Enam Perangkat Daerah Mulai Proses, Gaji PPPK Paruh Waktu Lampung Selatan Siap Masuk Rekening

Kalianda - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan memastikan anggaran pembayaran gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu dalam kondisi siap.

Keterlambatan yang dikeluhkan sejumlah pegawai disebut bukan karena kendala keuangan, melainkan proses administrasi di masing-masing perangkat daerah.

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Lampung Selatan, Rini Ariasih, menjelaskan bahwa pengajuan pencairan gaji PPPK Paruh Waktu sebenarnya sudah dapat dilakukan sejak awal bulan ini. Namun realisasi pembayaran sangat bergantung pada kecepatan perangkat daerah dalam mengajukan berkas pencairan.

“Secara keuangan tidak ada masalah. Anggaran sudah tersedia. Tinggal proses pengajuan dari masing-masing perangkat daerah,” ujar Rini, dalam  keterangannya, Kamis (5/2/2026).

Ia menerangkan, salah satu syarat utama pencairan gaji PPPK Paruh Waktu adalah Perjanjian Kinerja (PK) yang memuat nominal gaji sebagai dasar pembayaran.

Saat ini, masih terdapat sejumlah PK PPPK Paruh Waktu, terutama tenaga guru, yang masih dalam proses Tanda Tangan Elektronik (TTE).

Meski demikian, Rini menegaskan kondisi tersebut tidak semestinya menjadi penghambat karena sistem pembayaran gaji bersifat LS (Langsung). Artinya, pengajuan dapat dilakukan secara bertahap tanpa harus menunggu seluruh PK selesai.

“Contohnya di Dinas Pendidikan yang jumlah gurunya ribuan. Kalau sudah ada 100 orang yang PK-nya selesai, ya langsung diajukan 100 orang dulu. Tidak perlu menunggu semuanya,” jelasnya.

Hingga saat ini, sedikitnya enam perangkat daerah telah mengajukan proses pencairan gaji PPPK Paruh Waktu dan telah diverifikasi oleh BPKAD. Di antaranya Dinas PPPA, Kesbangpol, Bappeda, Perkim, serta Kecamatan Tanjung Bintang dan Way Sulan.

Sementara itu, Dinas Sosial, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, serta BKD saat ini masih dalam tahap verifikasi kelengkapan dokumen, lalu menyampaikan SPM.

“Sudah ada enam perangkat daerah yang berproses. Berkasnya sudah diverifikasi dan siap dicairkan hari ini,” kata Rini.

Selain persoalan PK, kendala lain yang ditemui adalah masih banyak PPPK Paruh Waktu, khususnya guru yang diangkat melalui Surat Keputusan Kepala Sekolah, belum memiliki rekening Bank Lampung. Padahal, sistem pembayaran gaji di lingkungan Pemkab Lampung Selatan menggunakan bank tersebut sebagai kanal resmi.

“Mereka kebanyakan belum memiliki rekening Bank Lampung. Ini perlu segera dilengkapi agar proses pembayaran bisa berjalan lancar,” tambahnya.

Pemkab Lampung Selatan mengimbau seluruh perangkat daerah agar mempercepat proses administrasi serta memastikan kelengkapan dokumen pegawai.

Dengan pengajuan yang dilakukan secara bertahap dan koordinasi yang lebih intensif, pemerintah daerah optimistis pembayaran gaji PPPK Paruh Waktu dapat segera terealisasi dan menjawab keresahan para pegawai yang telah mulai bekerja sejak akhir Desember 2025. (Kmf)

Read More

Kinerja Ekonomi Lampung 2025 Menguat, Konsumsi dan Ekspor Jadi Motor Utama

Bandar Lampung — Perekonomian Provinsi Lampung menunjukkan kinerja yang solid sepanjang tahun 2025. Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Lampung mencatat ekonomi Lampung tumbuh sebesar 5,28 persen, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan tahun sebelumnya dan melampaui rata-rata pertumbuhan ekonomi wilayah Sumatera.

Hal tersebut disampaikan oleh Kepala BPS Provinsi Lampung, Ahmad Riswan Nasution, dalam rilis resmi Berita Statistik yang digelar di Aula BPS Provinsi Lampung, Kamis (5/2/2026).

Ahmad Riswan menjelaskan, pertumbuhan ekonomi Lampung tahun 2025 dihitung berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan periode Januari–Desember 2025 dibandingkan periode yang sama tahun 2024.

“Nilai PDRB Lampung tahun 2025 mencapai Rp525,85 triliun, meningkat signifikan dari Rp484,24 triliun pada tahun 2024. Kenaikan ini mencerminkan pertumbuhan ekonomi Lampung yang kuat dan berkelanjutan,” ujarnya.

Secara year on year (y-on-y), pertumbuhan ekonomi Lampung pada triwulan IV 2025 tercatat sebesar 5,54 persen. Sementara secara quarter to quarter (q-to-q), ekonomi Lampung mengalami kontraksi 3,05 persen. Namun demikian, BPS menegaskan bahwa penurunan tersebut merupakan siklus musiman yang wajar dan relatif lebih rendah dibandingkan kontraksi triwulan IV pada tahun-tahun sebelumnya.

“Penurunan pada triwulan IV 2025 lebih kecil dibandingkan tahun 2024 yang mencapai minus 3,52 persen. Ini menunjukkan stabilitas ekonomi Lampung semakin baik,” jelasnya.

Dibandingkan wilayah lain di Sumatera, pertumbuhan ekonomi Lampung tergolong impresif. Rata-rata pertumbuhan ekonomi Sumatera pada 2025 tercatat 4,18 persen, sementara Lampung mampu tumbuh di atas rata-rata tersebut.

Secara regional, Lampung menempati peringkat ketiga pertumbuhan ekonomi tertinggi di Sumatera, setelah Kepulauan Riau (6,94 persen) dan Sumatera Selatan (5,35 persen). Selain itu, Lampung juga berada di peringkat keempat sebagai penyumbang ekonomi terbesar di Sumatera, setelah Sumatera Utara, Riau, dan Sumatera Selatan, dengan kontribusi sebesar 9,98 persen.

Sektor Pertanian Tetap Jadi Penopang Utama

Dari sisi lapangan usaha, struktur ekonomi Lampung masih didominasi oleh sektor pertanian dengan kontribusi 26,90 persen, diikuti industri pengolahan sebesar 19,11 persen, dan perdagangan sebesar 14,35 persen.

Ketiga sektor tersebut menjadi motor utama pertumbuhan ekonomi Lampung. Sektor pertanian menyumbang 27,19 persen terhadap total pertumbuhan ekonomi, industri pengolahan menyumbang 21,91 persen, dan sektor perdagangan memberikan kontribusi sekitar 10 persen.

Sementara itu, pertumbuhan tertinggi dicatat oleh kategori jasa keuangan dan asuransi yang tumbuh 16,46 persen, didorong oleh meningkatnya pendapatan bunga perbankan. Adapun sektor pengadaan listrik dan gas mengalami kontraksi terdalam sebesar 5,78 persen akibat penurunan produksi gas.

Dari sisi pengeluaran, struktur ekonomi Lampung masih didominasi oleh konsumsi rumah tangga dengan porsi 62,61 persen. Konsumsi rumah tangga mampu memberikan kontribusi sebesar 56,71 persen terhadap pertumbuhan ekonomi Lampung sepanjang 2025.

Selain itu, komponen konsumsi lembaga non-profit yang melayani rumah tangga (LNPRT) mencatat pertumbuhan tertinggi pada triwulan IV 2025 sebesar 6,31 persen, seiring meningkatnya aktivitas lembaga sosial dan keagamaan.

Ekspor juga menjadi mesin pertumbuhan penting dengan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi mencapai 72,22 persen, menunjukkan peran strategis perdagangan luar negeri dalam mendorong ekonomi Lampung.

PDRB Per Kapita Terus Meningkat

Capaian positif ekonomi Lampung juga tercermin dari PDRB per kapita yang terus meningkat. Pada tahun 2023, PDRB per kapita Lampung tercatat Rp48,19 juta, naik menjadi Rp51,39 juta pada 2024, dan kembali meningkat signifikan pada 2025 menjadi sekitar Rp55 juta.

“Kenaikan ini menunjukkan adanya akselerasi peningkatan kesejahteraan masyarakat Lampung dan menjadi indikator positif dalam upaya keluar dari jebakan pendapatan menengah (middle income trap),” ujar Ahmad Riswan.

Ahmad Riswan menegaskan, rilis data statistik ini merupakan bentuk pelayanan publik BPS Provinsi Lampung dalam menyediakan data yang berkualitas, akurat, dan relevan untuk mendukung perumusan kebijakan pembangunan.

“Kami berharap data ini dimanfaatkan secara optimal oleh pemerintah daerah, pelaku usaha, akademisi, dan masyarakat dalam pengambilan keputusan, sehingga mampu mendorong akselerasi pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Lampung,” pungkasnya.

Pertumbuhan ekonomi yang solid ini menjadi modal penting bagi Provinsi Lampung untuk terus melangkah maju, sejalan dengan visi Lampung Maju Menuju Indonesia Emas 2045.

(Dinas Kominfotik Provinsi Lampung).

Read More

BPS Lampung : Kemiskinan Lampung Turun Jadi Single Digit 9,66 persen

Bandar Lampung — Provinsi Lampung mencatat capaian penting dalam upaya pengentasan kemiskinan. Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Lampung mengumumkan bahwa tingkat kemiskinan Lampung pada September 2025 turun menjadi 9,66 persen, menurun 0,34 poin dibandingkan Maret 2025 yang masih berada di angka 10,00 persen.

Capaian ini disampaikan oleh Kepala BPS Provinsi Lampung, Ahmad Riswan Nasution, dalam rilis resmi Berita Statistik di Aula BPS Provinsi Lampung, Kamis (5/2/2026). Dengan angka tersebut, Lampung resmi memasuki era kemiskinan satu digit, sebuah tonggak sejarah baru dalam pembangunan sosial ekonomi daerah.

“Penurunan ini menunjukkan adanya perbaikan nyata pada daya beli dan kesejahteraan masyarakat Lampung,” ujar Ahmad Riswan.

BPS menjelaskan, penurunan tingkat kemiskinan tidak terlepas dari berbagai indikator ekonomi yang membaik. Pada September 2025, Indeks Harga Konsumen (IHK) Lampung tercatat sebesar 108,51, atau naik sekitar 8 persen dibandingkan tahun dasar.

Kondisi inflasi yang relatif terkendali berperan penting dalam menjaga daya beli masyarakat, khususnya rumah tangga berpendapatan rendah. Selain itu, pertumbuhan ekonomi Lampung pada triwulan III 2025 mencapai 5,04 persen, yang berdampak positif terhadap penciptaan nilai tambah, peningkatan pendapatan, serta peluang kerja.

Pertumbuhan konsumsi rumah tangga juga tercatat meningkat sebesar 4,89 persen, menandakan aktivitas ekonomi masyarakat yang semakin menggeliat.

Dari sektor perdesaan, Nilai Tukar Petani (NTP) Lampung yang tercatat 127,62 pada awal Februari 2026 menjadi indikator positif kesejahteraan petani. Meski produksi padi mengalami penurunan, daya tukar petani yang masih tinggi menunjukkan adanya potensi peningkatan pendapatan petani ke depan, yang sangat berpengaruh terhadap kemiskinan di wilayah desa.

Secara jumlah, penduduk miskin di Lampung pada September 2025 tercatat sebanyak 860,13 ribu orang. BPS menegaskan, angka ini menjadi dasar penting bagi pemerintah daerah dalam menyusun program intervensi yang lebih tepat sasaran.

“BPS siap mendukung percepatan penurunan kemiskinan melalui penyediaan data yang akurat dan berkelanjutan,” kata Ahmad Riswan.

Berdasarkan wilayah, tingkat kemiskinan di perdesaan tercatat 10,88 persen, sedangkan di perkotaan sebesar 7,37 persen. Menariknya, penurunan kemiskinan di wilayah perdesaan menunjukkan tren yang signifikan.

“Ini menjadi bukti bahwa program pembangunan desa mulai menunjukkan hasil positif, mengingat desa selama ini merupakan kantong utama kemiskinan,” jelasnya.

Tak hanya dari sisi persentase, kualitas kemiskinan di Lampung juga menunjukkan perbaikan. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) menurun dari 1,539 menjadi 1,228, menandakan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin semakin mendekati garis kemiskinan, sehingga peluang untuk keluar dari kemiskinan semakin besar.

Sementara itu, Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) juga membaik, turun dari 0,344 menjadi 0,242. Penurunan ini mengindikasikan semakin homogennya kondisi pengeluaran rumah tangga miskin, serta meningkatnya efektivitas program bantuan sosial yang disalurkan.

Dari sisi ketimpangan, Gini Ratio Lampung pada September 2025 tercatat 0,287, turun dari 0,292 pada periode sebelumnya. Penurunan ini menunjukkan bahwa ketimpangan pengeluaran antarpenduduk di Lampung semakin menyempit.

Penguatan data ketimpangan juga terlihat dari struktur pengeluaran penduduk. Porsi konsumsi 20 persen kelompok berpengeluaran tertinggi turun dari 38,82 persen menjadi sekitar 38,80 persen, menandakan distribusi pengeluaran yang semakin merata di masyarakat.

BPS menegaskan bahwa seluruh indikator ini memberikan gambaran positif mengenai profil kesejahteraan masyarakat Lampung. Penurunan kemiskinan, membaiknya kualitas hidup penduduk miskin, serta menyempitnya ketimpangan menjadi fondasi penting bagi pembangunan daerah ke depan.

“Data statistik ini kami harapkan dapat dimanfaatkan secara optimal dalam perumusan kebijakan yang lebih tepat sasaran, sehingga upaya percepatan penurunan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Lampung dapat terus berlanjut,” pungkas Ahmad Riswan.

Capaian ini semakin memperkuat optimisme bahwa Provinsi Lampung berada di jalur yang tepat menuju pembangunan inklusif dan berkelanjutan, sejalan dengan semangat Lampung Maju Menuju Indonesia Emas 2045.
(Dinas Kominfotik Provinsi Lampung).

Read More

Kejari Eksekusi Supriyati Ke Lapas Kelas IIA Kalianda Lampung Selatan

LAMPUNG SELATAN - Dalam momen yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat dan publik pada akhirnya di hari Kamis 5 Febuari 2026, Kejaksaan negeri Kalianda kabupaten Lampung Selatan (Lamsel), jebloskan Supriyati, Ke Lapas Kelas IIA Kalianda Lampung Selatan.

Dalam Surat pers

Dengan nomor: PR-13/L8.11/Dti.2/02/2026.

Penahanan Tersangka perkara pemalsuan ijazah Anggota DPRD kabupaten Lamsel oleh kejaksaan negeri Lampung Selatan.

Pada hari kamis tanggal 05 Februari 2026, sekitar pukul 11:00,wib bertempat di kantor kejaksaan negeri Lampung Selatan, telah dilaksanakan putusan mahkamah agung tanggal 03 Desember 2025, nomor : 11567K/vid.Sus 2025 dengan Amar putusan menyatakan Supriyati bin M.Sa’i terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindakan pidana.

” dengan sengaja Tampa hak menggunakan ijazah dan/atau sertifikat kompetensi sebagai yang dimaksud dalam pasal 61 ayat (2) dan Ayat (3) yang terbukti palsu”.

Sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam pasal 69 ayat (2) undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional.

Berdasarkan surat perintah kepala kejaksaan Lampung Selatan tanggal 26 Januari 2026 , dalam perkara tindak pidana pemalsuan ijazah Anggota DPRD kabupaten Lamsel atas nama terpidana Supriyati bin Sa’i telah dilaksanakan Eksekusi putusan pengadilan berupa pelaksanaan pidana penjara di lembaga pemasyarakatan kelas IIA Kalianda Lampung Selatan.

Untuk menjalani tahanan/pidana penjara/kurungan selama (1) satu tahun dan denda Rp 100.000.000.(seratus juta rupiah) sub 4 (empat) bulan, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalaninya.

Kalianda,05 Februari 2026.

An. kepala kejaksaan negeri Lampung Selatan. ditandatangani Kepala seksi intelijen Volanda Aziz Saleh, SH, SE, MH.

Media ini pun menghubungi via telepon Whatsapp-nya kalapas kelas IIA Kalianda Lampung Selatan untuk memastikan bahwa Supriyati, telah di eksekusi penjara.

Beni Nurrahman, Kalapas Kelas IIA Kalianda, membenarkan bahwasanya (Mereka) telah menerima Supriyati bin Sa’i, untuk dilakukan Eksekusi putusan pengadilan berupa pelaksanaan pidana penjara di lembaga pemasyarakatan kelas IIA Kalianda Lampung Selatan.

“Iya benar’ tadi Supriyati telah dipenjara di dalam lembaga pemasyarakatan kelas IIA Kalianda” ucapnya dengan singkat mengakhiri sambungan telpon. (Red)

Read More

BUMD Lampung Selatan Maju Luncurkan Lokapasar E-commerce “Si-Muli”

LAMPUNG SELATAN  - BUMD Lampung Selatan Maju (Perseroda) meluncurkan lokapasar e-commerce “Si-Muli” (Sistem Informasi Market Ulun Lampung Asli) ini di ambil sebagai langkah strategis dalam penguatan ekonomi daerah, serta platform belanja online resmi yang menghubungkan UMKM lokal dengan kebutuhan belanja pemerintah daerah.

Peluncuran Si-Muli yang dirangkaikan dengan bimbingan teknis pengelolaan e-commerce ini digelar di Aula Rajabasa, Kantor Bupati Lampung Selatan, Kamis, 5 Februari 2026. Kegiatan tersebut melibatkan organisasi perangkat daerah (OPD), pelaku UMKM, serta mitra pendukung digitalisasi ekonomi daerah.

Melalui Si-Muli, Perseroda Lampung Selatan Maju menempatkan diri sebagai penggerak utama integrasi UMKM ke dalam sistem belanja dan pengadaan pemerintah. Platform ini dirancang tidak hanya sebagai etalase digital produk UMKM, tetapi juga sebagai sarana resmi belanja barang dan jasa pemerintah daerah yang terintegrasi dengan sistem pembayaran non-tunai dan pencatatan transaksi secara real time.

Direktur Utama Perseroda Lampung Selatan Maju, Ir. Baiquni Aka Sanjaya, ST, MT, menyampaikan bahwa kehadiran Si-Muli merupakan upaya konkret BUMD dalam menjawab kebutuhan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas belanja pemerintah sekaligus memperluas akses pasar UMKM lokal.

“Si-Muli kami dorong menjadi jembatan antara UMKM Lampung Selatan dengan belanja pemerintah daerah, sehingga perputaran ekonomi lokal dapat terjadi secara langsung dan berkelanjutan,” kata Baiquni dalam sambutannya.

Selain mendorong penggunaan produk lokal, Si-Muli juga diarahkan untuk mengurangi transaksi tatap muka, memperluas akses penyedia secara terbuka dan adil, serta meminimalkan potensi konflik kepentingan dalam proses pengadaan barang dan jasa. Pendekatan ini sejalan dengan rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait pemanfaatan sistem e-commerce dalam belanja dan pengadaan bernilai kecil hingga menengah.

Perseroda Lampung Selatan Maju menargetkan Si-Muli tidak hanya menjadi marketplace, tetapi berkembang sebagai ekosistem digital UMKM yang mempertemukan produsen lokal, pemerintah daerah, serta mitra swasta dalam satu sistem terintegrasi.

Melalui peluncuran ini, BUMD Lampung Selatan Maju menegaskan perannya sebagai instrumen ekonomi daerah yang aktif mendorong digitalisasi, memperkuat daya saing UMKM, dan memastikan belanja pemerintah memberikan dampak langsung bagi perekonomian Lampung Selatan.

Read More

Perkuat Komitmen Integritas, Lapas Kalianda Teken Komitmen Bersama Pembangunan Zona Integritas

KALIANDA - Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kalianda melaksanakan kegiatan Penandatanganan Komitmen Bersama Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) bertempat di Aula Lapas Kelas IIA Kalianda. Rabu (5/2/2026) 

Kegiatan ini diikuti oleh seluruh jajaran pejabat struktural dan fungsional serta pegawai Lapas Kalianda sebagai bentuk pernyataan sikap dan tekad bersama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.

Dalam amanatnya, Kepala Lapas Kelas IIA Kalianda, Beni Nurrahman, menegaskan bahwa pembangunan Zona Integritas bukanlah sekadar kegiatan seremonial, melainkan komitmen nyata yang harus diwujudkan dalam setiap pelaksanaan tugas dan pelayanan, serta menekankan bahwa pembangunan Zona Integritas menuntut keberanian untuk berubah dan meninggalkan kebiasaan lama yang tidak sejalan dengan nilai integritas.

"Penandatanganan komitmen ini bukanlah kegiatan simbolik semata, melainkan pernyataan sikap, tekad, dan integritas seluruh jajaran Lapas Kelas IIA Kalianda untuk melakukan perubahan secara nyata dan berkelanjutan, Zona Integritas bukan hanya tanggung jawab pimpinan, melainkan tanggung jawab kolektif seluruh pegawai tanpa terkecuali. Setiap sikap, tindakan, dan keputusan yang kita ambil akan menjadi cerminan integritas institusi ini di mata masyarakat," ujar Kepala Lapas Kelas IIA Kalianda.

Melalui penandatanganan komitmen bersama ini, Lapas Kelas IIA Kalianda meneguhkan langkah menuju satuan kerja yang bersih dalam tata kelola, kuat dalam integritas, dan unggul dalam pelayanan, serta optimis mampu meraih predikat WBK dan WBBM sebagai bagian dari pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan pemasyarakatan. (Hms-Is)

Read More

CSR PT KLTD Lampung Selatan Lestarikan Ekosistem Laut

LAMPUNG SELATAN - Sebagai bentuk komitmen terhadap pelestarian lingkungan dan keberlanjutan ekosistem laut, PT. Kalianda Lampung Human Development (KLTD) menyelenggarakan kegiatan Corporate Social Responsibility (CSR) bertajuk “EFOLUTION – Elty for the Ocean Solution” yang berlangsung di Grand Elty Krakatoa Hotel & Resort, Kalianda, Lampung Selatan. Rabu, (4/02/2026).

Kegiatan ini menjadi langkah nyata PT. KLTD dalam mendukung upaya pelestarian laut serta mengajak berbagai pihak untuk bersama-sama menjaga kelestarian lingkungan pesisir dan perairan sebagai aset penting bagi masa depan.

Acara tersebut dihadiri oleh sejumlah tokoh dan perwakilan instansi, di antaranya:

Bapak Resza Adikreshna selaku Direktur Utama PT. KLTD, Ibu Sisilia selaku Chief Finance Officer PT. KLTD, Bapak Hosein Rachmat Ibrahim selaku Hotel Manager Grand Elty Krakatoa, Bapak Henri selaku Direktur PT. NMB, Bapak Dr. I Nyoman Setiawan, SE.MM selaku Kepala Dinas Pariwisata Lampung Selatan, Bapak Zainal Abidin selaku Perwakilan Kadispora Lampung Selatan, Kapten Tatang Sulaiman selaku Wadanramil Kalianda.

Dalam sambutannya, Bapak Resza Adikreshna menyampaikan bahwa kegiatan EFOLUTION merupakan bentuk kepedulian perusahaan terhadap kelestarian laut, sekaligus menjadi pengingat bahwa lingkungan yang sehat harus dijaga bersama melalui tindakan konkret. 

Program CSR ini bertujuan sebagai wujud kepedulian terhadap kelestarian lingkungan laut, sekaligus langkah nyata dalam menjaga ekosistem, melestarikan keanekaragaman hayati, serta mewariskan lingkungan yang sehat bagi generasi mendatang.

Melalui kegiatan *”EFOLUTION – _Elty for the Ocean Solution_, PT. KLTD”* berharap dapat mendorong kolaborasi lintas sektor, meningkatkan kesadaran masyarakat, serta memperkuat sinergi antara dunia usaha, pemerintah, dan komunitas lokal dalam menjaga kekayaan laut Indonesia, khususnya wilayah pesisir Lampung Selatan.

Kegiatan ini sekaligus menjadi bukti bahwa Grand Elty Krakatoa Hotel & Resort sebagai bagian dari PT. KLTD terus berkomitmen dalam mendukung pembangunan pariwisata yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.

Saat konferensi pers Resza Adikreshna selaku Direktur Utama PT. KLTD mengatakan kegiatan tersebut melakukan penanaman trumbu karang, simbiosis terumbu karang agar ekosistem laut menambah tumbuhnya biodata laut yang ada di pesisir pantai di Lampung Selatan,

” Tak hanya simbolis, kegiatan penanaman terumbu karang akan di lakukan rutinitas kedepannya, tak hanya simbolis di lakukan saat ini, agar ekosistem biota laut akan semakin banyak dan terjaga,” tegas Resza Adikreshna. 

Di tempat yang sama kepala Dinas Pariwisata kabupaten Lampung Selatan Dr. I Nyoman Setiawan, SE.MM mengatakan pihak pemerintah akan seterusnya berkabolarasi kepada pihak pengusaha wisata swasta yang ada di Lampung Selatan tantang HTM,

” Kami akan selalu berkoordinasi kepada pengusaha wisata swasta agar pengunjung/ Wisatawan dari dalam atau dari luar Lampung Selatan dapat terjangkau di Harga Tiker Masuk, agar wisatawan untuk menikmati wisata yang ada di Lampung Selatan, ” papar I Nyoman. 

Nyoman menambahkan pemerintah dan pengusaha wisata di Lampung Selatan akan saling kordinasi agar wisatawan dari luar daerah Lampung Selatan betah,

” Pemerintahan mengupayakan agar wisatawan yang berkunjung berwisata ke Lampung Selatan dengan waktu yang lama takhanya itungan jam namun bermalam ya sampai bermalam sehari dua hari,” tegas kadis pariwisata Lampung Selatan. 

PT. Kalianda Lampung Human Development (KLTD) merupakan perusahaan yang bergerak dalam pengembangan pariwisata dan hospitality dengan komitmen kuat terhadap pertumbuhan berkelanjutan, pemberdayaan masyarakat, serta pelestarian lingkungan.

 

Untuk informasi lebih lanjut:

Marketing Communication Grand Elty Krakatoa Hotel & Resort

081272476615

Read More

Pemprov Lampung Perkuat Budaya Kerja Bersih, Nyaman, dan Sehat Lewat Gerakan ASRI

Bandar Lampung – Sebagai salah satu upaya mewujudkan lingkungan kerja yang bersih, nyaman, dan sehat, Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal mengeluarkan Instruksi nomor 8 Tahun 2026 tanggal 3 Februari 2026 tentang Korve/Gerakan Bersih-bersih kantor dan lingkungan kerja.

Instruksi ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden RI mengenai Gerakan ASRI (Aman, Sehat, Resik, dan Indah). Gubernur menegaskan bahwa lingkungan kantor yang bersih merupakan cerminan profesionalisme dan kualitas pelayanan publik. Melalui instruksi ini, seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) diminta untuk menghidupkan kembali budaya gotong royong (Korve) secara menyeluruh dan berkelanjutan.

Beberapa poin krusial yang harus dilaksanakan oleh setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD), yaitu  :

*Pembersihan Menyeluruh :* Melaksanakan kegiatan bersih-bersih di dalam maupun luar ruangan kerja, mencakup halaman, taman, drainase, hingga area parkir kantor.

*Manajemen Sampah :* Pengelolaan sampah harus dilakukan secara tertib, termasuk kewajiban pemilahan antara sampah organik dan anorganik.

*Pelaksanaan Rutin :*
Kegiatan ini dimulai pada hari Rabu, 4 Februari 2026, selanjutnya dilaksanakan minimal satu kali setiap minggu dan secara serentak pada waktu tertentu yang ditetapkan masing-masing pimpinan instansi.

Gerakan ini diharapkan tidak hanya menjadi kegiatan seremonial, tetapi menjadi budaya kerja baru di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung. Dengan kondisi kantor yang resik dan asri, produktivitas kerja diharapkan meningkat dan memberikan kenyamanan bagi masyarakat yang datang untuk  mendapatkan pelayanan.

Sekdaprov Lampung, Marindo Kurniawan berkesempatan melakukan peninjauan secara langsung pada pelaksanaan Gerakan ASRI dilingkungan Pemerintah Provinsi Lampung dan berkeliling ke OPD yang sedang melaksanakan gerakan ASRI.

Pemerintah Provinsi Lampung berkomitmen untuk terus mendukung program-program pelestarian lingkungan dan penataan ruang publik yang dimulai dari area terkecil, yakni ruang kerja sendiri. (Dinas Kominfotik Provinsi Lampung).

Read More

Dilantik di Tengah Pasar, Bupati Egi Ingatkan Pejabat soal Realitas Pengabdian

DISKOMINFO LAMSEL, Kalianda - Pelantikan pejabat struktural Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan kali ini berlangsung tak biasa.

Bukan di ruang rapat berpendingin udara atau gedung mewah, melainkan di Terminal Pasar Inpres Kalianda, ruang publik yang menjadi denyut kehidupan masyarakat.

Di tengah aktivitas pasar dan disaksikan langsung para pedagang, sebanyak 22 pejabat administrator dan 7 pejabat pengawas dilantik dan diambil sumpahnya oleh Bupati Lampung Selatan, Radityo Egi Pratama, Rabu (4/2/2026).

Suasana yang biasanya sepi dari kegiatan pemerintahan pagi itu justru dipenuhi puluhan pejabat struktural di lingkungan Pemkab Lampung Selatan.

Selain pelantikan tersebut, 7 pejabat struktural juga menerima tugas tambahan sebagai Pelaksana tugas (Plt) sebagai kepala dinas (4 orang), kepala bidang (2 orang), dan kepala sub bidang (1 orang) di sejumlah perangkat daerah.

Bupati Egi menegaskan, pemilihan Terminal Pasar Inpres Kalianda sebagai lokasi pelantikan bukan tanpa alasan. Menurutnya, prosesi tersebut menjadi pengingat bahwa realitas pengabdian tidak selalu berada dalam kondisi yang sejuk dan nyaman.

“Saya lantik bapak ibu semua di tengah-tengah masyarakat, disaksikan langsung para pedagang yang ada di Pasar Inpres. Ini adalah realita yang terjadi hari ini,” ujar Bupati Egi.

Ia menambahkan, integritas aparatur tidak diukur dari penampilan atau pencitraan semata, melainkan dari kejujuran dan hasil kerja yang nyata.

Di ruang publik seperti pasar, para pejabat diharapkan mampu merasakan langsung denyut kehidupan masyarakat yang sesungguhnya.

Sebagai kepala daerah yang dipilih oleh rakyat, Bupati Egi mengaku membutuhkan pejabat yang mampu bekerja dengan empati dan kesadaran penuh terhadap kondisi riil di lapangan.

“Jangan yang sudah naik jabatan merasa menjadi pejabat lalu lupa daratan. Kita harus bekerja dengan hati, bekerja melihat realita. Hari ini pasar kita banyak yang mengeluhkan sepi. Banyak sepi,” kata Bupati Egi.

Ia menekankan bahwa keputusan penempatan pejabat telah melalui proses panjang dan selektif. Dalam menjalankan tugas, seluruh pejabat yang dilantik diminta menghidupkan semangat Lamsel Betik (Bebas Transaksi Ilegal dan Korupsi) sebagai karakter birokrasi Lampung Selatan.

“Hati-hati penggunaan anggaran. Jangan sampai tidak tepat sasaran atau ada main-main. Walaupun saya orangnya tidak teliti, yang mengawasi kita banyak. Saya sudah remind dari sekarang,” tegas Bupati Egi.

Menurutnya, integritas, kejujuran, dan kebersihan dalam menjalankan amanah merupakan fondasi utama birokrasi yang dipercaya masyarakat. Pelantikan di ruang publik ini diharapkan menjadi simbol bahwa jabatan tidak pernah bekerja dalam keheningan, melainkan selalu hadir di tengah suara, tuntutan, dan konsekuensi pelayanan publik. (Az-Is)

Read More

PT. Juang Jaya Abadi Alam CSR Vaksinasi Ternak Lindungi Ribuan Sapi Milik Warga Sidomulyo

Lampung Selatan, 4 Februari 2026 -

Komitmen PT. Juang Jaya Abadi Alam dalam mendukung kesehatan hewan ternak milik masyarakat kembali dibuktikan melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) vaksinasi sapi dan kerbau yang telah berjalan secara berkelanjutan sejak tahun 2021.

Program vaksinasi ini menyasar ternak sapi dan kerbau milik masyarakat di wilayah kecamatan Sidomulyo, khususnya desa-desa yang berada dalam radius kurang lebih 10 km dari area perusahaan. Hingga Desember 2025 tercatat sekitar 2.124 ekor ternak telah mendapatkan vaksinasi secara rutin, dan program ini direncanakan kembali dilaksanakan pada Juni 2026.

Vaksinasi dilaksanakan secara berkala dua kali dalam setahun sebagai langkah JJAA membantu peternak rakyat dalam mencegah penyakit menular berbahaya pada ternak, seperti Penyakit Mutu dan Kuku (PMK) serta Lumpy Skin Disease (LSD) yang dapat berdampak pada kesehatan hewan dan kerugian ekonomi bagi masyarakat.

Selain pemberian vaksin, perusahaan juga menyalurkan obat cacing kepada sekitar 2.124 ekor. Upaya ini bertujuan untuk menjaga daya tahan tubuh hewan serta meningkatkan produktivitas ternak milik masyarakat.

Tidak hanya fokus pada tindak medis, program CSR ini juga dilengkapi dengan sosialisasi kepada peternak mengenai pentingnya kebersihan kandang, pola perawatan ternak, serta penanganan awal penyakit agar tidak menular ke hewan lain. Edukasi ini dinilai penting untuk membangun kesadaran peternak dalam menjaga kesehatan ternak secara mandiri dan berkelanjutan.

Pelaksanaan program dilakukan melalui sinergi antara PT. Juang Jaya Abadi Alam dengan Dinas Peternakan Lampung Selatan dan Dinas Peternakan Provinsi Lampung serta dinas lain yang terkait, termasuk tenaga kesehatan hewan, hingga seluruh proses vaksinasi dan pendampingan berjalan sesuai standar dan prosedur yang berlaku.

Program CSR vaksinasi ternak ini mencakup 10 desa di wilayah Kecamatan Sidomulyo dan mendapatkan apresiasi dari masyarakat serta pihak dinas. Sejumlah perwakilan masyarakat diantaranya Sdr. Subagio menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan yang pertama kalinya dilakukan oleh perusahaan peternak di wilayah tersebut, sekaligus sangat membantu peternak dalam menjaga kesehatan ternak mereka.

Dengan konsistensi pelaksanaan program sejak 2021, PT. Juang Jaya Abadi alam berharap kehadiran perusahaan tidak hanya memberikan kontribusi ekonomi, tetapi juga menjadi mitra strategis masyarakat dalam menciptakan peternakan rakyat yang sehat, aman, dan berkelanjutan. (Red)

Read More

Soal Jembatan Way Bungur, Ini Kadis BMBK Lampung

Bandar Lampung — Pemerintah Provinsi Lampung memastikan penanganan Jembatan Way Bungur di Kecamatan Way Bungur, Kabupaten Lampung Timur dilakukan melalui pembangunan ulang. Hal ini menyusul desakan masyarakat dan hasil penilaian teknis terhadap kondisi jembatan yang ada saat ini.

Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) Provinsi Lampung, M. Taufiqullah, mengatakan keputusan tersebut setelah pemerintah menerima rekomendasi dari Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN). Serta melakukan peninjauan terhadap kondisi fisik jembatan.

Menurut Taufiqullah, dari hasil penilaian tersebut diketahui bahwa struktur jembatan yang ada tidak memenuhi spesifikasi dan standar kelayakan untuk dilanjutkan.

“Secara umum, kondisi jembatan saat ini tidak memenuhi spesifikasi yang dipersyaratkan. Karena itu, melanjutkan pembangunan di atas struktur yang ada tidak direkomendasikan,” ujar Taufiqullah.

Ia menjelaskan, pemerintah memahami dorongan masyarakat yang berharap jembatan penghubung antar desa di Way Bungur segera dapat digunakan. Namun, aspek keselamatan tetap menjadi pertimbangan utama dalam menentukan langkah penanganan.

“Keinginan masyarakat agar jembatan segera berfungsi tentu kami dengar. Tetapi jembatan harus benar-benar aman dan layak, sehingga tidak menimbulkan masalah di kemudian hari,” katanya.

Jembatan Way Bungur merupakan proyek yang diprakarsai oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Timur karena menghubungkan antar desa dan antar kecamatan. Meski menjadi kewenangan kabupaten, Pemprov Lampung tetap terlibat melalui koordinasi dan pendampingan, termasuk dengan BPJN dan pemerintah pusat.

Pemprov Lampung sebelumnya telah membantu pembangunan satu unit abutmen, sementara pemerintah kabupaten melanjutkan pekerjaan pada tahun-tahun berikutnya. Hingga kini, keterbatasan anggaran menjadi salah satu faktor pembangunan belum tuntas.

Menurut Taufiqullah, pembangunan ulang menjadi opsi paling tepat agar jembatan nantinya dapat dimanfaatkan secara aman dan berkelanjutan oleh masyarakat.

“Yang terpenting, jembatan ini nantinya bisa digunakan dengan aman dan memberi manfaat jangka panjang bagi warga,” pungkasnya. (Lis)

Read More

Kecamatan Kalianda Prioritaskan Pelayanan Masyarakat

KALIANDA - Pemerintah kecamatan Kalianda yang dipimpin oleh kepala kecamatan Kalianda kabupaten Lamsel, Ruris Apdani, yang didampingi oleh Sekretaris Camat Muhammad Nur, Ia, sosok yang dikanal baik hati murah’ senyum, di kalangan masyarakat sekitar dan para staf-staf nya.

Terlihat jelas kondisi badannya kurang fit, walaupun demikian Dalam keadaan Masih kurang sehat Ruris Apdani, tetap Profesional menjalankan tugasnya sebagai pelayan masyarakat khususnya Kalianda.

Ia menceritakan kepada media ini berawal dihari Rabu, seusai rapat di aula krakatau kantor dinas bupati Lamsel. seusai makan bersama para camat-camat diruangan kantornya, seketika itu badannya mulai ngedrop yang dirasakannya panas gerigis lalu ia terbaring dan dirawat di Puskesmas.

Beliau istirahat satu hari dihari kamis, namun’ yang dirasakan olehnya, dihari Jum’at badannya semakin mulai tidak karuan, ia’ pun dirawat dirumah sakit’ Bob Bazar Kalianda.

Mendengar kabar bahwa camat Kalianda Ruris Apdani, S.Pd, dirawat di RS, Sekda Supriyanto bergerak mengunjungi bersama asisten dan para pejabat daerah dan juga para camat hingga para kedes, berbondong-bondong menjenguknya.

“Alhamdulillah saya bersukur banyaknya teman – teman yang mensupport dan mendoakan kesembuhan untuk aku. sehingga saya dapat kembali bekerja, walaupun badan’ku sekarang masih kurang sehat," ucapnya. 

Ditanya tentang permasalahan Didesa Hara Banjar Manis terkait pemberhentian Kades sementara. Ia mengatakan bahwa dalam pemberhentian Kades tersebut, itu Amanah dari bapak bupati Lamsel Radityo Egi Pratama, saya cuman meneruskan kepada desa’ yang bersangkutan.

“Untuk surat PLT kepala Desa’ Hara Banjar Manis langsung dari Bapak Bupati Lamsel, itu surat sudah ke-tiga kalinya kita berikan. kalau tidak salah sekdes Supriyadi sudah 5 bulan ini menjabat sebagai plt.”

Untuk pemberhentian tidak hormat selaku kadesnya yang bersangkutan, kami masih menunggu hasil pemeriksaan dan laporannya dari pihak kejaksaan negeri Kalianda.

“Kami masih menunggu hasil putusan dari pihak-pihak Kejaksaan negeri Kalianda, karenah mereka yang menyelidikinya apa hasilnya,” ucapnya camat Kalianda.

“Kami pemerintah daerah, yang selalu memberikan support kepada pihak-pihak Kejaksaan supaya permasalahan ini dapat segera diselesaikan dan dalam proses hukumnya yang Profesional berjalan supaya secepatnya," jelasnya.(Red)

Read More

WBP Napiter Lapas Kalianda Ucapkan Ikrar Setia kepada NKRI

Bandarlampung - Satu orang Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) tindak pidana terorisme (Napiter) dari Lapas Kelas IIA Kalianda melaksanakan ikrar setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) di Lapas Kelas I Bandar Lampung (3/2).

Kegiatan ini diikuti 4 WBP Napiter dari beberapa UPT Pemasyarakatan wilayah Lampung, sebagai bagian dari pembinaan, deradikalisasi, dan reintegrasi sosial.Ikrar setia ini menjadi wujud komitmen WBP Napiter meninggalkan paham radikal serta kembali setia pada Pancasila, UUD 1945, dan NKRI.

"Kami sangat mengapresiasi langkah WBP Napiter Lapas Kalianda yang ikrar setia kepada NKRI. Ini bukti nyata keberhasilan program deradikalisasi yang humanis dan berkelanjutan, membawa mereka kembali ke jalan Pancasila dan siap berkontribusi bagi Indonesia damai," ujar Kalapas Kalianda, Beni Nurrohman.

Lapas Kelas IIA Kalianda berkomitmen mendukung pembinaan deradikalisasi yang humanis, terukur, dan berkelanjutan untuk menciptakan WBP sadar hukum serta siap berintegrasi dengan masyarakat. (Hms-Is)

Read More

Panen Pokcoy Berkesinambungan, WBP Lapas Kalianda Teruskan Tren Sukses Budidaya

KALIANDA  - Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kalianda melaksanakan panen hortikultura pokcoy di Area Pembinaan Kemandirian Seksi Kegiatan Kerja (Giatja) Lapas Kalianda (2/2). Kegiatan panen ini dilaksanakan oleh jajaran Seksi Giatja bersama Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) serta peserta magang, sebagai bagian dari program pembinaan kemandirian yang berorientasi pada peningkatan keterampilan dan produktivitas WBP di bidang pertanian.

Panen pokcoy ini merupakan hasil dari proses pembinaan yang dilakukan secara berkelanjutan, mulai dari pengolahan lahan, penanaman, perawatan, hingga masa panen.

Selain menjadi sarana pembelajaran, kegiatan ini juga diharapkan dapat menumbuhkan etos kerja, rasa tanggung jawab, serta bekal keterampilan yang bermanfaat bagi WBP setelah selesai menjalani masa pidana.

"Kami bangga dengan hasil panen pokcoy kali ini yang menunjukkan keberhasilan program pembinaan kemandirian. WBP tidak hanya belajar bertani, tapi juga membangun karakter disiplin dan mandiri untuk masa depan mereka. Tren sukses ini akan kami lanjutkan demi ketahanan pangan dan kesejahteraan bersama," ujar Kalapas Kalianda, Beni Nurrohman.

Melalui kegiatan pembinaan kemandirian ini, Lapas Kalianda terus berkomitmen menghadirkan program pembinaan yang produktif, berkelanjutan, dan bernilai manfaat, baik bagi WBP maupun masyarakat.
(Hms-Is)

Read More

Kasus Ijazah Palsu Oknum DPRD Lampung Selatan, JPU Kejari: Minggu Ini Dieksekusi

LAMPUNG SELATAN - Setelah disorot publik terkait belum dilaksanakannya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, Kejaksaan Negeri (Kejari) Lampung Selatan memastikan akan mengeksekusi terpidana kasus ijazah palsu, Supriyati, dalam pekan ini.

Kepastian tersebut disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kresna kepada awak media di Kantor Kejari Lampung Selatan, Senin (2/2/2026).

Menurut Kresna, kejaksaan telah melayangkan surat pemanggilan kepada terpidana sejak pekan lalu sebagai bagian dari tahapan pelaksanaan eksekusi.

“Kami telah mengirimkan surat panggilan kepada terpidana minggu lalu dan kami pastikan dalam minggu ini eksekusi dapat dilaksanakan,” ujar Kresna tanpa menyebutkan tanggal surat pemanggilan tersebut.

Ia menyebutkan, selama proses hukum berjalan, terpidana yang merupakan oknum anggota DPRD Kabupaten Lampung Selatan dinilai kooperatif. Namun, apabila dalam pemanggilan eksekusi terpidana tidak hadir, kejaksaan akan menempuh langkah sesuai ketentuan hukum.

“Jika dalam minggu ini yang bersangkutan tidak memenuhi panggilan, Kejaksaan akan mengambil langkah yang diperlukan untuk pelaksanaan eksekusi,” ucap Khresna yang didampingi staf intel Kejari.

Kresna juga mengakui bahwa keterlambatan pelaksanaan eksekusi, disebabkan adanya perbaikan petikan putusan dari Mahkamah Agung. Setelah salinan petikan putusan diterima, kejaksaan melakukan koordinasi internal dan lintas pihak untuk persiapan eksekusi.

Terkait adanya kemungkinan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK), Kresna menegaskan hal tersebut tidak menghambat pelaksanaan eksekusi, karena putusan Mahkamah Agung bersifat final.

“Putusan Mahkamah Agung adalah putusan final dan menjadi dasar kami untuk melakukan eksekusi terpidana,” tegasnya.

Ia juga menyampaikan bahwa status tahanan kota tidak lagi berlaku sejak putusan Pengadilan Negeri Kalianda dijatuhkan, dan saat ini perkara telah memasuki tahap eksekusi.

Diketahui, Supriyati divonis pidana penjara 1 tahun dan denda Rp100 juta subsider 4 bulan kurungan dalam perkara penggunaan ijazah palsu. Putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap hingga tingkat kasasi.(Tim)

Read More

Bupati dan Wabup Pesisir Barat Hadiri Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah

Pesisir Barat - Komitmen Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat dalam mendukung dan menyukseskan Program Prioritas Nasional ditunjukkan melalui kehadiran Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Barat pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026. Kegiatan tersebut diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin (2/2/2026).

Rakornas yang dibuka secara resmi oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, ini menjadi Momentum penting dalam menyatukan Visi dan Arah kebijakan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah guna memperkuat pelaksanaan Program Strategis Nasional di seluruh Wilayah Indonesia.

Kegiatan Nasional tersebut turut dihadiri oleh Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka, Jajaran Menteri Kabinet Merah Putih, Pimpinan Kementerian dan Lembaga, para Gubernur, Bupati, Wali Kota, Pimpinan DPRD, serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dari seluruh Indonesia.

Dalam forum Rakornas, para Kepala Daerah menerima arahan langsung dari Presiden Republik Indonesia terkait berbagai isu strategis nasional, di antaranya Penguatan Kedaulatan Pangan, Ketahanan Energi, serta Penguatan Ekonomi Daerah yang menjadi Fokus utama Pembangunan Nasional ke Depan.

Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Barat hadir bersama jajaran Forkopimda Kabupaten Pesisir Barat. Turut hadir Kapolres Pesisir Barat, AKBP Bestiana. Kehadiran unsur pimpinan daerah ini mencerminkan Soliditas serta Kesiapan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat dalam mendukung dan mengawal Implementasi kebijakan serta Program Prioritas Pemerintah Pusat di Daerah.

Rakornas ini juga menjadi Forum Strategis dalam memberikan pemahaman kepada kepala Daerah dan Forkopimda terkait pelaksanaan program unggulan Presiden Republik Indonesia, antara lain Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat, serta pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

Di sela-sela Kegiatan, Bupati Pesisir Barat menyampaikan bahwa Rakornas memiliki peran penting dalam menyelaraskan kebijakan Pembangunan Nasional dengan Kondisi dan Kebutuhan Riil di Daerah.

“Rakornas ini menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menerjemahkan program Nasional agar dapat Diimplementasikan secara tepat Sasaran, sesuai dengan Karakteristik Wilayah dan kebutuhan Masyarakat Pesisir Barat,” ujarnya.

Lebih lanjut, Bupati menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat siap mendukung penuh serta mengimplementasikan seluruh program Prioritas Nasional sesuai kewenangan Daerah, dengan tetap mengedepankan Potensi Lokal dan kepentingan Masyarakat.

Keikutsertaan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Barat dalam Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 ini menjadi Wujud nyata Komitmen Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat untuk terus bersinergi dengan Pemerintah Pusat demi mewujudkan Pembangunan yang Merata, Berkelanjutan, dan Derorientasi pada Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat. (Aliyubsir)

Read More

Sekda Pesisir Barat Pimpin Apel Pemeriksaan Randis

PESISIR BARAT – Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Barat, Tedi Zadmiko, menggelar apel pemeriksaan kendaraan dinas (Randis) di lingkungan Pemkab Pesisir Barat. Kegiatan tersebut berlangsung di halaman parkir Komplek Perkantoran Pemkab Pesisir Barat, Senin (02/02/2026).

Apel pemeriksaan kendaraan dinas ini merupakan langkah strategis Pemkab Pesisir Barat dalam menertibkan penggunaan kendaraan milik pemerintah daerah sekaligus memastikan seluruh aset daerah dikelola secara tertib dan sesuai ketentuan administrasi.

Turut hadir mendampingi Sekda Pesisir Barat, Asisten Bidang Administrasi Umum Armen Qodar, S.P., M.M., Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM Henny Yulistiani, M.M., Inspektur Unzir, S.P., Kepala BPKAD Mizar Dianto, M.P., Kepala Dinas Perhubungan Ariswandi, S.Sos., M.P., Kasat Pol PP Cahyadi Muis, S.IP., serta Plt Kepala BPBD Robi Arpan, S.H., M.M.

Dalam arahannya, Sekda Tedi Zadmiko menegaskan bahwa kendaraan dinas merupakan aset negara yang harus dijaga, dirawat, dan digunakan secara bertanggung jawab oleh seluruh OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat.

“Pemkab Pesisir Barat berkomitmen menegakkan ketertiban administrasi aset daerah. Kendaraan dinas yang belum memenuhi kelengkapan administrasi, seperti menunggak pajak kendaraan bermotor, akan ditahan sementara oleh tim pemeriksa hingga kewajiban administrasi dipenuhi,” tegas Sekda.

Pada apel pemeriksaan hari ini, Pemkab Pesisir Barat memfokuskan pemeriksaan terhadap seluruh kendaraan dinas yang berada di lingkungan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Sementara itu, pemeriksaan lanjutan akan dilaksanakan pada hari berikutnya untuk kendaraan dinas yang berada di tingkat kecamatan dan puskesmas se-Kabupaten Pesisir Barat.

Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat berharap dapat meningkatkan disiplin, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan aset daerah, sekaligus menumbuhkan kesadaran seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) agar lebih bertanggung jawab dalam menggunakan fasilitas milik negara. (Yasir)

Read More

Kadis BMBK Lampung: Pembangunan Jembatan Kali Pasir Prioritas Utama

Dinas BMBK Pemerintah Provinsi Lampung memastikan Pembangunan Jembatan Kali Pasir, terletak di Sungai Batanghari yang menghubungkan Desa Kali Pasir  dan Tanjung Tirto, Kecamatan Way Bungur, Lampung Timur.

Langkah tersebut sebagai solusi akses pendidikan, lantaran kondisi puluhan anak sekolah yang hingga kini masih menyeberangi sungai menggunakan rakit.

Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) Provinsi Lampung, M. Taufiqullah, mengatakan pembangunan jembatan darurat tersebut dikoordinasikan bersama Panglima Kodam XXI/Radin Intan sebagai bagian dari penanganan cepat.

Menurutnya keterlibatan TNI diperlukan karena kondisi lokasi yang berisiko tinggi dan membutuhkan penanganan lapangan yang cepat dan terukur.

“Alhamdulillah saat ini sudah diprioritaskan lewat jembatan merah putih. Pak Gub langsung yang meminta ke Pangdam,” kata Taufiqullah, Minggu (1/2).
Ia menjelaskan bahwa pembangunan jembatan permanen di lokasi tersebut sebenarnya membutuhkan anggaran besar dan tidak bisa dilakukan secara parsial.
Total biaya yang dibutuhkan diperkirakan mencapai Rp70 miliar agar jembatan benar-benar memenuhi standar keselamatan.

Pemerintah Kabupaten Lampung Timur sendiri telah menghitung kebutuhan anggaran tersebut, namun keterbatasan fiskal daerah membuat proyek ini tidak mampu ditangani secara mandiri.

“Anggaran Rp70 miliar itu dibutuhkan untuk menyambung akses pendidikan bagi sekitar 90 pelajar di sana,” tambahnya.

Kondisi itu, urai Taufiq, menggugah hati Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, untuk mengambil alih koordinasi dan melibatkan pemerintah pusat.

Sejak Gubernur awal menjabat, Lanjut Taufiq, Pemprov Lampung telah mengirimkan surat kepada pemerintah pusat agar penanganan jembatan dapat dibantu.

Menindaklanjuti hal itu, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) melakukan survei teknis di lokasi.

Hasil survei menyimpulkan jembatan tidak memungkinkan diperbaiki sebagian. Risiko longsor dan faktor keselamatan membuat opsi rehabilitasi dinilai tidak layak, sehingga solusi yang direkomendasikan adalah pembangunan ulang dari awal.

“Berbagai upaya sudah dilakukan Pak Gub sejak ia menjabat. Alhamdulillah jembatan merah putih ini akan jadi solusi. Semester pertama 2026 ini selesai,” tambahnya.

Ia pun meminta masyarakat untuk sedikit bersabar menanti proses pembangunan yang sedang berjalan.

“Ini sudah menjadi prioritas utama. Kami mohon masyarakat bersabar karena ada proses birokrasi yang harus dilalui,” tutupnya.(rls)

Read More

Kick Off Piala Dunia 2026 Jadi Momentum Kebangkitan Semangat Olahraga di Lampung

 L

Bandar Lampung --- Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan menghadiri Kick Off Piala Dunia yang diselenggarakan oleh TVRI Lampung, bertempat di Tugu Adipura Bandar Lampung, Minggu (1/2/2026).

Acara kick off ini menjadi momentum awal untuk membangkitkan semangat masyarakat, khususnya pecinta sepak bola di Provinsi Lampung, dalam menyambut perhelatan olahraga terbesar di dunia.

Dalam kesempatan tersebut Sekdaprov Marindo, menyampaikan Komitmen Pemerintah Provinsi Lampung dalam mendukung Pengembangan Olahraga Khususnya di Provinsi Lampung.

"Pemerintah Provinsi Lampung sangat berkomitmen untuk mendukung dunia olahraga khususnya yang ada di Provinsi Lampung," ucapnya.

Selanjutnya, Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo mengajak seluruh masyarakat Lampung untuk bersama-sama menyaksikan pertandingan Piala Dunia melalui siaran televisi TVRI

"Untuk masyarakat Lampung, kita semua bisa menyaksikan Piala dunia secara langsung di Stasiun televisi kebanggan masyarakat Indonesia yaitu TVRI,  oleh karenanya, jika kita ingat piala dunia, ingat TVRI," katanya.

Acara kick off ini diisi dengan berbagai rangkaian kegiatan, di antaranya dialog interaktif, hiburan, serta pemaparan program-program TVRI Lampung terkait penayangan Piala Dunia yang akan dimulai pada bulan Juni 2026. (Dinas Kominfotik Provinsi Lampung).

Read More