Portal Berita Online

Empat Sekolah di Lampung Selatan Terima Bantuan Komputer dari PTPN I Reg 7


LAMPUNG SELATAN-- PTPN I Regional 7 telah memberikan bantuan 4 unit komputer kepada 4 sekolah di Kabupaten Lampung Selatan melalui Program Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan (TJSL).

Bantuan ini bertujuan untuk meningkatkan literasi digital dan pemerataan akses pendidikan di daerah, serta mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan yaitu Pendidikan Berkualitas
Kepala Bagian Sekretariat dan Hukum, Agus Fahroni, Selasa (25/11/2025), mengatakan PTPN I Reg 7  berkomitmen untuk terus hadir mendukung kemajuan pendidikan di Lampung.
“Program TJSL ini sejalan dengan arahan Bapak Gubernur Lampung agar bantuan sosial ini  dapat lebih difokuskan ke sektor pendidikan.
"Kami berharap, bantuan komputer ini dapat dimanfaatkan secara maksimal sebagai sarana pembelajaran berbasis teknologi, demi terwujudnya Generasi Emas Lampung yang cerdas dan berdaya saing,” ujar Agus.
PTPN I Reg 7 berkomitmen untuk terus mendukung sektor pendidikan di wilayah kerjanya, sebagai langkah nyata dalam mempersiapkan generasi muda yang unggul dan siap menghadapi era digital.
Keempat sekolah yang menerima bantuan komputer yakni SDN 1 Wonodadi, SDN 1 Purwodadi Dalam, SDN 1 Sukamarga, dan SMP Satu Atap 3 Kalianda.
Bantuan diserahkan oleh Asisten Humas Protokoler dan TJSL, Skondra Syarief didampingi Asisten SDM dan Umum Unit Bergen, Andri, diterima oleh masibg-masing kepala sekolah penerima bantuan.
Kepala Sekolah SDN I Wonodadi Arifin memgucapkan terima kasih kepada PTPN I Reg 7 yang telah memberikan bantuan komputer.
Ia menyampaikan apresiasi kepada PTPN I Reg 7 yang telah memberikan dukungan dalam proses belajar mengajar.
Hal senada diungkapkan Farida Kepala Sekolah SDN 1 Sukamarga. Bantuan ini sangat bermanfaat bisa memberika  kemudahan dalam melaksankan tugas mengajar. (**)

Share:

Bupati Lampung Selatan Tinjau Perbaikan Jalan di Penengahan


PENENGAHAN - Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan terus menegaskan komitmennya dalam meningkatkan kualitas salah satunya di bidang infrastruktur. Hal itu tampak saat Bupati Lampung Selatan Radityo Egi Pratama meninjau langsung progres perbaikan jalan di Desa Pasuruan, Kecamatan Penengahan, pada Kamis,(27/11/2025). Kedatangan Bupati disambut hangat masyarakat yang selama ini menantikan perbaikan fasilitas jalan utama desa.

Dalam peninjauan tersebut, Bupati Egi didampingi Camat Penengahan Syaifulloh, Kadis PMD Erdiansyah, Anggota DPRD Lampung Selatan Widodo, Ir. Toto Priyana, jajaran PUPR Lamsel, Forkopimcam Penengahan, Kepala Desa Pasuruan Sumali, serta masyarakat setempat.

Perbaikan jalan yang dikerjakan oleh Dinas PUPR Lampung Selatan menyasar dua titik utama yakni ruas Jalan Raden Imba dan Jalan Satria 3. Dua jalur vital ini sebelumnya mengalami kerusakan cukup berat selama bertahun-tahun dan sangat mengganggu mobilitas warga.

Pekerjaan dilakukan menggunakan metode hotmix Panjang 576 Lebar 3 Meter dan rabat beton Panjang 417 Meter Lebar 4 M dan ketebalan 15 sentimeter dengan total panjang lebih kurang 993.

Bupati Egi menegaskan bahwa perbaikan infrastruktur jalan merupakan salah satu prioritas pemerintah daerah.

“Pembangunan infrastruktur harus dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat. Jalan yang baik memperlancar mobilitas, menggerakkan ekonomi, dan memberikan kenyamanan dalam beraktivitas. Kami akan terus hadir memastikan pembangunan tepat sasaran,” ujar Bupati Egi.

Bupati serap aspirasi, warga sampaikan Keluhan Sehari-hari
Saat berdialog dengan warga, Bupati Egi menanyakan kondisi jalan sebelum diperbaiki. Salah satu warga mengaku sangat terbantu dengan adanya pembangunan ini karena sebelumnya kondisi jalan sangat memprihatinkan.

“Iya Pak Egi, dulu jalannya bolong-bolong parah hampir tiga tahun,” ungkap seorang ibu warga setempat.

Di lokasi lain, seorang warga bernama Syamsudin menyampaikan rasa syukurnya atas perbaikan jalan ini.

“Alhamdulillah, jalan ini hampir sepuluh tahun rusak. Sekarang sudah bagus berkat Pak Egi. Terima kasih, Pak Bupati,” Ucapnya.

Kepala Desa Pasuruan, Sumali, mengaku sangat mengapresiasi langkah cepat pemerintah daerah dalam memperbaiki infrastruktur desa.

"Alhamdulillah, kehadiran Pak Bupati disambut antusias oleh masyarakat. Ini bukti nyata perhatian pemerintah daerah. Semoga perbaikan jalan ini menjadi awal pembangunan berkelanjutan di Penengahan,” ujar Sumali

Kades juga mengajak masyarakat untuk ikut menjaga fasilitas yang telah dibangun.

“Mari kita jaga bersama hasil pembangunan ini. Kalau jalan baik, akses ekonomi, pendidikan, dan aktivitas sosial pasti semakin lancar,” harap kades Sumali.

Dengan adanya perbaikan jalan ini, Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan kembali menegaskan upayanya untuk mempercepat pembangunan infrastruktur secara bertahap dan berkelanjutan. Kolaborasi pemerintah daerah, pemerintah desa, dan partisipasi aktif masyarakat menjadi kunci kemajuan wilayah Penengahan kedepan. (Red)

Share:

Kejari Lampung Selatan Minta Maaf Atas Kesalahan Undangan Pemanggilan Perangkat Desa


LAMPUNG SELATAN - Setelah adanya pemberitaan yang berjudul Pemuda Dan Masyarakat Kritik Kejaksaan Negeri Lamsel, Terkait Kesalahan Penulisan Nama Desa Mereka. (Banjar Hara Manis) yang semestinya nama Desa Hara Banjar Manis, di surat undangan dalam rangka pemanggilan mantan kepala Desa dan sekretaris desa.

Kejaksaan Negeri (Kejari) Lampung Selatan melalui Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus (Kasi Pidsus), Agoeng Tirtayasa Rasoen,  menyampaikan klarifikasi permohonan maaf secara resmi terkait kekeliruan penulisan nama desa dalam surat pemanggilan aparatur desa.

Agoeng menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Desa Hara Banjar Manis atas kesalahan penulisan nama desa dalam surat tersebut. Ia menegaskan bahwa desa yang dimaksud dalam proses penyelidikan adalah Desa Hara Banjar Manis, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan.

"Kami luruskan, desa yang sedang dimintai keterangan adalah Desa Hara Banjar Manis. Terjadi kesalahan penulisan nama desa sebelumnya, dan hal ini perlu kami klarifikasi agar tidak menimbulkan persepsi keliru di masyarakat,” ujar Agoeng, Jumat (28/11/2025)

Klarifikasi ini disampaikan menanggapi terbitnya Surat Pemanggilan Nomor: B-263/L.8.11/Fd.1/11/2025, tertanggal 20 November 2025, yang ditujukan kepada Sekretaris Desa Hara Banjar Manis untuk dimintai keterangan terkait penggunaan anggaran desa tahun 2022–2024. Dalam surat tersebut sebelumnya terdapat kekeliruan penulisan nama desa.

Kejaksaan menegaskan bahwa proses penyelidikan tetap berjalan sesuai ketentuan hukum, dan klarifikasi diperlukan untuk menjaga akurasi informasi serta mencegah terjadinya miskomunikasi di ruang publik.

“Kami ingin memastikan bahwa semua informasi terkait penanganan perkara disampaikan secara benar dan proporsional. Kesalahan penulisan ini sudah kami perbaiki,” tambah Agoeng.

Hingga kini Kejari Lampung Selatan belum mengungkapkan lebih jauh mengenai materi penyelidikan maupun dugaan awal yang sedang didalami. Namun, kejaksaan memastikan seluruh proses berjalan sesuai prosedur yang berlaku.
(Red)

Share:

Office Parking RSUD Bob Bazar Kalianda Digerebek Polisi, Dugaan Tempat Pesta Sabu


LAMPUNG SELATAN - Pihak kepolisian dari Sat Narkoba Polres Lampung Selatan geledah

Ruang peristirahatan Office Parking Staf RSUD Bob Bazar Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan, diduga kuat menjadi lokasi pesta narkotika jenis sabu oleh sekelompok remaja. Jumat (28/ 11/2025)
Informasi tersebut terungkap setelah seorang warga yang bermalam di area tersebut mendapati tiga orang tak dikenal keluar secara mencurigakan,
Samsul, saksi mata yang saat itu menunggu orang tuanya dirawat di rumah sakit, mengaku awalnya melihat bayangan mencurigakan dari jendela kaca ruang Office Parking.
“Sekitar pukul 23.23 WIB saya lihat seperti ada bayangan hitam ngintip dari dalam. Saya senter dari luar, masih ada. Pas saya masuk, ternyata ada orang di dalam kamar kantor parkir. Karena merasa nggak nyaman, saya telepon saudara. Tiba-tiba mereka bertiga buru-buru keluar,” tutur Samsul. Kamis (27/11/2025)
Dia mengatakan, wajah ketiga remaja tersebut asing dan mereka mengenakan pakaian berpenutup kepala. Merasa curiga, Samsul mencoba memeriksa ruangan setelah para remaja itu pergi.
“Saya periksa pakai senter HP, awalnya nggak ketemu apa-apa. Tapi paginya saya cek lagi bareng Bang Ilham, ternyata di balik meja ada bungkus kecil dan sisa pipet. Saya curiga itu bekas alat hisap,” ungkapnya.
Laporan Samsul langsung ditindaklanjuti aparat penegak hukum. Personel Satres Narkoba Polres Lampung Selatan yang dipimpin Deni mendatangi lokasi dan melakukan pemeriksaan.
“Dari hasil pengecekan, kami menemukan sisa pipet dan potongan bungkus kecil bagian atas yang mirip bungkus sabu,” jelas Deni.
Dia menambahkan, pihaknya masih melakukan pendalaman, termasuk pengumpulan bukti dari rekaman CCTV rumah sakit.
“Ini akan kami dalami lebih lanjut. Sehubungan Kanit sedang melaksanakan ibadah umrah, keterangan lengkap akan kami sampaikan kemudian,” ujarnya.
Temuan dugaan aktivitas narkotika di lingkungan rumah sakit tersebut mengundang perhatian masyarakat dan menjadi peringatan serius bagi pihak pengelola RSUD Bob Bazar Kalianda untuk memperketat pengawasan area fasilitas umum, terutama ruangan yang tidak selalu terpantau. (Is)

Share:

Tindak Kriminal Oknum Warga Picu Aksi Massa di Polsek Sempol Coreng Citra Kabupaten Bondowoso


BONDOWOSO – Perusakan 150 ribu batang tanaman kopi milik PTPN I Regional 5 di Desa Kaligedang, Kecamatan Sempol, Bondowoso, Jawa Timur berimbas buruk kepada kesejahteraan lebih dari 3.500 buruh.

Tindak kriminal oleh oknum warga yang sempat memicu aksi massa di Polsek Sempol pada 17 November 2025 itu juga mencoreng citra baik Kabupaten Bondowoso yang dikenal dengan tagline "Bondowoso Republik Kopi (BRK)". Lebih luas lagi, jalur pariwisata menuju Kawah Ijen juga akan mengurangi peminat.

"Insiden pada 17 November yang dipicu tindak pidana perusakan tanaman kopi milik PTPN I Regional 5 itu Jangan dianggap remeh. Dampak negatifnya akan sangat luas, bukan hanya kerugian perusahaan yang katanya lebih dari Rp4,5 miliar. Ingat, di situ ada ribuan buruh yang pendapatannya macet, citra daerah Bondowoso Republik Kopi tercoreng, dan jalur pariwisata Ijen yang berada di Kawasan itu pasti akan terganggu," kata Iffan Gallant El Muhammady, pengamat sosial dari Universitas Muhammadiyah Jember, Kamis (27/11/25).

Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik UMJ itu menambahkan, dari tiga dampak itu, yang paling krusial adalah terhentinya pendapatan alias upah para buruh yang jumlahnya 3.500 orang itu. Penilaian dosen bergelar doktor ini ditimbang berdasarkan analisis potensi instabilitas wilayah. Sebab, kata dia, upah atau gaji sebagai elemen utama pemenuhan kebutuhan dasar warga memiliki ambang toleransi paling tipis.

"Kalau mau dikaji lebih dalam, sebenarnya dampaknya sangat luas lagi. Tetapi yang paling krusial sehingga harus segera ada penanganan serius dari parapihak, adalah soal nasib buruh. Soalnya ini kan masalah perut. Ini bisa melebar ke mana-mana. Kerugian lainnya lebih bersifat intangible asset, seperti citra daerah, kepercayaan investor, hingga engganya wisatawan ke Paltuding (Kawah Ijen) lewat jalur Bondowoso. Ini butuh Waktu lama untuk memulihkan," kata alumnus Program Doktor Ilmu Sosial Peminatan Kebijakan Publik Universitas Airlangga ini.

Iffan Gallant menilai insiden ini telah bergeser dari persoalan perusakan 80 hektare lahan menjadi krisis sosial yang berdampak luas. Ia menegaskan bahwa langkah mendesak saat ini adalah menahan eskalasi dan menghindari narasi saling menyalahkan.

“Pelabelan warga sebagai ‘perusuh’ hanya memperlebar jurang sosial dan menutupi persoalan struktural. Pemerintah dan aparat harus benar-benar berada di tengah. Negara tidak boleh terlihat berpihak karena yang dipertaruhkan adalah penghidupan ribuan buruh dan stabilitas kawasan,” kata dia.

Ia juga melihat potensi konflik horizontal jika situasi tidak dikelola hati-hati, terutama antara buruh yang kehilangan pendapatan dan warga Kaligedang yang percaya kebun hortikultura yang mereka garap akan "ditertibkan".

“Ini berbahaya, karena menggeser persoalan dari kegagalan tata kelola menjadi benturan antarwarga. Kisruh ini juga kini dirasakan publik secara simbolik tentang reputasi Kopi Bondowoso yang dulu menjadi ikon kebanggaan kini diasosiasikan sebagai pemicu konflik. Lalu, kerusakan Kepercayaan yang terbangun dari narasi positif BRK tidak dapat berdiri jika realitas hulunya penuh ketidakstabilan. Berikutnya, kerusakan legitimasi publik terhadap situasi ini.

Dampak pada sektor wisata pun tak bisa diabaikan. Konflik terbaru ini memperkuat persepsi bahwa jalur Bondowoso menuju Kawah Ijen kurang aman dan kurang kondusif. Kondisi ini akan menambah berat beban ketika pemeritah sedang mengkampanyekan jalur Bondowoso menuju Paltuding (Kawah Ijen) lebih menarik .

“Konflik sosial di sekitar wilayah produksi kopi menciptakan rasa tidak nyaman bagi warga lokal. Rasa bangga sebagai duta wisata ikut menurun. Jika tidak ditangani cepat, kisruh ini akan menempel di memori kolektif sebagai simbol ketidakstabilan,” jelasnya.

Bagi investor, insiden ini adalah ujian besar. Iffan mengatakan pemodal selalu menghitung tiga faktor utama: stabilitas sosial, kepastian tata kelola, dan mekanisme penyelesaian konflik.

“Kerugian Rp 4,7 miliar yang dialami PTPN I Regional 5 dan terhentinya pendapatan 3.500 orang adalah sinyal bahwa ada masalah serius dalam relasi perusahaan, warga, dan komunikasi publik. Jika pemerintah hanya merespons secara jangka pendek, investor akan membaca konflik ini sebagai pola yang bisa terulang,” urainya.

Iffan menilai situasi ini bisa berbalik positif jika pemerintah daerah dan PTPN menggunakan momentum ini untuk melakukan pembenahan sistemik. Transparansi, audit tata kelola, dan forum dialog tetap dinilai sebagai instrumen penting untuk memulihkan kepercayaan.

“Branding tidak boleh berhenti pada slogan. Kepercayaan publik hanya kembali jika perubahan terasa di lapangan,” tutup Iffan Gallant. (Lis)

Share:

KJHLS Kecam Intimidasi Wartawan Kompas TV Lampung oleh Preman


LAMPUNG SELATAN – Ketua Jurnalis Harian Lampung Selatan (KJHLS), Randi Fatra, meminta kepada pihak Aparat Penegak Hukum (APH) segera melakukan tindakan mengenai perlakuan kekerasan dan intimidasi  terhadap jurnalis Kompas TV Lampung, Teuku Khalidsyah, saat meliput sengketa lahan di Desa Legundi, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Lampung Selatan, Selasa (25/11/2025).

Randi menilai tindakan intimidasi yang diduga dilakukan oleh sekelompok orang preman tersebut telah memperkosa demokrasi di negeri ini, pengekangan terhadap hukum yang berlaku tentang adanya kemerdekaan kepada setiap insan pers dalam menjalankan tugasnya sebagai salah satu pilar demokrasi.
salah satu bentuk pengkebirian terhadap hukum yang telah diatur dalam Undang-Undang.
merupakan serangan nyata terhadap kebebasan pers.

“Ancaman terhadap saudara Teuku merupakan pelanggaran serius, intimidasi yang dilakukan adalah serangan nyata secara psikis dan tidak hanya untuk saudara Teuku, tapi semua insan pers ikut merasakan traumatis atas perlakuan (pelanggaran) oleh sekelompok oknum Preman dalam menghambat lajunya jalur informasi yang sebagaimana telah diatur dalam UU kebebasan pers.”
“Saya atas nama salah satu insan pers berharap kepada pihak APH selaku pelaksana Undang-undang untuk segera melakukan langkah-langkah hukum dalam menyikapi persoalan ini,” tegasnya dalam keterangan resmi, Rabu (26/11/2025).

Selain itu, ia menyampaikan dukungan moral kepada Teuku yang juga merupakan salah satu anggota KJHLS. Secara keorganisasian sebagai bentuk solidaritas ia menambahkan bahwa KJHLS mendukung penuh kepada teuku agar terus melanjutkan tugasnya sebagai penyambung lidah masyarakat dan menyampaikan informasi yang baik dan benar kepada publik.

“Kami berdiri sejajar bersama saudara Teuku. Jurnalis tidak boleh diintimidasi, demokrasi tidak boleh dinodai dan kemerdakaan harus dijunjung tinggi. Kami juga meminta kepada pemerintah daerah terkhusus bapak Bupati Lampung Selatan, untuk ikut memberikan sikap terutama  mendorong persoalan ini segera mendapat tindakan. Karena secara Konstitusi persoalan ini juga merupakan tanggungjawab pemerintah, Bagaimana kita BISA maju dengan berbagai kegiatan seremoni, jika informasi kita saja dikebiri.,” imbuhnya.

Ia turut mengimbau para jurnalis khususnya di Lampung Selatan untuk tetap berhati-hati, namun tidak gentar menjalankan fungsi jurnalistik demi kepentingan publik karena kita dilindungi oleh undang-undang.. “Tertulis jelas Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers secara tegas menyatakan bahwa setiap bentuk penghalangan, penghambatan, termasuk kekerasan terhadap jurnalis merupakan tindak pidana. Jadi tetaplah proforsional dalam melaksanakan tugas kita sebagai jurnalis karena tugas kita merupakan salah satu kelengkapan dalam suatu Negara," tukasnya.

Peristiwa bermula ketika Teuku Khalidsyah tengah meliput dugaan pemerasan oleh sekelompok orang terhadap warga sekitar. Sesampainya di lokasi, ia dikepung 8–9 orang yang mempertanyakan pemberitaan terkait kasus tersebut. Salah satu pelaku bahkan mengancam akan menusuk Teuku dengan senjata tajam yang terlihat terselip di pinggang.

Atas intimidasi tersebut, Teuku kemudian melaporkan kejadian ke Polres Lampung Selatan dengan nomor laporan:
LP/B/501/XI/2025/SPKT/Polres Lampung Selatan/Polda Lampung. Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi dari Polres Lampung Selatan. (Red)

Share:

Anggota DPRD Berang dengan Proyek Rp37 M MilikBBWSMS Lampung


PENENGAHAN - Anggota DPRD Kabupaten Lampung Selatan, Widodo dari Komisi II Fraksi PAN Dapil III, meninjau pembangunan rehabilitasi jaringan utama irigasi (D.I) kewenangan milik Balai Besar Wilayah Sungai Mesuji Sekampung (BBWSMS) Lampung (Paket I) di Desa Taman Baru, Kecamatan Penengahan, Selasa,(25/11/2025).

Peninjauan dilakukan setelah munculnya laporan masyarakat terkait dugaan penggunaan material bekas pada pembangunan talut irigasi yang menelan anggaran puluhan miliar rupiah.

Dalam peninjauannya, Widodo melihat langsung dan menemukan adanya dugaan penggunaan kembali batu-batu lama yang masih bersemen untuk pembangunan talut. Kondisi tersebut memicu protes warga yang menilai kualitas pekerjaan terkesan asal-asalan dan tidak sesuai spesifikasi.

“Saya datang ke sini atas partisipasi masyarakat. Dengan anggaran besar seperti ini, mutu bangunan harus bagus dan bermanfaat untuk para petani Desa Taman Baru, Kelau, dan desa lainnya,” ujar Widodo.

Ia menambahkan bahwa setiap proyek pembangunan memiliki spesifikasi yang wajib dipatuhi, termasuk pemilihan material yang layak dan berkualitas. Ia menyoroti bahwa kualitas bangunan yang dinilai buruk.

Widodo mengaku prihatin melihat kondisi fisik pembangunan di lapangan. Menurutnya, penggunaan batu lama yang masih bersemen dapat mengurangi daya tahan talut dan berpotensi cepat rusak.

“Banyak sekali material lama dipasang kembali. Kalau seperti ini, bangunan tidak akan bertahan lama. Ini sangat disayangkan dan berpotensi menjadi pemborosan anggaran,” tegasnya.

Ia meminta pihak pelaksana segera memperbaiki kualitas pekerjaan dan memastikan material yang digunakan sesuai standar. Kemudian Widodo Anggota DPRD dari fraksi PAN ini, akan layangkan surat resmi kepada Pemerintah dan Instansi Terkait

Sebagai tindak lanjut, Widodo menyatakan akan mengirimkan surat kepada dinas terkait hingga tingkat provinsi bila diperlukan.

“Saya akan surati kepala pelaksana proyek. Bila perlu sampai ke Gubernur Lampung,” ungkapnya.

Dalam kesempatan itu, Widodo juga berdialog langsung dengan salah satu pekerja proyek. Seorang pekerja "Saya mau tanya, batu-batu ini yang baru?"

Pekerja tersebut menjawab, "Di atas, Pak. Tapi yang dipasang ini batu-batu bekas material yang lama yang bersemen dipasang kembali. Bapak kan cuma pekerja, yang pasti ada arahan dari mandor. Tolong sampaikan kepada pelaksana proyeknya bahwa Pak Widodo anggota DPRD Kabupaten Lampung dari Fraksi Partai Amanat Nasional (Pan) Selatan telah meninjau pembangunan irigasi ini."

"Ini kan program pembangunan untuk masyarakat, jadi harapan kita bisa awet, kualitas pembangunannya bagus, dan aliran sungainya berjalan dengan lancar. Jadi, kalau batu lama dibongkar terus dipasang lagi, kayaknya meragukan," jelasnya.

Berdasarkan informasi pada papan proyek, pekerjaan ini berada di bawah:

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Direktorat Jenderal Sumber Daya Air
Balai Besar Wilayah Sungai Mesuji Sekampung (BBWSMS)
Nama Kegiatan: Rehabilitasi Jaringan Utama D.I (Paket I). Sumber Dana: APBN T.A. 2025.Lokasi: 6  kabupaten (26 titik lokasi) Kontrak: No. 05/HK0201/Bbws2.d2/IX/2025. Tanggal Kontrak: 19 September 2025
Penyedia Jasa: PT Brantas Abipraya (Persero) Konsultan Supervisi: PT Agrinas Pangan Nusantara (Persero) dengan Nilai Kontrak: Rp.37.802.222.644,39 (termasuk PPN 11%) Waktu Pelaksanaan: 101 (hari kalender).

Keluhan pertama muncul dari tokoh masyarakat dan petani setempat yang mendapati adanya batu-batu bekas bangunan lama yang masih bersemen digunakan kembali oleh pelaksana proyek.

Warga menilai hal itu berpotensi menurunkan kualitas bangunan dan merugikan petani sebagai penerima manfaat utama.

“Intinya masyarakat kecewa. Kami minta ada perbaikan, jangan pakai material bekas. Mutunya jelas tidak terjamin,” ujar salah satu warga dilokasi.

Ditanya terkait dengan berjalannya kegiatan pembangunan irigasi tersebut.

"Yanto, salah satu pekerja proyek, menyebutkan bahwa pekerjaan di titik lokasi disini telah berlangsung selama empat hari pak, sementara yang dilokasi atas sudah berjalan sekitar satu mingguan lah, dengan panjang pengerjaan ±500 meter," pungkas Yanto pekerja

Hingga berita ini diterbitkan, pihak pelaksana proyek belum memberikan tanggapan. (Tim)

Share:

Dugaan Intimidasi Wartawan, Ini Kata Pengelola SPPG Ketapang Lampung Selatan


 Lampung Selatan - J terduga mengintimidasi wartawan verbal IndepthNews.id akhirnya angkat bicara ihwal kabar dugaan intimidasi tersebut.

J diduga pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), unit yang bertugas mengelola dapur untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Ketapang Lampung Selatan.

"Iya. Enggak lucu, enggak dicari tau dulu (informasinya), yang komen itu siapa? Seperti apa gitu? Saja jadi ketawa aja liat berita itu. Ya kalau saya kan enggak ada hubungannya dengan itu kenal aja enggak," kata dia, Selasa (25/11).

J mengaku mengetahui beredarnya berita tersebut di salah satu grup whatsapp.
"Jadi saya cuma ngeledek aja dengan pemberitaan itu. Tapi mungkin di situ, disalahartikan. Sama teman-teman media ini, enggak dikonfirmasi dihubungi dulu saya apa maksudnya, apa gitu?, ini enggak ada komunikasi," ungkapnya.

"Maksud saya dari teman-teman media ini, menurut saya pribadi sih, yang punya bahasa itu dikonfirmasi dulu, kamu siapa? Persoalannya apa gitu kan. Kok bisa komen seperti itu. Sedangkan aku japri (chat pribadi) sama yang punya berita pertama. Jadi mungkin yang punya persoalan juga lagi bingung itu siapa gitu kan," tambahnya.

J meminta awak media jika memberitakan lebih cermat dengan data akurat serta memberikan ruang bagi lembaga atau orang ya diberita agar berita berimbang.
"Begitu tujuan saya, karena kebetulan sedikit banyak mohon maaf terkait juklak-juknis media  sedikit-sedikit adalah saya paham gitu. Jadi maksud saya yang punya berita itu menghubungi saya? . Apa sih bang maksudnya bang? anda siapa saya pengen gitu. Karena saya juga sangat mendukung," terangnya lagi.

J mengaku berterimakasih pada awak media yang mengkritisi persoalan program Makan Gizi Gratis (MBG) di Ketapang, Lampung Selatan, alasannya menurut dia, agar pengelolaan MBG lebih baik.
"Tapi kalau salah, ini ada teman umpamanya tidak suka dengan bahasa saya seperti itu, ya kita juga enggak bisa melarang ya. Mungkin mereka menanggapinya saya ngeledek apa saya nyepelein apa ya. Itu hak prioritas sih enggak bisa juga kita persoalkan, tapi cuma saya sayangkan gitu, jadi mesti tepat sasaran maksudnya. Mungkin itu aja kalau ada saran dan masukan," kata dia.

Sebelumnya diberitakan, wartawan IndepthNews.id diduga mendapat intimidasi verbal melalui pesan WhatsApp dari nomor +62 812-7481-1xxx pada Senin malam, 24 November 2025.
Kejadian tak mengenakan itu telah pemberitaan ihwal Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), unit yang bertugas mengelola dapur untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Ketapang Lampung Selatan yang diduga meliburkan pendistribusian MBG.
Pengirim pesan yang diduga J diduga memiliki keterkaitan dengan SPPG Ketapang. Ia menghubungi jurnalis secara langsung dan mengirimkan pesan bernada merendahkan, mengejek, dan berpotensi mengintimidasi.
“Sotoy lo, sampai di mana pengetahuan lo terkait program MBG. Kasian banget sich lo,” tulis Johan disertai deretan emoji tawa dan jempol mengarah ke bawah.(is)

Share:

Polda Bersama Polres Lampung Selatan Siap Kawal IJTIMA Ulama Dunia 2025


LAMPUNG - Polda Lampung bersama Polres Lampung Selatan menggelar Tactical Floor Game (TFG) sebagai langkah koordinasi akhir pengamanan IJTIMA Ulama Dunia 2025, Selasa (25/11/2025), di Siger Lounge Polda Lampung. TFG dimulai pukul 08.00 WIB dan dipimpin langsung oleh Wakapolda Lampung Brigjen Pol Sumarto.

Kegiatan ini menghadirkan pejabat utama Polda Lampung, PJU Polres Lampung Selatan, perwira pelaksana di lapangan, hingga panitia pelaksana. Seluruh elemen dikumpulkan untuk menyamakan persepsi, membaca potensi kerawanan, dan merumuskan pola pengamanan menjelang kegiatan keagamaan internasional yang diperkirakan dihadiri puluhan ribu jamaah.

Dalam arahannya, Brigjen Pol Sumarto menegaskan bahwa titik layanan merupakan barisan terdepan yang harus memberikan rasa aman bagi jamaah.

“Fungsi pelayanan harus menjadi prioritas utama di seluruh pos. Pastikan informasi layanan dan pengamanan mudah diakses jamaah. Pengamanan diperkuat melalui koordinasi seluruh stakeholder, baik internal maupun eksternal,” tegasnya.

Ia juga meminta panitia dan aparat untuk memastikan ketersediaan alat kesehatan, kesiapan mobilitas kendaraan, serta sarana prasarana pendukung lainnya agar tidak ada hambatan alias zero obstacle selama kegiatan berlangsung.

Panitia Siapkan 105 Mobil, 3.000 Kamar Mandi, dan Skema Lalin Khusus

Perwakilan panitia IJTIMA Ulama Dunia 2025 menyampaikan bahwa mereka telah menyiapkan berbagai fasilitas vital:

105 mobil operasional panitia

±3.000 kamar mandi

Kantong parkir internal

Skema lalu lintas khusus untuk kendaraan berstiker panitia

Pos-pos pengamanan mulai dari VVIP hingga area istirahat.

Panitia meminta agar aparat kepolisian melakukan patroli rutin setiap dua jam di seluruh pos.

1.120 Personel Disiapkan untuk Puncak Acara

Wakapolres Lampung Selatan, Kompol Made Silpa Yudiawan, menyebutkan bahwa personel Polres sudah disiagakan sejak tahap awal.

“Untuk puncak kegiatan tanggal 28–30, kami siapkan kurang lebih 1.120 personel yang akan mengikuti apel sarpras,” ujarnya.

Personel tersebut akan disebar di seluruh titik pengamanan yang telah dipetakan panitia dan kepolisian.

Dansat Brimob Polda Lampung Kombes Pol Yustanto Mujiharso mengingatkan pentingnya kecepatan informasi antara sekuriti internal panitia dan petugas kepolisian.

“Jika ada permasalahan sekecil apa pun, segera koordinasikan. Tujuannya agar situasi bisa dinetralisir cepat dan tidak berkembang,” tegasnya.

Melalui TFG ini, seluruh unsur pengamanan memastikan pemahaman yang sama terkait:

Alur pergerakan jamaah

Skema pengaturan kendaraan

Penempatan pos layanan dan kesehatan

Langkah kontijensi bila terjadi keadaan darurat

TFG menjadi tahap krusial sebelum seluruh pasukan diterjunkan mengamankan salah satu kegiatan keagamaan terbesar di Indonesia tahun ini. (Red)

Share:

Polsek Kalianda Tangkap Pelaku Percobaan Pencurian Motor di Negeri Pandan


LAMPUNG SELATAN - Tekab 308 Presisi Polres Lampung Selatan bersama Unit Reskrim Polsek Kalianda berhasil mengamankan seorang pria yang diduga melakukan percobaan pencurian sepeda motor di Dusun 5 Kumbang Tanjung, Desa Negeri Pandan, Kecamatan Kalianda, pada Senin (24/11/2025) malam.

Pelaku ditangkap setelah sempat melarikan diri ke area perkebunan jagung tak lama setelah aksi kejahatannya dipergoki pemilik rumah.

Kapolsek Kalianda IPTU Sulyadi, membenarkan penangkapan tersebut. Ia menjelaskan bahwa pelaku berinisial MYA (35), warga Desa Bakauheni, Kecamatan Bakauheni, berhasil ditangkap sekitar pukul 23.00 WIB.

“Pelaku berhasil kami amankan tidak jauh dari lokasi kejadian setelah tim bersama masyarakat melakukan penyisiran. Dari hasil interogasi, pelaku mengakui perbuatannya,” tegas Sulyadi.

Peristiwa itu bermula ketika korban, S (52), memarkirkan sepeda motor Honda Revo BE 5398 OY miliknya di teras samping rumah sekitar pukul 18.00 WIB dengan kondisi terkunci setang. Sekitar pukul 20.30 WIB, istri korban, Hasanah, mendengar suara mencurigakan dari arah samping rumah.

Saat membuka pintu, ia mendapati seorang pria tak dikenal sedang berusaha mematahkan setang motor. Hasanah pun segera berteriak “maling”, sehingga membuat pelaku panik dan melarikan diri ke arah kebun jagung.

Kapolsek Kalianda IPTU Sulyadi, dalam pernyataannya menegaskan bahwa pihaknya akan terus meningkatkan patroli serta respons cepat terhadap laporan masyarakat.

“Kami mengapresiasi warga yang cepat melapor dan membantu proses pengejaran. Penangkapan ini adalah hasil kerja sama antara kepolisian dan masyarakat,” ujarnya.

Dari hasil pengamanan, polisi menyita sejumlah barang bukti berupa satu unit sepeda motor Honda Revo BE 5398 OY beserta STNK dan buku BPKB. Barang bukti tersebut kini diamankan di Polsek Kalianda untuk kepentingan penyidikan.

Atas perbuatannya, pelaku dijerat Pasal 363 Jo 53 KUHP tentang percobaan pencurian dengan pemberatan. Ancaman hukuman pidana penjara bagi pelaku dapat mencapai tujuh tahun, sesuai ketentuan KUHP. (Red)

Share:

Peratin Sumberrejo Pesisir Barat Minta Pemerintah Perbaikan Jalan Rusak


Pesisir Barat - Peratin Pekon (kades) Sumberrejo  Bangkunat, Pesisir Barat, Lampung, Neta meminta jalan poros di pekonnya (desa)bisa mendapatkan perbaikan jalan.

Neta menjelaskan, sejak lahir pekon ini hasil pemekaran Pekon Penyandingan belasan tahun lalu, hingga saat ini.selalu dihadapkan oleh persoalan jalan poros pekon rusak parah dan berlobang bergenang air dan lumpur.

Ia minta kebijakan dari berbagai pihak khususnya Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Barat juga DPRD khususnya Dapil III untuk dapat memberikan langkah alternatip agar jalan pekonnya tidak separah keadaan sekarang.

"Bukan warga saya aja yang menggunakan jalan ini, melainkan banyak pekon seperti jalan menuju 4 pekon Wayharu, juga para pengusaha dari pekon pekon lainnya, bahkan menjadi jalan lintas banyak warga luar daerah yang aktif melewati jalan kami ini," kata dia, Selasa (25/11/2025).

"Oleh sebab itu keinginan saya secara kedinasan peratin dan secara pribadi putra daerah tentu sangat miris jalan roda perekonomian masyarakat banyak jadi tersendat dan susah akses, di sisi lain tentu harapan kami Pekon Sumberrejo untuk dapat  menjadi pertimbangan  agar jalan lebih layak untuk dilewati banyak orang, berbagai profesi menjadi pengguna aktif jalan tersebut," tutupnya (.Yasir )

Share:

Diduga Tak Terima Dikritik, Pengelola SPPG Ketapang Lampung Selatan Diduga Intimidasi Verbal Jurnalis


Lampung Selatan — Wartawan IndepthNews.id diduga mendapat intimidasi verbal melalui pesan WhatsApp dari nomor +62 812-7481-1xxx pada Senin malam, 24 November 2025.

Kejadian tak mengenakan itu telah pemberitaan ihwal Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), unit yang bertugas mengelola dapur untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Ketapang Lampung Selatan yang diduga meliburkan pendistribusian MBG.

Pengirim pesan yang diduga J diduga memiliki keterkaitan dengan SPPG Ketapang. Ia menghubungi jurnalis secara langsung dan mengirimkan pesan bernada merendahkan, mengejek, dan berpotensi mengintimidasi.

“Sotoy lo, sampai di mana pengetahuan lo terkait program MBG. Kasian banget sich lo,” tulis Johan disertai deretan emoji tawa dan jempol mengarah ke bawah.

Pesan tersebut muncul setelah wartawan mempublikasikan berita yang menyoroti penghentian ribuan paket MBG di empat Sekolah Dasar wilayah Ketapang. Ungkapan bernada merendahkan itu diduga kuat menunjukkan ketidaksenangan pengirim terhadap pemberitaan tersebut.
Saat dikonfirmasi, J di nomor 0812-7481-1xxx mengaku sedang mengendarai mobil.
"Nanti saya hubungi, sekitar 15-20 menit lagi, saya lagi bawa mobil," kilah J.
Namun janji tinggal janji, hingga berita ini diterbitkan, J belum juga memberikan keterangan. (Is)

Share:

Rutan Krui Sambut Peserta Magang Batch 2 dan Orientasi Virtual Kemenaker


Pesisir Barat - Rutan Kelas IIB Krui, Pesisir Barat, Lampung menggelar kegiatan orientasi bagi peserta magang Batch 2 yang diawali dengan penyambutan langsung oleh Kepala Rutan Krui beserta jajaran struktural.

Dalam kegiatan tersebut, para peserta diberikan gambaran umum mengenai lingkungan kerja, tugas pokok, serta nilai‐nilai yang dijunjung dalam pelaksanaan tugas pemasyarakatan. Penyambutan ini menjadi langkah awal untuk membangun motivasi serta kesiapan peserta dalam mengikuti seluruh rangkaian program magang selama 6 bulan;

Setelah sesi pembukaan, Kepala Rutan Krui memberikan pengarahan terkait etika kerja, kedisiplinan, dan pentingnya menjaga integritas selama melaksanakan magang. Peserta juga diperkenalkan dengan alur kerja di setiap subseksi, sehingga mereka memiliki pemahaman awal mengenai peran yang kelak dijalankan.;

Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan orientasi secara virtual yang diselenggarakan oleh Kementerian Ketenagakerjaan. Melalui platform daring, peserta mendapatkan pemahaman mengenai hak dan kewajiban peserta magang, standar nasional pemagangan, serta pedoman pelaksanaan program magang secara profesional.
"Dengan adanya orientasi terpadu ini, diharapkan peserta magang Batch 2 Rutan Krui siap mengikuti program dengan maksimal dan mampu memberikan kontribusi positif selama masa penugasan," pungkasnya. (Yasir)

Share:

Pendistribusian MBG di Ketapang Lampung Selatan Terhenti Sementara


KETAPANG - Sempat viral di grup pesan whatsapp, bahwasanya distribusi makan bergizi gratis (MBG) diliburkan sementara, dan pihak SPPG bungkam, Senin (24/11/2025).

Sebelumnya siswa-siswi di wilayah Desa Tamansari, Ketapang, Lampung Selatan perlu bersabar.

Pendistribusian MBG dihentikan sementara, pasalnya, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) tersebut disinyalir kehabisan modal produksinya.

Salah satu wali murid sekolah dasar di Desa Tamansari tiba-tiba terkejut dengan adanya pengumuman di grup whatsApp.

Isi dari pesan WhatsApp itu yakni:

"selamat sore yang terhormat bapak/ibu.
Saya ingin memberitahukan bahwa SPPG kami mengalami keterlambatan pencairan anggaran, dikarenakan pembaharuan sistem, tolong diberikan informasi kepada lainnya senin ini kita belum bisa beroperasi seperti biasa.
jika anggaran sudah cair, kami akan koordinasi dengan PIC bpk/ibu sekolah/posyandu. saya sebagai kepala SPPG meminta maaf yang sebesar besarnya 🙏🏻hormat saya *Adda jochim nusanatra*).

Program Astacita Presiden Republik Indonesia H. Prabowo Subianto dinilai cukup membantu. Peserta didik yang mendapatkan asupan gizi dari pemerintah pusat. Selain itu kata dia, anaknya bisa menghemat uang jajan.

“Uang jajannya ditabung terus. Walaupun terkadang MBG dibawa pulang karena tidak habis dimakan,” ujarnya.

Di tempat terpisah Saipudin (40) yang nama akrabnya disebut Udin Ardika Selaku Mitra (milik dapur) dari MBG menyampaikan.

”Bahwasanya kesalahan proposal invoice dari kepala SPPG kita, bukan dari pemerintah,” ucap Udin Ardika.

Udin juga menjelaskan untuk pengiriman sudah 28 kali atau 28 hari.

”Semua sekolahan kita off kan dulu karena dananya belum cair, kalau pengirimannya kita sudah 28 hari, itu sudah 2 invoice, ” ucapnya Udin Ardika.

Namun saat dikonfirmasi kepala SPPG Ketapang, melalu telepon pesan whatsapp belum menjawab. (Tim)

Share:

Direktur Utama PTPN I Dukung Program Hilirisasi Peternakan


JAKARTA-- Kementerian Pertanian (Kementan) melalui Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) telah melaksanakan survei indikatif calon lahan di area perkebunan PTPN I untuk pengembangan klaster produksi daging ayam dan telur nasional. Survei ini bertujuan untuk mendorong pemerataan produksi di luar Pulau Jawa dan mewujudkan konsep "Setiap Pulau Mandiri Protein".

Direktur Utama PTPN I, Teddy Yunirman Danas, menyambut baik inisiatif ini dan menegaskan komitmen perusahaan untuk mendukung program hilirisasi peternakan. PTPN I siap memanfaatkan sebagian aset lahan perkebunan untuk klaster peternakan terintegrasi sebagai wujud diversifikasi bisnis dan kontribusi nyata dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional.

Survei calon lahan ini berlangsung selama dua hari, Sabtu dan Minggu, 22-23 November 2025, di beberapa lokasi yang berada dalam pengelolaan PTPN I Regional 7, yaitu di Lampung (Kebun Kedaton dan Kebun Bergen) dan Sumatera Selatan (Lahan Kebun Pabrik Gula Cinta Manis atau Lubuk Liat).

Langkah strategis ini diambil untuk mengatasi ketimpangan produksi, karena saat ini 63 persen dari total produksi telur dan daging ayam nasional masih terpusat di Pulau Jawa. Kementan menyiapkan pengembangan klaster produksi di 10 provinsi, meliputi Sumatera, Kalimantan, Nusa Tenggara, dan provinsi lainnya.

Untuk mencapai pemerataan, Kementan menyiapkan pengembangan klaster produksi di berbagai wilayah. Tahap pertama difokuskan pada 10 provinsi, yang meliputi wilayah Sumatera (Aceh, Riau, Sumatera Selatan, dan Lampung), Kalimantan (Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur), Nusa Tenggara (Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur), serta provinsi Lainnya (Papua Selatan dan Jawa Timur).

Selain pengembangan klaster, Kementan juga memperkuat hilirisasi ayam terintegrasi melalui pembangunan 323 fasilitas industri ayam (meliputi pembesaran, pemotongan, hingga penyimpanan dingin). Dukungan ini dilengkapi dengan penggunaan anggaran sebesar Rp20 triliun untuk memacu integrasi dan modernisasi sektor unggas.

Upaya besar ini diarahkan untuk mewujudkan konsep "Setiap Pulau Mandiri Protein", memastikan pasokan protein hewani di berbagai wilayah dapat dipenuhi dari daerah masing-masing, sehingga ketahanan pangan dan keseimbangan ekonomi dapat terwujud.(*)

Share:

Ada Dugaan "Proyek Siluman" di Penengahan Lampung Selatan


LAMPUNG SELATAN  - Pekerjaan proyek pembangunan irigasi di Desa Kuripan dan Desa Taman Baru, Penengahan, Lampung Selatan "diduga pekerjaan siluman".

Pasalnya, pekerjaan proyek yang sudah berjalan hampir empat minggu ini tidak dipasang papan nama proyek, serta masih menggunakan matrial batu sisa dari bongkaran.

"Kami hanya pekerja pak, kami tidak tau anggaran dari mananya," kata salah satu pekerja baru-baru ini.

"Plang juga memang tidak ada, bapak tanya saja sama pak Langgeng karena dia yang di lapangan kepercayaan pak Saiful," tambahnya.

Saat disinggung kenapa material batu bekas pembongkaran dipasang kembali dirinya tidak bisa menjawab.

Di sisi lain, LSM Gerakan Aliansi Lembaga Independen (GALI) Lampung Selatan Randi Fatra menilai, proyek yang dibangun menggunakan dana dari pemerintah itu sebagai proyek tidak jelas. Saat melaksanakan kegiatan pekerjaan tidak ada plang informasi. Dan material batu yang digunakan juga bekas dari  pembongkaran.

"Proyek yang dikerjakan tanpa menggunakan papan nama itu indikasinya  selain sebagai trik untuk membohongi masyarakat dan sosial kontrol agar tidak termonitoring, nilai besar anggaran dan sumber anggaran dari mana. Ada dugaan indikasi korupsinya juga," kata Randi Fatra, Sabtu (22/11/2025).

Randi mengatakan jenis kegiatan, lokasi proyek, nomor kontrak, waktu pelaksanaan proyek dan nilai kontrak serta jangka waktu atau lama pekerjaan.

"Pemasangan papan nama proyek merupakan implementasi azas keterbukaan, sehingga masyarakat dapat ikut serta dalam proses pengawasannya. Namun Ini tidak, karena sepertinya diduga memang sengaja, agar mereka bisa berkerja dengan semaunya, agar tidak dapat dipantau oleh rekan rekan kita baik dari Media, LSM dan Ormas. Terbukti dari material batu yang digunakan saja sisa," terangnya.
“Randi berharap dan meminta agar proyek tersebut di kerjakan sesuai dengan bestek,
jangan dikerjakan asal-asalan agar proyek tersebut bisa bermanfaat bagi masyarakat,” tegasnya.  (Red)

Share:

Tata Mata Air, Warga Lampung Selatan Apresiasi Lapas Kelas IIA Kalianda


LAMPUNG SELATAN – Sejumlah masyarakat terharu, dan ucapkan terima kasih pada Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Kalianda kabupaten Lampung Selatan, atas perbaikan dan penataan mata air di desa Negeri Pandan. Sabtu (22/11/2025).

Yanto satu warga desa Sukaratu ucapkan terima kasih dengan diperbaikinya sumber mata air bersih itu, dimana bangunan yang dulu dari kayu kini nampak rangka baja tegap dan kokoh. Ia juga memaparkan jika bukan hanya masyarakat desa Negeri Pandan saja yang sering mengambil air ditempat itu, tapi menyeluruh.

“Bangunan sekarang sangat kokoh, terbuat dari rangka baja. Saya pribadi ucapkan terima kasih dengan pihak Lapas Kalianda. Ini patut kita jaga bersama,” ucap Yanto saat ,Ia sedang mengtri ingin mengabil Air bersih.

Mata air yang terletak di pinggir jalan transumatra depan gardu Induk PLN Kalianda itu, merupakan salah satu sumber mata air bersih yang ada di kecamatan Kalianda. Dan bukan hanya untuk warga desa Negeri Pandan saja, namun seluruh masyakat umum. Jika musim kemarau tiba nampak puluhan masyarakat dari berbagai desa yang mengatri dari pagi hingga malam untuk mengambil Air. Dan mengantri pun hingga 1 jam.

Tertera di papan informasi, dalam bentuk pengabdian Imigrasi dan pemasyarakatan (Impas), sekaligus dalam rangka hari ulang tahun (HUT) Impas yang ke 1. oleh Lapas ll A Kalianda melakukan perbaikan dan penataan tempat mata air tersebut. Dimana  dilantai yang tadinya tanah kini sudah disemen, dan bangun dari kayu, kini nampak rangka baja.

Dalam sambungan Chat Whatshapp, Kepala lembaga permasyarakatan (Kalapas) Kalianda Beni Nurrahman mengatakan dalam rangka HUT Imipas ke 1, pihak Lapas melakukan bakti sosial dengan memperbaiki pasilitas umum untuk masyarakat. Ia pun berharap masyarakat dapat menjaga dan merawatnya.

“Semoga fasilitas yang sudah kita perbaiki dan di tata dapat bermanfaat bagi masyarakat Lampung selatan. Buat masyarakat mari kita menjaga serta merawat bersama,” ujarnya. **

Share:

Dinkes Bandar Lampung Sebut Puluhan Dapur Masuk Proses SPPG


Bandar Lampung – Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Bandar Lampung mencatat 79 dapur penyelenggara makanan telah masuk proses Surat Persetujuan Pengelolaan (SPPG) sepanjang tahun ini.

Namun, sebagian besar masih berada pada tahap perbaikan sebelum dapat melanjutkan ke proses penerbitan Sertifikat Higiene Lingkungan (SHL).
Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung, Muhtadi Temenggung Arsyad, mengatakan bahwa inspeksi awal yang dilakukan sanitasi puskesmas menemukan masih banyak kekurangan dalam pengelolaan dapur yang harus segera dibenahi.


“Dari 79 dapur yang masuk SPPG, mayoritas masih memiliki item yang belum memenuhi syarat higiene. Kami berikan umpan balik agar dilakukan perbaikan,” ujarnya, Sabtu (22/11/2025).
Menurut Muhtadi, penyelenggara makanan tidak bisa langsung mengajukan SHL, karena prosesnya mensyaratkan kelengkapan administrasi serta kondisi dapur yang benar-benar sesuai standar kesehatan lingkungan.
Pemilik usaha wajib menyediakan data lengkap, termasuk struktur dapur, jalur keluar masuk makanan, sanitasi, serta catatan pengolahan.
Saat inspeksi persiapan, puskesmas menilai kondisi dapur berdasarkan sejumlah parameter seperti kebersihan wadah, pemisahan alat mentah dan matang, hingga sirkulasi udara.
“Temuan terbanyak adalah area dapur yang belum tertata dan sanitasi air yang belum aman. Maka, perbaikan harus dilakukan sebelum masuk IKL,” terang Muhtadi.(wan)

Share:

Ikrar Setia NKRI di Lapas Kalianda: Langkah Baru Warga Binaan untuk Kembali ke Pangkuan Bangsa


Kalianda – Dua orang Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) kasus terorisme di Lapas Kelas IIA Kalianda resmi menyatakan Ikrar Setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) pada Jumat (21/11). Prosesi sakral ini menjadi penanda penting perjalanan mereka untuk kembali menerima nilai-nilai kebangsaan dan meninggalkan paham yang bertentangan dengan ideologi negara.

Rangkaian ikrar dimulai dengan pembacaan dan penandatanganan pernyataan sumpah setia, dilanjutkan dengan penghormatan kepada bendera Merah Putih serta pembacaan Pancasila—sebagai wujud pengakuan kembali terhadap dasar negara. Momen ini disaksikan oleh keluarga masing-masing WBP sebagai bentuk dukungan emosional yang sekaligus memperkuat komitmen mereka untuk berubah.

Kegiatan ini juga dihadiri oleh Agus Wahono sebagai perwakilan dari Kanwil Ditjenpas Lampung serta unsur Forkopimda dan instansi terkait, yakni BNPT, Polres Lampung Selatan, Kodim 0421, Kejaksaan Negeri, Pengadilan Negeri Lamsel, Kemenag Lamsel, Polsek Kalianda, Bapas Kelas I Bandar Lampung, dan Kantor Imigrasi Kalianda, yang turut menjadi bagian dari proses pemulihan dan reintegrasi.

Dalam amanatnya, Kalapas Kalianda, Beni Nurrahman, memberikan pesan mendalam kepada kedua WBP yang berikrar:

"Setelah berikrar kembali kepada NKRI, saudara bukan hanya bebas dari pengaruh negatif, tetapi juga bebas dalam makna kehidupan—siap berdaya, berkarya, berkontribusi, dan menjadi manusia baru untuk bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Ikrar ini bukan sekadar rangkaian seremonial, tetapi merupakan bukti nyata manfaat dari proses pemasyarakatan—bahwa melalui pembinaan, pendekatan humanis, dan kerja sama multipihak, warga binaan dapat kembali menemukan jati diri, memperbaiki kesalahan, dan kembali menjadi bagian dari masyarakat dengan penuh tanggung jawab, serta menjaga keutuhan dan kedamaian NKRI. (Hms-Is)

Share:

RSUD CAM Kota Bekasi Gelar Workshop Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran


Kota Bekasi – Dalam upaya meningkatkan keselamatan dan kesiapsiagaan bencana kebakaran di lingkungan rumah sakit, RSUD dr. Chasbullah Abdulmadjid (RSUD CAM) Kota Bekasi melalui Instalasi Diklatlitbang mengadakan Workshop Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Batch III.

Kegiatan yang dilaksanakan selama dua hari mulai hari ini kamis (20/11/2025) hingga jumat (21/11/2025) diikuti oleh Pegawai RSUD CAM, Pegawai Building Management, Petugas Parkir, hingga petugas tenant yang ada di lingkungan RSUD CAM Kota Bekasi.

Dalam sambutannya Kepala Instalasi Diklatlitbang Dr. Rony Setiawan, S.Psi., M.Si mengungkapkan kegiatan workshop ini merupakan kegiatan inhouse training, dengan jumlah peserta sebanyak 70 orang dan dilaksanakan selama dua hari, hari pertama adalah pemberian materi dan hari kedua praktek.

“Untuk hari pertama narasumber dari internal RSUD CAM Kota Bekasi yaitu sebanyak 3 narasumber dari K3LRS RSUD CAM, dan untuk hari kedua kami mengundang instruktur dari Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bekasi”, terangnya.

“Kegiatan ini bersertifikasi SKP (Satuan Kredit Profesi) dan telah mendapatkan penetapan SKP dari Kementerian Kesehatan sebesar 3 SKP, dengan total keseluruhan jam pelajaran sebanyak 8 JP, dan nantinya para peserta akan mendapatkan sertifikat setelah dua hari mengikuti kegiatan workshop ini”, jelasnya.

Sementara itu Kepala Bagian Kesekretariatan Mayasin, SE yang mewakili Direktur RSUD CAM membuka kegiatan ini mengungkapkan “keselamatan merupakan proritas utama dalam setiap pelayanan kesehatan, rumah sakit memiliki potensi risiko yang cukup besar terhadap berbagai bahaya, salah satunya bahaya kebakaran, oleh sebab itu upaya pencegahan dan pengendalian kebakaran menjadi tanggung jawab kita bersama, khusunya civitas hospitalia RSUD CAM Kota Bekasi”.

Lebih lanjut Mayasin menjelaskan workshop ini diselenggarakan sebagai bentuk komitmen RSUD CAM dalam meningkatkan pengetahuan dan keterampilan seluruh pegawai dalam menghadapi potensi kebakaran, menumbuhkan budaya keselamatan kerja dan kepedulian terhadap lingkungan, memastikan setiap individu memahami prosedur evakuasi, penggunaan alat pemadam, serta langkah-langkah mitigasi risiko.

Materi yang dijelaskan dalam kegiatan ini meliputi alat proteksi kebakaran, teknik pemadaman api, teori tentang api, teknik evakuasi, dan ditutup dihari kedua dengan praktek pemadaman api.

Tujuan umum dilaksanakannya kegiatan wokshop ini adalah agar para peserta mampu berperan serta dalam pengendalian kebakaran atau pemadaman api khusunya yang terjadi di lingkungan RSUD CAM Kota Bekasi. (Adv)

Share:

Kejari Periksa Proyek BBWS Mesuji Sekampung Wilayah Lampung Nilai Rp93 M Lebih


Lampung Timur - Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Lampung Timur menindaklanjuti laporan elemen.

Tindaklanjut ini ihwal pengaduan LSM Masyarakat Transparansi Merdeka (MTM) Provinsi Lampung yang disampaikan ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung beberapa bulan lalu, terkait proyek Peningkatan D.I Way Sekampung (Sub DI Batang Hari Utara ) Tahun anggaran 2023 bersumber dari APBN.

Proyek yang dikelola Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Mesuji Sekampung, Wilayah Lampung yang berlokasi di Kecamatan Purbolinggo, Kabupaten Lampung Timur dengan biaya Rp 93 miliar lebih telah masuk dalam proses penyelidikan, pemeriksaan dan pendalaman intensif.

Ketua Umum MTM Lampung, Ashari Hermansyah yang didampingi pengacaranya Usai memberikan keterangan di ruang penyidik bidang Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Lampung Timur, kepada media mengatakan, persoalan kasus dugaan tindak pidana korupsi yang ia laporkan telah menyerahkan perkara tersebut sepenuhnya kepada pengacaranya Advokat & Legal consultant, Purnomo Sidiq.
"Ya. Betul kami datang di Kejaksaan Negeri Kabupaten Lampung Timur  mendampingi klien kami, guna memenuhi undangan dalam rangka mendalami pengaduan adanya dugaan tindak pidana korupsi terhadap pekerjaan proyek proyek Peningkatan D.I Way Sekampung (Sub DI Batang Hari Utara) tahun anggaran APBN 2023 senilai Rp 93 miliar lebih," terang Purnomo, Kamis (20/11/2025).

Terkait pelimpahan perkara pengaduan dari Kejaksaan Tinggi Lampung ke Kejaksaan Kabupaten Lampung Timur, kata dia, sebenarnya pihaknya telah menerima surat dari Kejaksaan Tinggi Lampung melalui Aspidsus, yang menyebutkan bahwa penangananya perkara dialihkan ke Kejari Lampung Timur.
"Sesuai dengan wilayah atau objek lokasi proyek tersebut berada," ungkap dia.

Kemudian, berdasarkan komunikasi dengan penyidik yang menanganin aduan, pihak Kejari Lampung Timur akan melakukan langkah langkah investigasi dan pengecekan di lapangan terhadap hasil pekerjaan terkait pengaduan yang telah telah diadukan tersebut.

"Terkait Somasi yang telah di sampaikan ke Kejari Lampung Timur,  kami berharap aduan  ini ditindak lanjuti sebagaimana mestinya termasuk melakukan pemeriksaan terhadap pihak-pihak  terkait dalam hal ini kontraktor  yang melaksanakan pekerjaan pekerjaan,  PPK, PPTK,  Konsultan pengawas yang dalam hal ini terlibat dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut," tandasnya.

Pihaknya berharap kepada Kejaksaan Negeri Lampung Timur untuk bersikap profesional dalam penegakan hukum,  kalaupun nanti di dalam proses perjalanan perkara tersebut terdapat hambatan-hambatan atau terkesan terhambat maka pihaknya akan melakukan pengaduan kepada pihak pihak Kejaksaan Agung atau kepada pihak instansi penegak hukum lainya.
"Supaya pelaporan yang telah kami sampaikan bisa berjalan sebagaimana mestinya dan juga perkara pengaduan ini bisa dilakukan penangananya secara maksimal dan sesuai aturan hukum yang berlaku," tambah dia.

"Kemudian pihak-pihak yang terlibat dalam dugaan tindak pidana korupsi terhadap perkara yang telah kami tanganin, untuk segera ditetapkan sebagai tersangka, dan di mejahijaukan," tambahnya. (Ndi)

Share:

Rutan Krui Ikuti Upacara dan Tasyakuran Hari Bakti Kemenimipas Ke-1 Tahun 2025


Pesisir Barat - Rutan Kelas IIB Krui mengikuti Upacara peringatan Hari Bakti Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan yang pertama pada tahun 2025 secara virtual melalui zoom meeting. Upacara yang bertemakan " Satu Langkah, Satu Semangat, Satu Pengabdian Untuk Bangsa" diikuti oleh pejabat struktural dan jajaran pegawai Rutan Krui di Aula Dr. Sahardjo;

Upacara terpusat tersebut dipimpin langsung oleh Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Bapak Agus Andrianto sebagai pembina upacara. Menimipas menyampaikan bahwa tema Hari Bakti Imigrasi dan Pemasyarakatan Tahun 2025 menekankan semangat persatuan dalam melangkah, bekerja, dan berkarya untuk bangsa. Tema ini mengajak seluruh jajaran untuk memperkuat disiplin dan integritas, serta memantapkan arah dalam menghadapi tahun kedua perjalanan institusi. Meskipun tantangan ke depan tidak ringan, momen ini menjadi peluang besar untuk mendorong transformasi pelayanan publik, penegakan hukum, dan pengembangan kapasitas nasional demi kemajuan institusi;

Setelah upacara, acara dilanjutkan dengan tasyakuran sebagai bentuk rasa syukur atas perjalanan awal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan di tahun pertamanya. Melalui rangkaian kegiatan ini, Rutan Krui berharap dapat terus memberikan kontribusi nyata dalam mewujudkan pelayanan yang profesional, akuntabel, dan berorientasi pada kemajuan institusi;

Pelaksanaan upacara berjalan lancar, aman, dan kondusif, dan terimakasih kepada semua Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Lampung.(Yasir)

Share:

RSUD CAM Kota Bekasi Gelar Aksi Kemanusiaan Donor Darah


Kota Bekasi – RSUD dr. Chasbullah Abdulmadjid (RSUD CAM) Kota Bekasi bekerjasama dengan PMI Kota Bekasi kembali menggelar kegiatan Donor Darah sebagai bagian dari komitmen rumah sakit dalam mendukung ketersediaan stok darah bagi masyarakat khususnya di Kota Bekasi.

Kegiatan ini berlangsung rabu (19/11/2025) di aula gedung A lantai 8 RSUD CAM Kota Bekasi dan berhasil mengumpulkan sebanyak 47 kantong darah yang selanjutnya akan diolah hingga distribusikan oleh PMI Kota Bekasi.

Direktur RSUD CAM Kota Bekasi Dr. dr. Ellya Niken Prastiwi, MKM., MARS yang akrab disapa dr. Niken mengungkapkan RSUD CAM rutin mengadakan kegiatan donor darah setiap 3 bulan sekali, kegiatan bulan ini adalah kegiatan donor darah terakhir di tahun 2025.

“Kami telah melaksanakan kegiatan donor darah ini dari tahun 2008 bekerjasama dengan PMI Kota Bekasi, dan kami menerima serta memfasilitasi temen-temen RSUD CAM Kota Bekasi yang rutin berdonor”, terangnya.

“Sahabat sehat, serta masyarakat, mari kita donor darah agar kita tambah sehat dan mendonorkan darah kita untuk yang membutuhkan”, ajaknya.

Tahapan untuk donor darah yaitu pertama calon pendonor mengisi formulir, kemudian menimbang berat badan, periksa HB darah, periksa tensi, setelah semua disetujui barulah seorang pendonor ke bed yang telah disediakan untuk pengatafan atau pengambilan darah.

Persyaratan umum pendonor dari PMI ialah Usia 17-60 tahun, Berat badan minimal 45 kg, Temperatur tubuh 36,6 – 37,5 derajat Celcius, Tekanan darah baik yaitu sistole = 110-160 mmHg, diastole = 70-100 mmHg, Denyut nadi teratur yaitu sekitar 50-100 kali/menit, Hemoglobin perempuan minimal 12 gram, sedangkan untuk laki-laki minimal 12,5 gram, Jumlah penyumbangan per tahun paling banyak 5 kali dengan jarak penyumbangan sekurang-kurangnya 3 bulan.

Ketua pelaksana kegiatan Iwan Kartiwan mengungkapkan 47 kantong darah yang terkumpul terdiri dari 11 kantong golongan darah A, 16 kantong golongan darah B, 17 kantong golongan darah O, dan 3 kantong golongan darah AB.

“Donor darah selain untuk mewujudkan sikap peduli terhadap sesama, ada banyak manfaat bagi kesehatan yaitu dapat mendeteksi penyakit serius, menurunkan risiko terkena penyakit jantung dan pembuluh darah, hingga membantu menurunkan berat badan”, tutupnya. (Adv)

Share:

Perkuat Komoditas Kopi, PTPN I Konversi Dua Pabrik Teh


JAKARTA – PTPN I mengambil inisiatif memperbesar komoditas kopi untuk memperkuat diversifikasi komoditas. Selain memperluas kebun dan sebaran wilayah, manajemen telah memutuskan untuk mengkonversi dua pabrik teh di Regional 2 menjadi pabrik pengolahan kopi. Kebijakan transformatif ini dilakukan untuk menjawab tantangan hilirisasi Pemerintah di sektor perkebunan.

Pernyataan tersebut sampaikan Direktur Utama PTPN I Teddy Yunirman Danas di Jakarta, Rabu (19/11/25). Ia menyatakan hal tersebut menjawab tentang respons PTPN I dalam program hilirisasi perkebunan yang digulirkan Pemerintah. Menurut Teddy, komoditas kopi sama-sama memiliki ciri padat karya, tetapi secara resonansi hilirisasinya lebih luas dan lebih panjang.

"Dalam Waktu dekat kami akan konversi dua pabrik teh kami di Regional 2, yakni Pabrik Teh Pasir Junghuhn di Kebun Wanasuka, Pangalengan dan Pabrik Teh Rongga di Kebun Montaya, Bandung Barat. Dua pabrik itu memang sudah idle karena pasokan daun teh menurun. Nah, seiring program hilirisasi Pemerintah Presiden Prabowo, kami akan konversi menjadi pabrik kopi," kata dia.

Pilihan kepada komoditas kopi sudah melalui kajian mendalam dari berbagai aspek. Teddy mengatakan, kopi saat ini memiliki prospek yang baik sebagai komoditas dengan tingkat permintaan yang sangat tinggi. Produk kopi dengan berbagai turunannya juga tidak lagi sekadar perisa minuman, tetapi juga meluas ke industri lain, termasuk bidang farmasi.

"Kalau ditanya mengapa kopi, tentu kami sudah kaji secara mendalam FS (feasibility study, studi kalayakan) nya. Dua komoditas ini, teh dan kopi, memang nggak ada matinya. Sejak zaman lama, teh sudah familiar di seluruh dunia. Tetapi, secara evolutif kopi mulai dominan. Asumsi sederhananya, sekarang tidak ada istilah kedai teh, yang ada warung kopi, kaffee, walaupun yang dijual bukan hanya kopi, lalu ada istilang ngopi bareng, ajakan ngopi, yuk, dan sebagainya. Jadi, kopi saat ini resonansinya sangat luas. Kopi juga sudah banyak dijadikan bahan obat farmasi," kata Teddy Yunirman Danas.

Selain prospak pasar, Teddy mengatakan industri kopi masih segaris dengan filosofi program hilirisasi Pemerintah. Dia menyebut, setidaknya ada tiga aspek utama yang harus mengemuka pada program hilirisasi. Yakni, menciptakan lapangan kerja, membuka simpul-simpul ekonomi baru, dan mengentaskan kemiskinan wilayah.

"Industri kopi masih relatif sama dengan teh, yakni padat karya. Tenaga kerja yang akan terlibat relatif sama, jenis pekerjaannya juga mirip, dan tentu memiliki nilai ekonomi yang lebih baik. Sekarang, mungkin semua rumah di seluruh dunia ini selalu tersedia kopi. Artinya, prospek ekonominya lebih baik. Ini adalah bagian dari adaptasi bisnis yang proaktif terhadap perubahan," kata dia.

Sementara itu, SEVP Operational PTPN I Regional 2 Iyan Heriyanto menyatakan kebijakan ini bukan sekadar menghidupkan aset idle, tetapi sebuah transformasi bisnis menuju hilirisasi komoditas kopi yang menjanjikan. Ia mengatakan, Regional 2 berkomitmen menjadikan kawasan perkebunan yang ada sebagai pusat produksi kopi premium.

"Kami mengoptimalkan aset dengan memanfaatkan infrastruktur yang sudah ada dan secara simultan mendukung program replanting (penanaman kembali) komoditas unggulan. Kami yaki iniakan memberikan dampak ekonomi yang optimal," kata Iyan Heriyanto.

Iyan Heriyanto menjelaskan, PTPN I Regional 2 telah menargetkan luasan penanaman kopi jenis Arabika hingga mencapai 9.000 hektare. Lahan penanaman ini tersebar di beberapa kebun, termasuk Kebun Sedep, Rancabali, Ciater, Gedeh, Cisarunia, dan Montaya. Program penanaman kembali ini dijadwalkan akan terus berlangsung hingga tahun 2029. Sebagai langkah awal, pada tahun 2025 akan dilakukan penanaman seluas 50 hektare di Kebun Montaya.

Iyan Heriyanto menambahkan, secara garis besar, PTPN I Regional 2 telah menjadwalkan program replanting untuk aneka komoditas pokok seperti karet dan teh, serta pengembangan masif komoditas kopi. Tujuan dari program ini adalah mengoptimalkan kembali produksi dan bisnis unit-unit perkebunan di Regional 2. Kebangkitan unit-unit ini akan didorong oleh aktivasi kembali atau pemanfaatan pabrik-pabrik yang telah ditutup, dengan modal utama ketersediaan pasokan bahan baku kopi yang mencukupi. (*)

Share:

Pagar Jaring Lampung Milik Marriott Resort & Spa Buat Nelayan Meradang


Lampung -  Ratusan Nelayan yang tergabung dalam Gabung Kelompok Perikanan (Gapokkan) Mitra 10, yang ada di Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung menjerit, karena Lampung Marriott Resort & Spa memasang pagar Jaring pelampung tempat mereka mencari nafkah.

Ketua Gapokkan Mitra 10, Mawardi (41) warga Desa Hanura Kecamatan Teluk Pandan mengungkapkan semenjak pihak Hotel Marriott memasang pagar jaring pelampung sepanjang 3 KM lebih dan lebar kurang lebih 500 Meter, pendapatan para nelayan turun drastis.

"Dari pihak manajemen hotel Marriott tidak ada musyawarah maupun koordinasi dengan para nelayan, padahal hidup kami tergantung dari hasil tangkapan ikan," kata Mawardi kepada tim Serikat Media Siber Indonesia) SMSI Kabupaten Pesawaran, saat menampung aspirasi nelayan, Selasa (18/11/2025).

Mawardi menceritakan, dengan adanya pemasangan Pagar Jaring laut di sepanjang area Hotel Marriott tersebut sangat berdampak pada hasil tangkapan ikan.

"Sebelum pagar jaring pembatas itu di pasang, jika lagi musim ikan, kami rata-rata para nelayan mendapatkan hasil tangkapan ikan perhari bisa mencapai 60 Kg ikan, namun sekarang kami hanya mendapatkan ikan 1 Kg perhari," sebutnya.

Dia menerangkan, sebelumnya pihak nelayan pernah berkoordinasi dengan Ombusman namun sampai sekarang belum ada tindak lanjut.

"Pemasangan pembatas dengan Pagar Jaring tersebut sudah hampir tiga tahun, sebelum adanya pagar jaring, kami para nelayan bisa di bilang hidup sejahtera, karena hasil tangkapan ikan sangat menghasilkan," kenangnya.

Dia menambahkan masyarakat juga pernah melaporkan permasalahan pagar jaring yang di pasang oleh Hotel Marriott kepada pemerintah daerah maupun provinsi, namun hasil nya pun tidak maksimal.

"Sebab pernah dibuka sebentar, namun dipasang lagi, walaupun dibuka masyarakat tetap tidak di perbolehkan menangkap ikan di lokasi tersebut," timpalnya.

"Kami juga mempertanyakan keramba apung yang mereka buat, apakah itu sudah ada izin nya dari pemerintah," tanyanya.(ndi)

Share:

Diskominfo Lampung Selatan Sosialisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral


LAMPUNG SELATAN  - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menggelar Sosialisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral dan Interoperabilitas Data Statistik Sektoral di Negeri Baru Resort, Kalianda, Selasa (18/11/2025).

Kegiatan dibuka oleh Staf Ahli Bupati Bidang Keuangan, Achmad Herry, dan dihadiri Kepala Dinas Kominfo Lampung Selatan, Anasrullah. Sebanyak 30 peserta dari berbagai perangkat daerah mengikuti kegiatan tersebut.

Dalam sambutan Bupati yang dibacakan Achmad Herry, pemerintah daerah disebut tengah menghadapi tantangan serius terkait ketimpangan kualitas data antarsatuan kerja, mulai dari perbedaan definisi, format, hingga metode pengumpulan. Situasi ini dinilai menghambat penyusunan kebijakan yang presisi dan berbasis fakta.

"Oleh karena itu, kegiatan hari ini bukan sekadar sosialisasi. Ini adalah upaya membangun budaya data yang disiplin, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujarnya.

Ia menegaskan pentingnya seluruh perangkat daerah bekerja berbasis data yang valid, reliabel, dan sinkron, bukan asumsi. Menurutnya, penguatan kelembagaan statistik serta interoperabilitas data merupakan bagian dari pembangunan sistem informasi pemerintahan yang modern, cepat, dan saling terhubung.

"Inilah fondasi Lampung Selatan yang lebih modern dan lebih siap menghadapi tantangan zaman,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Statistik dan Data Elektronik Diskominfo Lampung Selatan, Yofi Oktarini, SE, MM, menyampaikan bahwa sosialisasi digelar untuk memastikan seluruh pihak mampu bekerja dalam ekosistem data yang terintegrasi dan terkoordinasi.

“Maksud kegiatan ini adalah penyampaian informasi, edukasi, serta penanaman kesadaran agar perangkat daerah dapat bertukar informasi serta menggunakan data secara bermakna dan aman,” jelasnya.

Sosialisasi menghadirkan dua narasumber, yakni Statistisi Ahli Madya BPS Kabupaten Lampung Selatan, Rudy Ramadhani Syoer, S.ST, M.Si, serta Tenaga Ahli Dinas Kominfo Lampung Selatan, Ayu Aprianti, S.Mat, M.Mat.

Mengakhiri kegiatan, Achmad Herry mengajak seluruh perangkat daerah memperkuat kolaborasi antara BPS, Diskominfo sebagai walidata, dan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai produsen data. “Jadikan kegiatan ini momentum memperkuat disiplin data daerah,” pungkasnya. (Is)

Share:

Program Pengembangan Kemitraan BUMN PTPN I Regional 2 Apresiasi Inovasi Entrepreneur Sukabumi



SUKABUMI – Abdul Aziz, seorang entrepreneur dari Sukabumi, meluncurkan sebuah inisiatif lokal yang ambisius. Inovasi ini mendapat perhatian dan dukungan sebagai bagian dari program pengembangan kemitraan BUMN di wilayah PTPN I Regional 2.

Ia, memperkenalkan konsep startup peternakan modern bernama TernakHub, sebuah ekosistem terintegrasi yang dirancang untuk mengatasi masalah klasik peternakan tradisional melalui teknologi dan model bisnis yang efisien.

TernakHub hadir sebagai solusi bagi peternak pemula dan kecil, khususnya dalam usaha ayam petelur. Konsep ini menawarkan kandang otomatis, sensor produktivitas, dan sistem manajemen berbasis data untuk menjamin operasional yang lebih terukur dan hasil produksi yang stabil.

Inovasi utama TernakHub terletak pada model distribusinya. Berbeda dengan rantai pasok panjang, TernakHub fokus pada Distribusi Pendek, yaitu menjual telur langsung ke warung-warung dan toko kelontong di sekitar kandang mitra.

“Fokus utama kami adalah mendekatkan mitra dengan pasar terdekat, yaitu warung-warung dan toko kelontong di lingkungan sekitar kandang. Dengan menjual telur langsung ke warung, mitra mendapatkan pendapatan harian yang stabil, margin lebih baik, serta perputaran uang yang langsung dirasakan masyarakat di sekitar,” jelas Abdul Aziz, Founder TernakHub.

Model ini tidak hanya memperkuat ekonomi lokal, tetapi juga menjamin suplai telur yang lebih segar kepada konsumen. TernakHub juga menyediakan sistem off-take sebagai jaring pengaman, siap menyerap kelebihan produksi mitra agar mereka tetap merasa aman dan tidak kesulitan memasarkan hasilnya.

Abdul Aziz menyatakan bahwa konsep TernakHub sudah matang, didukung oleh pengalaman riset dan uji coba lapangan sejak tahun 2017, termasuk pengalaman berharga dari Kampung Ilmu dan dukungan awal dari PTPN sebelumnya.

"Sistemnya sudah siap, teknologinya sudah kami kuasai, dan bengkel produksinya pun sudah berjalan," kata Aziz. 

"Harapan besar kami kepada PTPN I adalah adanya dukungan dalam bentuk kerja sama dan pembukaan akses permodalan agar konsep TernakHub bisa diwujudkan secara fisik." harapnya.

Dukungan PTPN I akan mempercepat pembangunan kandang percontohan dan produksi perangkat otomatisasi untuk merealisasikan target awal 10 mitra ayam petelur di tahun pertama, yang semuanya akan menggunakan standar teknologi dan manajemen yang seragam.

TernakHub memiliki visi besar untuk membangun ekosistem peternakan modern yang berkelanjutan, yang tidak hanya menguntungkan mitra tetapi juga menggerakkan roda ekonomi desa melalui distribusi pendek yang efisien, kemandirian pakan dan pemanfaatan pupuk organik dari kandang.

Dengan sistem yang terintegrasi dan mudah direplikasi, TernakHub siap untuk berekspansi dari ayam petelur ke komoditas lain seperti puyuh, ikan, dan ruminansia, membuktikan bahwa teknologi, sains, dan efisiensi adalah kunci untuk membangun peternakan yang kuat dan tidak mudah runtuh oleh masalah-masalah klasik. (*)
Share:

Wali Kota Resmikan Gedung Pelayanan Statistik Terpadu BPS Bandar Lampung


Bandar Lampung – Pemerintah Kota Bandar Lampung bersama Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Bandar Lampung meresmikan Gedung Pelayanan Statistik Terpadu (PST) di Kantor BPS Bandar Lampung, Jumat (7/11/2025).

Acara peresmian dihadiri oleh Wali Kota Bandar Lampung Hj. Eva Dwiana, jajaran Pemerintah Kota, Kepala BPS Provinsi Lampung Ahmadriswan Nasution, dan Kepala BPS Kota Bandar Lampung Hady Suryono.



Dalam sambutannya, Wali Kota Eva Dwiana mengapresiasi langkah BPS yang terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat melalui fasilitas baru tersebut.

“Hadirnya BPS sangat membantu pemerintah, terutama dalam menyosialisasikan nilai-nilai dan data penting hingga tingkat RT dan lingkungan,” ujar beliau

Beliau  berharap sinergi antara Pemkot dan BPS dapat memperkuat pembangunan berbasis data yang akurat. Dengan data yang selalu diperbarui, pemerintah dapat lebih cepat menindaklanjuti permasalahan di setiap wilayah.

Melalui kehadiran Gedung Pelayanan Statistik Terpadu ini, diharapkan pelayanan data dan informasi publik di Kota Bandar Lampung semakin mudah diakses, transparan, dan mampu mendukung kebijakan pembangunan yang tepat sasaran.(wan)

Share:

Popular

NASIONAL$type=complex$count=4

Arsip Blog

Recent Posts