LAMPUNG SELATAN - Polemik operasional dapur Satuan Pelayanan dan Pemenuhan Gizi (SPPG) Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dikelola Yayasan Aksi Rumah Inspirasi (YARI) di Desa Kedaton 1, Kalianda, Lampung Selatan, terus bergulir.
Kepala Satgas MBG Lampung Selatan, Eka menyatakan bahwa IPAL di dapur MBG belum memenuhi standar.
“Yang pasti IPAL-nya belum memenuhi standar. Kalau tim satgas sifatnya fungsi koordinasi, yang punya kewenangan penuh adalah BGN untuk pembangunan dapur,” ujar dia kemarin.
Saat ditanya apakah tim satgas turun ke lokasi sebelum pembangunan dimulai dan berapa dapur di Lamsel yang sudah memenuhi juknis, ia tidak merinci lebih lanjut.
Dinas Perizinan: Dapur YARI Belum Kantongi PBG
Ade dari Dinas Perizinan Lamsel yang mewakili Kepala Dinas sebagai pengawas lapangan membenarkan bahwa dapur SPPG Kedaton 1 belum memiliki Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).
“Dapur tersebut belum memiliki izin Persetujuan Bangunan Gedung, itu bang,” ucap Ade singkat.
Meski belum berizin, dapur tersebut tetap beroperasi dan telah melayani pengiriman MBG selama sembilan bulan.
Kabid Persampahan DLH Lamsel juga menyampaikan bahwa tidak ada koordinasi lanjutan terkait pengelolaan sampah dari pihak dapur YARI.
“Awalnya sampah sempat kita kelola, namun setelah dua bulan beroperasi pemilik dapur menghentikan pengangkutannya. Jadi selama 9 bulan dapur beroperasi, cuma dua bulan awal saja yang kita angkut sampahnya karena mereka tidak mau lagi,” ujarnya.
Warga dan sejumlah pihak mendesak dapur SPPG Kedaton 1 Yayasan Aksi Rumah Inspirasi segera menghentikan operasional dan mengurus izin yang diperlukan untuk menghindari sanksi serta mencegah potensi pencemaran lingkungan dan gangguan kesehatan masyarakat.
Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Bina Lingkungan (PPBL) Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Lamsel, Erdandan, tidak merespons konfirmasi media terkait standar IPAL dan perizinan dapur tersebut, meski nomor Whatsapp miliknya aktif.(red)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar