Portal Berita Online

GTRA Way Kanan Rakoor Gugus Tugas Reforma Agraria


WAY KANAN,  – Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Kabupaten Way Kanan melaksanakan Rapat Koordinasi Gugus Tugas Reforma Agraria Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2026, bertempat di Ruang Buay Pemuka Pengiran Tuha, Kantor Bupati Way Kanan. Selasa (1/9/2026)

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Tim GTRA Kabupaten Way Kanan serta menghadirkan Kepala Kejaksaan Negeri Way Kanan, Mahmudin, S.H., M.H., dan Kepala Bagian Perencanaan dan Pelaksanaan Reforma Agraria Bank Tanah, Nova Suryandaru, sebagai narasumber.

Rapat bertujuan untuk memperkuat koordinasi dan sinergi antar instansi dalam pelaksanaan Reforma Agraria, khususnya terkait penataan aset, penataan akses, serta tindak lanjut program Reforma Agraria di Kabupaten Way Kanan.

Kepala Bagian Perencanaan dan Pelaksanaan Reforma Agraria Bank Tanah, Nova Suryandaru, menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat kerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Lampung Way Kanan dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, transparan, dan berorientasi pada pelayanan terbaik kepada masyarakat.

"Sinergi yang kuat antara Pemerintah Daerah dan Kantor Pertanahan merupakan fondasi penting dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, meningkatkan investasi, mengamankan aset daerah, serta memberikan kepastian hukum pertanahan bagi masyarakat," ujarnya.

Sinergi yang dibangun melalui rapat koordinasi ini diharapkan menjadi pondasi kuat dalam menghadirkan pelayanan pertanahan yang semakin profesional, mempercepat realisasi investasi, mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah, serta mendukung terwujudnya pembangunan di Kabupaten Way Kanan  yang maju, berkelanjutan, dan bisa berdaya saing.

Diakhir kegiatan tersebut, peserta membahas pelaksanaan dan tindak lanjut program Reforma Agraria serta berbagai langkah yang perlu dilakukan secara bersama. Rapat juga menghasilkan Berita Acara Kesepakatan dan Kesepahaman yang ditandatangani oleh Tim GTRA Kabupaten Way Kanan sebagai bentuk komitmen bersama dalam mendukung pelaksanaan Reforma Agraria secara terpadu dan berkelanjutan.  (Red)

Share:

Tim Penyuluhan Karhutla Mabes TNI Tinjau Lokasi Di Desa Way Muli, Lampung Selatan Wilayah Kodim 0421/Ls


LAMPUNG SELATAN - Tim Penyuluhan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) melaksanakan peninjauan lokasi di Desa Way Muli, Kecamatan Rajabasa, Kabupaten Lampung Selatan, Senin (31/8/2026).

Kegiatan tersebut dilaksanakan sebagai bagian dari upaya memberikan edukasi dan meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai bahaya serta dampak yang ditimbulkan akibat pembakaran hutan dan lahan.

Rombongan Tim Penyuluh Karhutla dipimpin oleh Brigjen TNI Bangkit Rahmat Tri Widodo, M.Si.(Han), bersama sejumlah pejabat dan personel lainnya. Dalam kegiatan tersebut, tim didampingi oleh Danramil 421-04/Kalianda Kapten Inf Tatang S, Pasi Ops Kodim 0421/LS Kapten Inf Edi Alpian, Camat Rajabasa Firdaus, S.E., M.M., Kepala Desa Way Muli Suryana, serta Babinsa Koramil 421-04/Kalianda.

Rombongan tiba di Kantor Desa Way Muli sekitar pukul 09.30 WIB dan disambut oleh Camat Rajabasa serta Kepala Desa Way Muli. Selanjutnya, pada pukul 11.00 WIB, tim melaksanakan peninjauan sektor Gunung Rajabasa.

Peninjauan tersebut menjadi bagian penting dalam melihat secara langsung kondisi wilayah sekaligus memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait upaya pencegahan Karhutla.

Tim menekankan bahwa pembakaran hutan dan lahan dapat menimbulkan berbagai dampak, mulai dari kerusakan lingkungan, pencemaran udara, terganggunya kesehatan masyarakat, hingga berpotensi menimbulkan bencana yang lebih luas.

Melalui kegiatan penyuluhan dan peninjauan lapangan ini, diharapkan masyarakat Desa Way Muli semakin memahami pentingnya menjaga lingkungan dan bersama-sama mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan.

Kegiatan peninjauan selesai pada pukul 13.00 WIB dalam keadaan aman dan lancar. ( Joni/red)

Share:

Soal Tunggakan Intensif Perangkat Desa, Ini Kata Dinas PMD Lampung Selatan


LAMPUNG SELATAN — Persoalan tunggakan insentif Ketua RT, Linmas dan para kader di Desa Marga Catur, Kecamatan Kalianda, Lampung Selatan, mendapat perhatian serius dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) setempat.

Untuk menindaklanjuti persoalan tersebut, Kepala Dinas PMD Lampung Selatan, Erdiyansyah, memanggil Kepala Desa Marga Catur M. Abdul Muhlis dan Sekretaris Desa Kusumo Widodo Hatonomo pada Senin, 31 Agustus 2026.

Pemanggilan tersebut turut didampingi Camat Kalianda, Ruris Apdani.

Usai pertemuan, Erdiyansyah mengatakan Kepala Desa Marga Catur telah menyatakan komitmennya untuk menyelesaikan tunggakan insentif tahun 2025 sebelum akhir 2026.

Pembayaran akan dilakukan secara bertahap dengan cara mencicil setiap bulan.

“Kades siap komitmen untuk membayar dengan mencicil per bulan tahun ini juga. Agar fokus dan prioritas untuk membayar tunggakan-tunggakan insentif yang masih terutang tahun 2025,” ujar Erdiyansyah.

Erdiyansyah menegaskan, tunggakan tersebut harus menjadi prioritas Pemerintah Desa Marga Catur hingga seluruh hak penerima insentif terselesaikan.

Ia juga mengingatkan agar komitmen tersebut benar-benar direalisasikan, bukan hanya sebatas kesepakatan.

Jika pembayaran tidak berjalan sesuai komitmen, Dinas PMD Lampung Selatan akan kembali memanggil pihak Pemerintah Desa Marga Catur dan memberikan teguran.

“Kalau komitmennya tidak terpenuhi, nanti kita panggil lagi dan kita lanjutkan dengan teguran,” tegas Erdiyansyah.

Selain persoalan tunggakan insentif, Erdiyansyah juga menyoroti keluhan mengenai kedisiplinan perangkat Desa Marga Catur.

Ia meminta seluruh aparatur desa melakukan evaluasi internal dan meningkatkan kedisiplinan dalam menjalankan tugas.

Menurutnya, perangkat desa memiliki tanggung jawab dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sehingga persoalan kedisiplinan perlu segera dibenahi.

Dengan adanya pemanggilan tersebut, penyelesaian tunggakan insentif Desa Marga Catur kini tidak lagi sebatas persoalan internal pemerintah desa.

Dinas PMD Lampung Selatan telah meminta adanya komitmen pembayaran yang terukur. Tinggal menunggu apakah komitmen mencicil setiap bulan tersebut benar-benar direalisasikan hingga seluruh tunggakan tahun 2025 lunas. (mcl-Is)

Share:

Bongkar Jaringan Industri Sabu-Ekstasi Rumahan di Lampung Selatan, Polisi Tangkap Tersangka


LAMPUNG SELATAN - Direktorat Reserse Narkoba Polda Lampung membongkar jaringan industri rumahan (home industry) narkotika jenis sabu dan pil ekstasi di Lampung Selatan. Bisnis haram itu dijalankan di sejumlah unit kontrakan di wilayah Natar, Lampung Selatan.


Pengungkapan ini dilakukan oleh Subdit II Ditreserse Narkoba Polda Lampung yang dipimpin oleh AKBP Wahyudi Sabhara di Kompleks Rajawali Residence, Candimas, Natar, Lampung Selatan. Dalam operasi ini, polisi menangkap sejumlah tersangka beserta alat cetak pil ekstasi.


Dirresnarkoba Polda Lampung Kombes Dodi Suryadin menjelaskan bahwa pengungkapan ini bermula dari informasi masyarakat yang menyebut kawasan tersebut sering dijadikan tempat penyalahgunaan narkotika. Berdasarkan informasi itu, polisi langsung melakukan pengintaian sejak Kamis (27/8/2026).


” Tim kami segera melakukan observasi dan surveillance terkait informasi dari masyarakat. Sekitar jam 12.00 WIB, kami datangi rumah tempat tinggal Eka Pradinasta, 33, wiraswasta di kontrakan Rajawali Residence dan mengamankan Eka Pradinasta,” kata Kombes Dodi melalui keterangannya, Minggu (30/8).


Di lokasi itu, polisi menemukan alat isap sabu, timbangan digital, serbuk hijau, serta puluhan butir ekstasi. Tak berhenti di situ, penyidik kemudian melakukan pengembangan ke lokasi kedua dan mengamankan pria bernama Andika Sandi (37) beserta seorang perempuan berinisial YDS (29).


“Di TKP kedua ini, kami amankan AS dan seorang perempuan berinisial YDS, 29,” ucap Dodi.


Penyidik mendapati bahwa pelaku memproduksi sendiri pil ekstasi tersebut. Sejumlah barang bukti yang turut disita antara lain alat isap sabu, satu bungkus serbuk warna biru, dua pil ekstasi warna biru, setengah pil ekstasi warna abu, satu plastik klip kecil berisi sabu, seperangkat alat pencetak pil ekstasi, dan tiga ponsel android.


“Jadi saudara AS ini diketahui mencetak sejumlah pil ekstasi dengan bahan dasar ekstasi menggunakan alat cetak pil,” rinci Dodi.


Tak berhenti di situ, polisi kembali melakukan pengembangan ke TKP ketiga dan meringkus tersangka Hadi Pranoto (35) dan MS (21). Di lokasi ini, polisi menyita bahan baku berupa serbuk berbagai warna mulai dari biru, hijau, pink, abu-abu hingga cokelat, serta alat cetak ekstasi lainnya.


Dodi menyebutkan total ada lima titik penggeledahan dalam satu rangkaian operasi ini. Di TKP keempat dan kelima, polisi menangkap pasangan AS (36) dan SF (43) serta RS (33) dan FA (28). Para pelaku, lanjut Dodi, beroperasi di area yang sangat berdekatan.


“Jadi kelima TKP itu saling berdekatan dalam satu blok, satu komplek,” ungkapnya.


Kini, para tersangka beserta barang bukti telah diamankan ke Mapolda Lampung untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dodi memastikan pihaknya masih terus mendalami keterlibatan pelaku lain dan menelusuri jaringan peredaran hasil produksi industri rumahan tersebut.


“Saksi-saksi dan para tersangka kini dilakukan penahanan dan bersamaan pemeriksaan barang bukti hingga melakukan gelar perkara kami laksanakan,” pungkas Dodi. (Red)

Share:

Bursa Ketua IJTI Krakatau Raya: Jurnalis Kompas TV Serahkan Berkas Pendaftaran


Lampung Selatan – Jurnalis Kompas TV, Teuku Khalid Syah, menjadi pendaftar pertama sebagai bakal calon Ketua Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Korda Krakatau Raya.

Berkas pendaftaran tersebut diserahkan langsung kepada Ketua Panitia Musyawarah Koordinator Daerah (Muskorda) I, Axgeis Yohanes Sapta, di Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan, Senin (31/8/2026).

IJTI Korda Krakatau Raya merupakan wadah organisasi profesi yang menaungi para jurnalis televisi di wilayah tugas Kabupaten Lampung Selatan dan Kabupaten Lampung Timur.

Seusai menyerahkan berkas, Teuku menyatakan bahwa langkahnya mendaftar di awal waktu merupakan bentuk komitmen untuk segera meletakkan fondasi organisasi yang baru terbentuk tersebut.

"Saya tidak melihat pencalonan ini semata-mata sebagai upaya untuk menjadi ketua. Saya melihat ini sebagai kesempatan untuk ikut membangun fondasi IJTI Korda Krakatau Raya sejak awal dan menjadikannya rumah bersama," kata Teuku.

Sebagai kandidat, Teuku membawa visi "Jurnalisme Positif" serta program peningkatan kapasitas anggota melalui pelatihan jurnalistik televisi, digital journalism, dan investigasi. Ia menegaskan, konsep jurnalisme positif sama sekali tidak menumpulkan daya kritis pers.

Jurnalis dituntut tetap independen dan menjalankan fungsi kontrol sosial, sekaligus menghadirkan karya yang edukatif bagi masyarakat.

Terkait manajerial, Teuku berkomitmen menerapkan gaya kepemimpinan yang kolektif.

"Ketua bukan pemilik organisasi, tetapi bagian dari anggota yang mendapat mandat untuk bekerja dan memastikan IJTI tumbuh bersama seluruh anggotanya," tegasnya.

Sementara itu, Ketua Panitia Muskorda I IJTI Korda Krakatau Raya, Axgeis Yohanes Sapta, membenarkan bahwa Teuku adalah pendaftar pertama sejak bursa pencalonan dibuka pada 24 Agustus 2026.

"Proses penjaringan masih kami buka hingga 11 September 2026. Kami memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada anggota IJTI Korda Krakatau Raya yang memenuhi persyaratan untuk mendaftarkan diri," kata Axgeis.

Panitia memastikan seluruh tahapan penjaringan akan berjalan secara terbuka, tertib, dan demokratis sesuai dengan pedoman dasar organisasi. (Red)

Share:

Mantan Bupati Pesawaran Dendi Ramadhona Divonis 13 Tahun Penjara


BANDAR LAMPUNG — Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang memperberat hukuman mantan Bupati Pesawaran Dendi Ramadhona ( menjadi 13 tahun penjara. Putusan banding dibacakan secara online pada Senin (31/8/2026).

Vonis tersebut lebih tinggi dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum 11 tahun penjara, dan dari vonis PN Tanjungkarang sebelumnya 8 tahun penjara.

Dendi terbukti bersalah dalam kasus korupsi proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kabupaten Pesawaran Tahun 2022, gratifikasi, dan Tindak Pidana Pencucian Uang/TPPU.

Dalam amar putusan banding, Dendi dijatuh, piidana Penjara 13 Tahun, denda: Rp750 juta subsider 6 bulan kurungan, uang pengganti Rp21,6 miliar. Jika tidak dibayar dalam 1 bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, harta disita dan dilelang. Jika tidak cukup, diganti pidana penjara 4 tahun.

Sebelumnya, Rabu (22/7/2026) PN Tanjungkarang hanya memvonis Dendi 8 tahun penjara dengan denda dan uang pengganti yang sama.
Kejaksaan Tinggi Lampung juga mengajukan banding terhadap 3 terdakwa lain, Adal Linardo, Syaril Ansori, dan Syahril.

Kuasa hukum Dendi, Sopian Sitepu, mengajukan banding dengan alasan proses persidangan belum sesuai KUHAP. Pihaknya keberatan atas keterangan Zainal Fikri selaku saksi mahkota dan Kadis PUPR Pesawaran.

Menurut kuasa hukum, keterangan satu orang saksi tidak seharusnya menjadi dasar pembebanan uang pengganti kepada Dendi demi mempertahankan statusnya sebagai _justice collaborator_.

Namun majelis hakim PT Tanjungkarang menolak seluruh dalil banding dan justru memperberat hukuman Dendi Ramadhona yang menjabat Bupati Pesawaran periode 2016 – 2025. (ndi)

Share:

Kepsek SMPN 2 Kalianda Bantah Tudingan Jual Buku Di Sekolah


LAMPUNG SELATAN — Dugaan penjualan buku seharga Rp70 ribu kepada siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 2 Kalianda, Lampung Selatan, mendapat bantahan dari pihak sekolah.

Kepala SMPN 2 Kalianda, Yulinda menegaskan pihak sekolah tidak pernah memberikan izin kepada pihak penyedia untuk menjual buku kepada siswa.

Yulinda mengatakan, dirinya baru mengetahui adanya transaksi pembelian buku tersebut setelah membaca pemberitaan media online. Ia pun mengaku keberatan karena sejak awal pihak yang mengatasnamakan penyedia buku hanya meminta izin untuk melakukan kegiatan sosialisasi.

"Sebelumnya mereka datang dan meminta izin untuk memberikan sosialisasi tentang cara berhitung cepat dalam pelajaran matematika. Tidak ada penyampaian kepada saya bahwa mereka akan menjual buku kepada siswa," kata Yulinda saat ditemui di kantornya, Senin, 31 Agustus 2026.

Atas permintaan tersebut, pihak sekolah memberikan kesempatan selama dua hari, yakni Rabu dan Kamis, 26-27 Agustus 2026, untuk kegiatan sosialisasi.

Namun, menurut Yulinda, kegiatan tersebut kemudian berujung pada penawaran buku panduan matematika kepada siswa. Dari lima kelas yang mengikuti sosialisasi, penawaran buku disebut terjadi di empat kelas.

Buku berjudul Solusi Berhitung Matematika tersebut memiliki tebal 128 halaman dan ditawarkan kepada siswa dengan harga Rp70 ribu per buku.

"Setelah kami mengetahui ada transaksi, kami langsung mendata siswa yang membeli. Hasilnya ada 33 siswa yang diketahui membeli buku tersebut," ungkapnya.

Yulinda menegaskan, sekolah tidak pernah memerintahkan maupun mewajibkan siswa membeli buku tersebut. Bahkan, menurut dia, pihak sekolah merasa dirugikan lantaran kegiatan yang semula disepakati sebagai sosialisasi justru berakhir dengan transaksi kepada siswa.

"Kami merasa dibohongi. Karena izin yang diberikan kepada mereka hanya untuk sosialisasi, bukan untuk berjualan. Akibat praktek tersebut sekolah kami jadi tercoreng." Ucap Yulinda, menyayangkan sikap penyedia.

Pihak sekolah kemudian berupaya menyelesaikan persoalan tersebut dengan menghubungi penyedia yang disebut bernama Firmansyah. Yulinda meminta agar buku yang telah dibeli siswa dikembalikan dan uang pembelian dikembalikan kepada para siswa.

Namun, menurut Yulinda, permintaan tersebut tidak mendapat respons sebagaimana yang diharapkan. Penyedia disebut menyampaikan bahwa pengembalian buku dan uang tidak dapat dilakukan karena dana tersebut sudah masuk sebagai operasional perusahaan.

"Saya sudah meminta supaya buku-buku itu diambil kembali dan uang siswa dikembalikan. Tetapi mereka menyampaikan pengembalian tidak bisa dilakukan karena sudah menjadi operasional perusahaan," ujar Yulinda.

Hingga berita ini diturunkan, upaya konfirmasi kepada Firmansyah melalui nomor kontak yang dimiliki belum mendapatkan tanggapan.

Sebelumnya, ada dugaan penjualan buku seharga Rp70 ribu di SMPN 2 Kalianda mencuat setelah seorang wali murid mengaku membeli buku tersebut untuk anaknya. Muncul kekhawatiran orang tua bahwa anaknya akan merasa minder apabila tidak membeli ketika siswa lainnya membeli. (Tim)

Share:

Kalapas Baru Kalianda Diminta Lanjutkan Inovasi, Pemkab Perkuat Sinergi Pembinaan Warga Binaan


LAMSEL, Kalianda - Pergantian kepemimpinan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Kalianda menjadi momentum untuk memperkuat sinergi pembinaan warga binaan sekaligus melanjutkan berbagai inovasi yang telah dibangun sebelumnya.

Hal itu mengemuka dalam acara serah terima jabatan dan pisah sambut Kepala Lapas Kelas IIA Kalianda yang dihadiri Wakil Bupati (Wabup) Lampung Selatan, M. Syaiful Anwar, Rabu (26/8/2026).

Jabatan Kepala Lapas resmi diserahterimakan dari Benny Nurrahman, A.Md. IP., S.H., M.H. kepada Badarudin, A.Md. IP., S.H., M.H., ditandai dengan penandatanganan berita acara dan memori jabatan.

Mewakili Bupati Lampung Selatan Radityo Egi Pratama, Wabup Syaiful menyampaikan apresiasi kepada Benny Nurrahman beserta istri atas dedikasi dan pengabdian selama memimpin Lapas Kelas IIA Kalianda.

“Mewakili Bapak Bupati Radityo Egi Pratama, saya menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Bapak Benny Nurrahman beserta Ibu atas pengabdian, dedikasi, serta kerja sama yang telah diberikan selama menjalankan tugas sebagai Kepala Lapas Kelas IIA Kalianda,” ujar Syaiful.

Menurut Syaiful, berbagai dinamika dan tantangan yang dihadapi selama masa tugas merupakan bagian dari perjalanan pengabdian dalam memberikan pelayanan terbaik sesuai amanah yang diemban. Ia juga mengapresiasi komunikasi dan koordinasi yang selama ini terjalin baik antara Lapas Kalianda, Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan, serta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

Ia berharap hubungan dan kolaborasi yang telah dibangun dapat terus terjaga meskipun Benny Nurrahman melanjutkan tugas di tempat yang baru.

Kepada Kepala Lapas yang baru, Wabup Syaiful menyampaikan ucapan selamat datang dan berharap Badarudin dapat menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab, dedikasi, serta semangat pengabdian.

Syaiful menegaskan, keberadaan lembaga pemasyarakatan tidak hanya menjalankan fungsi penegakan hukum, tetapi juga memiliki peran strategis dalam membina dan memberdayakan warga binaan agar mampu memperbaiki diri dan kembali berkontribusi positif di tengah masyarakat.

“Untuk itu sinergi dan kolaborasi antara Lapas Kelas IIA Kalianda, Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan, Forkopimda, tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, dunia usaha, serta seluruh elemen masyarakat harus terus kita perkuat,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Lampung, Maulidi Hilal, mengapresiasi pengabdian Benny Nurrahman selama kurang lebih satu setengah tahun memimpin Lapas Kelas IIA Kalianda.

Maulidi berpesan kepada Badarudin agar mempertahankan sekaligus mengembangkan berbagai inovasi dan capaian positif yang telah dibangun sebelumnya.

“Jangan merubah inovasi yang sudah dilakukan oleh Pak Benny. Kalau itu baik, teruskan. Kalau memang dibutuhkan organisasi, tingkatkan,” pesan Maulidi.

Menurutnya, pergantian kepemimpinan merupakan hal yang wajar dalam dinamika organisasi. Karena itu, pemimpin baru tidak perlu menghilangkan program-program yang telah terbukti baik hanya untuk meninggalkan jejak kepemimpinannya sendiri.

Ia juga mengingatkan pentingnya kecerdasan emosional dalam menghadapi berbagai dinamika pekerjaan maupun interaksi dengan masyarakat. Seorang pemimpin, kata dia, harus mampu menjaga hubungan dengan berbagai pihak dan tidak mudah terpancing emosi dalam menyelesaikan persoalan.

Dalam kesempatan tersebut, Benny Nurrahman menyampaikan pamit setelah mengemban amanah sebagai Kepala Lapas Kelas IIA Kalianda sejak 1 Februari 2025. Selanjutnya, ia akan melanjutkan tugas di Kantor Wilayah Ditjenpas Kalimantan Barat.

Benny menyampaikan terima kasih kepada seluruh jajaran Lapas Kalianda, Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan, Forkopimda, serta insan media yang selama ini mendukung pelaksanaan tugas dan program pembinaan di lingkungan Lapas.
Ia berharap berbagai hal baik yang telah dibangun bersama dapat terus dilanjutkan dan ditingkatkan oleh kepemimpinan yang baru.

Sementara itu, Badarudin menyatakan kesiapan melanjutkan estafet kepemimpinan dan meneruskan berbagai program yang telah berjalan di Lapas Kalianda.

“Kami siap melanjutkan apa yang telah Pak Benny perjuangkan dan laksanakan. Insyaallah dengan memohon dukungan saudara-saudara sekalian, baik stakeholder internal maupun stakeholder eksternal,” ujar Badarudin.

Ia juga meminta dukungan dari Forkopimda, tokoh adat, tokoh masyarakat, dan seluruh elemen daerah. Menurutnya, keberhasilan pelaksanaan tugas pemasyarakatan tidak dapat dilakukan sendiri, melainkan membutuhkan kolaborasi yang kuat dengan berbagai pihak demi meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan pembinaan warga binaan. (Nsy-Is)

Share:

Siswanto Paparkan Pekerjaan Proyek Revitalisasi SMK Negeri 1 Sragi


LAMPUNG SELATAN — Setelah sorotan publik menguat, Plt. Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Sragi, Siswanto, akhirnya memberikan klarifikasi resmi terkait pelaksanaan proyek revitalisasi sekolah bernilai Rp1.084.141.000,00. Ia menegaskan seluruh pekerjaan sepenuhnya mengacu pada ketentuan kementerian dan terbuka untuk diverifikasi siapa pun.

 

Siswanto menjelaskan, pelaksanaan pekerjaan mengacu pada Rencana Kerja dan Biaya (RKB) serta spesifikasi teknis resmi:

 

"Besi yang kami gunakan berukuran 13 mm, cincin pengikat 10 mm. Untuk adukan semen, perbandingannya adalah 1 bagian semen berbanding 5 bagian pasir. Semua sesuai ketentuan yang ditetapkan kementerian, tidak ada satu pun yang kami turunkan. Silakan datang langsung ke lokasi untuk memeriksa, kami terbuka sepenuhnya untuk dikontrol," kata dia. 

 

Dengan suara tegas dan penuh tanggung jawab, Siswanto menambahkan sama sekali tidak mau dan tidak akan melakukan pengurangan material. Karena bangunan ini adalah untuk anak-anak sekolah. 

"Mereka adalah generasi penerus bangsa kita. Bagaimana mungkin kita mengorbankan keselamatan masa depan mereka demi keuntungan sesaat? Itu tidak akan pernah kami lakukan," kata dia. 

 

Ia mengatakan, proyek ini tidak berjalan tanpa pengawasan, Koramil, namun dari konsultan pengawas ditunjuk oleh Pemerintah Provinsi Lampung memantau pelaksanaan secara berkala


"Pendampingan TNI/Koramil Palas bersifat pengamanan wilayah, bukan pengawasan teknis. Seluruh tahapan mengikuti edaran dan pedoman kementerian pendidikan. Kami juga menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh unsur TNI. Pendampingan yang dilakukan merupakan bagian dari mekanisme pengamanan program pemerintah pusat, bukan untuk mengawasi teknis pekerjaan," ujarnya.


Terkait laporan pekerja tanpa perlengkapan keselamatan, kata dia, APD telah disediakan bagi seluruh pekerja. Jika ada yang terlihat tidak lengkap, itu bersifat insidental, misalnya saat beristirahat atau keperluan tertentu.

"Kami akan tetap memperketat pengawasan K3 agar semua ketentuan dipatuhi dengan baik," ungkapnya.

Siswanto menegaskan pihaknya menghormati kontrol sosial masyarakat, namun berharap informasi yang disampaikan juga berdasarkan pengecekan langsung:

 

"Siapa pun yang ingin melakukan verifikasi, kami persilakan datang langsung ke lokasi. Tidak ada yang kami sembunyikan. Semua mengacu pada RAB dan ketentuan teknis yang berlaku. Kami juga terbuka terhadap kritik dan masukan, selama disampaikan berdasarkan data dan hasil pengecekan di lapangan," jelasnya.(is) 

 


Share:

Disdikbud Lampung Kerahkan Pelajar SMA-SMK Meriahkan Festival Krakatau XXXV 2026


BANDAR LAMPUNG - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung tampil all-out memeriahkan Festival Krakatau XXXV Tahun 2026. Tak sekadar hadir sebagai penonton, pelajar SMA dan SMK bersama Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) dari 15 kabupaten/kota di Lampung dikerahkan untuk menjadi bagian dari kemeriahan pesta budaya tahunan tersebut.

Keterlibatan unsur pendidikan itu terlihat dalam Lampung Tapis Karnaval yang digelar di pusat Kota Bandar Lampung, Minggu (30/8/2026).

Ribuan peserta dari berbagai elemen berjalan menyusuri ruas Jalan Raden Intan menuju kawasan Tugu Adipura dengan membawa beragam kreasi, atribut dan busana bernuansa budaya.

Festival Krakatau XXXV tahun ini menjadi panggung kolaborasi besar. Sekitar 6.000 peserta yang tergabung dalam 127 tim ambil bagian, mulai dari peserta didik, mahasiswa, Forkopimda, BUMN dan BUMD, organisasi perangkat daerah (OPD), perusahaan swasta, komunitas, sanggar, paguyuban, organisasi hingga marching band.

Di tengah lautan peserta tersebut, keterlibatan pelajar SMA dan SMK menjadi salah satu kekuatan yang memperlihatkan peran dunia pendidikan dalam menghidupkan kebudayaan Lampung.
Pelajar tidak hanya ditampilkan sebagai peserta karnaval, tetapi juga menjadi representasi generasi muda yang membawa identitas budaya Lampung ke ruang publik.

Beragam penampilan mengangkat kekayaan budaya Lampung, baik tradisi masyarakat adat Pepadun maupun Sai Batin, disandingkan dengan kreasi seni dan budaya dari berbagai daerah lainnya.
Kehadiran pelajar dari satuan pendidikan menengah tersebut sekaligus memperlihatkan bagaimana sekolah dapat menjadi ruang untuk menanamkan kecintaan terhadap budaya lokal melalui kegiatan kreatif di luar pembelajaran kelas.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung bersama jajaran MKKS se-Lampung mengambil peran dalam mengoordinasikan keterlibatan unsur pendidikan agar festival tidak hanya menjadi agenda pariwisata, tetapi juga menjadi ruang pembelajaran kebudayaan bagi generasi muda.

*Ribuan Peserta Penuhi Jalan Protokol*

Lampung Tapis Karnaval dipusatkan di kawasan Tugu Adipura. Peserta bergerak dari Jalan Raden Intan menuju Bundaran Gajah Tugu Adipura untuk menampilkan kreasi yang telah dipersiapkan.

Usai melewati kawasan Tugu Adipura, rombongan melanjutkan perjalanan melalui Jalan Kartini sebelum kembali menuju Lapangan Saburai.

Sepanjang rute, suasana berubah menjadi panggung terbuka. Busana adat, atraksi seni, marching band, hingga berbagai kreasi peserta membuat pusat Kota Bandar Lampung dipadati masyarakat.

Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung, Tony Ferdinansyah, mengatakan rangkaian Festival Krakatau hingga pelaksanaan Lampung Tapis Karnaval berjalan dengan baik.

“Rangkaian acara Festival Krakatau sampai dengan hari ini, acara Lampung Tapis Karnaval juga berjalan dengan baik,” kata Tony.

Menurut Tony, evaluasi tetap menjadi bagian penting setelah seluruh rangkaian Festival Krakatau selesai. Evaluasi dilakukan untuk mengidentifikasi berbagai kekurangan dan memperbaikinya pada penyelenggaraan berikutnya.

“Pastinya ada beberapa hal yang harus kita perbaiki ke depan. Tapi mulai dari awal tanggal 25 sampai hari ini tanggal 30 dan nanti malam acara penutupan, saya sudah melihat ada keberhasilan. Tingkat keberhasilannya cukup lancar,” ujarnya.

*6.000 Peserta, 127 Tim*

Tony menyebut Lampung Tapis Karnaval tahun ini melibatkan sekitar 6.000 peserta yang tergabung dalam 127 tim.

“Kalau dari jumlah tim, itu ada 127 tim. Kalau dari jumlah peserta, kurang lebih hampir 6 ribu orang,” jelasnya.

Besarnya jumlah peserta tersebut menunjukkan Festival Krakatau bukan lagi sekadar agenda seremonial pemerintah. Festival telah menjadi ruang pertemuan berbagai elemen masyarakat, termasuk dunia pendidikan.

Menurut Tony, penyelenggaraan Festival Krakatau dilakukan dengan pendekatan kolaborasi pentahelix yang melibatkan pemerintah, akademisi, BUMN, BUMD, media dan sektor swasta.

“Itulah kita melakukan komunikasi, melakukan kerja sama dan berkolaborasi dengan kawan-kawan stakeholder, pentahelix secara keseluruhan dengan pemerintah, dengan akademisi, dengan BUMN, BUMD, kemudian dengan media kita lakukan kerja sama agar kiranya acara ini bisa berhasil,” katanya.

Kolaborasi tersebut juga dinilai penting di tengah keterbatasan anggaran pemerintah daerah.

Tony mengatakan dukungan dari berbagai pihak membuat sejumlah rangkaian kegiatan dapat dilaksanakan dengan penggunaan APBD yang relatif minim.

“Alhamdulillah, sangat minim APBD yang kita pergunakan dan lebih banyak ini adalah bantuan dari kawan-kawan sponsor yang membiayainya. Dan ini bisa berjalan dengan baik,” ujarnya.

Tony berharap pelaksanaan Festival Krakatau selama enam hari, sejak 25 hingga 30 Agustus 2026, menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pada tahun mendatang.

“Alhamdulillah enam hari, mudah-mudahan ke depan akan lebih ditingkatkan lagi,” katanya. Ia juga mendorong para peserta untuk terus meningkatkan kreativitas dan menghadirkan penampilan yang lebih atraktif serta modern.

“Kita akan terus memotivasi kawan-kawan agar lebih membuat penampilan, lebih berkreasi lagi, lebih modern lagi,” ujarnya.
Menurut Tony, pengembangan Festival Krakatau ke depan akan tetap mengedepankan kolaborasi dengan berbagai pihak.

“Kemudian acara-acara akan kita lebih ramaikan lagi, kemudian akan kita kolaborasikan lagi dengan kawan-kawan lainnya. Pokoknya yang penting kita akan terus tingkatkan dan evaluasi ini lebih baik lagi,” tutupnya.(**)

Share:

Insentif RT, Linmas dan Para Kader di Desa Marga Catur September–Desember 2025 Belum Dibayar


LAMPUNG SELATAN — Insentif Ketua RT, Linmas, serta para kader di Desa Marga Catur, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan, untuk periode September hingga Desember 2025 hingga kini belum dibayarkan.

Tunggakan tersebut berarti hak insentif selama empat bulan belum diterima oleh sejumlah unsur yang selama ini menjadi bagian dari pelayanan pemerintahan desa dan bersentuhan langsung dengan masyarakat.

Informasi mengenai belum dibayarkannya insentif tersebut diperoleh IndepthNews dan kemudian dikonfirmasi langsung kepada Kepala Desa Marga Catur, M. Abdul Muhlis, Jumat, 28 Agustus 2026.

Muhlis membenarkan bahwa pembayaran insentif untuk Ketua RT, Linmas dan para kader pada empat bulan terakhir tahun anggaran 2025 memang belum direalisasikan.

Menurut Muhlis, kondisi tersebut terjadi karena Dana Desa (DD) tahap II tahun 2025 tidak dicairkan. Pemerintah desa, kata dia, kemudian berupaya mencari sumber anggaran lain melalui Dana Bagi Hasil (DBH), namun dana tersebut disebut tidak mencukupi untuk membayar seluruh insentif yang tertunggak.

“Untuk tahun 2025 memang belum kita bayarkan, Bang, karena tidak adanya pencairan DD tahap II. Sementara kita ambilkan dari DBH, tetapi tidak mencukupi, sehingga empat bulan akhir tahun 2025 belum kita bayarkan,” ujar Muhlis.

Namun, penjelasan tersebut belum disertai rincian mengenai berapa total nilai insentif yang menjadi kewajiban Pemerintah Desa Marga Catur untuk periode September hingga Desember 2025.

Padahal, informasi mengenai nominal tunggakan penting untuk memastikan secara terbuka berapa besar hak para Ketua RT, Linmas dan kader yang hingga kini belum direalisasikan.

Salah seorang Ketua RT di Desa Marga Catur mengaku kecewa karena dirinya bersama unsur masyarakat lainnya tetap menjalankan tugas pelayanan, sementara insentif yang seharusnya mereka terima justru tertunda selama berbulan-bulan.

Menurutnya, keterlambatan pembayaran tersebut menjadi persoalan serius karena Ketua RT merupakan salah satu unsur yang berhadapan langsung dengan masyarakat dalam berbagai urusan pelayanan di tingkat lingkungan.

“Kami harus melayani masyarakat, tapi pemerintahan desa tidak memikirkan nasib kami. Insentif yang seharusnya menjadi hak kami tidak diberikan, padahal uangnya ada. Kalau seperti ini bagaimana kami menjalankan fungsi dengan baik dan penuh dedikasi?” sesalnya.

Keluhan tersebut menggambarkan adanya persoalan yang tidak hanya berkaitan dengan keterlambatan pembayaran, tetapi juga menyangkut kepastian hak bagi mereka yang tetap menjalankan fungsi pelayanan masyarakat.

Di sisi lain, pemerintah desa menyebut keterlambatan tersebut berkaitan dengan tidak cairnya DD tahap II 2025. Namun, hingga kini belum dijelaskan secara rinci kapan tunggakan empat bulan tersebut akan dibayarkan. (Tim)

Share:

Disepakati Cair Tiap Tiga Bulan, Insentif RT Marga Catur Kembali Tertunda


LAMPUNG SELATAN — Belum tuntas persoalan tunggakan insentif Ketua RT, Linmas dan para kader Desa Marga Catur, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan, pada September–Desember 2025, persoalan serupa kembali muncul pada tahun 2026.

Sejumlah Ketua RT mengaku belum menerima insentif sejak April hingga Agustus 2026. Artinya, pembayaran yang seharusnya sudah berjalan selama lima bulan tersebut hingga kini belum juga diterima.

Kondisi ini menjadi sorotan karena Kepala Desa Marga Catur, M. Abdul Muhlis, sebelumnya menyebut pembayaran insentif pada 2026 telah disepakati dilakukan setiap tiga bulan.

“Untuk pembayaran insentif di tahun 2026 ini, kami telah sepakati untuk pencairannya per tiga bulan, Bang,” ujar Muhlis saat dikonfirmasi IndepthNews, Jumat, 28 Agustus 2026.

Pernyataan tersebut justru memunculkan pertanyaan. Jika mekanisme pembayaran telah disepakati setiap tiga bulan, mengapa insentif yang mulai tertunggak sejak April hingga Agustus belum juga direalisasikan?

Di tengah persoalan tersebut, sejumlah Ketua RT menduga keterlambatan pembayaran berkaitan dengan kinerja Kaur Keuangan Desa Marga Catur, M. Abdul Mukmin.

Salah seorang Ketua RT menyebut Mukmin jarang berada di kantor desa sehingga diduga berdampak terhadap proses administrasi yang menjadi tanggung jawabnya.

“Kalau dugaan kami, Bang, pembayaran honor kami ini terkendala akibat bendahara jarang ngantor,” ungkap salah seorang Ketua RT.

Dugaan tersebut kemudian dikonfirmasi kepada Kepala Desa Marga Catur. Muhlis mengakui adanya persoalan kedisiplinan pada Kaur Keuangan. Ia bahkan mengaku telah memberikan teguran dan peringatan agar Mukmin lebih disiplin dalam menjalankan tugasnya.

“Sudah saya tegur dan saya berikan peringatan agar berlaku disiplin dalam melaksanakan tugas sebagai perangkat desa,” kata Muhlis.

Muhlis menambahkan, pembayaran insentif Ketua RT, Linmas dan para kader untuk periode April hingga Agustus 2026 saat ini masih dalam proses pencairan melalui bank.

“Untuk pembayaran insentif bulan April sampai Agustus ini masih dalam proses pencairan ke bank,” jelasnya.

Persoalannya, pemerintah desa belum menjelaskan secara rinci kapan proses tersebut selesai dan kapan para penerima benar-benar menerima hak mereka.

Kondisi itu semakin menjadi perhatian karena pembayaran 2026 disebut telah memiliki pola pencairan setiap tiga bulan. Dengan demikian, keterlambatan hingga lima bulan menimbulkan pertanyaan mengenai pelaksanaan mekanisme yang telah disepakati tersebut.

Persoalan insentif di Desa Marga Catur kini tidak lagi hanya berkaitan dengan keterlambatan pembayaran. Ada persoalan tata kelola yang perlu dijelaskan secara terbuka oleh pemerintah desa. Mulai dari kepastian ketersediaan anggaran, proses administrasi, mekanisme pencairan, hingga pembagian tanggung jawab dalam pengelolaan keuangan desa.

Terlebih, Kepala Desa Marga Catur sendiri mengakui adanya persoalan kedisiplinan Kaur Keuangan. Jika benar pembayaran telah disepakati setiap tiga bulan, maka pemerintah desa perlu menjelaskan di mana letak kendalanya sehingga pembayaran justru tertunda hingga lima bulan.

Apakah persoalannya terletak pada ketersediaan anggaran, administrasi, proses pencairan di bank, atau ada persoalan lain?. Pertanyaan tersebut penting dijawab agar keterlambatan pembayaran tidak terus berulang dan para Ketua RT, Linmas serta kader tidak kembali berada dalam posisi menunggu tanpa kepastian. (Tim)

Share:

Insentif Tertunda, Disiplin Kaur Keuangan dan Ketegasan Kades Marga Catur Dipertanyakan


LAMPUNG SELATAN — Keterlambatan pembayaran insentif Ketua RT, Linmas dan para kader di Desa Marga Catur, Kecamatan Kalianda, Lampung Selatan, tak hanya menyoroti persoalan pencairan anggaran.

Kinerja Kaur Keuangan Desa Marga Catur, M. Abdul Mukmin, ikut dipertanyakan setelah sejumlah Ketua RT menduga keterlambatan pembayaran berkaitan dengan kedisiplinannya yang disebut jarang masuk kantor.

“Kalau dugaan kami, Bang, pembayaran honor kami ini terkendala akibat bendahara jarang ngantor,” ujar salah seorang Ketua RT.

Kepala Desa Marga Catur, M. Abdul Muhlis.  mengakui bahwa persoalan kedisiplinan Kaur Keuangan memang tengah menjadi perhatiannya.

“Sudah saya tegur dan saya berikan peringatan agar berlaku disiplin dalam melaksanakan tugas sebagai perangkat desa,” kata Muhlis.

Pengakuan itu sekaligus memunculkan sorotan terhadap pengawasan kepala desa. Sebab, Kaur Keuangan memiliki tugas penting dalam administrasi keuangan desa, sementara persoalan pembayaran insentif hingga kini belum sepenuhnya terselesaikan.

Untuk insentif periode April hingga Agustus 2026, Muhlis menyatakan pembayarannya masih dalam proses pencairan melalui bank.

“Untuk pembayaran insentif bulan April sampai Agustus ini masih dalam proses pencairan ke bank,” jelasnya.

Namun, belum ada kepastian kapan pembayaran tersebut diterima para penerima. Kondisi ini membuat persoalan tidak hanya menyangkut keterlambatan pembayaran, tetapi juga bagaimana kepala desa memastikan perangkatnya disiplin dan proses administrasi berjalan tepat waktu. Apalagi, insentif periode September–Desember 2025 juga sebelumnya belum dibayarkan.

Ketika perangkat yang bertanggung jawab pada urusan keuangan disebut bermasalah dalam kedisiplinan, sementara pembayaran hak masyarakat kembali tertunda, ketegasan kepala desa dalam melakukan pengawasan menjadi penting untuk dipertanyakan.(Tim)

Share:

Bupati Pesisir Barat Letakkan Batu Pertama Pembangunan Jembatan Gantung Way Pemerihan


PESISIR BARAT,— Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat kembali menunjukkan komitmen membangun infrastruktur hingga ke wilayah terisolir. Komitmen itu ditandai dengan peletakan batu pertama pembangunan Jembatan Gantung Way Pemerihan oleh Bupati Pesisir Barat, Dedi Irawan, Kamis (27/8/2026).


Acara berlangsung di Muara Way Pemerihan, Kecamatan Bangkunat. Jembatan ini menjadi akses satu-satunya menuju 4 pekon di wilayah Way Haru yang selama ini terisolir, yaitu Pekon Way Haru, Bandar Dalam, Way Tias, dan Siring Gading. 


Jembatan gantung yang lama sebelumnya telah roboh akibat dimakan usia dan kikisan karat karena berdekatan dengan pantai. 


“Pembangunan sarana transportasi memiliki peran penting dalam mendukung mobilitas masyarakat, memperlancar akses, serta menunjang aktivitas ekonomi sehari-hari. Khususnya untuk menuju pusat pemerintahan, kesehatan, pendidikan, dan pertumbuhan ekonomi,” ujar Bupati Dedi Irawan. 


Bupati menjelaskan, Pesisir Barat memiliki banyak aliran sungai. Kondisi geografis ini menjadikan pembangunan jembatan sebagai kebutuhan utama untuk memperkuat konektivitas antarwilayah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.


Pembangunan Jembatan Gantung Way Pemerihan diharapkan mempermudah akses masyarakat 4 pekon menuju sekolah, puskesmas, pasar, dan fasilitas pelayanan lainnya.


Selama ini, jika jembatan tidak segera dibangun, warga terpaksa menempuh rute memutar yang jauh, memakan waktu lama, dan berisiko membahayakan keselamatan.


“Dimana sebelum dibangun ulang, masyarakat harus mengambil rute yang lebih jauh dan memakan waktu cukup lama, serta membahayakan masyarakat,” tegasnya.


Bupati menegaskan, Pemkab Pesisir Barat akan terus mengatasi berbagai kendala untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur secara bertahap.


Ia juga mengapresiasi seluruh pihak yang telah mendukung pembangunan jembatan ini. Sekaligus mengajak masyarakat untuk ikut menjaga dan merawat.


“Untuk masyarakat Bangkunat, khususnya Pekon Way Haru, Bandar Dalam, Way Tias, dan Siring Gading agar sama-sama menjaga dan merawat jembatan ini,” pesan Bupati.


Menurutnya, keberhasilan pembangunan tidak hanya ditentukan pemerintah, tetapi juga butuh dukungan dan partisipasi aktif masyarakat. Dengan kepedulian bersama, infrastruktur ini diharapkan memberi manfaat jangka panjang dan mendukung peningkatan aktivitas pendidikan, kesehatan, perdagangan, dan sosial.(yasir) 



Share:

Proyek Revitalisasi SMKN 1 Sragi Rp 1 Lebih Disoal


LAMPUNG SELATAN — Dugaan penyimpangan proyek revitalisasi sekolah semakin memprihatinkan. Kali ini menimpa proyek Revitalisasi SMK Negeri 1 Sragi, Kabupaten Lampung Selatan, dengan anggaran  Rp 1.084.141.000,00.

Namun di lapangan, material yang dipakai diduga tidak sesuai spesifikasi, besi struktur lebih kecil 13 mm ulir, dan cincin pengikat hanya memakai besi 6 mm. Warga menduga kuat Kepala Sekolah selaku penanggung jawab sengaja melakukan penghematan material.

Humas SMK Negeri 1 Sragi Andik Putra Pratama mengaku tidak tahu menahu soal proyek tersebut.
"Semuanya itu urusannya kepada sekolah, ditanyakan anggaran, kami tidak paham. Silahkan lihat sendiri disana sudah ada papan proyeknya," ungkapnya dia.

Salah satu pekerja di lapangan mengatakan ia   pekerja harian, sudah bekerja kurang lebih setengah bulan ini.
"Kalau besinya yang digunakan dalam proyek ini besi ulir 13 mm dan cincin 6 mm kalau gak salah," ucapnya dengan singkat.

Berdasarkan pantauan langsung awak media di lokasi proyek SMK Negeri 1 Sragi, besi diduga diganti lebih kecil menggunakan besi ulir 13 mm yang seharusnya dari spesifikasi kontrak
cincin pengikat/sengkang: minimal ø8–10 mm yang digunakan besi 6 mm (besi 6 banci) — sangat lemah, diduga tidak memenuhi syarat konstruksi.

"Bayangkan, anggaran lebih dari Rp 1 miliar, tapi cincin pengikatnya dipakai besi 6 banci, dan besi ulir 13 mm Ini sangat berbahaya. Bangunan ini tidak akan kuat, tidak tahan gempa, bisa ambruk kapan saja. Selisih harga besi yang lebih murah ini kemana? Apakah masuk ke kantong Kepala Sekolah," tegas warga yang memantau pengerjaan proyek.

Warga meminta dinas terkait dan penegak hukum memantau kegiatan ini dengan lebih jeli.
"Kami minta Dinas Pendidikan Provinsi, Inspektorat, dan Kejaksaan segera turun ke lokasi. Ukur besinya satu per satu, bandingkan dengan spesifikasi kontrak, audit keuangannya dari awal sampai sekarang. Jangan biarkan proyek miliaran ini hanya jadi mesin pencetak uang bagi segelintir orang," ungkap warga sekitar.

Data Resmi dari Papan Proyek

Data Keterangan
Program Revitalisasi Satuan Pendidikan
Pekerjaan Revitalisasi SMK Negeri 1 Sragi
Jumlah Dana Bantuan Rp 1.084.141.000,00
Sumber Dana APBN Tahun Anggaran 2026
Pelaksana Panitia Pembangunan Satuan Pendidikan (P2SP)
Penanggung Jawab Kepala Sekolah SMKN 1 Sragi
Waktu Pelaksanaan 150 Hari Kalender
Lokasi Jl. Raya Sumber Ayung, Kecamatan Sragi, Kabupaten Lampung Selatan . (Is)

Share:

Peduli Lingkungan, PTPN I Regional 5 Rawat Sumber Air dan Hidupkan Wisata Wonosari


MALANG – PT Perkebunan Nusantara I (PTPN I) Regional 5 terus memperkuat pengelolaan wisata agro yang berbasis alam dan kearifan lokal. Salah satunya dilakukan melalui Wisata Agro Wonosari (WAW) di Kabupaten Malang, Jawa Timur, dengan menggelar Selamatan Sumber Air (tuk) sebagai bagian dari upaya menjaga kelestarian lingkungan sekaligus melestarikan tradisi masyarakat setempat.

Kegiatan tersebut digelar dalam rangkaian Bulan Kemerdekaan 2026 yang berlangsung di tengah musim kemarau dan meningkatnya potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah wilayah Indonesia. Bagi PTPN I, Selamatan Sumber Air tidak sekadar menjadi tradisi tahunan, tetapi juga momentum untuk meneguhkan kepedulian terhadap keberlanjutan sumber daya alam yang menopang kehidupan masyarakat sekitar.

Wisata Agro Wonosari merupakan destinasi wisata berbasis alam yang berada di lereng Gunung Arjuno, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang. Selamatan Sumber Air menjadi salah satu agenda yang memperkaya pengalaman wisata sekaligus mempertemukan aspek pelestarian alam, nilai religi, dan kearifan lokal.

Kegiatan diawali dengan doa bersama di tiga sumber mata air, yakni Sumber Air Lak, Sumber Air Gebug Lor, dan Sumber Air Tunggul Ametung. Ketiganya menjadi salah satu sumber pasokan air untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Wonosari.

“Selamatan Sumber Air ini merupakan bentuk rasa syukur sekaligus doa bersama agar sumber air tetap terjaga dan alam Wonosari senantiasa lestari. Kami prihatin dengan musibah karhutla yang terjadi di sejumlah wilayah. Karena itu, kami berharap masyarakat Wonosari terus menjaga alam dan lingkungan agar tetap lestari, aman, dan damai untuk kesejahteraan bersama,” kata Manajer Kebun Wonosari Joko Prasetyo di Malang, Senin (24/8/2026).

Menurut Joko, tradisi tersebut juga menjadi bentuk rasa syukur atas karunia Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah menjaga keberadaan sumber air bagi masyarakat. Doa bersama dan sedekah aneka makanan menjadi bagian dari prosesi yang secara turun-temurun dijaga masyarakat Wonosari.

Semangat pelestarian alam tersebut kemudian berpadu dengan kemeriahan peringatan HUT Ke-81 Republik Indonesia. Manajemen Kebun Wonosari menyiapkan berbagai kegiatan yang melibatkan pengunjung, mulai dari lomba makan kerupuk, tebak kata, bola voli buta, estafet balon, pindah air, hingga memasukkan paku ke dalam botol.

Sejumlah wisatawan mancanegara yang berkunjung juga turut bergabung dalam berbagai perlombaan bersama pengunjung lainnya. Interaksi tersebut menciptakan suasana yang lebih hangat sekaligus memberikan kesempatan bagi wisatawan untuk mengenal tradisi masyarakat setempat.

Selain perlombaan, PTPN I Regional 5 melalui Kebun Wonosari juga menggelar jalan sehat yang terbuka bagi wisatawan. Peserta yang membeli kupon berkesempatan memperoleh berbagai hadiah melalui undian dengan total nilai hadiah mencapai puluhan juta rupiah. Pengundian hadiah dilaksanakan pada 17 Agustus 2026.

Menurut Danang, rangkaian kegiatan tersebut turut mendorong antusiasme masyarakat untuk berkunjung ke Wisata Agro Wonosari. Jumlah pengunjung pada momentum peringatan kemerdekaan tahun ini disebut mengalami peningkatan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

“Kenaikan jumlah pengunjung pada momentum kemerdekaan tahun ini salah satunya karena kami menyiapkan berbagai acara hiburan yang dapat diikuti para pengunjung. Selain itu, jalan sehat berhadiah juga turut menarik minat masyarakat untuk datang ke Wisata Agro Wonosari,” katanya.

Danang menilai keterlibatan pengunjung menjadi bagian penting dalam menghidupkan destinasi wisata berbasis alam. Wisatawan tidak hanya menikmati hamparan kebun teh dan suasana pegunungan, tetapi juga memperoleh pengalaman dengan berinteraksi langsung dalam kegiatan yang mengangkat tradisi dan budaya masyarakat Wonosari.

“Kami ingin pengunjung tidak hanya menikmati wisata alam, tetapi juga mendapatkan pengalaman dengan ikut terlibat dalam berbagai kegiatan yang kami siapkan selama momentum kemerdekaan,” imbuhnya.

Rangkaian peringatan HUT Ke-81 Kemerdekaan RI di Kebun Wonosari ditutup pada Senin (24/8) melalui selamatan dan doa bersama di Masjid An-Nur Kebun Wonosari. Kegiatan tersebut sekaligus dirangkaikan dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW.

Suasana semakin semarak dengan tradisi “jabutan”, yakni tradisi masyarakat berupa pengambilan berbagai barang yang digantung di langit-langit masjid. Beragam peralatan rumah tangga menjadi bagian dari hadiah yang disediakan dalam tradisi tersebut.

“Jabutan ini menjadi salah satu tradisi yang membuat acara semakin meriah. Selain menjadi hiburan, kegiatan ini juga menjadi bagian dari kebersamaan masyarakat dalam menutup rangkaian peringatan kemerdekaan,” ujar Danang.

Perpaduan pelestarian alam, tradisi, kegiatan keagamaan, lomba rakyat, dan hiburan memberikan warna tersendiri bagi rangkaian HUT Ke-81 Kemerdekaan RI di Kebun Wonosari. Bagi PTPN I Regional 5, kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya menghadirkan wisata agro yang tidak hanya menawarkan keindahan alam, tetapi juga pengalaman, edukasi, dan kedekatan dengan kearifan lokal.

Melalui pengelolaan Wisata Agro Wonosari, PTPN I Regional 5 terus membuka ruang bagi masyarakat dan wisatawan untuk menikmati alam sekaligus mengenal lebih dekat tradisi serta budaya yang tumbuh dan berkembang di kawasan perkebunan. (*)

Share:

Ketua PWI Lamsel Sambut Pembentukan Korda IJTI Krakatau Raya. "Ini Penguatan Demokrasi"


LAMPUNG SELATAN — Kehadiran Koordinator Daerah (Korda) Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Krakatau Raya, mendapat sambutan positif dari Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Lampung Selatan.

IJTI Korda Krakatau Raya yang menaungi jurnalis televisi di Kabupaten Lampung Selatan dan Lampung Timur, dinilai dapat memperkuat ekosistem pers, sekaligus membuka ruang kolaborasi antarorganisasi profesi wartawan.

Ketua PWI Lampung Selatan, Edwin Apriandi, menilai lahirnya organisasi profesi di lingkungan pers bukan sekadar menambah wadah bagi wartawan. Lebih dari itu, keberagaman organisasi profesi dinilai dapat menjadi bagian dari upaya memperkuat demokrasi melalui kerja jurnalistik.

“Ini merupakan bentuk penguatan demokrasi. Kita, pers, lahir dari rahim demokrasi. Karena itu, kita harus terus menjaga pilar besar ini agar jangan sampai rubuh,” kata Edwin, di kutip dari Instagram Tiga Pena Lampung.

Menurutnya, keberadaan berbagai organisasi profesi wartawan harus ditempatkan sebagai kekuatan bersama untuk meningkatkan kualitas dan profesionalisme jurnalis.

Perbedaan wadah organisasi, kata Edwin, tidak seharusnya menjadi sekat antarsesama insan pers. Sebaliknya, setiap organisasi dapat menjalankan perannya masing-masing dengan tetap menjaga independensi dan kepentingan publik.

“Keberagaman organisasi profesi di lingkungan pers semestinya menjadi ruang untuk memperkuat profesionalisme, menjaga independensi, sekaligus bersama-sama mempertahankan pers sebagai salah satu pilar penting demokrasi,” ujarnya lagi.

Dukungan tersebut hadir bersamaan dengan dimulainya tahapan Muskorda pertama IJTI Korda Krakatau Raya. Panitia saat ini membuka penjaringan bakal calon ketua yang berlangsung mulai 24 Agustus hingga 11 September 2026.

Muskorda nantinya tidak hanya menentukan sosok yang akan memimpin IJTI Korda Krakatau Raya, tetapi juga menjadi momentum untuk memperkuat konsolidasi jurnalis televisi di Lampung Selatan dan Lampung Timur.

Di tengah perubahan lanskap media dan tuntutan publik terhadap kualitas informasi, keberadaan organisasi profesi dinilai semakin penting sebagai ruang peningkatan kompetensi sekaligus menjaga marwah profesi jurnalistik.

IJTI Korda Krakatau Raya sendiri membawa semangat “Jurnalisme Positif”, yakni mendorong karya jurnalistik yang tetap kritis dan independen, namun juga menghadirkan informasi yang edukatif serta memberikan manfaat bagi masyarakat.

Dengan dukungan sesama organisasi profesi, kehadiran IJTI Korda Krakatau Raya diharapkan tidak berhenti pada pembentukan kepengurusan, tetapi berkembang menjadi wadah yang mampu memperkuat kualitas jurnalisme di wilayah Lampung Selatan dan Lampung Timur. (**)

Share:

Penjaringan Calon Ketua IJTI Korda Krakatau Raya Dibuka, Usung Semangat Jurnalisme Positif


LAMPUNG SELATAN - Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Korda Krakatau Raya membuka penjaringan bakal calon Ketua IJTI Korda Krakatau Raya untuk mengikuti Musyawarah Koordinator Daerah (Muskorda) pertama.

Penjaringan bakal calon ketua berlangsung mulai 24 Agustus hingga 11 September 2026.

IJTI Korda Krakatau Raya merupakan korda yang mencakup wilayah kerja Kabupaten Lampung Selatan dan Kabupaten Lampung Timur.

Ketua Panitia Muskorda IJTI Korda Krakatau Raya, Axgeis Yohanes Sapta, mengatakan penjaringan menjadi salah satu tahapan penting menuju pelaksanaan Muskorda perdana.

Menurutnya, proses penjaringan dilakukan secara terbuka dengan mengacu pada mekanisme dan ketentuan organisasi IJTI. Anggota yang memenuhi persyaratan dapat mengikuti proses pencalonan sesuai ketentuan yang telah ditetapkan panitia.

"Ini merupakan Muskorda pertama IJTI Korda Krakatau Raya. Kami berharap proses penjaringan dapat berjalan tertib, terbuka, dan demokratis, serta menghasilkan sosok yang memiliki komitmen kuat terhadap organisasi dan profesi jurnalistik," kata Axgeis.

Ia mengatakan, Muskorda pertama juga diharapkan menjadi momentum memperkuat solidaritas dan profesionalisme jurnalis televisi di Lampung Selatan dan Lampung Timur.

Menurutnya, kepengurusan yang nantinya terbentuk diharapkan mampu mendorong jurnalis untuk terus meningkatkan kompetensi serta menghadirkan karya jurnalistik yang berkualitas, berimbang, dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

"Semangat yang ingin kami bangun adalah Jurnalisme Positif. Bukan berarti menghilangkan sikap kritis dalam menjalankan tugas jurnalistik, tetapi bagaimana jurnalis tetap kritis, independen, dan berimbang sekaligus menghadirkan informasi yang memberikan edukasi serta manfaat bagi masyarakat," ujarnya.

Selain memilih Ketua IJTI Korda Krakatau Raya, Muskorda juga menjadi forum konsolidasi anggota sekaligus menentukan arah dan program organisasi ke depan.

Panitia mengajak seluruh anggota IJTI di wilayah Lampung Selatan dan Lampung Timur untuk berpartisipasi aktif dalam seluruh tahapan Muskorda.

Setelah masa penjaringan berakhir pada 11 September 2026, panitia akan melanjutkan tahapan berikutnya sesuai mekanisme organisasi hingga pelaksanaan Muskorda pertama IJTI Korda Krakatau Raya. (Lis)

Share:

Ruwat Laut Nelayan: Karang Taruna Lampung Dorong Pelestarian Budaya dan Kebersamaan


LAMPUNG SELATAN — Suasana penuh kebersamaan dan kekeluargaan terpancar dalam kegiatan syukuran dan Ruwat Laut Nelayan yang digelar di Desa Ketapang, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Lampung Selatan. Tradisi turun-temurun ini menjadi momentum kebersamaan warga, nelayan, pemuda, serta para pemangku kepentingan di wilayah pesisir tersebut.


Acara adat Ruwat Laut — tradisi syukur sekaligus doa bersama bagi para nelayan dan masyarakat pesisir, sebagai wujud rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas hasil laut yang melimpah, serta permohonan keselamatan dan keberkahan saat melaut. Kegiatan juga diisi dengan panggung hiburan dan penampilan seni budaya lokal.

Acara dihadiri dan disampaikan pernyataan oleh

- Wahrul Fauzi Silalahi (disebut juga Wahrul Rozi), Ketua Karang Taruna Provinsi Lampung- Sahirul Hidayat, Ketua Karang Taruna Kabupaten Lampung Selatan- Kepala Desa Ketapang
- Ariyantoni, Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Lampung Selatan
- Serta ratusan warga masyarakat, nelayan, dan pengurus Karang Taruna setempat, Sabtu 22 Agustus 2026.

Dilaksanakan di Pesisir Pantai, Desa Ketapang, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung. Sebagai wujud rasa syukur atas rezeki hasil laut yang diberikan sepanjang tahun.
- Memohon keselamatan dan perlindungan bagi para nelayan saat melaut.
- Menjaga kelestarian ekosistem laut dan kesadaran tidak merusak lingkungan pesisir.
- Mempererat kebersamaan dan persatuan antarwarga, generasi muda, dan pemerintah daerah.
- Menjaga warisan budaya lokal agar tetap hidup dan dilestarikan oleh generasi muda.

Kegiatan Ruwat Laut berlangsung dengan khidmat dan penuh kekeluargaan. Rangkaian acara meliputi doa bersama, pemotongan pita, tabur bunga ke laut, pelepasan satu kepala kerbau di laut, makan bersama warga, serta penampilan seni dan hiburan yang berlangsung meriah.

Wahrul Fauzi Silalahi, Ketua Karang Taruna Provinsi Lampung dalam wawancaranya.

"Kegiatan tersebut menjadi momentum bagi masyarakat, khususnya kalangan nelayan dan pemuda, untuk mempererat tali silaturahmi sekaligus menjaga tradisi dan budaya masyarakat pesisir.

Ruwat Laut merupakan tradisi yang identik dengan ungkapan rasa syukur masyarakat nelayan serta doa untuk keselamatan dan keberkahan dalam menjalankan aktivitas di laut. Kegiatan juga berlangsung dalam suasana meriah dengan panggung hiburan dan kehadiran masyarakat.

Keterlibatan Karang Taruna dalam kegiatan tersebut menunjukkan peran generasi muda dalam menjaga kebersamaan masyarakat sekaligus mempertahankan nilai-nilai budaya lokal.

Melalui kegiatan seperti ini, semangat gotong royong, silaturahmi, dan kepedulian terhadap kehidupan masyarakat nelayan diharapkan terus terjaga,"terangnya.

Sahirul Hidayat, Ketua Karang Taruna Kabupaten Lampung Selatan:

"Karang Taruna hadir untuk menjaga tradisi sekaligus membangun semangat pemuda agar berkontribusi nyata bagi masyarakat. Tradisi Ruwat Laut ini harus terus dijaga dan dikembangkan, karena nilai-nilai di dalamnya mengajarkan kita untuk selalu bersyukur dan menjaga alam."

Masih ditempat yang sama Hamsin Kepala Desa Ketapang  mendukung penuh pelestarian tradisi ini. Semoga laut kita tetap memberi rezeki yang berlimpah, para nelayan selalu pulang dengan selamat, dan warga tetap rukun berdampingan dengan alam."

Selain itu Ariyantoni, Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Lampung Selatan juga menyampaikan.
"Tradisi seperti Ruwat Laut sejalan dengan upaya pemerintah menjaga kelestarian sumber daya laut. Saya berharap tradisi ini juga menjadi pengingat bagi kita semua untuk menangkap ikan secara bijak dan bertanggung jawab, sehingga kekayaan laut ini bisa dinikmati oleh generasi mendatang."

Keterlibatan aktif Karang Taruna dari tingkat desa hingga provinsi dalam kegiatan ini menunjukkan peran strategis generasi muda dalam menjaga kebersamaan masyarakat sekaligus mempertahankan nilai-nilai budaya lokal. Melalui kegiatan seperti ini, semangat gotong royong, silaturahmi, dan kepedulian terhadap kehidupan masyarakat nelayan diharapkan terus terjaga dan semakin kuat.

Suasana acara berlangsung hangat dan meriah, dihadiri ratusan warga yang antusias mengikuti rangkaian kegiatan hingga selesai. Masyarakat berharap tradisi Ruwat Laut ini terus didukung dan menjadi agenda rutin yang makin berkembang di tahun-tahun mendatang. (Red)

Share:

Residivis Kembali Beraksi Pakai Kunci T, Pencuri Honda Beat di Candipuro Dibekuk Polisi


LAMPUNG SELATAN – Unit Reskrim Polsek Candipuro berhasil mengungkap kasus pencurian sepeda motor yang terjadi di Desa Sinar Pasmah, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lampung Selatan. Seorang pria berinisial SW alias Tukul (33), yang disebut sebagai residivis, berhasil diamankan polisi.

Tersangka ditangkap pada Selasa (18/8/2026), setelah polisi melakukan penyelidikan atas laporan pencurian sepeda motor Honda Beat warna merah hitam tahun 2019 dengan nomor polisi BE 2145 ER.

Peristiwa pencurian tersebut terjadi pada Sabtu (4/7/2026) sekitar pukul 08.35 WIB. Saat kejadian, sepeda motor milik korban diparkir di halaman depan rumah.
Kapolres Lampung Selatan AKBP Deddy Kurniawan, S.H., S.I.K., M.M., M.Si., mengatakan pelaku memanfaatkan kondisi saat korban berada di dalam rumah.

“Kejadian tersebut berlangsung saat sepeda motor korban diparkir di halaman depan rumah. Pelaku kemudian mengambil kendaraan tersebut ketika korban berada di dalam rumah,” kata Deddy saat konferensi pers, Jumat (21/8/2026).

Dalam menjalankan aksinya, pelaku diduga menggunakan kunci leter T untuk merusak kunci kontak sepeda motor. Setelah berhasil membuka kunci kendaraan, pelaku langsung membawa sepeda motor tersebut meninggalkan lokasi.

Korban baru mengetahui sepeda motornya hilang ketika keluar dari rumah. Kendaraan yang sebelumnya terparkir di halaman sudah tidak berada di tempat.

Akibat kejadian tersebut, korban mengalami kerugian sekitar Rp18 juta dan kemudian melaporkan kasus tersebut ke Polsek Candipuro.

Mendapat laporan tersebut, Unit Reskrim Polsek Candipuro langsung melakukan penyelidikan. Petugas memeriksa sejumlah saksi dan mempelajari rekaman CCTV yang merekam aksi pencurian.

Kapolsek Candipuro IPTU Ali Humaeni, S.H., M.M., mengatakan dari hasil penyelidikan, polisi berhasil mengidentifikasi orang yang diduga sebagai pelaku.

“Dari hasil penyelidikan dan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi serta rekaman CCTV, penyidik berhasil mengidentifikasi orang yang diduga sebagai pelaku pencurian,” ujar Ali.

Setelah mengetahui keberadaan tersangka, petugas bergerak melakukan penangkapan terhadap SW alias Tukul pada Selasa (18/8/2026).

Dari tangan tersangka, polisi berhasil mengamankan satu unit Honda Beat warna merah hitam tahun 2019 dengan nomor polisi BE 2145 ER yang diduga merupakan kendaraan hasil pencurian.

Selain kendaraan, polisi turut menyita sejumlah barang bukti, di antaranya BPKB dan STNK, satu unit flashdisk berisi rekaman CCTV, satu set kunci leter T, serta pakaian yang diduga digunakan tersangka saat beraksi.

Pakaian tersebut berupa satu kaus lengan panjang warna oranye bertuliskan “BAR” merek You Lai dan satu topi warna cokelat muda merek Cardinal.

Kapolres Lampung Selatan AKBP Deddy Kurniawan menegaskan pihaknya akan terus melakukan penindakan terhadap pelaku kejahatan, khususnya pencurian kendaraan bermotor yang meresahkan masyarakat.

“Kami akan terus melakukan penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan, khususnya pencurian kendaraan bermotor yang merugikan masyarakat. Kami juga mengimbau masyarakat untuk lebih waspada terhadap kendaraan yang diparkir dan segera melapor apabila mengetahui adanya tindak pidana,” tegasnya.

Atas perbuatannya, SW alias Tukul dijerat Pasal 477 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).(Red)

Share:

Geotermal Rajabasa Memanas, Segekhi Suku Resmi Minta RDP dengan DPRD Lampung Selatan


LAMPUNG SELATAN - Masyarakat Adat Segekhi Suku Lampung Selatan resmi meminta DPRD Kabupaten Lampung Selatan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) untuk membahas rencana pengembangan energi panas bumi atau geotermal di kawasan Gunung Rajabasa.

Permohonan tersebut disampaikan melalui surat resmi yang diserahkan perwakilan Masyarakat Adat Segekhi Suku kepada DPRD Lampung Selatan, Rabu (19/8/2026).

Surat diserahkan langsung oleh Haris, Arham, Heri bersama sejumlah perwakilan Segekhi Suku kepada staf umum DPRD Lampung Selatan. Mereka sebelumnya bermaksud bertemu langsung dengan Sekretaris DPRD (Sekwan), namun yang bersangkutan sedang menjalankan tugas kedinasan di luar daerah.

Staf umum DPRD kemudian menerima surat tersebut dan menyampaikan bahwa dokumen akan diteruskan kepada Sekwan untuk diproses sesuai mekanisme kelembagaan.

Minta DPRD Buka Ruang Dialog
Permohonan RDP tersebut tidak terlepas dari sikap Masyarakat Adat Segekhi Suku yang menyatakan penolakan terhadap rencana pengembangan geotermal oleh PT Supreme Energy Rajabasa di kawasan Gunung Rajabasa.

Masyarakat adat meminta DPRD tidak sekadar menerima surat aspirasi, tetapi mengambil peran sebagai ruang dialog antara masyarakat dengan pemerintah dan pihak perusahaan.

Mereka mengusulkan agar RDP nantinya dapat mempertemukan Masyarakat Adat Segekhi Suku, DPRD Lampung Selatan, Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan, serta pimpinan PT Supreme Energy Rajabasa.

Bagi masyarakat adat, persoalan geotermal bukan hanya berkaitan dengan investasi dan pengembangan energi. Mereka menilai terdapat persoalan yang lebih luas menyangkut lingkungan, ruang hidup masyarakat, serta keberadaan Gunung Rajabasa yang memiliki nilai historis dan adat bagi masyarakat setempat.

"Harapan kami DPRD Lampung Selatan dapat memfasilitasi apa yang menjadi aspirasi masyarakat Segekhi Suku. Kami ingin persoalan ini dibicarakan melalui ruang dialog yang resmi, sehingga tidak menimbulkan kekecewaan di tengah masyarakat,” demikian harapan perwakilan masyarakat adat.

Bukan Sekadar Penolakan, Masyarakat Minta Persoalan Dibuka Terang
Permintaan RDP juga menjadi langkah masyarakat untuk membawa polemik geotermal ke ruang kelembagaan.

Dengan forum resmi tersebut, masyarakat berharap berbagai informasi mengenai rencana pengembangan geotermal dapat disampaikan secara terbuka, termasuk penjelasan pemerintah maupun pihak perusahaan mengenai rencana kegiatan di Gunung Rajabasa.

Di sisi lain, masyarakat adat ingin menyampaikan secara langsung alasan penolakan mereka serta kekhawatiran yang berkembang di tengah masyarakat.
Dengan demikian, RDP diharapkan tidak berhenti pada penyampaian pendapat, tetapi menjadi forum untuk mempertemukan berbagai kepentingan dan mencari kejelasan berdasarkan data, aturan serta aspirasi masyarakat.

Menunggu Sikap DPRD Lampung Selatan
Ketua Masyarakat Adat Segekhi Suku, Betarahmi Adok Pangeran Pukuk Sabuay Nimbau, menegaskan bahwa pihaknya kini menunggu respons DPRD Lampung Selatan terhadap surat permohonan RDP tersebut.

Menurutnya, penyampaian surat merupakan bagian dari langkah masyarakat untuk menggunakan jalur kelembagaan dalam menyampaikan aspirasi.

“Kami akan menunggu sejauh mana kepedulian DPRD Lampung Selatan dalam memfasilitasi dan mendukung aspirasi masyarakat. Ini bukan semata kepentingan kelompok, tetapi menyangkut kepentingan masyarakat luas, lingkungan, dan masa depan Gunung Rajabasa,” ujarnya.

Ia menegaskan, masyarakat adat tetap mengedepankan komunikasi dan musyawarah dalam menyampaikan sikap kepada pemerintah maupun DPRD.

“Kami berharap DPRD dapat menjadi jembatan antara masyarakat dan pemerintah. Kami datang membawa aspirasi, bukan untuk mencari pertentangan. Kami ingin mendapatkan ruang untuk menyampaikan apa yang menjadi kekhawatiran masyarakat,” katanya.

Bola Kini di DPRD.

Setelah surat resmi disampaikan, perhatian kini tertuju pada DPRD Kabupaten Lampung Selatan.

Masyarakat Adat Segekhi Suku menunggu apakah lembaga legislatif daerah tersebut akan segera menjadwalkan RDP dan menghadirkan pihak-pihak terkait untuk membahas persoalan geotermal Gunung Rajabasa.

Bagi masyarakat, respons DPRD akan menjadi salah satu indikator sejauh mana aspirasi mengenai rencana pengembangan geotermal dapat memperoleh ruang pembahasan secara terbuka di tingkat daerah.

Masyarakat Adat Segekhi Suku menyatakan akan menunggu tindak lanjut resmi DPRD Lampung Selatan. Mereka berharap pertemuan nantinya dapat berlangsung terbuka, dialogis dan mengedepankan kepentingan masyarakat serta kelestarian lingkungan.

KUPAS TUNTAS: Persoalan geotermal Gunung Rajabasa kini memasuki ruang kelembagaan. Setelah masyarakat menyampaikan surat permohonan RDP, pertanyaan berikutnya bukan lagi sekadar apakah masyarakat menolak atau menerima, tetapi sejauh mana DPRD Lampung Selatan akan membuka ruang dialog dan menghadirkan seluruh pihak untuk menjelaskan rencana tersebut secara transparan kepada masyarakat.
(Syah-Is)

Share:

Camat Rajabasa Komitmen Percepat Perbaikan Jalan Wilayah Pesisir Lamsel


LAMPUNG SELATAN– Camat Rajabasa, Firdaus, menegaskan komitmennya untuk terus berjuang memperbaiki infrastruktur jalan di wilayah pesisir Kecamatan Rajabasa, Kabupaten Lampung Selatan.


Hal itu disampaikannya saat menanggapi kondisi jalan rusak di wilayah pesisir yang belakangan menjadi sorotan publik. Perbaikan jalan dinilai vital karena menyangkut kepentingan masyarakat luas, keamanan, dan kenyamanan bersama.


*Jalur Konvoi Jadi Prioritas*

“Apalagi jalur yang dilewati konvoi memang harus jadi prioritas utama untuk segera diperbaiki. Bukan cuma soal jalan yang mulus, tapi soal keselamatan, kelancaran pergerakan warga, dan pelayanan yang layak buat umat,” ujar Firdaus.


Ia berharap usulan dan dukungan ini segera ditindaklanjuti oleh para stakeholder, baik Pemerintah Provinsi Lampung maupun Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan.


*Koordinasi Sejak 2025, Pelebaran Jalan Lompai Mulai Jalan*

Sejak menjabat, Firdaus menjadikan jalan wilayah pesisir sebagai prioritas. Ia mengaku terus berkoordinasi dengan Dinas PUPR dan UPT Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) Provinsi Lampung sejak tahun 2025.


Upaya tersebut mulai membuahkan hasil. Saat ini proses pelebaran jalan di Desa Lompai sedang berjalan.


“Ini bukti nyata bahwa upaya dan perjuangan tidak sia-sia. Semoga proses pelebarannya berjalan lancar, selesai tepat waktu, dan manfaatnya langsung dirasakan masyarakat,” ujarnya.


*Jalur Vital Rajabasa – Bakauheni – Kalianda*

Camat Firdaus menekankan urgensi perbaikan dan pelebaran jalan tersebut. Sebab, jalur ini merupakan satu-satunya jalur darat penghubung strategis Rajabasa – Penengahan – Bakauheni – Kalianda.


“Jalan lain belum terbuka, mau lewat laut pun belum bisa. Jadi perbaikan dan pelebarannya sangat mendesak dan mutlak diperlukan,” jelasnya.


Ia juga berharap proses ini terus dikomunikasikan ke BPKP Provinsi agar tidak ada penundaan. Firdaus menyebut “menanam kayu” sebagai simbol sedang menyiapkan fondasi untuk rencana besar ke depan.


*Jabatan Adalah Amanah*

Lebih lanjut, Firdaus mengingatkan bahwa jabatan adalah amanah yang harus dijalankan sebaik-baiknya.


“Semua di dunia ini fana. Jabatan, harta, kedudukan hanya titipan. Yang dibawa nanti hanya amal baik dan cara kita memperlakukan sesama. Maka selagi dipercaya, gunakan untuk kebaikan rakyat dan umat,” pungkasnya. (Al-Is)




Share:

Harga Pangan Mulai Terkerek, TPID Kabupaten Lampung Selatan Perkuat Langkah Menjaga Daya Beli Warga


LAMSEL, Kalianda - Kenaikan Indeks Perkembangan Harga (IPH) Provinsi Lampung sebesar 1,15 persen menjadi sinyal kewaspadaan bagi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan untuk memperkuat pengendalian harga pangan dan menjaga daya beli masyarakat.

Kenaikan tersebut terutama dipengaruhi komoditas daging ayam ras dan cabai rawit yang memiliki keterkaitan langsung dengan kebutuhan pangan sehari-hari masyarakat.

Menyikapi kondisi itu, Pemkab Lampung Selatan melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) memperkuat pemantauan terhadap perkembangan harga, ketersediaan pasokan, dan kelancaran distribusi komoditas strategis.

Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga harga tetap terkendali sekaligus memastikan kebutuhan masyarakat tersedia dengan harga yang wajar.

Perkembangan IPH tersebut menjadi salah satu pembahasan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) secara virtual melalui Zoom Meeting, Selasa (18/8/2026).

Rakor tersebut diikuti TPID Kabupaten Lampung Selatan dari Ruang Kepala Bagian Perekonomian, Kantor Bupati Lampung Selatan.

Dalam pemaparannya, Deputi Bidang Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik (BPS), Ateng Hartono, menyampaikan sebanyak 20 provinsi mengalami kenaikan IPH, sedangkan 18 provinsi lainnya mengalami penurunan.

Provinsi Lampung tercatat berada di posisi keenam dengan kenaikan IPH sebesar 1,15 persen. “Kenaikan ini terutama karena daging ayam ras dan cabai rawit,” ujar Ateng.

Kondisi tersebut menjadi perhatian pemerintah daerah karena perubahan harga pada komoditas pangan strategis dapat berdampak langsung terhadap pengeluaran rumah tangga. Karena itu, ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi menjadi faktor penting yang perlu terus dijaga agar gejolak harga tidak meluas.

Selain perkembangan IPH, pemerintah daerah juga diingatkan untuk mewaspadai potensi dampak fenomena El Nino terhadap produksi dan harga pangan.

Ateng mengatakan, pengalaman sebelumnya menunjukkan bahwa El Nino dapat memberikan tekanan terhadap sejumlah komoditas pangan, termasuk beras. Kondisi tersebut tercermin dari terjadinya inflasi beras pada September 2023 dan Februari 2024.

“Kita pernah mengalami inflasi akibat El Nino. Pada September 2023 dan Februari 2024 terjadi inflasi beras. Ini harus kita cermati ketika terjadi El Nino,” jelasnya.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kemendagri, Tomsi Tohir, menekankan pentingnya menjaga harga kebutuhan masyarakat tetap terjangkau.

Menurutnya, stabilitas harga merupakan salah satu faktor penting dalam mempertahankan daya beli sekaligus mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Bertambahnya usia kemerdekaan diharapkan bisa menambah kemakmuran. Dalam rapat inflasi ini kita bersama-sama menjaga harga agar tetap terjangkau dan tidak terjadi kenaikan, sehingga daya beli masyarakat tetap terjaga,” kata Tomsi.

Secara nasional, jumlah kabupaten/kota yang mengalami kenaikan IPH pada pekan ini mencapai 207 daerah. Angka tersebut meningkat dibandingkan pekan sebelumnya yang tercatat sebanyak 193 kabupaten/kota.
Salah satu daerah yang mengalami kenaikan cukup tinggi adalah Kabupaten Lampung Tengah dengan peningkatan IPH sebesar 3,75 persen.

Di Kabupaten Lampung Selatan, TPID akan terus memperkuat langkah pengendalian melalui pemantauan harga dan pasokan komoditas strategis. Salah satu upaya yang dilakukan adalah penetrasi pasar secara rutin di Pasar Inpres Kalianda, Pasar Natar, Pasar Sidomulyo, serta sejumlah titik strategis lainnya.

Penetrasi pasar tersebut dilakukan untuk melihat secara langsung perkembangan harga sekaligus memastikan ketersediaan komoditas pangan di tingkat konsumen.
Langkah tersebut juga menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah untuk merespons lebih cepat apabila ditemukan potensi kenaikan harga maupun gangguan pasokan di lapangan.

Dengan penguatan pemantauan dan koordinasi lintas sektor, Pemkab Lampung Selatan berkomitmen menjaga stabilitas harga pangan agar tetap terkendali. Upaya itu diharapkan mampu menjaga kebutuhan pokok tetap terjangkau sekaligus mempertahankan daya beli masyarakat di tengah dinamika harga pangan. (ptm-Is)

Share:

Popular

NASIONAL$type=complex$count=4

Arsip Blog

Recent Posts