Kepsek SMPN 2 Kalianda Bantah Tudingan Jual Buku Di Sekolah

LAMPUNG SELATAN — Dugaan penjualan buku seharga Rp70 ribu kepada siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 2 Kalianda, Lampung Selatan, mendapat bantahan dari pihak sekolah.

Kepala SMPN 2 Kalianda, Yulinda menegaskan pihak sekolah tidak pernah memberikan izin kepada pihak penyedia untuk menjual buku kepada siswa.

Yulinda mengatakan, dirinya baru mengetahui adanya transaksi pembelian buku tersebut setelah membaca pemberitaan media online. Ia pun mengaku keberatan karena sejak awal pihak yang mengatasnamakan penyedia buku hanya meminta izin untuk melakukan kegiatan sosialisasi.

"Sebelumnya mereka datang dan meminta izin untuk memberikan sosialisasi tentang cara berhitung cepat dalam pelajaran matematika. Tidak ada penyampaian kepada saya bahwa mereka akan menjual buku kepada siswa," kata Yulinda saat ditemui di kantornya, Senin, 31 Agustus 2026.

Atas permintaan tersebut, pihak sekolah memberikan kesempatan selama dua hari, yakni Rabu dan Kamis, 26-27 Agustus 2026, untuk kegiatan sosialisasi.

Namun, menurut Yulinda, kegiatan tersebut kemudian berujung pada penawaran buku panduan matematika kepada siswa. Dari lima kelas yang mengikuti sosialisasi, penawaran buku disebut terjadi di empat kelas.

Buku berjudul Solusi Berhitung Matematika tersebut memiliki tebal 128 halaman dan ditawarkan kepada siswa dengan harga Rp70 ribu per buku.

"Setelah kami mengetahui ada transaksi, kami langsung mendata siswa yang membeli. Hasilnya ada 33 siswa yang diketahui membeli buku tersebut," ungkapnya.

Yulinda menegaskan, sekolah tidak pernah memerintahkan maupun mewajibkan siswa membeli buku tersebut. Bahkan, menurut dia, pihak sekolah merasa dirugikan lantaran kegiatan yang semula disepakati sebagai sosialisasi justru berakhir dengan transaksi kepada siswa.

"Kami merasa dibohongi. Karena izin yang diberikan kepada mereka hanya untuk sosialisasi, bukan untuk berjualan. Akibat praktek tersebut sekolah kami jadi tercoreng." Ucap Yulinda, menyayangkan sikap penyedia.

Pihak sekolah kemudian berupaya menyelesaikan persoalan tersebut dengan menghubungi penyedia yang disebut bernama Firmansyah. Yulinda meminta agar buku yang telah dibeli siswa dikembalikan dan uang pembelian dikembalikan kepada para siswa.

Namun, menurut Yulinda, permintaan tersebut tidak mendapat respons sebagaimana yang diharapkan. Penyedia disebut menyampaikan bahwa pengembalian buku dan uang tidak dapat dilakukan karena dana tersebut sudah masuk sebagai operasional perusahaan.

"Saya sudah meminta supaya buku-buku itu diambil kembali dan uang siswa dikembalikan. Tetapi mereka menyampaikan pengembalian tidak bisa dilakukan karena sudah menjadi operasional perusahaan," ujar Yulinda.

Hingga berita ini diturunkan, upaya konfirmasi kepada Firmansyah melalui nomor kontak yang dimiliki belum mendapatkan tanggapan.

Sebelumnya, ada dugaan penjualan buku seharga Rp70 ribu di SMPN 2 Kalianda mencuat setelah seorang wali murid mengaku membeli buku tersebut untuk anaknya. Muncul kekhawatiran orang tua bahwa anaknya akan merasa minder apabila tidak membeli ketika siswa lainnya membeli. (Tim)

Read More

Siswanto Paparkan Pekerjaan Proyek Revitalisasi SMK Negeri 1 Sragi

LAMPUNG SELATAN — Setelah sorotan publik menguat, Plt. Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Sragi, Siswanto, akhirnya memberikan klarifikasi resmi terkait pelaksanaan proyek revitalisasi sekolah bernilai Rp1.084.141.000,00. Ia menegaskan seluruh pekerjaan sepenuhnya mengacu pada ketentuan kementerian dan terbuka untuk diverifikasi siapa pun.

 

Siswanto menjelaskan, pelaksanaan pekerjaan mengacu pada Rencana Kerja dan Biaya (RKB) serta spesifikasi teknis resmi:

 

"Besi yang kami gunakan berukuran 13 mm, cincin pengikat 10 mm. Untuk adukan semen, perbandingannya adalah 1 bagian semen berbanding 5 bagian pasir. Semua sesuai ketentuan yang ditetapkan kementerian, tidak ada satu pun yang kami turunkan. Silakan datang langsung ke lokasi untuk memeriksa, kami terbuka sepenuhnya untuk dikontrol," kata dia. 

 

Dengan suara tegas dan penuh tanggung jawab, Siswanto menambahkan sama sekali tidak mau dan tidak akan melakukan pengurangan material. Karena bangunan ini adalah untuk anak-anak sekolah. 

"Mereka adalah generasi penerus bangsa kita. Bagaimana mungkin kita mengorbankan keselamatan masa depan mereka demi keuntungan sesaat? Itu tidak akan pernah kami lakukan," kata dia. 

 

Ia mengatakan, proyek ini tidak berjalan tanpa pengawasan, Koramil, namun dari konsultan pengawas ditunjuk oleh Pemerintah Provinsi Lampung memantau pelaksanaan secara berkala

"Pendampingan TNI/Koramil Palas bersifat pengamanan wilayah, bukan pengawasan teknis. Seluruh tahapan mengikuti edaran dan pedoman kementerian pendidikan. Kami juga menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh unsur TNI. Pendampingan yang dilakukan merupakan bagian dari mekanisme pengamanan program pemerintah pusat, bukan untuk mengawasi teknis pekerjaan," ujarnya.

Terkait laporan pekerja tanpa perlengkapan keselamatan, kata dia, APD telah disediakan bagi seluruh pekerja. Jika ada yang terlihat tidak lengkap, itu bersifat insidental, misalnya saat beristirahat atau keperluan tertentu.

"Kami akan tetap memperketat pengawasan K3 agar semua ketentuan dipatuhi dengan baik," ungkapnya.

Siswanto menegaskan pihaknya menghormati kontrol sosial masyarakat, namun berharap informasi yang disampaikan juga berdasarkan pengecekan langsung:

 

"Siapa pun yang ingin melakukan verifikasi, kami persilakan datang langsung ke lokasi. Tidak ada yang kami sembunyikan. Semua mengacu pada RAB dan ketentuan teknis yang berlaku. Kami juga terbuka terhadap kritik dan masukan, selama disampaikan berdasarkan data dan hasil pengecekan di lapangan," jelasnya.(is) 

 

Read More

Insentif RT, Linmas dan Para Kader di Desa Marga Catur September–Desember 2025 Belum Dibayar

LAMPUNG SELATAN — Insentif Ketua RT, Linmas, serta para kader di Desa Marga Catur, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan, untuk periode September hingga Desember 2025 hingga kini belum dibayarkan.

Tunggakan tersebut berarti hak insentif selama empat bulan belum diterima oleh sejumlah unsur yang selama ini menjadi bagian dari pelayanan pemerintahan desa dan bersentuhan langsung dengan masyarakat.

Informasi mengenai belum dibayarkannya insentif tersebut diperoleh IndepthNews dan kemudian dikonfirmasi langsung kepada Kepala Desa Marga Catur, M. Abdul Muhlis, Jumat, 28 Agustus 2026.

Muhlis membenarkan bahwa pembayaran insentif untuk Ketua RT, Linmas dan para kader pada empat bulan terakhir tahun anggaran 2025 memang belum direalisasikan.

Menurut Muhlis, kondisi tersebut terjadi karena Dana Desa (DD) tahap II tahun 2025 tidak dicairkan. Pemerintah desa, kata dia, kemudian berupaya mencari sumber anggaran lain melalui Dana Bagi Hasil (DBH), namun dana tersebut disebut tidak mencukupi untuk membayar seluruh insentif yang tertunggak.

“Untuk tahun 2025 memang belum kita bayarkan, Bang, karena tidak adanya pencairan DD tahap II. Sementara kita ambilkan dari DBH, tetapi tidak mencukupi, sehingga empat bulan akhir tahun 2025 belum kita bayarkan,” ujar Muhlis.

Namun, penjelasan tersebut belum disertai rincian mengenai berapa total nilai insentif yang menjadi kewajiban Pemerintah Desa Marga Catur untuk periode September hingga Desember 2025.

Padahal, informasi mengenai nominal tunggakan penting untuk memastikan secara terbuka berapa besar hak para Ketua RT, Linmas dan kader yang hingga kini belum direalisasikan.

Salah seorang Ketua RT di Desa Marga Catur mengaku kecewa karena dirinya bersama unsur masyarakat lainnya tetap menjalankan tugas pelayanan, sementara insentif yang seharusnya mereka terima justru tertunda selama berbulan-bulan.

Menurutnya, keterlambatan pembayaran tersebut menjadi persoalan serius karena Ketua RT merupakan salah satu unsur yang berhadapan langsung dengan masyarakat dalam berbagai urusan pelayanan di tingkat lingkungan.

“Kami harus melayani masyarakat, tapi pemerintahan desa tidak memikirkan nasib kami. Insentif yang seharusnya menjadi hak kami tidak diberikan, padahal uangnya ada. Kalau seperti ini bagaimana kami menjalankan fungsi dengan baik dan penuh dedikasi?” sesalnya.

Keluhan tersebut menggambarkan adanya persoalan yang tidak hanya berkaitan dengan keterlambatan pembayaran, tetapi juga menyangkut kepastian hak bagi mereka yang tetap menjalankan fungsi pelayanan masyarakat.

Di sisi lain, pemerintah desa menyebut keterlambatan tersebut berkaitan dengan tidak cairnya DD tahap II 2025. Namun, hingga kini belum dijelaskan secara rinci kapan tunggakan empat bulan tersebut akan dibayarkan. (Tim)

Read More

Disepakati Cair Tiap Tiga Bulan, Insentif RT Marga Catur Kembali Tertunda

LAMPUNG SELATAN — Belum tuntas persoalan tunggakan insentif Ketua RT, Linmas dan para kader Desa Marga Catur, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan, pada September–Desember 2025, persoalan serupa kembali muncul pada tahun 2026.

Sejumlah Ketua RT mengaku belum menerima insentif sejak April hingga Agustus 2026. Artinya, pembayaran yang seharusnya sudah berjalan selama lima bulan tersebut hingga kini belum juga diterima.

Kondisi ini menjadi sorotan karena Kepala Desa Marga Catur, M. Abdul Muhlis, sebelumnya menyebut pembayaran insentif pada 2026 telah disepakati dilakukan setiap tiga bulan.

“Untuk pembayaran insentif di tahun 2026 ini, kami telah sepakati untuk pencairannya per tiga bulan, Bang,” ujar Muhlis saat dikonfirmasi IndepthNews, Jumat, 28 Agustus 2026.

Pernyataan tersebut justru memunculkan pertanyaan. Jika mekanisme pembayaran telah disepakati setiap tiga bulan, mengapa insentif yang mulai tertunggak sejak April hingga Agustus belum juga direalisasikan?

Di tengah persoalan tersebut, sejumlah Ketua RT menduga keterlambatan pembayaran berkaitan dengan kinerja Kaur Keuangan Desa Marga Catur, M. Abdul Mukmin.

Salah seorang Ketua RT menyebut Mukmin jarang berada di kantor desa sehingga diduga berdampak terhadap proses administrasi yang menjadi tanggung jawabnya.

“Kalau dugaan kami, Bang, pembayaran honor kami ini terkendala akibat bendahara jarang ngantor,” ungkap salah seorang Ketua RT.

Dugaan tersebut kemudian dikonfirmasi kepada Kepala Desa Marga Catur. Muhlis mengakui adanya persoalan kedisiplinan pada Kaur Keuangan. Ia bahkan mengaku telah memberikan teguran dan peringatan agar Mukmin lebih disiplin dalam menjalankan tugasnya.

“Sudah saya tegur dan saya berikan peringatan agar berlaku disiplin dalam melaksanakan tugas sebagai perangkat desa,” kata Muhlis.

Muhlis menambahkan, pembayaran insentif Ketua RT, Linmas dan para kader untuk periode April hingga Agustus 2026 saat ini masih dalam proses pencairan melalui bank.

“Untuk pembayaran insentif bulan April sampai Agustus ini masih dalam proses pencairan ke bank,” jelasnya.

Persoalannya, pemerintah desa belum menjelaskan secara rinci kapan proses tersebut selesai dan kapan para penerima benar-benar menerima hak mereka.

Kondisi itu semakin menjadi perhatian karena pembayaran 2026 disebut telah memiliki pola pencairan setiap tiga bulan. Dengan demikian, keterlambatan hingga lima bulan menimbulkan pertanyaan mengenai pelaksanaan mekanisme yang telah disepakati tersebut.

Persoalan insentif di Desa Marga Catur kini tidak lagi hanya berkaitan dengan keterlambatan pembayaran. Ada persoalan tata kelola yang perlu dijelaskan secara terbuka oleh pemerintah desa. Mulai dari kepastian ketersediaan anggaran, proses administrasi, mekanisme pencairan, hingga pembagian tanggung jawab dalam pengelolaan keuangan desa.

Terlebih, Kepala Desa Marga Catur sendiri mengakui adanya persoalan kedisiplinan Kaur Keuangan. Jika benar pembayaran telah disepakati setiap tiga bulan, maka pemerintah desa perlu menjelaskan di mana letak kendalanya sehingga pembayaran justru tertunda hingga lima bulan.

Apakah persoalannya terletak pada ketersediaan anggaran, administrasi, proses pencairan di bank, atau ada persoalan lain?. Pertanyaan tersebut penting dijawab agar keterlambatan pembayaran tidak terus berulang dan para Ketua RT, Linmas serta kader tidak kembali berada dalam posisi menunggu tanpa kepastian. (Tim)

Read More

Insentif Tertunda, Disiplin Kaur Keuangan dan Ketegasan Kades Marga Catur Dipertanyakan

LAMPUNG SELATAN — Keterlambatan pembayaran insentif Ketua RT, Linmas dan para kader di Desa Marga Catur, Kecamatan Kalianda, Lampung Selatan, tak hanya menyoroti persoalan pencairan anggaran.

Kinerja Kaur Keuangan Desa Marga Catur, M. Abdul Mukmin, ikut dipertanyakan setelah sejumlah Ketua RT menduga keterlambatan pembayaran berkaitan dengan kedisiplinannya yang disebut jarang masuk kantor.

“Kalau dugaan kami, Bang, pembayaran honor kami ini terkendala akibat bendahara jarang ngantor,” ujar salah seorang Ketua RT.

Kepala Desa Marga Catur, M. Abdul Muhlis.  mengakui bahwa persoalan kedisiplinan Kaur Keuangan memang tengah menjadi perhatiannya.

“Sudah saya tegur dan saya berikan peringatan agar berlaku disiplin dalam melaksanakan tugas sebagai perangkat desa,” kata Muhlis.

Pengakuan itu sekaligus memunculkan sorotan terhadap pengawasan kepala desa. Sebab, Kaur Keuangan memiliki tugas penting dalam administrasi keuangan desa, sementara persoalan pembayaran insentif hingga kini belum sepenuhnya terselesaikan.

Untuk insentif periode April hingga Agustus 2026, Muhlis menyatakan pembayarannya masih dalam proses pencairan melalui bank.

“Untuk pembayaran insentif bulan April sampai Agustus ini masih dalam proses pencairan ke bank,” jelasnya.

Namun, belum ada kepastian kapan pembayaran tersebut diterima para penerima. Kondisi ini membuat persoalan tidak hanya menyangkut keterlambatan pembayaran, tetapi juga bagaimana kepala desa memastikan perangkatnya disiplin dan proses administrasi berjalan tepat waktu. Apalagi, insentif periode September–Desember 2025 juga sebelumnya belum dibayarkan.

Ketika perangkat yang bertanggung jawab pada urusan keuangan disebut bermasalah dalam kedisiplinan, sementara pembayaran hak masyarakat kembali tertunda, ketegasan kepala desa dalam melakukan pengawasan menjadi penting untuk dipertanyakan.(Tim)

Read More

Geotermal Rajabasa Memanas, Segekhi Suku Resmi Minta RDP dengan DPRD Lampung Selatan

LAMPUNG SELATAN - Masyarakat Adat Segekhi Suku Lampung Selatan resmi meminta DPRD Kabupaten Lampung Selatan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) untuk membahas rencana pengembangan energi panas bumi atau geotermal di kawasan Gunung Rajabasa.

Permohonan tersebut disampaikan melalui surat resmi yang diserahkan perwakilan Masyarakat Adat Segekhi Suku kepada DPRD Lampung Selatan, Rabu (19/8/2026).

Surat diserahkan langsung oleh Haris, Arham, Heri bersama sejumlah perwakilan Segekhi Suku kepada staf umum DPRD Lampung Selatan. Mereka sebelumnya bermaksud bertemu langsung dengan Sekretaris DPRD (Sekwan), namun yang bersangkutan sedang menjalankan tugas kedinasan di luar daerah.

Staf umum DPRD kemudian menerima surat tersebut dan menyampaikan bahwa dokumen akan diteruskan kepada Sekwan untuk diproses sesuai mekanisme kelembagaan.

Minta DPRD Buka Ruang Dialog
Permohonan RDP tersebut tidak terlepas dari sikap Masyarakat Adat Segekhi Suku yang menyatakan penolakan terhadap rencana pengembangan geotermal oleh PT Supreme Energy Rajabasa di kawasan Gunung Rajabasa.

Masyarakat adat meminta DPRD tidak sekadar menerima surat aspirasi, tetapi mengambil peran sebagai ruang dialog antara masyarakat dengan pemerintah dan pihak perusahaan.

Mereka mengusulkan agar RDP nantinya dapat mempertemukan Masyarakat Adat Segekhi Suku, DPRD Lampung Selatan, Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan, serta pimpinan PT Supreme Energy Rajabasa.

Bagi masyarakat adat, persoalan geotermal bukan hanya berkaitan dengan investasi dan pengembangan energi. Mereka menilai terdapat persoalan yang lebih luas menyangkut lingkungan, ruang hidup masyarakat, serta keberadaan Gunung Rajabasa yang memiliki nilai historis dan adat bagi masyarakat setempat.

"Harapan kami DPRD Lampung Selatan dapat memfasilitasi apa yang menjadi aspirasi masyarakat Segekhi Suku. Kami ingin persoalan ini dibicarakan melalui ruang dialog yang resmi, sehingga tidak menimbulkan kekecewaan di tengah masyarakat,” demikian harapan perwakilan masyarakat adat.

Bukan Sekadar Penolakan, Masyarakat Minta Persoalan Dibuka Terang
Permintaan RDP juga menjadi langkah masyarakat untuk membawa polemik geotermal ke ruang kelembagaan.

Dengan forum resmi tersebut, masyarakat berharap berbagai informasi mengenai rencana pengembangan geotermal dapat disampaikan secara terbuka, termasuk penjelasan pemerintah maupun pihak perusahaan mengenai rencana kegiatan di Gunung Rajabasa.

Di sisi lain, masyarakat adat ingin menyampaikan secara langsung alasan penolakan mereka serta kekhawatiran yang berkembang di tengah masyarakat.
Dengan demikian, RDP diharapkan tidak berhenti pada penyampaian pendapat, tetapi menjadi forum untuk mempertemukan berbagai kepentingan dan mencari kejelasan berdasarkan data, aturan serta aspirasi masyarakat.

Menunggu Sikap DPRD Lampung Selatan
Ketua Masyarakat Adat Segekhi Suku, Betarahmi Adok Pangeran Pukuk Sabuay Nimbau, menegaskan bahwa pihaknya kini menunggu respons DPRD Lampung Selatan terhadap surat permohonan RDP tersebut.

Menurutnya, penyampaian surat merupakan bagian dari langkah masyarakat untuk menggunakan jalur kelembagaan dalam menyampaikan aspirasi.

“Kami akan menunggu sejauh mana kepedulian DPRD Lampung Selatan dalam memfasilitasi dan mendukung aspirasi masyarakat. Ini bukan semata kepentingan kelompok, tetapi menyangkut kepentingan masyarakat luas, lingkungan, dan masa depan Gunung Rajabasa,” ujarnya.

Ia menegaskan, masyarakat adat tetap mengedepankan komunikasi dan musyawarah dalam menyampaikan sikap kepada pemerintah maupun DPRD.

“Kami berharap DPRD dapat menjadi jembatan antara masyarakat dan pemerintah. Kami datang membawa aspirasi, bukan untuk mencari pertentangan. Kami ingin mendapatkan ruang untuk menyampaikan apa yang menjadi kekhawatiran masyarakat,” katanya.

Bola Kini di DPRD.

Setelah surat resmi disampaikan, perhatian kini tertuju pada DPRD Kabupaten Lampung Selatan.

Masyarakat Adat Segekhi Suku menunggu apakah lembaga legislatif daerah tersebut akan segera menjadwalkan RDP dan menghadirkan pihak-pihak terkait untuk membahas persoalan geotermal Gunung Rajabasa.

Bagi masyarakat, respons DPRD akan menjadi salah satu indikator sejauh mana aspirasi mengenai rencana pengembangan geotermal dapat memperoleh ruang pembahasan secara terbuka di tingkat daerah.

Masyarakat Adat Segekhi Suku menyatakan akan menunggu tindak lanjut resmi DPRD Lampung Selatan. Mereka berharap pertemuan nantinya dapat berlangsung terbuka, dialogis dan mengedepankan kepentingan masyarakat serta kelestarian lingkungan.

KUPAS TUNTAS: Persoalan geotermal Gunung Rajabasa kini memasuki ruang kelembagaan. Setelah masyarakat menyampaikan surat permohonan RDP, pertanyaan berikutnya bukan lagi sekadar apakah masyarakat menolak atau menerima, tetapi sejauh mana DPRD Lampung Selatan akan membuka ruang dialog dan menghadirkan seluruh pihak untuk menjelaskan rencana tersebut secara transparan kepada masyarakat.
(Syah-Is)

Read More

Camat Rajabasa Komitmen Percepat Perbaikan Jalan Wilayah Pesisir Lamsel

LAMPUNG SELATAN– Camat Rajabasa, Firdaus, menegaskan komitmennya untuk terus berjuang memperbaiki infrastruktur jalan di wilayah pesisir Kecamatan Rajabasa, Kabupaten Lampung Selatan.

Hal itu disampaikannya saat menanggapi kondisi jalan rusak di wilayah pesisir yang belakangan menjadi sorotan publik. Perbaikan jalan dinilai vital karena menyangkut kepentingan masyarakat luas, keamanan, dan kenyamanan bersama.

*Jalur Konvoi Jadi Prioritas*

“Apalagi jalur yang dilewati konvoi memang harus jadi prioritas utama untuk segera diperbaiki. Bukan cuma soal jalan yang mulus, tapi soal keselamatan, kelancaran pergerakan warga, dan pelayanan yang layak buat umat,” ujar Firdaus.

Ia berharap usulan dan dukungan ini segera ditindaklanjuti oleh para stakeholder, baik Pemerintah Provinsi Lampung maupun Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan.

*Koordinasi Sejak 2025, Pelebaran Jalan Lompai Mulai Jalan*

Sejak menjabat, Firdaus menjadikan jalan wilayah pesisir sebagai prioritas. Ia mengaku terus berkoordinasi dengan Dinas PUPR dan UPT Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) Provinsi Lampung sejak tahun 2025.

Upaya tersebut mulai membuahkan hasil. Saat ini proses pelebaran jalan di Desa Lompai sedang berjalan.

“Ini bukti nyata bahwa upaya dan perjuangan tidak sia-sia. Semoga proses pelebarannya berjalan lancar, selesai tepat waktu, dan manfaatnya langsung dirasakan masyarakat,” ujarnya.

*Jalur Vital Rajabasa – Bakauheni – Kalianda*

Camat Firdaus menekankan urgensi perbaikan dan pelebaran jalan tersebut. Sebab, jalur ini merupakan satu-satunya jalur darat penghubung strategis Rajabasa – Penengahan – Bakauheni – Kalianda.

“Jalan lain belum terbuka, mau lewat laut pun belum bisa. Jadi perbaikan dan pelebarannya sangat mendesak dan mutlak diperlukan,” jelasnya.

Ia juga berharap proses ini terus dikomunikasikan ke BPKP Provinsi agar tidak ada penundaan. Firdaus menyebut “menanam kayu” sebagai simbol sedang menyiapkan fondasi untuk rencana besar ke depan.

*Jabatan Adalah Amanah*

Lebih lanjut, Firdaus mengingatkan bahwa jabatan adalah amanah yang harus dijalankan sebaik-baiknya.

“Semua di dunia ini fana. Jabatan, harta, kedudukan hanya titipan. Yang dibawa nanti hanya amal baik dan cara kita memperlakukan sesama. Maka selagi dipercaya, gunakan untuk kebaikan rakyat dan umat,” pungkasnya. (Al-Is)

Read More

Harga Pangan Mulai Terkerek, TPID Kabupaten Lampung Selatan Perkuat Langkah Menjaga Daya Beli Warga

LAMSEL, Kalianda - Kenaikan Indeks Perkembangan Harga (IPH) Provinsi Lampung sebesar 1,15 persen menjadi sinyal kewaspadaan bagi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan untuk memperkuat pengendalian harga pangan dan menjaga daya beli masyarakat.

Kenaikan tersebut terutama dipengaruhi komoditas daging ayam ras dan cabai rawit yang memiliki keterkaitan langsung dengan kebutuhan pangan sehari-hari masyarakat.

Menyikapi kondisi itu, Pemkab Lampung Selatan melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) memperkuat pemantauan terhadap perkembangan harga, ketersediaan pasokan, dan kelancaran distribusi komoditas strategis.

Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga harga tetap terkendali sekaligus memastikan kebutuhan masyarakat tersedia dengan harga yang wajar.

Perkembangan IPH tersebut menjadi salah satu pembahasan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) secara virtual melalui Zoom Meeting, Selasa (18/8/2026).

Rakor tersebut diikuti TPID Kabupaten Lampung Selatan dari Ruang Kepala Bagian Perekonomian, Kantor Bupati Lampung Selatan.

Dalam pemaparannya, Deputi Bidang Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik (BPS), Ateng Hartono, menyampaikan sebanyak 20 provinsi mengalami kenaikan IPH, sedangkan 18 provinsi lainnya mengalami penurunan.

Provinsi Lampung tercatat berada di posisi keenam dengan kenaikan IPH sebesar 1,15 persen. “Kenaikan ini terutama karena daging ayam ras dan cabai rawit,” ujar Ateng.

Kondisi tersebut menjadi perhatian pemerintah daerah karena perubahan harga pada komoditas pangan strategis dapat berdampak langsung terhadap pengeluaran rumah tangga. Karena itu, ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi menjadi faktor penting yang perlu terus dijaga agar gejolak harga tidak meluas.

Selain perkembangan IPH, pemerintah daerah juga diingatkan untuk mewaspadai potensi dampak fenomena El Nino terhadap produksi dan harga pangan.

Ateng mengatakan, pengalaman sebelumnya menunjukkan bahwa El Nino dapat memberikan tekanan terhadap sejumlah komoditas pangan, termasuk beras. Kondisi tersebut tercermin dari terjadinya inflasi beras pada September 2023 dan Februari 2024.

“Kita pernah mengalami inflasi akibat El Nino. Pada September 2023 dan Februari 2024 terjadi inflasi beras. Ini harus kita cermati ketika terjadi El Nino,” jelasnya.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kemendagri, Tomsi Tohir, menekankan pentingnya menjaga harga kebutuhan masyarakat tetap terjangkau.

Menurutnya, stabilitas harga merupakan salah satu faktor penting dalam mempertahankan daya beli sekaligus mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Bertambahnya usia kemerdekaan diharapkan bisa menambah kemakmuran. Dalam rapat inflasi ini kita bersama-sama menjaga harga agar tetap terjangkau dan tidak terjadi kenaikan, sehingga daya beli masyarakat tetap terjaga,” kata Tomsi.

Secara nasional, jumlah kabupaten/kota yang mengalami kenaikan IPH pada pekan ini mencapai 207 daerah. Angka tersebut meningkat dibandingkan pekan sebelumnya yang tercatat sebanyak 193 kabupaten/kota.
Salah satu daerah yang mengalami kenaikan cukup tinggi adalah Kabupaten Lampung Tengah dengan peningkatan IPH sebesar 3,75 persen.

Di Kabupaten Lampung Selatan, TPID akan terus memperkuat langkah pengendalian melalui pemantauan harga dan pasokan komoditas strategis. Salah satu upaya yang dilakukan adalah penetrasi pasar secara rutin di Pasar Inpres Kalianda, Pasar Natar, Pasar Sidomulyo, serta sejumlah titik strategis lainnya.

Penetrasi pasar tersebut dilakukan untuk melihat secara langsung perkembangan harga sekaligus memastikan ketersediaan komoditas pangan di tingkat konsumen.
Langkah tersebut juga menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah untuk merespons lebih cepat apabila ditemukan potensi kenaikan harga maupun gangguan pasokan di lapangan.

Dengan penguatan pemantauan dan koordinasi lintas sektor, Pemkab Lampung Selatan berkomitmen menjaga stabilitas harga pangan agar tetap terkendali. Upaya itu diharapkan mampu menjaga kebutuhan pokok tetap terjangkau sekaligus mempertahankan daya beli masyarakat di tengah dinamika harga pangan. (ptm-Is)

Read More

KUPA-PPAS Perubahan APBD 2026 Disepakati, Lampung Selatan Arahkan Anggaran pada Kebutuhan Riil Masyarakat

LAMSEL, Kalianda - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan bersama DPRD Kabupaten Lampung Selatan menyepakati Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Anggaran Pendapata dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 dengan menitikberatkan penyesuaian anggaran pada kondisi terkini dan kebutuhan riil masyarakat.

Kesepakatan tersebut ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepakatan Bersama dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Lampung Selatan yang berlangsung di Ruang Sidang Paripurna DPRD setempat, Selasa (18/8/2026).

Rapat paripurna tersebut dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Lampung Selatan Erma Yusneli, didampingi Wakil Ketua I Merik Havit, dan Wakil Ketua II A. Beny Raharjo.

Kesepakatan ini menjadi tahapan penting dalam proses penyusunan Perubahan APBD 2026. Melalui pembahasan bersama, pemerintah daerah dan DPRD menyelaraskan kembali skala prioritas anggaran agar kebijakan yang nantinya dituangkan dalam Perubahan APBD dapat lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan dinamika pembangunan daerah.

Anggota Badan Anggaran DPRD Kabupaten Lampung Selatan, Sidik Maryanto, mengatakan pembahasan KUPA-PPAS Perubahan APBD 2026 merupakan tindak lanjut dari rapat paripurna penyampaian dokumen tersebut yang digelar pada 5 Agustus 2026 lalu.

Pembahasan dilakukan Badan Anggaran DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) pada 6-15 Agustus 2026. Proses tersebut juga melibatkan komisi-komisi DPRD bersama perangkat daerah pada 7-12 Agustus 2026.

Dari rangkaian pembahasan tersebut, berbagai saran dan masukan dari komisi-komisi DPRD menjadi bagian dalam penyempurnaan dokumen KUPA-PPAS Perubahan APBD 2026.

Sidik menyampaikan, salah satu poin penting yang disepakati adalah penyesuaian skala prioritas kebijakan umum perubahan APBD dengan kondisi terkini serta kebutuhan masyarakat.

“Skala prioritas KUPA-PPAS Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 telah disesuaikan dengan kondisi saat ini dan didasarkan pada kebutuhan riil bagi masyarakat,” ujar Sidik.

Sementara itu, Wakil Bupati Lampung Selatan M. Syaiful Anwar mengapresiasi pimpinan Badan Anggaran dan seluruh anggota DPRD atas komitmen, dedikasi, serta kerja sama selama proses pembahasan KUPA dan PPAS Perubahan APBD 2026.

Menurut Syaiful, dinamika pembahasan yang berlangsung secara terbuka, kritis, dan konstruktif menunjukkan adanya kemitraan yang baik antara DPRD dan pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan anggaran.

“Perubahan KUPA dan PPAS merupakan bagian yang sangat penting dalam proses penyusunan perubahan APBD. Karena itu, penyusunannya harus dilakukan secara cermat, terukur, dan berorientasi pada hasil, agar setiap kebijakan anggaran benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” kata Syaiful.

Ia menegaskan, kesepakatan KUPA-PPAS tidak hanya dimaknai sebagai pemenuhan tahapan dalam proses penganggaran.
Lebih dari itu, kesepakatan tersebut menjadi bentuk komitmen bersama antara pemerintah daerah dan DPRD untuk memastikan pengelolaan anggaran berjalan transparan, akuntabel, serta berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Seluruh masukan, rekomendasi, dan catatan strategis yang telah disampaikan selama proses pembahasan akan menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan dalam penyempurnaan dokumen penganggaran,” tuturnya.

Dengan disepakatinya KUPA-PPAS Perubahan APBD 2026, Pemkab Lampung Selatan dan DPRD selanjutnya memiliki landasan bersama dalam melanjutkan proses penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.

Melalui proses tersebut, pemerintah daerah berharap kebijakan anggaran yang dihasilkan tidak hanya mampu menyesuaikan dengan perkembangan kondisi daerah, tetapi juga semakin tepat sasaran dalam menjawab kebutuhan masyarakat serta mendukung percepatan pembangunan di Kabupaten Lampung Selatan. (ptm-Is)

Read More

Usai Merah Putih Diturunkan, Warna Budaya Nusantara Menghiasi Menara Siger

 

Bakauheni - Merah Putih perlahan diturunkan dari tiang bendera. Namun, suasana kebangsaan belum berakhir.

Di Amphitheater Menara Siger, Bakauheni, warna-warni budaya Nusantara justru mengambil tempat dalam rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia Kabupaten Lampung Selatan, Senin (17/8/2026).

Prosesi penurunan Sang Merah Putih di kawasan Menara Siger dipimpin Wakil Bupati Lampung Selatan M. Syaiful Anwar yang bertindak sebagai inspektur upacara diikuti jajaran pemerintah daerah, unsur Forkopimda, serta para tamu undangan.

Usai upacara, rangkaian peringatan kemerdekaan berlanjut dalam suasana yang lebih hangat melalui berbagai kegiatan yang mengangkat semangat kebersamaan dan keberagaman budaya.

Salah satunya melalui lomba busana adat yang menghadirkan beragam pakaian tradisional dari berbagai daerah di Indonesia. Para peserta tampil dengan busana adat yang memiliki karakter, warna, dan identitas berbeda, membawa kekayaan budaya Nusantara ke tengah perayaan kemerdekaan di bawah Menara Siger.

Di balik setiap busana yang dikenakan, tersimpan cerita tentang identitas, sejarah, dan warisan budaya yang terus dijaga dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Karena itu, lomba busana adat tidak sekadar menjadi bagian dari kemeriahan perayaan. Kegiatan tersebut menjadi ruang untuk memperlihatkan bahwa keberagaman merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari wajah Indonesia.

Sebanyak sembilan pemenang mendapatkan apresiasi dengan total hadiah Rp7,5 juta. Penghargaan tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi atas partisipasi dan kreativitas peserta dalam memeriahkan HUT ke-81 Kemerdekaan RI sekaligus memperkuat pesan tentang pentingnya merawat keberagaman.

Wakil Bupati Lampung Selatan M. Syaiful Anwar mengatakan, keberagaman suku dan budaya yang hidup di Kabupaten Lampung Selatan merupakan kekuatan daerah yang harus terus dijaga dan dirawat bersama.

“Lampung Selatan ini adalah miniaturnya Indonesia. Karena di sini banyak sekali suku, banyak sekali budaya, dan kita sebagai kabupaten yang inklusif, tentu sangat menghormati perbedaan,” ujar Syaiful.

Pesan tersebut terasa nyata melalui kehadiran para peserta yang mengenakan busana adat dari berbagai daerah. Perbedaan warna, bentuk, dan karakter pakaian justru berpadu dalam satu ruang, menjadi gambaran kecil tentang Indonesia yang beragam tetapi tetap berada dalam satu ikatan kebangsaan.

Bagi masyarakat yang hadir, perayaan kemerdekaan pun tidak berhenti pada prosesi pengibaran maupun penurunan bendera. Setelah Merah Putih dikibarkan dengan penuh khidmat, masyarakat mendapat ruang untuk menikmati kebersamaan sekaligus menyaksikan kekayaan budaya yang menjadi bagian dari identitas bangsa.

Pemilihan Menara Siger sebagai lokasi perayaan semakin memperkuat pesan tersebut. Ikon Lampung Selatan yang menghadap Selat Sunda itu menjadi ruang pertemuan antara semangat kebangsaan, identitas daerah, dan keberagaman budaya masyarakat.

Dari Merah Putih yang berkibar hingga warna-warni busana adat yang hadir setelahnya, perayaan HUT ke-81 Kemerdekaan RI di Menara Siger memperlihatkan bahwa kemerdekaan tidak hanya tentang mengenang perjuangan masa lalu, tetapi juga tentang menjaga kekayaan yang dimiliki Indonesia hari ini.

Keberagaman itu hadir dalam bentuk yang sederhana: melalui busana, budaya, dan orang-orang yang berdiri bersama dalam satu perayaan. Perbedaan tidak menjadi sekat, melainkan warna yang memperkaya wajah Indonesia.
*Daftar Pemenang Lomba Busana Adat*

Berikut para pemenang lomba busana adat dalam rangkaian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI Kabupaten Lampung Selatan:

Juara I: Neneng Evi Firnandi - Baju Adat Sumatera Barat
Juara II: Rini Aniasih - Baju Adat Bangka Belitung
Juara III: Adriani Puji Sukanto - Baju Adat Kalimantan Timur
Harapan I: Istri Hendry Kurniawan - Baju Adat Mighul Lampung
Harapan II: Istri Nyoman Setiawan - Baju Adat Papua
Harapan III: Istri Afiah Efendi - Baju Adat NTT
Harapan IV: Eka Riantinawati - Baju Adat Sulawesi Selatan
Harapan V: Rizky Alpina - Baju Adat Banten/Badui
Best Dress Couple: Bapak dan Ibu Supriyanto - Baju Adat Sumatera Barat

Di bawah Menara Siger, Merah Putih akhirnya tidak hanya menjadi simbol kemerdekaan. Ia menjadi payung bagi keberagaman yang terus dirawat, dari satu generasi ke generasi berikutnya, sebagai bagian dari kekuatan Lampung Selatan dan Indonesia. (Kmf)

Read More

Dari Merah Putih ke Layar Digital, Kreativitas Kemerdekaan Bergema di Menara Siger

Bakauheni - Ketika Merah Putih perlahan diturunkan dari tiang bendera di Amphitheater Menara Siger, Bakauheni, Senin sore (17/8/2026), rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia (RI) di Kabupaten Lampung Selatan memasuki penghujungnya.

Namun, semangat kemerdekaan belum berakhir. Setelah upacara penurunan bendera, kreativitas masyarakat mendapat panggung melalui pengumuman pemenang lomba konten kemerdekaan yang menjadi bagian dari rangkaian perayaan HUT ke-81 RI.

Pengumuman pemenang sekaligus penyerahan hadiah dilakukan langsung oleh Wakil Bupati Lampung Selatan M. Syaiful Anwar. Momen tersebut menjadi bentuk apresiasi Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan terhadap masyarakat yang turut menyemarakkan kemerdekaan melalui karya kreatif di ruang digital.

Wakil Bupati Lampung Selatan M. Syaiful Anwar menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta yang telah mengambil bagian dalam lomba tersebut. Menurutnya, kreativitas masyarakat merupakan bagian penting dalam menghidupkan semangat kemerdekaan dengan cara yang dekat dengan perkembangan zaman.

“Selamat kepada para pemenang. Terus berkarya dan semoga kreativitas ini dapat memberikan inspirasi bagi masyarakat lainnya,” ujar Syaiful.

Lomba konten kemerdekaan tersebut menjadi ruang bagi masyarakat untuk menerjemahkan semangat nasionalisme melalui karya-karya kreatif di media sosial.

Kamera dan telepon genggam tidak hanya digunakan untuk mengabadikan momentum, tetapi juga menjadi medium untuk menyampaikan cerita tentang Indonesia dan Kkabupaten Lampung Selatan dari sudut pandang masyarakat.

Apresiasi diberikan kepada para pemenang dalam bentuk hadiah. Juara pertama mendapatkan sepeda listrik, juara kedua memperoleh smartphone, sedangkan juara ketiga mendapatkan uang tunai sebesar Rp500 ribu. Sementara itu, para juara harapan juga mendapatkan hadiah uang tunai.

Penghargaan tersebut sekaligus menjadi dorongan agar semakin banyak masyarakat mengambil bagian dalam menyemarakkan peringatan kemerdekaan melalui kreativitas yang dekat dengan kehidupan sehari-hari, khususnya di ruang digital.

Di era ketika sebuah cerita dapat menjangkau banyak orang hanya dalam hitungan detik melalui layar ponsel, kreativitas masyarakat menjadi bagian dari wajah baru perayaan kemerdekaan. Semangat Merah Putih tidak hanya hadir melalui upacara dan pengibaran bendera, tetapi juga melalui foto, video, cerita, dan gagasan yang dibagikan kepada publik.

Jika pada pagi hari masyarakat berkumpul menyaksikan Merah Putih dikibarkan dalam suasana penuh khidmat, maka pada sore harinya semangat yang sama hadir dalam bentuk yang berbeda: karya dan kreativitas masyarakat.

Dari Menara Siger, kemerdekaan pun menemukan ruang ekspresi yang lain. Merah Putih memang kembali diturunkan dari tiang, tetapi semangatnya terus bergerak melalui layar-layar digital, dibawa oleh masyarakat yang ikut bercerita tentang Indonesia dari Beranda Sumatra.

*Daftar Pemenang Lomba Konten Kemerdekaan*

Berikut para pemenang lomba konten kemerdekaan melalui platform Instagram:

Juara I: @nidaa.nids - hadiah sepeda listrik
Juara II: @nurulllkhofifah_ - hadiah smartphone
Juara III: @kenallampungnusantara - hadiah uang tunai Rp500 ribu
Harapan I: @indhkw
Harapan II: @dzakyfirmnsyah
Harapan III: @ishanur_hamid

Dari satu unggahan ke unggahan lainnya, semangat kemerdekaan menemukan cara baru untuk hadir dan menjangkau masyarakat. Di bawah Menara Siger, perayaan HUT ke-81 RI tidak hanya meninggalkan jejak dalam sebuah upacara, tetapi juga dalam karya-karya digital yang merekam cara masyarakat memaknai kemerdekaan. (Kmf)

Read More

422 WBP Lapas Kelas IIA Kalianda Dapat Remisi HUT ke-81 RI, Enam Menatap Pintu Kebebasan

Bakauheni - Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia menjadi momentum penuh makna bagi 422 warga binaan pemasyarakatan (WBP) Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Kalianda.

Di tengah perayaan kemerdekaan, mereka menerima remisi sebagai penghargaan atas kedisiplinan, perilaku baik, dan kesungguhan mengikuti program pembinaan selama menjalani masa pidana.

Remisi tersebut diserahkan oleh Bupati Lampung Selatan Radityo Egi Pratama di Amphitheater Menara Siger, Kecamatan Bakauheni, Minggu (17/8/2026), usai pelaksanaan peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI.

Dari total 422 WBP penerima remisi, sebanyak 416 orang mendapatkan Remisi Umum I (RU I), sedangkan enam orang memperoleh Remisi Umum II (RU II).

Bagi penerima RU II yang telah memenuhi persyaratan lainnya, pengurangan masa pidana tersebut dapat diikuti dengan pembebasan.

Mewakili Kepala Lapas Kelas IIA Kalianda, Kepala Subseksi Registrasi I Made Suamba mengatakan, pemberian remisi menjadi salah satu momentum yang paling dinantikan warga binaan setiap peringatan 17 Agustus.

Menurutnya, remisi merupakan hak bersyarat yang diberikan kepada WBP yang memenuhi ketentuan, termasuk menunjukkan perilaku baik dan mengikuti program pembinaan yang telah ditetapkan.

“Momentum 17 Agustus merupakan momen yang ditunggu-tunggu, karena melalui program pembinaan dan perilaku yang baik, mereka dapat memperoleh hak bersyarat berupa pengurangan masa pidana melalui remisi umum,” ujar I Made Suamba.

Ia menegaskan, remisi tidak semata-mata berupa pengurangan masa pidana, tetapi juga menjadi bentuk penghargaan atas proses perubahan yang dijalani warga binaan selama berada di dalam lapas.

Karena itu, pemberian remisi diharapkan dapat menjadi dorongan bagi WBP untuk terus memperbaiki diri, menjaga perilaku, serta mengikuti pembinaan kepribadian dan kemandirian secara sungguh-sungguh.

“Remisi hendaknya dijadikan motivasi yang kuat bagi warga binaan untuk terus memperbaiki diri, menunjukkan perilaku positif, serta mematuhi seluruh aturan selama menjalani masa pidana,” katanya.

Lebih dari sekadar penghargaan, remisi juga membawa makna bagi keluarga WBP. Pengurangan masa pidana menjadi harapan agar mereka dapat lebih cepat kembali berkumpul bersama keluarga dan melanjutkan kehidupan dengan membawa perubahan yang lebih baik.

Momentum kemerdekaan pun menjadi pengingat bahwa kesempatan untuk berubah tetap terbuka bagi setiap orang. Bagi warga binaan, proses pembinaan menjadi bagian penting untuk mempersiapkan diri sebelum kembali menjalankan peran di tengah masyarakat.

Melalui pemberian remisi HUT ke-81 Kemerdekaan RI tersebut, para WBP diharapkan semakin termotivasi menjaga ketertiban, mengikuti seluruh program pembinaan, serta membangun sikap dan keterampilan yang dapat menjadi bekal ketika kembali ke lingkungan keluarga dan masyarakat.

Dengan demikian, kemerdekaan tidak hanya dirayakan sebagai peristiwa sejarah bangsa, tetapi juga menjadi momentum untuk membuka harapan baru bagi mereka yang sedang menjalani proses memperbaiki diri. (Kmf)

Read More

Merah Putih Menyala dari Beranda Sumatra, Menara Siger Jadi Panggung HUT ke-81 Kemerdekaan RI di Lampung Selatan

Bakauheni - Merah putih bukan sekadar warna yang menghiasi perayaan. Dari kawasan Menara Siger, Bakauheni, semangat kemerdekaan dikibarkan dari gerbang selatan Sumatra dalam peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia yang digelar Pemkab Lampung Selatan, Senin (17/8/2026).

Amphitheater Menara Siger menjadi panggung utama perayaan yang berlangsung dalam suasana semarak. Ikon Lampung Selatan yang berdiri menghadap Selat Sunda itu dipenuhi nuansa merah putih, sekaligus menjadi latar yang memperkuat identitas Kabupaten Lampung Selatan sebagai Beranda Sumatra.

Upacara peringatan detik-detik Proklamasi diikuti unsur pemerintah daerah, TNI, Polri, pelajar, masyarakat, dan para undangan. Suasana peringatan semakin semarak dengan berbagai penampilan, mulai dari drumband, tari-tarian, pertunjukan musik hingga aksi paramotor.

Semangat perayaan kemerdekaan juga menggema dari kawasan penyeberangan Bakauheni. Saat detik-detik Proklamasi berlangsung, bunyi klakson kapal dibunyikan secara serentak dari Dermaga Eksekutif hingga Dermaga 7, menciptakan suasana khas peringatan kemerdekaan di salah satu pintu utama Pulau Sumatra.

Pemilihan kawasan Menara Siger sebagai lokasi perayaan bukan semata karena nilai ikoniknya. Bakauheni memiliki posisi strategis sebagai pintu masuk dan keluar Pulau Sumatra melalui jalur penyeberangan Selat Sunda, sekaligus menjadi salah satu kawasan yang merepresentasikan wajah Lampung Selatan di mata masyarakat dari berbagai daerah.

Bupati Lampung Selatan Radityo Egi Pratama mengatakan, Menara Siger memiliki makna khusus sebagai salah satu ikon kebanggaan masyarakat Lampung sekaligus simbol Kabupaten Lampung Selatan sebagai Beranda Sumatra.

“Ini adalah salah satu ikon kebanggaan masyarakat Lampung. Yang kedua, ini adalah simbol Kabupaten Lampung Selatan menjadi berandanya Pulau Sumatra,” ujar Bupati Egi.

Menurut Egi, kawasan Menara Siger juga menjadi salah satu lokasi yang tepat untuk memperlihatkan potensi alam dan keunggulan yang dimiliki Kabupaten Lampung Selatan.

Selain memiliki posisi strategis dan kekayaan alam, Kabupaten Lampung Selatan juga memiliki keberagaman suku dan budaya yang menjadi bagian penting dari identitas daerah. Keragaman tersebut, kata Egi, merupakan kekuatan yang harus terus dijaga sekaligus menjadi modal untuk mendorong kemajuan daerah.

“Pelangi tidak akan indah kalau hanya satu warna. Pelangi menjadi indah karena banyak warna. Karena itu, keragaman merupakan sebuah kekuatan besar yang bisa kita manfaatkan untuk kemajuan Kabupaten Lampung Selatan,” katanya.

Semangat keberagaman itu turut hadir dalam perayaan HUT ke-81 RI melalui Tari Nusantara Memanggil. Tari kreasi Nusantara tersebut menggambarkan rasa cinta tanah air sekaligus kebanggaan terhadap kekayaan adat dan budaya Indonesia.

Kehadiran pertunjukan budaya di tengah perayaan kemerdekaan memperlihatkan bahwa semangat merah putih di Lampung Selatan tidak hanya diterjemahkan melalui seremoni, tetapi juga melalui kekayaan budaya yang tumbuh dan hidup di tengah masyarakat.

Bagi Lampung Selatan, momentum HUT ke-81 RI di Menara Siger menjadi kesempatan untuk menegaskan identitasnya sebagai salah satu pintu utama Sumatra, sekaligus daerah dengan potensi wisata, budaya, ekonomi, dan konektivitas yang terus berkembang.

Dari Menara Siger, merah putih kembali berkibar di gerbang selatan Sumatra. Bukan hanya sebagai penanda 81 tahun Indonesia merdeka, tetapi juga sebagai simbol persatuan dan harapan agar Lampung Selatan terus bergerak maju bersama seluruh masyarakat. (Kmf)

Read More

Ribuan Obor Terangi Malam Kemerdekaan, Lampung Selatan Rayakan HUT ke-81 RI dengan Semangat Kebersamaan

LAMSEL, Kalianda - Ribuan obor menerangi malam di Kabupaten Lampung Selatan, Minggu (16/8/2026), saat masyarakat bersama berbagai unsur mengikuti Pawai Obor untuk menyambut HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.

Berlangsung di Halaman Kantor Bupati Lampung Selatan, pawai tersebut menghadirkan suasana berbeda menjelang detik-detik peringatan kemerdekaan. Cahaya obor yang dibawa peserta menyusuri rute pawai menjadi simbol semangat perjuangan, persatuan, dan nasionalisme yang terus diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Pawai obor ini diikuti berbagai unsur, mulai dari TNI-Polri, aparatur sipil negara (ASN) Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan, hingga organisasi kepemudaan dan pelajar.

Sejumlah perangkat daerah turut ambil bagian, di antaranya BPBD, Satpol PP, Dishub, Damkarmat, serta utusan dari perangkat daerah lainnya. Kehadiran pelajar tingkat SD, SMP, dan SMA juga memberikan warna tersendiri dalam tradisi tahunan tersebut.

Pemberangkatan pawai secara resmi dilakukan Bupati Lampung Selatan Radityo Egi Pratama selaku inspektur upacara Taptu. Dalam suasana khidmat dan penuh semangat kebangsaan, Bupati Egi melepas rombongan peserta untuk memulai perjalanan pawai.

Di tengah kerlap-kerlip cahaya obor, para peserta membawa semangat yang sama untuk menyambut hari kemerdekaan. Tidak hanya menjadi bagian dari rangkaian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI, pawai tersebut juga mempertemukan pemerintah daerah, aparat, pemuda, pelajar, dan masyarakat dalam satu ruang kebersamaan.

Kehadiran anak-anak menjadi salah satu pemandangan yang menarik. Dengan membawa obor bersama peserta lainnya, mereka tidak hanya mengikuti sebuah tradisi, tetapi juga mendapat pengalaman langsung mengenal cara masyarakat menyambut hari kemerdekaan.

Momentum tersebut menjadi bagian penting dalam menanamkan nilai patriotisme sejak dini. Cahaya obor yang mereka bawa seolah menjadi gambaran bahwa semangat kemerdekaan perlu terus diteruskan kepada generasi yang akan datang.

Bagi Lampung Selatan, pawai obor juga menjadi pengingat bahwa kemerdekaan tidak berhenti pada sebuah perayaan tahunan. Di balik kemeriahan 17 Agustus, terdapat sejarah perjuangan yang melahirkan Indonesia dan nilai persatuan yang perlu terus dijaga.

Dengan semangat kebersamaan yang tercermin dari ribuan peserta, Lampung Selatan menyambut HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia dengan optimisme, sekaligus meneguhkan semangat untuk terus bergerak membangun daerah dan menghadirkan masa depan yang lebih baik bagi masyarakat. (ptm-Is)

Read More

Warga Gg Kuburan Lampung Selatan Lomba Peringatan HUT Rai dengan Dana Swadaya

Lampung Selatan,- Di sudut kecil Dusun Pauh Saka, Desa Pauh Tanjung Iman, derap langkah menuju perayaan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-81 terdengar dalam bunyi palu, gesekan kuas, dan riuh tawa warga. Gang Kuburan—nama yang bagi sebagian mungkin terdengar sunyi—mendadak penuh warna.

Semangat memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia keceriaan dan kekompakan tergambar jelas pada raut wajah masyarakat Gg kuburan Dusun Pauh Saka, Desa Pauh Tanjung Iman. Minggu (16/08/2026).

Tak ada anggaran resmi. Sumber dana lahir dari sumbangan warga—koin yang dikumpulkan di sela obrolan sore, lembaran uang dari kantong sederhana.

Dari semangat kebersamaan warga, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa yang antusias mengikuti berbagai lomba tradisional dan pesta rakyat di lingkungan sekitar.

Salah satu penggerak kegiatan mengatakan kegiatan ini tidak sekadar menjadi ajang perlombaan untuk memeriahkan HUT RI, tetapi juga menjadi momentum mempererat silaturahmi, kekompakan dan kebersamaan di kalangan masyarakat.

“Semangat kemerdekaan harus kita isi dengan kebersamaan. Melalui kegiatan ini, kita ingin membangun kekompakan dan menghadirkan suasana yang penuh kegembiraan bagi anak anak hingga orang dewasa khusunya masyarakat,” ujar Lurah Gg kuburan

Selain itu Menurut Zulkifli, sapaan akrab Bang Zul, dukungan dari berbagai kalangan masyarakat menjadi bagian penting sehingga kegiatan lomba dalam rangka menyambut HUT ke-81 Kemerdekaan RI Gg kuburan Dusun Pauh Saka berjalan dengan baik dan lancar.

“Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak dan kalangan masyarakat yang telah memberikan partisipasi serta support, Dukungan ini sangat berarti untuk menyukseskan dan memeriahkan kegiatan lomba dalam menyambut HUT Kemerdekaan RI ke-81,” katanya.

Lebih jauh, Bang Zul menegaskan bahwa semangat kemerdekaan juga harus tercermin pada diri kita dalam pelaksanaan masyarakat memiliki peran penting untuk saling melakukan bergotong royong bersama.

Karena itu, momentum HUT ke-81 RI diharapkan tidak hanya menjadi perayaan yang Ceremonial tetapi juga menjadi pengingat bagi seluruh elemen masyarakat untuk terus menjaga persatuan, gotong royong dan semangat membangun daerah.  (Red)

Read More

Polisi, TNI dan Satpol PP Kompak Jaga Kamtibmas di Kalianda Jelang HUT ke-81 RI

LAMPUNG SELATAN – Menjelang puncak peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, Polres Lampung Selatan bersama TNI dan Satpol PP Kabupaten Lampung Selatan memperkuat pengamanan melalui patroli gabungan di sejumlah titik keramaian wilayah Kalianda, Sabtu (15/8/2026) malam.

Patroli dimulai sekitar pukul 21.00 WIB dengan melibatkan 45 personel gabungan. Kegiatan dipimpin Kabag Log Polres Lampung Selatan AKP Sudarminta dengan menyasar pusat-pusat keramaian dan sejumlah lokasi yang dinilai memiliki potensi kerawanan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).

Kapolres Lampung Selatan AKBP Deddy Kurniawan mengatakan, patroli gabungan merupakan langkah preventif untuk mengantisipasi berbagai bentuk gangguan keamanan, khususnya kejahatan jalanan, seiring meningkatnya aktivitas masyarakat menjelang perayaan HUT Kemerdekaan RI.

“Patroli gabungan ini kami laksanakan sebagai langkah pencegahan untuk mengantisipasi kejahatan jalanan maupun gangguan kamtibmas lainnya. Sasaran kami adalah pusat keramaian dan lokasi yang memiliki potensi kerawanan, sehingga kehadiran personel dapat memberikan rasa aman sekaligus mencegah terjadinya gangguan keamanan,” kata Deddy.

Dalam patroli tersebut, personel Polres Lampung Selatan bersama anggota Kodim 0421/Lampung Selatan dan Satpol PP bergerak menyusuri sejumlah lokasi yang menjadi pusat aktivitas masyarakat.

Petugas melakukan pemantauan situasi sekaligus memberikan imbauan kepada masyarakat agar bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban. Langkah tersebut dilakukan sebagai bentuk pencegahan terhadap potensi gangguan yang dapat terjadi di tengah meningkatnya mobilitas masyarakat.

Menurut Deddy, pengamanan menjelang puncak peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI tidak hanya mengandalkan tindakan kepolisian, tetapi membutuhkan sinergi lintas instansi.

“Kita ingin seluruh rangkaian peringatan kemerdekaan berjalan aman, tertib, dan kondusif. Karena itu, pengamanan dilakukan melalui kolaborasi lintas instansi dengan mengedepankan pencegahan dan kehadiran personel di tengah masyarakat,” ujarnya.

Patroli juga menyasar jalur-jalur yang dinilai rawan terjadinya kejahatan jalanan. Masyarakat diingatkan untuk tetap menjaga ketertiban serta segera melapor kepada pihak kepolisian apabila menemukan aktivitas yang mencurigakan.

Sinergi Polri, TNI, dan pemerintah daerah ini menjadi bagian dari komitmen bersama untuk menciptakan situasi kamtibmas yang aman dan kondusif di wilayah Lampung Selatan, khususnya menjelang puncak perayaan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.

Dengan kehadiran personel gabungan di tengah masyarakat, diharapkan seluruh rangkaian kegiatan peringatan Hari Kemerdekaan dapat berlangsung dengan aman, tertib, dan nyaman bagi seluruh warga.(Red)

Read More

Damkarmat Lamsel Edukasi Kebakaran Untuk Karyawan Lummay Villa Resort

LAMPUNG SELATAN,– Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Damkarmat) Kabupaten Lampung Selatan memberikan edukasi penanggulangan kebakaran kepada karyawan Lummay Villa Resort. Kegiatan berupa sosialisasi dan praktik pemadaman menggunakan APAR ini digelar di halaman Lummay Villa Resort, Pantai Minang Tua, Desa Kelawi, Kecamatan Bakauheni, Jumat (14/8/2026).

Kepala Dinas Damkarmat Lampung Selatan, Sefri Masdian, mengapresiasi inisiatif manajemen Lummay Villa Resort yang peduli terhadap keamanan dan kenyamanan pengunjung.

"Saya apresiasi inisiatif manajemen Lummay Villa Resort yang mengundang kami untuk memberikan pelatihan pencegahan kebakaran. Ini artinya manajemen tidak hanya menyuguhkan keindahan pantai dan infrastruktur, tetapi juga memikirkan keselamatan pengunjung dari bahaya kebakaran," ujar Sefri.

*35 Karyawan Ikuti Pelatihan APAR*
Sebanyak 35 karyawan mengikuti sosialisasi edukasi pencegahan kebakaran, penggunaan Alat Pemadam Api Ringan (APAR), serta penanganan awal kondisi darurat kebakaran.

General Manager Lummay Villa Resort, Kukuh Wibawanto mengatakan, pelatihan ini bertujuan agar seluruh karyawan memahami prosedur keselamatan dan tanggap darurat.

"Kami berharap seluruh karyawan dapat melakukan tindakan awal yang tepat apabila terjadi kebakaran. Kami berupaya memberikan yang terbaik bagi para tamu agar mereka merasa nyaman dan aman berkunjung ke sini," kata Kukuh.

*Korsleting Listrik Penyebab Kebakaran Terbanyak*
Dalam paparannya, Sefri menjelaskan mayoritas kebakaran terjadi akibat kelalaian manusia. Data Damkarmat Lamsel mencatat sejak Januari hingga 13 Agustus 2026 terjadi 100 peristiwa kebakaran. Sebanyak 38 peristiwa di antaranya disebabkan korsleting listrik.

"Korsleting sering terjadi karena penggunaan colokan listrik berlebihan. Arus melebihi kapasitas membuat steker panas dan meleleh, lalu timbul percikan api," jelasnya.

Ia mengimbau masyarakat menghindari menumpuk steker, menggunakan sesuai kapasitas, dan mencabut colokan jika tidak digunakan.

Selain itu, Sefri juga menyoroti tren kebakaran lahan. Sejak Juli hingga 13 Agustus 2026 tercatat 32 peristiwa kebakaran lahan yang disebabkan pembakaran sampah secara sengaja.

Memasuki musim kemarau, risiko kebakaran cukup tinggi. "Hindari membakar sampah atau lahan tanpa pengawasan. Pembakaran sampah juga menghasilkan gas beracun karbon monoksida yang berbahaya bagi kesehatan," tegasnya.

Usai pemaparan materi, peserta diberikan praktik langsung cara penggunaan APAR dan simulasi pemadaman api. (Red)

Read More

Kantor Pertanahan Lampung Selatan Dukung Percepatan Pembangunan Kawasan Industri Katibung

BANDAR LAMPUNG - Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan menghadiri Rapat Pembahasan Pembangunan Kawasan Industri Katibung, Kabupaten Lampung Selatan, yang digelar di Akar Hotel & Resort Lampung, Kamis (13/8/2026).

Rapat tersebut dihadiri jajaran Pemerintah Provinsi Lampung, instansi vertikal, perangkat daerah, akademisi, serta pihak pemrakarsa. Pertemuan membahas rencana pembangunan Katibung Integrated Energy Industrial Area sebagai salah satu langkah strategis dalam mendorong investasi dan pengembangan kawasan industri di Provinsi Lampung.

Dalam pemaparan rapat, studi kelayakan Kawasan Industri Katibung Tahap I direncanakan mencakup lahan sekitar 271 hektare. Sementara untuk pengembangan jangka menengah dan panjang, masterplan kawasan multiklaster secara tentatif direncanakan mencapai sekitar 2.100 hektare.

Rencana pengembangan kawasan tersebut mencakup sejumlah klaster strategis, antara lain kawasan pelabuhan dan tank farm, kilang minyak, industri turunan petrokimia dan oleokimia, industri variasi dan UKM, industri baja dan manufaktur, kawasan properti dan perhotelan, pusat riset dan inovasi, serta utility center.

Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan pada prinsipnya menyatakan dukungan terhadap percepatan pembangunan dan investasi di Kawasan Industri Katibung. Namun, aspek pertanahan perlu menjadi perhatian sejak tahap awal perencanaan guna memastikan proses pengembangan kawasan berjalan sesuai ketentuan dan memberikan kepastian hukum.

Dalam mendukung kepastian hukum investasi, diperlukan sinkronisasi antara delineasi rencana kawasan dengan data pertanahan. Hal tersebut mencakup identifikasi status dan penguasaan tanah serta aspek yuridis bidang-bidang tanah yang masuk dalam rencana pengembangan kawasan.

Sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, instansi terkait, akademisi, dan pihak pemrakarsa menjadi faktor penting dalam mewujudkan pengembangan Kawasan Industri Katibung yang terencana dan berkelanjutan.

Dengan adanya koordinasi yang baik, kawasan industri tersebut diharapkan mampu memberikan dampak positif terhadap peningkatan investasi, pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, serta kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Lampung Selatan.
Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan berkomitmen mendukung iklim investasi melalui pelayanan pertanahan yang memberikan kepastian hukum, transparan, dan akuntabel.

#MelayaniProfesionalTerpercaya
#KawasanIndustriKatibung
#InvestasiLampungSelatan
#KepastianHukumPertanahan
#SinergiUntukNegeri
(Red)

Read More

HELAU Diaresiasi Kemendagri, Lampung Selatan Raih Penghargaan Pengelolaan Sampah dan Lingkungan Asri

Batam - Gerakan membangun lingkungan yang bersih, tertata dan berkelanjutan melalui Program HELAU (Hijau, Elok, Lestari, Aman, dan Unggul) membawa Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan meraih Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 Batch II Regional Sumatra.

Penghargaan pada kategori Pengelolaan Sampah dan Lingkungan Asri tersebut diterima Wakil Bupati Lampung Selatan M. Syaiful Anwar yang diserahkan langsung oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dalam rangkaian Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 Batch II Regional Sumatra di Batam, Kepulauan Riau, Rabu (12/8/2026).

Tak hanya plakat piala penghargaan, Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan juga memperoleh bantuan pemerintah senilai Rp1,5 miliar sebagai bagian dari apresiasi atas kinerja daerah dalam pengelolaan sampah dan peningkatan kualitas lingkungan.

Penghargaan yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia bersama Kompas TV tersebut menjadi pengakuan atas upaya Kabupaten Lampung Selatan dalam membangun sistem pengelolaan sampah yang terpadu sekaligus menciptakan lingkungan yang bersih, sehat dan berkelanjutan.

Penilaian mencakup sejumlah aspek, mulai dari pengelolaan sampah, kualitas lingkungan hidup, hingga efektivitas program yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Inovasi daerah juga menjadi salah satu nilai tambah dalam menghadirkan solusi lingkungan yang kreatif, kolaboratif dan berkelanjutan.

Capaian tersebut sekaligus memperkuat arah Program HELAU yang digaungkan Bupati Lampung Selatan Radityo Egi Pratama. Program ini merupakan gerakan pembangunan terpadu berbasis gotong royong yang diarahkan untuk mewujudkan lingkungan yang bersih, tertata, aman sekaligus mendorong kemandirian ekonomi masyarakat.

Wakil Bupati M. Syaiful Anwar mengatakan, apresiasi tersebut tidak hanya menjadi penghargaan atas capaian yang telah diraih, tetapi juga menjadi dorongan bagi jajaran Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan untuk terus meningkatkan kinerja.

“Apresiasi ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan kinerja dan menghadirkan program yang berdampak nyata bagi masyarakat. Apa yang telah dilakukan melalui Program HELAU harus terus diperkuat dan dikembangkan,” kata Syaiful.

Penghargaan tersebut sekaligus menjadi momentum bagi Lampung Selatan untuk memperkuat implementasi Program HELAU secara berkelanjutan, sehingga upaya menciptakan lingkungan yang hijau, elok, lestari, aman dan unggul dapat terus tumbuh dari tingkat masyarakat hingga menjadi bagian dari karakter pembangunan daerah. (Kmf)

Read More

Gedung DPRD Lampung Selatan Minim Penerangan Saat Rapat Komisi

LAMPUNG SELATAN, – Kondisi Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lampung Selatan menjadi sorotan. Saat berlangsung rapat Komisi III pada Rabu malam (12/8/2026), area luar gedung di pusat Kota Kalianda terpantau gelap dan minim penerangan.

Pantauan awak media di lokasi, penerangan di halaman, koridor, dan area parkir gedung DPRD tidak berfungsi optimal. Padahal di dalam gedung sedang berlangsung rapat yang dihadiri anggota dewan dan sejumlah jurnalis.

Salah seorang awak media yang hadir menyampaikan keluhannya.

"Kami datang untuk meliput rapat Komisi III. Kondisi di luar gedung gelap. Lampu penerangan banyak yang mati. Padahal ini gedung DPRD di tengah Kota Kalianda," katanya.

Kondisi tersebut juga mendapat tanggapan dari pengamat dan masyarakat.

"Gedung DPRD adalah simbol lembaga perwakilan rakyat. Jika fasilitas dasar seperti penerangan saja tidak memadai, ini mencerminkan kurangnya perhatian terhadap aset publik," ujar seorang pengamat.

Warga berharap pengelola gedung segera melakukan perbaikan. "Pusat pemerintahan harusnya menjadi contoh. Fasilitas harus layak agar masyarakat merasa dilayani dengan baik," kata warga.

*Belum Ada Keterangan Resmi*
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari Sekretariat DPRD maupun Pimpinan DPRD Lampung Selatan terkait kondisi penerangan gedung tersebut.

Masyarakat berharap pihak terkait segera menindaklanjuti agar gedung DPRD dapat berfungsi optimal dan memberikan rasa aman bagi semua pihak yang beraktivitas di dalamnya. (is)

Read More