BPK RI: Tidak Sesuai Kontrak Rp487 Juta Lebih di Dinas PUPR Mesuji

Mesuji - Lagi, kegiatan Dinas PUPR Mesuji, Lampung menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan LHP BPK RI dengan nilai yang cukup fantastis.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Mesuji ditengarai menjadi "langganan" temuan BPK dari tahun ke tahun.

Pemerintah Kabupaten Mesuji, Lampung pada tahun 2024 menganggarkan Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi sebesar Rp11 miliar lebih dengan realisasi sebesar Rp10 miliar lebih atau sebesar 88,92% dari anggaran.
Belanja tersebut di antaranya direalisasikan untuk Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan, Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan, dan Belanja Jasa Konsultansi Spesialis.

BPK RI Perwakilan Lampung mencatat, berdasar hasil pemeriksaan secara uji petik terhadap belanja jasa konsultansi pengawasan pada 20 paket pekerjaan yang dilaksanakan pada Dinas Kesehatan dan Dinas PUPR berdasarkan data analisis data rekapitulasi jasa konsultansi, dokumen kontrak dan dokumen pembayaran, serta permintaan keterangan kepada personel terkait diketahui terdapat beberapa permasalahan.
"Personel jasa konsultansi pengawasan yang tidak bekerja sesuai kontrak sebesar Rp487 juta lebih," demikian petikan LHP BPK RI.

Kemudian, hasil pemeriksaan belanja jasa konsultansi pengawasan pada Dinas Kesehatan (Dinkes) dan Dinas PUPR dan konfirmasi kepada direktur dan personel penyedia jasa konsultansi pengawasan, menunjukkan bahwa terdapat sepuluh personel pada tujuh paket pekerjaan yang tidak bekerja sesuai jangka waktu dalam kontrak sebesar Rp487 juta lebih.

Berdasarkan hasil wawancara kepada direktur penyedia jasa dan personel yang terlibat dalam kontrak, diketahui bahwa terdapat personel yang tidak melaksanakan pekerjaan sebagaimana waktu yang tercantum dalam kontrak
"Personel jasa konsultansi pengawasan yang melaksanakan lebih dari satu paket pekerjaan dalam waktu bersamaan sebesar Rp79 juta lebih.
Hasil pemeriksaan dokumen atas penyediaan personel jasa konsultansi pengawasan oleh penyedia jasa menunjukkan satu personel ahli K3 yang melaksanakan satu paket pekerjaan pengawasan pada Dinas Kesehatan dan satu paket pekerjaan pada Dinas PUPR dalam waktu yang bersamaan," ungkap catatan BPK RI.

Kemudian, permasalahan di atas mengakibatkan kelebihan pembayaran biaya langsung personel dan non-personel kepada penyedia jasa konsultansi pada dua OPD sebesar Rp579.609.699,52 (Rp487.320.699,52 + Rp79.289.000,00 + Rp13.000.000,00).
Hal tersebut disebabkan PPK dan PPTK pada OPD terkait kurang optimal mengendalikan pelaksanaan belanja jasa konsultansi pengawasan dan tidak cermat dalam menguji kesesuaian perhitungan biaya personel dan/ataunon-personel konsultan pengawasan yang dipersyaratkan untuk penerimaan hasil pekerjaan dan
"Penyedia jasa konsultansi tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan kontrak," papar BPK RI.

BPK merekomendasikan Bupati Mesuji agar memerintahkan Kepala Dinas Kesehatan dan Kepala Dinas PUPR: menginstruksikan PPK dan PPTK pada masing-masing OPD untuk meningkatkan pengendalian atas pelaksanaan belanja jasa konsultansi pengawasan dan lebih cermat menguji kesesuaian perhitungan biaya personel dan/atau non-personel konsultan pengawasan yang dipersyaratkan untuk penerimaan hasil pekerjaan; dan
Memproses kelebihan pembayaran kepada penyedia jasa konsultansi pada Dinas Kesehatan dan Dinas PUPR sesuai ketentuan dan menyetorkan ke kas daerah sebesar Rp579 juta lebih atas pekerjaan yang dilaksanakan oleh:
Dinas Kesehatan sebesar Rp485 juta lebih dengan rincian.
CV WPAK sebesar Rp7.040.000,00;
CV AK sebesar Rp27.722.466,38 dan
CVRCC sebesar Rp450.720.199,36.
Dinas PUPR sebesar Rp94.127.033,78 dengan rincian.
CVDK sebesar Rp54.369.700,00;
CVGC sebesar Rp29.624.000,36 dan
CV DAK sebesar Rp10.133.333,42.

Sementara Kepala Dinas PUPR Kabupaten Mesuji Agnatius Syahrizal, belum berhasil dikonfirmasi meski dikonfirmasi berulang. (Lis/ndi)

Read More

Terlibat Penipuan, Oknum Polisi Polres Lampung Selatan Dilaporkan ke Propam Polda

BANDAR LAMPUNG -- Didampingi tim kuasa hukum dari kantor hukum NAGA SELATAN INDONESIA, Heri Prasojo SH, Julizar SH, Titi Hartati, SH, MH dan Syahril Efendi SH, Sally Yulia resmi melaporkan oknum Polisi Polres Lampung Selatan Ki dan AT warga sipil ke Mapolda Lampung, Selasa,(29/7/2025).

Terkait dugaan tipugelap melalui aplikasi NEXT15Apjob oleh oknum anggota polisi berinisial Ki yang bertugas di wilayah hukum Kapolres Lampung selatan, Sally Yulia dengan resmi melaporkan ke SPKT dan Propam Mapolda Lampung berdasarkan surat nomor:LP/B/510/VIII/2025/SPKT/Polda Lampung.

Pelaporan itu buntut adanya kasus dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan yang berkedok aplikasi NEXT15Adjob perusahaan dengan menonton iklan bisa mendapatkan keuntungan (uang) jika sudah menjadi member.

Namun menjadi member ada tingkatan dimana jika kita gabung Grade A1 harus deposit sebesar 360.000, grade A2 deposit sebesar Rp1.400.000 dan Grade A3 deposit sebesar Rp4.600.000, keuntungan didapat akan jauh lebih besar jika pilih deposit yang besar.

Bahkan, untuk menyakinkan orang yang bergabung, Ki dan AT berjanji siap memulangkan deposit mereka jika dalam waktu kontrak yang telah disepakati terjadi hal-hal yang tak diinginkan.

Seiring berjalannya waktu, aplikasi tersebut tiba-tiba menghilang dan tidak bisa diakses (dibuka), kemudian klien kami mempertanyakan kepada Ki dan AT, namun  keduanya enggan bertanggung jawab
.
"Maka, pada hari selasa tanggal 29 juli 2025 kemarin kami bersama tim mendampingi klien kami untuk melaporkan dugaan penipuan/penggelapan 378/372 berkedok aplikasi multilevel yang diduga dilakukan oleh oknum Polisi dan warga sipil ke Mapolda Lampung,"ujar Pemilik Kantor HUKUM NAGA SELATAN INDONESIA Heri Prasosjo, SH kepada media, Rabu 30 juli 2025.

"Menurut Heri Prasojo, SH sebelum pelaporan, kliennya sudah berupaya mediasi secara kekeluargaan kepada Ki dan AT, di Polisi Sektor Katibung.

"Namun sayang dalam mediasi tersebut Ki tidak mau bertanggung jawab atas uang deposit klien kami, sehingga meminta kami sebgai kuasa hukum untuk mendampingi persoalan ini sampai tuntas.

Heri Prasojo, SH menambahkan, dari informasi kliennya yang dibawah nauangan Selly total keseluruhan mencapai 32 orang karena aplikasinya seperti multilevel, kita mencari orang untuk gabung lalu yang kita bawa membawa orang lagi, begitu seterusnya.

"Jadi jika ditotal keseluruhan dibawah klien kami dana deposit yang sudah masuk diaplikasi tersebut mencapai Ratusan juta rupiah lebih, Maka kami minta pihak kepolisian segera periksa oknum Ki dan AT (warga sipil) agar tidak ada korban lain dan tanpa pandang bulu," tegas ketua GMBI Provinsi Lampung ini.

Jika Anda merasa menjadi korban penipuan atau penggelapan dalam usaha, segera laporkan kejadian tersebut kepada pihak berwajib atau melalui kami di no telfon 0821-9776-3803/ 0852-6996-3970. (Tim).

Read More

Ada Temuan BPK RI Ratusan Juta di Dinkes Mesuji

Mesuji - Pemerintah Kabupaten Mesuji, Lampung pada tahun 2024 menganggarkan Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi sebesar Rp11 miliar lebih dengan realisasi sebesar Rp10 miliar lebih atau sebesar 88,92% dari anggaran.

Belanja tersebut di antaranya direalisasikan untuk Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan, Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan, dan Belanja Jasa Konsultansi Spesialis.

Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (LHP BPK RI) Perwakilan Lampung mencatat, berdasar hasil pemeriksaan secara uji petik terhadap belanja jasa konsultansi pengawasan pada 20 paket pekerjaan yang dilaksanakan pada Dinas Kesehatan dan Dinas PUPR berdasarkan data analisis data rekapitulasi jasa konsultansi, dokumen kontrak dan dokumen pembayaran, serta permintaan keterangan kepada personel terkait diketahui terdapat beberapa permasalahan.
"Personel jasa konsultansi pengawasan yang tidak bekerja sesuai kontrak sebesar Rp487 juta lebih," demikian petikan LHP BPK RI.

Kemudian, hasil pemeriksaan belanja jasa konsultansi pengawasan pada Dinas Kesehatan (Dinkes) dan Dinas PUPR dan konfirmasi kepada direktur dan personel penyedia jasa konsultansi pengawasan, menunjukkan bahwa terdapat sepuluh personel pada tujuh paket pekerjaan yang tidak bekerja sesuai jangka waktu dalam kontrak sebesar Rp487 juta lebih.

Berdasarkan hasil wawancara kepada direktur penyedia jasa dan personel yang terlibat dalam kontrak, diketahui bahwa terdapat personel yang tidak melaksanakan pekerjaan sebagaimana waktu yang tercantum dalam kontrak
"Personel jasa konsultansi pengawasan yang melaksanakan lebih dari satu paket pekerjaan dalam waktu bersamaan sebesar Rp79 juta lebih.
Hasil pemeriksaan dokumen atas penyediaan personel jasa konsultansi pengawasan oleh penyedia jasa menunjukkan satu personel ahli K3 yang melaksanakan satu paket pekerjaan pengawasan pada Dinas Kesehatan dan satu paket pekerjaan pada Dinas PUPR dalam waktu yang bersamaan," ungkap catatan BPK RI.

Kemudian, permasalahan di atas mengakibatkan kelebihan pembayaran biaya langsung personel dan non-personel kepada penyedia jasa konsultansi pada dua OPD sebesar Rp579.609.699,52 (Rp487.320.699,52 + Rp79.289.000,00 + Rp13.000.000,00).
Hal tersebut disebabkan PPK dan PPTK pada OPD terkait kurang optimal mengendalikan pelaksanaan belanja jasa konsultansi pengawasan dan tidak cermat dalam menguji kesesuaian perhitungan biaya personel dan/ataunon-personel konsultan pengawasan yang dipersyaratkan untuk penerimaan hasil pekerjaan dan
"Penyedia jasa konsultansi tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan kontrak," papar BPK RI.

BPK merekomendasikan Bupati Mesuji agar memerintahkan Kepala Dinas Kesehatan dan Kepala Dinas PUPR: menginstruksikan PPK dan PPTK pada masing-masing OPD untuk meningkatkan pengendalian atas pelaksanaan belanja jasa konsultansi pengawasan dan lebih cermat menguji kesesuaian perhitungan biaya personel dan/atau non-personel konsultan pengawasan yang dipersyaratkan untuk penerimaan hasil pekerjaan; dan
Memproses kelebihan pembayaran kepada penyedia jasa konsultansi pada Dinas Kesehatan dan Dinas PUPR sesuai ketentuan dan menyetorkan ke kas daerah sebesar Rp579 juta lebih atas pekerjaan yang dilaksanakan oleh:
Dinas Kesehatan sebesar Rp485 juta lebih dengan rincian.
CV WPAK sebesar Rp7.040.000,00;
CV AK sebesar Rp27.722.466,38 dan
CVRCC sebesar Rp450.720.199,36.
Dinas PUPR sebesar Rp94.127.033,78 dengan rincian.
CVDK sebesar Rp54.369.700,00;
CVGC sebesar Rp29.624.000,36 dan
CV DAK sebesar Rp10.133.333,42.

Sementara Kepala Dinas Kesehatan Mesuji, Kusnandarsah, belum berhasil dikonfirmasi meski dikonfirmasi berulang. (Lis/ndi)

Read More

DPMPPTSP Lamsel Luncurkan Program “Jebolin UMKM” Jemput Bola Perizinan Hingga ke Kecamatan

LAMPUNG SELATAN - Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan terus mendorong peningkatan pelayanan publik yang inovatif, terutama bagi masyarakat pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Lamsel, meluncurkan program “Jebolin UMKM” atau Jemput Bola Perizinan UMKM, sebagai upaya mempermudah akses legalitas usaha bagi masyarakat, Jum’at (01/08/2025)

Inovasi ini memungkinkan masyarakat mengurus izin usaha tanpa harus datang ke kantor pelayanan utama, karena gerai layanan kini hadir langsung di seluruh kecamatan .

“Kecamatan Kalianda adalah titik pertama program Jebolin UMKM. Ke depan, target kita menjangkau 17 Kecamatan di seluruh Lampung Selatan. Tapi pelaksanaannya akan bertahap karena, kami juga harus tetap menjalankan pelayanan di kantor utama, ” ujar Asnawi selaku Kabid Perizinan.

Program ini digagas sebagai bagian dari komitmen Bupati Lampung Selatan dalam memperkuat sektor UMKM, yang selama ini menjadi salah satu fokus utama pembangunan daerah.

"Pak Bupati sangat konsen terhadap UMKM. Selain menjadi perhatian pemerintah pusat, beliau juga ingin pelaku UMKM di Lampung Selatan bisa lebih maju, mandiri, dan legal secara administrasi, ” lanjutnya.

Melalui program ini, pelaku UMKM yang belum memiliki izin usaha akan langsung dibantu untuk menerbitkannya. Menariknya, seluruh proses dilakukan secara gratis, tanpa pungutan biaya.

"Dengan izin resmi, pelaku UMKM bisa lebih mudah menjalin kerja sama, mendapatkan bantuan, serta mengakses program-program pemberdayaan. Dan ini semua tidak dipungut biaya (Gratis)," tegasnya.

Program “Jebolin UMKM” diharapkan dapat mempercepat pendataan pelaku usaha di tingkat Desa dan Kecamatan, serta mendorong peningkatan ekonomi masyarakat secara menyeluruh. (Red)

Read More

PWI Kota Tangsel Periode 2025-2028 Resmi Dilantik, Usung Profesionalisme dan Soliditas

BANTEN - Pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kota Tangerang Selatan periode 2025–2028 resmi dilantik, (Kamis, 31/07/2025) di Sekretariat PWI Banten, Jalan Jenderal Sudirman No. 25, Kota Serang.

Pelantikan dilakukan langsung oleh Ketua PWI Provinsi Banten, Rian Nopandra, dan diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, doa bersama, serta pembacaan Surat Keputusan oleh Sekretaris PWI Banten, Fahdi Khalid.

Edy Riyadi selaku Ketua PWI Tangsel yang baru dilantik, dalam sambutannya mengajak seluruh anggota untuk menjadikan organisasi sebagai rumah bersama, tempat berkarya, sekaligus wadah pengabdian kepada masyarakat.

Sementara itu, Ketua PWI Banten, Rian Nopandra yang akrab disapa Opan menekankan pentingnya soliditas dan semangat kolektif dalam menjalankan roda organisasi. Ia mengingatkan bahwa setiap pengurus wajib memahami struktur organisasi PWI, Kode Etik Jurnalistik, serta Peraturan Dasar - Peraturan Rumah Tangga (PD-PRT).

“Pelantikan ini bukan sekadar seremoni, tapi momentum untuk memperkuat pemahaman terhadap nilai-nilai organisasi dan meningkatkan kualitas jurnalistik yang etis dan bertanggung jawab,” tegas Opan.

Penyerahan bendera pataka PWI dari Ketua PWI Banten kepada Ketua PWI Tangsel menandai puncak acara, yang disaksikan para anggota dan tamu undangan, termasuk pengurus PWI Banten, Ketua PWI Kota Serang dan jajaran.

Dalam arahannya, Opan juga meminta agar pengurus PWI Kota Tangsel menjaga kekompakan serta mampu mewarnai demokrasi lokal dengan kerja-kerja jurnalistik yang sehat.

“Teman-teman PWI Kota Tangsel harus bisa memberi warna dalam pembangunan dan demokrasi, khususnya di Kota Tangsel dan Banten pada umumnya. Peran wartawan sangat penting, apalagi Tangsel punya potensi ekonomi yang besar,” ujarnya.

Opan juga mengingatkan tantangan kerja jurnalistik di era media sosial yang serba cepat dan instan. Ia menegaskan pentingnya menjaga kualitas tulisan.

“Jangan asal copy-paste. Perhatikan kreativitas, ejaan, tanda baca, dan tentu saja prinsip 5W1H. Itu dasar yang wajib,” tandasnya.

Ia juga mengajak insan pers untuk peduli terhadap lingkungan sosial. “Jurnalis harus punya kepedulian. Jangan hanya sebagai peliput, tapi juga bagian dari kontrol sosial yang aktif menyuarakan kepentingan publik,” tutupnya.(lis*)

Read More

Tim Promosi PMB Universitas Saburai Kunjungi Pengadilan Agama dan Polres Tulang Bawang

Tulang Bawang - Universitas Saburai terus gencar melakukan promosi Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) dengan menyasar kalangan profesional dan aparatur penegak hukum.

Kali ini, tim promosi PMB Universitas Saburai melakukan kunjungan ke Pengadilan Agama (PA) Menggala dan Tulang Bawang, serta Polres Tulang Bawang, pada Kamis (31/7/2025).

Tim Universitas Saburai dipimpin langsung oleh Reza Pahlepi, S.E., M.M., selaku Ketua Tim Promosi. Turut hadir dalam rombongan tersebut sejumlah pejabat kampus, yakni Dr. Rika Santina, S.H., M.H. selaku Kaprodi Magister Hukum; Tian Terina, S.H., M.H., Kaprodi Ilmu Hukum; Satrya Surya Pratama, S.H., M.H., Plt. Sekprodi Magister Hukum; serta Dasril Adnin, S.H., Kasubbag Kemahasiswaan Fakultas Hukum.

Setibanya di Pengadilan Agama Tulang Bawang, rombongan disambut langsung oleh Ketua Pengadilan Agama, AR. Ardhitika, S.H.I., M.H.I. Suasana silaturahmi berlangsung hangat dan penuh apresiasi terhadap upaya Universitas Saburai menjalin sinergi dengan institusi peradilan.

“Program studi di Universitas Saburai, khususnya di bidang hukum, sangat relevan dengan kebutuhan peningkatan kapasitas SDM di lembaga peradilan. Kami berharap bisa membangun kemitraan akademik yang saling menguatkan,” ujar Reza Pahlepi dalam pertemuan tersebut.

Tak hanya menyambangi pengadilan, rombongan juga melanjutkan promosi ke Polres Tulang Bawang.

Di sana, mereka diterima oleh Kepala Bagian Sumber Daya Manusia (Kabag SDM) mewakili Kapolres Tulang Bawang, AKBP Yuliansyah, S.I.K., M.H.

Di hadapan personel Polres Tulang Bawang, Reza menyampaikan berbagai informasi tentang keunggulan dan fleksibilitas program studi di Universitas Saburai.

Ia menekankan bahwa kampus tersebut sangat terbuka bagi para profesional yang ingin melanjutkan pendidikan di jenjang sarjana maupun magister.

“Universitas Saburai membuka ruang yang luas bagi para aparatur negara, termasuk di kepolisian dan peradilan, untuk menempuh pendidikan hukum yang aplikatif dan berkualitas. Kami siap menjadi mitra strategis dalam peningkatan kapasitas SDM di instansi Bapak-Ibu semua,” tegas Reza.

Kegiatan promosi ini merupakan bagian dari komitmen Universitas Saburai untuk memperluas jejaring akademik dan memberikan kontribusi nyata dalam penguatan kapasitas Universitas Saburai Sasar Aparat Penegak Hukum, Promosi PMB Digelar di Pengadilan Agama dan Polres Tulang Bawang. (Lis)

Read More

Bupati Lampung Selatan Dukung Pengembangan Srawung Seni Sawah

Kalianda - Bupati Lampung Selatan, Radityo Egi Pratama, menyatakan dukungannya terhadap pengembangan kegiatan Srawung Seni Sawah sebagai bagian dari program agro eduwisata di wilayahnya.

Dukungan ini disampaikan saat menerima audiensi komunitas Srawung Seni Sawah di Aula Sebuku, Rumah Dinas Bupati Lampung Selatan, pada Kamis (31/7/2025).

Audiensi tersebut menjadi momentum strategis bagi pengembangan potensi seni dan budaya berbasis pertanian di desa-desa Lampung Selatan. Bupati Egi menyebut bahwa inisiatif seperti ini layak didorong menjadi festival budaya rakyat yang berkelanjutan, bahkan bisa menjadi daya tarik wisata baru seperti yang berhasil dilakukan daerah lain.

“Lampung Selatan ini multikultur dan kaya akan keberagaman budaya. Ketika kegiatan seperti ini lahir dari inisiatif masyarakat, maka sudah saatnya pemerintah hadir untuk mengangkatnya ke level yang lebih tinggi,” ujar Bupati Egi.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa selama masa kepemimpinannya, pembangunan destinasi wisata berbasis pertanian yang ramah lingkungan, inklusif, dan berdaya saing akan terus digencarkan. Ia menginginkan setiap desa memiliki satu kegiatan unggulan yang bukan hanya menghibur, tetapi juga mendidik dan membangkitkan ekonomi lokal.
Audiensi ini juga dihadiri oleh Anggota DPRD Lampung Selatan Dapil 6 Dwi Riyanto, Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan Hukum dan Politik, Kepala Dinas PMD, Dinas Pariwisata, Camat serta para Kepala Desa dari Kecamatan Merbau Mataram dan Tanjung Sari.
Sementara itu, Agus Gunawan, penggagas Srawung Seni Sawah, menjelaskan bahwa kegiatan ini pertama kali digagas pada 2020 sebagai bentuk keprihatinan terhadap minimnya aktivitas kreatif masyarakat desa dalam memanfaatkan lahan pertanian.
“Kami ingin masyarakat mencintai lahan pertanian lagi. Maka kami adakan kegiatan seperti menari di sawah, agar bertani jadi kegiatan yang membanggakan dan menyenangkan,” ungkap Agus.
Ia berharap dukungan pemerintah dapat memperluas cakupan kegiatan ini ke lebih banyak desa, mengingat keterbatasan sumber daya untuk melanjutkan program secara swadaya.

Audiensi diakhiri dengan komitmen bersama untuk menjadikan Srawung Seni Sawah sebagai program unggulan yang menyatukan nilai seni, budaya, pertanian, dan ekonomi rakyat secara berkelanjutan di Bumi Khagom Mufakat. (Gil-Kmf)

Read More

Lampung Selatan Ditunjuk Sebagai Tuan Rumah Pelaksanaan AIYEP 2025

 Kalianda - Kabupaten Lampung Selatan resmi ditunjuk sebagai tuan rumah pelaksanaan Australia-Indonesia Youth Exchange Program (AIYEP) 2025, sebuah program pertukaran pemuda prestisius antara Indonesia dan Australia yang akan digelar mulai Oktober hingga Desember 2025 mendatang.

Sebanyak 42 pemuda, terdiri dari 21 delegasi Indonesia dan 21 pemuda Australia, akan tinggal di desa-desa Lampung Selatan selama lebih dari satu bulan. Mereka akan mengikuti berbagai program, seperti magang, pertunjukan budaya, dan tinggal bersama keluarga angkat (host family), untuk merasakan langsung kehidupan masyarakat lokal.

Program AIYEP merupakan kerja sama antara Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) RI dan Pemerintah Australia yang bertujuan mempererat hubungan bilateral melalui pertukaran budaya, pengembangan kapasitas kepemudaan, dan pengalaman kerja lintas negara.

Menurut Asisten Deputi Pengembangan Kepemudaan Global Kemenpora RI, Esa Sukmawijaya, pemilihan Lampung Selatan sebagai lokasi kegiatan tidak terlepas dari pertimbangan strategis.

“Lampung sudah lama tidak menjadi tuan rumah. Lokasinya dekat dengan Jakarta, efisien secara logistik, dan ini saat yang tepat untuk Lampung unjuk gigi di tengah momen nasional seperti Pilkada serentak,” ujar Esa, usai meninjau salah satu host family, Kamis (31/7/2025).

Esa menekankan bahwa AIYEP bukan sekadar program pertukaran, melainkan juga investasi jangka panjang dalam memperkuat citra daerah di mata dunia.

“Ini momentum emas. Lampung Selatan bisa menunjukkan wajah ramah, berbudaya, dan siap bersaing secara global,” lanjutnya.

Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Lampung Selatan, Yespi Cory, mengungkapkan bahwa kegiatan ini merupakan kehormatan sekaligus peluang emas untuk mengenalkan potensi lokal secara internasional.

Para peserta dijadwalkan tiba pada 25 November 2025, kemudian akan diserahkan ke keluarga angkat pada 27 November. Pada 28 November, mereka dijadwalkan melakukan kunjungan ke Pemerintah Provinsi Lampung sebagai bagian dari agenda resmi.

“Selanjutnya, para para peserta akan mengikuti program magang dari 28 November hingga 23 Desember 2025. Mereka akan ditempatkan di berbagai instansi dan lembaga di lima kecamatan, yaitu Kalianda, Rajabasa, Penengahan, Sidomulyo, dan Natar,” ungkap Yespi.
Beberapa lokasi magang yang telah disiapkan antara lain: SMA Kebangsaan, Universitas Indonesia Mandiri (UIM), Dinas Kominfo, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pariwisata, Dinas Sosial, Disnaker, NGO Paluma, Koperasi Desa Merah Putih Bumisari Natar, dan lainnya.

Dengan dukungan lintas sektor dan persiapan matang, Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan optimistis AIYEP 2025 dapat menjadi tonggak penting dalam diplomasi budaya serta pemberdayaan pemuda menuju Indonesia Emas. (ptm-Kmf)

Read More

Warga Haduyang Natar Temukan Mayat Anonim Terapung du Sungai

LAMPUNG SELATAN - Warga dikejutkan dengan ditemukan mayat sisok anonim tanpa identitas terapung di sungai wilayah Kampung Kroya Dusun Sukarame Desa Haduyang, Natar Lampung Selatan Kamis,(31/7/2025).

Dalam rekaman video yang beredar, jenazah terlihat mengapung dengan posisi tangan terlipat di bagian perut. Korban mengenakan jaket berwarna merah dan celana jeans biru.

Kabid Humas Polda Lampung, Kombes Pol Yuni Iswandari, membenarkan penemuan tersebut. Ia menyebut, tim gabungan dari Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Lampung, Polres Lampung Selatan, dan Polsek Natar telah dikerahkan ke lokasi untuk melakukan evakuasi.

“Benar, pagi tadi ditemukan sesosok jenazah terapung di sungai Desa Haduyang. Proses evakuasi masih berlangsung. Kami juga melibatkan Basarnas karena kondisi medan yang licin akibat hujan,” ujarnya.

Yuni menambahkan, hingga kini identitas jenazah belum diketahui dan pihaknya masih menunggu hasil autopsi.

“Jenazah akan dibawa ke Rumah Sakit Bhayangkara Polda Lampung untuk dilakukan autopsi guna mengetahui penyebab kematian,” tambahnya.

Ia memastikan, aparat kepolisian akan terus melakukan penyelidikan untuk mengungkap identitas korban dan kronologi kejadian.

“Saat ini kami fokus pada olah tempat kejadian perkara (TKP) dan menggali keterangan dari saksi-saksi di sekitar lokasi. Kami juga akan menelusuri kemungkinan adanya laporan orang hilang,” tutupnya.(Hms/is)

Read More

Kolaborasi, ASDP Bakauheni Diskusi Untuk Maksimalkan Pelayanan

BAKAUHENI - ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Bakauheni menggelar acara bersama jurnalis untuk membahas berbagai isu dan strategi terkait keselamatan dan keamanan bagi para pengguna jasa penyeberangan kapal ferry di pelabuhan lintas Bakauheni-Merak. Kamis,(31/7/2025).

Kegiatan ini untuk memperkuat kolaborasi dan sinergi antara ASDP Bakauheni dan para jurnalis media pers dalam menyampaikan informasi yang akurat dan tepat kepada masyarakat.

Meningkatkan kesadaran dan keamanan di pelabuhan.

“ASDP Bakauheni sangat menghargai peran penting jurnalis dalam menyampaikan informasi yang akurat kepada masyarakat. Sinergi ini sangat penting untuk meningkatkan kesadaran dan keamanan di pelabuhan.”

Komitmen ASDP Bakauheni meningkatkan kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga keselamatan dan keamanan di pelabuhan.

Bekerja sama dengan jurnalis untuk menyampaikan informasi yang bermanfaat dan meningkatkan keselamatan serta keamanan di pelabuhan.

Sementara Humas ASDP Bakauheni Syaiful, menambahkan bersinergi antara ASDP Bakauheni Dengan para jurnalis agar tetap berkomitmen terus bekerja sama dalam menyampaikan informasi yang bermanfaat dan meningkatkan keselamatan serta keamanan di pelabuhan.

"Selamat datang GM Partogi Tamba di pelabuhan Bakauheni dan semoga di bawah kepemimpinan beliau ASDP Bakauheni lebih kompak dan solid serta sukses dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat khususnya di lintasan Selat Sunda,” tutupnya. (Red)

Read More

Kejari Tetapkan Bendahara BUMD PT Lampung Selatan Maju (Perseroda) Tersangka

KALIANDA - Kejaksaan Negeri (Kejari) Lampung Selatan resmi menetapkan seorang tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan keuangan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Lampung Selatan Maju (Perseroda) untuk periode tahun 2022–2023.

Tersangka berinisial LK (30), yang menjabat sebagai bendahara pada BUMD tersebut, ditetapkan setelah penyidik mengantongi bukti yang cukup atas dugaan penyimpangan keuangan yang merugikan negara.

Penetapan tersangka dilakukan pada Rabu, 30 Juli 2025 sekitar pukul 17.00 WIB di Kantor Kejari Lampung Selatan. Kepala Seksi Intelijen Kejari Lampung Selatan, Volanda Azis Saleh, S.H., S.E., M.H., menyampaikan bahwa penetapan LK dilakukan berdasarkan hasil pengembangan penyidikan dan audit kerugian negara oleh Kejaksaan Tinggi Lampung.

Audit yang dituangkan dalam Laporan Hasil Audit Kejaksaan Tinggi Lampung tertanggal 10 Juni 2025 menyebutkan adanya kerugian negara sebesar Rp517.382.907 (lima ratus tujuh belas juta tiga ratus delapan puluh dua ribu sembilan ratus tujuh rupiah). Dana tersebut merupakan pendapatan dan pengeluaran BUMD yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara sah dan legal.

“Berdasarkan alat bukti yang telah kami peroleh, LK diduga kuat terlibat dalam penyimpangan pengelolaan keuangan yang merugikan keuangan negara. Penetapan tersangka dilakukan setelah proses penyidikan yang matang,” ujar Volanda.

Dalam proses hukumnya, penyidik Kejari Lampung Selatan telah memutuskan untuk melakukan penahanan rumah terhadap tersangka LK selama 20 hari ke depan terhitung sejak tanggal 30 Juli 2025. Penahanan dilakukan dengan pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik (APE) atau gelang elektronik sebagai bagian dari upaya pengawasan.

Volanda menjelaskan bahwa kebijakan penahanan rumah diambil karena mempertimbangkan kondisi LK yang masih dalam masa pemulihan pasca melahirkan dan sedang menyusui bayi. Meski demikian, LK tetap diwajibkan untuk melakukan pelaporan secara berkala kepada penyidik.

LK disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 atau Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Atas dugaan tersebut, tersangka terancam hukuman pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun, atau bahkan pidana seumur hidup, serta denda paling sedikit Rp200 juta hingga maksimal Rp1 miliar.

Penyidikan masih terus berlangsung dan Kejaksaan Negeri Lampung Selatan menyatakan komitmennya untuk menuntaskan perkara ini secara profesional dan transparan. (Lis)

Read More

Gubernur Lampung Launching Dapur Makan Bergizi Gratis Di Lamteng

Lampungtengah--Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal sebut program makan gratis bergizi merupakan pemikiran Presiden RI Prabowo Subianto 15 tahun lalu.

Hal tersebut disampaikan Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal pada saat Launching Dapur Makan Bergizi Gratis di Kabupaten Lampung Tengah, Kecamatan Seputih Raman, Kamis 31 Juli 2025.

"Makan bergizi gratis ini merupakan ucapan pak presiden Prabowo 15 tahun lalu. Karena saya mengikuti beliau sejak tahun 2009 lalu,"kata Mirza.

Selayaknya pemimpin, kata Mirza, Memberikan makanan dan rasa aman kepada rakyatnya ini bukan isapan jempol apa yang di lakukan oleh pak presiden Prabowo Subianto bisa terlaksana saat beliau terpilih dan menjabat.

"Karena dengan mengkonsumsi makanan bergizi maka anak-anak kita akan memiliki Sumber daya manusia yang mempu berdaya saing kedepannya," ucapnya.

Dengan makan sehat dan bergizi pemerintah mempersiapkan generasi penerus Indonesia 15 tahun mendatang bisa bersaing dengan negara-negara lain.

"Indeks pembangunan Manusia rendah, saya tidak mau anak-anak di Lampung kalah dari daerah lain," tegasnya.

Selain dari itu, dengan adanya Dapur Makan Bergizi Gratis ini akan meningkatkan UMKM yang memberdayakan potensi yang ada di lingkungan setempat.

"Disini satu dapur dapat menyerap 47 karyawan dengan gaji sesuai UMR, ini di satu Dapur saja, kalo ini di seluruh Lampung akan mengurangi angka pengangguran yang cukup banyak," imbuhnya.

Gubernur Lampung juga berharap makanan ini disuplay oleh warga sekitar dengan harga standar kualitas terbaik.

"Makan bergizi gratis ini bahan nya harus di suplay dari warga sekitar, harga standar, dan kualitas terbaik. Karena itulah dampak terbaik yang dengan adanya program Makan Bergizi Gratis pak Prabowo," tuntasnya.

Di hadapan Gubernur Lampung Ketua Yayasan Sai Bumi Berjaya Ni Nyoman Sriharyani, Siapkan 47 pekerja dan fasilitas sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI) 

Melayani Makan gratis kurang lebih 3500 siswa di kecamatan Seputih Raman, Kabupaten Lampung Tengah.

"Berharap memberikan support dan arahan terbaik demi mendukung sukses nya program presiden RI Prabowo Subianto, kita berikan pelayanan, Dan kwalitas terbaik untuk anak-anak kita di Lamteng," kata dia. 

Bupati Lampung Tengah, Ardito Wijaya juga turut mengapresiasi fasilitas yang di miliki Yayasan Sai Bumi Berjaya memenuhi standar Nasional.

"Pak Gubernur saya sudah cek dari luar sampai dalam, semua fasilitasnya baru semua, sesuai standart, semoga ini menjadi contoh untuk daerah lainnya," tutup Ardito.(lis) 

Read More

Gubernur Lampung Lepas Purna Bakti Tina Malinda

BANDARLAMPUNG---Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal melakukan pelepasan purna bakti Tina Malinda, Kepala Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi (Setdaprov) Lampung, di Ruang Abung, Gedung Balai Keratun, Kantor Gubernur Lampung, Kamis (31/07/2025).

Acara ini menjadi momen penghormatan atas pengabdian panjang Tina Malinda yang telah mendedikasikan hampir empat dekade hidupnya untuk birokrasi Pemerintah Provinsi Lampung.

Dalam sambutannya, Gubernur Mirza menyampaikan rasa hormat dan apresiasi yang tinggi atas perjalanan karier Tina Malinda.

"Alhamdulillah hari ini kita baru saja menyaksikan pelepasan masa purna bakti Ibu Tina Malinda. Selama 38 tahun 9 bulan, beliau telah mengabdikan diri menjadi bagian penting dinamika birokrasi Pemerintah Provinsi Lampung. Lebih dari separuh hidupnya beliau curahkan untuk melayani masyarakat, menjalankan tugas-tugas strategis dengan penuh dedikasi, integritas, dan keteladanan," ujar Gubernur.

Gubernur menambahkan bahwa selama menjabat, baik sebagai Sekretaris DPRD Provinsi Lampung maupun dalam posisi lainnya, Tina Malinda dikenal mampu memimpin dengan ketajaman berpikir, ketenangan dalam bertindak, dan ketegasan dalam mengambil keputusan.

"Pengabdian beliau adalah teladan bagi kita semua. Seperti pepatah mengatakan, setiap perjumpaan membawa makna dan setiap perpisahan membawa pelajaran. Atas nama pribadi, masyarakat, dan Pemerintah Provinsi Lampung, saya sampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya atas seluruh kontribusi yang telah diberikan," ucap Gubernur.

Gubernur Mirza juga turut mendoakan agar masa purna tugas Tina Malinda membawa kebahagiaan dan keberkahan. "Saya yakin segala kebaikan dan pengabdian yang tulus selama ini akan dibalas Allah SWT dengan keberkahan bagi keluarga Ibu Tina," tambahnya.

Dalam kesempatan yang sama, Tina Malinda menyampaikan sambutan perpisahan dan rasa syukur atas perjalanan kariernya selama hampir 38 tahun 9 bulan mengabdi sebagai Aparatur Sipil Negara. Ia mengungkapkan salah satu pencapaian membanggakan selama menjabat Sekretaris DPRD Provinsi Lampung adalah diraihnya penghargaan terbaik nasional dalam pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum untuk kategori Sekretariat DPRD Provinsi se-Indonesia selama lima tahun berturut-turut.

"Perjalanan ini tentu tidak lepas dari dukungan luar biasa Bapak Gubernur dan seluruh jajaran yang selalu menjadi sumber semangat dan teladan dalam bekerja. Pengalaman ini akan menjadi bekal berharga di masa mendatang. Saya pamit dengan keyakinan bahwa semangat profesionalisme, loyalitas, dan inovasi akan terus dilanjutkan demi kemajuan Provinsi Lampung," ujar Tina Malinda.

Ia juga menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh rekan kerja, staf, dan sahabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung apabila selama bertugas terdapat kesalahan atau tutur kata yang kurang berkenan. "Terima kasih atas kerjasama dan kekeluargaan yang telah terjalin selama ini. Semoga silaturahmi kita tetap terjaga," tutupnya. (Dinas Kominfotik Provinsi Lampung).

Read More

ASDP Cabang Bakauheni Gencar Sosialisasi Manifest Terhadap Penumpang Kapal Ferry

LAMPUNG SELATAN - PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Bakauheni, Lampung Selatan, gencar-gencarnya melakukan sosialisasi manifest terhadap penumpang kapal ferry yang akan menyeberang ke pelabuhan Merak, Banten, supaya para penumpang terdaftar di daftar manifest penumpang kapal ferry.

Saat di konfirmasi General Manager ASDP Cabang Bakauheni, Lampung Selatan, Partogi Tamba, melaui Humas ASDP Cabang Bakauheni, Syaifullahil, mengatakan, bahwa dalam sosialisasi manifest ini, agar para penumpang atau penguna jasa memiliki kesadaran untuk memasukan identitas penumpang ke daftar manifest saat beli tiket melalui aplikasi ferizy.

"Supaya para penguna jasa yang akan menyeberang ke pulau jawa, melalui pelabuhan bakauheni, semuanya penguna jasa wajib memasukan identitas para penumpang yang akan menyeberang ke pulau jawa, termasuk anak-anak. Semuanya agar terdaftar di manifest penumpang," katanya, Rabu (30/7) di kantornya.

Lebih lanjut, Syaiful menjelaskan, bahwa apabila para penumpang yang berangkat ke pulau jawa melalui pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan, tidak terdaftar di manifest, nantinya akan sulit mengklaim asuransi dan lainnya.

"Disini kami sebagai operator pelayanan sekaligus operator kapal, menghimbau kepada para penguna jasa kapal ferry, supaya daftar penumpang di masukan ke daftar manifest saat membeli tiket. Apabila penguna jasa tidak memasukan identitas penumpang saat beli tiket, nantinya akan sangat sulit untuk mengklaim asuransi, bila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan tentunya penumpang sangat rugi, karena tidak bisa klaim asuransi." Jelasnya.

"Sosialisasi manifest ini baru berjalan dua hari ini, dan akan di laksanak 7 hari kedepan, apabila dirasa kurang, nantinya akan di tambah lagi," tutupnya.(Red)

Read More

PPPK Lampung Resmi Dilantik, Gubernur: Ini Awal Pengabdian kepada Negara

Bandar Lampung — Pemerintah Provinsi Lampung melantik sebanyak 5.469 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahap I Tahun Anggaran 2024, yang tersebar di 41 Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Rabu (30/7/2025). 

Pelantikan dilakukan secara serentak dan virtual, dipantau langsung oleh Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, dari Ruang Command Center Lantai 2, Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Kominfotik) Provinsi Lampung.

Pelantikan tersebut menjadi momentum penting dalam memperkuat kapasitas pelayanan publik di lingkungan Pemprov Lampung, sekaligus menjadi bagian dari transformasi birokrasi berbasis meritokrasi. Pelaksanaan pelantikan di masing-masing OPD dipimpin oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan disaksikan secara virtual oleh Sekdaprov.

Salah satu prosesi pelantikan berlangsung di Dinas Kominfotik Provinsi Lampung, yang melantik 60 orang PPPK teknis. Pelantikan dipimpin langsung oleh Kepala Dinas Kominfotik, Ganjar Jationo.

Gubernur Lampung dalam sambutan tertulis yang dibacakan Kepala Dinas Kominfotik, Ganjar Jationo menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh PPPK yang telah resmi dilantik. Gubernur menyebut momen ini sebagai hari istimewa yang telah lama dinanti oleh para calon PPPK dan merupakan awal dari perjalanan baru dalam pengabdian kepada negara.

“Pintu pengabdian kini terbuka lebar. Pelantikan ini menandai dimulainya tanggung jawab dan amanah baru yang harus dijalankan dengan sepenuh hati,” lanjutnya.

Lebih lanjut, Gubernur menegaskan bahwa proses seleksi PPPK yang dilantik telah melalui tahapan ketat, mulai dari verifikasi administrasi hingga Uji Kompetensi menggunakan sistem CAT (Computer Assisted Test) oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN). Hal ini menunjukkan bahwa para pegawai yang dilantik memang layak dan kompeten.

“Ini adalah bukti bahwa kalian memiliki kemampuan dan kepercayaan untuk menjadi bagian dari aparatur negara,” tegas Gubernur.

Ia juga mengingatkan bahwa sumpah dan janji yang diucapkan bukan sekadar formalitas, melainkan komitmen suci di hadapan negara dan Tuhan Yang Maha Esa.

Dalam pesannya, Gubernur mengajak seluruh PPPK yang baru dilantik untuk bekerja dengan penuh semangat, dedikasi, dan integritas.

“Kalian adalah wajah Pemerintah Provinsi Lampung di mata masyarakat. Jadilah ASN yang berakhlak, jujur, adil, dan profesional. Layani masyarakat dengan ketulusan dan junjung tinggi etika profesi,” pesannya.

Sebagai bagian dari transformasi digital dan peningkatan pelayanan publik, Gubernur juga mendorong pemanfaatan aplikasi Lampung inn, aplikasi milik Pemprov Lampung yang mendukung pelayanan terintegrasi berbasis digital.

Pelantikan PPPK Tahap I ini juga diwarnai dengan kegiatan penanaman pohon oleh seluruh peserta sebagai simbol komitmen Pemerintah Provinsi Lampung dalam menjaga kelestarian lingkungan dan mendukung aksi nyata menghadapi perubahan iklim global. (Dinas Kominfotik Provinsi Lampung).

Read More

Kadisdikbud Lampung Wajibkan Siswa Baca-Tulis 10 Menit

LAMPUNG - Komitmen Pemerintah Provinsi Lampung dalam membangun generasi cerdas dan berkarakter kembali ditunjukkan melalui langkah nyata Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Lampung.

Di bawah kepemimpinan Thomas Americo, Disdikbud menghadirkan inovasi baru demi memperkuat budaya literasi di seluruh jenjang pendidikan, mulai dari SD, SMP, hingga SMA.

Terobosan ini disampaikan langsung oleh Thomas Americo saat menjadi narasumber dalam kegiatan akbar Gebyar Literasi Nasional yang digelar Relawan Literasi Lampung di Nuwa Baca Zainal Abidin, Bandar Lampung, pada Senin, 29/7/2025.

Dalam pernyataannya, Thomas dengan penuh semangat menyampaikan bahwa pihaknya akan menerbitkan surat edaran resmi yang mendorong seluruh sekolah di Provinsi Lampung untuk menyediakan waktu khusus 10 menit setiap hari guna membiasakan siswa membaca dan menulis.

“Iya, ke depan kita akan buat edaran supaya literasinya meningkat,” ujar Thomas disambut antusias para pegiat literasi, guru, dan siswa yang hadir.

Menurutnya, kebiasaan sederhana membaca dan menulis secara rutin adalah pondasi penting dalam membangun generasi pembelajar yang kritis dan kreatif.

Karena itu, ia menegaskan bahwa gerakan ini harus dilakukan secara masif dan terstruktur di setiap satuan pendidikan.

“Jadi, kita kasih waktu 10 menit untuk mereka membaca dan menulis,” jelasnya.

Lebih jauh, Thomas menyampaikan harapan besarnya agar seluruh pihak di dunia pendidikan dapat bersinergi mendukung program ini. “Kita harapkan semua ya, oke ya. Minggu depan banyak ini, kita buatin ya. Makasih ya,” ucapnya penuh optimisme.

Langkah Thomas Americo ini menuai banyak pujian. Para relawan literasi dan komunitas pendidikan menilai bahwa gebrakan yang diinisiasi Disdikbud Lampung ini sangat relevan dengan tantangan dunia pendidikan saat ini.

Di tengah derasnya arus digital dan menurunnya minat baca generasi muda, gagasan memberi ruang waktu khusus membaca dan menulis setiap hari dinilai sebagai strategi yang cerdas dan visioner.

"Pak Thomas adalah contoh kepala dinas yang tidak hanya berpikir administratif, tapi benar-benar hadir sebagai motor penggerak perubahan. Kami salut dengan terobosan ini,” ujar Rani pegiat literasi dalam acara tersebut.

Ia juga menyampaikan apresiasi mendalam atas komitmen dan kepedulian kepala dinas terhadap kemajuan literasi di daerah.

“Kami sangat mengapresiasi Pak Thomas. Beliau tidak hanya hadir secara simbolis, tapi benar-benar membawa semangat perubahan nyata. Langkah kecil seperti memberi waktu 10 menit membaca dan menulis setiap hari ini dampaknya akan sangat besar jika diterapkan secara konsisten,” ujar Rani.

Ia menambahkan bahwa apa yang dilakukan Disdikbud Lampung menjadi contoh nyata bagaimana pemerintah daerah bisa menjadi motor penggerak gerakan literasi dari akar rumput.

“Pak Thomas adalah sosok pejabat publik yang punya kepekaan terhadap pentingnya literasi. Beliau tidak bicara teori, tapi langsung pada aksi. Dan itu sangat kami hargai,” ujarnya.

Bagi Rani, kehadiran dan perhatian pemerintah terhadap gerakan literasi bukan hanya memberi energi baru bagi para relawan, tapi juga meneguhkan bahwa membangun budaya baca bukan tugas segelintir orang, melainkan tanggung jawab bersama.

“Langkah ini bisa menjadi tonggak sejarah lahirnya gerakan literasi berbasis kebijakan di sekolah. Dan Lampung bisa menjadi pelopor,” tambahnya.(lis)

Read More

Direksi ASDP Gandeng KPK Perkuat Sistem Antikorupsi, Dirut: Komitmen Wujudkan BUMN Berintegritas

Jakarta, 29 Juli 2025 – PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) memperkuat komitmennya dalam membangun tata kelola perusahaan yang bersih dan berintegritas melalui sinergi bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Komitmen ini diwujudkan dalam kegiatan kick-off meeting antara jajaran Direksi ASDP dan tim dari Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK yang berlangsung pada Senin (28/7) di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK, Jakarta.

Pertemuan ini menjadi momentum penting bagi ASDP untuk mempercepat langkah-langkah pencegahan korupsi secara menyeluruh, melalui evaluasi sistem dan penguatan integritas individu. Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Aminuddin, menekankan bahwa sinergi antara KPK dan BUMN menjadi strategi prioritas KPK dalam periode kepemimpinan 2024–2029. “Bukan hanya soal perbaikan sistem, tetapi juga penanaman nilai-nilai integritas yang kuat di tubuh organisasi,” ujarnya.

Pertemuan ini turut dihadiri oleh Direktur Utama ASDP Heru Widodo, Wakil Direktur Utama Yossianis Marciano, Direktur Operasi dan Transformasi Rio Lasse, Direktur Keuangan, TI, dan Manajemen Risiko Djunia Satriawan, Direktur Teknik dan Fasilitas Kusnadi C. Wijaya, serta Direktur SDM dan Layanan Korporasi Wahyu Wibowo. Dari pihak KPK, hadir Plt. Deputi Pencegahan dan Monitoring Bapak Aminudin, bersama para Kasatgas dari Direktorat Anti Korupsi Badan Usaha (AKBU) KPK RI.

Aminuddin menjelaskan bahwa sistem yang kuat dan akuntabel menjadi benteng utama dalam mencegah terjadinya tindak pidana korupsi. Oleh sebab itu, KPK mendorong agar setiap BUMN mampu mengenali celah-celah dalam sistem yang selama ini rawan disalahgunakan, dan melakukan koreksi menyeluruh terhadap potensi kelemahan tersebut. Pencegahan tidak cukup hanya bersifat reaktif, tetapi harus dirancang sebagai bagian dari strategi jangka menengah dan panjang, termasuk mitigasi risiko dan antisipasi terhadap residu praktik korupsi.

KPK juga mengapresiasi sikap terbuka dan respons positif dari manajemen ASDP dalam menerima masukan serta menjalankan proses perbaikan sistem secara menyeluruh. Menurut KPK, keberhasilan upaya pencegahan ini sangat bergantung pada sejauh mana BUMN memiliki komitmen kuat dalam mengimplementasikan setiap rekomendasi yang diberikan.

Dalam sesi diskusi, KPK menyampaikan beberapa fokus area perbaikan yang relevan di lingkungan ASDP. Mulai dari penguatan sistem pengadaan kapal, peningkatan tata kelola manajemen kapal berbasis digital, hingga pentingnya integrasi data manifest penumpang yang lebih andal dan dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini bertujuan agar ASDP mampu membangun sistem yang lebih transparan, efisien, dan antikorupsi.

Direktur Utama ASDP, Heru Widodo, menyampaikan pandangan yang sejalan. Ia menegaskan bahwa komitmen terhadap integritas harus menjadi budaya kerja di seluruh lini ASDP. “Bagi ASDP, membangun lingkungan kerja yang bebas dari praktik korupsi bukan hanya kewajiban normatif, tetapi merupakan bagian dari strategi keberlanjutan perusahaan. Oleh karena itu, langkah perbaikan sistem juga akan dibarengi dengan evaluasi kebijakan internal yang sudah tidak lagi relevan dengan dinamika saat ini,” ujar Heru menjelaskan.

Terkait isu manifest penumpang yang kerap menjadi perhatian publik, Heru menegaskan bahwa ASDP akan menindaklanjuti rencana integrasi sistem reservasi Ferizy dengan data kependudukan dari Ditjen Dukcapil. Namun demikian, sesuai regulasi yang berlaku, tanggung jawab validasi manifest dan pengawasan di lapangan tetap berada di tangan regulator, dalam hal ini KSOP dan BPTD. ASDP mendukung penuh langkah-langkah pengawasan tersebut dan siap meningkatkan akurasi serta transparansi data yang dikelola.

Selain itu, ASDP saat ini telah memiliki sistem _Whistle Blowing_ sebagai bagian dari komitmen dalam menjaga prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) dan menciptakan lingkungan kerja yang transparan. Dalam diskusi kemarin, ASDP membuka ruang untuk pengembangan lebih lanjut terhadap sistem tersebut, agar semakin efektif, objektif, dan terintegrasi dengan mekanisme pengawasan eksternal demi penguatan budaya integritas di seluruh lini perusahaan.

ASDP meyakini bahwa pencegahan korupsi adalah proses berkelanjutan yang membutuhkan sinergi antar-lembaga, konsistensi manajemen, serta keteladanan dari seluruh insan perusahaan. Dengan sistem yang semakin andal dan budaya kerja yang menjunjung tinggi integritas, ASDP optimistis mampu memberikan kontribusi nyata dalam membangun BUMN yang bersih, profesional, dan dipercaya publik.

(Is/Hms)

Read More

Kecelakaan Maut di Turunan Minang Rua Bakauheni, Mahasiswa Tewas

BAKAUHENI - Kembali terjadi kecelakaan tunggal di turunan Minang Rua, Bakauheni, pada Senin (28/07/2025) sekitar pukul 15.30 WIB. Sebuah sepeda motor Honda Vario 160 dengan nomor polisi BE 4092 KZ mengalami rem blong dan menyebabkan satu orang meninggal dunia.

Korban diketahui bernama Alfian (23), seorang mahasiswa Universitas Lampung (Unila) asal Kotabumi, Lampung Utara. Ia berboncengan dengan rekannya saat insiden terjadi.

Menurut keterangan saksi mata Merdi yang juga salah satu teman korban, Alfian merupakan bagian dari rombongan delapan motor yang hendak menuju kawasan wisata Minang Rua. Namun saat melintasi di turunan tajam terakhir sebelum lokasi, motor yang dikendarai korban mengalami masalah pada sistem pengereman (blong rem).

Seorang warga Kelawi, Pr, menyatakan bahwa rombongan tersebut sempat dihentikan warga untuk diberikan arahan mengingat medan jalan yang curam. Namun rombongan tetap melanjutkan perjalanan tanpa berhenti, hingga akhirnya terjadi kecelakaan.

“Pas di turunan terakhir motor korban tidak bisa dikendalikan, remnya blong, langsung jatuh. Satu orang meninggal dan salah satu rekannya Rifki Kurniawan di bawa ke puskesmas bakauheni,” ujar warga setempat.

Korban kemudian dibawa ke Puskesmas Bakauheni menggunakan mobil pengangkut air galon karena ambulans desa Kelawi saat itu sedang digunakan untuk mengantar pasien lain ke rumah sakit.

Serda Mahfudi dari Koramil 03/Penengahan membenarkan kejadian tersebut.

“Saya berada di lokasi sekitar pukul 15.30. Memang benar ada salah satu mahasiswa dalam rombongan yang mengalami kecelakaan akibat rem blong dan dinyatakan meninggal dunia. Korban telah dievakuasi ke Puskesmas Bakauheni,” jelasnya.

Pihak berwenang masih mendalami kronologi lengkap kejadian tersebut. (Red)

Read More

Pemdes Palembapang Salurkan Bantuan Pangan Beras Sesuai Prosedur

KALIANDA - Pemerintah Desa (Pemdes) Palembapang Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan, menyalurkan bantuan beras ketahanan pangan, dari Badan Pangan Nasional (BPN). Yang dilaksanakan di aula kantor desa setempat, Selasa (29/07/2025).

Penyaluran bantuan beras ketahanan pangan ini untuk periode Juni dan Juli tahun 2025  kepada 457 Keluarga Penerima Manfaat (KPM)

Kepala Desa Palembapang, Rommy Ansory, menyampaikan, “Hari ini Pemdes Palembapang sedang melaksanakan kegiatan pembagian beras dari BPN  kepada 457 KPM yang merupakan bantuan ketahanan pangan, "ucapnya.

Kades juga menjelaskan bahwa penyaluran bantuan pangan beras ini, disalurkan berdasarkan data dari Dinsos, yang bekerja sama dengan Bolug.. "Kita hanya melakukan penyalurannya secara detail, satu persatu disalurkan kepada masyarakat sesuai data yang diterima Pemdes dari Dinsos, itu pun dilakukan dengan sistem penguploadan data yang baik."

"Saya berharap agar bantuan ini bisa bermanfaat bagi seluruh keluarga penerima manfaat (KPM), " Tandasnya.

Terpisah, Salah seorang warga penerima bantuan menyampaikan rasa syukur dan terima kasihnya atas bantuan beras yang diterimanya.

“Saya sebagai warga penerima bantuan merasa bersyukur atas bantuan beras ketahanan pangan ini. Tentu saja bantuan ini sangat bermanfaat bagi kami warga penerima manfaat” katanya. (Red)

Read More

DPMPTSP Lampung Selatan Luncurkan Program “Jebolin UMKM” untuk Permudah Perizinan Usaha

LAMPUNG SELATAN - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Lampung Selatan meluncurkan program “Jemput Bola Layanan Izin Usaha untuk UMKM” atau disingkat “Jebolin UMKM”. Program ini bertujuan untuk meningkatkan akses pelayanan publik bagi para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di desa-desa.

“DPMPTSP Lampung Selatan Luncurkan Program ‘Jebolin UMKM’ untuk Permudah Perizinan Usaha”

*Detail Program:*

– Program “Jebolin UMKM” akan digelar secara keliling ke 17 kecamatan di wilayah Lampung Selatan, dimulai dari Kecamatan Kalianda pada 1 Agustus 2025.
– Layanan ini akan memberikan konsultasi, pendampingan, dan penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) secara langsung di lokasi kecamatan masing-masing.
– Syarat administrasi yang dibutuhkan hanya KTP dan NPWP.

*Tujuan Program:*

– Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pemberdayaan UMKM sebagai tulang punggung perekonomian daerah.
– Membantu para pelaku UMKM mendapatkan legalitas usaha secara resmi dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarga dan masyarakat sekitar.

*Target Program:*

– Penerbitan 1.000 NIB bagi pelaku UMKM selama tahun 2025.
– Program “Jebolin UMKM” akan hadir di 17 kecamatan tahun ini untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan melalui partisipasi dan kemajuan sektor UMKM.(red)

Read More

Komisi IV DPRD Lampung Selatan Minta Penambahan Faskes RSUD Bob Bazzar

KALIANDA – Komisi IV DPRD Lampung Selatan dorong penambahan fasilitas pelayanan kesehatan dengan pembangunan gedung baru di luar kompleks RSUD Bob Bazzar. Anggota Komisi IV, Misman mengatakan, mengingat keterbatasan lahan yang dimiliki oleh RSUD Bob Bazzar, maka dirasa perlu adanya terobosan maupun inovasi yang kreatif dengan memaksimalkan potensi yang ada.

Menurut Misman, salah satu gagasannya adalah penambahan fasilitas pelayanan kesehatan Hemodialisa (Cuci Darah). Usulan penambahan fasilitas tersebut menurut Misman, idealnya disertai dengan penambahan pembangunan gedung pelayanan. Dikatakannya, usulan penambahan gedung tersebut dapat dilaksanakan dengan memanfaatkan aset pemerintah daerah berupa lahan tanah yang nganggur.

“Aset lahan milik Pemkab kan masih banyak yang nganggur, belum termanfaatkan oleh OPD-OPD secara optimal. Menurut saya, manajemen RSUD bisa mengkaji potensi lahan ini untuk diusulkan pada 2026 guna pembangunan gedung fasilitas pelayanan kesehatan yang secara teknis dibolehkan berada di luar kompleks RSUD,” kata Misman dalam rapat pembahasan rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS) APBD 2026 bersama Komisi IV & RSUD Bob Bazzar, Senin 28 Juli 2025.

"Seperti penambahan fasilitas pelayanan kesehatan untuk pasien cuci darah. Apalagi mengingat daftar antrian (Waiting List) pasien tercatat sudah sampai 1 tahun. Satu sisi adanya usulan penambahan mesin cuci darah, sementara sisi lainnya ditindaklanjuti dengan mengusulkan pembangunan gedung baru di lahan milik Pemkab yang belum termanfaatkan tadi. Saya rasa gagasan ini selaras dengan program pembangunan bapak Bupati Radityo Egi Pratama,” imbuh anggota fraksi PKB ini. (Red)

Read More

Walikota Bandar Lampung Lantik 266 PPPK Tahap I

 

Wali Kota Bandar Lampung Hj. Eva Dwiana Resmi Mengangkat Sekaligus melantik pada pengambilan sumpah jabatan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahap I, Di Aula Gedung Semergo Pemkot Bandar Lampung.

Sebanyak 266 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Bandar Lampung secara resmi menerima Surat Keputusan (SK) pengangkatan, pada hari Senin (28/07/2025).

Atas nama pribadi dan Pemerintah Kota Bandar Lampung, Wali Kota Hj. Eva Dwiana memberikan ucapan selamat kepada pegawai yang hari ini resmi dilantik dan menerima SK sebagai PPPK.

"saya mengucapkan selamat kepada saudara-saudari sekalian yang hari ini resmi dilantik dan menerima SK sebagai PPPK," ujar Wali Kota Hj. Eva Dwiana.

Ia menegaskan bahwa pencapaian ini bukan hal yang mudah, melainkan hasil dari proses panjang dan seleksi ketat yang meliputi tahapan administrasi hingga uji kompetensi.

Bliau juga meminta agar para PPPK yang telah dilantik tidak menyia-nyiakan kepercayaan yang telah diberikan oleh negara dan daerah.

"Pelantikan ini bukan akhir dari perjuangan, melainkan awal dari tanggung jawab yang lebih besar sebagai abdi negara. Kalian dituntut menunjukkan profesionalisme, dedikasi, dan integritas tinggi dalam melaksanakan setiap tugas," Tegasnya.

Ia juga menekankan pentingnya etika dan kedisiplinan dalam menjalankan tugas. Bliau meminta agar seluruh pegawai, khususnya PPPK yang baru diangkat, dapat menjadi teladan, baik di lingkungan kerja maupun dalam kehidupan bermasyarakat.

"Jangan nodai kepercayaan yang telah diberikan negara. Jadilah contoh yang membanggakan, bukan hanya bagi institusi, tetapi juga bagi keluarga dan masyarakat," Pungkasnya.(lis) 

Read More

Ketua DPRD Pesisir Barat Hadiri Pembukaan Turnamen Sepak Bola Bupati Cup 2025

Pesisir Barat - Bupati Cup Tahun 2025 resmi dibuka oleh Bupati Pesisir Barat Dedi Irawan, dalam seremoni pembukaan yang digelar meriah di Lapangan Labuhan Jukung Krui, Senin (28/07/2025).

Acara pembukaan turut dihadiri oleh Wakil Bupati Pesisir Barat Irawan Topani, Ketua DPRD Muhamad Emil Lil Ardi, Pj Sekda Tedi Zatmiko, serta sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Ketua PSSI Kabupaten Pesisir Barat Aris ikhwanda (dang mex) serta para club bola yang akan berlaga.

Antusiasme masyarakat Kabupaten Pesisir Barat terlihat menyambut turnamen tahunan bergengsi ini yang menjadi ajang pembinaan dan pencarian bibit unggul sepak bola dari seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Pesisir Barat.

Dalam sambutannya, Bupati Dedi Irawan menyampaikan bahwa turnamen ini bukan hanya soal kompetisi, melainkan juga sebagai sarana untuk mempererat hubungan antara seluruh elemen pemerintahan dan masyarakat.

“Turnamen Bupati Cup ini menjadi jembatan silaturahmi antara eksekutif dan legislatif, eksekutif dengan masyarakat, serta legislatif dengan masyarakat. Melalui olahraga, kita bangun sinergi, semangat kebersamaan, dan sportivitas,” ujarnya.

Turnamen Bupati Cup tahun ini dibagi dalam dua kategori, yakni kategori umum dan kategori usia 40 tahun ke atas, guna mengakomodasi partisipasi dari lintas generasi pecinta sepak bola.

Pertandingan perdana mempertemukan tim Kecamatan Krui Selatan melawan DPRD FC. Laga berlangsung sengit, namun Krui Selatan tampil dominan dan berhasil menaklukkan tim DPRD FC dengan skor telak 3-0.

Di pertandingan kedua, tim Pemda FC dan Plano FC saling unjuk kemampuan dalam laga yang tak kalah seru. Pertandingan ini menjadi salah satu laga awal yang ditunggu-tunggu, memperlihatkan semangat kompetisi yang sehat dan penuh sportivitas.

Turnamen ini akan berlangsung selama beberapa pekan ke depan dan menjadi panggung penting untuk memupuk semangat kebersamaan serta menjaring talenta sepak bola lokal. ( Yasir )

Read More

Nurhasanah Dorong PBH Peradi Bandarlampung Komit Beri Bantuan Hukum Pro Bono

Bandarlampung - Ketua Pengurus Daerah (Pengda) Tenaga Pembangunan (TP) Sriwijaya Provinsi Lampung, Hj. Nurhasanah, SH., MH. mendorong Pusat Bantuan Hukum Perhimpunan Advokat Indonesia (PBH Peradi) Bandarlampung selalu komit untuk memberikan bantuan hukum pro bono (gratis) kepada masyarakat yang membutuhkan sebagai amanat UU No.18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Demikian disampaikan Nurhasanah yang notabene Penasehat DPC Peradi Bandarlampung ini disela-sela acara Pelantikan Pengurus PBH Peradi Bandarlampung periode 2025-2028 dan Dialog Interaktif di Balai Keratun, Bandarlampung, Senin (28/7).

Nurhasanah yang juga mantan Ketua DPRD Provinsi Lampung ini menyampaikan selamat kepada seluruh pengurus PBH Peradi Bandarlampung yang baru saja dilantik.

Lanjutnya, Nurhasanah mendorong PBH Peradi Bandarlampung untuk memberikan bantuan hukum pro bono (gratis) sebagai amanat UU No.18 Tahun 2003 tentang Advokat. “Saha berharap PBH Peradi Bandarlampung untuk bekerja dengan melayani pro bono bagi masyarakat yang membutuhkan keadilan,” kata Nurhasanah.

Politisi PDI Perjuangan ini juga berharap PBH Peradi Bandarlampung siap membantu masyarakat yang tidak mampu yang membutuhkan bantuan hukum pro bono. 

“Saya berharap kehadiran PBH Peradi Bandarlampung di tengah masyarakat dapat diterima dengan baik untuk membantu masyarakat agar sadar hukum. PBH Peradi Bandarlampung diharapkan juga siap kapanpun bila dibutuhkan,” harapnya.

Karena itu, kata dia, dalam kepengurusan periode kedua ini, PBH Peradi Bandarlampung ini diharapkan tidak hanya siap memberi bantuan hukum pro bono, tapi juga berupaya memberikan dampak yang berarti bagi masyarakat yang membutuhkan, rakyat kecil yang termarjinalkan, dan juga bagi pihak yang memperjuangkan keadilan.

“PBH Peradi Bandarlampung tetaplah menjunjung tinggi pro bono, bantulah rakyat kecil dan buktikan untuk membantu rakyat,” pungkasnya. (*).

Read More

HUT Kota Bandar Lampung Ke-343, Pecahkan Rekor MURI Pembuatan Sekubal Raksasa

Bandar Lampung — Momen perayaan Hari Ulang Tahun ke-343 Kota Bandar Lampung ditandai dengan torehan prestasi membanggakan. Pemerintah Kota Bandar Lampung resmi mencatatkan namanya dalam Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI) atas pembuatan sekubal — makanan khas Lampung — terpanjang dan terbesar di dunia.

Pemecahan rekor tersebut berlangsung meriah di kawasan Tugu Adipura pada Minggu, 27 Juli 2025. Dengan panjang mencapai 25 meter dan diameter 25 centimeter, sekubal raksasa ini menjadi pusat perhatian dalam gelaran Festival Masakan Tradisional Lampung dan Jajanan Pasar, yang merupakan bagian dari rangkaian HUT Kota Bandar Lampung.

Direktur Operasional MURI, Yusuf Ngadri, secara langsung menyerahkan piagam penghargaan kepada Wali Kota Bandar Lampung, Hj. Eva Dwiana. Dalam sambutannya, Eva Dwiana menyampaikan bahwa pencapaian ini merupakan bentuk penghargaan dan persembahan istimewa untuk seluruh masyarakat Kota Bandar Lampung.

"Penghargaan ini adalah hadiah untuk warga Kota Bandar Lampung. Semoga menjadi pemicu semangat dalam melestarikan budaya lokal," ujar Walikota Eva Dwiana.

Lebih jauh, ia menyampaikan harapannya agar pencapaian ini menjadi ikon budaya yang mampu mengangkat citra Lampung di kancah nasional bahkan internasional.

“Kami ingin budaya Lampung semakin dikenal luas. Bukan hanya sekubal dan siger, tapi juga berbagai bentuk seni seperti tarian, musik, serta kekayaan kuliner lainnya,” tutup Eva Dwiana.

Pemecahan rekor ini tidak hanya menunjukkan keberhasilan Pemkot dalam mengangkat warisan budaya lokal, namun juga menjadi simbol kekompakan dan kreativitas masyarakat Lampung dalam melestarikan tradisi.(lis)

Read More

Masyarakat Pekon Kuta Mulya Swadaya Bangun Balai Pekon

Pesisir Barat - Warga Pekon (desa) Kuta Mulya, Bangkunat, Peaisir Barat, Lampung secara swadaya membuat membangun balai pekon( Balai desa), Minggu (27/7/2025).

Hal ini seiring antusias dan semangat masyarakat untuk segera Difinitif dalam Anggaran yang semntara ini masih nginduk dengan Pekon pagar Bukit.

Aldi Suwito Kepala Pemangku/ RW pekon setempat menjelaskan, kenginan mereka untuk memeiliki balai pekon sendiri walaupun belum memiliki anggaran sendiri.
"Dengan rasa bangga kami bersama masyarakat sehingga terwujud secara swadaya membangun balai pekon tersebut, dengan harapan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat dan instansi terkait dapat membantu dalam mempercepat definitif secara administrasi atau keuangan pekon sendiri," kata dia.

Darul sebagai tokoh masyarakat setempat yang hadir dan ikut serta dalam acara melihat progres kerja balai pekon tersebut, sebagai masyarakat berharap agar tahun anggaran 2026 Pekon Kuta Mulya ini sudah definitif dan punya anggaran sendiri seperti pekon pekon definif lainnya.

Mat Yani Tokoh Pemuda Pekon Kuta Mulya sekaligus pemberi hibah tanah 40 m X 40 m untuk Balai Pekon berujar, ini merupakan wujud ke ikut sertaan sebagai masyarakat, sebagai wujud peduli terhadap pekon sendiri.
"Kita ketahui bersama bahwa dua tahun yang lalu terjadi pemekaran Pekon Kuta Mulya dari Pekon Induk Pagar Bukit, tentu sesuai rentetan/tahapan yang diberikan oleh berbagai pihak sebagai syarat definitif 100%, yang mana salah satunya selama dua tahun diberikan waktu dalam tahap mengurus administerasi pekon sendiri serta melaporkan semua yang sudah menjadi syarat syarat di maksud guna menuju difinitif 100%, yang saat ini masih bergantung kepada pekon induk yakni Pekon Pagar Bukit," papar dia.

Masih kata Mat Yani tanah balai pekon tersebut hibah murni untuk digunakan sebagai balai pekon, seiring rasa bangga kami sebagai masyarakat Pekon Kuta Mulya, pihaknya memohon kepada semua pihak untuk  dukungannya agar pekon kami tahun depan dapat definitif 100%. Sehingga lebih fokus dalam pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Di tempat terpisah Sutino, sebagai Pj Peratin Pekon Kuta Mulya saat dihubungi via telpon menjelaskan bahwa masyarakatnya begitu antusias dan semangat dalam kerjasama guna menyukseskan balai pekon yang beberapa hari lagi bisa ditempati dan berkantor di sana sebagai balai pekon yang baru milik pekon sepenuhnya.
"Terima kasih kepada semua pihak khususnya masyarakat, tokoh pemuda yang begitu peduli dengan situasi pekon kita yang lagi berjuang menyelesaikan tahapan tahapan dan ketentuan ketentuan lain dari yang berwenang untuk menuju pekon kuta mulya difinitif 100%,"  tutupnya.(Yasir).

Read More

Bertemu Menteri KKP, Gubernur Lampung Dorong Revitalisasi Tambak Bermasalah

JAKARTA — Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, menegaskan komitmennya untuk menata ulang kawasan pesisir Provinsi Lampung dalam pertemuan strategis bersama Menteri Kelautan dan Perikanan RI, Sakti Wahyu Trenggono, di Jakarta, Jumat (25/7/2025). Fokus utama pembahasan meliputi pendataan kawasan pesisir, penataan kembali tambak-tambak yang bermasalah, serta upaya pelestarian lingkungan lewat penanaman mangrove.

“Pendataan kawasan pesisir di Provinsi Lampung. Bagaimana pendataan kawasan pesisir di Provinsi Lampung. Termasuk juga masalah tambak-tambak kami yang sudah banyak bermasalah, bagaimana kita akan merevitalisasi. Tadi salah satu opsinya, kita akan melakukan penanaman mangrove di tambak-tambak di Provinsi Lampung,” ujar Gubernur Mirza usai pertemuan tersebut.

Langkah ini menjadi bagian dari strategi jangka panjang Pemerintah Provinsi Lampung untuk mewujudkan wilayah pesisir yang tertata, berkelanjutan, dan memberikan manfaat ekonomi maupun ekologi bagi masyarakat. Penanaman mangrove diharapkan menjadi solusi konkret atas kerusakan lingkungan akibat tambak-tambak yang tidak produktif maupun ilegal.

Sebelumnya, Gubernur Mirza juga memimpin rapat percepatan migrasi perizinan usaha penangkapan ikan bersama Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan di Ruang Rapat Sakai Sambayan, Komplek Kantor Gubernur Lampung, Bandarlampung (23/7/2025).

Pertemuan tersebut membahas sejumlah isu penting, termasuk penyelesaian masalah kapal perikanan yang belum memiliki izin operasional. Berdasarkan data tahun 2023, dari total 3.316 kapal ukuran 5–30 GT di Provinsi Lampung, hanya 158 kapal yang telah mengantongi izin. Angka ini jauh dari harapan dan berisiko menimbulkan sanksi hukum, serta kehilangan potensi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sektor kelautan dan perikanan.

Direktur Usaha Penangkapan Ikan KKP, Ukon Ahmad Furkon, menjelaskan bahwa pihaknya akan membuka gerai layanan langsung di pelabuhan-pelabuhan untuk mempermudah proses legalisasi kapal. Program ini diharapkan bisa mendorong pelaku usaha segera mengurus izin secara administratif, sekaligus meningkatkan kesadaran pentingnya legalitas usaha.

“Kami ingin mendekatkan layanan ke lapangan, agar tidak ada alasan lagi bagi pelaku usaha untuk menunda pengurusan izin. Legalitas usaha penting untuk perlindungan nelayan dan kepastian hukum,” ujar Ukon.

Selain itu, turut disoroti persoalan ketimpangan distribusi PNBP dari sektor perikanan. Selama ini, dana hasil sektor perikanan hanya dialirkan ke pemerintah kabupaten/kota, tanpa melibatkan pemerintah provinsi. KKP saat ini tengah mengkaji mekanisme baru bersama Kementerian Keuangan agar distribusi manfaat lebih merata hingga ke tingkat provinsi.

Gubernur Mirza menyambut baik rencana tersebut dan menegaskan kesiapan Provinsi Lampung untuk terlibat aktif dalam penyederhanaan perizinan dan penguatan pengelolaan sektor kelautan. Menurutnya, reformasi tata kelola ini penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah berbasis sumber daya laut secara adil dan legal.

Pertemuan tersebut menghasilkan komitmen bersama antara pemerintah pusat dan daerah untuk mendorong reformasi menyeluruh dalam tata kelola perizinan penangkapan ikan. Sebagai langkah konkret, Gubernur Mirza menginstruksikan pembukaan gerai layanan perizinan usaha penangkapan ikan selama dua minggu mulai 24 Juli 2025 di Pelabuhan Perikanan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur.

Upaya revitalisasi tambak bermasalah dan penanaman mangrove akan menjadi babak baru dalam pengelolaan pesisir di Provinsi Lampung—menggabungkan pendekatan ekologis, legalitas usaha, dan kesejahteraan masyarakat pesisir secara simultan. (*)

Read More

DPRD dan Pemkab Pesisir Barat Setujui KUA-PPAS APBD Perubahan 2025

Pesisir Barat - DPRD dan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat menyetujui kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Tahun Anggaran 2025.

Persetujuan itu berlangsung dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pesisir Barat yang berlangsung di gedung dewan setempat di Krui, Jumat (25/7/2025).

Rapat dipimpin Ketua DPRD Pesisir Barat, Mohammad Emir Lil Ardi. Dihadiri Bupati Dedi Irawan, Pj. Sekda, Tedi Zadmiko, 21 dari 25 anggota DPRD setempat, sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD), staf ahli dan camat.

Dalam sambutannya Bupati, Dedi Irawan mengatakan, catatan, koreksi, rekomendasi, kritik dan saran demi kesempurnaan data dan dokumen, baik secara langsung maupun tidak langsung merupakan rekomendasi bagi penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang APBD Perubahan Tahun Anggaran 2025.

Beberapa catatan dari hasil pembahasan tersebut antara lain, pertama, perubahan proyeksi pendapatan daerah dengan mempertimbangkan perkembangan kondisi perekonomian makro secara global, nasional, dan regional yang berdampak pada perubahan pendapatan daerah Pesibar.

Kedua, perubahan proyeksi belanja yang merupakan upaya untuk mendukung tercapainya tujuan pembangunan secara efesien dan efektif, sesuai dengan strategi pembangunan yang dilakukan untuk meningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat Pesibar secara lebih optimal.

Ketiga, penyesuaian pembiayaan daerah dengan kebijakan menggunakan penerimaan pembiayaan daerah dari pos Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa) Tahun Anggaran 2024 hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk kebutuhan pengeluaran pembiayaan daerah dan pemenuhan belanja daerah,” ungkap Dedi Irawan.

“Terhadap catatan-catatan dimaksud, kepada seluruh kepala OPD untuk dapat cermat, efektif dan efisien serta akuntabel dalam menyelesaikan seluruh program atau kegiatan dengan memperhatikan sisa waktu pelaksanaan Tahun Anggaran 2025,” pinta Bupati.

Dedi Irawan juga mengatakan, setelah menyelesaikan seluruh proses KUA-PPAS APBD Perubahan Tahun Anggaran 2025, Pemkab Pesibar akan kembali berkoordinasi, bertemu, dan berdiskusi dalam pembahasan Ranperda APBD Perubahan Pesibar Tahun Anggaran 2025.

“Karenanya mari kita jaga kesehatan, semangat, dan ikhtiar untuk dapat terus berperan aktif, kooperatif dengan mengedepankan semangat kebersamaan demi tertibnya proses perencanaan dan penganggaran daerah,” katanya.(Yasir)

Read More