Jakarta - Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan menegaskan komitmennya mendukung kebijakan Presiden Republik Indonesia terkait pembentukan Koperasi Desa Merah Putih/Kelurahan sebagai instrumen strategis penggerak ekonomi desa.
Komitmen tersebut disampaikan langsung Bupati Lampung Selatan, Radityo Egi Pratama, saat menjadi narasumber dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi Pelaku Usaha Desa Seluruh Indonesia (APUDSI), di Hotel Borobudur Jakarta, 14 Februari 2026.
Dalam forum nasional bertema “Resilient Village: Ketahanan Dimulai dari Desa” yang dihadiri pelaku usaha desa dari berbagai wilayah Indonesia itu, Bupati Egi memaparkan langkah konkret yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan dalam mengakselerasi pembentukan koperasi desa.
Ia mengungkapkan, dari total 256 desa dan 4 kelurahan di Kabupaten Lampung Selatan, sebanyak 148 unit koperasi saat ini dalam proses pembangunan. Sekitar 100 unit di antaranya telah mencapai progres 75 persen, sementara sisanya hampir rampung 100 persen. Adapun desa lainnya masih dalam tahap pemenuhan persyaratan lahan.
“Saya sangat mendukung kebijakan Presiden. Dengan koperasi ini, penggunaan dana desa menjadi lebih terarah, termonitor, dan terukur. Ini menyelaraskan visi pemerintah pusat dengan pemerintah daerah hingga tingkat desa,” ujar Bupati Egi.
Menurutnya, pembentukan koperasi desa merupakan langkah strategis untuk memastikan pengelolaan dana desa lebih tepat sasaran serta mampu menjadi penggerak ekonomi lokal yang terstruktur dan berkelanjutan.
Selain menyoroti penguatan koperasi desa, Bupati Egi juga memaparkan potensi Kabupaten Lampung Selatan yang dinilai memiliki posisi strategis dalam pengembangan ekonomi berbasis desa. Dengan luas wilayah sekitar 2.200 kilometer persegi yang terdiri dari 17 kecamatan, 256 desa, dan 4 kelurahan, Kabupaten Lampung Selatan didukung akses transportasi penting seperti Pelabuhan Bakauheni dan Bandara Radin Inten II.
Ia menegaskan, kemudahan investasi menjadi salah satu fokus pemerintah daerah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi desa.
Berbekal pengalaman di dunia usaha, pihaknya berupaya menciptakan iklim investasi yang kondusif melalui penyederhanaan perizinan dan kepastian data.
“Saya berasal dari dunia usaha. Investor butuh kemudahan izin, kepastian data, dan iklim investasi yang kondusif. Itu yang kami dorong di Lampung Selatan,” tegasnya.
Rakernas APUDSI sendiri digelar sebagai wadah kolaborasi nasional bagi pelaku usaha desa untuk memperkuat ketahanan ekonomi berbasis desa sekaligus merayakan Hari Ulang Tahun ke-1 organisasi tersebut. (Is-Kmf)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar