk menjembatani dunia akademik dengan kebutuhan nyata penyelenggaraan pemilu yang berintegritas.

‎”Ini adalah wujud nyata dari Tri Dharma Perguruan Tinggi. Kami senantiasa membuka ruang selebar-lebarnya untuk berkontribusi bersama lembaga negara, terutama dalam membangun budaya demokrasi yang sehat di kalangan akademisi maupun masyarakat umum,” ungkap Gabriel.

‎Rencana kerja sama ini diharapkan dapat segera ditindaklanjuti dengan penandatanganan resmi setelah naskah disepakati bersama. Bawaslu Lampung Selatan dan UIMandiri berkomitmen memastikan setiap program yang dirancang relevan, terukur, dan berkelanjutan demi terciptanya pengawasan pemilu yang kuat dan partisipatif di Kabupaten Lampung Selatan. (Red)

Read More

Melalui pembibitan pakcoy Lapas Kalianda dukung program percepatan Aksi Kemenimipas

KALIANDA - Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kalianda terus berkomitmen mendukung ketahanan pangan melalui program pembinaan kemandirian bagi warga binaan. Salah satu kegiatan yang dilaksanakan adalah pembibitan tanaman pakcoy, sebagai bentuk dukungan terhadap Program Percepatan Aksi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) di bidang ketahanan pangan.

Dalam kegiatan ini, warga binaan terlibat langsung dalam proses pembibitan, mulai dari penyemaian benih hingga perawatan bibit agar tumbuh sehat dan siap dipindahkan ke media tanam. Kegiatan ini tidak hanya bertujuan menghasilkan sayuran yang produktif, tetapi juga memberikan keterampilan di bidang pertanian sebagai bekal bagi warga binaan untuk menjalani kehidupan yang mandiri setelah kembali ke masyarakat.

Kepala Lapas Kelas IIA Kalianda menyampaikan bahwa kegiatan pembibitan pakcoy merupakan salah satu langkah nyata dalam mengoptimalkan potensi lahan sekaligus meningkatkan keterampilan warga binaan melalui program pembinaan yang produktif.

“Kami terus mendorong kegiatan pembinaan kemandirian yang memberikan manfaat nyata, baik bagi warga binaan maupun dalam mendukung program ketahanan pangan. Melalui pembibitan pakcoy ini, kami berharap warga binaan dapat memperoleh keterampilan pertanian, menumbuhkan sikap disiplin dan tanggung jawab, serta memiliki bekal yang bermanfaat ketika kembali ke tengah masyarakat,” ungkap Kalapas.

Melalui kegiatan ini, Lapas Kelas IIA Kalianda berupaya mengoptimalkan lahan yang tersedia menjadi area produktif sekaligus menanamkan nilai kedisiplinan, tanggung jawab, kerja sama, dan kepedulian terhadap lingkungan.

Pembibitan pakcoy bukan sekadar kegiatan bercocok tanam, melainkan wujud nyata sinergi antara pembinaan kemandirian dan dukungan terhadap ketahanan pangan nasional. Diharapkan, kegiatan ini dapat terus dikembangkan secara berkelanjutan sehingga memberikan manfaat bagi warga binaan sekaligus mendukung keberhasilan Program Percepatan Aksi Kemenimipas. 

(*/Red)

Read More

Pemdes Sukaratu Kalianda Musrenbangdes RKP

KALIANDA - Pemerintah Desa (Pemdes) Sukaratu, Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan, menggelar Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes) tahun 2026, dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa untuk tahun anggaran 2027, yang dilaksanakan di Aula kantor desa setempat, Selasa (13/10/2026). Karena  acara ini merupakan forum penting bagi warga desa untuk berpartisipasi aktif dalam menentukan arah pembangunan desa.

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa atau lebih dikenal sebagai MusrenbangDes, merupakan proses tahunan untuk mengidentifikasi prioritas pembangunan dan kegiatan desa. Sebab Proses ini melibatkan masyarakat secara langsung untuk memberikan masukan dan usulan terkait pembangunan yang dibutuhkan, sehingga menjadi mekanisme perencanaan partisipatif yang berasal dari bawah (bottom-up).

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Sekretaris Kecamatan Kalianda Muhammad Nur, Pj. Kepala Desa Sukaratu Yan Fauzi, S.H., Sekretaris Desa Sukaratu, pendamping desa Ridwan kusuma, serta perwakilan sejumlah instansi terkait seperti, perwakilan KUPT Puskesmas, KUPT Pekerjaan Umum (PU), KUPT Peternakan, KUPT Pertanian, KUPT Perikanan, UPT Perpajakan, KUPT Keluarga Berencana (KB), bidan desa, Babinsa Sertu Djamhari, Bhabinkamtibmas, Ketua BPD beserta anggota, Ketua LPM beserta anggota, Ketua Karang Taruna, Tim Penggerak PKK, tokoh adat, tokoh pemuda, tokoh masyarakat, seluruh aparatur Desa Sukaratu, serta masyarakat setempat.

Dalam sambutannya, Pj. Kepala Desa Sukaratu, Yan Fauzi, S.H., menyampaikan bahwa Musrenbangdes merupakan momentum penting untuk menampung aspirasi masyarakat sekaligus menentukan arah pembangunan desa berdasarkan kebutuhan di lapangan.

“Melalui Musrenbangdes ini, kami berharap seluruh usulan dan aspirasi masyarakat dapat disampaikan secara terbuka. Nantinya, usulan tersebut akan dibahas dan diprioritaskan berdasarkan kebutuhan yang paling mendesak serta disesuaikan dengan kemampuan anggaran desa,” ujar Yan Fauzi.

Ia juga berharap seluruh elemen masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam mendukung program pembangunan desa agar pelaksanaannya berjalan baik dan memberikan manfaat bagi warga.

“Kami ingin pembangunan desa ke depan dapat berjalan dengan baik, tepat sasaran, dan mengutamakan kepentingan masyarakat. Karena itu, dukungan dan kerja sama seluruh pihak sangat diperlukan demi kemajuan Desa Sukaratu,” tambahnya.

Sementara itu, Sekretaris Kecamatan Kalianda, Muhammad Nur, yang hadir mewakili Camat Kalianda Ruris Apdani, S.Pd., menyampaikan bahwa Musrenbangdes merupakan tahapan penting dalam menyusun perencanaan pembangunan desa yang selaras dengan kebutuhan masyarakat dan arah kebijakan pembangunan daerah.

“Melalui Musrenbangdes ini, kami berharap pemerintah desa bersama BPD dan seluruh elemen masyarakat dapat menyusun usulan pembangunan berdasarkan skala prioritas. Usulan yang disampaikan hendaknya benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sehingga program yang direncanakan dapat memberikan manfaat nyata bagi warga,” ujar Muhammad Nur.

Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah desa, pemerintah kecamatan, dan instansi terkait agar perencanaan pembangunan dapat berjalan terarah dan berkesinambungan.

Menurutnya, partisipasi aktif masyarakat diperlukan mulai dari penyampaian aspirasi hingga mendukung pelaksanaan program pembangunan yang telah disepakati.
Dalam kesempatan tersebut, semangat Desa HELAU juga menjadi perhatian dalam mendorong terciptanya lingkungan desa yang bersih, sehat, nyaman, dan tertata.

"Pembangunan desa tidak hanya berfokus pada infrastruktur, tetapi juga membutuhkan kesadaran masyarakat untuk menjaga kebersihan serta meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan tempat tinggal. "

Melalui semangat Desa HELAU, masyarakat bersama pemerintah desa diharapkan dapat memperkuat budaya hidup bersih dan menjaga lingkungan agar tetap nyaman serta mendukung peningkatan kualitas hidup sehat. " Tegasnya.  (Red)

Read More

Lapas Kalianda Kembangkan Peternakan Ayam Petelur sebagai Sarana Pembinaan Kemandirian Warga Binaan

KALIANDA — Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Kalianda terus mengembangkan program pembinaan kemandirian bagi warga binaan melalui kegiatan peternakan ayam petelur. Program ini merupakan salah satu upaya untuk membekali warga binaan dengan keterampilan praktis di bidang peternakan yang dapat menjadi bekal berharga ketika kembali ke tengah masyarakat.

Kegiatan peternakan ayam petelur tidak hanya berorientasi pada pengembangan keterampilan, tetapi juga menanamkan nilai-nilai kedisiplinan, tanggung jawab, ketekunan, serta kerja sama. Dalam pelaksanaannya, warga binaan dapat belajar mengenai tata cara pemeliharaan ayam, pemberian pakan, perawatan kandang, pemantauan kesehatan ternak, hingga pengelolaan hasil produksi telur.

Melalui kegiatan ini, warga binaan diharapkan memperoleh pengalaman kerja nyata yang dapat meningkatkan kemampuan dan kepercayaan diri. Pengetahuan yang diperoleh selama mengikuti program pembinaan diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai modal untuk merintis usaha peternakan secara mandiri maupun mengembangkan peluang usaha lainnya setelah selesai menjalani masa pidana.

Kepala Lapas Kelas IIA Kalianda, Badarudin, menyampaikan bahwa program pembinaan kemandirian merupakan bagian penting dari proses pemasyarakatan, yang tidak hanya berfokus pada pelaksanaan pidana, tetapi juga pada upaya mempersiapkan warga binaan agar mampu menjalani kehidupan yang lebih baik setelah kembali ke masyarakat.

“Pembinaan melalui peternakan ayam petelur ini merupakan salah satu upaya kami untuk membekali warga binaan dengan keterampilan yang memiliki nilai manfaat dan peluang ekonomi. Kami ingin agar warga binaan tidak hanya menjalani masa pidana, tetapi juga mendapatkan ilmu, pengalaman, dan kemampuan yang dapat menjadi bekal untuk membangun kehidupan yang lebih mandiri setelah bebas nanti,” ujar Badarudin.

Lebih lanjut, program ini diharapkan dapat membentuk pola pikir produktif pada warga binaan, sekaligus mendorong tumbuhnya semangat untuk terus belajar dan mengembangkan potensi diri. Dengan keterlibatan dalam kegiatan peternakan, warga binaan juga dilatih untuk memahami pentingnya konsistensi, pengelolaan pekerjaan, serta tanggung jawab dalam menjalankan suatu usaha.

Pengembangan peternakan ayam petelur juga memiliki potensi untuk mendukung kegiatan produktif di lingkungan lapas. Apabila dikelola secara berkelanjutan dan profesional, kegiatan ini dapat menjadi sarana pembelajaran kewirausahaan, mulai dari proses produksi, pemeliharaan ternak, hingga pengelolaan hasil dan perencanaan usaha.

Lapas Kalianda berkomitmen untuk terus mendorong pelaksanaan pembinaan yang memberikan manfaat nyata bagi warga binaan. Program pembinaan kemandirian diharapkan mampu mendukung proses reintegrasi sosial, sehingga warga binaan memiliki keterampilan, sikap positif, dan kesiapan untuk kembali berkontribusi di tengah masyarakat.

Melalui kegiatan peternakan ayam petelur ini, Lapas Kalianda menegaskan bahwa pembinaan merupakan bagian penting dalam membangun manusia yang lebih mandiri, produktif, dan bertanggung jawab, sekaligus membuka peluang bagi warga binaan untuk menata masa depan yang lebih baik. (*/Red)

Read More

Pemdes Palembapang Lampung Selatan Musrenbangdes dan RKP

KALIANDA - Pemerintah Desa Palembapang, Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan, menggelar Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes) tahun 2026, dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa untuk tahun anggaran 2027, yang dilaksanakan di Aula kantor desa setempat, Senin (12/10/2026).  Acara ini merupakan forum penting bagi warga desa untuk berpartisipasi aktif dalam menentukan arah pembangunan desa.

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa atau lebih dikenal sebagai MusrenbangDes, merupakan proses tahunan untuk mengidentifikasi prioritas pembangunan dan kegiatan desa. Karena Proses ini melibatkan masyarakat secara langsung untuk memberikan masukan dan usulan terkait pembangunan yang dibutuhkan, sehingga menjadi mekanisme perencanaan partisipatif yang berasal dari bawah (bottom-up).

Di dalam MusrenbangDes, semua pemangku kepentingan di desa termasuk perwakilan pemerintah desa, masyarakat, serta tokoh-tokoh desa, bersama-sama menentukan skala prioritas kegiatan yang direncanakan. Hasil dari musrenbang di tingkat desa ini akan menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) serta turut menjadi acuan untuk perencanaan di tingkat kecamatan, kabupaten, hingga pusat.

Sehingga forum ini dipandang penting dan bermartabat karena dapat menghasilkan sebuah kegiatan yang dapat menentukan arah dan kebijakan Pembangunan desa untuk kedepannya.

Pj, Kepala Desa Palembapang Nur Syafrulloh SH, mengatakan, Musrenbangdes merupakan bagian penting dalam menentukan arah pembangunan desa. Karena itu, keterlibatan masyarakat diperlukan agar proses perencanaan pembangunan dapat berjalan secara terbuka dan partisipatif.

"Melalui Musrenbangdes tersebut, Pemerintah Desa Palembapang berharap berbagai program pembangunan yang direncanakan untuk tahun 2027, dapat memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat serta mampu meningkatkan kualitas pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa. "Tuturnya.

Karena lanjut PJ. Nur, dengan adanya partisipasi aktif masyarakat, penyusunan RKPDes ini diharapkan tidak hanya menjadi dokumen perencanaan, tetapi menjadi acuan pembangunan yang mampu menjawab kebutuhan dan aspirasi warga Desa Palembapang. " Tukasnya. (Red)

Read More

Karang Taruna Got Talent 2026 Dibuka, Kreativitas Pemuda Buka Peluang Rezeki Warga Lampung Selatan

LAMSEL, Kalianda - Karang Taruna Got Talent Lampung Selatan 2026 tak hanya menjadi panggung bagi generasi muda untuk menunjukkan bakat dan kreativitas, tetapi juga membuka peluang ekonomi bagi masyarakat melalui aktivitas pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di sekitar lokasi acara.

Kegiatan yang berlangsung selama 19 hari, mulai 10 hingga 28 Oktober 2026, tersebut resmi dibuka Bupati Lampung Selatan Radityo Egi Pratama pada Sabtu malam (10/10/2026). Berpusat di Lapangan Cipta Karya, Kalianda, ajang ini dikemas sebagai kompetisi sekaligus ruang pertunjukan yang terbuka, inklusif, edukatif, dan menghibur.

Bupati Egi berharap Karang Taruna Got Talent dapat menjadi ruang bagi pemuda untuk mengembangkan potensi sekaligus mendorong perputaran ekonomi masyarakat.

Menurutnya, setiap generasi muda memiliki bakat dan keunggulan yang perlu mendapat kesempatan untuk tumbuh dan memberikan kontribusi positif bagi daerah.

“Setiap pemuda dan pemudi di Lampung Selatan memiliki potensi dan daya ungkit masing-masing. Karena itu, kita perlu memberikan ruang bagi mereka untuk menunjukkan bakat, mengembangkan talenta, dan berani menjadi diri sendiri,” ujar Egi dalam sambutannya yang disampaikan melalui sambungan video.

Ia mengapresiasi penyelenggaraan kegiatan tersebut sebagai ruang produktif bagi organisasi kepemudaan untuk mengambil peran dalam pengembangan generasi muda. Melalui ajang ini, potensi pemuda diharapkan tidak hanya tampil di atas panggung, tetapi juga berkembang menjadi kreativitas dan karya yang bermanfaat bagi masyarakat.

Egi berharap Karang Taruna Got Talent tidak berhenti pada 2026, tetapi dapat menjadi agenda rutin pada tahun-tahun berikutnya, sehingga semakin banyak pemuda Lampung Selatan memperoleh ruang untuk menunjukkan bakat dan mengembangkan potensinya.

“Saya ingin Karang Taruna Got Talent ini dapat dilaksanakan secara rutin pada tahun-tahun berikutnya. Dengan begitu, semakin banyak pemuda yang mendapatkan kesempatan untuk menunjukkan kemampuan dan mengembangkan potensinya,” katanya.

Manfaat kegiatan itu diharapkan dirasakan masyarakat di luar arena pertunjukan, terutama pelaku UMKM yang memanfaatkan keramaian pengunjung untuk menjalankan usaha.

Aspek ini menjadi bagian penting dari penyelenggaraan kegiatan kepemudaan, sehingga dampaknya tidak hanya berupa hiburan, tetapi juga peluang ekonomi bagi warga sekitar.

Ketua Karang Taruna Kabupaten Lampung Selatan, Sahirul Hidayat, mengatakan kegiatan tersebut merupakan wujud kesetiakawanan sosial yang memberi ruang bagi masyarakat untuk tumbuh dan merasakan manfaat bersama.

“Inilah sesungguhnya makna kesetiakawanan sosial. Tidak ada yang tertinggal dan tidak ada yang tersisih. Kegiatan ini membuka pintu rezeki bagi warga sekitar. Rezeki pun menyebar, tidak menumpuk di satu tangan. Inilah bentuk ekonomi kerakyatan yang tumbuh dari rakyat dan dinikmati oleh rakyat,” ujar Sahirul.

Melalui Karang Taruna Got Talent 2026, Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan berharap semakin banyak generasi muda yang berani berkarya, berinovasi, dan mengambil bagian dalam pembangunan daerah. Pada saat yang sama, kegiatan ini diharapkan memperkuat kebersamaan serta menghadirkan manfaat ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat. (Kmf)

Read More

Status Gunung Anak Krakatau Naik ke Siaga, Pemkab Lampung Selatan Imbau Warga Tetap Tenang dan Waspada

Kalianda - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan mengimbau masyarakat di wilayah pesisir untuk tetap tenang namun meningkatkan kewaspadaan menyusul naiknya status Gunung Anak Krakatau (GAK) dari Level II (Waspada) menjadi Level III (Siaga).

Langkah ini diambil guna memastikan keselamatan warga sekaligus menangkal kepanikan akibat informasi yang belum terverifikasi.

Peningkatan status ke Level III (Siaga) ini resmi diberlakukan oleh Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) terhitung sejak Jumat (9/10/2026) pukul 21.00 WIB.

Merespons keputusan tersebut, PVMBG langsung mengeluarkan rekomendasi ketat yang melarang masyarakat maupun wisatawan melakukan aktivitas dalam radius 5 kilometer dari pusat erupsi, serta radius 1 kilometer dari pulau baru di sektor barat laut dan tenggara gunung api tersebut.

Potensi bahaya yang mengintai dari kenaikan status ini cukup beragam. PVMBG mengingatkan adanya ancaman lontaran batu pijar, hujan abu lebat, aliran lava, hingga potensi erupsi sekunder yang dipicu oleh kontak panas antara lava dengan air laut maupun air hujan.

Guna memitigasi risiko tersebut, jajaran Pemkab Lampung Selatan bergerak cepat melakukan peninjauan lapangan.

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Lampung Selatan, Maturidi, mengungkapkan bahwa pihaknya bersama petugas pengamatan GAK dan unsur Desa Tangguh Bencana (Destana) terus memantau pergerakan gunung api aktif tersebut.

Bahkan pada Jumat (9/10) malam, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Lampung Selatan, Supriyanto, bersama Camat Rajabasa turun langsung ke wilayah pesisir untuk meninjau kondisi terkini secara objektif.

Meski pengawasan diperketat, Maturidi menegaskan bahwa masyarakat secara umum masih dapat menjalankan aktivitas sehari-hari seperti biasa.

Kendati demikian, ia mengingatkan agar warga tidak lengah terhadap dampak kesehatan yang mungkin muncul, salah satunya ancaman hujan abu.

"Kami meminta masyarakat untuk tetap tenang dan waspada, serta tidak terpancing oleh isu-isu yang tidak bertanggung jawab," ujar Maturidi, Sabtu (10/10/2026).

Sebagai langkah antisipasi, Maturidi meminta warga segera mengenakan masker saat beraktivitas di luar ruangan jika hujan abu mulai turun.

Ia juga mengimbau masyarakat untuk tidak menunda pemeriksaan ke Puskesmas terdekat apabila mulai merasakan gangguan kesehatan.

Senada dengan hal tersebut, Sekda Lampung Selatan, Supriyanto, memastikan pemerintah daerah siap memfasilitasi kebutuhan perlindungan kesehatan warga terdampak.

Ia meminta masyarakat tidak panik dan memanfaatkan fasilitas kesehatan yang ada jika situasi memburuk.

"Warga yang membutuhkan masker dapat segera berkoordinasi dengan Puskesmas di wilayah masing-masing untuk mendapatkan bantuan sesuai dengan kebutuhan dan ketersediaan yang ada," tutur Supriyanto.

Di sisi lain, Pemkab Lampung Selatan bersama PVMBG juga menaruh perhatian khusus pada potensi penyebaran berita bohong (hoax) yang kerap membayangi peristiwa kebencanaan.

Masyarakat di wilayah pesisir Lampung maupun Banten diminta untuk tidak memercayai isu-isu tak berdasar yang menyebutkan bahwa erupsi kali ini akan memicu tsunami.

Pemkab Lampung Selatan kembali menegaskan pentingnya menyaring informasi di tengah situasi Siaga ini. Warga diharapkan tidak menciptakan kepanikan massal dan terus memperbarui informasi perkembangan aktivitas Gunung Anak Krakatau hanya melalui saluran resmi, seperti arahan berkala dari BPBD setempat dan rilis resmi PVMBG. (Kmf)

Read More

Pemdes Maja Lampung Selatan Musrenbangdes dan RKP Desa

KALIANDA - Pemerintah Desa Maja Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan, menggelar Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes) tahun 2026, dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa untuk tahun anggaran 2027, yang dilaksanakan di Aula kantor desa setempat, Jumat (9/10/2026).  Acara ini merupakan forum penting bagi warga desa untuk berpartisipasi aktif dalam menentukan arah pembangunan desa.

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa atau lebih dikenal sebagai Musrenbang Desa merupakan proses tahunan untuk mengidentifikasi prioritas pembangunan dan kegiatan desa. Proses ini melibatkan masyarakat secara langsung untuk memberikan masukan dan usulan terkait pembangunan yang dibutuhkan, sehingga menjadi mekanisme perencanaan partisipatif yang berasal dari bawah (bottom-up).

Kegiatan dihadiri Camat Kalianda Ruris Apdani, S.Pd., Kepala Desa Maja Arlizon, S.H., pendamping desa, perwakilan UPTD Pekerjaan Umum (PU), UPTD Peternakan, UPTD Perkebunan, UPTD Perikanan, UPTD Puskesmas Kalianda, UPTD Keluarga Berencana (KB), unsur perpajakan, Babinsa, Bhabinkamtibmas, aparatur pemerintah desa, serta masyarakat setempat.

Dalam kegiatan tersebut, penanganan sampah menjadi salah satu perhatian utama dalam pembahasan pembangunan desa guna mewujudkan lingkungan yang bersih, sehat, dan nyaman bagi masyarakat.

Kepala Desa Maja, Arlizon, S.H., menegaskan bahwa Musrenbangdes merupakan forum penting untuk menampung aspirasi masyarakat dan menentukan arah pembangunan desa sesuai kebutuhan warga.

“Melalui Musrenbangdes ini, kita berharap berbagai usulan dan aspirasi masyarakat dapat dibahas bersama sehingga perencanaan pembangunan benar-benar memperhatikan kebutuhan dan kepentingan masyarakat Desa Maja,” ujar Arlizon.

Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk meningkatkan kepedulian terhadap kebersihan lingkungan serta memperkuat semangat gotong royong dalam mendukung pembangunan desa.

Menurutnya, persoalan sampah perlu mendapat perhatian bersama karena berkaitan erat dengan kesehatan masyarakat, kebersihan lingkungan, dan kenyamanan kawasan permukiman.

"Karena penanganan sampah tidak cukup hanya mengandalkan pemerintah desa, tetapi juga membutuhkan kesadaran masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya, menjaga kebersihan lingkungan, serta berpartisipasi dalam kegiatan gotong royong. Upaya penanganan sampah tersebut sejalan dengan konsep Desa HELAU yang mendorong terciptanya lingkungan desa yang bersih, sehat, indah, dan nyaman. "Tandasnya.

Camat Kalianda, Ruris Apdani, S.Pd., turut hadir dalam Musrenbangdes tersebut menyebutkan, Sinergi antara pemerintah desa, pemerintah kecamatan, instansi terkait, dan masyarakat diharapkan dapat memperkuat perencanaan pembangunan sekaligus meningkatkan kualitas lingkungan.

"Melalui konsep Desa HELAU, masyarakat diharapkan semakin peduli terhadap kebersihan, penataan kawasan permukiman, dan pengelolaan sampah secara bertanggung jawab."

"Pembahasan penanganan sampah dalam Musrenbangdes ini diharapkan dapat ditindaklanjuti melalui langkah-langkah konkret sesuai kebutuhan dan kemampuan desa, termasuk peningkatan kesadaran warga, menjaga kebersihan lingkungan, serta penyediaan sarana pendukung apabila diperlukan. "Tegasnya.

Selain penanganan sampah, kebutuhan infrastruktur turut menjadi pembahasan dalam Musrenbangdes Desa Maja 2026.

Sejumlah usulan yang disampaikan berkaitan dengan pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), pembangunan talut, serta kebutuhan sarana dan prasarana lainnya. (Red)

Read More

Beda TMT, Beda Waktu Gaji PPPK Paruh Waktu, BKD Lampung Selatan Pastikan SK Perpanjangan Segera Terbit

Kalianda- Perbedaan waktu pembayaran gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu (PPPK-PW) di Kabupaten Lampung Selatan berkaitan dengan perbedaan Terhitung Mulai Tanggal (TMT) dan masa kontrak masing-masing pegawai.

Kondisi itu membuat sebagian PPPK-PW masih menunggu pembayaran, sementara pegawai dengan TMT berbeda masih berada dalam masa kontrak hingga akhir Oktober 2026.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan memastikan kondisi tersebut sedang ditangani melalui proses perpanjangan Surat Keputusan (SK) yang saat ini berjalan melalui Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SIASN) Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat (BKD) Kabupaten Lampung Selatan, Mhd Dharma Kurniawan, menjelaskan penetapan TMT PPPK-PW pada 2025 ditetapkan dalam dua periode berdasarkan ketetapan BKN.

“Pada tahun 2025 yang lalu, penetapan Nomor Induk Pegawai PPPK-PW itu ada dua TMT. TMT tersebut berdasarkan usulan dari kita ke BKN, kemudian baru ditetapkan NIP,” jelas Dharma, melalui keterangan resminya, Kamis (8/10/2026).

TMT pertama ditetapkan 1 Oktober 2025, dengan masa kontrak kerja selama satu tahun hingga 30 September 2026. Sementara TMT kedua ditetapkan 1 November 2025, dengan masa kontrak kerja hingga 31 Oktober 2026.

Perbedaan masa kontrak tersebut berdampak langsung terhadap waktu pembayaran gaji pada Oktober 2026. Bagi PPPK-PW dengan TMT 1 Oktober 2025, masa kontraknya telah berakhir pada 30 September 2026 sehingga pembayaran gaji berikutnya menunggu penyelesaian SK perpanjangan.

Sementara PPPK-PW dengan TMT 1 November 2025 masih berada dalam masa kontrak sampai 31 Oktober 2026. Karena itu, pembayaran gaji Oktober 2026 masih dapat dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.

“Untuk yang TMT 1 Oktober 2025 sampai 30 September 2026, kontrak kerjanya selesai kemarin di 30 September. Sekarang menunggu SK perpanjangan, sehingga belum digaji karena masih menunggu proses SK perpanjangannya,” kata Dharma.

“Untuk yang TMT satunya, 1 November 2025 sampai 31 Oktober 2026, mereka masih bisa digaji bulan Oktober ini,” lanjutnya.

*Perpanjangan SK Sedang Dikebut*

Dharma menegaskan, kondisi tersebut bukan disebabkan ketiadaan anggaran gaji. Saat ini, fokus BKD adalah menyelesaikan proses administrasi perpanjangan SK PPPK Paruh Waktu.

Proses perpanjangan SK kini telah terintegrasi melalui SIASN BKN. Mekanisme tersebut merupakan tindak lanjut hasil rapat melalui Zoom dengan BKN pada 30 September 2026.

Melalui sistem tersebut, masing-masing PPPK-PW nantinya dapat mengunduh SK perpanjangan melalui akun SIASN masing-masing setelah prosesnya selesai.

BKD Lampung Selatan saat ini terus mempercepat proses tersebut agar SK perpanjangan PPPK-PW dapat segera diterbitkan dan hak kepegawaian, termasuk pembayaran gaji yang masih menunggu, dapat segera diproses.

“Sekarang kami sedang berpacu dengan waktu agar SK perpanjangan PPPK Paruh Waktu bisa segera rampung, sehingga hak gaji pegawai yang sempat tertunda bisa langsung dibayarkan,” ujar Dharma.

Perpanjangan tersebut berlaku untuk PPPK-PW dengan kedua TMT, yakni 1 Oktober dan 1 November 2026, untuk masa kontrak satu tahun berikutnya. BKD berharap proses keduanya dapat diselesaikan sehingga administrasi kepegawaian kembali berjalan secara bersamaan.

*Anggaran Gaji Sudah Tersedia*

Kepastian dari sisi anggaran juga disampaikan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Lampung Selatan, Rini Ariasih.

Ia memastikan anggaran untuk pembayaran gaji PPPK-PW sebenarnya telah tersedia hingga Desember 2026. Dengan demikian, persoalan yang terjadi bukan karena tidak tersedianya anggaran gaji.

“Anggarannya ada, sampai dengan bulan Desember 2026. Pada prinsipnya, kami siap membayar selama ada permintaan dari Perangkat Daerah masing-masing,” kata Rini.

Keterangan tersebut memperjelas bahwa setelah persyaratan administrasi dan permintaan pembayaran dari perangkat daerah terpenuhi, BPKAD siap memproses pembayaran sesuai mekanisme pengelolaan keuangan daerah.

Dengan kata lain, perbedaan waktu pembayaran yang terjadi saat ini berkaitan dengan status masa kontrak dan penyelesaian administrasi perpanjangan SK, bukan karena pemerintah daerah tidak menyiapkan anggaran untuk membayar hak para PPPK-PW.

Tidak hanya memastikan ketersediaan anggaran hingga akhir 2026, Rini juga menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan telah menyiapkan anggaran gaji PPPK-PW untuk tahun anggaran 2027.

Menurutnya, anggaran tersebut bahkan telah masuk dalam APBD Murni 2027. Pemerintah daerah selanjutnya akan melakukan penyesuaian apabila terdapat regulasi atau kebijakan baru dari pemerintah pusat terkait PPPK-PW.

“Untuk APBD Murni 2027 sudah dianggarkan. Sambil menunggu regulasi lebih lanjut dari pemerintah pusat, pemerintah daerah akan melakukan penyesuaian,” ujarnya.

Kepastian tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah memberikan kejelasan mengenai keberlanjutan pembayaran gaji PPPK Paruh Waktu, sembari tetap mengikuti ketentuan dan kebijakan pemerintah pusat.

*Ditargetkan Rampung Dalam Waktu Dekat*

Sementara itu, terkait waktu penerbitan SK perpanjangan, Dharma mengatakan BKD menargetkan proses tersebut dapat segera dituntaskan dalam waktu dekat.

Ia mengakui penggunaan SIASN secara nasional oleh seluruh pemerintah daerah membuat lalu lintas akses pada sistem cukup tinggi. Namun, sejauh ini proses yang dikerjakan tim BKD Lampung Selatan berjalan tanpa kendala berarti.

“Kami selalu mentargetkan secepatnya. Ini kan sedang berproses, kita tunggu saja. Mudah-mudahan secepatnya dalam beberapa hari ini,” katanya.

Menurut Dharma, tingginya akses terhadap SIASN dapat memengaruhi kecepatan sistem. Meski demikian, tim BKD terus bekerja untuk memastikan proses perpanjangan SK dapat segera diselesaikan.

“Insyaallah selesai semua karena memang ini tergantung juga karena SIASN diakses seluruh daerah, seluruh Indonesia. Jadi traffic-nya agak tinggi, terkait loading atau percepatan di aplikasi. Tapi sejauh ini dari tim yang bekerja, insyaallah aman, tidak ada kendala,” ujarnya.

Dengan penjelasan tersebut, Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan memastikan proses pembayaran gaji PPPK-PW tetap berjalan sesuai status TMT, masa kontrak, serta kelengkapan administrasi masing-masing.

Bagi PPPK-PW yang masa kontraknya telah berakhir, pemerintah daerah saat ini memprioritaskan penyelesaian SK perpanjangan agar pembayaran hak gaji dapat segera diproses, sementara anggaran untuk pembayaran hingga akhir 2026 maupun tahun anggaran 2027 telah disiapkan. (KMF)

Read More

Bupati dan Wabup Pesisir Barat Hadiri Deklarasi Damai Pilpratin

PESISIR BARAT –Menjelang Pemilihan Peratin (Pil Peratin) serentak 2026, Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon (DPMP) menggelar deklarasi damai sekaligus pembekalan bagi para calon Peratin. Rabu (07/10/2026)

Kegiatan yang berlangsung di Lobby Teluk Stabas itu diikuti oleh 105 calon Peratin dari 42 Pekon yang akan melaksanakan pemilihan. Deklarasi tersebut mengusung tema “Mewujudkan Demokrasi yang Bersih, Aman dan Amanah di Bumi Sai Batin dan Ulama.

Bupati Pesisir Barat Dedi Irawan menyampaikan deklarasi damai tidak boleh berhenti sebagai agenda seremonial saja atau sekadar penandatanganan pakta integritas
Namun deklarasi merupakan ikrar bersama seluruh calon untuk memastikan proses pemilihan berlangsung sesuai aturan, sekaligus mencegah munculnya gesekan yang dapat mengganggu keamanan dan kerukunan masyarakat.

“Deklarasi ini merupakan ikrar bersama seluruh calon untuk menjaga proses pemilihan tetap berada dalam koridor aturan, yang adauntuk mencegah munculnya gesekan yang berpotensi mengganggu keamanan dan kerukunan masyarakat," kata dia.

Ia menegaskan, jabatan Peratin merupakan amanah yang diberikan masyarakat. Karena nya proses untuk meraih kepercayaan tersebut harus dilakukan dengan cara yang baik, bertanggung jawab, serta mengedepankan etika dalam berkompetisi.

Dedi berharap seluruh calon membangun persaingan yang sehat dengan menawarkan visi, misi, dan program kerja kepada masyarakat. , tidak boleh dibangun dengan cara yang justru memecah belah warga.

“Perbedaan pilihan merupakan hal yang wajar dalam demokrasi, tetapi tidak boleh menjadi alasan untuk merusak persaudaraan maupun keharmonisan masyarakat. Mari kita jaga kedamaian di Bumi Para Ulama dan Sai Batin,” ujarnya.

Ia juga berharap seluruh tahapan pemilihan dapat berlangsung aman, tertib, dan demokratis hingga menghasilkan Peratin yang benar-benar memperoleh kepercayaan masyarakat.

Sementara itu, Kepala DPMP Pesisir Barat, Rochmat, mengatakan deklarasi damai digelar untuk membangun komitmen bersama agar pelaksanaan pemilihan di 42 Pekon berjalan aman, damai, dan tertib.

Momentum deklarasi damai tersebut sekaligus menjadi pembekalan bagi para calon agar memahami bahwa kompetisi dalam pemilihan Peratin bukan semata-mata tentang kemenangan, tetapi juga tentang kesiapan mengemban amanah masyarakat.

“Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat berharap Pil Peratin ini bisa menghasilkan Peratin yang baik, bermartabat, dan memenuhi standar untuk memimpin Pekonnya masing-masing, kualitas pemimpin Pekon akan ikut menentukan arah pembangunan di tingkat pekon, mengingat masa jabatan peratin saat ini selama delapan tahun,ungkap ,Rahmat.

Di ujung acara para calon  berikrar bersama akan selalu menjunjung tinggi aturan yang ada dan siap menerima menang dan kekalahan dalam peseta Demokrasi pemilihan peratin yang akan digelar 29 Oktober 2026, ini. (Sir)

Read More

ASDP Bakauheni Perkuat Sterilisasi melalui Sistem Akses Berlapis

BAKAUHENI, 6 Oktober 2026 — Pelabuhan Bakauheni merupakan kawasan dengan mobilitas orang dan kendaraan yang tinggi serta melibatkan berbagai kepentingan. Untuk memastikan aktivitas berlangsung sesuai peruntukan kawasan, ASDP menerapkan sistem pengendalian akses secara berlapis melalui identifikasi orang dan kendaraan, pemanfaatan teknologi, serta penerapan ketentuan keselamatan.

General Manager ASDP Cabang Bakauheni, Partogi Tamba, mengatakan pengendalian akses merupakan bagian dari tata kelola kawasan pelabuhan untuk memastikan setiap aktivitas di area operasional dapat dikenali, dikendalikan, dan diawasi.

“Pelabuhan memiliki area dengan fungsi dan tingkat akses yang berbeda. Karena itu, setiap pihak yang berkepentingan untuk beraktivitas di kawasan operasional perlu memenuhi ketentuan yang berlaku. Sistem ini bukan sekadar mengatur keluar-masuk, tetapi memastikan aktivitas di kawasan berlangsung secara aman, tertib, dan terkendali,” ujar Partogi.

*Identifikasi Orang dan Kendaraan*
Untuk akses perorangan, pass atau ID Card digunakan sebagai identitas bagi pihak yang memiliki kepentingan di kawasan operasional. Identifikasi tersebut diperkuat dengan Face Recognition (FR) sebagai teknologi pendukung untuk mengenali individu secara digital.

Sementara itu, pengendalian kendaraan dilakukan melalui sticker dan platform. Sticker menjadi penanda bahwa kendaraan telah terdaftar dan memiliki akses sesuai zona yang diperuntukkan, sedangkan platform mendukung proses identifikasi dan verifikasi kendaraan yang beroperasi di kawasan pelabuhan.

“Masing-masing instrumen memiliki fungsi yang berbeda dan saling melengkapi. Pass dan Face Recognition mendukung identifikasi orang, sementara sticker dan platform mendukung identifikasi kendaraan. Keseluruhannya merupakan bagian dari sistem pengendalian akses kawasan,” jelas Partogi.

*Keselamatan Menjadi Bagian dari Pengendalian*
Selain identifikasi, aspek keselamatan menjadi bagian penting dalam penerapan sistem akses. Pihak yang memiliki kepentingan untuk memasuki dan beraktivitas di area operasional, di luar pengguna jasa yang akan menyeberang, diwajibkan menggunakan helm safety dan rompi atau vest sesuai ketentuan.

Penerapan perlengkapan tersebut tidak hanya mendukung keselamatan, tetapi juga membantu memastikan pihak yang berada di area operasional dapat dikenali sesuai dengan aktivitasnya

Penerapan pass/ID Card, Face Recognition, sticker, platform, serta perlengkapan keselamatan juga menjadi satu kesatuan dalam sistem pengendalian kawasan. Pendekatan berlapis ini diperkuat dengan pemantauan dan pengaturan area berdasarkan fungsi serta tingkat aksesnya.
Menurut Partogi, sistem tersebut diperlukan untuk menciptakan kejelasan mengenai siapa yang dapat mengakses kawasan, kendaraan yang beroperasi, serta ketentuan yang harus dipenuhi setiap pihak.

“Tujuan akhirnya adalah menciptakan kawasan pelabuhan yang aman, tertib, dan terkendali sekaligus mendukung kelancaran operasional. Kepatuhan terhadap sistem akses dan ketentuan keselamatan merupakan bagian dari tata kelola pelabuhan dan tanggung jawab bersama,” tambah Partogi.

ASDP Cabang Bakauheni terus melakukan evaluasi dan penyempurnaan penerapan sistem akses bersama pihak terkait agar pelaksanaannya berjalan tertib, transparan, dan sesuai ketentuan.

Melalui sistem pengendalian akses berlapis, ASDP berkomitmen memperkuat Pelabuhan Bakauheni sebagai kawasan operasional yang aman, tertib, teridentifikasi, dan terkendali, sekaligus mendukung layanan
penyeberangan yang semakin baik.

*CORPORATE SECRETARY PT ASDP INDONESIA FERRY (PERSERO)*

Read More

BPK: Rp716 Juta Lebih Dibayar Tanpa Acuan Harga di Dinas Pendidikan Lampung Selatan

LAMPUNG SELATAN — Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkap kelebihan pembayaran pada pengadaan meubelair dan peralatan TIK di Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan senilai Rp716.862.460. Temuan ini termuat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan atas kegiatan peningkatan sarana prasarana pendidikan dasar Tahun 2024–Triwulan III 2025.

Dua Penyedia, Selisih Miliaran Rupiah

No Penyedia Kelebihan Pembayaran
1 CV BMM Rp189.962.460
2 PT MTL Rp526.900.000
TOTAL  Rp716.862.460

Auditor menghitung ulang kewajaran harga berdasarkan harga beli sebenarnya, ongkos kirim, PPN, dan keuntungan wajar — hasilnya tertuang dalam Lampiran 8 dan 9 LHP BPK.

BPK menegaskan akar masalahnya:

"PPK tidak menyusun referensi harga sebagai dasar negosiasi pengadaan."

Ini bukan sekadar kelalaian administrasi — ini adalah kegagalan menjalankan tugas pokok. Tugas utama Pejabat Pembuat Komitmen adalah memastikan harga wajar sebelum anggaran disetujui. Tanpa acuan harga, PPK seolah menyerahkan keputusan sepenuhnya kepada penyedia — sehingga negara membayar berapa pun harga yang diminta.

BPK juga mencatat "Pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan kurang cermat."

Artinya, setelah kontrak ditandatangani, PPK tidak memantau, tidak memeriksa, tidak memastikan nilai yang dibayarkan sesuai barang yang diterima. Pengawasan diabaikan hingga selisih ratusan juta rupiah baru terlihat saat BPK datang.

Apa yang sebenarnya dikerjakan PPK selama proses berlangsung? Mengapa kewajiban dasarnya diabaikan begitu saja?

Bupati Diperintahkan: Dana Wajib Dikembalikan, Lalai Wajib Bertanggung Jawab

BPK merekomendasikan tegas:

1. Bupati Lampung Selatan memerintahkan Kepala Dinas Pendidikan memperketat pengawasan;
2. Rp716.862.460 wajib diproses dan disetorkan kembali ke kas daerah.

BPK memperingatkan: jika tidak segera ditindaklanjuti, selisih ini menjadi kerugian keuangan daerah yang wajib diganti secara pribadi oleh pihak yang bersalah — termasuk PPK yang lalai.

Belum Ada Keterangan dari PPK Maupun Dinas Pendidikan

Hingga berita ini diterbitkan, belum ada penjelasan resmi dari Kepala Dinas Pendidikan maupun PPK yang menangani pengadaan ini.(is)

Read More

Pembangunan TK Qur,an Maqwa Krui Resmi Dimulai

Bupati Pesisir Barat, - Dedi Irawan, menghadiri sekaligus menyaksikan acara groundbreaking atau peletakan batu pertama pembangunan TK Quran Maqwa Krui dan Maqwa Islamic Boarding School (IBS) Krui, Selasa (6/10/2026).

Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Bunda PAUD Kabupaten Pesisir Barat Dian Hardiyanti Dedi, S.ST., M.M., Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Ir. Armand Achyuni, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Marnentinus, S.IP., Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pesisir Barat H. Ahmad Khotob, S.Ag., M.M., Ketua MUI Kabupaten Pesisir Barat Drs. Kadarusman, M.Pd., Camat Pesisir Tengah Joni Nasbar, S.KM., M.M., Kepala Puskesmas Pesisir Tengah Indah Wahana Sukma, SST., M.M., Pembina Yayasan Warotsatul Anbiya (YWA) Lampung H. Furqon Balyan, Mudirul Aam Maqwa IBS Krui Buya Yamin Majdi beserta jajaran, para PTK dan guru Maqwa IBS Krui, serta Peratin Pekon Seray Listoni.

Kegiatan yang berlangsung di TK Quran Maqwa Krui tersebut menjadi momentum penting dalam pengembangan sarana pendidikan anak usia dini sekaligus memperkuat pembangunan pendidikan berbasis keagamaan di Kabupaten Pesisir Barat.

Dalam sambutannya, Bupati Dedi Irawan menyampaikan bahwa pembangunan TK Quran Maqwa Krui merupakan bentuk perhatian terhadap pentingnya pendidikan anak sejak usia dini. Terlebih, TK Quran Maqwa Krui memperoleh bantuan pemerintah melalui Program Revitalisasi Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Tahun Anggaran 2026.

Bupati mengatakan, Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat periode 2025–2030 memiliki visi mewujudkan Pesisir Barat yang sejahtera, maju, madani, dan religius sebagai daerah tujuan wisata terdepan. Salah satu misi yang diusung adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing dan berkualitas.

Menurutnya, kehadiran Maqwa IBS Krui sebagai sekolah Islam unggulan dan terpadu berbasis pesantren menjadi bagian penting dalam mendukung pembangunan pendidikan di Kabupaten Pesisir Barat.

Bupati juga mengapresiasi berbagai program pendidikan yang dikembangkan Maqwa IBS Krui, di antaranya tahfiz dengan metode Tabarak, pembelajaran Al-Qur’an metode Ummi, bahasa Arab, pembiasaan ibadah, pendekatan deep learning dan Montessori, serta pengembangan berbagai kecerdasan anak.

Selain penguatan akademik dan keagamaan, pembentukan karakter dan kepemimpinan juga dilakukan melalui berbagai kegiatan seperti Maqwa Leadership Camp, Pesantren Holiday, Pesantren Ramadhan, field trip, outing class, serta kegiatan pengembangan kreativitas.

Sinergi antara sekolah dan orang tua juga terus diperkuat melalui berbagai program, di antaranya parents meeting, Quranic parenting, parents call, wawancara orang tua, dan home visit.

“Groundbreaking hari ini bukan sekadar pembangunan kelas, toilet, dan area bermain. Ini adalah langkah nyata membangun fondasi generasi masa depan,” ujar Bupati.

Bupati menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat menyambut baik semangat sinergi dan kolaborasi yang dibangun Maqwa IBS Krui dalam meningkatkan kualitas pendidikan di daerah.

Ia berharap Maqwa IBS Krui dapat menjadi salah satu contoh dalam pengembangan pendidikan Islam dan pesantren modern di Kabupaten Pesisir Barat, sekaligus turut melahirkan generasi emas 2045 yang beriman, cerdas, mandiri, dan kreatif.

Bupati juga mengajak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta seluruh masyarakat Pesisir Barat untuk memberikan dukungan terhadap keberadaan Maqwa IBS Krui agar terus tumbuh dan berkembang serta memberikan manfaat yang semakin besar bagi daerah dan generasi muda. (Sir)

Read More