Perumda Tirta Jasa Lampung Selatan Sertijab Direktur

 LAMPUNG SELATAN - Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Tirta Jasa Lampung Selatan resmi melaksanakan serah terima jabatan dari Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Yulianto, kepada Direktur definitif Julianto. Momen ini menandai dimulainya kepemimpinan baru dalam upaya memperkuat kinerja perusahaan daerah penyedia layanan air minum tersebut.

Jabatan Direktur Perumda Tirta Jasa Lampung Selatan mulai efektif dijalankan pada Rabu (31/12/2025) dengan masa jabatan selama lima tahun hingga 2030. Sebelumnya, Julianto telah dilantik oleh Wakil Bupati Lampung Selatan M. Syaiful Anwar, di Aula Rajabasa, Kantor Bupati Lampung Selatan, pada Senin (29/12/2025).

Selama menjabat sebagai Plt. Direktur, Yulianto,  dinilai berhasil menjaga stabilitas operasional dan memastikan pelayanan air bersih kepada masyarakat tetap berjalan. Ia pun menyampaikan terima kasih atas dukungan seluruh jajaran dan berharap kepemimpinan baru mampu membawa Perumda Tirta Jasa semakin maju.

Direktur Perumda Tirta Jasa yang baru, Julianto, menegaskan bahwa peningkatan kualitas pelayanan air bersih kepada masyarakat menjadi prioritas utama. Selain itu, ia berkomitmen melanjutkan program-program yang telah berjalan serta melakukan pembenahan secara bertahap di seluruh lini organisasi.

Menurutnya, profesionalisme harus menjadi budaya kerja bersama, mulai dari manajemen hingga petugas lapangan.

“Perumda Tirta Jasa harus dikelola secara profesional, transparan, dan akuntabel. Setiap pegawai wajib bekerja sesuai tugas pokok dan fungsi, menjaga etika kerja, serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” tegas Julianto.

Ia juga mengajak seluruh pegawai memperkuat soliditas dan sinergi internal demi meningkatkan kinerja perusahaan.

“Mari kita bersinergi untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Lampung Selatan. Seluruh kebijakan yang dijalankan akan sejalan dengan visi dan misi Bupati Lampung Selatan Radityo Egi Pratama dan Wakil Bupati M. Syaiful Anwar,” ujarnya.

Selain fokus pada layanan, Julianto juga menargetkan pembenahan sistem kerja, peningkatan efisiensi operasional, serta pemanfaatan teknologi agar pelayanan semakin cepat dan responsif.

Sementara itu, Dewan Pengawas Perumda Tirta Jasa Lampung Selatan untuk periode 2025–2029 turut ditetapkan. Dewan Pengawas Iwan Chandra Gautama, menegaskan bahwa peningkatan pelayanan harus menjadi komitmen seluruh unsur perusahaan.

Menurutnya, Perumda Tirta Jasa tidak hanya dituntut meningkatkan kualitas layanan, tetapi juga memperkuat tata kelola perusahaan agar lebih sehat, profesional, dan akuntabel.

“Ke depan, Perumda Tirta Jasa diharapkan mampu memberi kontribusi nyata bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Lampung Selatan. Selama ini kontribusinya belum optimal, dan ini menjadi pekerjaan rumah kita bersama,” katanya.

Ia menambahkan, pelayanan kepada masyarakat tetap menjadi prioritas utama, seiring dengan upaya menjadikan Perumda Tirta Jasa sebagai BUMD yang mandiri dan berkelanjutan.

Sejalan dengan kepemimpinan baru tersebut, Perumda Tirta Jasa mengusung visi menjadi BUMD yang maju, mandiri, profesional, akuntabel, dan responsif dalam mendukung pelayanan air minum bagi masyarakat serta pembangunan daerah.

Serah terima jabatan ini diharapkan menjadi momentum memperkuat sinergi internal dan awal langkah perbaikan menyeluruh demi pelayanan air bersih yang lebih baik bagi masyarakat Lampung Selatan.  (Red)

Read More

Camat Kalianda Pimpin Rapat Forum Evaluasi Lintas Sektor

 LAMPUNG SELATAN - Rabu 31/12/2025. Pemerintah Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan, menggelar Rapat Koordinasi Bulanan (RAKOR) . Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Kantor Kecamatan Kalianda sebagai forum evaluasi kinerja serta sinkronisasi program lintas sektor menjelang pergantian tahun.

Rakor dipimpin langsung oleh Camat Kalianda Ruris Apdani, dan dihadiri oleh Ketua KUA Kecamatan Kalianda, Sekretaris Camat Muhammad Nur, Danramil, perwakilan UPTD, Kapolsek Kalianda IPTU Sulyadi, Ketua APDESI Kecamatan Kalianda Junaidi, S.E., seluruh kepala desa dan lurah se-Kecamatan Kalianda, para kepala unit pelaksana teknis (KUPT), unsur PKK se-Kecamatan Kalianda, serta Pendamping Desa Kecamatan Kalianda.

Dalam arahannya, Camat Kalianda Ruris Apdani, menyampaikan bahwa rakor bulanan merupakan sarana penting untuk menyamakan persepsi, menyatukan langkah, serta memperkuat koordinasi lintas sektor dalam menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan di tingkat kecamatan, khususnya di Kecamatan kalianda.

“Rakor ini bukan hanya agenda rutin, tetapi menjadi wadah untuk mengevaluasi kinerja sepanjang tahun 2025 sekaligus menyusun langkah-langkah strategis menghadapi program kerja tahun 2026. Saya berharap seluruh unsur pemerintah desa, kelurahan, UPT, PKK, pendamping desa, dan Forkopimcam terus menjaga sinergi, komunikasi, dan kebersamaan dalam melayani masyarakat,” ujar Ruris Apdani.

Sementara itu, Kapolsek Kalianda IPTU Sulyadi menyampaikan komitmen pihak kepolisian untuk terus bersinergi dengan pemerintah kecamatan, desa, kelurahan, dan seluruh unsur terkait dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).

Ketua APDESI Kecamatan Kalianda Junaidi, S.E., menilai rakor sebagai forum strategis untuk menyelaraskan kebijakan desa dengan arah pembangunan daerah.

“Forum seperti ini sangat membantu kami para kepala desa untuk menyampaikan persoalan di lapangan dan mencari solusi bersama,” ungkap Junaidi.

Dalam sesi diskusi, Kepala Desa Merak Belantung Joni Erizon menyoroti persoalan keterlambatan pencairan Dana Desa yang berdampak pada terhambatnya pelaksanaan program pembangunan di desa.

Sementara itu, Pendamping Desa Kecamatan Kalianda, Ridwan Kusuma, menyampaikan bahwa pada tahun anggaran mendatang terjadi pemangkasan Dana Desa di setiap desa hingga mencapai sekitar 65 persen.

“Dana Desa yang diterima masing-masing desa mengalami pemangkasan hingga sekitar 65 persen. Kondisi ini berdampak pada ruang fiskal desa, sehingga perencanaan program harus lebih selektif dan berbasis prioritas,” jelas Ridwan Kusuma.

Ia menegaskan bahwa desa perlu memfokuskan anggaran pada program-program prioritas yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat, seperti pelayanan dasar, penanggulangan kemiskinan, dan kegiatan padat karya.

Rakor bulanan ini ditutup dengan sesi diskusi lanjutan antara pemerintah kecamatan, desa, kelurahan, UPT, PKK, dan pendamping desa terkait penyesuaian program kerja tahun 2026 agar tetap berjalan optimal meski di tengah keterbatasan anggaran.

Melalui rakor ini, diharapkan koordinasi antar instansi di Kecamatan Kalianda semakin solid dalam mendukung pembangunan dan pelayanan masyarakat ke depan. (Red)

Read More

BHC Harbour Fest Ajang Perjumpaan Budaya, Kemeriahan, Dan Kepedulian Kemanusiaan

BAKAUHENI, 1 Januari 2026 – Bakauheni Harbour City menggelar BHC Harbour Fest sebagai ajang perjumpaan budaya, kemeriahan, dan kepedulian kemanusiaan.

Digelar dari 29 Desember 2025 hingga 4 Januari 2026 di Taman Siger, festival yang diselenggarakan PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) ini menghadirkan wajah baru pelabuhan yang selama ini dikenal sebagai simpul mobilitas.

“Pelabuhan bukan hanya tempat berpindah, tetapi tempat bertemu. Di sinilah perjalanan bersentuhan dengan cerita, dan ekonomi bertemu dengan budaya,” ujar Direktur Utama ASDP, Heru Widodo.

Selama sepekan, kawasan BHC diisi dengan ragam aktivitas mulai dari pertunjukan musik lintas generasi, atraksi budaya khas Lampung, hingga Festival Kuliner dengan sekitar 30 pelaku UMKM lokal. Aroma masakan khas Lampung Selatan menyatu dengan angin laut, dengan Menara Siger sebagai latar yang melambangkan perpaduan tradisi dan masa depan.

Tidak hanya kemeriahan, acara juga menyisipkan elemen refleksi. Menjelang malam pergantian tahun, pengunjung diajak mengingat korban bencana banjir dan longsor di Sumatera Utara, Aceh, dan Sibolga. ASDP membuka Stand Donasi BHC untuk mengumpulkan bantuan bagi mereka yang terdampak.

Malam puncak 31 Desember ditutup dengan tausyiah bertema “Harapan Baru di Beranda Sumatra” yang disampaikan KH Yani dan Ustaz Akri Patrio, serta doa bersama. Pesan utama yang disampaikan: harapan tumbuh ketika perjalanan, budaya, dan kemanusiaan dipertemukan. (Is-*)

Read More

Kapolres Lampung Selatan Pimpin Anev Kesatuan Akhir Tahun

LAMPUNG SELATAN - Polres Lampung Selatan menegaskan komitmennya dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) sepanjang 2025 dan 2026 nanti. Hal tersebut disampaikan dalam kegiatan Anev Kesatuan Akhir Tahun yang dipimpin langsung Kapolres Lampung Selatan AKBP Toni Kasmiri, Rabu (31/12/2025).

Sepanjang 2025, Polres Lampung Selatan menangani sebanyak 1.654 kasus gangguan kamtibmas di wilayah hukumnya. Dari jumlah tersebut, 416 kasus berhasil diselesaikan sebagai bentuk upaya penegakan hukum dan perlindungan kepada masyarakat.

Berdasarkan data kepolisian, gangguan kamtibmas didominasi tindak pidana konvensional dengan persentase mencapai 74 persen. Sementara kecelakaan lalu lintas menyumbang 19 persen dan tindak pidana transnasional sebesar 7 persen.

Kapolres Lampung Selatan AKBP Toni Kasmiri menyampaikan bahwa pihaknya terus mengintensifkan langkah pencegahan dan penindakan, terutama terhadap kejahatan konvensional yang masih menjadi perhatian utama.

“Tindak pidana konvensional masih didominasi kasus C3. Pada 2025 tercatat 382 kasus, meningkat dari 280 kasus pada 2024. Namun, upaya penanganan dan pengungkapan terus kami tingkatkan,” ujar Toni.

Selain C3, Polres Lampung Selatan juga menangani peningkatan kasus penipuan dari 136 menjadi 170 kasus, dengan 84 kasus berhasil diselesaikan. Kasus penggelapan naik dari 112 menjadi 121 kasus dan 69 perkara berhasil dituntaskan.

Peningkatan juga terjadi pada kasus aniaya ringan yang naik dari 63 menjadi 103 kasus, serta pencurian biasa dari 39 menjadi 82 kasus. Meski demikian, kepolisian mencatat puluhan perkara berhasil ditangani melalui langkah penegakan hukum dan pendekatan preventif.

“Beberapa jenis kejahatan memang meningkat, namun kami terus berupaya maksimal melalui patroli, penyelidikan, serta penanganan perkara secara profesional,” kata Toni.

Dalam perlindungan kelompok rentan, Polres Lampung Selatan mencatat penanganan kasus persetubuhan anak di bawah umur relatif stabil dengan 30 kasus, 25 di antaranya berhasil diselesaikan. Sementara kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) meningkat menjadi 23 kasus, dengan tingkat penyelesaian mencapai 21 kasus.

Upaya pemberantasan narkotika juga menjadi fokus utama. Sepanjang Januari hingga Desember 2025, Polres Lampung Selatan mengungkap 148 kasus narkoba, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Sebanyak 199 tersangka diamankan, terdiri dari 191 laki-laki dan 8 perempuan.

Barang bukti yang diamankan cukup besar, di antaranya sabu seberat sekitar 370,68 kilogram, setelah ditambah temuan tambahan seberat 122.515 gram, ganja 783,5 kilogram, extacy sebanyak 25.487 butir, serbuk extacy 373,3 gram, cairan mengandung THC seberat 740 gram, heroin 1,1 kilogram, exymer 50 butir, serta liquid THC sebanyak 3.990 pcs

Di bidang keselamatan berlalu lintas, Polres Lampung Selatan mencatat 399 kejadian kecelakaan sepanjang 2025 atau meningkat 28 persen dibandingkan 2024. Meski demikian, kepolisian terus menggencarkan edukasi, penegakan aturan, serta patroli lalu lintas untuk menekan angka kecelakaan.

Sepeda motor tercatat sebagai kendaraan yang paling banyak terlibat kecelakaan dengan total 434 unit. Faktor utama kecelakaan masih didominasi kelalaian pengemudi, khususnya kondisi mengantuk.

Selain penegakan hukum, Polres Lampung Selatan juga berperan aktif dalam mendukung program pemerintah, salah satunya pengawalan stabilisasi pasokan dan harga pangan melalui penyaluran beras SPHP Bulog. Sejak Agustus hingga Desember 2025, sebanyak 855.175 kilogram beras disalurkan kepada masyarakat melalui posko-posko di seluruh polsek jajaran.

Di internal institusi, Polres Lampung Selatan menegakkan disiplin dengan mencatat tujuh perkara Kode Etik Profesi Polri dan 11 perkara disiplin yang melibatkan 14 personel. Penegakan ini menjadi bagian dari upaya menjaga profesionalisme dan kepercayaan publik.

Kegiatan sosial juga terus digelar sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat. (*-red)

Read More

PT ASDP Gelar Harbour Fest di Bakauheni Harbour City

 

LAMPUNG SELATAN - PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) menggelar BHC Harbour Fest di kawasan Bakauheni Harbour City (BHC), Lampung Selatan, sebagai rangkaian kegiatan akhir tahun 2025 sekaligus upaya menghadirkan wajah baru pelabuhan yang lebih humanis, inklusif, dan berorientasi pada masyarakat.

Kegiatan yang berlangsung sejak 29 Desember 2025 hingga 4 Januari 2026 ini menarik ribuan pengunjung dari berbagai daerah serta melibatkan ratusan pelaku UMKM dalam Festival Kuliner, pertunjukan seni budaya Lampung, dan berbagai aktivitas hiburan keluarga.

Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), Heru Widodo, mengatakan pengembangan Bakauheni Harbour City merupakan bagian dari transformasi layanan ASDP yang mengedepankan pengalaman pengguna sekaligus memberi nilai tambah bagi kawasan sekitar.

“Kami ingin pelabuhan tidak hanya menjadi tempat berpindah, tetapi juga menjadi ruang publik yang hidup, ruang budaya, dan penggerak ekonomi masyarakat. Bakauheni Harbour City kami hadirkan sebagai beranda Sumatra,” ujar Heru Widodo.

Senada dengan itu, General Manager PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Bakauheni, Partogi Tamba, menegaskan bahwa keterlibatan masyarakat lokal menjadi fokus utama dalam setiap kegiatan di kawasan BHC.

“Kami melibatkan UMKM, komunitas seni, dan masyarakat sekitar agar manfaat kegiatan benar-benar dirasakan langsung. Harapannya, BHC bisa menjadi destinasi baru sekaligus pengungkit ekonomi Lampung Selatan,” kata Partogi Tamba.

Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan melalui Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdakab Lampung Selatan, Intji Indriati, yang mewakili Bupati Lampung Selatan Radityo Egi Pratama, menyampaikan bahwa hujan yang turun justru menjadi simbol berkah dalam momentum pergantian tahun.

“Di tengah gerimis dan malam yang syahdu ini, semoga kita semua dapat memetik hikmah dan membawa semangat kebersamaan menuju tahun 2026 yang lebih baik,” kata Intji Indriati.

Ia menambahkan, Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan mengapresiasi inisiatif ASDP yang menghadirkan ruang publik sekaligus ruang kebudayaan dan ekonomi kreatif bagi masyarakat.

Selain hiburan dan ekonomi kreatif, ASDP juga menghadirkan pesan kepedulian sosial. Selama festival berlangsung, ASDP membuka Stand Donasi BHC untuk membantu masyarakat yang terdampak bencana banjir dan longsor di sejumlah wilayah Indonesia.

Malam puncak 31 Desember 2025 diisi dengan pemutaran video perjalanan Bakauheni Harbour City, tausyiah bertema Harapan Baru di Beranda Sumatra, serta doa bersama sebagai penutup tahun dan pembuka harapan di tahun 2026.

ASDP berharap pengembangan Bakauheni Harbour City dapat terus memperkuat peran pelabuhan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi kawasan, ruang publik yang ramah masyarakat, serta simbol transformasi layanan transportasi nasional yang lebih modern dan berorientasi pada manusia. (Red)

Read More

Kecelakaan Maut di Dekat Pintu Masuk Pantai Sibalang 3 Orang Tewas

LAMPUNG – Kecelakaan lalu lintas melibatkan dua unit truk fuso terjadi yang terjadi di Jalan Lintas Sumatera (Jalinsum), tepatnya di dekat pintu masuk Pantai Sibalang, Kabupaten Lampung Selatan, pada Rabu (31/12/2025), Insiden tersebut mengakibatkan tiga orang meninggal dunia.

Kabidhumas Polda Lampung, Kombes Pol Yuni Iswandari, membenarkan peristiwa kecelakaan maut tersebut. Ia mengatakan, kecelakaan terjadi saat salah satu truk fuso yang melaju dari arah Bakauheni menuju Bandar Lampung diduga mengalami gangguan pada sistem pengereman.

“Berdasarkan hasil pemeriksaan awal di lokasi kejadian, diduga kendaraan truk fuso yang mengalami kerusakan pada rem sehingga tidak dapat mengendalikan laju kendaraannya,” kata Kombes Yuni Iswandari.

Akibat gangguan tersebut, truk fuso yang menabrak satu unit truk fuso lainnya saat itu berada di pinggir jalan. Benturan keras menyebabkan tiga orang yang berada di kendaraan menjadi korban meninggal dunia.

“Dalam kejadian ini terdapat tiga korban meninggal dunia dan telah dievakuasi ke rumah sakit terdekat,” jelasnya.

Personel kepolisian dari Satlantas Polres Lampung Selatan bersama jajaran Polda Lampung langsung turun ke lokasi untuk melakukan evakuasi kepada korban, pengamanan tempat kejadian perkara (TKP), serta mengatur arus lalu lintas yang sempat mengalami kemacetan.

Hingga saat ini, pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan lebih lanjut dengan memeriksa saksi-saksi dan mengumpulkan barang bukti guna memastikan penyebab yang pasti kecelakaan tersebut.

Kombes Yuni juga mengimbau kepada seluruh pengguna jalan raya, khususnya pengemudi kendaraan berat, agar selalu memastikan kondisi kendaraannya dalam keadaan baik dijalan sebelum beroperasi.

“Kami mengimbau para pengemudi untuk selalu melakukan pengecekan kepada kendaraannya, terutama sistem pengereman, serta menjaga kondisi fisiknya agar tetap prima demi keselamatan bersama,” tutupnya nya.(is)

Read More

Ketua Komisi II DPRD Kota Bekasi Kecewa, Serapan Anggaran DLH Sisakan Rp177 M

Ketua Komisi II DPRD Kota Bekasi, Latu Har Hary, mengungkapkan kekecewaannya terhadap realisasi serapan Anggaran dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bekasi.

Di tengah sorotan terkait banyaknya permasalahan pengelolaan sampah yang ada di Kota Bekasi, Dinas Lingkungan Hidup tidak mampu menyerap seluruh anggaran renja yang sdh disepakati di APBD 2025.

Tercatat dari Alokasi anggaran Renja Dinas Lingkungan Hidup untuk tahun 2025 sebesar Rp540 M, per akhir Desember hanya terserap Rp 362 M atau hanya 73% saja dan menyisakan dana Rp 177 M yang belum terserap. Dan penyerapan yang paling rendah ada di program pengelolaan persampahan yang menyisakan anggaran Rp152 M yang tidak terserap.

Data ini di dapatkan dari hasil RDP monitoring dan evaluasi hasil kinerja OPD yang menjadi mitra komisi II pada tanggal 19 Desember Kemarin dan Dinas Lingkungan Hidup menjadi salah satunya yang kami panggil untuk melakukan pembahasan. Batas waktu cut off penyerapan anggaran hanya sampai tanggal 24 Desember dan Ketua Komisi II memastikan bahwa sampai batas akhir tahun realisasi anggarannya tidak mungkin mencapai 100 %.

Kekecewaan Latu bukan tanpa alasan, ia mengungkapkan bahwa persoalan Dinas Lingkungan Hidup ini sangat banyak, terutama terkait pengelolaan sampah, beberapa diantaranya adalah, longsoran sampah di TPA sumur batu dan TPA Bantar gebang akibat sdh overload nya sampah yang ditumpuk disana, belum lagi tembok pembatas di TPA Sumur Batu yang roboh dan sampai akhir tahun ini belum juga diperbaiki. Ditambah masalah pencemaran lingkungan dari sampah dan air lindi yang sampai ke warga serta segudang permasalahan lainnya yang menuntut untuk segera diselesaikan dengan tuntas.

Latu, mengatakan dana Rp177 M sisanya ini bisa dipergunakan untuk memperbaiki tembok pembatas TPA yang roboh, bisa untuk membeli armada truk sampah yang lebih layak, bisa utk memperbaiki sistem pengelolaan air lindi dari TPA sumur batu/Bantar Gebang, atau bisa untuk membeli excavator utk mengelola sampah atau bisa dibelikan ribuan gerobak motor (Baktor) sebagai sarana penunjang program Bank Sampah, Atau malah bisa dioptimalisasikan utk penunjang kegiatan Bank Sampah atau untuk membeli mesin pengelolaan sampah dengan sistem RDF yang ditaruh di tiap kecamatan.

Ketua Komisi II menegaskan agar untuk tahun 2026 hal seperti ini tidak terulang kembali. Pemerintah kota Bekasi harus lebih serius lagi dalam hal pengelolaan sampah terutama karena kota Bekasi sudah dalam level darurat sampah. Atensi dari presiden Prabowo yang akan membangun PLTSa (Pembangkit Listrik Tenaga Sampah) atau PSEL (Pengelolaan Sampah Menjadi Energi Listrik) baru akan terealisasi paling cepat di tahun 2028. Untk sementara selama dua tahun sebelum hal itu terealisasikan kita masih harus berjibaku untuk memberikan solusi terkait banyaknya persoalan terkait hal ini. Jadi, Persiapkan perencanaan dengan baik dan matang, dan yang paling utama serapan anggarannya harus mampu terpenuhi sesuai dengan perencanaan yang ada.(lis)

Read More

Wakil Bupati Pesisir Barat Lantik 1.003 PPPK Paruh Waktu

Pesisir Barat - Wakil Bupati Pesisir Barat (Pesibar), Irawan Topani resmi melantik 1.003 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu yang dilangsungkan di lapangan Komplek Pemkab Pesibar, Rabu (31/12/2025).

Pelantikan tersebut berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Pesibar Nomor: B/589/KPTS/V.04/HK-PSB/2025, tentang pengangkatan PPPK Paruh Waktu dalam jabatan fungsional di lingkungan Pemkab Pesibar.

Irawan Topani mengucapkan selamat kepada 1.003 PPPK Paruh Waktu yang resmi menerima SK pengangkatan.
"Ini tentu menjadi kebahagiaan dan kebanggaan tersendiri bagi saudara serta berdampak pada peningkatan kesejahteraan dan kepastian kepegawaian,  juga membuka ruang pengabdian yang lebih luas dalam mendukung perjalanan karier dan pelayanan kepada masyarakat,” ungkapnya.

Sejalan dengan hal itu, menurut Irawan Topani, seluruh PPPK Paruh Waktu terlantik tersebut dituntut untuk mampu menjalankan amanah sebagai aparatur negara, aparatur pemerintahan, sekaligus abdi masyarakat.
“Tanggungjawab ini mengharuskan setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk terus menegakkan disiplin kerja sebagai bagian dari kewajiban, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2021,” tegasnya.

Ia berharap seluruh ASN mampu memahami dan mengimplementasikan secara nyata Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, yang menekankan perubahan paradigma reformasi birokrasi menuju kinerja yang profesional, berorientasi pada kepentingan rakyat, serta menjunjung tinggi akuntabilitas sesuai tuntutan zaman.

“Khususnya PPPK Paruh Waktu yang baru diangkat, agar dapat menjalankan peran dan fungsinya secara profesional, penuh tanggung jawab, serta meningkatkan kapasitas dan kualitas kerja. Hal ini akan berdampak langsung pada peningkatan mutu pelayanan publik, baik dari segi sikap, ketertiban administrasi yang cepat dan tepat, maupun komunikasi yang jelas dan mudah dipahami di tengah dinamika masyarakat saat ini. Tingkatkan kompetensi diri, membangun etos kerja yang produktif, terampil, dan kreatif, sehingga tidak lagi muncul penilaian negatif terhadap kinerja ASN. Jagalah citra aparatur dengan menjunjung tinggi etika, serta hindari perbuatan yang menyimpang dari ketentuan dan nilai-nilai pengabdian,”paparnya

Ia mengajak seluruh ASN Pesibar agar terus belajar, berbenah, dan mengembangkan diri dalam melaksanakan tugas pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, dengan berpegang pada prinsip tepat waktu, tertib administrasi, dan bermutu sesuai peraturan yang berlaku.

“Selamat menjalankan tugas dengan kinerja yang lebih baik, disiplin  serta tanggung jawab yang semakin tinggi, sehingga kehadiran saudara dapat menjadi energi positif dalam upaya reformasi birokrasi yang terus dibangun bersama," tutup.(Aliyubsir)

Read More

Pergantian Tahun Baru, Dua Penyair Indonesia Tampil di Tiktok Talk Baca Puisi

Merayakan pergantian tahun baru, malam nanti dimulai pukul 19.30, dua penyair Indonesia tampil dalam Tiktok Talk Baca Puisi. Keduanya, Syaifuddin Gani dari Sulawesi Tenggara dan Isbedy Stiawan ZS asal Lampung. Acara dihelat Pusat Kananti dan Lamban Sastra.

Dihubungi Rabu 31 Desember 2025 petang, Syaifuddin Gani menjelaskan, dalam Tiktok Talk Baca Puisi Dua Penyair Satu Komal ini akan membacakan puisi masing-masing.

“Di sela pembacaan ada bincang dan apresiasi seputar perpuisian di masing-masing daerah. Mungkin bang Isbedy akan membicarakan sastra di Lampung terutama Bandar Lampung, dan saya di Sulawesi Tenggara khususnya Kendari,” kata penyair yang kini bertugas di BRIN itu.

Ia melanjutkan, gagasan ini setelah menengok fenomena komal-komal baca puisi di tiktok yang mulai ramai. “Untuk merayakan malam tahun baru, kenapa tidak kami agendakan acara ini,” jelas Syaifudin.

Terpisah, Isbedy Stiawan ZS menyambut gagasan ini. Ia mengaku sudah sering ikut atau buka komal, baca puisi, dan bincang sastra. “Menariknya, malam nanti saya berduet dengan penyair Syaifudin Gani yang saya tahu kualitas kepenyairamnya. Juga dedikasi pada sastra,” ungkap Isbedy yang dijuluki Paus Sastra Lampung oleh H.B. Jassin.

Beberapa puisi Sumatera Menangis, kata Isbedy, mungkin akan dibacakan malam nanti. “Kebetulan saya sedang menyiapkan kumpulan puisi tipis Kenduri Sumatera, berisi sekitar 20 sampai 30 puisi,” imbuhnya.

Kedua penyair Kendari dan Bandar Lampung itu mengajak hadir malam nanti. Mari sama-sama meramaikan malam puisi di malam Tahun Baru di Dua Penyair Satu Komal Tiktok. (Lis)

Read More

Siaga Nataru di Tengah Hujan, Kalapas Kalianda Turun Langsung Amankan Blok Hunian

KALIANDA – Di tengah cuaca hujan malam yang turun tanpa henti, Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kalianda tetap menunjukkan komitmen kuat dalam menjaga keamanan dan ketertiban selama masa Siaga Natal dan Tahun Baru (Nataru), dalam hal ini, Kepala Lapas Kalianda, Beni Nurrahman secara langsung memimpin kegiatan penggeledahan blok hunian pada malam hari dengan pendekatan humanis, Selasa (30/12).

Kegiatan penggeledahan tersebut dilaksanakan secara insidentil dengan mengerahkan personel pengamanan Lapas yang terdiri dari Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan (KPLP), petugas Kamtib, serta Regu Pengamanan Lapas. Turut serta dalam kegiatan ini para taruna yang ikut mendukung pelaksanaan tugas pengamanan di lingkungan Lapas Kalianda.

Penggeledahan menyasar blok hunian A, B, dan C yang dipilih secara acak. Meski dilaksanakan pada malam hari dan dalam kondisi hujan, kegiatan berlangsung tertib, aman, dan kondusif.

Seluruh proses penggeledahan dilakukan dengan mengedepankan pendekatan humanis, dialogis, serta menjunjung tinggi hak dan martabat Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP).

Kalapas Kalianda menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan langkah preventif untuk mencegah potensi gangguan keamanan dan ketertiban, khususnya selama periode Nataru.

“Penggeledahan ini bertujuan memastikan situasi Lapas tetap aman dan kondusif, sekaligus sebagai bentuk deteksi dini terhadap barang-barang terlarang. Namun demikian, kami tetap mengedepankan pendekatan yang humanis dan persuasif kepada warga binaan,” tegasnya.

Warga binaan pun menyambut kegiatan tersebut dengan kooperatif, sehingga penggeledahan dapat berjalan lancar tanpa kendala berarti. Hasil kegiatan tidak menemukan adanya gangguan menonjol, dan situasi Lapas Kalianda terpantau aman serta terkendali.

Melalui kegiatan ini, Lapas Kalianda menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kewaspadaan, profesionalisme, dan pelayanan pemasyarakatan yang berorientasi pada keamanan sekaligus pembinaan, terutama di momentum penting Siaga Natal dan Tahun Baru. (Hms-Is)

Read More

Jelang Arus Balik Libur Tahun Baru, Bus dan Logistik Mengalir ke Jawa

BAKAUHENI, — Denyut arus balik libur akhir tahun mulai terasa di lintasan penyeberangan Sumatera–Jawa. Seiring mendekatnya pergantian tahun, pergerakan bus dan truk logistik dari Pulau Sumatera menuju Pulau Jawa menunjukkan tren peningkatan yang konsisten. PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) mencatat, pada Senin (30/12) atau H+4 Hari Raya Natal, sebanyak 3.278 unit truk dan 400 unit bus telah menyeberang dari Sumatera ke Jawa.

Direktur Utama ASDP, Heru Widodo, menilai lonjakan tersebut mencerminkan pola libur akhir tahun 2025 yang cenderung berorientasi ke Pulau Jawa. Tidak hanya mobilitas masyarakat untuk berwisata dan kembali bekerja, arus logistik juga bergerak aktif untuk menopang distribusi barang jelang pergantian tahun. “Peningkatan ini menunjukkan geliat mobilitas yang sehat dan terkelola. Mayoritas masyarakat memilih bus sebagai moda perjalanan, sementara pergerakan logistik tetap terjaga,” ujarnya.

Data Posko Bakauheni mencatat, jumlah truk yang menyeberang di lintasan Sumatera–Jawa mencapai 3.278 unit atau meningkat 11,3 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebanyak 2.944 unit. Sementara itu, total bus tercatat 400 unit atau tumbuh 17 persen dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebanyak 342 unit. Angka ini menegaskan peran strategis penyeberangan sebagai simpul utama mobilitas nasional di momen libur panjang.

Secara kumulatif, sejak H-10 hingga H+4 Natal, total penumpang yang menyeberang dari Sumatera ke Jawa mencapai 496.631 orang, naik 1,6 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebanyak 488.841 orang. Adapun total kendaraan tercatat 123.840 unit, tumbuh sekitar 6 persen dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebanyak 116.857 unit. Kenaikan ini diperkirakan masih akan berlanjut hingga menjelang malam Tahun Baru 2026.

*Faktor Pendorong*

ASDP memproyeksikan, kebijakan work from anywhere (WFA) yang diterapkan pemerintah turut menjadi faktor pendorong meningkatnya mobilitas masyarakat. Fleksibilitas waktu kerja mendorong publik untuk mengatur perjalanan dengan lebih leluasa, sekaligus memadukan agenda liburan dan aktivitas profesional.

Di sisi kesiapan layanan, General Manager ASDP Cabang Bakauheni, Partogi Tamba, memastikan kapasitas pelabuhan dan armada kapal masih dalam kondisi aman dan memadai. “Pelabuhan Bakauheni memiliki kapasitas tampung hingga 6.919 unit kendaraan kecil, sementara kapasitas angkut kapal per hari mencapai 31.986 unit kendaraan kecil. Untuk mendukung kelancaran operasional, kami mengerahkan hingga 737 personel selama periode Natal dan Tahun Baru,” jelasnya.

Saat ini, Pelabuhan Bakauheni tetap melayani penyeberangan bagi penumpang dan seluruh golongan kendaraan. Namun, apabila terjadi kepadatan lalu lintas, kendaraan golongan VII, VIII, dan IX akan dialihkan ke Pelabuhan BBJ Muara Pilu melalui diskresi kepolisian setempat. Selain itu, delaying system disiapkan di Rest Area KM 20B, KM 49B, serta Terminal Agrobisnis Gayam guna menjaga kelancaran arus menuju pelabuhan.

Untuk meningkatkan kenyamanan pengguna jasa, ASDP juga menghadirkan berbagai fasilitas pendukung di pelabuhan, mulai dari tenant makanan dan minuman, minimarket, hingga area belanja oleh-oleh. Ruang tunggu reguler dan eksekutif dilengkapi pendingin ruangan, mushola, area bermain anak, kursi pijat, serta mesin penjual minuman otomatis sebagai ruang rehat sebelum berlayar.

Melalui pengelolaan operasional yang adaptif dan kolaborasi lintas pemangku kepentingan, ASDP berkomitmen menjaga layanan penyeberangan tetap aman, lancar, dan nyaman. ASDP mengimbau seluruh pengguna jasa untuk mematuhi arahan petugas di lapangan demi keselamatan bersama dan kelancaran arus penyeberangan selama periode Angkutan Natal dan Tahun Baru 2026.

Read More

Rutan Kelas IIB Krui Razia Barang Kamar Warga Binaan

Pesisir Barat - Kepala KPR Rutan Kelas IIB Krui, Pesisir Barat, Jonli Oswan beserta anggota dan jajaran lain melaksanakan salam pemasyarakatan dan penggeledahan warga binaan, Selasa (30/12/2025).

Dalam razia ditemukan barang berlebih yang dapat menimbulkan bau dan menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban;

Barang-barang tersebut telah diamankan sesuai dengan prosedur yang berlaku;

Adapun baju hanya diperbolehkan 5 buah dan celana 5 buah, Jonli berpesan kepada para WBP agar ikut serta dalam menjaga kebersihan keamanan dan ketertiban Rutan Krui
"Agar terhindar dari adanya gangguan yang tidak kita kehendaki bersama dan alhamdulillah rasa syukur karena seluruh kegiatan berjalan aman dan lancar," tutupnya.(yasir).

Read More

Award 2025, IKBI PTPN I Regional 7 Raih Juara Umum

Bandung --Ikatan Keluarga Besar Istri (IKBI) PTPN I Regional 7 berhasil meraih juara Umum pada ajang IKBI PTPN I Award. Prestasi ini diraih setelah pengumuman pemenang Lomba Lingkungan, IKBI PTPN I Regional 7 berhasil meraih Juara I Kebersihan Lingkungan IKBI PTPN I, Juara I Lomba Rumah Sehat IKBI PTPN I, Juara Favorite Lomba Rumah Sehat IKBI PTPN I  dan Juara Harapan III Lomba Paduan Suara IKBI PTPN I.

Pengumuman dan penyerahan hadiah dilaksanakan di Bandung, pada 29 Desember 2025, sekaligus memperingati  Hari Ibu 2025.
"Ini semua hasil kerja keras tim IKBI PTPN I Reg 7," kata Ketua IKBI, Nana Tuhu Bangun, dengan rasa syukur atas capaian Juara Umum IKBI PTPN I Award 2025.
Keberhasilan ini menjadi bukti nyata bahwa budaya kerja bersih, sehat, dan tertib mampu diwujudkan bersama-sama. “Prestasi ini bukan hanya soal lomba, melainkan refleksi dari komitmen kita membangun budaya lingkungan kerja yang sehat dan produktif,” kata dia.
Peran ibu-ibu yang tergabung dalam IKBI merupakan pilar utama keluarga dan berperan dalam menentukan kesehatan karyawan dan anak-anak.
Ia berpesan, agar para anggota IKBI tidak bosan-bosan untuk terus menjaga kebersihan lingkungan. Lingkungan sehat akan menciptakan keluaga sehat.
Prestasi ini merupakan motivasi bagi IKBI PTPN I Region 7 untuk terus menjaga lingkungan, semangat bersih-bersih bekerja di perusahaan ini menjadi semangat menerapkan hidup sehat dan bersih. (Lis)

Read More

PORKOT Bandar Lampung 2025, FPTI Jaring 38 Atlet Muda Baru

Bandar Lampung - Federasi Panjat Tebing Indonesia (FPTI) Kota Bandar Lampung sukses menggelar cabang olahraga Panjat Tebing dalam ajang Pekan Olahraga Kota (PORKOT) Bandar Lampung 2025 pada 27–28 Desember 2025. Kegiatan ini berlangsung di Venue Panjat Tebing PKOR Way Halim, Bandar Lampung, dan berhasil menjaring 38 atlet muda baru.

Ketua FPTI Kota Bandar Lampung, Aep Saripudin, dalam sambutannya menyampaikan bahwa ajang PORKOT ini menjadi bagian dari persiapan sekaligus pencarian atlet-atlet berbakat panjat tebing yang ke depan akan diproyeksikan mewakili Kota Bandar Lampung pada berbagai event besar. Beberapa agenda yang telah menanti antara lain PORPROV pada November 2026, Piala Gubernur Lampung yang akan digelar FPTI Provinsi Lampung pada Juli 2026, PRAPON pada 2027, hingga PON 2028. Aep juga menegaskan bahwa Provinsi Lampung akan menjadi tuan rumah PON 2032, sehingga pembinaan atlet sejak dini menjadi sangat penting.

Aep mengajak para atlet dan pelatih untuk terus mengembangkan kemampuan serta meningkatkan intensitas latihan agar mampu berprestasi pada event-event mendatang, sehingga Bandar Lampung dapat melahirkan atlet panjat tebing berprestasi di tingkat nasional maupun internasional.

Lebih lanjut, Aep mengungkapkan bahwa hingga saat ini FPTI Kota Bandar Lampung masih belum memiliki fasilitas papan panjat tebing sendiri. Ia berharap Ketua KONI Kota Bandar Lampung yang juga Wali Kota Bandar Lampung, Eva Dwiana, dapat memfasilitasi penyediaan sarana dan prasarana yang memadai bagi atlet panjat tebing. Menurutnya, dukungan fasilitas yang layak menjadi faktor penting dalam melahirkan atlet-atlet berprestasi. Di akhir sambutannya, Aep menyampaikan terima kasih kepada KONI Kota Bandar Lampung, FPTI Provinsi Lampung, serta seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya kegiatan ini dengan baik dan lancar.

Sementara itu, Ketua FPTI Provinsi Lampung, Andi Antoni, menjelaskan bahwa olahraga panjat tebing merupakan cabang olahraga yang sangat aman selama dilaksanakan sesuai standar operasional prosedur (SOP). Seluruh peralatan yang digunakan telah memenuhi standar internasional UIAA, yakni organisasi internasional yang memberikan rekomendasi keamanan peralatan panjat tebing, baik untuk panjat tebing buatan maupun alam.

Andi juga mengapresiasi kepengurusan FPTI Kota Bandar Lampung yang dinilainya telah bekerja secara konkret. Meskipun kepengurusan baru berjalan sekitar tiga bulan, FPTI Bandar Lampung telah mampu menggelar event yang memfasilitasi atlet untuk berkompetisi dan berprestasi. Ia berharap hal ini menjadi titik awal kebangkitan olahraga panjat tebing di Kota Bandar Lampung.

Selain itu, Andi menekankan pentingnya pembinaan prestasi dengan menghimpun seluruh potensi atlet yang ada di Kota Bandar Lampung. Menurutnya, tolok ukur keberhasilan sebuah kepengurusan cabang olahraga adalah prestasi berupa raihan medali dalam setiap ajang. Atlet Bandar Lampung diharapkan mampu menyumbangkan prestasi di level yang lebih tinggi sebagai wakil Provinsi Lampung, serta tidak cepat puas dengan capaian di tingkat daerah, tetapi juga mampu bersaing di tingkat nasional dan internasional.

Dalam kegiatan ini FPTI Bandar Lampung menggelar delapan nomor perlombaan yang terdiri dari, Lead Umum Putra, Lead Umum Putri, Lead U 20 Putra, Lead U 20 Putri, Lead Spider Kid Putra, Lead Spider Kid Putri, Boulder Spider Kid Putra dan Boulder Spider Kid Putri.

Kegiatan ini turut dihadiri oleh Ibnu Ramadhan Ketua Bina Prestasi FPTI Provinsi Lampung,  Maulvie Tamizudin Yunus Ketua Bidang Organisasi KONI Kota Bandar Lampung, Toni Afrido Ketua FPTI Kota Bandar Lampung periode sebelumnya dan para atlet senior panjat tebing.

Read More

5.792 PPPK Paruh Waktu Lampung Selatan Tanam Pohon Serentak, Kampanye “Pohon Asuh” Gaungkan Gerakan Hijau dari Birokrasi

LAMSEL, Kalianda - Menindaklanjuti terbitnya Surat Edaran Bupati Lampung Selatan Nomor 24 Tahun 2025 tentang Kewajiban Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup, sebanyak 5.792 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu di Kabupaten Lampung Selatan serentak melakukan aksi penanaman pohon melalui kampanye bertajuk “Pohon Asuh”.

Gerakan hijau yang digagas dari lingkungan birokrasi tersebut menjadi simbol komitmen aparatur pemerintah dalam menjaga kelestarian lingkungan sekaligus mendukung pembangunan berkelanjutan di Bumi Khagom Mufakat.

Aksi penanaman pohon dilakukan usai para PPPK Paruh Waktu menerima Surat Keputusan (SK) Bupati Lampung Selatan tentang pengangkatan PPPK Paruh Waktu.

Setiap pegawai diwajibkan menanam dan merawat minimal satu pohon di lingkungan kerja masing-masing sebagai bentuk tanggung jawab personal terhadap lingkungan. Masing-masing pohon kemudian diberi barcode sebagai identitas PPPK Paruh Waktu.

Kampanye “Pohon Asuh” dimulai dari jajaran Badan Kepegawaian dan Diklat (BKD), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Perhubungan, serta Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo). Gerakan ini kemudian diikuti secara serentak oleh seluruh perangkat daerah hingga kecamatan se-Kabupaten Lampung Selatan, Senin (29/12/2025).

Selain sebagai bentuk implementasi Surat Edaran Bupati, aksi penanaman pohon ini juga sejalan dengan upaya Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan dalam memperkuat kesadaran lingkungan di kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN).

Bupati Lampung Selatan, Radityo Egi Pratama, menegaskan bahwa kampanye “Pohon Asuh” bukan sekadar seremoni, melainkan langkah konkret dalam mendukung pelestarian lingkungan dan penguatan program daerah “Lamsel Helau” yang berorientasi pada keindahan wilayah serta pengembangan sektor pariwisata.

Ia menekankan, pohon-pohon yang telah ditanam harus dirawat secara berkelanjutan agar tumbuh subur dan memberikan manfaat jangka panjang bagi lingkungan.

“Ini adalah bentuk komitmen, ungkapan rasa syukur, dan kepedulian kita terhadap alam. Nanti akan saya cek satu-satu,” ujar Bupati Egi saat menyerahkan SK PPPK Paruh Waktu di Lapangan Radin Inten, Kalianda, Rabu (24/12/2025) lalu.

Lebih lanjut, Bupati Egi menyampaikan bahwa keberhasilan program “Lamsel Helau” harus dimulai dari aparatur pemerintah sebagai teladan bagi masyarakat.

“Kita ingin daerah kita indah, pariwisata kita maju, tata kota kita rapi. Tapi ingat, Helau itu tidak datang dari langit,” tegasnya.

Mengacu pada makna kata Helau yang berarti cantik, Bupati Egi berharap para PPPK Paruh Waktu tidak hanya menunjukkan profesionalisme dalam bekerja, tetapi juga memiliki kepedulian lingkungan dan integritas yang lahir dari hati.

“Ini adalah buah kerja bersama, kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas, dan kerja ikhlas, dalam menghadirkan inovasi agar Kabupaten Lampung Selatan ke depan bisa maju bersama,” kata Bupati Egi.

Kampanye “Pohon Asuh” diharapkan menjadi gerakan berkelanjutan yang tidak hanya berdampak pada lingkungan kerja pemerintahan, tetapi juga menginspirasi masyarakat luas untuk turut menjaga kelestarian alam, dimulai dari lingkungan terdekat. (Kmf-Is)

Read More

Bupati Lampung Selatan Terbitkan Surat Edaran Lingkungan, Pelanggar Terancam Penjara hingga 10 Tahun

 LAMSEL, Kalianda - Bupati Lampung Selatan, Radityo Egi Pratama, resmi mengeluarkan Surat Edaran Nomor 24 Tahun 2025 tentang Kewajiban Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup di wilayah Kabupaten Lampung Selatan.

Surat edaran tersebut memuat larangan tegas terhadap berbagai bentuk perusakan lingkungan, lengkap dengan ancaman sanksi pidana dan denda miliaran rupiah bagi pihak yang melanggarnya.

Kebijakan ini diterbitkan sebagai respons atas maraknya bencana alam di sejumlah wilayah Indonesia yang dinilai dipicu oleh kerusakan lingkungan, seperti alih fungsi lahan, penebangan liar, dan pembakaran hutan.

Melalui surat edaran itu, Bupati Radityo Egi Pratama menegaskan bahwa upaya menjaga kelestarian lingkungan merupakan tanggung jawab bersama dan harus ditaati oleh seluruh elemen masyarakat.

Dalam surat edaran tersebut, Bupati Radityo Egi Pratama meminta seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan untuk aktif menyosialisasikan ketentuan ini kepada masyarakat. Salah satu poin utama adalah kewajiban mengindahkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, khususnya Pasal 50, yang melarang berbagai aktivitas di kawasan hutan tanpa izin.

Larangan tersebut mencakup penguasaan kawasan hutan secara tidak sah, perambahan hutan, penebangan pohon di radius tertentu dari sungai, mata air, dan waduk, pembakaran hutan, hingga pengangkutan dan perdagangan hasil hutan ilegal. Selain itu, masyarakat juga dilarang melakukan kegiatan pertambangan, menggembalakan ternak, membawa alat berat, serta mengambil flora dan fauna dari kawasan hutan tanpa izin resmi.

Selain kawasan hutan, surat edaran itu juga menegaskan larangan menebang pohon di ruang terbuka hijau (RTH) publik, jalur hijau, jalan milik daerah, hutan kota, kawasan perkantoran, pusat perdagangan, fasilitas pendidikan, taman hiburan, tempat olahraga, hingga taman pemakaman yang dikelola pemerintah daerah.

“Penebangan pohon yang dikuasai pemerintah daerah hanya dapat dilakukan dengan kriteria tertentu, seperti pohon yang sudah tua atau mati, membahayakan pengguna jalan dan bangunan, menghalangi akses kendaraan, atau mengancam keselamatan umum,” bunyi Surat Edaran yang dikeluarkan tanggal 22 Desember 2025 tersebut.

Bupati Radityo Egi Pratama menegaskan, setiap pelanggaran terhadap ketentuan di kawasan hutan akan dikenai sanksi sesuai Pasal 78 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, berupa pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda hingga Rp5 miliar.

Sementara itu, pelanggaran terhadap ketentuan ruang terbuka hijau dan tata ruang dapat dikenai sanksi berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, dengan ancaman penjara maksimal 8 tahun dan denda hingga Rp1,5 miliar.

Melalui kebijakan ini, Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan berharap kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga lingkungan semakin meningkat, sekaligus menjadi langkah preventif untuk meminimalkan risiko bencana di masa mendatang. (Kmf-Is)

Read More

Di Balik Sebuah Foto: Upaya Membuka Mata Publik atas Kerja Pemerintah

Bandar Lampung -  Pagi hari di ruang Sula Abung, Kantor Gubernur Lampung, deru pendingin ruangan belum sepenuhnya mengusir embun yang menempel di kaca.

Namun di dalam ruangan itu, kilatan kamera sudah lebih dulu bekerja, saling berkejaran menangkap momen. Di sanalah Festival Foto Akhir Tahun IJP Lampung dimulai. Sebuah pertemuan yang bukan hanya merayakan visual, tetapi mengajak pemerintah membuka mata publik lewat jejak gambar yang berbicara.

Di tengah suasana itu, Ketua IJP Lampung Abung Mamasa berdiri dengan nada suara yang pelan namun tegas.

Bagi pewarta, foto bukan sekadar dokumentasi. Ia adalah jendela.

Jendela yang memungkinkan masyarakat melihat apa yang dikerjakan pemerintah, tanpa perlu menunggu laporan panjang atau pidato resmi.

“Kami berharap ke depan OPD aktif mempublikasikan foto-foto kegiatannya. Masyarakat berhak tahu apa yang dikerjakan Pemerintah Provinsi Lampung,” kata Abung, saat Sambutan dihadapan Pemerintah Provinsi Lampung, Senin (29/12/2025) pagi.

Dalam nada suaranya tersimpan keprihatinan. Di era digitalisasi, ketika pesan visual bisa dikirim dalam hitungan detik, masih ada OPD yang terakhir mengunggah kegiatan pada 2024, padahal kalender hampir berganti ke 2026.

“Prosesnya tidak payah, semua dalam genggaman. Sayang jika kinerja tidak terdokumentasi,” tambahnya.

Festival Foto yang diinisiasi IJP bukan sekadar lomba. Ia adalah pengingat, stimulus, dan dalam banyak hal teguran yang halus.

Ketika Teguran Berbalut Apresiasi
Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela, membuka acara dengan senyum yang hangat, namun tutur katanya menyimpan pesan tajam bagi perangkat daerah.

“Atas nama pemprov saya memberi apresiasi. Tapi saya gemes juga sama OPD yang tidak aktif,” katanya, disambut tawa kecil namun penuh makna di ruangan.

Ia menegaskan, instruksi dari gubernur sudah jelas: aktif di media sosial.

Karena masyarakat hari ini tidak lagi menunggu publikasi di papan pengumuman, melainkan menatap layar ponsel setiap saat.

“Humas di masing-masing OPD masih belum paham betul apa yang harus dikerjakan. Banyak kerja, tapi tidak terpublikasi. Akhirnya tidak sampai kepada masyarakat.”

Melalui festival ini, Jihan ingin menegaskan satu hal: publikasi bukan pencitraan, melainkan bukti kerja nyata.

“Foto sangat penting. Redaksi tanpa foto itu kurang sekali. Yang bikin masyarakat ingin membaca adalah foto dan video. Tapi tetap foto harus beretika. Festival ini langkah nyata IJP Lampung," tuturnya.

Ketika Sebuah Foto Bicara Lebih Keras dari Seremoni

Salah satu dewan juri menuturkan pandangannya dengan lugas.
Ia melihat perubahan pola dari foto seremoni semata, menuju visual yang menangkap denyut kehidupan masyarakat.

“Dalam komunikasi visual, sudut pandang itu penting. Foto bukan hanya dokumentasi acara. Yang mulai muncul adalah human interest momen, ketepatan waktu, dan sinergi visual. Itulah yang membuat foto bicara. Dan ketika karya bicara, publik mendengar," kata perwakilan dewan juri Simon Abdurrahman, menyampaikan pesan.

Nada yang Sama dari Sekda Marindo Kurniawan
Sekretaris Daerah Lampung, Marindo Kurniawan, melihat festival ini sebagai bagian dari perubahan budaya kerja.

“Kami sangat mengapresiasi kegiatan yang diinisiasi Diskominfotik dan IJP. OPD sekarang dituntut berinovasi dan menampilkan kegiatannya di media sosial, terutama Instagram,” kata Marindo saat diwawancarai seusai acara.

Ia melanjutkan dengan ajakan yang terasa lebih seperti dorongan moral:

“Ke depan, kita dorong OPD terus aktif menyiarkan kegiatannya agar masyarakat tahu apa yang sedang kita jalankan," ucapnya.

Ketika Karya yang “Hidup” Menang
Para pemenang diumumkan menjelang penutupan acara.

Bukan soal teknik semata, para juri memilih karya yang hidup karya yang menangkap denyut, bukan sekadar pose.

Juara I – Dinas Peternakan
Juara II – RSUD
Juara III – Dinas Lingkungan Hidup
Favorit – Dispora

Nama-nama itu bukan sekadar daftar pemenang. Mereka adalah simbol bahwa ketika kerja dipotret dengan hati, hasilnya menggugah perhatian publik.

Festival ini dinilai oleh empat dewan juri lintas profesi, memastikan setiap karya mendapat penilaian adil dan berperspektif luas:

Syahroni Yusuf – PWI Lampung
Oyos Saroso – AMSI Lampung
Ardiansyah – PFI Lampung
Simon Abdurrahman – Akademisi

Acara itu diakhiri tanpa tepuk tangan berlebihan. Justru yang tersisa adalah renungan: berapa banyak kerja pemerintah yang hilang karena tidak terdokumentasi?

Berapa banyak momen kerja yang hanya tinggal angin, karena tidak dipotret dan dipublikasikan?

Abung Mamasa menutup dengan harapan sederhana, namun luas maknanya:

“Ke depan, kita berharap OPD menunjukkan kinerjanya lewat publikasi. Bukan sekadar untuk lomba, tapi untuk masyarakat. Sebab pada akhirnya, foto bukan hanya gambar. Ia adalah jejak.
Jejak yang membuat publik percaya bahwa kerja pemerintah benar-benar terjadi bukan hanya terdengar, tetapi terlihat," pungkasnya.(lis)

Read More

Proyek Penggantian Jembatan Nilai Rp2,6 M Lebih BMBK Lampung Disoal

LAMPUNG SELATAN – Pembangunan jembatan jalan milik Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) Lampung di Kecamatan Ketapang, Lampung Selatan yang terhubung Jalan Lintas Sumatra dan Lintas Timur lambat dalam pekerjaan, Senin (29/12/2025).

Pekerjaan tersebut dari Pemprov Lampung, dengan pekerjaan pengganti jembatan Way Siring Renang Desa, Bangun Rejo, Kecamatan Ketapang Kabupaten Lampung Selatan. Pelaksana pekerjaan dari CV. Sinar Alam Perkasa, dengan nomor kontrak 01/KTR/PPK/PG-JBT/ WSR/V.03/VII/2025.

Dengan nominal kontrak Rp2,6 miliar lebih dan sumber dana dari APBD 2025. Serta waktu pekerjaan 150 hari.

Jembatan besar tersebut pekerjaannya hanya 13 orang dengan 1 mandor, dengan target sampai Desember belum terselesaikan dan belum dinikmati oleh masyarakat dikarenakan jalan tersebut adalah jalan utama penghubung Jalan Lintas Sumatra dan Jalan Lintas Timur.

Namun berdasarkan progres tersebut hanya baru selesai 25 persen, dengan anggaran 2.6 milyar lebih. Masyarakat resah dikarenakan adanya perbaikan jembatan yang menjadi peralihan arus peralihan jalan, peralihan jalan tersebut diarahkan ke jalan kabupaten yang banyak lubang membuat jalan semakin berdebu dan semakin parah.

Tak hanya itu peralihan jalan membuat masyarakat serta anak sekolah menjadi jarak yang ditempuh semakin lama.

Ridwan sebagai kepala pelaksana jembatan, mengatakan kendala dalam pekerjaan dari cuaca yakni saat turun hujan mengakibatkan banjir, dirinya juga memastikan jika pekerja tidak ditambah makan target di bulan Desember

"Jembatan tersebut tidak akan selesai. Saya sudah meminta kepada atasannya agar ditambah pekerja sampai 25 orang namun belum ada tanggapan maupun respon dari pihak atasan," ujar Ridwan.

Maulana warga Ketapang mengatakan dirinya harus melewati jalan alternatif yang semakin rusak parah sumber lubang hingga berdebu untuk mengantar anaknya ke sekolah,

"Jembatan yang tak kunjung selesai kami mengantar anak kesekolah harus melewati jalan alternatif yang berlobang serta berdebu, serta jalan tersebut makin parah banyak kendaraan besar yang melintas," papar Maulana.

Harapan Warga itu juga agar jembatan Way Siring Renang Desa Bangun Rejo tersebut agar cepat di selesaikan dikarenakan jalur tersebut adalah jalur penghubung lintas Sumatra dan lintas timur akses yang sangat dibutuhkan oleh semua pihak. (AKO-Is/ndi)

Read More

Klarifikasi Pemdes Haduyang: Akses Utama Dusun Puloraya Sudah Layak, Bukan Jalan Tanah Gunung Branti

LAMSEL, Natar - Pemerintah Desa (Pemdes) Haduyang, Kecamatan Natar, menyampaikan klarifikasi resmi terkait pemberitaan yang menyebutkan akses jalan penghubung Dusun Puloraya masih berupa jalan tanah dan belum pernah dibangun secara layak,

Kepala Desa Haduyang, Hasani, menjelaskan bahwa akses utama yang digunakan masyarakat Dusun Puloraya dalam aktivitas sehari-hari tidak melalui jalan tanah di kawasan perbukitan atau Gunung Branti sebagaimana yang diberitakan sebelumnya.

“Mobilitas utama warga Dusun Puloraya justru melalui Dusun Padmosari 1 dan Dusun Padmosari 3. Kondisi jalan di jalur tersebut sudah beraspal dan sebagian telah dicor, sehingga dapat dilalui dengan baik oleh masyarakat,” ujar Hasani, Sabtu (27/12/2025).

Ia menegaskan, jalur tersebut menjadi akses utama warga menuju berbagai fasilitas umum, termasuk fasilitas pendidikan. Menurutnya, akses menuju SMP Sriwijaya berada dalam kondisi layak dan tidak menghambat kegiatan belajar-mengajar maupun aktivitas sosial ekonomi masyarakat.

Hasani juga menjelaskan bahwa jalan tanah yang dimaksud dalam pemberitaan berada di jalur lain di kawasan gunung, yang bukan merupakan akses utama masyarakat Dusun Puloraya. Jalur tersebut bersifat alternatif dan mengarah ke wilayah lain, sehingga tidak mencerminkan kondisi infrastruktur yang digunakan warga secara rutin.

Sementara itu, Camat Natar, Eko Irawan, menegaskan bahwa klarifikasi ini bukan berarti pemerintah mengabaikan kebutuhan infrastruktur jalan di wilayah tersebut.

Ia menekankan bahwa Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan tetap berkomitmen melakukan perbaikan jalan secara bertahap dan berkelanjutan.

“Jangan sampai muncul persepsi seolah-olah jalan tersebut tidak akan diperhatikan. Pemerintah tetap memiliki komitmen untuk melakukan perbaikan, dengan mempertimbangkan skala prioritas dan kebutuhan masyarakat,” kata Eko.

Ia menambahkan, pembangunan infrastruktur jalan di Kecamatan Natar dilakukan secara bertahap, dimulai dari ruas-ruas yang paling dibutuhkan masyarakat.

Setelah prioritas utama terselesaikan, peningkatan kualitas jalan lainnya akan terus didorong sesuai kebutuhan warga.

“Kami berharap masyarakat tetap bersabar dan mendukung proses pembangunan yang sedang dan akan terus berjalan,” ujarnya.

Melalui klarifikasi ini, Pemdes Haduyang dan Pemerintah Kecamatan Natar berharap masyarakat memperoleh informasi yang utuh, berimbang, dan tidak menimbulkan persepsi keliru terkait kondisi infrastruktur jalan di Dusun Puloraya, sekaligus menegaskan bahwa pembangunan tetap menjadi perhatian pemerintah ke depan. (Kmf-Is)

Read More

Pantai Tanjung Gading Lampung Selatan Tawarkan Destinasi Wisata Alam dan Pantai

LAMPUNG SELATAN - Pantai Tanjung Gading yang terletak di Desa Tanjung Gading, Kecamatan Rajabasa, Kabupaten Lampung Selatan, menjadi salah satu destinasi wisata alam yang menawarkan keindahan pantai yang masih alami serta suasana yang tenang dan nyaman, Senin (29/12/2025).

Pantai ini berada tidak jauh dari pusat Kota Kalianda sehingga mudah dijangkau oleh wisatawan lokal maupun wisatawan dari luar daerah. Hamparan pasir pantai yang bersih, panorama laut yang indah, serta udara yang sejuk menjadi daya tarik utama bagi para pengunjung yang datang.

Keasrian alam Pantai Tanjung Gading hingga kini masih sangat terjaga karena belum banyak tersentuh pembangunan besar. Kondisi tersebut menjadikan kawasan pantai ini cocok sebagai tempat beristirahat, bersantai bersama keluarga, maupun sekadar menikmati keindahan alam.

Sejumlah pengunjung mengaku nyaman berwisata di Pantai Tanjung Gading karena suasananya yang relatif tenang dibandingkan dengan pantai-pantai lain yang sudah ramai pengunjung.

Selain menikmati pemandangan laut, pengunjung juga dapat menikmati suasana pesisir yang asri serta berinteraksi dengan masyarakat sekitar yang dikenal ramah terhadap wisatawan. Potensi wisata Pantai Tanjung Gading pun dinilai cukup besar untuk terus dikembangkan dengan tetap mengedepankan prinsip pelestarian lingkungan.

Pemerintah desa bersama masyarakat setempat diharapkan dapat terus menjaga kebersihan dan keasrian kawasan pantai agar Pantai Tanjung Gading tetap menjadi destinasi unggulan di Kecamatan Rajabasa, Kabupaten Lampung Selatan.

Sebagai informasi, tarif masuk Pantai Tanjung Gading terbilang terjangkau, yakni sebesar Rp5.000 per sepeda motor yang sudah termasuk pengemudi dan penumpang. (Red)

Read More

Camat Rajabasa Pimpin Apel Akhir Tahun, Evaluasi Kinerja Sepanjang Tahun

LAMPUNG SELATAN - Camat Rajabasa, Firdaus,  memimpin langsung apel akhir tahun 2025 yang digelar di halaman Kantor Kecamatan Rajabasa, Kabupaten Lampung Selatan, Senin (29/12/2025).

Apel tersebut diikuti oleh seluruh aparatur sipil negara (ASN), tenaga honorer, serta perangkat kecamatan dan desa se-Kecamatan Rajabasa sebagai bentuk evaluasi kinerja sekaligus penutup aktivitas pemerintahan sepanjang tahun 2025.
Dalam amanatnya, Camat Firdaus menekankan pentingnya menjaga disiplin kerja, meningkatkan profesionalisme aparatur, serta memperkuat komitmen pelayanan kepada masyarakat.
“Bismillah, apel akhir tahun ini bukan sekadar seremonial, tetapi momentum untuk mengevaluasi kinerja kita selama setahun penuh dan memperbaiki kekurangan agar pelayanan kepada masyarakat semakin baik ke depan,” ujar Firdaus.
Ia juga mengingatkan seluruh jajaran agar tetap menjaga netralitas ASN, khususnya dalam dinamika sosial dan politik di tengah masyarakat, serta terus meningkatkan etika dan integritas dalam bekerja.
Selain itu, Firdaus meminta seluruh aparatur untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana alam, mengingat Kecamatan Rajabasa berada di wilayah rawan bencana pesisir dan gunung api.
“Kita harus selalu siap siaga, peka terhadap kondisi lingkungan, dan cepat merespons jika terjadi keadaan darurat demi keselamatan masyarakat,” tambahnya.
Menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru), ia juga mengingatkan pentingnya menjaga keamanan, ketertiban, serta kebersihan lingkungan.
“Mari kita jaga situasi tetap aman, bersih, dan kondusif agar masyarakat dapat merayakan akhir tahun dengan nyaman,” tutup Firdaus.
Apel ditutup dengan doa bersama serta penyampaian harapan agar Kecamatan Rajabasa ke depan semakin maju, tertib administrasi, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. (Red)

Read More

Dukung Kelancaran Angkutan, PT ASDP Bakauheni Gandeng Organda

LAMPUNG SELATAN - Dalam mendukung kelancaran pelayanan angkutan Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025–2026, PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Bakauheni melibatkan berbagai pemangku kepentingan, salah satunya berkolaborasi dengan Organisasi Angkutan Darat (Organda) di wilayah otoritas pelabuhan.

Keberadaan Organda dinilai memiliki peran penting sebagai wadah perusahaan transportasi darat yang tidak terpisahkan dari aktivitas di pelabuhan, khususnya pada momen libur hari besar.

Hal tersebut disampaikan General Manager PT ASDP Indonesia Ferry Cabang Bakauheni, Partogi Tamba, didampingi Humas ASDP Syaifullahil Harahap, saat menyampaikan kondisi angkutan Nataru 2025–2026 di Pelabuhan Bakauheni, Sabtu (27/12/2025).

“Kami sudah beberapa kali melakukan pertemuan dengan Organda dan terus berkomunikasi dengan pemerintah daerah. Ke depan, kolaborasi ini akan terus ditingkatkan,” ujar Partogi.

Terkait pelaksanaan angkutan Nataru, Partogi menjelaskan bahwa arus penyeberangan dari Sumatera ke Jawa melalui lintasan Bakauheni–Merak cenderung berjalan landai dan lancar.

“Tidak terlihat lonjakan signifikan yang mengganggu antrean maupun kelancaran arus. Namun, berdasarkan data, jumlah penumpang pejalan kaki mengalami peningkatan sekitar 11 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu,” jelasnya.

Sementara itu, kendaraan roda empat ke atas tercatat mengalami peningkatan sekitar 5 persen. Meski demikian, peningkatan tersebut masih dalam batas kemampuan pelayanan pelabuhan dan armada kapal ASDP.

“Secara umum, pelayanan penyeberangan berjalan lancar, landai, dan kondusif,” tambahnya.

Partogi juga menyebutkan bahwa pada siang hari arus penyeberangan didominasi kendaraan pribadi, sedangkan pada sore hingga malam hari lebih banyak didominasi kendaraan truk dan angkutan logistik.

Untuk puncak arus balik, ASDP memprediksi akan terjadi pada 2 atau 3 Januari 2026, mengingat 4 Januari bertepatan dengan hari Minggu. Namun demikian, ia memperkirakan peningkatan arus dari Pelabuhan Merak tidak akan terlalu signifikan.

Dalam mendukung operasional, ASDP menyiapkan total 68 unit kapal, dengan pengoperasian situasional antara 28 hingga 35 kapal, menyesuaikan kondisi di lapangan.

Selain lintasan Bakauheni–Merak, ASDP juga membuka akses kerja sama dengan sejumlah pelabuhan alternatif seperti Ciwandan, Wika Beton, BBJ Muara Piluk, dan Bojonegoro. Namun dari sisi Bakauheni, pelabuhan alternatif tersebut hanya menerima kendaraan tanpa proses pemuatan.

Terkait kondisi cuaca, Partogi memastikan meski terjadi peningkatan angin dan gelombang, situasinya masih dalam batas aman untuk pelayaran.

“Kami terus berkoordinasi dengan BMKG. Sejauh ini kondisi masih aman dan lancar. Mudah-mudahan hingga berakhirnya posko Nataru, cuaca tetap mendukung,” harapnya.

Ia juga mengimbau pengguna jasa agar menyesuaikan waktu keberangkatan, aktif memantau informasi cuaca dari BMKG, membeli tiket sebelum tiba di pelabuhan, serta mematuhi seluruh aturan dan arahan petugas. (Red*)

Read More

Polsek KSKP Bakauheni Amankan Libur Nataru dengan Humanis

LAMPUNG SELATAN - Ada warna baru dalam pengamanan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru) di Pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan. Jajaran Polsek Kawasan Pelabuhan (KSKP) Bakauheni menghadirkan pendekatan humanis dengan menyapa langsung para penumpang melalui kegiatan berbagi kopi dan camilan gratis di area dermaga.

Kapolsek KSKP Bakauheni, AKP Ferdo Elfianto, menggunakan sepeda listrik yang dimodifikasi dengan gerobak di bagian depan untuk berkeliling dermaga sambil membagikan kopi panas, kopi dingin, serta camilan ringan seperti marning jagung kepada para penumpang kapal, Sabtu (27/12/2025).

Begitu berhenti di salah satu titik dermaga, puluhan penumpang tampak antusias menghampiri untuk menikmati kopi gratis sekaligus berbincang singkat dengan petugas kepolisian.

AKP Ferdo Elfianto menjelaskan bahwa kegiatan tersebut merupakan gagasan pribadi yang mengangkat kearifan lokal Lampung dengan slogan “Ngupi Pai Puakhi” yang berarti ngopi dulu, saudara.

“Semua penumpang di sini adalah saudara kami. Polisi tidak hanya bertugas mengamankan, tetapi juga menyapa, melayani, dan menghadirkan rasa aman serta nyaman bagi masyarakat. Ini sejalan dengan semangat Polri untuk masyarakat,” ujar AKP Ferdo didampingi Kanit Intel Ipda Yuyut Panca.

Salah satu penumpang, Khofifa (48), warga Lampung yang hendak menyeberang ke Pelabuhan Merak, Banten, mengaku senang dengan pendekatan tersebut.

“Baru kali ini saya lihat Kapolsek keliling naik sepeda listrik sambil bagi kopi gratis. Rasanya hangat, dekat, dan bikin suasana pelabuhan jadi lebih nyaman,” katanya.

Selain berbagi kopi, petugas juga memberikan imbauan kepada penumpang agar selalu menjaga keselamatan selama perjalanan, mematuhi aturan penyeberangan, dan menjaga barang bawaan masing-masing.

Pendekatan humanis ini menjadi bukti bahwa pengamanan Nataru di Pelabuhan Bakauheni tidak hanya mengedepankan aspek keamanan, tetapi juga pelayanan publik yang ramah, bersahabat, dan membangun kedekatan emosional antara Polri dan masyarakat. (Red)

Read More

Banyak Rangkap Jabatan Aparatur di Lampung Selatan

 LAMPUNG SELATAN - Fenomena rangkap jabatan aparatur yang ada di pemerintahan desa menjadi sorotan Lembaga Kebijakan Pemerintahan Indonesia (LKPI),

Penelusuran LKPI masih banyaknya rangkap jabatan yang ada di pemerintahan desa khususnya di lingkungan Kabupaten Lampung Selatan ini menjadi pertanyaan besar kepada pihak OPD yaitu PMD, Inspektorat, BKD yang seharusnya segera menyelesaikan masalah ini, dikarenakan termasuk bisa merugikan negara dan tidak efesiennya pelayanan yang ada di desa.

Kadis PMD Lampung Selatan, Erdiansyah menjelaskan bahwa terkait hal tersebut sudah ada surat edarannya dan akan dikaji dan telaah dengan BKD
”Terimaksih infonya nanti dikaji dan ditelaah dengan BKD, Karna baru resmi diangkat sah menjadi P3K dan untuk aparatur sudah ada surat edarannya” jelas Erdi.

PNS dilarang menjadi Ketua BPD karena aturan ASN (UU No. 5/2014) melarang rangkap jabatan dengan jabatan negara lain, termasuk jabatan di desa seperti anggota BPD yang merupakan bagian dari “lembaga legislatif” desa, dan BKN juga telah menegaskan larangan ini untuk PNS maupun PPPK agar tidak merangkap jabatan sebagai anggota BPD dan Aparatur Desa.

Larangan ini dikuatkan dalam UU Desa (UU No. 3/2024) dan Permendagri 110/2016 yang menyebut anggota BPD dilarang merangkap jabatan lain yang ditentukan, dan BKN menafsirkan jabatan BPD sebagai jabatan yang dilarang dirangkap ASN.

BKN secara tegas menyatakan bahwa ASN (PNS dan PPPK) tidak boleh merangkap jabatan sebagai anggota BPD untuk menjaga netralitas, independensi, dan fokus pada tugas masing-masing jabatan yang sumber gajinya berasal dari Keuangan Negara.

Rangkap jabatan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dilarang oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Larangan ini bertujuan untuk menjaga profesionalitas, netralitas, dan efektivitas kerja aparatur negara, serta mencegah konflik kepentingan.

Jenis Jabatan yang Dilarang

– Jabatan Administrasi
– Jabatan Fungsional
– Jabatan Pimpinan Tinggi

Sanksi bagi ASN yang Melanggar

– Sanksi disiplin berat
– Penurunan pangkat
– Pembebasan dari jabatan
– Pemberhentian tidak dengan hormat

Tujuan Larangan Rangkap Jabatan

– Menjaga independensi dan netralitas lembaga
– Mencegah konflik kepentingan
– Meningkatkan kualitas demokrasi desa

Pemerintah telah mengeluarkan surat edaran untuk mengingatkan ASN dan PPPK tentang larangan rangkap jabatan ini, Surat edaran tentang larangan rangkap jabatan bagi ASN dan PPPK telah dikeluarkan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Surat edaran ini menegaskan bahwa ASN dan PPPK tidak diperbolehkan merangkap jabatan sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau jabatan lainnya yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan.

Dasar Hukum

– Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
– Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
– Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS
– Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 tentang BPD

Sanksi bagi ASN dan PPPK yang Melanggar

– Sanksi administratif, mulai dari teguran hingga pemberhentian
– Kewajiban mengembalikan salah satu penghasilan yang telah diterima
– Potensi berimplikasi pidana

Surat edaran ini bertujuan untuk menjaga profesionalisme, netralitas, dan efektivitas kerja aparatur negara, serta mencegah konflik kepentingan.(red)

Read More

Libur Nataru, PT ASDP Sebut Arus Penyebrangan Alami Kenaikan

LAMPUNG SELATAN - Arus penyeberangan di lintasan Merak–Bakauheni selama periode Angkutan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru) mengalami peningkatan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya.

Berdasarkan data kumulatif PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Bakauheni hingga periode H-7 sampai H (25 Desember 2025), jumlah penumpang tercatat meningkat sebesar 12 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2024.

Pada Nataru 2025, total penumpang mencapai 273.381 orang, naik dari 243.906 orang pada Nataru 2024. Selain penumpang, jumlah kendaraan yang menyeberang juga mengalami kenaikan.

Tercatat sebanyak 64.649 unit kendaraan menyeberang pada 2025, meningkat sekitar 6 persen dari 60.923 unit pada tahun sebelumnya.

Peningkatan terbesar terjadi pada kendaraan roda empat (R4) atau mobil pribadi yang mencapai 28.562 unit atau naik sekitar 2 persen dibandingkan 2024. Sementara itu, kendaraan roda dua (R2) tercatat 5.720 unit atau turun sekitar 4 persen.

Untuk kendaraan bus tercatat sebanyak 3.154 unit atau meningkat 4 persen, sedangkan kendaraan truk mencapai 27.203 unit atau naik signifikan sebesar 13 persen.

Dari sisi operasional, jumlah kapal yang beroperasi relatif stabil sebanyak 30 unit kapal. Namun jumlah perjalanan kapal (trip) meningkat menjadi 869 trip atau naik sekitar 8 persen dibandingkan 805 trip pada Nataru 2024.

General Manager PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Bakauheni, Partogi Tamba, mengatakan bahwa peningkatan arus penumpang dan kendaraan mencerminkan pulihnya mobilitas masyarakat serta meningkatnya kepercayaan publik terhadap layanan penyeberangan.

“Kenaikan arus penumpang dan kendaraan pada Nataru tahun ini menunjukkan bahwa mobilitas masyarakat sudah kembali pulih.

ASDP terus berupaya menjaga kelancaran layanan dengan penguatan operasional kapal, pengaturan trip, serta koordinasi intensif dengan seluruh pemangku kepentingan agar perjalanan masyarakat tetap aman, tertib, dan nyaman,” ujar Partogi Tamba.

Ia menambahkan, ASDP juga telah menyiapkan langkah-langkah antisipatif menghadapi puncak arus, seperti optimalisasi buffer zone, pengaturan antrean kendaraan, serta pemantauan lalu lintas pelabuhan secara real time.

ASDP mengimbau masyarakat untuk merencanakan perjalanan dengan baik, memanfaatkan layanan reservasi tiket daring, serta mengikuti arahan petugas di pelabuhan guna menghindari antrean panjang pada jam-jam puncak arus libur.(Red-*)

Read More

5.792 Honorer Resmi Jadi PPPK Paruh Waktu, Ini Kata Bupati Lampung Selatan

Kalianda - Suasana bahagia dan haru menyelimuti Lapangan Radin Inten, Kalianda, Rabu (24/12/2025), saat 5.792 tenaga non-Aparatur Sipil Negara (ASN) menerima Surat Keputusan (SK) Bupati Lampung Selatan tentang Pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu.

Senyum lega dan air mata syukur tampak di wajah para penerima SK yang telah menanti pengakuan status kerja selama belasan bahkan puluhan tahun.

Bagi para tenaga non-ASN tersebut, penyerahan SK bukan sekadar seremoni administratif, melainkan awal baru setelah masa pengabdian panjang yang penuh ketidakpastian.

Di wajah-wajah mereka tergambar kelegaan, kebanggaan, dan rasa syukur yang sulit disembunyikan, sebuah kado akhir tahun yang sangat berarti, bukan hanya bagi mereka, tetapi juga bagi keluarga yang setia mendampingi perjuangan panjang tersebut.

Penyerahan SK dilakukan secara simbolis oleh Bupati Lampung Selatan, Radityo Egi Pratama, didampingi Wakil Bupati M. Syaiful Anwar dan Sekretaris Daerah Kabupaten Supriyanto, serta disaksikan unsur Forkopimda, pejabat utama, kepala perangkat daerah, dan para camat di lingkungan Pemkab Lampung Selatan.

Ribuan penerima SK tampak kompak mengenakan kemeja putih dan celana hitam. Nuansa khidmat semakin terasa dengan sentuhan aksesoris adat daerah, seperti Tukus bagi laki-laki dan selendang tapis bagi perempuan, sebagai simbol kebanggaan identitas dan kebersamaan.

Dalam sambutannya, Bupati Radityo Egi Pratama menyampaikan apresiasi atas kesabaran dan ketekunan para tenaga honorer yang telah lama mengabdi. Ia bahkan menyapa langsung beberapa peserta yang mengaku telah menunggu pengangkatan hingga lebih dari 20 tahun, disambut tawa dan tepuk tangan hadirin.

Bupati Egi menegaskan bahwa pengangkatan sebagai PPPK Paruh Waktu merupakan awal perjalanan baru yang mengandung amanah besar. Ia berharap kebahagiaan yang terpancar hari itu dapat terus terjaga dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.

Lebih lanjut, Bupati Egi menekankan pentingnya membangun birokrasi yang bersih dan berintegritas melalui semangat “Betik”, akronim dari Bebas Transaksi Ilegal dan Korupsi.

Menurutnya, budaya anti korupsi tidak hanya menyangkut penyalahgunaan materi, tetapi juga disiplin waktu, etos kerja, dan tanggung jawab dalam melayani masyarakat.

“Saya ingin ASN di Lampung Selatan adalah pegawai yang bersih, disiplin tanpa diawasi, serta melayani masyarakat dengan senyum tulus,” tegasnya.

Ia juga mendorong para PPPK Paruh Waktu untuk menjadi aparatur yang adaptif, inovatif, dan bekerja dengan hati, menjadikan pekerjaan sebagai bagian dari ibadah.

Pengangkatan PPPK Paruh Waktu ini didasarkan pada Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor 800.1.2.5/1185/V.05/2025 tentang Pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu.

Dari total 5.792 tenaga non-ASN yang diangkat, terdiri atas 2.299 tenaga guru dengan TMT 1 November 2025, 474 tenaga kesehatan dengan TMT 1 November 2025, serta 3.019 tenaga teknis dengan TMT 1 Oktober 2025.

Melalui kebijakan ini, Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan menegaskan komitmennya dalam memberikan kepastian status kerja sekaligus meningkatkan kesejahteraan tenaga honorer yang selama ini menjadi ujung tombak pelayanan publik di daerah. (Az-Is)

Read More