Oleh Drs. Achmad Rusdi Oemar, MM
AWAL tahun 2026 kembali menjadi fase tahun kedua kepemimpinan yang tidak ringan bagi Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal. Ia kembali memulai dari persoalan klasik namun krusial: pendapatan asli daerah (PAD) yang tidak mencapai target.
Tahun 2025, ketika baru menerima estafet kepemimpinannya, ia juga langsung dihadapkan pada persoalan klasikklasik: kas cuma Rp400 miliaran dengan warisan utang jangka pendek dan kewajiban tunda bayar yang menembus Rp1,8 triliun.
Awal tahun ini, dari proyeksi lebih dari Rp4,22 triliun, realisasi PAD tahun anggaran sebelumnya hanya berkisar Rp3,37 triliun atau sekitar 79,9 persen dari target. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) hanya menyumbang Rp691,7 milar atau 42,41 persen.
Akibatnya, ruang fiskal pemerintah provinsi sangat terbatas. Padahal, ekspektasi publik terhadap pemimpin muda ini terbilang tinggi. Infrastruktur diharapkan membaik untuk menggerakkan ekonomi rakyat, iklim investasi harus dirayu agar potensi daerah tidak terus tertidur, sementara sektor pendidikan, sosial, dan kebudayaan menunggu sentuhan kebijakan yang nyata.
Telah terbukti, di tengah keterbatasan anggaran, pemerintahan Mirza mulai menunjukkan arah kerja yang terukur. Kemantapan jalan provinsi berhasil meningkat 1,71 persen, dari sebelumnya sekitar 78 persen menjadi 79,79 persen.
Lebih penting lagi, laju degradasi jalan berhasil ditekan—dari rata-rata 4 persen per tahun menjadi sekitar 2,25 persen.
Sepanjang tahun pertama, Pemprov Lampung menangani 52 ruas jalan dengan total panjang 66,209 kilometer, serta melakukan pekerjaan pada 52 unit jembatan.
Angka ini mungkin belum spektakuler, tetapi dalam konteks fiskal yang cekak, capaian tersebut menunjukkan pilihan kebijakan yang realistis: memperbaiki yang paling mendesak, bukan menjanjikan yang berlebihan.
Persoalan banjir di Kota Bandarlampung pun mulai disentuh. Pemerintah provinsi membangun embung pengendali banjir di kawasan Kemiling dan Langkapura, yang sekaligus dirancang sebagai ruang publik dan jogging track bagi warga. Infrastruktur tidak semata beton, tetapi juga ruang hidup.
Untuk tahun berjalan, Mirza mendorong percepatan akses Jalan Tol Lematang–Pelabuhan Panjang, yang diproyeksikan menjadi nadi ekonomi baru bagi distribusi logistik dan industri Lampung.
Pendidikan dan Sumber Daya Manusia
Di sektor pendidikan, kebijakan yang diambil menyentuh langsung keresahan masyarakat. Uang komite dan pungutan yang memberatkan orang tua siswa dihapuskan di sekolah-sekolah negeri.
Ribuan ijazah yang sempat tertahan akibat persoalan administrasi berhasil dikembalikan kepada para lulusan—sebuah langkah kecil, tetapi berdampak besar bagi masa depan generasi muda.
Tak berhenti di situ, pemerintah provinsi juga membuka akses penempatan tenaga kerja ke Jepang, sebagai bagian dari strategi peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Lampung di tingkat global. Wacana lain, tenaga kerja ke Timur Tengah.
Budaya dan Identitas
Pada bidang kebudayaan, Mirza menegaskan identitasnya sebagai pemimpin yang tumbuh dari akar budaya Lampung. Sejak memasuki Mahan Agung, ia menggelar prosesi adat “ngantak Gubernur Buka Belangan” (membuka pintu rumah), menyatukan simbol budaya Lampung Pepadun dan Saibatin—sebuah pesan persatuan di tengah keberagaman.
Dalam masa kepemimpinannya, sejumlah situs cagar budaya Lampung berhasil memperoleh sertifikasi tingkat nasional, seperti menandai keseriusan pemerintah provinsi dalam menjaga warisan sejarah dan identitas daerah.
Etos Personal dan Simbol Moral
Dalam sepuluh bulan pertama, kerja-kerja pemerintahan berlangsung nyaris tanpa jeda. Tak banyak yang tahu, selepas dilantik, Mirza memilih bermalam di masjid, dan hingga kini rutin setidaknya sekali sepekan menginap di masjid.
Menyambut Tahun Baru 2026, ia bahkan memilih bermalam di masjid bersama anak-anaknya—sebuah simbol personal tentang kesederhanaan dan disiplin moral, terlepas dari tafsir politik yang menyertainya.
sektor-sektor
Dalam Pilgub Lampung 2024, 82,7 persen atau sekitar 3.300.681 pemilih memberikan mandat kepadanya untuk memimpin hingga 2029. Angka ini adalah legitimasi kuat, sekaligus beban tanggung jawab yang besar.
Kritik tentu tetap ada — nyir-nyir itu wajar dan lumrah dalam demokrasi. Namun satu hal yang semestinya disepakati bersama: kesejahteraan dan kemaslahatan rakyat harus menjadi prioritas utama, melampaui kepentingan kelompok dan sentimen pribadi.
Penutup
Lampung kerap diselimuti pameo sinis: “Ini di Lampung, selip diolah kawan.” Pameo semacam ini hanya akan terus hidup jika publik lebih sibuk meremehkan daripada mengawasi secara objektif.
Sepuluh bulan pertama pemerintahan Mirza belumlah sempurna. Namun di tengah PAD yang tak mencapai target dan dompet daerah yang nyaris kosong, arah kerja mulai terlihat: bekerja senyap, bertahap, dan berbasis kemampuan fiskal.
Yang "menghibur" kita, sejarah hampir selalu sepakat pada satu hal: pemimpin besar tidak lahir dari keadaan serba cukup. Mereka ditempa oleh keterbatasan, diuji oleh krisis, dan dibesarkan oleh keberanian mengambil keputusan sulit.
Kepemimpinan sejati lahir ketika keadaan tidak ramah. Saat sumber daya terbatas, tekanan publik meningkat, dan pilihan kebijakan tidak pernah benar-benar populer. Di titik inilah watak seorang pemimpin diuji—bukan oleh pujian, melainkan oleh keberanian menanggung risiko.
Dalam konteks pemerintahan, krisis fiskal sering kali menjadi ruang pembuktian. Anggaran yang cekak memaksa pemimpin memilih: apakah akan larut dalam dalih warisan masalah, atau justru menjadikannya momentum pembenahan. Sejarah daerah dan bangsa menunjukkan, banyak reformasi besar justru lahir ketika kas negara kosong dan kepercayaan publik berada di titik rendah.
Pemimpin yang dibesarkan oleh kenyamanan cenderung menghindari konflik. Ia merawat popularitas, menghindari keputusan pahit, dan menunda pembenahan struktural. Sebaliknya, pemimpin yang lahir dari keterbatasan belajar satu hal penting: tidak semua orang harus senang, tetapi rakyat harus selamat.
Di situlah letak perbedaan antara kekuasaan dan kepemimpinan. Kekuasaan mencari aman, kepemimpinan mencari arah. Kekuasaan bertumpu pada fasilitas, kepemimpinan bertumpu pada kepercayaan. Kekuasaan bisa diwariskan, tetapi kepemimpinan harus diperjuangkan setiap hari.
Budaya Nusantara sejatinya telah lama mengajarkan hal ini. Dalam banyak tradisi lokal, pemimpin tidak dimuliakan karena kemewahan, melainkan karena laku hidupnya—kesederhanaan, keberanian, dan kemampuan berdiri paling depan saat badai datang. Etika semacam inilah yang hari ini terasa langka, namun justru semakin relevan.
Kenyamanan sering kali meninabobokan nurani. Ia membuat pemimpin lupa pada realitas rakyat yang hidup di tengah keterbatasan. Padahal, legitimasi sejati bukan berasal dari jabatan, melainkan dari keberpihakan yang konsisten kepada kepentingan umum, terutama saat pilihan itu tidak menguntungkan diri sendiri.
Karena itu, pemimpin hebat tidak diukur dari seberapa nyaman ia memerintah, melainkan seberapa tabah ia bertahan dalam tekanan. Ia tidak menjanjikan surga, tetapi memastikan rakyat tidak jatuh ke jurang. Ia tidak selalu tampil sempurna, tetapi berani bertanggung jawab atas setiap keputusan.
Pada akhirnya, kenyamanan boleh jadi membuat seseorang berkuasa lebih lama. Namun hanya krisis yang mampu melahirkan pemimpin sejati—mereka yang dikenang bukan karena fasilitas yang dinikmati, melainkan karena keberaniannya mengubah keadaan ketika segalanya tidak mudah.
Uji wong, kato kito —kalau bukan memberi ruang bagi kerja yang rasional dan beradab, kamorang hendak mencari pemimpin seperti apa lagi woi! Doa awal tahun 2026, semoga pemimpin muda kita menjadi fajar kemajuan dan kesejahteraan Lampung, aamiin.
* Keluarga Besar Pelajar Islam Indonesia (PII)
* Mantan anggota DPRD Balam
* Wakil Ketua V Kwarda Gerakan Pramuka Lampung
