Hari Raya Kurban, DPD HKTI Lampung Salurkan Dua Ekor Sapi di Dua Kecamatan

Bandarlampung – Menyambut Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, DPD HKTI Provinsi Lampung menyerahkan bantuan hewan kurban

kepada warga masyarakat di dua kecamatan yang ada di Lampung Selatan yaitu Desa Merak Batin dan Desa Sidorejo, Selasa (26/5/2026).

Penyerahan hewan kurban dilakukan oleh Ketua DPD HKTI Provinsi Lampung Rahmat Mirzani Djausal yang diwakilkan langsung oleh Ketua Harian HKTI Umar Ahmad, SP didampingi Bendahara Umum Jremi Bosan yang diterima langsung oleh Perangkat desa dimasing wilayah tersebut.

Umar dalam sambutannya mengatakan penyaluran hewan kurban ini merupakan bentuk kepedulian HKTI Lampung terhadap masyarakat, wilayah Lamsel, serta para stakeholder yang berkaitan dengan aktivitas pertaian.

“Tahun 2026 ini, untuk wilayah Lamsel  kami menyalurkan total 2 ekor hewan kurban. Hewan kurban tersebut disalurkan ke dua desa yang ada di Kecamatan Lamsel,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua HKTI Lampung Selatan Wahrul Fauzi Silakahi menyampaikan apresiasi atas kepercayaan HKTI Provinsi Lamoung bisa menunjuk daerah lamsel untuk penyaluran hewan kurban.

“Alhamdulillah tahun ini HKTI bisa memberi  mendapat amanah untuk menyalurkan dua ekor sapi kurban ke wilayah kami, Semoga hal ini bisa menjadi Amal Ibadah kita semua," ujarnya. (Hel)

Read More

Di Tengah Hingar Bingar Indonesian Drift Series 2026, Bupati Egi Sempatkan Jajan Dagangan Pelaku UMKM

Kalianda - Di tengah riuh suara mesin dan atraksi para drifter nasional dalam gelaran Indonesian Drift Series (IDS) Sumatra 2026, Bupati Lampung Selatan Radityo Egi Pratama justru memilih menyusuri area tenant Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Way Handak Expo, Kalianda, Minggu (24/5/2026).

Di sela kemeriahan ajang otomotif nasional tersebut, Egi menyempatkan diri berbelanja sekaligus menyapa langsung para pelaku usaha lokal yang turut meramaikan acara.

Sore itu, kawasan Way Handak Expo yang biasanya tenang berubah menjadi pusat perhatian pencinta otomotif dari berbagai daerah. Namun, di balik gemuruh lintasan drift, denyut perekonomian lokal justru terasa hidup di area UMKM yang dipadati pengunjung.

Dengan gaya yang santai dan tanpa sekat, Bupati Lampung Selatan Radityo Egi Pratama tampak berjalan menyusuri satu per satu lapak pedagang.

Ia tidak hanya lewat, melainkan berhenti, berbincang, dan sesekali mencicipi jajanan yang dihidangkan. Langkah kakinya kerap terhenti bukan karena barikade pengawal, melainkan karena antusiasme warga yang berebut ingin menyapa dan meminta foto bersama.

“Gimana, seru nggak acaranya? Ramai ya hari ini?” sapa Egi hangat kepada salah satu warga yang tengah mengantre di lapak kuliner.

Sapaan sederhana itu disambut senyum lebar dan antusiasme masyarakat yang menikmati suasana acara.

Bagi Egi, menghadirkan event sekelas IDS di Lampung Selatan memiliki misi yang jauh lebih besar daripada sekadar hiburan otomotif. Ada tanggung jawab ekonomi yang dititipkan di atas roda-roda mobil yang berputar di sirkuit.

“Kami ingin event seperti ini bukan hanya menjadi tontonan, tetapi juga membawa manfaat dan kebahagiaan untuk masyarakat Lampung Selatan,” ujar Egi di sela-sela kunjungannya.

Ia menekankan bahwa dampak perputaran uang dari puluhan tenant UMKM lokal, mulai dari kuliner hingga kerajinan khas daerah, adalah indikator utama keberhasilan acara ini.

Dampak positif ini dirasakan langsung oleh masyarakat. Kehadiran ajang ketangkasan berkendara tingkat nasional ini dinilai berhasil menghidupkan kembali kawasan Way Handak Expo, Kalianda, menjadi ruang publik yang produktif.

Rahmat (25), seorang pengunjung asal Kecamatan Penengahan, tidak bisa menyembunyikan rasa bangganya. Sebagai pemuda daerah, ia melihat Lampung Selatan kini mulai diperhitungkan dalam kalender event nasional.

“Seru banget acaranya, ramai dan beda dari biasanya. Semoga event seperti ini sering diadakan di Lampung Selatan,” tutur Rahmat dengan mata berbinar.

Kebahagiaan yang sama, namun dalam versi yang lebih polos, terpancar dari wajah Abbad. Bocah berusia 11 tahun asal Kalianda ini datang bersama keluarganya untuk melihat dari dekat mobil-mobil sport yang biasanya hanya ia lihat di layar kaca.

Hari itu menjadi ganda bahagianya, bisa melihat mobil keren, sekaligus membawa pulang kenangan digital di ponselnya.

“Senang, mobilnya keren-keren. Tadi juga foto sama Pak Bupati,” ucap Abbad polos sembari memamerkan senyumnya.

Gelaran IDS Sumatra 2026 menjadi bukti konkret. Ketika daerah berani mengambil peluang event besar dan pemimpinnya tetap merakyat, kesuksesan yang diraih bukan lagi sekadar angka di atas kertas, melainkan senyuman di wajah para pedagang kecil. (Kmf)

Read More

Pecah Rekor Sejarah IDS 2026! Lampung Selatan Resmi 'Naik Kelas' Jadi Monster Otomotif Baru di Sumatra

Kalianda - Lampung Selatan resmi mengukuhkan posisinya sebagai 'monster' baru industri otomotif di Pulau Sumatra setelah mencetak sejarah sebagai tuan rumah perdana seri Indonesian Drift Series (IDS) 2026 di Way Handak Expo, Kalianda.

Momentum ini menjadi tonggak sejarah lompatan kelas bagi Kabupaten Lampung Selatan yang kini bertransformasi dari sekadar penyedia lahan menjadi motor penggerak utama industri kreatif otomotif nasional.

Bupati Lampung Selatan, Radityo Egi Pratama, menegaskan bahwa terpilihnya daerah beranda Sumatra ini sebagai tuan rumah IDS bukan sekadar pembawa gengsi, melainkan pemantik komitmen jangka panjang untuk memajukan sport tourism secara berkelanjutan.

“Lampung Selatan bisa terpilih sebagai tuan rumah IDS di Sumatra, ini menjadi pemantik semangat kita bersama. Lampung Selatan sangat mendukung kegiatan otomotif. Ke depan, kegiatan seperti ini akan terus kita laksanakan dan menjadi kebanggaan daerah,” ujarnya.

Menariknya, pergelaran akbar skala nasional ini berhasil terselenggara secara mandiri finansial tanpa menyentuh anggaran daerah. Pemkab Lampung Selatan membalikkan skeptisisme fiskal dengan merangkul sektor swasta dan komunitas otomotif secara masif.

Langkah taktis ini menuai pujian langsung dari Menteri Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia, Zulkifli Hasan, yang hadir di tengah ribuan penonton.

“Acara ini nol rupiah APBD, tanpa menyentuh anggaran daerah. Mantap Bupati Lampung Selatan,” ujar Zulkifli Hasan yang langsung disambut gemuruh tepuk tangan riuh dari warga yang memadati arena, pada Sabtu (23/5/2026)

Keberhasilan event ini langsung memicu efek domino ekonomi yang nyata di akar rumput. Sport tourism sukses menghidupkan ekosistem ekonomi lokal, mulai dari lonjakan okupansi hotel, jasa transportasi, hingga omzet para pelaku UMKM setempat yang memadati area luar sirkuit.

Selain dampak ekonomi instan, ajang IDS 2026 ini juga menjadi etalase besar untuk menggeser pola pikir generasi muda Lampung Selatan.

Industri otomotif kini tidak lagi dipandang sebatas hobi mahal, melainkan ekosistem ekonomi kreatif yang menjanjikan masa depan, mulai dari kebutuhan mekanik andal, manajemen event, content creator, hingga bisnis gaya hidup.

Kemeriahan acara ini ditutup dengan aksi ekstrem para drifter papan atas nasional. Bau karet terbakar dan raungan mesin bertenaga tinggi memenuhi udara, menghibur ribuan pasang mata yang menyaksikan langsung siluet mobil-mobil meliuk menembus kepulan asap putih di kawasan Way Handak Expo Lampung Selatan.

Dengan modal infrastruktur strategis sebagai gerbang utama Pulau Sumatra dan komitmen pemangku kebijakan yang adaptif, Lampung Selatan kini tidak lagi berada di bangku penonton, melainkan resmi naik kelas sebagai poros baru otomotif Indonesia. (Kmf)

Read More

Lewat Women Drift Challenge IDS 2026, Zita Anjani Tegaskan Sirkuit Drifting Bukan Cuma Milik Lelaki

Kalianda - Deru mesin mobil bertenaga tinggi dan kepulan asap ban yang membubung di Way Handak Expo, Kalianda, sore itu bukan lagi sekadar simbol maskulinitas.

Di balik kemudi mobil-mobil yang meliuk ekstrem di lintasan balap, ada jemari para perempuan tangguh yang sedang membuktikan bahwa sirkuit drifting bukan cuma milik lelaki.

Momen bersejarah ini mendapat perhatian langsung dari Istana. Utusan Khusus Presiden (UKP) Bidang Pariwisata, Zita Anjani, hadir langsung dalam Awarding Ceremony Indonesian Drift Series (IDS) Sumatra 2026 pada Minggu sore (24/5/2026).

Kehadiran istri Bupati Lampung Selatan ini bukan sekadar protokoler, melainkan sebuah gesture resmi pemerintah pusat yang mengakui eksistensi sekaligus mendukung penuh para atlet perempuan di dunia olahraga otomotif tanah air.

Secara simbolik, Zita menemui dan menyapa langsung para pembalap wanita yang berlaga di kelas Women Drift Challenge (WDC) Pro-Am. Dukungan hangat ini menjadi angin segar bagi ekosistem motorsport feminin yang kian tumbuh subur.

Di lintasan, kelas khusus drifter wanita ini menyajikan persaingan yang tak kalah sengit dari kelas utama, pada Minggu (24/5/2026). Zanetta Salsabila dari Zetta Racing Team tampil mendominasi penuh dan keluar sebagai juara pertama.

Menyusul di podium berikutnya, Vamells dari tim Unclock Indonesia mengamankan posisi kedua, disusul Ayuni Widya Kusuma dari Kendali Racing Team di peringkat ketiga, dan Wendy Welters yang mengunci posisi keempat.

Kehadiran Zita Anjani dan dominasi para drifter wanita ini menjadi puncak yang manis bagi berakhirnya rangkaian IDS Sumatra 2026, yang mencatatkan sejarah sebagai event otomotif terbesar pertama yang digelar di Pulau Sumatra.

Suksesnya gelaran berskala nasional ini tidak lepas dari keberanian Kabupaten Lampung Selatan mengambil peran sebagai tuan rumah.

Bupati Lampung Selatan, Radityo Egi Pratama, menyampaikan rasa terima kasihnya yang mendalam kepada seluruh masyarakat yang ikut menjaga kondusivitas acara.

“Terima kasih kepada seluruh penonton dan masyarakat Kabupaten Lampung Selatan yang telah mendukung serta mendoakan kelancaran acara ini. Mari bersama-sama kita jadikan Lampung Selatan sebagai destinasi wisata yang nyaman dan menarik untuk seluruh kalangan. Sampai bertemu kembali di IDS 2027,” ujar Egi optimis.

Pernyataan senada juga diungkapkan oleh Founder Indonesian Drift Series, Akbar Rais. Ia memuji komitmen Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan yang berhasil mendobrak stigma bahwa event besar otomotif hanya berpusat di satu wilayah saja.

“Terima kasih kepada Pemkab Lampung Selatan yang telah memberikan dukungan luar biasa dan mengubah pandangan bahwa event besar otomotif tidak hanya bisa digelar di Pulau Jawa. Indonesia bukan hanya Jawa, tetapi juga Sumatra hingga Papua,” tegas Akbar.

Melalui sinergi antara prestasi atlet wanita, dukungan pemerintah daerah, dan pengakuan dari pemerintah pusat, IDS Sumatra 2026 tidak hanya melahirkan juara baru di lintasan balap, tetapi juga membuka babak baru bagi sport tourism yang lebih inklusif di Indonesia. (Kmf)

Read More

0 Rupiah APBD! Aksi Nyata Bupati Cerdas Radityo Egi Boyong Event Nasional, Rakyat Lampung Selatan Nikmati “Event Sultan” Gratis

DISKOMINFO LAMSEL, Kalianda* - Deru mesin mobil-mobil bertenaga tinggi memecah keheningan akhir pekan di Way Handak Expo, Lampung Selatan. 

Asap mengepul dari gesekan ban di atas aspal, diiringi tepuk tangan riuh ribuan pasang mata yang memadati arena.

Akhir pekan ini, Sabtu dan Minggu (23-24 Mei 2026), sejarah baru dicetak: Indonesian Drift Series (IDS) Sumatra 2026, ajang balap drifting bergengsi nasional, resmi mengaspal untuk pertama kalinya di Pulau Sumatra.

Namun, di balik megahnya panggung otomotif dan decak kagum penonton, ada satu fakta menarik yang menjadi perbincangan hangat di kalangan warga.

Sinergi besar yang mendatangkan ribuan pengunjung ini terwujud dengan angka yang mengejutkan bagi anggaran daerah, 0 Rupiah APBD.

Bupati Lampung Selatan, Radityo Egi Pratama, berhasil membuktikan bahwa keterbatasan anggaran daerah bukanlah alasan untuk berhenti berinovasi.

Melalui strategi kolaborasi taktis lintas sektor, Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan menggandeng pihak swasta, komunitas, dan berbagai stakeholder untuk mendanai penuh seluruh rangkaian acara. Dampaknya instan, namun manfaatnya 100 persen langsung dirasakan oleh masyarakat kebanyakan.

"Untuk event ini tidak menggunakan APBD sama sekali, 0 Rupiah APBD. Dan khusus untuk masyarakat Lampung Selatan, kita gratiskan," ujar Radityo Egi di tengah keriuhan sirkuit Way Handak Expo, di Kalianda, Sabtu (23/5/2026).

Langkah Egi mencerminkan potret pemimpin masa kini yang tidak hanya mengandalkan kantong negara, melainkan bertindak sebagai fasilitator yang cerdas. Menghadirkan kompetisi sekelas IDS tentu membutuhkan biaya yang tidak sedikit.

Namun, dengan meyakinkan pihak swasta bahwa Lampung Selatan adalah pasar yang seksi dan siap berkembang, beban finansial itu bergeser dari APBD menjadi investasi kolaboratif.

Keputusan menggratiskan tiket masuk bagi warga lokal terbukti menjadi magnet yang kuat. Sektor ekonomi mikro yang biasanya bergerak lambat, mendadak melesat dalam waktu dua hari.

Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setdakab Lampung Selatan, Tri Umaryani, mengungkapkan bahwa dampak dari event ini langsung menyentuh urat nadi perekonomian daerah. Pariwisata bergeliat, dan sektor akomodasi mendapat berkah instan.

“Ini bukan sekadar meningkatkan daya tarik wisata. Kemarin kita juga sudah berdiskusi dengan beberapa tamu yang datang, dan ternyata tingkat hunian hotel kita sudah full booked. Ini menjadi salah satu peluang besar yang berhasil kita tangkap,” ungkap Tri.

Tri menambahkan, keberhasilan IDS ini merupakan manifestasi nyata dari konsep kerja sama pentahelix. Di mana pemerintah, akademisi, pelaku usaha, komunitas, dan media bergerak bersama dalam satu irama.

"Terima kasih untuk IDS dan pihak swasta. Ini benar-benar contoh konkret bagaimana kita bisa menghadirkan acara besar lewat kolaborasi erat," lanjutnya.

Di sudut tribun penonton, senyum semringah tak dapat disembunyikan dari wajah Riki (30). Warga Kecamatan Katibung ini sengaja datang sejak pagi demi menyaksikan pembalap idolanya beraksi. Baginya, kenyataan bahwa acara ini gratis adalah berkah tersendiri di tengah situasi ekonomi yang menantang.

“Ini keren banget, asli! Apalagi gratis untuk masyarakat. Dari sini kita bisa lihat kalau pemerintah daerah itu cerdas, bisa merangkul swasta dan komunitas buat bikin acara berkelas nasional tanpa harus buang-buang uang rakyat,” kata Riki bangga.

Dampak ekonomi yang masif juga dirasakan langsung oleh para pelaku UMKM lokal di sekitar lokasi acara. Siska (24), salah seorang warga Kalianda, menyebutkan bahwa perputaran uang di sekitar Way Handak Expo meningkat tajam.

“Hotel-hotel ramai, lapak UMKM juga penuh pembeli. Sebagai warga, saya berharap kegiatan kreatif seperti ini sering-sering diadakan lagi di Kabupaten Lampung Selatan. Terbukti menghibur dan membantu ekonomi kecil,” tutur Siska.

Melalui raungan mesin drifting di Way Handak Expo, Radityo Egi Pratama tidak hanya memberikan hiburan berkelas dunia bagi warganya secara Cuma-cuma. Lebih dari itu, ia telah mengirimkan pesan kuat ke seluruh penjuru daerah: dengan kreativitas dan sinergi yang tepat, membangun daerah tidak selalu harus menguras dompet negara. (Kmf)

Read More

Berkah IDS Sumatra 2026: Saat Raungan Mesin Drift Menggerakkan Roda Ekonomi Pedagang Kecil di Way Handak Expo

DISKOMINFO LAMSEL, Kalianda* - Di balik suara mesin yang meraung dan ban yang berdecit di lintasan Indonesian Drift Series (IDS) Sumatra 2026, ada cerita lain yang tak kalah menarik. Bukan tentang pembalap atau mobil-mobil bertenaga besar, melainkan tentang para pedagang kecil yang mendadak kebanjiran pembeli.

Sejak ajang balap drift nasional itu digelar di Lapangan Way Handak Expo, Lampung Selatan, Kalianda, denyut ekonomi di sekitar arena ikut meningkat.

Ribuan pengunjung yang datang untuk menyaksikan IDS Sumatra 2026 ternyata membawa berkah tersendiri bagi para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), mulai dari pedagang bakso, pecel, es minuman, hingga warung-warung kecil di sekitar venue.

Di sela ramainya penonton yang lalu-lalang, Malik, pedagang mie ayam bakso yang sehari-hari berjualan di depan Gedung Olahraga Way Handak (GWH), tampak sibuk melayani pembeli. Wajahnya terlihat semringah.

Baginya, IDS Sumatra 2026 bukan sekadar tontonan otomotif, melainkan harapan baru bagi para pedagang kecil seperti dirinya.

“Harapan kami, mudah-mudahan acara IDS ini ramai sehingga pengunjung juga bisa singgah ke tempat kami. Karena pedagang bukan hanya di dalam venue, tetapi juga ada yang berjualan di luar area acara. Semoga rezekinya bisa dirasakan bersama,” ujar Malik.

Tak jauh dari lokasi Malik, Eli, pedagang soto, pecel, dan minuman dingin di kantin GWH mengaku omzet dagangannya meningkat dibanding hari-hari biasa. Menurutnya, kehadiran ribuan penonton IDS membawa dampak langsung terhadap penjualan.

“Alhamdulillah pembeli jadi lebih ramai dari biasanya. Harapannya ke depan semakin banyak kegiatan di area GWH supaya kami para pedagang juga terus merasakan peningkatan penjualan,” kata Eli.

Cerita Malik dan Eli menjadi potret kecil dari efek domino yang dihadirkan IDS Sumatra 2026.

Ajang yang untuk pertama kalinya digelar di Pulau Sumatra ini tidak hanya menjadi panggung kompetisi drift nasional, tetapi juga menciptakan multiplier effect bagi ekonomi lokal. Perputaran uang tidak hanya terjadi di dalam arena, melainkan menjalar hingga ke warung-warung kecil, transportasi lokal, penginapan, hingga destinasi wisata sekitar.

Momentum ini sekaligus membuka ruang promosi yang lebih luas bagi produk-produk lokal Lampung Selatan. Ribuan penonton dari berbagai daerah menjadi pasar potensial yang memperkenalkan wajah daerah, bukan hanya melalui sport tourism, tetapi juga melalui kuliner dan keramahan masyarakatnya.

Sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan memang menaruh harapan besar pada penyelenggaraan IDS Sumatra 2026.

Bagi pemerintah daerah, event ini bukan semata hiburan otomotif berskala nasional, melainkan strategi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui penguatan sektor UMKM, kuliner, transportasi, hingga pariwisata.

Dan kini, harapan itu mulai terlihat nyata. Di tengah deru mesin dan asap ban yang mengepul, ada senyum para pedagang kecil yang pulang dengan penghasilan lebih baik dari biasanya.

Karena bagi mereka, IDS Sumatra 2026 bukan hanya soal siapa tercepat di lintasan, tetapi tentang bagaimana sebuah event besar bisa menghadirkan berkah yang benar-benar terasa hingga ke lapak-lapak sederhana di pinggir arena. (Kmf)

Read More

Ketukan Hati Nurani Bupati Egi Luluhkan PTPN, Redam Jerat Hukum Mbah Mujiran Lewat Jalur Damai

Kalianda- Harapan agar keadilan restoratif (restorative justice) terwujud dalam kasus pencurian yang menjerat Mbah Mujiran (72), warga Desa Wonodadi, Kecamatan Tanjung Sari, Lampung Selatan, akhirnya mulai menemukan titik terang.

PT Perkebunan Nusantara (PTPN) I sebagai pihak pelapor kini menyatakan kesediaannya untuk menempuh jalur damai dengan Mbah Mujiran. Kesepakatan itu membuka jalan bagi penyelesaian perkara melalui sidang mekanisme keadilan restoratif (MKR) di Pengadilan Negeri Lampung Selatan yang dijadwalkan berlangsung pada 3 Juni 2026 mendatang.

Kabar baik ini disampaikan langsung oleh Bupati Lampung Selatan, Radityo Egi Pratama, saat konferensi pers di Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Lampung Selatan, Sabtu malam (23/5/2026).

Menurut Egi, upaya menghadirkan penyelesaian yang lebih berkeadilan telah dilakukan melalui koordinasi intensif antara Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan, Kejari Lampung Selatan, dan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung.

Ia menjelaskan, Kejati Lampung turut mendorong agar proses mediasi dilakukan dengan melibatkan seluruh pihak terkait, sehingga ruang damai bisa benar-benar terbuka.

Upaya itu membuahkan hasil. Dalam mediasi yang berlangsung di rumah dinas bupati pada Jumat malam (22/5/2026), pihak PTPN I menyatakan kesediaannya untuk mendukung proses restorative justice bagi Mbah Mujiran di hadapan Bupati Lampung Selatan.

Egi mengakui, proses menuju kesepakatan tersebut tidak berjalan mudah. Mediasi berlangsung cukup dinamis, terutama karena pada awalnya PTPN I masih berpegang pada keputusan untuk melanjutkan proses hukum demi menjaga aturan internal perusahaan.

Namun, ketika kondisi sosial dan ekonomi keluarga Mbah Mujiran dipaparkan secara utuh, pertimbangan kemanusiaan perlahan mengambil ruang.

“Yang sebelumnya belum memberi ruang untuk memaafkan, Alhamdulillah kemarin pihak PTPN akhirnya bersedia membuka pintu maaf,” kata Egi dengan nada lega.

Ia pun mengapresiasi seluruh pihak yang bersedia mengedepankan hati nurani demi menghadirkan keadilan yang tidak hanya tegak secara hukum, tetapi juga hidup dalam nilai kemanusiaan.

Senada dengan Bupati, Kepala Kejaksaan Negeri Lampung Selatan, Suci Wijayanti, menegaskan bahwa langkah restorative justice tersebut selaras dengan arahan Kejaksaan Agung dan Kejati Lampung.

Menurut Suci, hukum memang harus ditegakkan, namun tidak boleh kehilangan sisi humanismenya.

“Meskipun hati nurani tidak tertulis di dalam buku hukum, rasa keadilan dan nilai kemanusiaan harus tetap menjadi bagian penting dalam setiap proses penegakan hukum di tengah masyarakat,” tegasnya.

Suci mengungkapkan, ruang damai sebenarnya telah terlihat sejak awal proses berjalan. Namun, upaya tersebut sempat terhambat oleh aturan internal PTPN I yang ketat dalam menjaga aset negara.

“Namun akhirnya, setelah dimediasi oleh Pak Bupati, pihak PTPN bersedia menempuh jalan damai,” ujarnya.

Sebagai tindak lanjut, Kejari Lampung Selatan kini tengah berkoordinasi dengan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lampung Selatan untuk mengupayakan penangguhan sekaligus pengalihan penahanan bagi Mbah Mujiran.

“Insyaallah mulai Senin (25/5/2026), proses itu mulai kami dorong. Keluarga tinggal mengajukan surat permohonan penangguhan dan pengalihan penahanan ke pengadilan,” kata Suci.

Sebelum menggelar konferensi pers, Bupati Egi lebih dulu mendatangi kediaman Mbah Mujiran di Desa Wonodadi, Kecamatan Tanjung Sari, pada Sabtu siang (23/5/2026).

Kunjungan itu jauh dari kesan formalitas birokrasi. Ia hadir bukan sekadar sebagai kepala daerah, tetapi sebagai pemimpin yang merespons persoalan dengan empati.

Tak hanya membawa kabar mengenai perkembangan proses hukum, Egi juga menyerahkan bantuan sosial dan tali asih secara langsung kepada keluarga Mbah Mujiran.

Bantuan tersebut diharapkan dapat membantu kebutuhan sehari-hari keluarga selama proses hukum berjalan, sekaligus menjadi penguat moral bagi istri dan cucu Mbah Mujiran yang masih menanti kepulangan sang kakek ke rumah. (KMF)

Read More

Dipuji Langsung Menko Zulhas, Strategi 0 Rupiah APBD Bupati Egi di IDS Sumatra 2026 Jadi Sorotan Nasional

Kalianda- Kehadiran Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, dalam gelaran Indonesian Drift Series (IDS) Sumatra 2026 di Way Handak Expo, Kalianda, Sabtu (23/5/2026), menjadi lebih dari sekadar kunjungan pejabat negara.

Di tengah riuh suara mesin drift dan antusiasme ribuan warga yang memadati arena, kehadiran Zulhas menjadi simbol pengakuan pemerintah pusat terhadap keberanian Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan menghadirkan event olahraga otomotif nasional untuk pertama kalinya di Pulau Sumatra, tanpa menggunakan APBD.

Momentum itu terasa kuat ketika Zulhas secara terbuka memberikan apresiasi kepada Bupati Lampung Selatan, Radityo Egi Pratama, atas terobosan tersebut.

“Acara yang dilaksanakan dengan 0 APBD, tanpa menyentuh anggaran daerah. Mantap Bupati Lampung Selatan,” ujar Zulhas, disambut tepuk tangan meriah dari masyarakat.

Sebelumnya, Menko Zulhas juga menyampaikan rasa bangganya melihat Lampung Selatan dipercaya menjadi tuan rumah ajang drift nasional bergengsi tersebut.

Menurutnya, IDS Sumatra 2026 menjadi momentum penting karena untuk pertama kalinya ajang drift berskala nasional digelar di Pulau Sumatra.

“Senang ada acara ini? Acara yang luar biasa, baru pertama kali di Sumatra dan diadakan di Lampung Selatan. Mari kita dukung, kita sukseskan bersama acara ini,” katanya.

Kedatangan Zulhas pun langsung disambut antusias warga. Ribuan pengunjung yang memadati arena tampak berebut menyapa, bersalaman, hingga menerima merchandise yang dibagikan langsung oleh Menko, mulai dari kaos, handuk, hingga berbagai suvenir.

Namun di balik kemeriahan itu, ada pesan yang lebih besar, daerah kini bisa bergerak maju dengan pola pembangunan yang kreatif dan kolaboratif.

Gelaran IDS Sumatra 2026 menjadi contoh nyata bagaimana kolaborasi antara pemerintah daerah, sektor swasta, dan komunitas otomotif mampu menghadirkan event nasional tanpa membebani keuangan daerah.

Bagi Pemkab Lampung Selatan, ajang ini bukan hanya soal balap drift. Lebih jauh, IDS menjadi pintu masuk untuk mendorong sektor pariwisata, menggerakkan ekonomi kreatif, menghidupkan UMKM, sekaligus memperkenalkan potensi daerah ke panggung nasional.

Apresiasi dari pemerintah pusat melalui kehadiran Zulhas pun mempertegas bahwa langkah yang diambil Bupati Lampung Selatan Radityo Egi Pratama bukan sekadar agenda hiburan, melainkan strategi pembangunan daerah berbasis inovasi.

Di tengah tantangan fiskal daerah, Lampung Selatan menunjukkan satu pesan penting: keterbatasan anggaran bukan alasan untuk berhenti menghadirkan lompatan besar. (Kmf)

Read More

Geliat Ekonomi IDS Sumatra 2026: Ikhsanudin Kaget, Baru Datang Jualan Dagangannya Langsung Ludes, “Biasanya Sampai Sore”

Kalianda - Di tengah deru mesin dan semarak Indonesia Drift Series (IDS) Sumatra 2026 di Way Handak Expo, Lampung Selatan, Sabtu (23/5/2026), terselip satu kisah sederhana yang justru paling membekas.

Adalah Ikhsanudin (68), pedagang asongan asal Kecamatan Candipuro, yang pagi itu datang sendiri dengan sepeda motornya. Seperti hari-hari biasa, ia membawa dagangan sederhana untuk dijajakan kepada pengunjung. Namun kali ini, hari itu terasa berbeda.

Belum lama tiba di lokasi, dagangannya justru langsung ludes diserbu pembeli. Bagi sebagian orang, mungkin itu sekadar transaksi biasa. Namun bagi Ikhsanudin, itu adalah berkah yang tak disangka.

Dengan wajah haru yang sulit disembunyikan, pria lanjut usia itu mengaku sangat terbantu oleh hadirnya event nasional yang digelar di Kabupaten Lampung Selatan tersebut.

“Alhamdulillah, terima kasih Pak Bupati. Dengan adanya acara ini saya sangat merasa terbantu sekali. Biasanya saya jualan sampai sore baru habis, tapi hari ini baru datang sudah langsung ludes dagangan saya,” ujar Ikhsanudin dengan suara bergetar menahan syukur.

Kalimat sederhana itu menjadi potret paling nyata bahwa sebuah event besar tidak hanya soal hiburan atau prestise daerah, tetapi juga tentang dampak langsung yang dirasakan masyarakat kecil.

Bagi Ikhsanudin, IDS Sumatra 2026 bukan sekadar ajang balap drifting nasional. Event itu telah menghadirkan ruang harapan, bahwa rezeki bisa datang lebih cepat, lebih baik, bahkan dari tempat yang sebelumnya tak pernah ia bayangkan.

Ia pun berharap kegiatan serupa dapat terus hadir di Lampung Selatan.

“Sering-sering ya Pak Bupati ngadain acara kayak gini. Ini pasti sangat membantu sekali, apalagi orang seperti saya,” tambahnya.

Kisah Ikhsanudin hanyalah satu dari banyak cerita yang lahir dari gelaran Indonesia Drift Series Sumatra 2026.

Di balik lintasan yang dipenuhi mobil drift dan atraksi para drifter nasional, ada denyut ekonomi yang ikut bergerak.

Puluhan pelaku UMKM lokal diberi ruang untuk berjualan di area kegiatan. Pedagang kecil, tukang parkir, hingga pelaku usaha di sekitar Kalianda ikut merasakan dampaknya.

Ribuan pengunjung yang datang dari berbagai daerah membawa efek berantai bagi ekonomi lokal.

Warung-warung ramai, lapak-lapak kecil hidup, dan warga merasakan langsung bahwa event nasional seperti ini bukan hanya milik penyelenggara atau peserta, tetapi juga milik masyarakat.

Momentum ini sekaligus menegaskan arah pembangunan Kabupaten Lampung Selatan yang tidak hanya fokus pada pembangunan fisik, tetapi juga bagaimana menghadirkan kegiatan yang mampu menggerakkan ekonomi rakyat dari bawah.

Dan di antara riuh ban berdecit di lintasan drift itu, senyum Ikhsanudin menjadi simbol paling jujur, bahwa keberhasilan sebuah event sesungguhnya diukur dari seberapa besar manfaatnya sampai ke tangan masyarakat kecil.

Hari itu, Ikhsanudin pulang lebih cepat. Bukan karena lelah. Melainkan karena dagangannya telah habis terjual. Dan itu, baginya, adalah kebahagiaan yang sederhana, namun sangat berarti. (Kmf)

Read More

Putri Kalianda Tantang Drifter Nasional di IDS 2026, Widyya Turro Buktikan Lampung Selatan Punya Talenta Balap Nasional

Kalianda - Sorak penonton memenuhi arena Way Handak Expo, Kalianda, Sabtu (23/5/2026). Di antara deru mesin dan kepulan asap ban yang membakar aspal, ada satu nama yang menyita perhatian publik Lampung Selatan: Widyya Turro.

Bukan karena ia datang sebagai unggulan nasional. Justru sebaliknya, Widyya hadir sebagai wajah baru, talenta muda lokal yang untuk pertama kalinya dipercaya tampil di Indonesian Drift Series (IDS) 2026, kompetisi drift bergengsi tingkat nasional.

Bagi perempuan muda asal Kalianda itu, ini bukan sekadar lomba. Ini adalah panggung pembuktian.

Untuk pertama kalinya, seorang putri daerah Lampung Selatan mendapat dukungan sponsor untuk turun langsung di lintasan resmi, beradu kemampuan dengan para drifter nasional yang selama ini hanya ia lihat dari kejauhan.

“Ini pertama kali saya ikut lomba drift. Rasanya sangat menegangkan, tapi sekaligus bangga karena bisa mewakili Lampung Selatan di event nasional,” ujar Widyya.

Sebelum tampil di IDS, Widyya menjalani latihan intensif selama dua bulan. Setiap sesi latihan ia jalani dengan satu tekad, membuktikan bahwa pembalap lokal juga layak berdiri sejajar dengan nama-nama besar di dunia drifting nasional.

Tantangan itu tidak ringan. Drift bukan sekadar memacu kendaraan cepat, tetapi soal keberanian, presisi, dan kendali penuh di tengah tekanan.

Namun justru di sanalah Widyya menemukan gairahnya.

Menariknya, dunia drift bukanlah arena pertama yang ia kenal.

Widyya sebelumnya lebih akrab dengan balap drag, lintasan lurus yang menuntut kecepatan murni. Namun sebuah ajakan untuk mencoba drifting justru mengubah arah perjalanannya.

“Aku awalnya memang suka drag race. Tapi waktu ditawari latihan drift, ternyata rasanya berbeda. Lebih menantang, lebih seru,” katanya.

Meski baru setahun terjun di dunia balap dan baru sekali mengikuti kompetisi drag race, Widyya mengaku langsung jatuh cinta pada atmosfer motorsport.

“Memang seseru itu dunia balap mobil,” ucapnya sambil tersenyum.

Keikutsertaan Widyya di IDS 2026 membawa pesan yang jauh lebih besar daripada sekadar hasil di lintasan.

Ia menjadi simbol bahwa Kabupaten Lampung Selatan tidak kekurangan talenta muda, termasuk di cabang olahraga otomotif yang selama ini kerap didominasi nama-nama besar dari kota besar.

Di tengah geliat sport tourism yang sedang dibangun melalui ajang IDS di Way Handak Expo, kehadiran Widyya memberi dimensi baru, bahwa event nasional ini bukan hanya menghadirkan tontonan, tetapi juga membuka ruang lahirnya atlet lokal.

Dan bagi banyak anak muda di Kabupaten Lampung Selatan, kisah Widyya adalah pesan sederhana namun kuat, mimpi besar bisa dimulai dari daerah sendiri.

Di lintasan Way Handak, Widyya mungkin sedang belajar menghadapi lawan-lawan besar. Namun bagi masyarakat Kabupaten Lampung Selatan, ia sudah memenangkan sesuatu yang jauh lebih penting: kebanggaan.

Seorang dara muda dari Kalianda kini berdiri di lintasan nasional, membuktikan bahwa putri daerah pun mampu melaju kencang, berani, dan percaya diri di panggung Indonesia. (Kmf)

Read More

RSUD Bob Bazar Bentuk Paguyuban Pedagang

KALIANDA - Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr Bob Bazar Kalianda menggelar Rapat Koordinasi bersama para pedagang di rest area Rumah Sakit Bob Bazar Kalianda sekaligus membentuk paguyuban para pedagang.

Tujuannya untuk memudahkan komunikasi antara pihak manajemen Rumah sakit Bob Bazar Kalianda dan pedagang sekaligus menertibkan dan menata ulangnya dalam menggunakan aset pemerintah dalam hal ini Rumah sakit, di Aula Rumah Sakit Bob Bazar, Jumat, 22/05/2026.

Hadir diacara ini, Direktur RSUD Bob Bazar dr Johardi, Kabag Tata, Usaha Ibu Kristi, Pol PP Ediansyah, Bhabinkabtibmas Polsek Kalianda Hendra, Kades Kedaton Junaidi , Pol PP Ediyansah serta 27 pedagang dan para undangan.

Dalam sambutan Direktur RSUD Bob Bazar Dr Johardi didampingi Kabag TU Kristy mengatakan, pembentukan paguyuban ini adalah salah satu agar kita mempermudah kerja sama dalam menata rumah sakit terutama para pedagang yang sehari harinya berdagang di rumah sakit, "karna bapak dan ibu pedagang menggunakan aset pemerintah tentunya akan kita atur dalam penggunaan aset milik pemerintah tersebut melalui manajemen rumah sakit” tegasnya.

Kemudian para pedagang juga ada hal perlu kita sepakati terkait perjanjian kerja sama ( Mou) dalam penggunaan aset Milik pemerintah ini salah satu point penting dalam naskah perjanjian yang Bapak /ibu pedagang sudah sepakati.

Dukungan terhadap penertiban juga datang dari salah satu pelaku usaha sekaligus perintis awal pedagang di lingkungan rumah sakit, Karya Nelson yang juga Ketua Ormas CORAKINDO Lampung Selatan, mengatakan perlu di bentuk pengurus Paguyuban untuk pedagang yang ada di areal Rumah sakit guna memudahkan kita kordinasi antara pedagang dan pihak manajemen rumah sakit”, tegas bang Karya Nelson.

Selanjutnya pembetukan paguyuban pedagang makanan dan minuman di Areal RSUD Bob Bazar Kalianda yang baru dari 27 peserta pedagang memilih calon pengurus dengan terpilihnya Ketua lrlidiana, Sekertaris Zubaidah dan Bendahara Musifah, semoga kedepan paguyuban kita akan tertib dan nyaman untuk para pedagang.

Dengan terbentuknya paguyuban ini Direktur Rumah Sakit Bob Bazar berharap kepada pengurus dapat menjalin kerjasama yang baik serta menjaga kondusifitas sesama para pedagang, " Tukasnya.

Read More

0 Rupiah APBD! Aksi Nyata Bupati Cerdas Radityo Egi Boyong Event Nasional, Rakyat Lampung Selatan Nikmati “Event Sultan” Gratis

Kalianda - Deru mesin mobil-mobil bertenaga tinggi memecah keheningan akhir pekan di Way Handak Expo, Lampung Selatan. 

Asap mengepul dari gesekan ban di atas aspal, diiringi tepuk tangan riuh ribuan pasang mata yang memadati arena.

Akhir pekan ini, Sabtu dan Minggu (23-24 Mei 2026), sejarah baru dicetak: Indonesian Drift Series (IDS) Sumatra 2026, ajang balap drifting bergengsi nasional, resmi mengaspal untuk pertama kalinya di Pulau Sumatra.

Namun, di balik megahnya panggung otomotif dan decak kagum penonton, ada satu fakta menarik yang menjadi perbincangan hangat di kalangan warga.

Sinergi besar yang mendatangkan ribuan pengunjung ini terwujud dengan angka yang mengejutkan bagi anggaran daerah, 0 Rupiah APBD.

Bupati Lampung Selatan, Radityo Egi Pratama, berhasil membuktikan bahwa keterbatasan anggaran daerah bukanlah alasan untuk berhenti berinovasi.

Melalui strategi kolaborasi taktis lintas sektor, Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan menggandeng pihak swasta, komunitas, dan berbagai stakeholder untuk mendanai penuh seluruh rangkaian acara. Dampaknya instan, namun manfaatnya 100 persen langsung dirasakan oleh masyarakat kebanyakan.

"Untuk event ini tidak menggunakan APBD sama sekali, 0 Rupiah APBD. Dan khusus untuk masyarakat Lampung Selatan, kita gratiskan," ujar Radityo Egi di tengah keriuhan sirkuit Way Handak Expo, di Kalianda, Sabtu (23/5/2026).

Langkah Egi mencerminkan potret pemimpin masa kini yang tidak hanya mengandalkan kantong negara, melainkan bertindak sebagai fasilitator yang cerdas. Menghadirkan kompetisi sekelas IDS tentu membutuhkan biaya yang tidak sedikit.

Namun, dengan meyakinkan pihak swasta bahwa Lampung Selatan adalah pasar yang seksi dan siap berkembang, beban finansial itu bergeser dari APBD menjadi investasi kolaboratif.

Keputusan menggratiskan tiket masuk bagi warga lokal terbukti menjadi magnet yang kuat. Sektor ekonomi mikro yang biasanya bergerak lambat, mendadak melesat dalam waktu dua hari.

Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setdakab Lampung Selatan, Tri Umaryani, mengungkapkan bahwa dampak dari event ini langsung menyentuh urat nadi perekonomian daerah. Pariwisata bergeliat, dan sektor akomodasi mendapat berkah instan.

“Ini bukan sekadar meningkatkan daya tarik wisata. Kemarin kita juga sudah berdiskusi dengan beberapa tamu yang datang, dan ternyata tingkat hunian hotel kita sudah full booked. Ini menjadi salah satu peluang besar yang berhasil kita tangkap,” ungkap Tri.

Tri menambahkan, keberhasilan IDS ini merupakan manifestasi nyata dari konsep kerja sama pentahelix. Di mana pemerintah, akademisi, pelaku usaha, komunitas, dan media bergerak bersama dalam satu irama.

"Terima kasih untuk IDS dan pihak swasta. Ini benar-benar contoh konkret bagaimana kita bisa menghadirkan acara besar lewat kolaborasi erat," lanjutnya.

Di sudut tribun penonton, senyum semringah tak dapat disembunyikan dari wajah Riki (30). Warga Kecamatan Katibung ini sengaja datang sejak pagi demi menyaksikan pembalap idolanya beraksi. Baginya, kenyataan bahwa acara ini gratis adalah berkah tersendiri di tengah situasi ekonomi yang menantang.

“Ini keren banget, asli! Apalagi gratis untuk masyarakat. Dari sini kita bisa lihat kalau pemerintah daerah itu cerdas, bisa merangkul swasta dan komunitas buat bikin acara berkelas nasional tanpa harus buang-buang uang rakyat,” kata Riki bangga.

Dampak ekonomi yang masif juga dirasakan langsung oleh para pelaku UMKM lokal di sekitar lokasi acara. Siska (24), salah seorang warga Kalianda, menyebutkan bahwa perputaran uang di sekitar Way Handak Expo meningkat tajam.

“Hotel-hotel ramai, lapak UMKM juga penuh pembeli. Sebagai warga, saya berharap kegiatan kreatif seperti ini sering-sering diadakan lagi di Kabupaten Lampung Selatan. Terbukti menghibur dan membantu ekonomi kecil,” tutur Siska.

Melalui raungan mesin drifting di Way Handak Expo, Radityo Egi Pratama tidak hanya memberikan hiburan berkelas dunia bagi warganya secara Cuma-cuma. Lebih dari itu, ia telah mengirimkan pesan kuat ke seluruh penjuru daerah: dengan kreativitas dan sinergi yang tepat, membangun daerah tidak selalu harus menguras dompet negara. (Kmf)

Read More

Satgas MBG Lampung Selatan Perkuat Pengawasan Pengelolaan Limbah di Setiap SPPG

LAMSEL, Kalianda - Satuan Tugas (Satgas) Makan Bergizi Gratis (MBG) Kabupaten Lampung Selatan kembali memperkuat pengawasan pelaksanaan program nasional Makan Bergizi Gratis dengan menitikberatkan perhatian pada pengelolaan limbah di setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Langkah ini dilakukan untuk memastikan program strategis nasional tersebut berjalan optimal tanpa memunculkan persoalan baru di tengah masyarakat, khususnya terkait dampak lingkungan.

Penguatan pengawasan itu menjadi salah satu poin utama dalam Rapat Koordinasi Satgas MBG Kabupaten Lampung Selatan yang digelar di Aula Rajabasa, Kantor Bupati Lampung Selatan, Rabu (20/5/2026).

Dalam rapat tersebut, Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan, Supriyanto, menegaskan bahwa Program MBG tidak hanya dirancang untuk memenuhi kebutuhan gizi anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita, tetapi juga diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat desa.

“Program MBG tidak semata-mata memenuhi kebutuhan gizi masyarakat, tetapi juga mampu meningkatkan ekonomi masyarakat desa karena seluruh kebutuhan dan sumber daya manusianya melibatkan masyarakat setempat,” ujar Supriyanto.

Saat ini, sebanyak 141 SPPG telah beroperasi di berbagai wilayah di Kabupaten Lampung Selatan, sementara sejumlah lainnya masih dalam tahap persiapan.

Pemerintah juga menyiapkan empat SPPG tambahan di wilayah 3T, yakni Pulau Sebuku, Pulau Sebesi, Pulau Harimau, serta wilayah Kecamatan Sragi.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 72 unit SPPG telah selesai dibangun, sementara 74 lainnya telah mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), sebagai bentuk pemenuhan standar operasional layanan gizi.

Namun, seiring bertambahnya jumlah unit yang beroperasi, pemerintah daerah menilai perlu adanya pengawasan lebih ketat, terutama dalam pengelolaan limbah operasional.

“Persoalan terbaru yang menjadi perhatian adalah pengelolaan limbah. Oleh karena itu, kita harus memastikan seluruh SPPG di Lampung Selatan memiliki sistem pengelolaan sampah yang baik,” kata Supriyanto.

Ia menambahkan, meskipun Program MBG merupakan kewenangan Badan Gizi Nasional, pemerintah daerah tetap memiliki tanggung jawab untuk memastikan pelaksanaannya berjalan sesuai ketentuan di lapangan.

Sebagai bentuk komitmen, Pemkab Lampung Selatan telah membentuk Satgas MBG yang melibatkan unsur Forkopimda, perangkat daerah terkait, hingga jajaran kecamatan.

Tim tersebut akan turun langsung ke seluruh wilayah operasional SPPG untuk melakukan evaluasi, pembenahan, sekaligus memastikan pelayanan berjalan sesuai standar, mulai dari higiene sanitasi, kualitas menu makanan, hingga pengelolaan limbah.

“Tidak ada program yang bisa berjalan sendiri. Dibutuhkan kolaborasi dan sinergi semua pihak agar pelaksanaan Program MBG dapat berjalan baik dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” tegas Supriyanto.

Sementara itu, Kepala Bagian Perencanaan Polres Lampung Selatan, AKP Abqoriah, menjelaskan bahwa pengawasan lapangan akan dibagi ke dalam empat rayon untuk memudahkan koordinasi dan efektivitas monitoring.

Rayon 1 meliputi Kecamatan Bakauheni, Ketapang, Sragi, Palas, dan Penengahan.

Rayon 2 mencakup Rajabasa, Kalianda, Way Panji, dan Sidomulyo.

Rayon 3 meliputi Katibung, Way Sulan, Merbau Mataram, dan Candipuro.

Sedangkan Rayon 4 mencakup Natar, Jati Agung, Tanjung Sari, dan Tanjung Bintang.

Menurut AKP Abqoriah, tim pengawasan terdiri dari unsur kesehatan, lingkungan hidup, serta instansi teknis lainnya yang bekerja sesuai tugas dan fungsi masing-masing.

“Tim Satgas akan memastikan standar kesehatan, kebersihan, dan operasional SPPG berjalan sesuai ketentuan sehingga tidak menimbulkan persoalan di masyarakat,” kata AKP Abqoriah. (Kmf)

Read More

Soal Dapur MBG Kedaton 1, Ini Kata DPMPTSP Lampung Selatan

LAMPUNG SELATAN - Operasional dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Kedaton 1 yang dikelola Yayasan Aksi Rumah Inspirasi (YARI) menjadi sorotan karena berjalan tanpa Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF).

Kondisi ini memunculkan kritik atas lemahnya koordinasi antara Badan Gizi Nasional (BGN) dengan pemerintah daerah Lampung Selatan.

Kepala Bidang Perizinan dan Non Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Lampung Selatan, Asnawi, mengungkapkan SPPG Kedaton 1 sudah beroperasi meski belum mengantongi PBG dan SLF.

“Nomor Induk Berusaha sudah ada, tetapi izin bangunan dan SLF belum. Pengajuan perizinan baru dilakukan setelah tim Satgas BGN turun ke lokasi,” kata Asnawi.

Ia menambahkan, sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021, pemerintah memberikan kemudahan proses perizinan baik untuk bangunan yang sudah berdiri maupun yang masih dalam tahap perencanaan. Namun kemudahan itu tetap mewajibkan pemenuhan standar teknis dan administrasi.

Satgas Lamsel: Koordinasi Teknis BGN Minim

Satuan Tugas (Satgas) SPPG Kabupaten Lampung Selatan menyebut koordinasi teknis dari BGN masih minim, terutama dalam penyampaian informasi, pendampingan awal, serta pengawasan rutin terhadap dapur MBG yang telah beroperasi.

Satgas menegaskan perannya hanya sebatas pembinaan dan pengawasan. Kewenangan teknis sepenuhnya berada di BGN. Lemahnya komunikasi dan koordinasi disebut menyebabkan pengawasan di lapangan tidak optimal.

“Banyak laporan masyarakat yang masuk terkait operasional SPPG, termasuk persoalan bau limbah yang menyengat. Ini menunjukkan bahwa sistem pengawasan dari hulu ke hilir belum berjalan maksimal,” ujar Satgas.

DLH: Pengelola Belum Koordinasi soal Limbah dan IPAL

Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Bina Lingkungan (PPBL) DLH Lampung Selatan, Erdanda, mengungkapkan sejumlah SPPG belum melakukan koordinasi dengan DLH, padahal pengelolaan limbah dan IPAL merupakan kewajiban dasar sebelum dapur beroperasi.

Khusus SPPG Kedaton 1, Erdanda menyebut hingga saat ini belum ada koordinasi sama sekali dari pengelola, baik terkait laporan pengelolaan limbah, dugaan pencemaran lingkungan, maupun pengelolaan sampah.

“Sampai sekarang belum ada koordinasi dan komunikasi dengan kami. Baik terkait laporan limbah, dugaan pencemaran, maupun persoalan sampah. Sesuai yang disampaikan oleh Kepala Dinas, memang belum ada laporan atau koordinasi dari pihak pengelola,” tegas Erdanda.

Ia menekankan pengujian limbah tidak bisa dilakukan setahun sekali. Idealnya dilakukan minimal dua kali dalam satu atau dua bulan karena kualitas limbah bisa berubah setiap proses produksi. Seluruh SPPG seharusnya diperlakukan sebagai badan usaha yang wajib melaporkan pengelolaan limbah secara berkala tanpa menunggu keluhan masyarakat.

Dinkes Temukan Catatan Sanitasi

Dinas Kesehatan Lampung Selatan memastikan air konsumsi dapur MBG SPPG Kedaton 1 layak. Namun, Dinkes menemukan catatan penting terkait pemisahan toilet hingga penataan bahan pangan yang belum sesuai standar sanitasi.

“Temuan ini semakin menegaskan bahwa pengawasan lintas sektor belum dilakukan secara menyeluruh sejak awal operasional dapur,” jelas Kabid Binkesmas Didik Setiawan.

BGN Akui Evaluasi, Publik Tuntut Sistem Pengawasan

Koordinator Wilayah BGN Lampung Selatan, Alfarizi, menyampaikan pihaknya telah melakukan pengecekan bersama Satgas MBG dan mendorong pengelola dapur untuk memperbaiki IPAL serta melengkapi perizinan.

Namun pernyataan tersebut dinilai belum menjawab substansi persoalan lemahnya sistem pengawasan dan minimnya koordinasi sejak awal pendirian dapur MBG.

Sebagai program strategis nasional di bawah pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto, Program Makan Bergizi Gratis dituntut tidak hanya berjalan cepat, tetapi juga tertib administrasi, patuh lingkungan, dan aman bagi kesehatan masyarakat.

Publik berharap BGN membangun sistem pengawasan yang kuat, transparan, dan terkoordinasi dengan pemerintah daerah agar program MBG berorientasi pada pemenuhan gizi dan perlindungan anak, bukan sekadar target serapan anggaran.(TIM)

Read More

Kepala Satgas MBG Lampung Selatan Sebut IPAL Dapur MBG YARI Kedaton 1 Belum Standar

LAMPUNG SELATAN - Polemik operasional dapur Satuan Pelayanan dan Pemenuhan Gizi (SPPG) Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dikelola Yayasan Aksi Rumah Inspirasi (YARI) di Desa Kedaton 1, Kalianda, Lampung Selatan, terus bergulir.

Kepala Satgas MBG Lampung Selatan, Eka menyatakan bahwa IPAL di dapur MBG belum memenuhi standar.

“Yang pasti IPAL-nya belum memenuhi standar. Kalau tim satgas sifatnya fungsi koordinasi, yang punya kewenangan penuh adalah BGN untuk pembangunan dapur,” ujar dia kemarin.

Saat ditanya apakah tim satgas turun ke lokasi sebelum pembangunan dimulai dan berapa dapur di Lamsel yang sudah memenuhi juknis, ia tidak merinci lebih lanjut.

Dinas Perizinan: Dapur YARI Belum Kantongi PBG

Ade dari Dinas Perizinan Lamsel yang mewakili Kepala Dinas sebagai pengawas lapangan membenarkan bahwa dapur SPPG Kedaton 1 belum memiliki Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

“Dapur tersebut belum memiliki izin Persetujuan Bangunan Gedung, itu bang,” ucap Ade singkat.

Meski belum berizin, dapur tersebut tetap beroperasi dan telah melayani pengiriman MBG selama sembilan bulan.

Kabid Persampahan DLH Lamsel juga menyampaikan bahwa tidak ada koordinasi lanjutan terkait pengelolaan sampah dari pihak dapur YARI.

“Awalnya sampah sempat kita kelola, namun setelah dua bulan beroperasi pemilik dapur menghentikan pengangkutannya. Jadi selama 9 bulan dapur beroperasi, cuma dua bulan awal saja yang kita angkut sampahnya karena mereka tidak mau lagi,” ujarnya.

Warga dan sejumlah pihak mendesak dapur SPPG Kedaton 1 Yayasan Aksi Rumah Inspirasi segera menghentikan operasional dan mengurus izin yang diperlukan untuk menghindari sanksi serta mencegah potensi pencemaran lingkungan dan gangguan kesehatan masyarakat.

Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Bina Lingkungan (PPBL) Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Lamsel, Erdandan, tidak merespons konfirmasi media terkait standar IPAL dan perizinan dapur tersebut, meski nomor Whatsapp miliknya aktif.(red)

Read More

Baznas Lampung Selatan Optimalkan Peran UMKM

LAMPUNG SELATAN  - Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Lampung Selatan kembali mempertegas komitmennya dalam mendorong pemberdayaan masyarakat melalui penyaluran bantuan produktif bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta bantuan pendidikan untuk madrasah terdampak musibah.

Penyaluran bantuan tersebut berlangsung di Kantor Baznas Kabupaten Lampung Selatan, Rabu (20/5/2026), dan dihadiri Ketua II Bidang Pendistribusian Baznas Provinsi Lampung, Komarun Nizar, yang mewakili Ketua Bazanas Provinsi Lampung.

Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdakab Lampung Selatan, M. Darmawan, mengatakan bantuan yang diberikan bukan sekadar bernilai material, melainkan bentuk nyata kepedulian dalam membangun masyarakat yang lebih mandiri dan tangguh secara ekonomi.

“Semangat di balik bantuan ini jauh lebih besar, karena yang ingin kita bangun bukan hanya usaha yang bertahan hari ini, tetapi masyarakat yang mampu tumbuh lebih kuat dan mandiri di masa depan,” ujar Darmawan.

Dalam program tersebut, bantuan yang disalurkan meliputi tambahan renovasi bagi dua madrasah masing-masing sebesar Rp3 juta, bantuan modal untuk Bengkel Z Auto sebesar Rp3 juta, serta bantuan modal usaha kepada 10 pelaku UMKM dengan nilai masing-masing Rp2 juta.

Menurut Darmawan, sektor UMKM memiliki peran strategis dalam menjaga roda perekonomian masyarakat, khususnya pada level keluarga.

Karena itu, dukungan terhadap usaha kecil dinilai menjadi salah satu langkah konkret dalam memperkuat ketahanan ekonomi daerah. Ia juga menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam mendorong kesejahteraan masyarakat.

“Pemerintah tidak dapat bekerja sendiri. Baznas tidak dapat berjalan sendiri. Semua pihak perlu saling mendukung agar manfaat yang diberikan semakin luas dirasakan masyarakat,” katanya.

Sementara itu, Ketua Baznas Kabupaten Lampung Selatan, H. Nur Mahfud, menjelaskan bahwa program tersebut merupakan bagian dari strategi pemberdayaan ekonomi berbasis zakat, infak, dan sedekah yang selama ini dijalankan pihaknya.

Menurut Nur Mahfud, penerima bantuan berasal dari berbagai sektor usaha kecil, mulai dari penjual siomai, usaha kue rumahan, nasi uduk, hingga pelaku usaha di kawasan Dermaga Bom.

“Hari ini bantuan yang kami salurkan lebih banyak bersifat produktif, sekitar 70 persen, sedangkan 30 persen lainnya konsumtif. Harapan kami, UMKM yang hari ini menerima bantuan suatu saat nanti bisa berkembang dan menjadi muzakki yang ikut menyalurkan zakat,” ujar Nur Mahfud.

Melalui program tersebut, Baznas Kabupaten Lampung Selatan berharap sinergi antara pemerintah daerah, lembaga sosial, dan masyarakat dapat terus diperkuat untuk mempercepat pengentasan kemiskinan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Lampung Selatan. **

Read More

Lampung Perkuat Ketahanan Wilayah Hadapi Ancaman Multidimensi

Bandar Lampung --- Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan menegaskan penguatan pertahanan negara saat ini tidak lagi hanya menjadi tanggung jawab militer, tetapi membutuhkan sinergi pemerintah daerah, akademisi, dunia usaha, dan masyarakat dalam menghadapi ancaman multidimensi.

Hal tersebut disampaikan Sekda saat mewakili Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal pada pembukaan Kuliah Kerja Dalam Negeri (KKDN) Fakultas Strategi Pertahanan Universitas Pertahanan Republik Indonesia Tahun Akademik 2025–2026 di Balai Keratun Kantor Gubernur Lampung, Selasa (19/5/2026).

“Pertahanan negara hari ini bukan hanya tanggung jawab TNI, tetapi membutuhkan sinergi pemerintah daerah, akademisi, masyarakat, dunia usaha, hingga generasi muda," kata Marindo saat membacakan sambutan Gubernur Lampung.

Gubernur menilai tema "Strategi Pertahanan Negara di Wilayah Provinsi Lampung dalam Menghadapi Ancaman Multidimensi" relevan dengan kondisi global yang diwarnai ancaman siber, disinformasi, konflik geopolitik, penyelundupan narkotika, perdagangan manusia, hingga perubahan iklim.

Kegiatan KKDN Fakultas Strategi Pertahanan Universitas Pertahanan RI berlangsung di Provinsi Lampung pada 17–22 Mei 2026 dengan melibatkan 59 mahasiswa program magister beserta dosen dan staf Fakultas Strategi Pertahanan Unhan RI. Para peserta melakukan riset, pemetaan wilayah, dan audiensi terkait potensi daerah, ekonomi, serta ketahanan nasional di Lampung.

Dalam sambutannya, Gubernur menekankan posisi strategis Lampung sebagai gerbang utama Pulau Sumatera yang menghubungkan mobilitas manusia dan distribusi logistik nasional. Keberadaan Selat Sunda, Pelabuhan Bakauheni, Pelabuhan Panjang, dan jaringan Jalan Tol Trans Sumatera dinilai menjadi bagian penting dalam sistem pertahanan dan stabilitas nasional.

Menurut Gubernur, posisi strategis tersebut sekaligus menghadirkan tantangan besar, mulai dari pengawasan distribusi barang ilegal, keamanan jalur perairan, hingga kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana alam seperti gempa bumi, tsunami, banjir, dan cuaca ekstrem. Karena itu, pemerintah daerah terus memperkuat mitigasi dan ketahanan wilayah sebagai bagian dari ancaman nonmiliter yang harus diantisipasi secara serius.

Gubernur juga menyoroti pentingnya ketahanan pangan dan ekonomi dalam memperkuat pertahanan negara. Lampung saat ini menjadi salah satu lumbung pangan nasional dengan komoditas unggulan seperti padi, jagung, kopi, tebu, udang, dan singkong. Bahkan, Lampung disebut menyumbang sekitar 70 persen produksi tapioka nasional.

Selain sektor pangan, Gubernur juga mendorong hilirisasi pertanian dan pengembangan industri berbasis komoditas unggulan agar nilai tambah ekonomi dapat dinikmati masyarakat. Penguatan konektivitas melalui jalan tol, pelabuhan, dan kawasan industri logistik juga terus dilakukan untuk mendukung peran Lampung sebagai Gerbang Sumatera.

Di bidang sumber daya manusia, Gubernur menaruh perhatian pada penguatan pendidikan vokasi yang disesuaikan dengan kebutuhan dunia kerja dan industri. Pemerintah daerah ingin menyiapkan generasi muda yang mampu menghadapi transformasi teknologi dan tantangan global di masa depan.

Sementara itu, Rektor Universitas Pertahanan Republik Indonesia Letjen TNI Purnawirawan Anton Nugroho menyampaikan apresiasi atas dukungan Pemerintah Provinsi Lampung dan Forkopimda terhadap pelaksanaan KKDN. Ia menilai Lampung memiliki posisi strategis dalam perspektif pertahanan nasional karena menjadi jalur logistik penting sekaligus memiliki potensi pertanian, maritim, dan pariwisata yang besar.

Menurut Anton, kondisi geopolitik global yang tidak menentu saat ini membuat ancaman terhadap negara berkembang menjadi lebih kompleks. Ancaman tersebut tidak hanya berbentuk militer konvensional, tetapi juga perang informasi, ancaman siber, kejahatan lintas negara, hingga ancaman terhadap keamanan maritim dan ketahanan masyarakat.

Ia menambahkan, hasil penelitian mahasiswa selama KKDN diharapkan dapat memberikan rekomendasi strategis bagi penguatan kebijakan pertahanan negara dan pembangunan ketahanan wilayah di Lampung. Selain itu, kegiatan tersebut menjadi sarana pembelajaran lapangan bagi mahasiswa untuk memahami keterkaitan antara aspek pertahanan, keamanan, pembangunan daerah, dan stabilitas nasional.

Melalui kegiatan ini, Pemerintah Provinsi Lampung berharap lahir kolaborasi yang lebih kuat antara dunia akademik dan pemerintah daerah dalam memperkuat ketahanan wilayah. Hasil kajian mahasiswa juga diharapkan mampu menjadi masukan strategis bagi pembangunan daerah sekaligus meningkatkan kesiapsiagaan Lampung menghadapi berbagai ancaman multidimensi di masa depan. (Dinas Kominfotik Provinsi Lampung).

Read More

Pemprov Lampung Dorong Dapur MBG Serap Produk Petani, Peternak, dan UMKM Lokal

Bandar Lampung — Pemerintah Provinsi Lampung berkomitmen untuk mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai instrumen strategis untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus mendorong pemerataan ekonomi desa.

Hal tersebut disampaikan Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal saat menghadiri Pelantikan Pengurus Gabungan Pengusaha Makan Bergizi Gratis (Gapenbi) Provinsi Lampung Periode 2025–2030 di Ballroom Hotel Radisson, Bandar Lampung, Selasa (19/5/2026).

Menurut Gubernur, program MBG bukan sekadar program bantuan pangan, melainkan investasi jangka panjang untuk menciptakan generasi unggul menuju Indonesia Emas 2045.

“Sejarah peradaban dunia menunjukkan bahwa negara maju selalu dimulai dari anak-anak yang cerdas dan sehat. Karena itu, kualitas pendidikan harus dibarengi dengan pemenuhan nutrisi yang baik,” ujar Mirza.

Ia menuturkan, gagasan MBG telah lama menjadi perhatian Presiden Prabowo Subianto sebagai upaya menjawab persoalan ketimpangan sosial dan kemiskinan, khususnya di wilayah pedesaan.

Mirza menjelaskan, Lampung memiliki tantangan besar karena sebagian besar masyarakat menggantungkan hidup pada sektor pertanian. Fluktuasi harga komoditas seperti jagung dan singkong selama bertahun-tahun berdampak pada rendahnya kesejahteraan petani.

“Program MBG diharapkan menjadi instrumen pemerataan ekonomi. Uang negara mengalir langsung ke desa melalui dapur-dapur MBG, sehingga menciptakan perputaran ekonomi baru di tingkat masyarakat,” katanya.

Saat ini, kata Mirza, telah terbentuk lebih dari seribu dapur MBG di Provinsi Lampung yang mulai menyerap tenaga kerja dan membuka peluang usaha baru bagi masyarakat desa.

Ia juga menekankan pentingnya membangun ekosistem rantai pasok yang terintegrasi antara dapur MBG, koperasi desa, petani, peternak, hingga pelaku UMKM lokal agar manfaat ekonomi program dapat dirasakan lebih luas.

“Ke depan, dapur MBG tidak boleh hanya bergantung pada pemasok dari kota. Produk pertanian dan peternakan desa harus menjadi bagian utama rantai pasok sehingga pertumbuhan ekonomi benar-benar terjadi dari bawah,” tegasnya.

Untuk mendukung hal tersebut, Pemerintah Provinsi Lampung akan mendorong kerja sama antara Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dengan koperasi desa dan pelaku usaha lokal di seluruh kabupaten/kota.

Sementara itu, Direktur Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat Badan Gizi Nasional (BGN) RI, Tengku Syahdana, mengapresiasi dukungan Pemerintah Provinsi Lampung terhadap percepatan program MBG.

Ia menyebut Program MBG merupakan program strategis nasional yang tidak hanya berdampak pada peningkatan gizi anak, tetapi juga membuka peluang ekonomi kerakyatan dalam skala besar.

“Program ini memiliki dampak ekonomi luar biasa. Setiap dapur mengelola anggaran yang langsung berputar di masyarakat melalui pembelian bahan pangan, pelibatan UMKM, petani, dan koperasi desa,” ujarnya.

Menurut Tengku, keberhasilan program MBG sangat ditentukan oleh kolaborasi seluruh pihak, mulai dari pemerintah daerah, pelaku usaha, koperasi, hingga masyarakat desa.
Ia juga mendorong agar setiap dapur MBG melibatkan sebanyak mungkin pelaku usaha lokal agar manfaat ekonomi tidak terpusat pada kelompok tertentu.

“Jangan ada masyarakat yang hanya menjadi penonton. Semua harus menjadi bagian dari rantai pasok dan naik kelas bersama,” katanya.

Pada kesempatan tersebut, Ketua Umum Gapenbi, Alven Sony, menegaskan bahwa para mitra MBG telah berkontribusi besar dalam mendukung program pemerintah melalui investasi pembangunan dapur secara mandiri.

Menurutnya, ribuan dapur MBG yang telah berdiri di berbagai daerah merupakan hasil investasi para mitra tanpa menggunakan dana pembangunan dari APBN.

“Program ini adalah bentuk gotong royong nasional untuk mendukung cita-cita Presiden Prabowo Subianto dalam menciptakan generasi sehat dan berkualitas,” ujarnya.

Ia berharap dukungan pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan terus diperkuat, termasuk dalam memberikan edukasi kepada masyarakat terkait manfaat dan tujuan Program MBG.

Pelantikan pengurus Gapenbi Provinsi Lampung tersebut diharapkan menjadi momentum memperkuat sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam menyukseskan Program Makan Bergizi Gratis sebagai penggerak ekonomi desa dan pembangunan sumber daya manusia di Provinsi Lampung. (Dinas Kominfotik Provinsi Lampung).

Read More

Kejari Lampung Selatan Tetapkan Tersangka Korupsi di Desa Bangunan

LAMPUNG SELATAN - Kejaksaan Negeri Lampung Selatan kembali menetapkan satu orang tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan keuangan Desa Bangunan, Kecamatan Palas, Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2024.

Tersangka terbaru tersebut yakni AS (36), yang menjabat sebagai Sekretaris Desa Bangunan pada tahun 2024. Penetapan tersangka dilakukan oleh tim penyidik bidang tindak pidana khusus Kejari Lampung Selatan pada Selasa, 19 Mei 2026 sekitar pukul 14.00 WIB di Kantor Kejaksaan Negeri Lampung Selatan.

PLH Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Lampung Selatan, Ferdy Andrian mengatakan, penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik mengantongi alat bukti yang cukup terkait dugaan penyimpangan pengelolaan dana desa tersebut.

Penetapan tersangka ini merupakan hasil proses penyidikan yang dilakukan tim penyidik tindak pidana khusus Kejaksaan Negeri Lampung Selatan berdasarkan alat bukti yang cukup,” ujar Ferdy.

Penetapan AS merupakan tersangka kedua dalam perkara dugaan korupsi pengelolaan keuangan Desa Bangunan. Sebelumnya, Kejari Lampung Selatan juga telah menetapkan Kepala Desa Bangunan sebagai tersangka dalam kasus yang sama.

Ferdy menegaskan, penyidik masih terus mendalami dugaan penyimpangan penggunaan anggaran desa dan tidak menutup kemungkinan adanya tersangka lain dalam perkara tersebut.

“Penyidikan masih terus kami lakukan dan tidak menutup kemungkinan nantinya akan ada penetapan tersangka lainnya apabila ditemukan alat bukti yang cukup,” tegasnya.

Berdasarkan data penyidik, pada Tahun Anggaran 2024 Desa Bangunan memiliki total anggaran sebesar Rp2.044.912.668 yang terdiri dari Dana Desa sebesar Rp1.443.350.000 dan Alokasi Dana Desa sebesar Rp534.693.868.

Dari hasil penyidikan sementara, dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan keuangan desa tersebut menyebabkan kerugian negara mencapai Rp651.207.212,10.

Usai ditetapkan sebagai tersangka, AS langsung dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kalianda, terhitung mulai 19 Mei hingga 7 Juni 2026.

Dalam perkara ini, tersangka dijerat dengan pasal tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junto KUHP.

Kasus tersebut kini masih terus dikembangkan oleh penyidik Kejaksaan Negeri Lampung Selatan guna menelusuri kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam dugaan penyalahgunaan dana desa tersebut. (Red)

Read More

Dugaan Korupsi, Sekdes Bangunan Ditahan Kejari Lampung Selatan

LAMPUNG SELATAN - Tersangka kasus dugaan Korupsi di Palas Bangunan menambah, Usai kepala desa bernama Isnaini ditetapkan menjadi tersangka pada hari Rabu 29 April 2026 lalu, kini Sekretaris desa ikut menyusul menjadi tersangka. Pada hari Selasa (19/5/2026).

Waktu Sekira pukul 15:20 Wib Sekretaris Desa Bangunan bernama Ansori (36) yang terlihat keluar dari ruang pemeriksaan Kejaksaan Negeri Lampung Selatan mengenakan rompi Oranye dan tangan terborgol.

Penetapan tersangka oleh Kejaksaan Negeri Lampung Selatan terhadap Sekretaris Desa Bangunan kecamatan Palas Kabupaten Lampung Selatan, berdasarkan Surat Penetapan Tersangka Nomor : TAP – 02/L.8.11/Fd.2/05/2026.

Terkait dugaan tindak pidana Korupsi pengelolaan keuangan desa Bangunan pada tahun anggaran 2024 sebesar Rp 2.044.912.668, dengan rincian sebesar Rp 1.443.350.000, dan Alokasi Dana Desa sebesar Rp 534.693.868. yang menimbulkan Kerugian Keuangan Negara senilai Rp 651.207.212,10.

Pada sesi wawancara Plh. Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Lampung Selatan. FERDY ANDRIAN,S.H., M.H. mengatakan.

“Hari ini tim tindak pidana khusus Kejaksaan Negeri Lampung Selatan menetapkan tersangka atas nama As. Dengan bukti yang cukup yang menimbulkan kerugian negara senilai 650 juta rupiah , ” jelas Ferdy.

“Adapun tersangka As hari ini di tahan selama 20 hari kedepan di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) kelas II Kalianda, adapun hukuman yang di kenakan kita akan melihat hasil persidangan, nanti ada alasan-alasan yang meringankan tersangka ini, ” terangnya.

Bermula dilakukan penetapan tersangka terhadap Eks Kepala Desa Bangunan Isnaini bulan lalu, kini menyusul Sekretaris Desa Bangunan yang menjadi tersangka, tidak menutup kemungkinan dalam pengembangan pemeriksaan lanjutan akan ada lagi tersangka yang lain.

” Kami akan terus mengembangkan apa bila ada pihak-pihak lain yang terlibat dan bisa di pertanggung jawabkan dalam perkara ini, kami akan tindak lanjuti sesuai hukum yang berlaku, ” tegas Ferdy.

Tersangka Ansori diduga telah melanggar Primair, Pasal 603 Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana jo.

Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP jo. Pasal 18 ayat 1 huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Subsidair .

Pasal 604 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP jo.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana jo. Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP jo. Pasal 18 ayat 1 huruf b Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
(Red)

Read More

Tak Ingin ASN Lampung Selatan Viral Negatif seperti Kasus Sulbar, Tri Umaryani Ingatkan Bijak Bermedia Sosial saat Jam Kerja

LAMSEL, Kalianda - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan mengingatkan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) agar bijak dalam menggunakan media sosial, khususnya saat jam kerja.

Imbauan ini disampaikan sebagai langkah antisipatif agar kejadian viral seperti yang menimpa tiga ASN Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat yang menuai sorotan usai melakukan siaran langsung TikTok saat jam kerja tidak terjadi di lingkungan Pemkab Lampung Selatan.

Pesan tersebut disampaikan Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Selatan, Tri Umaryani, saat memimpin Apel Mingguan di Lapangan Korpri, Kompleks Perkantoran Pemkab Lampung Selatan, Senin (18/5/2026).

Apel itu diikuti seluruh jajaran ASN, mulai dari pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, pejabat fungsional, hingga para PNS, PPPK, dan PPPK Waktu.
Dalam sambutannya yang mewakili Bupati Lampung Selatan, Tri Umaryani menegaskan bahwa di era digital, keberhasilan pemerintah tidak hanya ditentukan oleh kualitas pelayanan, tetapi juga kemampuan ASN dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat secara cepat, tepat, dan positif.

Karena itu, ia meminta seluruh perangkat daerah aktif memanfaatkan media sosial sebagai sarana publikasi program, capaian pembangunan, pelayanan, serta berbagai inovasi daerah.

“Saya meminta seluruh perangkat daerah aktif menyebarluaskan program, capaian, kegiatan, pelayanan, dan inovasi daerah melalui media sosial masing-masing,” kata Tri Umaryani.

Menurutnya, media sosial harus menjadi alat untuk membangun optimisme publik, mendekatkan pemerintah dengan masyarakat, sekaligus menunjukkan bahwa ASN Lampung Selatan bekerja dan hadir untuk masyarakat.

Namun demikian, Tri juga mengingatkan agar penggunaan media sosial dilakukan secara bijak, cerdas, dan bertanggung jawab.

“Media sosial ibarat pisau bermata dua. Di satu sisi dapat menjadi sarana untuk berbagi kebaikan dan informasi positif, namun di sisi lain juga dapat menimbulkan kerugian apabila tidak digunakan secara bijak,” tegasnya.

Ia menambahkan, satu unggahan di media sosial dapat membangun kepercayaan masyarakat, tetapi di saat yang sama juga bisa merusak citra pribadi, nama baik institusi, bahkan menurunkan kepercayaan publik terhadap pemerintah.

Untuk itu, Tri menekankan pentingnya etika digital bagi seluruh ASN. Ia meminta seluruh pegawai tidak mudah menyebarkan informasi yang belum jelas kebenarannya, tidak terlibat konflik di ruang digital, serta tidak aktif di media sosial untuk kepentingan pribadi selama jam kerja.

“ASN harus menjadi teladan dalam etika digital. Jaga sikap dan perilaku, bukan hanya di lingkungan kantor, tetapi juga dalam pergaulan di media sosial,” imbuhnya. (Is-Mhr)

Read More