Sidang Penggelapan Uang Perusahaan, Sales di Bandar Lampung Dituntut Tiga Tahun

Bandar Lampung — Sidang lanjutan perkara penggelapan dengan terdakwa Dennis Anggriawan kembali digelar di Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Senin (29/9/2025). Jaksa Penuntut Umum Elis Mustika menuntut terdakwa dengan pidana penjara selama tiga tahun.

Dalam tuntutannya, jaksa menyatakan Dennis terbukti melanggar Pasal 372 KUHP jo Pasal 64 KUHP tentang penggelapan yang dilakukan berulang. Terdakwa, yang bekerja sebagai salesman di PT Trishakti Agro Makmur, diduga melakukan penggelapan barang sejak April hingga November 2024.

Penasihat hukum perusahaan, M Rian Ali Akbar, menjelaskan Dennis menggunakan nota pesanan fiktif untuk mengambil obat-obatan pertanian dari gudang perusahaan di Jalan Soekarno-Hatta, Bandar Lampung. Produk itu dijual kepada pihak di luar jaringan resmi, sedangkan hasil penjualan tidak disetorkan.

Selain itu, Dennis menerima pembayaran konsumen melalui rekening pribadi dan rekening istrinya, Risma Damayanti. Untuk menutupi perbuatannya, ia membuat laporan penagihan fiktif seolah pembayaran dilakukan secara utang atau akan ditransfer ke perusahaan.

Dana hasil penjualan, senilai Rp1,2 miliar lebih diduga digunakan untuk judi daring dan kebutuhan pribadi.
“Kerugian yang ditimbulkan sangat besar. Kami berharap hakim menjatuhkan hukuman maksimal,” kata Rian.

Sidang akan dilanjutkan pekan depan dengan agenda pembacaan putusan. (Lis*)

Read More

Pesan Camat Rajabasa Lampung Selatan Monev Pembangunan Gedung di SDN 2 Way Muli

 Lampung Selatan - Lampung Selatan - Camat Rajabasa Firdaus didampingi Korwil Pendidikan Kecamatan Kalianda dan Rajabasa, Susmiati memonitoring dan evaluasi (Monev) pembangunan gedung di SDN 2 Way Muli. Selasa (30/09/2025.) 

Dalam monitoring dan evaluasi tersebut Firdaus menjelaskan bahwa pembangunan gedung sekolah Dasar yang saat ini sedang dikerjakan, tidak menemukan kejanggalan dalam pekerjaan dan terlihat telah memasuki progres 50℅.

"Kami lihat di lapangan, pembangunan gedung ini sesuai harapan kita dan sesuai aturan yang ada, pembangunan ini juga alhamdulillah kita cek sudah mencapai 50 persen," ucap Firdaus. 

Ia berpesan kepada semua lapisan kepala sekolah, serta komite yang mendapatkan pekerjaan pembangunan revitalisasi agar dapat melaksanakan pembangunan dengan tidak mengurangi spek, mutu dan adukan. Sesuai RAB yang telah ditentukan oleh pemerintah. 

"Saya berpesan kepada kepala sekolah dan pengawas, komite serta kepala tukang untuk melaksanakan pembangunan ini sesuai dengan rancangan anggaran belanja (RAB) yang ada sesuai aturan pemerintah dan jangan sekali kali tidak sesuai," tegasnya. 

Diketahui jenis kegiatan tersebut diantaranya program revitalisasi satuan pendidikan sekolah dasar tahun 2025, dengan nama pekerjaan. 

1. Rehabilitasi ruang kelas (7 Ruang,) 

2. Rehabilitasi ruang perpustakaan dengan nilai pekerjaan mencapai Rp914 juta lebih. 

Pada kesempatan itu, Firdaus juga mengemblentasikan program Bupati Lampung Selatan Radityo Egi Pratama Agroeduwisata di tempat pendidikan, supaya peserta didik menjadi betah di sekolahan.

"Sehingga masyarakat khususnya para wali murid percaya menitipkan anak anaknya untuk menimba ilmu di SDN 2 Waymuli ini," tukasnya. (Has) 

Read More

Polres Lampung Selatan Bebaskan Tersangka Pencabulan Anak Di Bawah Umur

LAMPUNG SELATAN - JH (57) Kakek tersangka pencabulan anak di bawah umur warga Suak,  Sidomulyo, Lampung Selatan, dibebaskan polisi.

JH dibebaskan pada Senin (29/9) malam, dari tahanan Polres Lampung Selatan dikarena masa penahanan telah berakhir selama 120 hari, sementara berkas perkaranya dinyatakan belum lengkap (P21) oleh kejaksaan.

Kuasa Hukum JH, Genta Eranda dari Kantor Hukum MH2 & Partners mengatakan bahwa hal ini salah satu upaya dari pihak penyidik yang melepaskan klien mereka lantaran memang masa penahanannya selama 120 hari sudah habis.

“Klien kami Pak JH pada semalam, bertepatan dengan 120 harinya ditahan, berdasarkan pasal 21 ayat 1 yaitu penghentian penahanan telah dilepaskan. Salah satu upaya juga dari tim penyidik, artinya memang harus dilepaskan karena masa penahanannya sudah lepas,” kata Genta Eranda, di Polres Lampung Selatan, pada Senin malam (29/9/2025).

Genta Cs menjelaskan bahwa berdasarkan pengembangan dari kejaksaan ada beberapa poin yang belum terpenuhi oleh tim penyidik. Karenanya pihak kepolisian pun mesti melepaskan terduga pelaku sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Masih kata Genta, selain soal kelengkapan bukti, kasus ini juga mengungkap sejumlah fakta menarik. Sebab dari hasil tes DNA terungkap bahwa ternyata DNA bayi yang dilahirkan oleh korban tidak identik dengan DNA terduga pelaku.

“Ada pengembangan terhadap tes DNA yang telah dilakukan penyidik, dari hasil tes DNA itu hasilnya tidak identik. Kami mengapresiasi langkah penyidik sudah professional dalam menangani kasus ini,” ucap Genta yang menjelaskan bahwa Kantor Hukum MH2 sudah mengadvokasi kliennya sejak kasus ini mencuat pada Juni 2025 lalu.

Senada yang dikatakan, Pengacara Masyarakat, Muhammad Ridwan, juga menjelaskan, dari hasil pengembangan diduga ada beberapa pelaku yang diduga terlibat dalam kasus persetubuhan ini. Dengan kata lain, pelakunya bukan hanya JH seseorang.

"Dugaan dengan adanya keterlibatan pelaku lain menguatkan dengan bukti tes DNA yang tidak identik dengan klien," ungkapnya.

“Jadi akan dilakukan pengembangan lebih lanjut, pelakunya bukan hanya satu orang saja. Ada beberapa orang lagi yang terlibat dari beberapa orang itu bahkan saat ini ada yang masih kabur. Penyidik juga sudah melakukan tes DNA kepada terduga pelaku lainnya selain klien kami,” jelasnya.

Ia berharap penyidik dapat mengungkap pelaku lainnya dari hasil identifikasi dan tes DNA yang sudah dilakukan. Sebab nanti, tes DNA bisa mengungkapkan siapa pelaku lainnya yang terlibat dalam perkara ini.

“Yang jelas teman-teman penyidik sudah melaksanakan pasal 21 ayat 1 (KUHAP) karena masa penahanannya telah habis," katanya.

Mendengar pembebasan tersangka, keluarga korban bergegas langsung ke Polres Lampung Selatan dan ke kantor Kejaksaan Negeri Kalianda Lampung Selatan untuk menanyakan kejelasan proses tersebut.

Sementara itu, dari pihak korban Ros, bibi korban berharap dari pihak kepolisian dapat mengungkapkan kasus ini secara terang benderang, dan dapat segera diproses secara hukum yang sudah diperbuat oleh Para tersangka.

"Saya berharap pihak - pihak APH dapat segera menuntaskan kasus ini supaya bisa dapat segera dijebloskan ke penjara," ungkapnya.

LKUPT di PPA Kabupaten Lampung Selatan, Ancam yang mendampingi korban pencabulan mengatakan, dirinya sangat terkejut saat mendapat informasi bahwa pelaku tersangka pencabulan dipulangkan oleh APH,

"Selama 4 tahun saya menjadi KUPT PPA Lamsel yang mendampingi korban-korban kasus pencabulan di bawah umur, baru kali ini pelaku dipulangkan ke keluarganya," ucap Ancam.

Di lain sisi Anggota DPRD Lampung Selatan Agus Sartono mengaku sangat menyayangkan dengan adanya peristiwa yang dialami oleh warganya itu.  Ia berjanji akan mendampingi dan mengawal proses permasalahan hukum terkait kasus pelecehan seksual yang dialami pihak korban.

"Kami akan segera melakukan kunjungan ke desa Suak Kecamatan Sidomulyo untuk menjenguk korban dan menindaklanjuti persoalan yang dialami pihak korban," ungkapnya.

Perlu diketahui, JT tersangka ditahan pada Juni 2025 lantaran diduga  melakukan persetubuhan secara paksa terhadap RR (15) yang masih berstatus sebagai seorang pelajar. Kasus ini terungkap, setelah perut korban membesar dan saat diperiksa menggunakan testpack oleh kerabatnya, korban dinyatakan hamil. Pihak keluarga akhirnya melaporkan JH ke aparat kepolisian.

Sebelum diberitakan pada bulan Juni 2025 yang lalu, Pemeriksaan dilakukan oleh Unit PPA Satreskrim dan disertai dengan pengumpulan sejumlah barang bukti dari korban.

Dalam kasus ini, penyidik menjerat tersangka dengan Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, mengingat korban masih di bawah umur dan mengalami dampak serius secara fisik dan psikologis.

“Pelaku diancam dengan hukuman maksimal 15 tahun penjara,” tegas AKP Indik Rusmono.

Polres Lampung Selatan juga mengimbau masyarakat untuk tidak segan-segan melaporkan segala bentuk kekerasan atau pelecehan terhadap anak dan Perempuan di lingkungan sekitar.(is)

Read More

Perkuat Koordinasi, Pemkot Bandar Lampung Alokasikan Pos Bantuan Kepada Instansi Vertikal

Bandar Lampung - Dalam rangka memperkuat sinergi, koordinasi dan meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintah Kota (Pemkot) Bandar Lampung mengalokasikan pos bantuan kepada instansi vertikal.

Bantuan tersebut diberikan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung berupa pembangunan kantor, sarana dan prasarana, kendaraan operasional. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. 

"Pemkot Bandar Lampung memiliki tanggung jawab terhadap penyelenggaraan pelayanan pemerintahan didaerah. Instansi Vertikal merupakan perpanjangan tangan pemerintah pusat yang memiliki peran dalam mensukseskan program nasional, seperti penyelenggaraan Pendidikan, pelayanan publik dan pengawasan," ungkap Plt. Kepala Bapperida Bandar Lampung Dini Purnamawaty, Senin 29 September 2025. 

Menurut Dini, pemberian bantuan bagi instansi vertikal dan lembaga lainya bukan hal yang baru bagi Pemerintah Kota Bandar Lampung. 

"Tahun ini, Pemkot Bandar Lampung memberikan bantuan pembangunan rumah sakit pendidikan untuk UIN Raden Intan. Pembangunan kantor Kejati dilakukan secara bertahap di tahun 2025 dan 2026, Pembangunan Kantor Kodim," ujar Dini. 

Untuk pembangunan sarana dan prasarana seperti jalan dan drainase yang menjadi kewenangan Kota telah dianggarkan berdasarkan skala prioritas, mengingat jumlah ruas jalan di Kota Bandar Lampung sebanyak 407 ruas jalan kota dan 6.604 ruas jalan lingkungan," tambah Dini Purnamawaty.

"Terkait hutang infrastruktur kepada pihak ketiga di tahun 2024, sudah diselesaikan Mei Tahun 2025," tutup Dini.(lis) 

Read More

Wabup Pesisir Barat Hadiri Pengajian Rutin BKMT Pekon Bandar Dalam

 

PESISIR BARAT - Wakil Bupati (Wabup) Pesisir Barat (Pesibar), Lampung, Irawan Topani, menghadiri pengajian rutin bulanan Badan Kontak Majelis Taklim (BKMT) Pesibar yang digelar di Pekon Bandar Dalam Kecamatan Bangkunat, Sabtu (27/9/2025).

Kegiatan tersebut juga dihadiri langsung Ketua – Wakil Ketua BKMT Pesibar, Dian Hardiyanti Dedi, – Dea Derika Topani, Ketua Darma Wanita Persatuan (DWP), Elizawati Tedi Zadmiko, Plt. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes), Septono, Kabag. Kesra, Arfi Julizar, Camat se-Pesibar, Peratin se-Bangkunat, dan masyarakat setempat.

Dalam sambutannya Ketua BKMT, Dian Hardiyanti Dedi mengatakan bahwa, pengajian BKMT merupakan wadah yang sangat baik untuk menumbuhkan dan memperkuat keiman dan ketakwaan kepada Allah SWT. “Melalui pengajian ini kita bisa menyerap ilmu, mempererat Ukhwah Islamiyah, serta meningkatkan kualitas diri, keluarga, dan masyarakat,” tutur Ketua BKMT, Dian Hardiyanti Dedi

Ketua BKMT, Dian Hardiyanti Dedi juga mengatakan, BKMT juga memiliki peran strategis dalam membina keluarga dan menguatkan peran ibu sebagai pendidik pertama dan utama bagi anak-anak. “Melalui keluarga yang beriman dan bertaqwa, Insya Allah akan lahir generasi muda yang berakhlak mulia, cerdas, dan berdaya saing,” lanjut Ketua BKMT, Dian Hardiyanti Dedi.

Karenanya, Ketua BKMT, Dian Hardiyanti Dedi mengajak seluruh semua pihak untuk selalu Istiqomah dalam megikuti kegiatan pengajian, menyiarkan nilai-nilai Islam, dan menjaga ke utuhan serta kebersamaan di masyarakat.

“BKMT Pesibar mengapresiasi terlaksananya kegiatan pengajian rutin seperti ini yang sangat dibutuhkan dalam rangka membangun tali Ukhuah Islamiyah antar sesama. Para umat muslim dengan terjalinnya tali silaturrahmi yang kuat dengan dilandasi akidah dan iman serta ibadah murni karena Allah SWT, Insyaallah mampu mempersatukan umat Islam di Pesibar,” pungkas Ketua BKMT, Dian Hardiyanti Dedi.

Sementara itu Wakil Bupati, Irawan Topani mengapresiasi pengurus dan anggota BKMT Pesibar yang yang terus menjaga ruang-ruang Islami melalui kegiatan dimaksud agar tetap hidup dan berkembang. Terlebih, ditengah perubahan zaman yang begitu cepat, banyak nilai baik perlahan tergeser. “Dalam situasi seperti itu, pengajian rutin ini menjadi semacam pelabuhan kita menenangkan hati, memperkuat iman, dan saling mengingatkan untuk kembali kepada yang hakiki,” tutur Wakil Bupati, Irawan Topani.

Sesuai sabda Rasulullah SAW, lanjut Wakil Bupati, Irawan Topani, majelis ilmu dimaksud bukan sekadar forum pengajian, tetapi merupakan ruang yang Allah muliakan, yang mendatangkan ketenangan, keberkahan, dan penguatan spiritual bagi semua. 

“Saya menyadari bahwa majelis taklim, khususnya yang digerakkan oleh para ibu dan perempuan muslimah, memiliki posisi strategis dalam membentuk karakter dan ketahanan moral keluarga. Ditengah arus informasi dan gaya hidup yang semakin liberal, keberadaan ibu-ibu yang paham agama dan mampu menjadi madrasah pertama di rumah sangatlah penting. BKMT telah menjadi salah satu pilar sosial keagamaan yang nyata di tengah masyarakat, tidak hanya menyebarkan ilmu, tetapi juga menyemai nilai, merawat silaturahmi, dan menghidupkan kepedulian sosial,” tandas Wakil Bupati, Irawan Topani.

“Oleh karena itu, Pemkab Pesibar menempatkan BKMT sebagai mitra penting dalam membangun masyarakat yang religius, berakhlak mulia, dan memiliki daya tahan moral,” tukas Irawan Topani.

Kegiatan tersebut juga diwarnai dengan penyerahan bantuan beras kepada masyarakat oleh Ketua BKMT Pesibar sekaligus Ketua Palang Merah Indonesia (PMI) Pesibar dan Wakil Bupati dalam rangka memperingati hari jadi PMI ke-80 sebagai wujud kepedulian sosial PMI.( Yasir)

Read More

Proyek Rehabilitasi Ruang Kelas SDN 3 Palembapang Lampung Selatan Disoal

Lampung Selatan – Proyek rehabilitasi ruang kelas di SDN 3 Palembapang, Kecamatan Kalianda, Lampung Selatan, senilai Rp410 juta, yang dikategorikan sebagai proyek rehabilitasi ruangan kelas.

Jailani, selaku pengawas lapangan, menjelaskan bahwa proyek ini fokus pada pemasangan kusen, atap/spandek, plapon, dan keramik. Namun, pantauan media menunjukkan praktik penggunaan material sisa pembongkaran, termasuk kanal bekas yang dipasang kembali. Dugaan juga muncul terkait kualitas kayu kusen, yang diduga bukan kayu standar seperti jati atau medang. Dampak dari pembongkaran tersebut terlihat pada retaknya dinding bagian atas gedung.

Jailani menegaskan bahwa, sesuai gambar kerja, pekerjaan rehabilitasi hanya mencakup pemasangan keramik, kusen, atap, dan plapon, sementara penggunaan kanal atau material bekas tidak termasuk dalam spesifikasi proyek. Ia menambahkan, jika retak pada tembok tetap muncul, pihak pelaksana berencana membuat balok gantung atau penyanggah sebagai solusi

Sementara itu, Abdullah Firli Alfarabi, Direktur CV AR Techindo, yang beralamat di Jalan Wolter Monginsidi, Yosomulyo, Metro Pusat, Kota Metro, Lampung, menanggapi isu tersebut. Menurutnya, perusahaan yang diklaim mengerjakan proyek ini hanya “dipinjam pakai” untuk administrasi, sedangkan pelaksana di lapangan merupakan rekanan lokal dari Bandar Lampung. Media mencatat, perusahaan ternama yang dipinjam pakai ini diduga tidak bekerja sesuai spesifikasi proyek, menimbulkan keraguan terhadap kualitas konstruksi. CV AR Techindo memang mengerjakan beberapa proyek dinas di Lampung Selatan, termasuk dua paket pekerjaan di Kecamatan Kalianda dan Kecamatan Palas.

Dalam pantauan awak media, progres rehabilitasi gedung selalu diawali dari aspek mutu, kualitas, dan kekuatan bangunan. Namun, kondisi di lapangan menunjukkan bahwa pekerjaan yang diduga asal-asalan, seperti yang terjadi pada SDN 3 Palembapang, tidak akan bertahan lama dan berpotensi menimbulkan kerusakan lebih cepat. Pasalnya, diduga kegiatan ini menggunaan material bekas dan dugaan kusen kayu tidak standar menambah kekhawatiran terhadap daya tahan bangunan.

Meskipun proyek dikategorikan sebagai rehabilitasi sederhana, aspek kualitas konstruksi tetap harus menjadi prioritas, agar fasilitas pendidikan dapat digunakan aman dan nyaman oleh siswa maupun tenaga pengajar. (Red)

Read More

Polisi Tangkap Pelaku Pemerasan di Jalinsum Natar Usai Pengintaian Panjang

LAMPUNG SELATAN – Upaya panjang polisi membuahkan hasil. Tim Tekab 308 Polsek Natar berhasil meringkus seorang pelaku pencurian dengan kekerasan atau pemerasan yang kerap beraksi di Jalan Lintas Sumatera (Jalinsum), tepatnya depan Pabrik Aspal Desa Haduyang, Kecamatan Natar, Lampung Selatan, Jumat (26/9/2025) siang.

Pelaku yang ditangkap berinisial Rojali alias Jali (32), warga Desa Gedung Gumanti, Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran saat sedang melakukan aksinya, sementara seorang rekannya masih dalam pengejaran polisi (DPO).

Korban dalam peristiwa itu adalah Mukmin warga Lampung Tengah. Ia sempat ditodong dengan senjata tajam dan dipukul sebelum pelaku berusaha merampas barang-barangnya.

Kapolsek Natar, AKP Budi Howo mewakili Kapolres AKBP Toni Kasmiri menjelaskan, keberhasilan penangkapan pelaku merupakan hasil pengintaian berhari-hari. Timnya melakukan hunting crime di jalur lintas karena laporan masyarakat menunjukkan kawasan itu rawan aksi perampasan disampaikan saat konferensi pers Sabtu (27/9/2025).

“Kami sudah melakukan pengintaian, mengikuti pola pergerakan pelaku, dan menunggu saat yang tepat. Begitu ada momentum, tim langsung bergerak dan berhasil meringkus salah satu pelaku,” ujarnya.

Dalam penangkapan tersebut, satu pelaku berhasil kabur, sementara Rojali ditangkap di tempat. Dari tangannya, polisi menyita sepeda motor Vega R warna hijau hitam tanpa pelat, sebilah badik, serta ponsel milik korban.

Hasil pemeriksaan awal mengungkap bahwa pelaku sudah beberapa kali melakukan aksi serupa di jalur lintas dengan modus menodong, memukul, dan merampas barang korban. Ia mengaku terdesak kebutuhan ekonomi dan membeli narkoba.

AKP Budi Howo, menegaskan bahwa kasus ini memang sempat meresahkan masyarakat. “Kami menerima laporan baik langsung maupun melalui media sosial. Ini membuktikan bahwa kolaborasi polisi dan masyarakat sangat penting. Informasi dari warga menjadi bahan bagi kami dalam proses penyelidikan,” kata Budi.

Ia menambahkan, proses pengungkapan membutuhkan waktu dan kesabaran. “Polisi tidak bisa asal tangkap tanpa bukti. Kami harus memastikan dulu siapa pelakunya, bagaimana modusnya, baru kemudian bergerak. Jadi, penangkapan ini adalah buah dari kerja penyelidikan yang serius,” ujarnya.

Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan serta pasal 368 KUHP tentang pemerasan, dengan ancaman hukuman hingga 12 tahun penjara.

Polisi juga mengingatkan masyarakat untuk lebih waspada ketika melintas di jalur rawan. “Hindari bepergian sendirian di jam sepi, gunakan kunci ganda saat parkir, jangan membawa barang berharga secara mencolok, dan segera laporkan jika melihat orang dengan gerak-gerik mencurigakan,” imbau AKP Budi Howo.

Menurutnya, keamanan tidak hanya tugas polisi semata, tetapi hasil dari kerja sama semua pihak. “Kami akan terus berupaya hadir di lapangan, namun partisipasi masyarakat tetap menjadi kunci utama menciptakan rasa aman,” tegasnya. 

(Red)

Read More

Polres Lampung Selatan Gelar Panen Raya Jagung, Dipimpin Langsung Kapolres Toni Kasmiri

LAMPUNG SELATAN, – Polres Lampung Selatan melaksanakan Panen Raya Jagung Serentak Kuartal III Tahun 2025 di Dusun Bangundana, Desa Bangunrejo, Kecamatan Ketapang, Sabtu (27/9/2025). 

Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Kapolres Lampung Selatan AKBP Toni Kasmiri, S.H., S.I.K., M.H. Acara dimulai pukul 09.30 WIB dengan suasana penuh semangat gotong royong. 

Kapolres Lampung Selatan memimpin prosesi panen bersama Forkopimda, pejabat daerah, dan kelompok tani. Masyarakat pun turut hadir menyaksikan dan merasakan kebersamaan dalam mendukung program swasembada pangan.

“Panen jagung hari ini adalah wujud nyata sinergi Polri dengan pemerintah daerah dan petani,” ujar AKBP Toni Kasmiri.

Turut hadir Sekda Lampung Selatan Supriyanto, Wakapolres Kompol Made Silpa Yudiawan, serta sejumlah pejabat Pemkab dan DPRD Lampung Selatan. Dari sektor pertanian, tampak Kepala Dinas Pertanian Mugiyono dan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Eka Riantinawati, yang memberikan dukungan teknis bagi peningkatan hasil produksi jagung.

Dalam kesempatan itu, Kapolres beserta jajaran juga mengikuti siaran interaktif via Zoom yang menghubungkan seluruh lokasi panen raya di Indonesia. Acara puncak dipusatkan di Kabupaten OKU Timur, Sumatera Selatan, yang dihadiri langsung Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo bersama pimpinan kementerian dan lembaga.

Secara nasional, panen raya serentak kali ini digelar dengan luasan mencapai 1.788,26 hektare dan estimasi produksi sebesar 7.153,04 ton jagung. Angka ini menunjukkan kontribusi besar Polri dalam menjaga ketahanan pangan sekaligus mendukung kesejahteraan masyarakat.

Kapolres Lampung Selatan menegaskan, pihaknya akan terus berkolaborasi dengan semua pihak, baik TNI, pemerintah daerah, maupun kelompok tani. “Kita ingin hasil panen tidak hanya memberi manfaat bagi petani lokal, tapi juga memperkuat Lampung Selatan sebagai lumbung pangan,” tegasnya.

Panen raya ditutup dengan doa bersama dan ramah tamah antara aparat, pejabat daerah, dan masyarakat. Kegiatan berlangsung aman, kondusif, dan penuh kekeluargaan, mempertegas bahwa Polres Lampung Selatan senantiasa hadir di tengah masyarakat, bukan hanya sebagai penegak hukum, tetapi juga mitra pembangunan. (Red)

Read More

Proyek Pemecah Ombak Rajabasa: Komitmen Pemerintah Hadirkan Perlindungan Pesisir dan Harapan Baru untuk Masyarakat

LAMPUNG SELATAN – Pemerintah pusat melalui Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Mesuji Sekampung, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), terus memperkuat langkah nyata dalam menjaga garis pantai Indonesia. Salah satu upaya strategis diwujudkan melalui pembangunan pemecah ombak dan pengaman pantai di Desa Banding dan Desa Canti, Kecamatan Rajabasa, Lampung Selatan, yang resmi dimulai pada 20 Agustus 2025.

Proyek dengan nilai kontrak mencapai Rp27,07 miliar bersumber dari APBN 2025 ini dilaksanakan oleh kontraktor pelaksana PT Fata Perdana Mandiri, dengan konsultan pengawas dari konsorsium PT Gunung Giri Engineering Consultant KSO PT Duta Bhuana Jaya KSO CV Intishar Karya. Seluruh tahapan pekerjaan dipastikan berjalan sesuai standar teknis nasional, dengan target penyelesaian 134 hari kalender.

Sejak dimulai, geliat pembangunan terlihat jelas di lapangan. Mobilisasi material batu berlangsung intensif, truk angkutan hilir-mudik, pemasangan buis beton dilakukan simultan, dan alat berat siaga mempercepat pekerjaan di pesisir Desa Banding. Proyek ini merupakan kelanjutan pembangunan sebelumnya, sehingga perlindungan pantai akan semakin optimal hingga menjangkau Desa Banding sampai Desa Canti.

Lebih dari sekadar pembangunan fisik, proyek ini juga menghadirkan nilai kebersamaan. Kontraktor pelaksana melibatkan masyarakat setempat sebagai tenaga kerja lokal, yang tidak hanya menumbuhkan rasa memiliki tetapi juga memperkuat kontribusi warga dalam pembangunan infrastruktur.

Langkah ini sejalan dengan visi besar Presiden RI Prabowo Subianto dalam mewujudkan Indonesia Emas: pembangunan merata, berkeadilan, dan berkelanjutan untuk rasa aman serta kesejahteraan rakyat.

Pemerintah menegaskan, proyek pemecah ombak Rajabasa merupakan komitmen jangka panjang untuk melindungi masyarakat dari ancaman gelombang laut, menjaga kelestarian lingkungan pesisir, sekaligus membuka peluang pertumbuhan ekonomi. Infrastruktur ini diharapkan menjadi fondasi berkembangnya wisata bahari Rajabasa yang lebih tertata dan berdaya saing.

Di bawah pengawasan ketat BBWS Mesuji Sekampung, progres terkini menunjukkan proyek berjalan sesuai rencana dengan capaian sekitar 15 persen. Pekerjaan yang sedang dilakukan mencakup pembuatan tambatan perahu, pemasangan buis beton, serta penimbunan tanah.

“Progres pembangunan saat ini sudah mencapai sekitar 15 persen. Saat ini kami sedang fokus pada tahapan pengerjaan yang meliputi pembuatan tambatan perahu, pemasangan buis beton, serta penimbunan tanah,” ujar pihak kontraktor pelaksana.

Sementara itu, PPK Ketut Purne, ST, MT menegaskan bahwa pihaknya akan memastikan seluruh pekerjaan berjalan sesuai spesifikasi teknis dan waktu yang telah ditetapkan. “Kami bersama tim terus melakukan monitoring lapangan agar mutu pekerjaan tetap terjaga, sehingga hasilnya benar-benar memberi manfaat nyata bagi masyarakat,” ungkapnya.

Hal senada disampaikan Direksi Ilham, ST, yang menekankan pentingnya sinergi semua pihak. “Keberhasilan proyek ini tidak hanya ditentukan oleh kontraktor dan pengawas, tetapi juga dukungan masyarakat. Kami ingin pembangunan ini berjalan transparan, berkualitas, dan tepat waktu,” ujarnya.

Dari sisi pengawasan, Paramuda Wira Negara, ST memastikan konsultan pengawas selalu hadir di setiap tahapan pekerjaan. “Kami memastikan setiap detail pengerjaan mengikuti standar nasional, dari pemilihan material hingga metode pelaksanaan. Dengan begitu, keberlanjutan fungsi pemecah ombak dapat terjamin dalam jangka panjang,” terangnya.

Harapannya, kehadiran pemecah ombak Rajabasa akan menjadi benteng perlindungan sekaligus simbol harapan baru bagi masyarakat Lampung Selatan. Lebih dari sekadar tumpukan batu dan beton, proyek ini adalah bukti nyata kehadiran negara: membangun dengan rasa, menjaga lingkungan, meningkatkan kesejahteraan, dan menyiapkan masa depan yang lebih baik bagi generasi mendatang. (Red)

Read More

Rutan Kelas IIB Krui Bagikan Baju Dis Baru Kepada Warga Binaan Pemasyarakatan

Pesisir Barat - Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Krui, Pesisir Barat, Lampung bagkaan baju dis baru kepada seluruh Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP), Sabtu (27/9/25).

Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya peningkatan tertib administrasi dan kerapihan penampilan WBP selama menjalani masa pembinaan. Kepala Rutan Kelas IIB Krui.

Kegiatan dipimpin langsun oleh, Plh. Kepala Rutan Kelas IIB Krui, Murtazal, S.H., M.M. Didampingi oleh segenap jajaran petugas jaga dan pegawai rutan.

Dalam kesempatan itu Murtazal mengatakan, pembagian baju dis baru kepada seluruh warga binaansebagai bentuk perhatian Rutan terhadap kerapian, keseragaman, serta identitas WBP dalam keseharian di dalam Rutan.

 Murtazal menambahkan, diharapkan dengan diadakannya pemabgian seragam ini mampu menumbuhkan arasa kebersamaan, kedisiplinan serta semangat baru bagi para warga binaan. 

“Pembagian pakaian juga ini bukan sekadar untuk kerapihan semata, melainkan juga menjadi simbol kesetaraan bahwa seluruh warga binaan mendapatkan perlakuan yang sama. Hal ini sejalan dengan prinsip pemasyarakatan yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan,” ujar Plh Karutan.

Selain itu, seragam baru ini juga mendukung terciptanya suasana yang lebih tertib dan kondusif di dalam lingkungan rutan. Dengan seragam yang seragam, diharapkan para warga binaan lebih termotivasi untuk mengikuti program pembinaan yang telah disiapkan.

Sejumlah WBP menyambut baik pembagian baju dis baru ini. Mereka merasa lebih percaya diri dan siap mengikuti setiap kegiatan dengan semangat baru.

Kegiatan ini juga menjadi wujud nyata komitmen Rutan Kelas IIB Krui dalam memberikan pelayanan yang maksimal, baik dari aspek pembinaan maupun pemenuhan hak-hak dasar warga binaan. (Yasir)

Read More

Dampingi Ketua MPR RI Serap Aspirasi Warga di Natar, Ini Kata Wabup Lampung Selatan

Natar – Wakil Bupati Lampung Selatan, M. Syaiful Anwar, mendampingi Ketua MPR RI, Ahmad Muzani, dalam kunjungan kerja ke daerah pemilihan (Kundapil) di Desa Candimas, Kecamatan Natar, Jumat (26/9/2025).

Turut hadir Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal, Ketua DPRD Provinsi Lampung Ahmad Giri Akbar, Ketua DPRD Lampung Selatan Erma Yusneli, Kapolres Lampung Selatan Toni Kasmiri, serta anggota DPRD provinsi maupun kabupaten dari Fraksi Gerindra.

Kunjungan tersebut menjadi momentum penting dalam memperkuat sinergi pemerintah pusat dan daerah, sekaligus wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi secara langsung.

Dalam sambutannya, Wakil Bupati Syaiful Anwar mengapresiasi kehadiran Ketua MPR RI di Kabupaten Lampung Selatan. Ia menilai, kunjungan pimpinan lembaga tinggi negara ini mencerminkan komitmen kuat untuk senantiasa dekat dengan rakyat serta memastikan manfaat pembangunan dapat dirasakan secara nyata.

“Momentum kunjungan kerja ini bukan hanya menjadi wahana silaturahmi, tetapi juga sarana memperkuat sinergi antara pusat dan daerah dalam menjawab berbagai isu strategis bangsa, seperti ketahanan pangan, pengendalian inflasi, peningkatan daya saing UMKM, penguatan SDM, hingga percepatan transformasi ekonomi hijau dan digital,” kata Syaiful.

Lebih lanjut, ia menekankan bahwa Kecamatan Natar memiliki peran strategis sebagai kawasan penyangga ibu kota Provinsi Lampung. Untuk itu, Pemkab Lampung Selatan saat ini mendorong inovasi melalui program unggulan Agro Eduwisata, yang mengintegrasikan sektor pertanian, pendidikan, dan pariwisata.

“Kami yakin program ini sejalan dengan visi MPR RI dalam membangun kedaulatan pangan, memperkuat ekonomi kerakyatan, dan menghadirkan pembangunan yang berkeadilan,” ujarnya.

Menutup sambutan, Syaiful menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya atas kunjungan Ketua MPR RI. Ia berharap momentum tersebut membawa keberkahan, mempererat persatuan, serta menjadi motivasi untuk terus bekerja demi Indonesia yang lebih baik. (lmhr-Kmf)

Read More

Bupati Lampung Selatan Siapkan Revolusi Pendidikan: Pungli Disapu Bersih, Mutu Jadi Prioritas

Kalianda – Bupati Lampung Selatan, Radityo Egi Pratama, menegaskan sikap tanpa kompromi terhadap praktik pungutan liar (pungli) di lingkungan pendidikan. Ia menekankan, tidak akan memberi ampun bagi siapa pun yang terbukti melakukan pungli, terutama jika merugikan masyarakat.

Pesan itu disampaikan saat Rapat Koordinasi dan Silaturahmi dengan Kepala Satuan Pendidikan Jenjang Sekolah Dasar (SD) se-Kabupaten Lampung Selatan di Aula Krakatau, Kantor Bupati Lampung Selatan, Jumat (26/9/2025).

“Saya larang keras adanya pungli, saya tidak izinkan. Nggak ada ampun. Apalagi ngambilnya dari masyarakat. Kalau ketahuan, saya akan berhentikan kepala sekolah dengan tidak terhormat,” tegas Bupati Egi.

Kegiatan tersebut dihadiri para camat, koordinator pengawas, kepala bidang, serta ratusan kepala sekolah dasar. Secara keseluruhan, terdapat 506 kepala sekolah yang tergabung, meliputi 469 SD negeri dan 37 SD swasta, yang dibagi dalam dua sesi.

Bupati Egi menekankan, pendidikan di Lampung Selatan hanya bisa maju jika dikelola secara bersih dan profesional. Menurutnya, pendidikan yang bebas pungli akan memberi ruang lebih luas bagi siswa, guru, dan orang tua untuk berfokus pada peningkatan mutu belajar.

“Saya ingin pendidikan di Lampung Selatan maju, unggul, dan berdaya saing. Itu hanya bisa terwujud kalau kita bekerja jujur, tanpa pungli, dan mengutamakan pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya.

Dalam arahannya, Egi meminta para kepala sekolah menerjemahkan visi dan misi daerah dalam proses pembelajaran. Menurutnya, sekolah tidak hanya mencetak lulusan dengan intelektual tinggi, tetapi juga harus membekali siswa dengan kecerdasan emosional (EQ) dan spiritual (SQ).

Bupati Egi juga memaparkan data pendidikan Lampung Selatan, di mana 34 persen penduduk hanya berpendidikan SD, 25 persen SMP, dan 21 persen SMA. Kondisi ini dinilai belum sejalan dengan kebutuhan dunia kerja yang menuntut minimal lulusan SMA.

Ketimpangan tersebut, kata Egi, menjadi salah satu faktor penyumbang pengangguran yang perlu ditangani serius.

Untuk itu, ia meminta kepala sekolah segera menentukan skala prioritas program dengan metode diagram Eisenhower (do, decide, delegate, delete). Hasil perencanaan tersebut harus dilaporkan ke Dinas Pendidikan sebagai dasar penyusunan program tahun depan.

Selain itu, penyusunan program akan diintegrasikan dengan aspirasi dari masyarakat di tingkat kecamatan melalui camat, agar lebih tepat sasaran. “Program yang disusun harus impactful dan sustainable,” tegasnya.

Rakor ini menitikberatkan pada dua hal utama, yakni penguatan mutu pendidikan yang selaras dengan nilai moral dan budaya, serta pemberantasan praktik pungli. Bupati mengakhiri arahannya dengan pesan agar seluruh elemen pendidikan bekerja sama membangun Lampung Selatan yang maju dan berdaya saing. (ptm-Kmf)

Read More

Pemprov Lampung dan Kejati Bentuk Satgas Jaga Pangan

BANDARLAMPUNG---Pemerintah Provinsi Lampung bersama Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung menandatangani nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) terkait pendampingan, pengamanan, dan pengawalan program strategis daerah. Penandatanganan dilakukan di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur Lampung, Jumat (26/9/2025).

Langkah ini ditandai dengan pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Kawasan Komoditas Strategis Padi dan Jagung yang memiliki Unit Reaksi Cepat (URC) Jaga Pangan. Satgas tersebut bertugas memastikan persoalan petani, mulai dari ketersediaan sarana produksi hingga distribusi hasil panen, dapat ditangani secara cepat dan terpadu.

Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menegaskan bahwa sinergi dengan Kejati Lampung menjadi bagian penting dalam menjamin keberhasilan program ketahanan pangan dan pembangunan infrastruktur daerah. Ia menilai keberadaan Satgas dan URC Jaga Pangan dapat menjadi "garda terdepan" dalam melindungi petani sekaligus menjaga stabilitas harga.

"Saya minta Satgas ini benar-benar hadir di lapangan, mendampingi petani, menjaga harga tetap wajar, dan memastikan kerja keras petani berbuah kesejahteraan," ucap Gubernur saat memberi sambutan.

Gubernur Mirza mengingatkan, Lampung memiliki peran strategis sebagai salah satu lumbung pangan nasional. Dengan target swasembada pangan nasional pada akhir 2025 yang ditetapkan pemerintah pusat, Lampung disebut harus mampu mempercepat pengembangan kawasan komoditas pangan unggulan seperti padi, jagung, dan hortikultura.

"Target ini harus kita jawab dengan kerja nyata. Lampung tidak hanya menyuplai kebutuhan pangan nasional, tetapi juga menjadi contoh keberhasilan pembangunan pertanian berbasis kawasan," ujarnya.

Gubernur yang akrab disapa iyay Mirza itu menambahkan, pembangunan sektor pangan harus berjalan seiring dengan perbaikan infrastruktur. Dalam acara tersebut, ia juga menyerahkan Surat Keputusan (SK) kepada Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi untuk mempercepat perbaikan jalan dan jembatan di wilayah sentra pertanian.

"Jalan yang baik akan memperlancar distribusi hasil panen, menekan biaya logistik, dan mempercepat pertumbuhan ekonomi di kawasan produktif. Infrastruktur harus sejalan dengan kawasan pertanian agar pertumbuhan ekonomi masyarakat berjalan terpadu," tutur Gubernur.

Selain membentuk Satgas Jaga Pangan, Pemprov Lampung juga menyerahkan hibah aset tanah seluas 17 hektar untuk pengembangan kantor Kejati Lampung. Penyerahan hibah dilakukan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan.

Kepala Kejati Lampung Danang Suryo Wibowo menyatakan, pendampingan yang diberikan institusinya tidak hanya dalam penegakan hukum, tetapi juga mendukung pembangunan daerah. Menurutnya, keterlibatan aparat penegak hukum di bidang pangan dan infrastruktur akan memastikan program pemerintah berjalan tepat sasaran.

"Satgas ini akan melibatkan jajaran Kejati maupun Kejaksaan Negeri, khususnya bidang intelijen. Kami ingin membuktikan bahwa aparat penegak hukum tidak hanya bertindak represif, tetapi juga menjadi bagian dari pembangunan," ujar Kajati.

Kajati menilai, masalah pertanian di Lampung tidak dapat dipisahkan dari kondisi infrastruktur yang selama ini menjadi tantangan besar. Ia berharap pendampingan yang dilakukan dapat memastikan pembangunan jalan dan jembatan sesuai ketentuan, tepat sasaran, dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat.

Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Lampung, Elvira Umihanni, memaparkan bahwa subsektor tanaman pangan masih menjadi penyumbang terbesar terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pertanian Lampung. Pada 2024, subsektor ini berkontribusi sebesar 30,07 persen dan menjadi penyedia lapangan kerja terbesar.

"Dengan kontribusi tersebut, pembangunan sektor pangan tetap menjadi prioritas daerah. Gubernur telah menetapkan kawasan pertanian padi dan jagung sebagai program strategis daerah melalui Keputusan Gubernur Nomor D/660/5.21/HK/2025," kata Elvira.

Ia menambahkan, pengalihan lahan dari ubi kayu menjadi padi gogo dan jagung terus didorong untuk memperkuat produksi pangan. Hingga Agustus 2025, telah diidentifikasi lahan seluas 9.558,32 hektar yang beralih ke padi gogo dan jagung.

Dukungan perbankan, kata Elvira, juga digencarkan melalui kemudahan akses Kredit Usaha Rakyat (KUR). Bank Lampung telah menyalurkan KUR jagung kepada 91 debitur senilai Rp5,6 miliar dan KUR padi kepada 216 debitur senilai Rp9,8 miliar. Selain itu, terdapat 1.160 calon debitur yang sudah lolos uji kelayakan kredit dan siap diproses.

Untuk memperkuat pengawasan di lapangan, Gubernur Mirza menetapkan Keputusan Gubernur Nomor G/661/5.21/HK/2025 tentang Satgas Percepatan Pengembangan Kawasan Komoditas Padi dan Jagung untuk Ketahanan Pangan. Satgas ini memiliki URC Jaga Pangan yang terdiri atas kepala bidang, penyuluh pertanian, dan petugas pengendali organisme pengganggu tanaman yang diketuai pejabat UPTD provinsi serta Kasi Intel Kejari di kabupaten/kota.

"Dengan Satgas dan URC ini, masalah yang muncul dari hulu hingga hilir bisa segera diatasi melalui aksi kolaboratif seluruh pihak, termasuk dukungan Kementerian Pertanian dan Badan Pangan Nasional," ujar Elvira.

Gubernur Mirza menegaskan bahwa keberadaan Satgas Jaga Pangan harus membawa dampak nyata bagi petani. Ia berharap Satgas tidak hanya menjadi struktur administratif di atas kertas, tetapi benar-benar menjadi motor percepatan pembangunan kawasan pangan.

"Kita harus bisa mengukur, mengawasi, dan mengevaluasi kinerja Satgas secara berkala agar manfaatnya terasa langsung bagi masyarakat," tegasnya.

Kesepakatan antara Pemprov Lampung dan Kejati Lampung ini diharapkan mampu memperkuat program swasembada pangan nasional sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani. Dengan infrastruktur yang lebih baik dan dukungan pendampingan hukum, distribusi hasil pertanian diharapkan lebih lancar, biaya logistik menurun, dan daya saing produk Lampung meningkat di pasar nasional.

Langkah tersebut juga menjadi bagian dari upaya Pemprov Lampung dalam menjawab target nasional swasembada pangan pada akhir 2025 serta mendukung visi pembangunan daerah, Bersama Lampung Maju Menuju Indonesia Emas. (Dinas Kominfotik Provinsi Lampung).

Read More

Wagub Kukuhkan Tim Literasi Provinsi Lampung 2025-2030

Bandar Lampung ---- Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela, secara resmi mengukuhkan dan melantik Tim Literasi Provinsi Lampung periode 2025-2030, di Balai Keratun Lt. III, Jumat (26/9/25). 

Tim yang diketuai oleh Bunda Literasi Provinsi Lampung Purnama Wulan Sari Mirza ini dilantik berdasarkan Surat Keputusan Gubernur nomor: G/037/V.18/HK/2025 tentang Pembentukan Tim Literasi Provinsi Lampung

Wagub Jihan Nurlela menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Lampung untuk menjadikan literasi sebagai pondasi utama dalam membentuk sumber daya manusia (SDM) yang unggul dan berdaya saing.

“Bagi saya, literasi adalah kunci untuk membuka masa depan. Tanpa literasi, mustahil anak-anak bangsa kita bisa berdaya saing. Literasi akan mengarsipkan ragam pengetahuan dengan rapi di kepala kita, menjadi perisai dan modal untuk menghadapi segala tantangan di masa depan,” tegas Wagub Jihan.

Wagub Jihan menyatakan bahwa bangsa yang literat adalah bangsa yang mampu berpikir kritis, kreatif, dan solutif. Namun, di era digital ini, tantangan literasi semakin kompleks. Kemajuan teknologi seperti Kecerdasan Artifisial (AI) dinilai membawa dampak ganda dan perlu menjadi perhatian. 

“Teknologi ini berpotensi menurunkan kemampuan membaca mendalam, mematikan semangat menulis, meningkatkan risiko misinformasi, dan menghilangkan kreativitas asli akibat budaya copy-paste,” ujar Wagub mengingatkan.

Merujuk pada data Indeks Aktivitas Literasi Membaca (Alibaca) Indonesia tahun 2023 yang berada pada skor 64,48 (kategori ‘sedang’), Wagub Jihan mengajak semua pihak untuk tidak berpuas diri. Ia menaruh harapan besar kepada Tim Literasi Provinsi, Bunda Literasi Provinsi, dan Bunda Literasi Kabupaten/Kota untuk menghidupkan inovasi program yang dapat menstimulasi minat baca generasi muda.

“Buku, majalah, dan media cetak adalah sumber informasi utama di masa lalu. Hari ini, di tengah kemudahan gawai, kita harus tetap mampu menjadikan buku dan sumber informasi yang terverifikasi sebagai rujukan utama,” pesannya.

Wagub mengakui Provinsi Lampung masih menghadapi tantangan serius, dengan angka buta aksara sebesar 2,64% yang berarti belum mencapai nol persen. Di sisi lain, Lampung memiliki peluang besar dengan lebih dari 64% penduduknya berada pada usia produktif menurut data BPS Tahun 2024.

“Ini adalah privilege sekaligus tantangan. Kita harus menstimulasi semangat mencari informasi di kalangan usia produktif ini,” ajaknya.

Untuk mendukung hal tersebut, Wagub mengajak seluruh elemen masyarakat, termasuk organisasi profesi, organisasi kewanitaan, media, dan swasta, untuk bersinergi memperbanyak koleksi buku di perpustakaan daerah.

“Koleksi buku kita masih belum memenuhi standar. Saya mohon dukungan dan kerja sama semua pihak untuk membantu perpustakaan di Lampung menambah koleksinya,” imbau Jihan Nurlela yang juga menyoroti pentingnya literasi digital sebagai fokus utama.

Wagub selanjutnya menekankan pentingnya gerakan nyata yang mengakar di semua lini masyarakat dan menjadikan literasi sebagai gerakan bersama, mulai dari rumah, sekolah, kampus, hingga ruang publik. Dengan dilantiknya Tim Literasi Provinsi Lampung, diharapkan terwujud SDM Lampung yang berkualitas dan berdaya saing, dibekali dengan literasi yang baik untuk menjawab tantangan zaman.

"Pemerintah Provinsi Lampung akan selalu mendukung melalui program-program yang sejalan dengan visi ‘Bersama Lampung Maju Menuju Indonesia Emas 2045’,” pungkasnya.

Read More

Ulang Tahun Lalu Lintas Bhayangkara ke-70, Polres Lampung Selatan Santuni Anak Yatim

Lampung Selatan,– Polres Lampung Selatan menggelar syukuran Hari Ulang Tahun (HUT) Lalu Lintas Bhayangkara ke-70 di Gedung Lalu Lintas Polres Lampung Selatan, Jumat (26/9/2025) pukul 11.00 WIB. Acara penuh khidmat ini dipimpin langsung oleh Kapolres Lampung Selatan AKBP Toni Kasmiri dan dihadiri para pejabat utama, personel Satlantas, Bhayangkari, serta tokoh masyarakat.

Rangkaian acara diawali doa bersama sebagai bentuk rasa syukur atas perjalanan panjang Korps Lalu Lintas Bhayangkara. Momen tersebut juga disertai pemberian santunan kepada anak yatim, yang menjadi simbol kepedulian Polres Lampung Selatan terhadap sesama.

Dalam sambutannya, Kapolres menekankan pentingnya inovasi dan sinergi dalam menghadapi tantangan lalu lintas ke depan. “Mari kita terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi, memperkuat sinergi dengan instansi terkait, serta meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam berlalu lintas,” ujarnya.

Sebagai simbol peringatan, Kapolres memberikan potongan tumpeng kepada personel Satlantas. Acara juga dirangkaikan dengan pemberian penghargaan bagi polisi berprestasi, termasuk tim polisi cilik (pocil) Polres Lampung Selatan yang berhasil meraih Juara 1 Kategori Madya pada lomba tingkat Polda Lampung.

Kasat Lantas Polres Lampung Selatan, IPTU I Made Agus Dwi Dayana, turut menyampaikan rasa terima kasihnya kepada seluruh pihak yang telah mendukung kegiatan lalu lintas selama ini. “Kami berterima kasih atas dukungan masyarakat dan semua pihak. Harapan kami, jajaran lalu lintas bisa bekerja semakin profesional, humanis, dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat Lampung Selatan,” ucapnya.

Ia juga menekankan bahwa peringatan HUT ke-70 ini menjadi momentum untuk memperkuat semangat pengabdian. “Semoga seluruh personel Satlantas tetap solid, disiplin, dan mampu menjadi teladan dalam berlalu lintas. Kami ingin hadir tidak hanya sebagai penegak aturan, tetapi juga sebagai sahabat masyarakat di jalan raya,” tambahnya.

Acara ditutup dengan doa bersama, ramah tamah, serta foto bersama yang penuh keakraban, menandai semangat baru jajaran lalu lintas dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Lampung Selatan. (Red)

Read More

Pemkab Lampung Selatan Gelar Bimtek Penyusunan PP dan PKB Perusahaan

Kalianda – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Pembuatan Peraturan Perusahaan (PP) dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB). Kegiatan ini berlangsung di Aula Krakatau, Kantor Bupati Lampung Selatan, Kamis (25/9/2025).

Sebanyak 30 peserta dari 30 perusahaan di wilayah bumi Khagom Mufakat mengikuti bimtek yang menghadirkan narasumber dari Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung, Sariyo, S.Sos.
Forum ini diharapkan menjadi langkah nyata dalam mendorong terciptanya hubungan industrial yang sehat dan kondusif.
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Lampung Selatan, Badruzzaman, mengungkapkan bahwa hingga September 2025 pihaknya masih menangani mediasi di 20 perusahaan. Sebagian besar kasus muncul lantaran belum adanya PP dan PKB yang bisa dijadikan dasar hukum bersama.
“Penyusunan PP dan PKB sangat penting untuk memberikan kepastian hukum, meminimalkan perselisihan hubungan industrial, serta menciptakan hubungan kerja yang harmonis dan produktif,” jelas Badruzzaman.
Ia menegaskan, kepatuhan pelaku usaha terhadap aturan tidak hanya menghindarkan konflik, tetapi juga meningkatkan daya tarik investasi. “Kalau suasana kondusif, orang akan senang berinvestasi di Lampung Selatan,” katanya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan, Supriyanto, memberikan apresiasi atas terselenggaranya bimtek yang memasuki tahun kedua. Ia berharap kegiatan ini dapat dimanfaatkan maksimal oleh peserta.
“Saya harap komunikasi bisa lebih aktif lagi. Kita buat suasana nyaman, santai, tapi substansinya tetap. Hubungan yang baik adalah kunci utama keberhasilan perusahaan,” ujarnya.
Supriyanto menambahkan, bimtek ini perlu membahas secara mendalam hak dan kewajiban kedua belah pihak, sehingga dapat menjadi payung hukum yang menjamin keadilan sekaligus mencegah perselisihan. “Iklim kerja yang kondusif akan mendukung terciptanya iklim investasi yang baik di Lampung Selatan,” tegasnya.
Menutup sambutannya, Supriyanto mengaitkan keberhasilan hubungan industrial dengan program unggulan daerah. Ia menyebut konsep Agro Eduwisata sebagai motor penggerak pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
“Program Agro Eduwisata bukan sekadar wisata, melainkan upaya mengolah potensi daerah untuk menjadi daya tarik investasi dan kunjungan. Dengan konsep ABRI BKW, kita ingin semua tempat bisa jadi tempat wisata,” tutupnya. (ptm-Kmf)

Read More

Kasus Pembobolan Rumah Bekas Kajati Sumbar Di Pesisir Barat Masih Misteri

Pesisir Barat –Sibernusantara.net.Sembilan bulan berlalu pelaku pembobol rumah Mantan Kejati Sumatra Barat yang ada di Pekon Gunung Kemala, Kecamatan Way Krui, Pesisir Barat Lampung masih berkeliaran.

Aparat Kepolisian Resort Pesisir Barat diminta agar bisa segera mengungkap pelaku pembobolan rumah tersebut.

Yusron, pemilik rumah yang merupakan Mantan Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sumatera Barat (Sumbar) mengatakan, pihaknya meminta aparat penegak hukum agar menuntaskan kasus tersebut dan segera mengungkap pelakunya.

“Kami tidak mengharapkan itu kembali, tapi kasus ini harus tuntas dan pelakunya segera ditangkap,” Ungkapnya, Rabu (24/9/2025).

Dijelaskannya, kasus pembobolan rumah tersebut telah dilaporkan ke kepolisian sejak 22 Januari 2025 yang lalu. Namun hingga kini pelakunya masih belum tertangkap.

Akibat kejadian tersebut keluarganya kehilangan uang tunai ratusan juta rupiah dan 100 gram emas.

“Uang yang berhasil digondol jumlahnya lebih kurang Rp100 juta, perhiasan emas lebih kurang 100 gram dan alat-alat warisan dari orang tua, Semuanya tersimpan di dalam brankas besi, untuk jumlah keseluruhan kurang lebih Rp 300 juta,” jelasnya.

“Yang membuat saya sedih banyak peninggalan orang tua kami juga hilang, saya tidak mengharapkan uang itu kembali, tetapi saya meminta agar kasus ini tuntas,” sambungnya

Hasnal Arif (49) keluarga korban mengatakan, rumah tersebut memang kosong tidak ditempati, namun selalu dibersihkan sebulan sekali.

“Tapi kunci rumah ini dititipkan kepada tetangga yang ada di depan rumah,” terangnya.

Ia sangat menyesalkan kasus ini berlarut-larut hingga tidak ada kejelasan. Padahal semua keterangan sedetail mungkin telah disampaikan kepada pihak kepolisian.

Menurutnya, pelaku pembobol rumah ini diperkirakan sebanyak lima atau enam orang, mengingat beratnya berangkas yang telah berpindah dari tempat semula. Yang lebih mencurigakan lanjutnya tidak ada kerusakan pada pintu maupun jendela rumah

“Berangkas besi ini telah berusia sekitar 200 tahun, tidak mungkin bisa digeser oleh 2 atau 3 orang, kami perkirakan pelakunya ada 5 atau 6 orang,” bebernya.

Untuk itu ia berharap agar kasus ini bisa segera dituntaskan oleh Polres Pesisir Barat, jika tidak pihaknya akan membawa kasus ini ke Polda Lampung.

“Kalau memang Polres Pesisir Barat tidak bisa menuntaskan kasus ini, tentu kami juga tidak akan berhenti, kami akan membawa kasus ini ke Polda Lampung,” tandasnya. (Aliyubsir). 

Read More

Catat!!! Bupati Lampung Selatan Siapkan Kawasan Smart Farming 1.335 Hektare

Tanjung Bintang - Semangat kedaulatan pangan kembali mendapat sorotan saat Bupati Lampung Selatan, Radityo Egi Pratama, hadir dalam acara Bantuan Dukungan Inspirasi Tani (Klompencapir) bersama TVRI yang digelar di Horti Park Lampung, Desa Sabah Balau, Kecamatan Tanjung Bintang, Rabu (24/9/2025).

Acara yang dikemas dalam format taping (rekaman) tersebut tidak hanya menjadi ruang inspirasi bagi petani muda, tetapi juga dirangkaikan dengan Kick Off Launching penyaluran beras serentak di seluruh Provinsi Lampung.

Dalam momen itu, Polda Lampung bersama jajaran menyalurkan 413.990 kilogram beras kepada 41.399 penerima manfaat di 15 kabupaten/kota.

Secara nasional, program distribusi beras ini menargetkan penyaluran 3,93 juta ton hingga 31 Desember 2025, dengan realisasi sementara mencapai 158.823 ton atau sekitar 40 persen dari target.

Direktur Utama TVRI, Iman Brotoseno, menyebut bahwa program Inspirasi Tani bukan sekadar tayangan televisi, melainkan gerakan untuk menampilkan inovasi pertanian, terutama yang digerakkan generasi muda.

Menurutnya, langkah ini juga selaras dengan program swasembada pangan nasional. “Kami ingin tayangan ini menjangkau lebih luas, tidak hanya di daerah, tapi juga secara nasional agar dampaknya nyata bagi petani,” ujar Iman.

Bupati Lampung Selatan, Radityo Egi Pratama, dalam kesempatan itu menegaskan bahwa daerahnya terus berkomitmen memperkuat ketahanan pangan. Salah satunya melalui pengembangan Agro Eduwisata dan rencana pembangunan Kawasan Tani Nusantara seluas 1.335 hektare di Desa Trimomukti, Kecamatan Candipuro. Kawasan ini digadang sebagai proyek percontohan smart farming dengan penerapan teknologi pertanian modern.

Selain fokus pada kawasan percontohan, Pemkab Lampung Selatan juga mendorong peningkatan infrastruktur dan menjalin kolaborasi dengan Kementerian Pertanian dalam penyediaan alat mesin pertanian (alsintan). Hal ini, kata Egi, menjadi prioritas untuk menekan biaya produksi sekaligus meningkatkan hasil panen.

“Lampung Selatan memiliki 4.569 gabungan kelompok tani yang menjadi kekuatan utama produksi pangan kita. Tantangan terbesar bukan hanya soal hasil, tetapi juga bagaimana gabah hasil panen bisa terserap dengan baik. Untuk itu, kerja sama lintas sektor menjadi kunci agar kesejahteraan petani semakin terjamin,” kata Egi.

Acara yang berlangsung di tengah hijaunya hamparan Agropark Lampung ini menghadirkan suasana optimisme. Program televisi, penyaluran beras, hingga gagasan smart farming seakan merangkai pesan yang sama: pangan bukan sekadar kebutuhan, melainkan masa depan bangsa. (Gil-Kmf)

Read More

Sekda Lampung Selatan Ingatkan Integritas dan Mutu Pekerjaan

Kalianda – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) persiapan pelaksanaan pekerjaan konstruksi sekaligus penandatanganan kontrak secara simbolis bersama para penyedia jasa.

Acara yang berlangsung di Grand Elty Krakatoa Resort, Kalianda, Rabu (24/9/2025), dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekdakab) Lampung Selatan, Supriyanto, perwakilan aparat kepolisian dan kejaksaan, serta para kontraktor dan konsultan pelaksana.
Sekretaris Dinas PUPR Lampung Selatan, Adolf Chepy Bahuga, menyebut rakor ini menjadi tonggak awal pelaksanaan konstruksi tahun anggaran 2025.
Ia menegaskan pentingnya penyamaan persepsi antara pemerintah daerah dan para penyedia jasa demi kepatuhan kontrak dan keselamatan konstruksi.
“Kegiatan ini bukan hanya simbolis, melainkan upaya membangun komitmen bersama agar pelaksanaan konstruksi berjalan sesuai aturan dan bebas dari permasalahan di lapangan,” jelas Adolf Chepy Bahuga.
Sekda Supriyanto dalam sambutannya mengapresiasi kegiatan strategis tersebut. Ia menekankan kontrak kerja sebagai dasar hukum yang wajib dipatuhi semua pihak.
“Kontrak adalah pedoman kerja kita. Kepatuhan terhadapnya menjadi kunci keberhasilan pembangunan,” tegas Supriyanto.

Ia meminta seluruh kontraktor melaksanakan pekerjaan dengan penuh tanggung jawab: tepat waktu, tepat mutu, dan tepat sasaran. Pembangunan infrastruktur, katanya, bukan sekadar menghabiskan anggaran, tetapi investasi besar untuk meningkatkan konektivitas, pertumbuhan ekonomi, serta kesejahteraan masyarakat.
Supriyanto juga mengingatkan agar kontraktor mengedepankan integritas dan profesionalisme, serta menghindari praktik yang merugikan masyarakat, seperti mengurangi volume atau menurunkan kualitas material.
“Kehadiran aparat penegak hukum dalam rakor ini, menjadi pengingat bahwa seluruh pekerjaan harus dijalankan secara transparan dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN),” tambahnya.
Lebih jauh, Supriyanto menyinggung capaian pembangunan di bawah kepemimpinan Bupati Radityo Egi Pratama dan Wakil Bupati M. Syaiful Anwar.
Hingga kini, Pemkab Lampung Selatan telah merealisasikan pembangunan dan perbaikan 105 ruas jalan, jaringan sumber daya air, serta 12 unit jembatan yang menghubungkan sentra-sentra ekonomi di berbagai wilayah.
“Pembangunan ini bukan hanya membangun fisik, tetapi juga masa depan. Infrastruktur yang baik akan membuka peluang ekonomi baru dan mendorong kesejahteraan masyarakat Lampung Selatan,” tandasnya.

Melalui momentum rakor dan penandatanganan kontrak konstruksi ini, Pemkab Lampung Selatan berharap seluruh pekerjaan tahun anggaran 2025 dapat berjalan lancar, berkualitas, dan tepat waktu demi terwujudnya Lampung Selatan yang maju dan sejahtera. (Nsy)

Read More

Jembatan Way Sumur Lahu Penghubung Dusun di Lampung Selatan Diresmikan

KALIANDA - Akhirnya impian warga Desa Tajimalela, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan, khususnya para petani kini bisa bernafas lega. Karena jembatan penghubung antar dusun yang didambakan akhirnya terwujud setelah Wakil Ketua III DPRD Lampung Selatan, Bela Jayanti, secara resmi menyerahkan Jembatan Way Sumur Lahu kepada Kepala Desa Tajimalela, Selasa (24/9/2025).

Serah terima berlangsung sederhana namun penuh khidmat, disaksikan langsung masyarakat Dusun 02 dan Dusun 03 yang menyambut gembira terealisasinya pembangunan tersebut.

Dalam sambutannya, Bela Jayanti menegaskan bahwa pembangunan jembatan ini merupakan wujud nyata perhatian DPRD terhadap kebutuhan masyarakat pedesaan. Ia berharap kehadiran jembatan dapat mempermudah mobilitas warga sekaligus menunjang pertumbuhan ekonomi dan sosial di Desa Tajimalela.

“Jembatan ini adalah hasil perjuangan bersama. Semoga bermanfaat besar bagi warga dan menjadi akses vital antar dusun,” ungkap Bela Jayanti.

Sementara itu, Kepala Desa Tajimalela, Qomaruddin Akbar, menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih atas kepedulian DPRD Lampung Selatan, khususnya kepada Bela Jayanti yang telah memperjuangkan pembangunan tersebut.

“Atas nama pemerintah desa dan masyarakat, saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Bela Jayanti. Jembatan ini sudah lama dinanti warga, dan kini bisa kami manfaatkan dengan sebaik-baiknya,” ujarnya.

Qomaruddin Akbar juga menambahkan ucapan terima kasih kepada Bupati Lampung Selatan, Raditiyo Egi Pratama, yang turut memberi perhatian pada pembangunan infrastruktur di desa Tajimalela, sesuai dengan taglinenya "Bismillah Bisa".

Rasa syukur juga disampaikan oleh Jamal, warga Dusun 3, yang menilai jembatan ini sangat bermanfaat bagi aktivitas masyarakat.

Dengan adanya Jembatan Way Sumur Lahu, masyarakat Tajimalela kini memiliki akses yang lebih layak, sehingga diharapkan mampu meningkatkan perekonomian, kesejahteraan dan memperlancar aktivitas sehari-hari. (Red)

Read More

Dinas PUTR Lampung Selatan Rapat Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan Infrastruktur

LAMPUNG SELATAN - Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) menggelar Rapat Koordinasi Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan Infrastruktur Tahun Anggaran 2025. Acara berlangsung di Grand Elty Krakatoa Resort, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan, Selasa (24/9/2025) pukul 10.00 WIB.

Kegiatan ini juga dirangkai dengan penandatanganan kontrak kerja secara simbolis oleh Dinas PUPR Lampung Selatan. Hadir dalam kesempatan tersebut Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan, Inspektorat Kabupaten Lampung Selatan, Kejaksaan Negeri Lampung Selatan, Kapolres Lampung Selatan, serta Kepala Dinas PUPR Lampung Selatan dan seluruh tamu undangan. 

Dalam sambutannya, Sekretaris Daerah menegaskan pentingnya sinergi dan komitmen dalam menjalankan program pembangunan infrastruktur agar dapat berjalan tepat waktu, tepat mutu, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu prioritas yang harus kita kawal bersama, sehingga pelaksanaannya tidak hanya memenuhi target administrasi, tetapi juga memberikan dampak langsung bagi masyarakat,” ujarnya.

Rakor ini diharapkan dapat menjadi langkah awal untuk memperkuat koordinasi antar pihak terkait, mulai dari perencanaan, pengawasan, hingga realisasi pembangunan infrastruktur di tahun 2025. (Red)

Read More

Ketua Komisi III DPRD Gelar Sidak Di SD Negeri 38 Krui Pesisir Barat

Pesisir Barat - Ketua Komisi Tiga DPRD Kabupaten Pesisir Barat A.Zulkipli Rohman, didampingi Oleh Yeni Ernida Anggota DPRD Pesisir Barat Dari Dapil-II Sidak di SD Negeri 38 Krui di Pekon Sumber Agung Kecamatan Ngambur, Pesisir Barat, Lampung, Selasa, (23/09/2025).

A. Zulkipli Rohman, menerangkan dalam kegiatan ini guna dalam pengawasan atau pemeriksaan yang dilakukan secara tiba-tiba dan tanpa pemberitahuan sebelumnya, karena kegiatan ini bertujuan, untuk memastikan kedisiplinan, kepatuhan terhadap peraturan, dan efektivitas kinerja dari suatu organisasi atau individu, serta untuk memantau kondisi sarana dan prasarana yang layak di sekolah ini.

A. Zulkipli Rohman, mengatakan selain melakukan inspeksi mendadak (Sidak) di SD Negeri 38 Krui, ia juga laksanakan sidak ke Puskesmas Rawat Inap Kecamatan Ngambur,.

“Kegiatan ini kami lakukan guna memastikan kegiatan serta sarana dan prasarana di satuan pendidikan dan kesehatan yang ada di Kecamatan Ngambur ini benar-benar berjalan dengan baik sebagai mana mestinya," kata dia. 

Kata dia, adapun kekurangannya nanti akan ditela’ah kembali apa yang sudah kami lihat langsung dimana terdapat di lokasi hasil ini seperti kegiatan belajar mengajar yang ada di SD negeri 38 Krui ini.

"Jumlah murid yang banyak terdapat 500 siswa lebih sehingga kekurangan ruang kelas, sehingga kegiatan belajar mengajar harus dilakukan dua sip pembelajaran yaitu jam pagi dan sore, kedepannya kami akan upayakan untuk pengadaan pembangunan gedung baru untuk mencukupi sarana tersebut terangnya," kata dia. 

Kepala Sekolah Dasar Negeri 38 Krui, Rostiana mengucapkan selamat datang sekaligus mengatakan terima kasih atas kunjungannya para anggota DPRD Pesisir Barat ke SD Negeri 38 Krui ini. 

Ia mengungkapkan selama ini semenjak menjadi kepala sekolah hampir dua tahun ini, baru kali ini dikunjungi oleh DPRD selaku Ketua Komisi Tiga yang membidangi salah satunya pendidikan. 

"Maka saya sangat bersyukur sekali karna telah melihat langsung apa yang terjadi dan kondisi. Berharap semoga kedepannya menjadi perhatian serius buat pemerintahan daerah mengenai kekurangan ruang belajar mengajar di SDN 38 Krui ini," pungkasnya. ( Yasir )

Read More

Bupati Lampung Selatan Ajak Warga Ciptakan Situasi Bersih dan Harmonis

Way Panji – Suasana khidmat menyelimuti Masjid Agung Baitul Makmur, Desa Sidoharjo, Kecamatan Way Panji, Selasa malam (23/9/2025). 

Ribuan jemaah tumpah ruah mengikuti peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1447 Hijriah yang dikemas dalam kegiatan SHOBAT (Sholawat Bareng Bupati) bersama Bupati dan Wakil Lampung Selatan, Radityo Egi Pratama-Syaiful Anwar, dan Forkopimda.

Kegiatan religius tersebut tidak hanya menjadi momentum peringatan kelahiran Nabi Muhammad SAW, tetapi juga ajang mempererat silaturahmi antara pemerintah, tokoh agama, dan masyarakat. Lantunan sholawat bergema, menghadirkan keteduhan yang menyatukan ribuan hati dalam doa dan rasa syukur.

Bupati Egi berharap, melalui peringatan Maulid Nabi, masyarakat Kabupaten Lampung Selatan senantiasa diberi keberkahan, dijauhkan dari segala kesulitan, serta diberi kekuatan untuk meneladani akhlak mulia Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari.

“Semoga segala hajat masyarakat dikabulkan Allah SWT. Malam ini istimewa, karena kami bisa bertatap muka dan bertegur sapa langsung dengan bapak ibu semua,” ujarnya.

Di hadapan jemaah, Bupati Egi juga menekankan pentingnya menjaga kebersihan melalui program ABRI-BKW (Asri, Bersih, Rapi, Indah serta Bersih, Kering, Wangi).

Menurutnya, kebersihan bukan sekadar soal lingkungan, melainkan juga erat kaitannya dengan kesehatan jasmani dan rohani.

“Jika Lampung Selatan terjaga kebersihannya, tampil rapi dan indah, tentu akan menarik lebih banyak wisatawan. Kehadiran wisatawan inilah yang nantinya menggerakkan roda perekonomian daerah,” tegasnya.

Peringatan Maulid Nabi semakin bermakna dengan tausiyah dari Gus Rodi Ahsan, yang menyampaikan pesan penuh makna bagi jemaah. Kehadiran tausiyah tersebut semakin melengkapi harmoni sholawat dan semangat kebersamaan malam itu.

Tak hanya perayaan spiritual, kegiatan ini juga menjadi refleksi bersama. Dari sholawat, pesan kebersihan, hingga kepedulian sosial yang disalurkan, SHOBAT menghadirkan spirit membangun Lampung Selatan yang lebih bersih, sehat, indah, dan maju melalui persatuan dan kebersamaan. (Gil-Kmf)

Read More

Bupati Lampung Selatan Janji Tindaklanjuti Keresahan Warga Hara Banjar Manis

LAMPUNG SELATAN  – Keresahan warga Desa Hara Banjar Manis, Kecamatan Kalianda, terkait dugaan penyalahgunaan kewenangan kepala desa (Kades) akhirnya sampai ke telinga Bupati Lampung Selatan, Radityo Egi Pratama.

Dalam audiensi resmi bersama perwakilan masyarakat yang tergabung dalam Masyarakat Peduli Hara (MPH), Selasa (23/9/2025), Bupati Egi berjanji menindaklanjuti laporan warga Desa Hara Banjar Manis sesuai mekanisme hukum.

Pertemuan di Aula Krakatau, Kantor Bupati Lampung Selatan, itu turut dihadiri jajaran Forkopimda, Inspektur Kabupaten dan sejumlah kepala perangkat daerah terkait.

Di hadapan Bupati, perwakilan MPH, Ridwan Kusuma, memaparkan dugaan pelanggaran yang dilakukan Kades Hara Banjar Manis Syahrudin, termasuk indikasi pemotongan hak aparat desa sejak 2022.

“Kami sudah dua kali menyampaikan laporan resmi ke Kejaksaan Negeri Kalianda dan Inspektorat, lengkap dengan data pendukung. Namun belum ada tindak lanjut. Karena itu, kami datang agar Bapak Bupati dapat memberi langkah tegas,” ungkap Ridwan.

Menanggapi hal tersebut, Bupati Egi mengapresiasi sikap kritis warga yang dinilainya sebagai wujud masyarakat demokratis. Ia menegaskan, aspirasi warga akan diproses sesuai peraturan daerah yang mengatur kewajiban kepala desa dalam melaporkan kinerjanya.

“Apabila kepala desa tidak melaporkan kepada BPD maupun Bupati melalui camat, maka pemerintah daerah berhak mengeluarkan surat teguran. Jika teguran tidak direspons dalam waktu yang ditentukan, kami bisa mengambil langkah lebih lanjut, termasuk pemberhentian sementara,” jelas Egi.

Meski membuka opsi sanksi tegas, Bupati muda itu mengingatkan agar seluruh pihak tetap menghormati prosedur hukum dan menjaga suasana desa tetap kondusif.

“Saya minta masyarakat jangan sampai terjebak dalam euforia berlebihan. Aspirasi sudah masuk, proses hukum akan berjalan, dan pemerintah daerah akan menindak sesuai aturan,” tandasnya. (Nsy-Is)

Read More

Pemprov Lampung Tegaskan Langkah Strategis Kendalikan Inflasi dan Stabilitas Pangan

Bandar Lampung– Pemerintah Provinsi Lampung bersama Forkopimda serta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait mengikuti Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri secara daring, Selasa (23/9/2025).

Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung, Mulyadi Irasan, menyampaikan bahwa perkembangan harga pangan strategis di Lampung masih menunjukkan dinamika yang perlu diantisipasi bersama. Berdasarkan data SP2KP, Indeks Perkembangan Harga (IPH) pada minggu ketiga September 2025 tercatat sebesar 0,43 persen, dengan kenaikan harga terutama pada komoditas cabai merah, daging ayam ras, dan beras.

Kenaikan harga beras terpantau signifikan di beberapa daerah, di antaranya Kabupaten Tanggamus (5,00%), Lampung Tengah (4,40%), Tulang Bawang Barat (2,19%), Lampung Barat (0,40%), dan Tulang Bawang (0,38%). Mengacu pada data Early Warning System (EWS) Kementerian Pertanian, Lampung juga mengalami defisit sejumlah komoditas, yakni bawang merah (2.499 ton), cabai besar (1.530 ton), dan cabai rawit (3.421 ton).

Menanggapi kondisi tersebut, pemerintah daerah diminta memperkuat koordinasi penyiapan agro input, mendorong pembiayaan petani melalui APBD, KUR, maupun investor, serta menghadirkan champion nasional untuk mendukung pelatihan agribisnis. Peran BUMD dan pelaku usaha lokal juga dinilai penting sebagai offtaker dan pengelola distribusi.

Selain itu, Lampung yang masih menjadi salah satu sentra produksi jagung nasional juga terus berkontribusi dalam penyediaan pangan strategis. Pada periode Januari hingga Oktober 2025, Lampung masuk dalam 10 provinsi penghasil jagung JPK-KA 14 persen.

Sejalan dengan itu, Mulyadi menegaskan langkah strategis yang dilakukan Pemerintah Provinsi Lampung adalah dengan memperkuat pengawasan distribusi gabah dan mengintensifkan Gerakan Pangan Murah (GPM) sebagai langkah strategis menjaga stabilitas harga pangan sekaligus mengendalikan inflasi di daerah.

Mulyadi menambahkan, target capaian gabah kering panen tahun ini ditetapkan sebesar 3,5 juta ton, dengan prioritas pengolahan di dalam daerah guna memberikan nilai tambah bagi petani dan pelaku usaha.

“Jajaran Satpol PP, Dinas Perhubungan, serta Bulog bersinergi melakukan pengawasan di lapangan. Langkah ini krusial untuk memastikan ketersediaan bahan pangan tetap terjaga dan inflasi terkendali,” ucap Mulyadi.

Terkait upaya stabilisasi harga, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura (KPTPH) Provinsi Lampung, Elvira Umihanni, menjelaskan bahwa pemerintah bersama Bulog terus mengintensifkan Gerakan Pangan Murah (GPM) di berbagai daerah. Bulog Lampung siap mengeluarkan stok apabila ada permintaan dari pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota, termasuk bersinergi dengan Polda Lampung.

"Kami sudah berkoordinasi dengan Wapimwil Bulog Lampung terkait pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM). Bulog siap mengeluarkan stok apabila ada permintaan," ujar Elvira.

Sementara itu, realisasi penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) di Provinsi Lampung Lampung telah mencapai 8.696.685 kilogram. Program ini akan terus diperkuat dengan distribusi yang lebih terarah, terutama di wilayah dengan angka inflasi tinggi. (Dinas Kominfotik Provinsi Lampung).

Read More

Disdikbud Lampung Gandeng Bimbel untuk Dongkrak APK Perguruan Tinggi

BANDAR LAMPUNG – Pemerintah Provinsi Lampung melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mengambil langkah serius dalam meningkatkan Angka Partisipasi Kasar (APK) dari jenjang pendidikan menengah ke perguruan tinggi. Upaya ini diwujudkan dengan mengundang sejumlah lembaga bimbingan belajar (bimbel) dan kursus di wilayah Bandar Lampung untuk duduk bersama mencari formulasi yang tepat.

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung, Thomas Amirico, menegaskan bahwa langkah tersebut tidak lain adalah bagian dari komitmen pemerintah daerah untuk memperluas akses dan meningkatkan kesiapan siswa Lampung agar mampu bersaing masuk ke perguruan tinggi, khususnya Perguruan Tinggi Negeri (PTN).

“Kalau kita bicara kualitas pendidikan, maka salah satu indikatornya adalah seberapa besar anak-anak kita bisa melanjutkan studi ke perguruan tinggi. Sayangnya, data yang ada saat ini belum menggembirakan. Angka siswa Lampung yang berhasil menembus PTN masih sangat kecil dibandingkan jumlah lulusan SMA/SMK kita,” ujar Thomas.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2024, Lampung berada di peringkat ke-35 dari 38 provinsi di Indonesia dalam hal APK perguruan tinggi. Presentase yang dicatat hanya 22,29 persen. Dari sekitar 110 ribu siswa kelas XII di Lampung, hanya sekitar 12 ribu yang diterima di PTN tahun ini.

“Artinya, delapan dari sepuluh anak kita belum berhasil masuk ke PTN. Ini bukan hanya soal angka, tapi tentang masa depan. Kita ingin anak-anak Lampung punya kesempatan yang sama dengan daerah lain, agar mereka bisa membuktikan bahwa putra-putri Lampung juga mampu bersaing di tingkat nasional,” lanjut Thomas.

Menurutnya, rendahnya angka partisipasi tersebut tidak semata-mata karena kemampuan akademik, tetapi juga faktor persiapan dan motivasi siswa. Banyak di antara mereka yang tidak memahami pola seleksi nasional maupun standar kompetensi yang diujikan.

“Oleh karena itu, kami menggandeng bimbingan belajar dan lembaga kursus. Mereka sudah terbiasa mendampingi siswa menghadapi tes masuk perguruan tinggi. Sinergi ini penting supaya siswa kita tidak hanya belajar di sekolah, tapi juga mendapat tambahan pembekalan, strategi, serta motivasi agar percaya diri menghadapi persaingan,” jelasnya.

Dukungan dari Bimbel

Menanggapi hal tersebut, Kepala Cabang GO Lampung, Doni Permana S.Si., mengaku prihatin dengan rendahnya jumlah siswa Lampung yang lolos PTN, khususnya melalui jalur Seleksi Nasional Berbasis Tes (SNBT). Namun, ia juga mengapresiasi terobosan Disdikbud Lampung.

“Kami sangat mengapresiasi gagasan dan langkah yang ditempuh Bapak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung. Ini adalah sinyal positif bahwa pemerintah daerah serius memikirkan masa depan siswa-siswa Lampung. Kami tentu siap berkontribusi,” kata Doni saat dihubungi, Selasa (29/9/2025).

Sebagai bentuk dukungan, GO Lampung berencana menggelar seminar motivasi dan Try Out (TO) SNBT gratis bagi siswa SMA di Lampung. Kegiatan ini dijadwalkan pada November 2025, setelah siswa mengikuti Tes TKA.

“Seperti yang disampaikan Bapak Kadis, minat siswa untuk melanjutkan ke perguruan tinggi negeri masih minim, dan banyak yang belum tahu sejauh mana kemampuan mereka. Untuk itu, kami ingin hadir memberi motivasi sekaligus kesempatan bagi mereka untuk mengukur diri melalui try out. Harapannya, anak-anak bisa lebih siap, lebih percaya diri, dan peluang kelulusan ke PTN meningkat,” ujarnya.

Hal senada di sampaikan oleh Manger Bimbel Platinum, M Zaini, yang menyatakan bahwa hal ini merupakan langkah baru dan inovatif dari kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung.

" Dimana pertama kalinya kami selaku bimbingan belajar dilibatkan dalam proses transformasi mutu pendidikan kita , kami berharap kegiatan ini menjadi stimulus awal yang sangat baik serta harus dilakukan secara berkala demi kemajuan Lampung untuk semua, " Katanya. 

Harapan ke Depan

Thomas Amirico menegaskan, keberhasilan peningkatan APK perguruan tinggi bukanlah pekerjaan satu pihak saja. Pemerintah, sekolah, orang tua, dan lembaga pendidikan non-formal harus berjalan bersama.

“Kalau anak-anak kita hanya belajar sendiri tanpa arahan, mereka akan sulit bersaing dengan daerah lain yang lebih siap. Kita tidak boleh membiarkan itu. Kita ingin Lampung bangkit, anak-anak kita harus punya mimpi besar, dan pemerintah hadir untuk memberi jalan,” tegasnya.

Ia berharap, sinergi yang dibangun ini dapat menjadi langkah awal dalam memperbaiki kualitas pendidikan di Lampung. “Saya ingin ke depan, ketika kita bicara Lampung, kita bicara provinsi yang mampu melahirkan generasi unggul, mahasiswa-mahasiswa yang diterima di kampus-kampus terbaik di Indonesia. Itu target kita,” pungkasnya.

Untuk diketahui, Bimbingan belajar yang hadir dalam pertemuan tersebut yakni, Ganesha Operator, Bimbel Abdi Negara, Bimbel Prosus Intel, Bimbel Platinum, Ruang Guru, LB Lia, English1 Lampung, Primagama, Bimbel Nings Covise, Bimbel Nurul Fikri. (Lis) 

Read More

Masyarakat Peduli Hara Tunggu Kepulangan Bupati, Desak Pemberhentian Kades Hara Banjar Manis

LAMPUNG SELATAN - Masyarakat Peduli Hara hari ini Selasa 23 September 2025, berkumpul di Dusun I Desa Hara Banjar Manis, Kecamatan Kalianda, untuk menunggu kepulangan Bupati Lampung Selatan. Aksi ini merupakan tindak lanjut dari rencana demonstrasi yang sebelumnya akan digelar di Balai Desa Hara Banjar Manis sebagai bentuk penolakan terhadap kepemimpinan Kepala Desa Syahruddin.

"Namun, sehari sebelum aksi digelar, Kapolres Lampung Selatan melalui Kasat Intel Polres Lamsel menawarkan solusi agar perwakilan warga bisa langsung menyampaikan aspirasi mereka di hadapan Bupati Lampung Selatan. Tawaran ini kemudian disepakati, sehingga masyarakat memilih untuk tidak melakukan aksi di Balai Desa.

"Arham, salah satu koordinator warga, menegaskan bahwa kegiatan hari ini bukan demonstrasi, melainkan semangat kebersamaan warga dalam menunggu bupati pulang untuk menyampaikan langsung permasalahan di desa mereka.

“Kegiatan ini bukan demonstrasi, tapi bukti bahwa warga Desa Hara sudah muak terhadap kepemimpinan Syahruddin. Ia sudah tidak layak secara moral maupun hukum untuk menjabat sebagai kepala desa,” tegas Arham.

Dalam beberapa jam ke depan, perwakilan warga dijadwalkan beraudiensi dengan Bupati Lampung Selatan. Mereka akan menyerahkan bukti-bukti dugaan pelanggaran yang dilakukan Kepala Desa dan meminta Bupati untuk memberhentikan Syahruddin dari jabatannya.

“Dengan membawa bukti-bukti, kami akan melakukan audiensi di hadapan Bupati Lampung Selatan, dan meminta agar Bupati segera memberhentikan Syahruddin sebagai Kepala Desa. Karena sudah jelas dan terang ia melanggar larangan serta tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Desa,” tambah Arham

Masyarakat Peduli Hara menilai, kepemimpinan Syahruddin bukan hanya gagal, tetapi juga telah menimbulkan keresahan dan kerugian sosial bagi warga. Desa yang seharusnya dibangun dengan transparansi dan keberpihakan pada masyarakat justru terjebak dalam praktik yang mencederai kepercayaan publik.

Hal ini menjadi bentuk kepedulian sekaligus perlawanan warga Desa Hara Banjar Manis atas dampak buruk yang dirasakan langsung: hilangnya kepercayaan, carut-marut pelayanan, hingga potensi penyalahgunaan wewenang. Mereka menegaskan bahwa suara rakyat tidak boleh lagi diabaikan.

Masyarakat berharap, Bupati Lampung Selatan tidak menutup mata terhadap tuntutan ini. Pemberhentian Kepala Desa Syahruddin dipandang sebagai langkah mendesak untuk mengembalikan marwah pemerintahan desa dan memastikan keberpihakan pada rakyat. (Red)

Read More