HPN 2026 Banten: Hajatan Nasional atau Panggung Eksklusif Gerombolan Pedagang?

Oleh: *Yoga Rifai Hamzah*

(Direktur Big Data dan Media Insight SMSI)

Hari Pers Nasional (HPN) sejatinya adalah milik seluruh insan pers Indonesia. Ia bukan milik satu organisasi, bukan milik satu kelompok, apalagi milik segelintir panitia.

HPN adalah momentum kolektif di bawah koordinasi Dewan Pers yang seharusnya mencerminkan kebersamaan, kesetaraan, dan solidaritas semua konstituen.

Namun, pelaksanaan HPN 2026 di Provinsi Banten justru menghadirkan ironi.

Anggaran miliaran rupiah digelontorkan. Pemerintah provinsi sebagai tuan rumah disebut mengalokasikan sekitar Rp4–5 miliar dari APBD.

Dukungan sponsor berdatangan dari BUMD, BUMN, swasta, pengusaha, hingga kementerian. Jika dihitung total, nilainya jelas tidak kecil.

Tetapi pertanyaannya sederhana: di mana wujud besarnya anggaran itu terlihat?

Puncak acara hanya berlangsung di Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten di Kota Serang, menggunakan tenda dengan kapasitas sekitar 500 orang. Skala yang lebih menyerupai acara seremonial tingkat daerah ketimbang perhelatan nasional.

Sederhana boleh, tetapi ketika anggaran besar telah dikucurkan, kesederhanaan yang berlebihan justru memunculkan tanda tanya: perencanaan yang lemah atau pengelolaan yang tidak transparan?

Lebih memprihatinkan lagi, dukungan dana publik tersebut nyaris hanya dinikmati penanggungjawab dan panitia pelaksana dari salah satu organisasi.

Sementara organisasi pers lain—yang juga konstituen Dewan Pers—tidak mendapatkan dukungan apa pun. Padahal, mereka ada dan tetap bergerak dengan berbagai program.

Secara swadaya mereka menggelar rangkaian kegiatan berskala nasional: ekspedisi budaya, forum diskusi pers, hingga peresmian monumen media siber di Kota Cilegon.

Tanpa dana APBD, tanpa fasilitas berlebih, tetapi justru lebih terasa gaung nasionalnya.
Ironisnya, yang bekerja mandiri justru tersisih. Yang memegang kendali anggaran justru paling dominan.

Kesan monopoli juga tampak dalam penganugerahan penghargaan. Seluruh penerima berasal dari mitra kerja panitia pelaksana. Tidak ada distribusi proporsional kepada konstituen lain.

Seolah-olah HPN adalah panggung eksklusif, bukan rumah bersama.

*Masalahnya bukan sekadar teknis. Ini soal etika dan keadilan*

Ketika sambutan resmi lebih menonjolkan jabatan ketua umum satu organisasi ketimbang menyebut penanggung jawab acara secara netral, pesan simboliknya jelas: HPN dipersonalisasi. Dipersempit. Diprivatisasi.

Belum lagi urusan protokoler yang memalukan. Para ketua umum organisasi pers—tokoh-tokoh yang selama ini menjaga marwah profesi—justru ditempatkan di kursi barisan belakang, kalah prioritas dari pengusaha yang menjadi sponsor.

Bahkan ada sekretaris jenderal organisasi pers yang tak bisa masuk area VIP karena hanya memegang kartu undangan biasa.

Jika insan pers sendiri diperlakukan seperti tamu kelas tiga di acara pers nasional, lalu di mana letak penghormatan terhadap profesi dan masyarakat Pers?

Belum cukup sampai di situ. Seluruh penandatanganan MoU selama HPN hanya melibatkan satu organisasi. Lagi-lagi eksklusif. Lagi-lagi tidak inklusif. Padahal HPN bukan milik satu bendera. HPN adalah milik semua.

Jika praktik seperti ini dibiarkan, maka HPN berisiko kehilangan maknanya. Dari ajang persatuan berubah menjadi ajang dominasi para kaki tangan kekuasaan.

Terlihat dari tiga orang pelakon utama Penjab, Ketua Panitia, Sekretaris Panitia merupakan pejabat BUMN dan media pemerintah, yakni Antara.

Akhirnya publik dan insan pers berhak bertanya secara lugas kepada Dewan Pers:

Apakah ini benar Hari Pers Nasional? Atau Dewan Pers hanya sekedar alat legitimasi segerombolan pedagang yang mengatasnamakan HPN.

HPN seharusnya mempersatukan, bukan memecah. Mengayomi, bukan memonopoli. Karena ketika rasa keadilan hilang, akan memunculkan pembenaran idiologis atas gerakan yang akan meruntuhkan bukan hanya acara—tetapi juga kepercayaan. (*)

Read More

Hari Pers Nasional 2026, M Rian Ali Akbar : Semangat Wartawan Indonesia!

Nasional – Menjelang peringatan Hari Pers Nasional (HPN) yang jatuh pada tanggal 09 Februari 2026, semangat baru ditiupkan kepada seluruh insan pers di penjuru Nusantara. Di tengah gempuran teknologi kecerdasan buatan (AI) yang semakin mendominasi arus informasi, peran wartawan sebagai "penjaga gerbang kebenaran" justru dinilai semakin krusial.

Peringatan HPN tahun ini mengusung pesan kuat: Adaptasi, Integritas, dan Resiliensi. Pers Indonesia diharapkan tidak hanya sekadar bertahan, tetapi juga memimpin dalam mengarahkan opini publik yang sehat dan berbasis data.
Tantangan Baru, Semangat Lama
M. Rian Ali Akbar, SH., MH., CLPA, Ketua Umum Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Serikat Media Siber Indonesia (LKBH SMSI) Pusat,  menilai bahwa Dunia media tahun 2026 memang menyuguhkan lanskap yang berbeda. Kecepatan informasi kini dihitung dalam hitungan milidetik. Namun, kecepatan bukanlah segalanya.
"Teknologi boleh berubah, namun nurani jurnalisme tetap menjadi kompas utama. Wartawan Indonesia harus tetap berani menyuarakan kebenaran di atas segala kepentingan," ujar Rian kepada media berita-public.com (Jumat, 06/02/26).
Rian juga memberikan semangat untuk para wartawan Indonesia.
"Dalam rangka Hari Pers Nasional, Salam hangat untuk Pers yang mandiri dan Ekspresif. Semangat para wartawan Indonesia," Tutupnya.

Selamat Hari Pers Nasional! Mari jadikan momentum 09 Februari 2026 ini sebagai titik balik untuk memperkuat kompetensi. Jangan takut pada perubahan teknologi, jadikan alat untuk memperkuat narasi dan memperluas jangkauan kebenaran.
Tinta mungkin digital, namun semangat harus tetap membara seperti saat pertama kali mesin cetak dijalankan. Teruslah berkarya, karena bangsa ini masih sangat membutuhkan dedikasi Anda.
Selamat Hari Pers Nasional 2026!
Hidup Pers Indonesia!. (Redaksi)

Read More

Lampung Maju Bikin Indonesia Makin Terang!

Oleh: Ahmad Novriwan Ketua Formatur JMSI Lampung  AWAL tahun selalu menjadi ruang kontemplasi, saat yang tepat untuk menimbang arah perjalanan dan menyusun ulang langkah ke depan. Bagi Provinsi Lampung, tahun 2026 bukan sekadar penanda waktu, melainkan momentum strategis untuk menegaskan komitmen menuju Lampung Maju yang berdampak nyata bagi Indonesia secara keseluruhan.  Sebagai organisasi perusahaan pers, Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Lampung memandang bahwa pembangunan tidak boleh berhenti pada jargon, seremoni, atau sekadar capaian statistik. Pembangunan harus menyentuh keseharian rakyat, memperkuat ketahanan sosial, serta menciptakan ekosistem yang berkeadilan dan berkelanjutan.  Lampung Maju harus bertumpu pada rencana strategis yang komprehensif dan terukur. Bukan sekadar dokumen administratif, melainkan peta jalan yang mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara nyata, dari desa hingga kota, dari pesisir hingga pegunungan. 

Read More

Refleksi Awal 2026: Ujian Fiskal dan Konsistensi Kepemimpinan Gubernur Lampung

 

Oleh Drs. Achmad Rusdi Oemar, MM

AWAL tahun 2026 kembali menjadi fase tahun kedua kepemimpinan yang tidak ringan bagi Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal. Ia kembali memulai dari persoalan klasik namun krusial: pendapatan asli daerah (PAD) yang tidak mencapai target.

Tahun 2025, ketika baru menerima estafet kepemimpinannya, ia juga langsung dihadapkan pada persoalan klasikklasik: kas cuma Rp400 miliaran dengan warisan utang jangka pendek dan kewajiban tunda bayar yang menembus Rp1,8 triliun.

Awal tahun ini, dari proyeksi lebih dari Rp4,22 triliun, realisasi PAD tahun anggaran sebelumnya hanya berkisar Rp3,37 triliun atau sekitar 79,9 persen dari target. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) hanya menyumbang Rp691,7 milar atau 42,41 persen.

Akibatnya, ruang fiskal pemerintah provinsi sangat terbatas. Padahal, ekspektasi publik terhadap pemimpin muda ini terbilang tinggi. Infrastruktur diharapkan membaik untuk menggerakkan ekonomi rakyat, iklim investasi harus dirayu agar potensi daerah tidak terus tertidur, sementara sektor pendidikan, sosial, dan kebudayaan menunggu sentuhan kebijakan yang nyata.

Telah terbukti, di tengah keterbatasan anggaran, pemerintahan Mirza mulai menunjukkan arah kerja yang terukur. Kemantapan jalan provinsi berhasil meningkat 1,71 persen, dari sebelumnya sekitar 78 persen menjadi 79,79 persen.

Lebih penting lagi, laju degradasi jalan berhasil ditekan—dari rata-rata 4 persen per tahun menjadi sekitar 2,25 persen.

Sepanjang tahun pertama, Pemprov Lampung menangani 52 ruas jalan dengan total panjang 66,209 kilometer, serta melakukan pekerjaan pada 52 unit jembatan.

Angka ini mungkin belum spektakuler, tetapi dalam konteks fiskal yang cekak, capaian tersebut menunjukkan pilihan kebijakan yang realistis: memperbaiki yang paling mendesak, bukan menjanjikan yang berlebihan.

Persoalan banjir di Kota Bandarlampung pun mulai disentuh. Pemerintah provinsi membangun embung pengendali banjir di kawasan Kemiling dan Langkapura, yang sekaligus dirancang sebagai ruang publik dan jogging track bagi warga. Infrastruktur tidak semata beton, tetapi juga ruang hidup.

Untuk tahun berjalan, Mirza mendorong percepatan akses Jalan Tol Lematang–Pelabuhan Panjang, yang diproyeksikan menjadi nadi ekonomi baru bagi distribusi logistik dan industri Lampung.

Pendidikan dan Sumber Daya Manusia
Di sektor pendidikan, kebijakan yang diambil menyentuh langsung keresahan masyarakat. Uang komite dan pungutan yang memberatkan orang tua siswa dihapuskan di sekolah-sekolah negeri.

Ribuan ijazah yang sempat tertahan akibat persoalan administrasi berhasil dikembalikan kepada para lulusan—sebuah langkah kecil, tetapi berdampak besar bagi masa depan generasi muda.

Tak berhenti di situ, pemerintah provinsi juga membuka akses penempatan tenaga kerja ke Jepang, sebagai bagian dari strategi peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Lampung di tingkat global. Wacana lain, tenaga kerja ke Timur Tengah.

Budaya dan Identitas

Pada bidang kebudayaan, Mirza menegaskan identitasnya sebagai pemimpin yang tumbuh dari akar budaya Lampung. Sejak memasuki Mahan Agung, ia menggelar prosesi adat “ngantak Gubernur Buka Belangan” (membuka pintu rumah), menyatukan simbol budaya Lampung Pepadun dan Saibatin—sebuah pesan persatuan di tengah keberagaman.

Dalam masa kepemimpinannya, sejumlah situs cagar budaya Lampung berhasil memperoleh sertifikasi tingkat nasional, seperti menandai keseriusan pemerintah provinsi dalam menjaga warisan sejarah dan identitas daerah.

Etos Personal dan Simbol Moral

Dalam sepuluh bulan pertama, kerja-kerja pemerintahan berlangsung nyaris tanpa jeda. Tak banyak yang tahu, selepas dilantik, Mirza memilih bermalam di masjid, dan hingga kini rutin setidaknya sekali sepekan menginap di masjid.

Menyambut Tahun Baru 2026, ia bahkan memilih bermalam di masjid bersama anak-anaknya—sebuah simbol personal tentang kesederhanaan dan disiplin moral, terlepas dari tafsir politik yang menyertainya.

sektor-sektor

Dalam Pilgub Lampung 2024, 82,7 persen atau sekitar 3.300.681 pemilih memberikan mandat kepadanya untuk memimpin hingga 2029. Angka ini adalah legitimasi kuat, sekaligus beban tanggung jawab yang besar.

Kritik tentu tetap ada — nyir-nyir itu wajar dan lumrah dalam demokrasi. Namun satu hal yang semestinya disepakati bersama: kesejahteraan dan kemaslahatan rakyat harus menjadi prioritas utama, melampaui kepentingan kelompok dan sentimen pribadi.

Penutup

Lampung kerap diselimuti pameo sinis: “Ini di Lampung, selip diolah kawan.” Pameo semacam ini hanya akan terus hidup jika publik lebih sibuk meremehkan daripada mengawasi secara objektif.

Sepuluh bulan pertama pemerintahan Mirza belumlah sempurna. Namun di tengah PAD yang tak mencapai target dan dompet daerah yang nyaris kosong, arah kerja mulai terlihat: bekerja senyap, bertahap, dan berbasis kemampuan fiskal.

Yang "menghibur" kita, sejarah hampir selalu sepakat pada satu hal: pemimpin besar tidak lahir dari keadaan serba cukup. Mereka ditempa oleh keterbatasan, diuji oleh krisis, dan dibesarkan oleh keberanian mengambil keputusan sulit.

Kepemimpinan sejati lahir ketika keadaan tidak ramah. Saat sumber daya terbatas, tekanan publik meningkat, dan pilihan kebijakan tidak pernah benar-benar populer. Di titik inilah watak seorang pemimpin diuji—bukan oleh pujian, melainkan oleh keberanian menanggung risiko.

Dalam konteks pemerintahan, krisis fiskal sering kali menjadi ruang pembuktian. Anggaran yang cekak memaksa pemimpin memilih: apakah akan larut dalam dalih warisan masalah, atau justru menjadikannya momentum pembenahan. Sejarah daerah dan bangsa menunjukkan, banyak reformasi besar justru lahir ketika kas negara kosong dan kepercayaan publik berada di titik rendah.

Pemimpin yang dibesarkan oleh kenyamanan cenderung menghindari konflik. Ia merawat popularitas, menghindari keputusan pahit, dan menunda pembenahan struktural. Sebaliknya, pemimpin yang lahir dari keterbatasan belajar satu hal penting: tidak semua orang harus senang, tetapi rakyat harus selamat.

Di situlah letak perbedaan antara kekuasaan dan kepemimpinan. Kekuasaan mencari aman, kepemimpinan mencari arah. Kekuasaan bertumpu pada fasilitas, kepemimpinan bertumpu pada kepercayaan. Kekuasaan bisa diwariskan, tetapi kepemimpinan harus diperjuangkan setiap hari.

Budaya Nusantara sejatinya telah lama mengajarkan hal ini. Dalam banyak tradisi lokal, pemimpin tidak dimuliakan karena kemewahan, melainkan karena laku hidupnya—kesederhanaan, keberanian, dan kemampuan berdiri paling depan saat badai datang. Etika semacam inilah yang hari ini terasa langka, namun justru semakin relevan.

Kenyamanan sering kali meninabobokan nurani. Ia membuat pemimpin lupa pada realitas rakyat yang hidup di tengah keterbatasan. Padahal, legitimasi sejati bukan berasal dari jabatan, melainkan dari keberpihakan yang konsisten kepada kepentingan umum, terutama saat pilihan itu tidak menguntungkan diri sendiri.

Karena itu, pemimpin hebat tidak diukur dari seberapa nyaman ia memerintah, melainkan seberapa tabah ia bertahan dalam tekanan. Ia tidak menjanjikan surga, tetapi memastikan rakyat tidak jatuh ke jurang. Ia tidak selalu tampil sempurna, tetapi berani bertanggung jawab atas setiap keputusan.

Pada akhirnya, kenyamanan boleh jadi membuat seseorang berkuasa lebih lama. Namun hanya krisis yang mampu melahirkan pemimpin sejati—mereka yang dikenang bukan karena fasilitas yang dinikmati, melainkan karena keberaniannya mengubah keadaan ketika segalanya tidak mudah.

Uji wong, kato kito —kalau bukan memberi ruang bagi kerja yang rasional dan beradab, kamorang hendak mencari pemimpin seperti apa lagi woi! Doa awal tahun 2026, semoga pemimpin muda kita menjadi fajar kemajuan dan kesejahteraan Lampung, aamiin.

* Keluarga Besar Pelajar Islam Indonesia (PII)
* Mantan anggota DPRD Balam
* Wakil Ketua V Kwarda Gerakan Pramuka Lampung

Read More

Lampung Harus Bergerak Cepat di Era Bisnis Digital

Oleh: Miardo Seppiko Nopendra

Perkembangan bisnis digital telah menjadi arus utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi global dan nasional. Sayangnya, Lampung masih tertinggal dalam pemanfaatan potensi ini. Padahal, Lampung punya modal besar: hasil pertanian melimpah, lokasi strategis, serta bonus demografi generasi muda yang akrab dengan teknologi.

Namun potensi itu belum sepenuhnya digarap. Sampai hari ini, struktur ekonomi Lampung masih didominasi oleh pertanian dan perdagangan konvensional. Singkong, kopi, lada, dan sawit memang menopang ekspor daerah, tapi sebagian besar masih dijual dalam bentuk mentah. Nilai tambah dan kendali pasar justru dinikmati daerah atau negara lain yang lebih dulu menguasai digitalisasi bisnis.

Bisnis digital membuka peluang bagi Lampung untuk meningkatkan nilai tambah produk lokal. Pelaku usaha mikro kecil (UMK), petani, nelayan, hingga perajin bisa memasarkan produknya langsung ke konsumen nasional bahkan internasional. Marketplace, media sosial, hingga platform e-commerce menjadi jembatan baru yang memangkas rantai distribusi yang selama ini panjang dan merugikan produsen.

Namun transformasi digital bukan sekadar bicara soal teknologi. Lampung perlu membangun ekosistem yang mendukung. Infrastruktur internet yang masih timpang antara kota dan desa menjadi persoalan utama. Masih banyak daerah di Lampung yang sulit sinyal, apalagi akses internet cepat. Tanpa internet yang merata, bisnis digital hanya berkembang di kota besar seperti Bandar Lampung dan Metro, sedangkan daerah lain tertinggal.

Selain itu, pelaku UMK masih menghadapi tantangan keterampilan digital. Tidak semua paham bagaimana cara memasarkan produk lewat platform online, membuat konten promosi, atau mengelola transaksi digital. Maka, pelatihan dan pendampingan yang berkelanjutan sangat dibutuhkan. Pemerintah daerah, kampus, komunitas digital, dan swasta harus bersinergi membangun kapasitas SDM pelaku usaha.

Permodalan juga menjadi tantangan. Banyak pelaku usaha yang ingin bertransformasi ke digital tapi terhambat akses modal. Bank dan lembaga keuangan perlu membuka skema kredit khusus bagi UMK digital. Pemerintah daerah juga bisa memberikan insentif fiskal atau subsidi platform digital bagi pelaku usaha yang bertransformasi.

Selain sektor perdagangan, digitalisasi juga perlu menyentuh pertanian dan pariwisata Lampung. Pertanian bisa memanfaatkan teknologi Internet of Things (IoT) untuk monitoring panen, agritech untuk mempertemukan petani dan pembeli secara langsung, hingga blockchain untuk memastikan transparansi rantai pasok. Sektor pariwisata bisa dikembangkan melalui promosi digital, e-ticketing, hingga virtual tour untuk menjangkau wisatawan nusantara dan mancanegara.

Peran pemuda Lampung sangat penting dalam transformasi ini. Generasi muda yang akrab dengan internet dan media sosial bisa menjadi motor penggerak bisnis digital daerah. Mereka bukan hanya pengguna platform, tapi juga bisa menjadi pencipta aplikasi, marketplace, startup fintech, hingga konten kreatif.

Sayangnya, banyak anak muda Lampung yang akhirnya hijrah ke kota besar atau luar provinsi karena merasa Lampung belum ramah terhadap startup dan inovasi digital. Pemerintah provinsi perlu segera membangun iklim yang mendukung tumbuhnya startup, mulai dari mempercepat perizinan usaha, menyiapkan inkubator bisnis digital di kampus, hingga menghadirkan ajang kompetisi startup daerah.

Jika Lampung mampu bergerak cepat, potensi menjadi pusat ekonomi digital Sumatera bukan mimpi. Letak Lampung sebagai pintu gerbang Sumatera-Jawa memberi peluang besar untuk menjadi hub distribusi logistik digital dan perdagangan antar pulau.

Selain menciptakan pertumbuhan ekonomi baru, bisnis digital juga membuka banyak lapangan kerja bagi anak muda. Mereka bisa menjadi content creator, dropshipper, programmer, atau digital marketer tanpa harus meninggalkan kampung halaman. Ini menjadi solusi untuk mengurangi urbanisasi yang masih tinggi di Lampung.

Transformasi bisnis digital harus dipandang sebagai agenda prioritas daerah. Ini bukan soal mengikuti tren, tapi soal bertahan dan bersaing di era baru ekonomi. Pemerintah, kampus, komunitas, dan dunia usaha perlu duduk bersama membangun roadmap digitalisasi Lampung yang konkret dan terukur.

Lampung tidak boleh hanya puas menjadi lumbung pangan dan energi, tapi juga harus menjadi pusat ekonomi digital yang maju dan inklusif. Jika semua bergerak bersama, Lampung cerdas digital bisa menjadi kenyataan, bukan sekadar wacana.

Read More

Ulang Tahun SMSI: Sewindu Mengarungi Disrupsi Multidimensi

O

leh: Firdaus, Ketua Umum SMSI

DISRUPSI teknologi kian menjadi-jadi ketika organisasi pers Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) genap berusia sewindu pada Jumat, 7 Maret 2025.

Disrupsi tidak kunjung mereda, bahkan memasuki babak baru: disrupsi multidimensi. Ciri multidimensi ditandai dengan serangan dari berbagai sisi.

Dari berbagai sisi media dilumpuhkan satu sama lain. Dari sisi bisnis, keredaksian, jurnalisme, distribusi dan sistem pemasaran.

Persaingan antar platform media tidak terelakkan. Persaingan semakin luas antar perusahaan pers, media sosial, dan bahkan media global, seperti google, dan facebook.

Terjadi begal-membegal konten media, tanpa menghiraukan etika. Siapa yang memproduksi konten, dan siapa yang mereguk keuntungan tidak ada aturan main yang jelas.

Media platform cetak tergerus oleh platform televisi dan online. Media televisi terganggu media sosial dengan berbagai layanan aplikasi, seperti youtube.

Media global platform digitial seperti google juga ikut mendistribusikan berita dan mengambil banyak iklan.  Artificial Intelligence (AI) yang mendaur ulang informasi, turut menawarkan kerja jurnalisme, termasuk mengolah informasi menjadi karya tulis.

Sementara informasi yang disampaikan AI banyak yang belum ter-verifikasi kebenarannya. Ini juga ikut menggerus kerja media pers.

Sudah tidak terbilang entah berapa kali AI didiskusikan dan diseminarkan di dalam dan luar negeri, untuk keperluan berbagai bidang pekerjaan, termasuk bidang jurnalisme dan bisnis media.

Akan tetapi masih banyak pertanyaan dan keraguan terhadap kemampuan AI sebagai mesin pendaur ulang informasi yang melimpah-ruah setiap hari.  Keraguan terhadap AI dalam menyeleksi data dan informasi dianggap masih lemah. Antara hoax dan fakta belum dipilah secara meyakinkan.

Di sinilah AI seringkali diletakkan sebagai pihak yang berlawanan dengan kerja jurnalisme yang mengedepankan fakta, data, dan verifikasi ketat terhadap kebenaran informasi sebelum disuguhkan sebagai berita. Selain berlawanan dalam prinsip kebenaran fakta dan data, juga menjadi perlawanan dalam bisnis bermedia.

SMSI tidak kaget dalam situasi seperti sekarang ini. Kelahiran SMSI delapan tahun silam memang menjawab keadaan disrupsi teknologi dan transformasi sosial yang sedang melanda media massa saat itu.

Perusahaan media massa banyak yang bangkrut, sebagian tutup, awak media seperti wartawan dan tenaga pendukung terpaksa dirumahkan, diberhentikan tanpa batas waktu.

Tenaga kerja di bidang pers banyak yang menganggur. Yang masih bertahan bekerja harus beradaptasi dengan cara kerja baru: serba internet.

Mereka yang bisa beradaptasi tetap lanjut bekerja dengan imbalan kesejahteraan yang minimal, karena iklan tidak lagi seperti sebelum terjadi disrupsi.

Keadaan seperti ini tidak hanya di Indonesia, tetapi di seluruh dunia, termasuk di Tiongkok yang medianya disubsidi dana oleh negara.

Tenaga bidang pers yang berantakan tidak terurus seiring datangnya disrupsi, secara alamiah mengalir ke media digital/siber yang paling mudah disiapkan, dengan pola bosnis yang belum jelas.

Jadi bisa dikatakan SMSI adalah anak perubahan era 4.0, hasil dialektika media lama dan baru. Kelahirannya memang di saat disrupsi sedang berlangsung.
SMSI menjadi media alternatif, dan turut menjadi pelaku.

Hari ini, Jumat, 7 Maret 2025, SMSI berulang tahun ke-8. Perjalanannya sebagai organisasi pers yang beranggotakan sekitar 2.700 pengusaha pers media siber  semakin menapak kuat dan kian tangguh di kancah persaingan media.

Namanya semakin dikenal luas, jaringan bisnisnya tidak terbatas pada instansi pemerintah. Jaringan semakin meluas pada banyak sektor swasta, termasuk di bidang industri.

SMSI semakin mengenal lebih dekat ekosistem media. Disrupsi multidimensi tidak bisa dihindarkan. Semua berjalan secara alamiah. Alam sedang berjalan sesuai kodratnya. Tidak ada yang bisa nenolak. Disrupsi teknologi barlangsung tali-temali, menghidupkan dan meruntuhkan.

Kita tidak menyerah pada disrupsi teknologi. Dari awal SMSI tidak mau hanya sekedar mengantisipasi perkembangan teknologi. Itu langkah pengekor. Tetapi semua anggota tahu bahwa SMSI tampil merancang perubahan jauh di depan teknologi itu sendiri.

Sejak awal SMSI  mendidik semua awak bisnis media dan redaksi bekerja di lapangan langsung, bukan mengutip informasi AI yang masih perlu verifikasi. Jurnalisme yang berkualitas menjadi motto SMSI.

              Sekilas SMSI

Selasa 7 Maret 2017  menjadi tonggak bersejarah bagi dunia pers tanah air. Hari itu sebuah lembaga yang kemudian diberi nama SMSI diproklamirkan oleh sejumlah pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) dari berbagai provinsi di Indonesia. Pembentukan SMSI  digagas oleh Ketua PWI Banten, saat itu PWI Banten dipimpin oleh Firdaus.

Dengan diproklamirkannya pendirian SMSI, kemudian diikuti dukungan para ketua PWI Se-Tanah Air, dengan membentuk SMSI di provinsi-provinsi masing-masing.

Maka jadilah SMSI sebagai organisasi pers nasional yang menjadi wadah para pengusaha pers online atau media siber. Sekarang tercatat sekitar 1.700 pengusaha media siber bergabung. Mereka sebagian besar para start-up yang mengembangkan usaha pers.

Tiga tahun berjalan pada 29 Mei 2020 secara resmi SMSI ditetapkan sebagai konstituen Dewan Pers dengan surat keputusan Dewan Pers Nomor 22/SK-DP/V/2020 yang ditandatangani Ketua Dewan Pers  Mohammad Nuh, 29 Mei 2020.

Dengan ketetapan tersebut maka saat itu jumlah konstituennya menjadi 10, yakni Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI), Serikat Penerbit Pers (SPS), Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia (PRSSNI), Asosiasi Televisi Lokal Indonesia (ATVLI), Asosiasi Televisi Swasta Indonesia (ATVSI), Pewarta Foto Indonesia (PFI), Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI), dan SMSI.

Dalam Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS) SMSI 26 - 27 September 2020, di Hotel Marbella Anyer, SMSI mengukuhkan arah organisasi dan pemantapan program kerja.

Kemudian dirumuskan secara sistematis, bahwa SMSI menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan anggota dan pengurus.
Untuk 5 tahun pertama, SMSI membagi program menjadi dua program pokok, Pertama, Program Berorientasi kedalam (Internal). Kedua, Program Berorintasi Keluar (Eksternal).

Khusus Internal ada tiga program prioritas internal yaitu Pertama,  Pendataan dan verifikasi anggota setanah air;
Kedua, Tahun 2020 - 2021 diprioritaskan pada  pembangunan infrastruktur SMSI hingga Kota dan Kabupaten di seluruh Indonesia; Ketiga, memperkuat news room yang menjadi  perekat jaringan media siber di Indonesia.

Dalam rangka mewujudkan amanah rakernas tersebut,  dengan keterbatasan di tengah badai pandemi Covid-19, SMSI bergerak membangun siberindo.co sebagai news room terbesar di Tanah Air yang diluncurkan pada 10 Oktober 2020 di Bintaro Tangerang Selatan.

Sebelumnya sudah di bangun sin.co.id dan indonesiatoday.co.
Sementara itu, secara eksternal sesuai hasil Rakernas 26 - 27 September 2020, SMSI akan menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan anggota dan pengurus.

Terkait hal tersebut, SMSI membagi program yang berorientasi eksternal menjadi tiga yaitu Pertama, Membangun hubungan dengan seluruh jajaran pemerintahan dalam rangka memperkuat tatanan pemerintahan  untuk mencapai keadilan bagi seluruh masyarakat.
Kedua, Membangun hubungan dengan Dunia Usaha dan masyarakat pers sebagai komunitas SMSI; Ketiga, Membangun dan memperkuat hubungan SMSI di tataran international. (***)

Read More

Intji Indriati Mencerminkan Sikap Seorang Pemimpin Yang Tidak Bertanggung Jawab

Pandangan saya wartawan terkait adanya dugaan Intji Indriati, yang kini menjabat Pj Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan diduga memiliki hutang sebesar Rp 164,8 juta ke Kas daerah Kabupaten Lampung Selatan. 

Saya menegaskan bahwa tindakan yang dilakukan oleh Intji Indriati, tersebut tidak mencerminkan sikap seorang pemimpin yang bertanggung jawab.

Saya sangat menyesalkan sikap yang dilakukan oleh Intji Indriati, PJ sekda tersebut. Saat awak media ingin konfirmasi terkait pemberitaan di beberapa media yang viral di mensos, Intji Indriati, (PJ sekda) tersebut malah sengaja menghindar dari awak media, dengan alasan rapat, apa iya sedang melaksanakan rapat, tapi ada orang yang bukan pejabat atau staf diperbolehkan untuk masuk, saya juga menyarankan supaya Bupati Lampung Selatan lebih hati-hati lagi untuk memilih seseorang pejabat untuk menjadi definitif Sekda. 

“Kalau memang faktanya demikian, Saya meragukan Lampung Selatan akan maju jika seorang sekda tidak punya rasa tanggung jawab atas pekerjaannya. Sebab kejadian ini tidak main-main, miris ketika pejabat teras sekelas Pj Sekda tidak taat aturan dan terkesan cuek dan tidak perduli dengan temuan BPKP tersebut, jika Pj Sekretaris Daerah tidak mengembalikan temuan BPK, maka keuangan daerah menjadi rugi akibat ke-engganan Pj Sekda tidak mau mengembalikan temuan BPK. Padahal saat ini Intji Indriati digadang-gadang salah satu kandidat kuat untuk menjadi Sekretaris Daerah definitif.

 Walaupun ada yang mengatakan bahwa hutang Intji Indriati, (PJ sekda) sudah di bayar kemarin, berarti hari Rabu tanggal 26 februari 2025, dan itu sudah selesai buktinya ada, tapi ini setelah Viral, disini saya menilai berarti seorang Intji Indriati, (PJ sekda) tidak punya rasa tanggung jawab dalam pekerjaannya, dan kita khawatir jika pejabat semacam ini dipertahankan, atau definitif kan sebagai sekda Lampung Selatan, saya khawatir Lampung Selatan susah untuk maju.

Dan juga terkait anggaran untuk perpisahan Mantan Bupati Lampung Nanang Ermanto dengan jumlah 9.969 undangan itu pun tidak jelas, pakai anggaran apa, memakan anggaran berapa, karena sangat jauh berbeda dengan kenyataan nya, karena yang menghadiri acara tersebut lebih kurang hanya 1.000 (seribu) undangan.

Lebih lanjutnya untuk Bupati Lampung Selatan yang saat ini adalah pak Radityo Egi Pratama, Kedepannya, supaya mempertimbangkan kembali dari penyampaian diatas tersebut, karena tidak sejalan dengan apa yang sudah di programkan oleh pak Radityo Egi Pratama Bupati Lampung Selatan, yaitu untuk mengutamakan kemajuan Lampung Selatan lebih baik.

Penulis Yoni

Pimred media Blbnewstv

Read More

Anggaran Boskin 2024 di Kabupaten Lampung Selatan Digunakan Untuk Apa Ya??

Pada tahun ini sekolah-sekolah seluruh Indonesia mendapatkan bantuan Boskin Bos Kinerja (Booking) karena Berdasarkan Permendikbudristek No 63 Tahun 2023, untuk sekolah dengan beberapa kategori atau kriteria utama yaitu :

1. Sekolah Penggerak

2. Sekolah berprestasi

3. Sekolah dengan berkemajuan terbaik.

Pasti akan mendapatkan anggaran Boskin, lalu untuk apa saja penggunaannya?.

Diharapkan agar satuan pendidikan atau sekolah dapat memanfaatkan dana bos kinerja itu untuk memperkuat manajemen internal, efisiensi operasional, dan ekosistem pendidikan, dengan begitu kualitas belajar mengajar pun dapat terlaksana dengan lebih baik dan dapat menciptakan sinergi yang positif, karena sesuai dengan juklak dan juknis yang tertera.

Beda halnya dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan, sekolah-sekolah yang mendapat anggaran BOS Kinerja tahun 2024 itu entah dipakai apa atau peruntukan untuk apa, Padahal di aturannya itu sudah jelas untuk peningkatan mutu pendidikan agar sinergitas, SDM-nya pun meningkat.

Lalu bagaimana fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan? Seharusnya kepala dinas memberikan penerangan tentang aturan boskin ini diperuntukan dan dapat memanfaatkan anggaran Boskin ini ke tepat sasaran. Jangan sampai ada pembiaran di satuan pendidikan (sekolah) karena yang ditakutkan anggaran Boskin tidak tahu kemana arahnya, dan salah dalam penggunaannya.

Untuk itu beberapa kali saya coba hubungi Kepala Dinas Kabupaten Lampung Selatan untuk sharing masalah penggunaan anggaran ini kadis Lampung Selatan, dengan alasan selalu sibuk, dan bilang sabar ya, dan tidak ada waktu untuk kita sharing, padahal anggaran ini sudah cair beberapa bulan ke belakang.

Kita bukan ingin ikut campur dalam pengelolaannya tapi kita hanya sebagai kontrol sosial saja, takutnya ada beberapa kategori sekolah yang tidak dapat anggaran bos kinerja salah dalam penggunaannya, apalagi untuk kategori sekolah berkemajuan terbaik seharusnya anggaran itu digunakan untuk kemajuan satuan pendidikan (sekolah) menyelenggarakan berbagai kegiatan untuk peningkatan mutu SDM yang ada di satuan pendidikan.

Kita mau lihat digunakan apa saja oleh sekolah anggaran ini, sayang sekali kalo anggaran ini digunakannya tidak tepat sasaran dan jangan sampai ada indikasi pengondisian.

Penulis: Yoni 

Pemimpin Redaksi Blbnewstv

Read More