Jelang Lamsel Fest 2026, Satlantas Umumkan Penutupan Empat Ruas Jalan, Pengendara Diminta Tertib

KALIANDA – Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Lampung Selatan mengumumkan pemberlakuan penutupan arus lalu lintas di empat ruas jalan di wilayah Kalianda selama pelaksanaan Lampung Selatan (Lamsel) Fest 2026.

Berdasarkan informasi resmi Satlantas Polres Lampung Selatan, pengaturan dan penutupan arus kendaraan tersebut diberlakukan mulai 10 hingga 15 November 2026, sebagai bagian dari upaya mendukung kelancaran, keamanan, dan ketertiban selama rangkaian kegiatan festival berlangsung.

Adapun empat titik ruas jalan yang terdampak penutupan arus lalu lintas meliputi:

Jalan Tugu Adipura.Simpang PLN Kalianda.Jalan Tugu Pancasila.Kawasan Pemda Lampung Selatan.

Kasat Lantas Polres Lampung Selatan AKP M. Erza Trisyahputra Nasution mengimbau seluruh masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan dan mengutamakan keselamatan berkendara, khususnya selama berlangsungnya Lamsel Fest 2026.

Ia juga mengingatkan masyarakat agar tetap berhati-hati dalam berkendara, termasuk menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru).

Menurutnya, kepatuhan terhadap aturan lalu lintas serta imbauan petugas di lapangan menjadi hal penting untuk menjaga keamanan dan kelancaran arus kendaraan.
Selain itu, masyarakat diminta memarkirkan kendaraan secara tertib pada tempat yang telah disediakan atau diarahkan petugas. Parkir yang tidak teratur berpotensi mengganggu kelancaran arus lalu lintas dan menimbulkan kepadatan di sekitar lokasi kegiatan.

“Keselamatan pribadi sangat penting, namun keselamatan bersama jauh lebih utama,” demikian pesan imbauan Kasat Lantas kepada masyarakat.

Satlantas Polres Lampung Selatan berharap seluruh pengguna jalan dapat memahami informasi penutupan tersebut, menyesuaikan perjalanan, serta mengikuti arahan petugas kepolisian di lapangan.

Partisipasi dan kesadaran masyarakat dalam mematuhi pengaturan lalu lintas diharapkan mampu menciptakan situasi yang aman, tertib, dan kondusif, sehingga pelaksanaan Lamsel Fest 2026 hingga momentum perayaan Natal dan Tahun Baru dapat berlangsung lancar tanpa mengabaikan keselamatan pengguna jalan. (Red)

Read More

Bupati Egi Titip Doa untuk Lampung Selatan, 171 Jemaah Umrah Bersiap ke Tanah Suci

LAMSEL, Kalianda - Di balik perjalanan ibadah ke Tanah Suci, terselip harapan bagi kemajuan daerah. Bupati Lampung Selatan, Radityo Egi Pratama, menitipkan doa kepada 171 calon jemaah umrah agar turut mendoakan Kabupaten Lampung Selatan senantiasa diberi keberkahan, kemajuan, dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakatnya.

Pesan tersebut disampaikan Bupati Egi saat memberikan sambutan melalui Zoom Meeting dalam kegiatan Manasik Umrah dan Penyerahan Perlengkapan Jemaah Umrah Kabupaten Lampung Selatan, di Aula Negeri Baru Resort, Kalianda, Sabtu (7/11/2026).

Kegiatan tersebut menjadi bagian dari persiapan para jemaah sebelum bertolak ke Tanah Suci pada 11 November mendatang.

Turut hadir dalam kegiatan itu Wakil Bupati Lampung Selatan M. Syaiful Anwar, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Kesra) M. Darmawan, Perwakilan Kantor Kementerian Agama Lampung Selatan, Kepala Bagian Kesra Sekretariat Daerah Kabupaten (Setdakab) Lampung Selatan Qorinilwan, Camat Kalianda, serta jajaran terkait lainnya.

Dalam sambutannya, Bupati Egi mengingatkan bahwa kesempatan menunaikan ibadah umrah merupakan anugerah sekaligus panggilan dari Allah SWT. Karena itu, ia berharap para jemaah dapat memanfaatkan kesempatan tersebut untuk memperkuat keimanan, memperbanyak doa, dan semakin mendekatkan diri kepada Allah SWT.

Ia juga menyampaikan bahwa pemerintah daerah hanya menjadi perantara dalam memfasilitasi kesempatan beribadah tersebut. Oleh karena itu, para jemaah diharapkan dapat menjalankan seluruh rangkaian ibadah dengan khusyuk, sekaligus menjaga kesehatan dan keselamatan selama berada di Tanah Suci.

"Saya berpesan agar Bapak dan Ibu benar-benar memanfaatkan kesempatan istimewa ini untuk beribadah, memperbanyak doa, dan mendekatkan diri kepada Allah SWT. Jaga kondisi kesehatan, istirahat yang cukup, serta ikuti arahan pembimbing dan ketentuan yang berlaku selama menjalankan ibadah," pesannya.

Selain kesiapan fisik dan spiritual, Bupati Egi juga mengingatkan pentingnya menjaga kekompakan, saling membantu, serta menghormati sesama jemaah. Terlebih, selama berada di Tanah Suci, para jemaah akan berinteraksi dengan umat Islam dari berbagai negara dan daerah di Indonesia yang memiliki latar belakang serta kebiasaan berbeda.

Di tengah rangkaian ibadah tersebut, Bupati Egi secara khusus menitipkan harapan bagi Kabupaten Lampung Selatan. Ia memohon agar para jemaah turut mendoakan kemajuan daerah, kesehatan dan keselamatan masyarakat, serta kedamaian dan keberkahan bagi seluruh wilayah Kabupaten Lampung Selatan.

"Melalui doa-doa yang Bapak dan Ibu panjatkan di Tanah Suci, saya titip doa untuk Kabupaten Lampung Selatan agar semakin maju dan masyarakatnya senantiasa diberikan kesehatan, keselamatan, kedamaian, serta keberkahan. Doakan juga agar kami diberikan kekuatan dan kelancaran dalam menjalankan amanah serta mewujudkan pembangunan demi kesejahteraan masyarakat," ujarnya.

Harapan serupa disampaikan Wakil Bupati Lampung Selatan M. Syaiful Anwar. Ia mendoakan agar seluruh jemaah diberikan kemudahan dan kelancaran dalam menjalankan ibadah hingga kembali ke tanah air dengan selamat.

Syaiful juga mengajak para jemaah mendoakan Bupati Egi agar senantiasa diberikan kesehatan dan kekuatan dalam memimpin Lampung Selatan, sehingga berbagai program pembangunan dapat berjalan dengan baik dan membawa manfaat bagi masyarakat.

"Doakan Bapak Bupati agar senantiasa diberikan kesehatan dan kekuatan dalam memimpin Lampung Selatan, sehingga dapat menjalankan amanah dengan baik dan membawa Masyarakat Lampung Selatan semakin sejahtera," tuturnya.

Sementara itu, Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setdakab Lampung Selatan, Qorinilwan, dalam laporannya menyampaikan bahwa pemerintah daerah memfasilitasi keberangkatan sebanyak 171 jemaah umrah pada 2026.

Para peserta berasal dari berbagai unsur masyarakat, di antaranya pemenang Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) tahun 2025, santri dan dai berprestasi, guru mengaji, majelis taklim, tokoh masyarakat, tokoh pembangunan, serta peserta pengajian Shobat.

Dari keseluruhan peserta, jemaah termuda berusia 13 tahun, sedangkan yang tertua berusia 72 tahun. Rentang usia tersebut mencerminkan keberagaman penerima fasilitasi umrah dari berbagai kalangan masyarakat.

Adapun keberangkatan seluruh jemaah dijadwalkan pada Rabu (11/11/2026) pukul 22.00 WIB, dengan titik kumpul dan keberangkatan dari GOR Way Handak, Kalianda.

Melalui fasilitasi tersebut, Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan berharap para jemaah dapat menjalankan ibadah dengan lancar dan khusyuk, memperoleh predikat umrah yang mabrur, serta kembali ke tanah air dalam keadaan sehat dan selamat. (Is/Kmf)

Read More

Empat Hari Menuju Lamsel Fest 2026, Seluruh Lini Penyelenggaraan Dipastikan Siap

LAMSEL, Kalianda - Empat hari menjelang pelaksanaan Lamsel Fest 2026, seluruh lini penyelenggaraan dipastikan telah siap mendukung kelancaran festival yang akan berlangsung di Kabupaten Lampung Selatan.

Berbagai kebutuhan, mulai dari teknis kegiatan, sarana dan prasarana, keamanan, kebersihan, hingga pelayanan pengunjung, telah dipersiapkan sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing.

Kepastian tersebut mengemuka dalam rapat koordinasi finalisasi Lamsel Fest 2026 yang digelar di Aula Rajabasa, Kantor Bupati Lampung Selatan, Jumat (6/11/2026). Rapat ini menjadi bagian dari pengecekan akhir untuk memastikan seluruh aspek penyelenggaraan telah siap sebelum festival dibuka pada 10 November mendatang.

Dalam rapat tersebut, masing-masing perangkat daerah menyampaikan perkembangan persiapan sekaligus memastikan dukungan terhadap rangkaian kegiatan.

Koordinasi lintas perangkat daerah juga dilakukan untuk menyelaraskan kebutuhan teknis, memperjelas tanggung jawab di lapangan, serta mengantisipasi potensi kendala selama festival berlangsung.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten Lampung Selatan, Hendry Kurniawan, selaku Ketua Panitia Pelaksana, menyampaikan bahwa secara umum persiapan Lamsel Fest 2026 telah berjalan dengan baik dan hampir seluruh kebutuhan penyelenggaraan telah terpenuhi.

Menurutnya, kesiapan tersebut tidak hanya berkaitan dengan pelaksanaan acara, tetapi juga mencakup berbagai aspek pendukung yang berpengaruh langsung terhadap keamanan dan kenyamanan masyarakat.

"Secara umum, seluruh persiapan Lamsel Fest 2026 sudah berjalan dengan baik. Kami ingin memastikan setiap aspek penyelenggaraan benar-benar siap, mulai dari pengaturan lokasi kegiatan, keamanan, kebersihan lingkungan, kelancaran lalu lintas, hingga fasilitas pendukung. Dengan begitu, masyarakat dapat menikmati seluruh rangkaian festival dengan aman, nyaman, dan lancar," ujar Hendry.

Lamsel Fest 2026 dijadwalkan berlangsung pada 10-15 November 2026 di Lapangan Korpri, Kalianda, Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan.
Mengusung beragam kegiatan yang memadukan hiburan, seni budaya, olahraga, otomotif, dan pemberdayaan ekonomi lokal, festival ini disiapkan untuk menghadirkan pengalaman yang beragam bagi masyarakat.

Sejumlah agenda unggulan akan memeriahkan festival, di antaranya Pesta UMKM, Festival Musik, Drift Show, Pertunjukan Budaya Mancanegara, Panggung Budaya, Parade Budaya dan Rekor MURI 2.470 Lentera, Night Lava Run, hingga Fashion Show.

Ragam kegiatan tersebut tidak hanya menjadi hiburan, tetapi juga ruang untuk memperkenalkan potensi daerah dan memperkuat identitas Kabupaten Lampung Selatan.

Kehadiran pelaku UMKM serta keterlibatan berbagai sektor ekonomi kreatif diharapkan membuka peluang usaha sekaligus menggerakkan aktivitas ekonomi masyarakat selama festival berlangsung.

Dengan kesiapan berbagai unsur pendukung yang telah dikoordinasikan, Pemkab Lampung Selatan optimistis seluruh rangkaian Lamsel Fest 2026 dapat berjalan sesuai rencana. Masyarakat pun diajak untuk turut meramaikan festival dan menikmati berbagai kegiatan yang telah disiapkan. (Is-Kmf)

Read More

Sambut Lamsel Fest 2026, Gema HELAU Percantik Wajah Pusat Pemerintahan Lampung Selatan

KALIANDA - Menjelang pelaksanaan Lampung Selatan Fest (Lamsel Fest) 2026, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan mulai memperkuat penataan lingkungan di kawasan pusat pemerintahan.

Melalui Gerakan Bersama (Gema) HELAU (Hijau, Elok, Lestari, Aman, dan Unggul), jajaran aparatur sipil negara (ASN) bergotong royong membersihkan dan merapikan kawasan kompleks perkantoran Pemkab Lampung Selatan, Jumat (6/11/2026).

Kegiatan tersebut dipusatkan di sejumlah titik strategis, mulai dari Lapangan Korpri hingga ruas jalan di depan Makodim 0421/Lampung Selatan dan lingkungan sekitarnya.

Penataan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah menciptakan kawasan yang bersih, tertata, dan nyaman sebelum menjadi pusat aktivitas masyarakat selama Lamsel Fest yang akan berlangsung pada 10-15 November 2026.

Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan, Supriyanto, mengatakan Gema HELAU merupakan kegiatan rutin setiap Jumat yang tidak hanya bertujuan menjaga kebersihan lingkungan kerja, tetapi juga menumbuhkan kepedulian dan tanggung jawab bersama.

“Ini kegiatan rutin setiap hari Jumat. Sebenarnya, menjaga kebersihan sudah menjadi bagian dari keseharian teman-teman semua, khususnya ASN. Namun, kegiatan Jumat ini kita manfaatkan untuk melaksanakan korve atau kerja bakti bersama,” ujar Supriyanto.

Ia menegaskan, kepedulian terhadap kebersihan lingkungan tidak cukup diwujudkan melalui kerja bakti mingguan. Seluruh ASN di lingkungan Pemkab Lampung Selatan diharapkan menjadikannya sebagai kebiasaan dalam aktivitas sehari-hari.

Khusus pelaksanaan kali ini, perhatian diarahkan pada kawasan kompleks perkantoran Pemkab Lampung Selatan yang akan menjadi salah satu pusat kegiatan Lamsel Fest 2026.

“Kita fokuskan di area kompleks Pemda, mulai dari Lapangan Korpri sampai jalan depan Kodim dan sekitarnya. Ini juga dalam rangka menyambut perhelatan Lamsel Fest 2026 mendatang,” jelasnya.

Lamsel Fest 2026 sendiri digelar sebagai bagian dari peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-70 Kabupaten Lampung Selatan. Lebih dari sekadar hiburan, festival tersebut diharapkan menjadi ruang bagi masyarakat untuk berkumpul, menikmati beragam pertunjukan, sekaligus mengenal potensi dan keunggulan daerah.

Perhelatan ini juga menjadi kesempatan untuk memperkenalkan produk unggulan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), memberi ruang bagi kreativitas masyarakat, serta membuka peluang bagi tumbuhnya aktivitas ekonomi kreatif dan pariwisata daerah.

Karena itu, kesiapan kawasan penyelenggaraan turut menjadi perhatian pemerintah daerah. Lingkungan yang bersih, hijau, dan tertata diharapkan dapat memberikan kenyamanan bagi masyarakat sekaligus kesan positif bagi pengunjung dari luar daerah.

Melalui Gema HELAU, Pemkab Lampung Selatan ingin memastikan semangat gotong royong tidak berhenti pada kegiatan rutin setiap Jumat, tetapi tumbuh menjadi budaya bersama dalam menjaga lingkungan.

Dengan demikian, kesiapan menyambut Lamsel Fest 2026 juga menjadi momentum untuk menghadirkan kawasan pusat pemerintahan yang lebih bersih, asri, dan nyaman bagi masyarakat.  (Is/kmf)

Read More

Belajar dari Basarnas, Bupati Egi Perkuat Kesiapsiagaan Bencana Lampung Selatan

LAMSEL, Natar - Kesiapsiagaan menghadapi bencana membutuhkan lebih dari sekadar personel yang sigap. Fasilitas yang terawat, peralatan yang tertata, serta manajemen operasional yang baik juga menjadi faktor penting dalam memastikan penanganan keadaan darurat berjalan cepat dan tepat.

Untuk memperkuat aspek tersebut, Bupati Lampung Selatan, Radityo Egi Pratama, meninjau Kantor Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) Kelas A Lampung di Jalan Branti Raya, Desa Bumisari, Kecamatan Natar, Rabu (4/11/2026).

Kunjungan tersebut dimanfaatkan Bupati Egi untuk melihat langsung standar pengelolaan fasilitas dan kesiapan operasional Basarnas Lampung, khususnya dalam mendukung tugas pencarian dan pertolongan saat terjadi keadaan darurat.

Dalam kunjungannya, Bupati Egi didampingi Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Maturidi, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Sefri Madian, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Alyasir, serta Camat Natar Eko Irawan.

Di lokasi, Bupati Egi meninjau sejumlah fasilitas penting, mulai dari ruang komunikasi hingga ruang penyimpanan peralatan SAR. Ia juga memeriksa kondisi, kebersihan, kelayakan, serta penataan perlengkapan untuk memastikan seluruh peralatan terpelihara dan siap digunakan sewaktu-waktu sesuai standar operasional prosedur (SOP).

Dari hasil peninjauan tersebut, Bupati Egi mengapresiasi tata kelola fasilitas dan peralatan Basarnas Lampung yang dinilai tertib dan sistematis.

Menurutnya, standar tersebut dapat menjadi rujukan bagi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan, terutama instansi yang bertanggung jawab dalam penanganan bencana dan kedaruratan.

"Penataan yang rapi dan kesiapan operasional untuk digunakan sewaktu-waktu seperti ini patut untuk dicontoh," ujar Bupati Egi disela-sela peninjauan.

Sebagai tindak lanjut, Bupati Egi secara khusus menginstruksikan Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Lampung Selatan untuk mengadopsi pola penataan peralatan dan manajemen kesiapsiagaan yang diterapkan Basarnas Lampung.

Upaya ini diharapkan dapat mendorong pengelolaan fasilitas yang lebih tertib sekaligus memastikan perlengkapan operasional selalu dalam kondisi siap digunakan.

Melalui pembelajaran dari Basarnas, Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan berupaya memperkuat kesiapan perangkat daerah dalam menghadapi berbagai situasi darurat.

Dengan dukungan fasilitas yang terkelola baik, peralatan yang terpelihara, dan sistem operasional yang tertata, BPBD serta Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Lampung Selatan diharapkan semakin responsif dalam memberikan pelayanan penanggulangan bencana demi keselamatan masyarakat. (Kmf)

Read More

Lamsel Fest 2026 Usung Konsep Baru: Spektakel Enam Hari dari Pesta UMKM, Atraksi Drift hingga Parade Budaya dan Night Lava Run

Kalianda - Pesta UMKM, atraksi drift, parade budaya mancanegara, pemecahan rekor MURI melalui penyalaan 2.470 lentera, Night Lava Run, hingga konser musisi nasional akan menjadi bagian dari *Lamsel Fest 2026* yang berlangsung pada 10-15 November mendatang.

Mengusung tema *Spirit of Krakatoa*, festival terbesar di Kabupaten Lampung Selatan ini menghadirkan enam hari rangkaian kegiatan yang memadukan pemberdayaan UMKM lokal, otomotif, seni budaya, olahraga, dan musik dalam satu perhelatan.

Dipusatkan di Lapangan Korpri, Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan, Lamsel Fest 2026 dikemas melalui empat agenda utama, yakni Pesta UMKM, Drift Show, Parade Budaya, dan Night Lava Run, yang dilengkapi berbagai kegiatan pendukung.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Selatan, Hendry Kurniawan, selaku Ketua Panitia Pelaksana Lamsel Fest 2026 mengatakan seluruh rangkaian kegiatan Lamsel Fest 2026, mulai dari Pesta UMKM, Night Lava Run hingga konser musik, dapat dinikmati masyarakat secara gratis tanpa dipungut biaya tiket masuk.

“Lamsel Fest 2026 mengusung tema _Spirit of Krakatoa_ dengan menghadirkan empat agenda utama dan berbagai kegiatan pendukung. Masyarakat dapat menikmati beragam atraksi dan hiburan secara gratis,” ujar Hendry, Rabu (4/11/2026).

Lamsel Fest 2026 menjadi salah satu agenda yang memeriahkan peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-70 Kabupaten Lampung Selatan.

Festival ini sekaligus dihadirkan sebagai kado ulang tahun bagi masyarakat, dengan menyuguhkan beragam hiburan serta memberi ruang bagi pelaku UMKM untuk memperkenalkan produk dan menampilkan kekayaan seni budaya daerah.

Tak sekadar menghadirkan kemeriahan, Lamsel Fest 2026 juga menjadi wadah promosi pariwisata dan pengembangan ekonomi kreatif, sekaligus membuka peluang bagi potensi lokal untuk semakin dikenal dan berkembang.

*Hari Pertama hingga Keenam: Pesta UMKM dan Seni Budaya Lokal*

Rangkaian Lamsel Fest 2026 akan diawali dengan Pesta UMKM yang berlangsung selama enam hari, mulai 10 hingga 15 November 2026.

Kegiatan ini menjadi ruang bagi pelaku usaha lokal untuk memasarkan produk sekaligus memperkenalkannya kepada masyarakat yang lebih luas.

Khusus bagi UMKM lokal Lampung Selatan, Pemkab Lampung Selatan menyediakan stan secara gratis tanpa biaya sewa. Fasilitas ini dapat dimanfaatkan pelaku usaha untuk memasarkan produk, memperluas jangkauan pemasaran, sekaligus menjangkau lebih banyak calon pembeli selama festival berlangsung.

Tidak hanya memberikan ruang bagi pelaku usaha, festival ini juga menjadi wadah bagi Dewan Kesenian Lampung Selatan, musisi lokal, serta kelompok seni budaya dari berbagai kecamatan untuk berekspresi dan menampilkan kreativitas mereka.

Kehadiran para pegiat seni tersebut diharapkan turut memperkaya rangkaian acara sekaligus memperkenalkan potensi seni dan budaya daerah kepada pengunjung.

Hendry mengatakan keterlibatan pelaku UMKM dan pegiat seni lokal menjadi bagian penting dalam penyelenggaraan Lamsel Fest 2026. Melalui festival ini, pemerintah daerah ingin memperluas kesempatan bagi produk lokal dan kreativitas masyarakat untuk dikenal publik.

“Lamsel Fest 2026 bukan hanya menjadi ruang hiburan bagi masyarakat, tetapi juga kesempatan bagi pelaku UMKM dan seniman lokal untuk menunjukkan potensi serta karya mereka. Kami ingin produk dan kekayaan seni budaya Lampung Selatan semakin dikenal, sekaligus memberikan manfaat bagi masyarakat,” kata Hendry.

*Hari Keempat: Atraksi Drift, Peluncuran Program, dan Konser Musik*

Memasuki Jumat (13/11/2026), kemeriahan festival berlanjut dengan *Drift Show* di Lapangan Korpri yang dijadwalkan mulai pukul 19.20 WIB. Pertunjukan ini akan menghadirkan sejumlah atraksi otomotif, termasuk penampilan Ketua TP PKK Kabupaten Lampung Selatan sekaligus Utusan Khusus Presiden (UKP) Pariwisata, Zita Anjani.

Zita dijadwalkan mengendarai mobil dalam pertunjukan _solo drift_ dengan menampilkan manuver donat dan angka delapan. Atraksi tersebut juga akan melibatkan drifter nasional Akbar Rais bersama Vamella.

Tidak hanya menyuguhkan hiburan otomotif, hari keempat festival juga menjadi momentum peluncuran sejumlah program dan identitas daerah, yakni City Branding, Halo Lamsel, dan pemenang Desa HELAU. Peluncuran program tersebut dijadwalkan berlangsung setelah acara dibuka secara resmi oleh Bupati Lampung Selatan, Radityo Egi Pratama.

“Kami akan meluncurkan program City Branding, Halo Lamsel, dan pengumuman pemenang Desa HELAU. Ini menjadi bagian dari upaya menghadirkan berbagai inisiatif yang memperkuat pelayanan sekaligus memperkenalkan identitas Lampung Selatan,” kata Hendry.

Setelah rangkaian atraksi dan peluncuran program, pengunjung akan disuguhi penampilan Maskaryoo, Souljah, dan The Changcuters di panggung utama Festival Musik. Perpaduan otomotif, inovasi pelayanan, dan hiburan musik tersebut menjadi salah satu suguhan utama Lamsel Fest 2026.

*Hari Kelima: Parade Budaya Mancanegara dan Rekor MURI 2.470 Lentera*

Pada Sabtu (14/11/2026), perhatian pengunjung akan tertuju pada *Parade Budaya* yang menghadirkan perpaduan tradisi lokal dan pertunjukan seni budaya internasional.

Rangkaian kegiatan diawali dengan _riding scooter_ yang melibatkan sekitar 50 anggota komunitas Vespa. Mereka akan menempuh rute dari Lamban Rakyat menuju Kantor Bupati Lampung Selatan. Kegiatan ini dijadwalkan mulai pukul 16.30 WIB.

Selanjutnya, kemeriahan berlanjut dengan pertunjukan seni budaya internasional melalui kegiatan _International Council of Organizations of Folklore Festivals and Folk Arts_ (CIOFF). Agenda ini melibatkan delegasi dari Korea Selatan, Rusia, Polandia, Bulgaria, dan Indonesia yang akan menampilkan kekayaan seni dan budaya masing-masing.

Memasuki acara utama sekitar pukul 19.40 WIB, parade akan menampilkan kekayaan budaya Lampung Selatan melalui partisipasi tujuh marga, parade umbul-umbul, delegasi empat negara, pertunjukan teatrikal, serta Tari Tuping.

Rangkaian tersebut juga akan diwarnai upaya pemecahan rekor Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI) melalui penyalaan 2.470 lentera yang melibatkan sekitar 2.500 peserta.

Hendry mengatakan, Parade Budaya menjadi salah satu upaya memperkenalkan kekayaan tradisi dan identitas daerah kepada masyarakat yang lebih luas.

Perpaduan budaya lokal dan internasional diharapkan menghadirkan pertunjukan yang berkesan sekaligus memperkuat daya tarik festival.

“Parade Budaya menjadi salah satu daya tarik utama Lamsel Fest 2026. Kekayaan tradisi daerah akan ditampilkan bersama pertunjukan budaya internasional, dengan melibatkan sekitar 2.500 peserta serta agenda pemecahan rekor MURI melalui penyalaan 2.470 lentera. Kami ingin menghadirkan pengalaman budaya yang berkesan,” kata Hendry.

Parade Budaya ini juga dijadwalkan dihadiri sejumlah duta besar negara sahabat, Menteri Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia Zulkifli Hasan, sejumlah menteri Kabinet Merah Putih, Gubernur Lampung, serta tokoh nasional lainnya.

Setelah rangkaian pertunjukan budaya, kemeriahan hari kelima akan berlanjut melalui Festival Musik yang menghadirkan Grupie, Dewa 19 Experience, dan Al Ghazali.

*Hari Keenam: Night Lava Run dan Malam Puncak*

Memasuki hari terakhir, Minggu (15/11/2026), Lamsel Fest 2026 akan menghadirkan kegiatan olahraga *Night Lava Run* dengan titik start dan finish di depan Kantor Bupati Lampung Selatan. Kegiatan ini dijadwalkan dimulai pukul 18.10 WIB.

Setelah seluruh peserta menyelesaikan rute lari, rangkaian acara dilanjutkan dengan pengumuman pemenang dan pembagian _doorprize_.

Berikutnya, panggung Lamsel Fest 2026 akan menghadirkan Fashion Show dengan peraga perempuan dari kalangan masyarakat, bukan model profesional.

Mereka merupakan sosok yang sehari-hari berjuang mencari nafkah bagi keluarga. Kehadiran mereka diharapkan menginspirasi perempuan lain untuk tampil percaya diri dan berani menunjukkan potensi diri.

Malam puncak festival juga akan dimeriahkan oleh penampilan Hanaya, D'Masiv, Ndarboy, dan Nathalia Holscher. Seluruh rangkaian acara kemudian mencapai puncaknya melalui sambutan Bupati Lampung Selatan Radityo Egi Pratama sekaligus prosesi _grand closing_.

Suasana penutupan akan semakin semarak dengan suguhan _special effect_ dan pertunjukan kembang api yang menandai berakhirnya seluruh rangkaian Lamsel Fest 2026.

Di tengah beragam atraksi dan hiburan tersebut, Pesta UMKM juga menjadi bagian penting dalam penyelenggaraan Lamsel Fest 2026. Kehadirannya bukan sekadar melengkapi kemeriahan festival, tetapi juga membuka ruang interaksi antara pelaku usaha lokal dan pengunjung. Melalui kegiatan ini, produk-produk unggulan daerah diharapkan semakin dikenal, sekaligus membuka peluang transaksi dan memperluas pasar bagi pelaku UMKM.

Perpaduan atraksi otomotif, seni budaya, olahraga, musik, dan pemberdayaan ekonomi lokal menjadikan Lamsel Fest 2026 lebih dari sekadar perayaan hiburan. Dihadirkan sebagai kado bagi masyarakat, festival ini juga menjadi ruang promosi pariwisata dan penguatan ekonomi kreatif yang bertumpu pada potensi lokal Lampung Selatan.

Hendry Kurniawan menegaskan bahwa Lamsel Fest tidak hanya dirancang sebagai perhelatan sesaat. Festival tersebut akan terus dikembangkan menjadi agenda berkelanjutan untuk memperkuat daya tarik pariwisata daerah.

“Lamsel Fest 2026 tidak hanya menjadi perhelatan sesaat, tetapi akan terus dikembangkan sebagai agenda berkelanjutan untuk meningkatkan pariwisata Lampung Selatan. Kami ingin festival ini tumbuh semakin besar dan mampu sejajar dengan festival-festival unggulan lainnya di Indonesia,” kata Hendry.

Ia juga mengimbau masyarakat dan seluruh pihak yang terlibat maupun hadir untuk bersama-sama menjaga ketertiban dan keamanan selama rangkaian kegiatan berlangsung. Menurutnya, dukungan dan kerja sama semua pihak menjadi penting agar Lamsel Fest 2026 berjalan lancar, tertib, dan aman hingga acara penutupan.

“Kami mengajak masyarakat dan seluruh pihak untuk menjaga ketertiban, keamanan, serta kenyamanan selama Lamsel Fest 2026 berlangsung, sehingga seluruh rangkaian acara berjalan lancar dan dapat dinikmati bersama,” pesan Hendry. (KMF)

Read More

Pelaku Pencurian dengan Cekik Korban hingga Pingsan Dibekuk Tekab 308

LAMPUNG SELATAN - Tim Tekab 308 Polsek Natar menangkap R (33), tersangka pencurian dengan kekerasan yang menjerat leher seorang perempuan hingga pingsan sebelum membawa kabur sepeda motor dan sejumlah barang berharga milik korban di Desa Sidosari, Kecamatan Natar, Lampung Selatan.

Kapolsek Natar AKP Setyo Budi Howo, S.H., mewakili Kapolres Lampung Selatan AKBP Deddy Kurniawan, membenarkan penangkapan tersebut. Tersangka diketahui merupakan warga Jalan Kenangan, Gang Taruna, Kota Sepang, Bandar Lampung.
“Benar, tersangka berinisial R (33), warga Kota Sepang, Bandar Lampung, telah kami amankan di wilayah Desa Sidosari, Kecamatan Natar” kata Setyo.

Peristiwa itu terjadi pada Kamis (29/10/2026) sekitar pukul 16.00 WIB. Saat kejadian, korban Ova (27) berada di rumahnya di Perumahan Rajabasa Regency, Desa Sidosari.

Berdasarkan hasil penyelidikan, tersangka masuk ke dalam rumah korban, kemudian menjerat leher korban menggunakan tali hingga tidak sadarkan diri. Setelah korban pingsan, tersangka mengambil sepeda motor Honda Beat warna biru putih, dua unit telepon genggam, serta uang tunai Rp1 juta.

“Pelaku menjerat leher korban menggunakan tali hingga tidak sadarkan diri. Setelah korban tidak berdaya, pelaku mengambil sepeda motor, telepon genggam, uang tunai, serta sejumlah dokumen dan kartu milik korban. Akibat kejadian tersebut, korban mengalami kerugian sekitar Rp17 juta,” ujarnya.

Setelah sadar, korban mendapati sejumlah barang miliknya telah hilang dan kondisi rumah berantakan. Korban kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Natar.

Dalam pengungkapan ini, polisi mengamankan satu unit Honda Beat warna biru putih milik korban, satu unit Honda Beat Deluxe nomor polisi BE 2087 AIM yang diduga digunakan tersangka saat beraksi, satu STNK, satu BPKB, serta satu unit telepon genggam merek Advance warna oranye.

“Seluruh barang bukti tersebut telah kami amankan untuk kepentingan penyidikan. Kami juga masih mendalami pengakuan tersangka terkait dua kejadian pencurian lainnya,” kata Setyo.

Untuk Pasal 479 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, tindak pidana pencurian dengan kekerasan diancam dengan pidana penjara paling lama 9 tahun. (Red)

Read More

Cegah Tawuran, Polres Lampung Selatan Ingatkan 1.118 Siswa SMAN 2 Kalianda Jaga Masa Depan

LAMPUNG SELATAN - Jangan biarkan tawuran dan provokasi merusak masa depan. Pesan itu disampaikan Polres Lampung Selatan kepada 1.118 siswa SMAN 2 Kalianda dalam program Polisi Peduli Pendidikan, Senin (2/11/2026).

Kegiatan yang dipimpin Kabag SDM Polres Lampung Selatan Kompol Agus Priono, S.H., tersebut mengajak pelajar menjauhi kekerasan, menjaga pergaulan, dan lebih fokus meraih prestasi.

Bertindak sebagai inspektur upacara, Agus mengingatkan bahwa perkelahian antarpelajar dan tawuran bukan hanya membahayakan keselamatan, tetapi juga dapat mengganggu pendidikan dan menimbulkan konsekuensi hukum.

“Jangan sampai masa depan kalian rusak hanya karena emosi sesaat atau ajakan tawuran. Jangan mudah terprovokasi, apalagi sampai terlibat dalam kelompok yang mengarah pada kekerasan. Kalian memiliki kesempatan untuk meraih cita-cita, manfaatkan masa sekolah dengan kegiatan yang positif,” pesan Agus dalam amanatnya.

Ia juga mengingatkan para siswa agar bijak menggunakan media sosial, tidak menyebarkan ujaran kebencian maupun ajakan tawuran, serta menyelesaikan persoalan melalui komunikasi yang baik. Jika menghadapi masalah, pelajar diminta tidak ragu meminta bantuan guru maupun orang tua.

Selain pencegahan tawuran, para siswa didorong meningkatkan prestasi akademik dan nonakademik, menjaga kedisiplinan, serta mematuhi tata tertib sekolah. Dalam kesempatan tersebut, disampaikan pula informasi mengenai penerimaan anggota Polri dan TNI, termasuk rencana pelatihan serta peragaan tes jasmani di lingkungan sekolah.

Kegiatan ini turut dihadiri Kepala SMAN 2 Kalianda dan sejumlah pejabat Polres Lampung Selatan, di antaranya Kabaglog AKP Soedarminto, Kasat Polairud IPTU Panpan Hermayadi, S.H., Paurmin Bag SDM IPTU Agus Yulianto, KBO Satbinmas IPDA Sefi Ariana, S.H., AIPDA Zanuar Pandapotan Harahap, S.H., serta AIPTU Wayan Sutame, S.Pd.

Melalui program Polisi Peduli Pendidikan, Polres Lampung Selatan mendorong sinergi kepolisian, sekolah, dan orang tua dalam membina generasi muda. Edukasi dan pengawasan bersama diharapkan mampu mencegah kenakalan remaja serta menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan kondusif.
(Red)

Read More

Dukung Stimulus Pemerintah, ASDP Bebaskan 100% Tarif Jasa Kepelabuhanan pada Nataru 2026/2027

Jakarta, 29 Oktober 2026 – Perjalanan selama libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) menjadi momentum penting bagi masyarakat untuk berkumpul bersama keluarga maupun menjelajahi berbagai destinasi di Indonesia. Guna mendukung mobilitas masyarakat pada periode tersebut, pemerintah menghadirkan stimulus ekonomi melalui kebijakan diskon tarif transportasi, termasuk pada layanan angkutan penyeberangan.

Sejalan dengan kebijakan tersebut, PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) mendukung pelaksanaan program stimulus pemerintah melalui pembebasan 100% tarif jasa kepelabuhanan bagi pengguna jasa penyeberangan pada periode Nataru 2026/2027. Kebijakan ini menjadi salah satu upaya untuk menghadirkan layanan penyeberangan yang lebih terjangkau sekaligus memberikan nilai tambah bagi masyarakat yang melakukan perjalanan antarpulau.

Direktur Utama ASDP, Heru Widodo, menyampaikan bahwa dukungan terhadap program stimulus ini merupakan bentuk sinergi perusahaan dengan pemerintah dalam memberikan kemudahan akses transportasi bagi masyarakat, khususnya pada momentum libur akhir tahun.

“ASDP menyambut baik kebijakan stimulus pemerintah ini. Melalui pembebasan 100% tarif jasa kepelabuhanan, masyarakat dapat menikmati pengurangan pada salah satu komponen tarif penyeberangan. Kami berharap kebijakan ini dapat membantu meringankan biaya perjalanan sekaligus memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam merencanakan perjalanan bersama keluarga selama libur akhir tahun,” ujar Heru.

Pelaksanaan program ini mengacu pada Surat Keputusan Bersama (SKB) Nomor PJ-MHB 7 Tahun 2026, Nomor 145 Tahun 2026, dan Nomor 298 Tahun 2026 tentang Pemberian Diskon Tarif Transportasi untuk Stimulus Ekonomi Periode Libur Sekolah Tahun 2026, Natal Tahun 2026, dan Tahun Baru 2027.

Penjualan tiket dengan stimulus akan dimulai pada 7 November 2026 untuk periode keberangkatan 22 Desember 2026 hingga 10 Januari 2027. Program ini berlaku bagi penumpang pejalan kaki serta kendaraan Golongan II dan Golongan IVA di 14 pelabuhan yang melayani tujuh lintasan penyeberangan operasional ASDP, baik layanan reguler maupun ekspres.

Ketujuh lintasan tersebut meliputi Merak–Bakauheni (PP), Ketapang–Gilimanuk (PP), Padangbai–Lembar (PP), Tanjung Uban–Telaga Punggur (PP), Ajibata–Ambarita (PP), Kayangan–Poto Tano (PP), serta Sape–Labuan Bajo (PP).

Program stimulus ini diproyeksikan dapat dimanfaatkan oleh 188.909 penumpang pejalan kaki dan 467.118 unit kendaraan. Cakupan tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat di berbagai wilayah yang mengandalkan transportasi penyeberangan untuk mendukung mobilitas selama periode libur Nataru.

Corporate Secretary ASDP, Windy Andale, menjelaskan bahwa selain mendukung implementasi stimulus, perusahaan juga mempersiapkan aspek operasional guna mengakomodasi kebutuhan perjalanan masyarakat selama periode libur akhir tahun.

“ASDP terus memperkuat kesiapan operasional melalui koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan, termasuk dalam mempersiapkan armada kapal dan layanan di pelabuhan. Kami berkomitmen untuk menghadirkan layanan penyeberangan yang mengedepankan aspek keselamatan, keamanan, kenyamanan, dan kelancaran perjalanan masyarakat selama periode Nataru,” jelas Windy.

Windy juga mengimbau masyarakat untuk merencanakan perjalanan sejak dini dan melakukan pembelian tiket melalui kanal resmi Ferizy sebelum tiba di pelabuhan. Dengan memiliki tiket dan jadwal keberangkatan yang telah ditentukan, pengguna jasa dapat mempersiapkan perjalanan secara lebih baik.

Melalui dukungan terhadap program stimulus ini, ASDP terus berupaya memperkuat konektivitas antarpulau dan menghadirkan layanan penyeberangan yang semakin andal, aman, dan terjangkau. Sinergi bersama pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan menjadi bagian penting dalam mendukung kelancaran mobilitas masyarakat serta aktivitas ekonomi selama periode Nataru 2026/2027.

Untuk memperoleh informasi lebih lanjut mengenai program stimulus, jadwal keberangkatan, maupun layanan penyeberangan ASDP, masyarakat dapat menghubungi Contact Center ASDP melalui layanan telepon 191.

Read More

Panen Tomat di Lapas Kalianda, Warga Binaan Kembangkan Keterampilan dan Kemandirian Pertanian

KALIANDA – Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kalianda melaksanakan kegiatan panen tomat di area pembinaan kemandirian pertanian Lapas Kelas IIA Kalianda, dengan melibatkan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP), peserta magang, dan petugas pemasyarakatan. Kegiatan ini menjadi bagian dari pembinaan keterampilan pertanian sekaligus upaya memanfaatkan lahan secara produktif untuk mendukung ketahanan pangan, Sabtu (31/10/2026).

Sebelum memasuki masa panen, tanaman tomat dirawat secara bersama-sama melalui kegiatan penyiraman dan pemeliharaan rutin. Proses tersebut menjadi sarana pembelajaran bagi warga binaan untuk mengenal tahapan budidaya tanaman, mulai dari perawatan hingga menghasilkan buah yang siap dipanen.

Hasil panen tomat menjadi bukti dari proses yang dijalani dengan ketekunan dan tanggung jawab. Lebih dari sekadar menghasilkan produk pertanian, kegiatan ini juga memberikan pengalaman dan keterampilan yang dapat menjadi bekal bagi warga binaan ketika kembali ke tengah masyarakat.

Kalapas Kelas IIA Kalianda, Badarudin, menyampaikan bahwa pembinaan melalui kegiatan pertanian diharapkan mampu menumbuhkan kemandirian dan memberikan manfaat nyata bagi warga binaan.

“Melalui kegiatan ini, warga binaan tidak hanya belajar bercocok tanam, tetapi juga dilatih untuk memiliki kedisiplinan, tanggung jawab, dan keterampilan yang bermanfaat. Harapannya, pengalaman ini dapat menjadi bekal bagi mereka untuk menjalani kehidupan yang lebih mandiri setelah kembali ke masyarakat,” ujar Kalapas.

Lapas Kalianda terus mendorong kegiatan pembinaan kemandirian yang produktif dan berkelanjutan sebagai bagian dari upaya mempersiapkan warga binaan menjadi pribadi yang lebih mandiri.

Bukan cuma menanam harapan, hari ini kita panen hasilnya!

(HumasPaskal)

Read More

Tak Hanya Sukses Jadi Tuan Rumah MTQ ke-53, Lampung Selatan Tembus Tiga Besar

LAMSEL, Kalianda - Kabupaten Lampung Selatan tidak hanya sukses menjadi tuan rumah Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) ke-53 tingkat Provinsi Lampung Tahun 2026, tetapi juga berhasil meraih peringkat ketiga dalam ajang keagamaan tingkat provinsi tersebut.

Kabupaten berjuluk “Beranda Sumatra” ini pun mencatatkan capaian membanggakan, sekaligus melengkapi keberhasilan penyelenggaraan MTQ tahun ini.

Berdasarkan hasil penilaian dewan hakim, Kabupaten Tanggamus berhasil meraih juara umum, disusul Kota Bandar Lampung di posisi kedua, sementara Kabupaten Lampung Selatan berada di peringkat ketiga.

Hasil akhir tersebut diumumkan dalam acara penutupan MTQ ke-53 tingkat Provinsi Lampung yang berlangsung di GOR Way Handak, Kalianda, Jumat malam (30/10/2026).

Prosesi penutupan ditandai dengan pemukulan gong dan penyerahan piala bergilir Gubernur Lampung oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung, Muhammad Firsada, kepada Bupati Tanggamus, Mohammad Saleh Asnawi, sebagai juara umum.

Mewakili Bupati Lampung Selatan Radityo Egi Pratama, Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan, Supriyanto, menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh kabupaten/kota yang berhasil meraih prestasi pada MTQ ke-53 tahun ini.

Menurutnya, capaian yang diraih para peserta merupakan hasil dari kerja keras, kedisiplinan, ketekunan, serta pembinaan yang dilakukan secara berkelanjutan di masing-masing daerah.

"Semoga capaian ini menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pembinaan generasi Qurani dan mempertahankan prestasi pada ajang-ajang MTQ berikutnya," kata Supriyanto.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh qari dan qariah, hafiz dan hafizah, mufassir dan mufassirah, serta peserta dari berbagai cabang perlombaan yang telah berjuang dan menunjukkan kemampuan terbaik selama kompetisi berlangsung.

Sementara itu, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung sekaligus Ketua Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran (LPTQ) Provinsi Lampung, Muhammad Firsada, menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan atas keberhasilannya menjadi tuan rumah MTQ ke-53.

Atas nama Pemerintah Provinsi Lampung, ia juga mengapresiasi dewan hakim dan seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyelenggaraan kegiatan tersebut sehingga seluruh rangkaian MTQ dapat berjalan lancar, aman, dan penuh keberkahan.

"Sejak dibukanya ajang ini, kita telah menyaksikan ketelitian hafalan serta kedalaman Al-Qur'an dari putra-putri terbaik Provinsi Lampung," ujarnya.

MTQ ke-53 tingkat Provinsi Lampung menjadi momentum untuk memperkuat syiar Islam, mempererat silaturahmi antardaerah, sekaligus mendorong peningkatan kualitas pembinaan generasi Qurani.

Bagi Kabupaten Lampung Selatan, keberhasilan menjadi tuan rumah yang diiringi capaian peringkat ketiga menjadi kebanggaan sekaligus motivasi untuk terus mengembangkan pembinaan keagamaan dan melahirkan generasi yang unggul dalam memahami, menghafal, serta mengamalkan nilai-nilai Al-Qur'an. (Kmf)

Read More

Sengketa Lahan di Natar, Kuasa Hukum Soroti Proses Jual Beli Tanah

LAMPUNG SELATAN – Kuasa hukum penggugat, Meriantony, S.H., kembali menyoroti proses jual beli objek tanah yang menjadi pokok sengketa warisan di Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan.

Dalam keterangannya pada Jumat (30/10/2026), Meriantony mempertanyakan proses transaksi jual beli antara para tergugat dengan Turut Tergugat I melalui Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Ia menekankan pentingnya pembuktian apakah pembeli benar-benar telah menjalankan prinsip kehati-hatian sebelum melakukan transaksi.

Menurutnya, seseorang yang mengaku sebagai pembeli beriktikad baik tidak cukup hanya menunjukkan bahwa transaksi dilakukan melalui PPAT. Namun, perlu dibuktikan pula apakah sebelum transaksi dilakukan, pembeli telah memeriksa secara menyeluruh objek tanah yang dibeli, termasuk status hukum, riwayat kepemilikan, serta kondisi fisik tanah tersebut.

"Sebagai pembeli yang beriktikad baik, apakah sebelum melakukan transaksi di hadapan PPAT sudah terlebih dahulu mengecek objek jual beli dan memastikan status hukumnya? Kemudian, pada saat pengukuran objek tanah, apakah melibatkan RT, kepala lingkungan, serta kepala desa setempat?" demikian pokok pertanyaan yang disampaikan Meriantony.

Ia juga kembali mempertanyakan mekanisme proses jual beli yang dilakukan para tergugat dengan Turut Tergugat I melalui Turut Tergugat II, yang kemudian diproses oleh Turut Tergugat III.

Menurutnya, rangkaian proses tersebut perlu dijelaskan secara terbuka, terutama untuk memastikan apakah seluruh tahapan administrasi dan prosedur pertanahan telah dilaksanakan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Meriantony menduga terdapat sejumlah hal dalam proses jual beli tersebut yang perlu diuji kesesuaiannya dengan mekanisme hukum pertanahan. Karena itu, ia meminta pihak-pihak terkait memberikan penjelasan mengenai asal-usul tanah, dasar penguasaan, riwayat peralihan hak, hingga proses penerbitan dokumen pertanahan.

"Perlu ada penjelasan secara terang benderang mengenai bagaimana awal mula proses tanah tersebut, bagaimana riwayatnya, siapa yang menguasai, siapa yang melakukan transaksi, serta bagaimana proses administrasi hingga akhirnya terjadi jual beli," tegasnya.

Sorotan terhadap Aturan Hukum

Dalam persoalan ini, terdapat sejumlah ketentuan hukum yang relevan untuk menjadi bahan pengujian dalam persidangan.

Pertama, Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang mengatur bahwa suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik.

Kedua, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2016, yang memberikan pedoman mengenai kriteria pembeli beriktikad baik. Salah satu prinsipnya adalah pembeli wajib melakukan kehati-hatian dengan meneliti hak penjual, status objek tanah, serta riwayat hubungan hukum tanah dengan pemegang sertifikat.

Ketiga, Pasal 37 ayat (1) PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang mengatur bahwa peralihan hak atas tanah melalui jual beli pada prinsipnya hanya dapat didaftarkan apabila dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT.

Keempat, Pasal 39 ayat (1) huruf f PP Nomor 24 Tahun 1997, yang mengatur kewajiban PPAT menolak membuat akta apabila objek perbuatan hukum sedang dalam sengketa mengenai data fisik dan/atau data yuridisnya.

Selain itu, apabila ditemukan adanya perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian, Pasal 1365 KUHPerdata juga dapat menjadi dasar pengujian gugatan perdata, sepanjang unsur-unsurnya dapat dibuktikan.

Ketentuan-ketentuan tersebut bukan berarti telah terbukti terjadi pelanggaran hukum. Namun, menjadi dasar untuk menguji apakah proses jual beli dan administrasi pertanahan dalam perkara ini telah memenuhi ketentuan yang berlaku.

Sepuluh Tahapan Mekanisme Jual Beli Tanah hingga Pendaftaran di BPN

Dalam proses jual beli tanah melalui PPAT, terdapat sejumlah tahapan administrasi dan pemeriksaan yang perlu diperhatikan. Tahapan tersebut meliputi:

1. Pengecekan sertifikat di BPN. Pengecekan sertifikat merupakan kewenangan Kantor BPN sesuai dengan lokasi objek tanah yang akan diperjualbelikan. Pemeriksaan ini bertujuan mengetahui kesesuaian data sertifikat dengan data yang tercatat pada kantor pertanahan.

2. Permohonan informasi atau SKPT. Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) dapat dimohonkan untuk memperoleh informasi mengenai status tanah. Namun, SKPT umumnya digunakan dalam kebutuhan tertentu, seperti sertifikat yang menjadi jaminan atau objek yang akan dilelang.

3. Pemeriksaan data dan warkah. Setelah memperoleh informasi mengenai kesesuaian data pertanahan, termasuk warkah dan dokumen terkait, pemeriksaan dilakukan berdasarkan data yang tersedia di BPN. Dalam sistem yang telah terdigitalisasi, pengecekan sertifikat dapat dilakukan secara elektronik atau online.

4. Pengecekan online sebelum akad. Apabila hasil pengecekan menunjukkan kesesuaian data, proses dapat dilanjutkan ke tahap akad atau penandatanganan Akta Jual Beli (AJB), dengan tetap memenuhi persyaratan lainnya.

5. Pemeriksaan kondisi fisik dan tata batas. Apabila terdapat ketidaksesuaian tata batas atau letak antara data yuridis dan data fisik bidang tanah, para pihak perlu turun langsung ke lokasi untuk memastikan kondisi sebenarnya sesuai dengan data pertanahan.

6. Pengurusan BPHTB dan pembayaran PPh. PPAT menunggu proses permohonan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) sesuai ketentuan yang berlaku.

7. Penomoran dan persiapan AJB. Akta jual beli dapat dipersiapkan untuk diberikan nomor setelah persyaratan terpenuhi, termasuk pengecekan sertifikat, BPHTB, PPh, dan PBB dalam kondisi lunas, serta validasi BPHTB dan PPh telah diselesaikan pada instansi yang berwenang.

8. Pendaftaran peralihan hak. Setelah tahapan administrasi dan perpajakan diselesaikan, proses dilanjutkan dengan mendaftarkan peralihan hak atas tanah ke Kantor BPN sesuai lokasi objek tanah.

9. Penerbitan dokumen pendaftaran. Dalam proses administrasi tersebut, pemohon memperoleh Surat Pendaftaran Akta (SPA) serta dokumen terkait pendaftaran setoran negara atau Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

10. Proses administrasi dilaksanakan. Setelah seluruh persyaratan dan tahapan dipenuhi, proses pendaftaran peralihan hak dilaksanakan sesuai prosedur dan ketentuan pertanahan yang berlaku.

Sepuluh tahapan tersebut menjadi bagian penting untuk melihat bagaimana suatu transaksi jual beli tanah diproses. Namun, terpenuhinya administrasi formal tidak dengan sendirinya menjawab seluruh persoalan mengenai riwayat kepemilikan, penguasaan, batas fisik, maupun kemungkinan adanya hak pihak lain atas tanah tersebut.

Minta BPN dan Pihak Terkait Buka Riwayat Tanah

Meriantony berharap pihak-pihak yang terlibat dalam proses transaksi maupun administrasi pertanahan dapat memberikan penjelasan secara menyeluruh, termasuk mengenai dokumen dasar penerbitan sertifikat, warkah, proses pengukuran, serta riwayat peralihan hak.

Menurutnya, keterbukaan informasi tersebut penting agar majelis hakim memperoleh gambaran yang utuh mengenai asal-usul dan proses hukum objek tanah yang kini menjadi sengketa.

Persoalan ini pun menjadi perhatian dalam proses pembuktian di Pengadilan Negeri Kalianda. Sebab, yang perlu diuji bukan hanya keberadaan sertifikat, melainkan juga rangkaian peristiwa dan dokumen yang menjadi dasar penerbitan serta peralihan hak atas tanah tersebut.

Dengan demikian, muncul pertanyaan mendasar: apakah sebelum transaksi dilakukan, pembeli telah memastikan kesesuaian data yuridis dan data fisik tanah, menelusuri riwayat kepemilikan, serta memastikan tidak terdapat hak pihak lain yang perlu diperhatikan?

Hingga berita ini diterbitkan, seluruh dugaan ketidaksesuaian prosedur maupun keabsahan transaksi tetap harus ditempatkan sebagai persoalan yang memerlukan pembuktian hukum. Keputusan mengenai sah atau tidaknya transaksi dan hak atas objek sengketa menjadi kewenangan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut. (Red)

Read More

Sidang Korupsi, Mantan Kades di Lampung Selatan Menangis Bacakan Pledoi

BANDAR LAMPUNG – Terdakwa Isnaini, mantan Kepala Desa Bangunan, Kecamatan Palas, Kabupaten Lampung Selatan, menangis saat membacakan nota pembelaan atau pledoi dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2024.

Dalam pembelaannya, Isnaini mengakui telah menggunakan uang Dana Desa untuk membayar jasa pengacara ketika dirinya menghadapi persoalan hukum.

Sidang pembacaan pledoi terhadap Isnaini dan Ansori, mantan Sekretaris Desa Bangunan, digelar di ruang sidang utama Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas IA, Kamis (29/10/2026).

Dalam persidangan tersebut, masing-masing terdakwa membacakan nota pembelaannya atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU). Terdakwa Isnaini didampingi penasihat hukumnya dari LBH Al Bantani, Eko Umaydi, S.Kom., S.H., dan Adi Yana, S.H.

Di hadapan majelis hakim yang diketuai Firmansyah Khadafi Tjindarbumi, Isnaini menyampaikan bahwa selama dirinya menjabat sebagai kepala desa, sejumlah pembangunan telah dilakukan di Desa Bangunan, termasuk infrastruktur jalan.

Namun, ia mengakui adanya kesalahan yang menurutnya terjadi karena kekhilafan. Ia juga menjelaskan bahwa saat itu dirinya sedang menghadapi persoalan hukum yang dilaporkan ke Polda Lampung serta laporan dari lawan politiknya ke kejaksaan.

Menurut pengakuannya, situasi tersebut membuat dirinya harus mengeluarkan biaya untuk kepentingan hukum.

“Saya menggunakan uang yang ada Dana Desa itu untuk membayar jasa pengacara terdahulu saya,” ungkap Isnaini dalam persidangan.

Sambil meneteskan air mata, Isnaini memohon kepada majelis hakim agar menjatuhkan hukuman seringan-ringannya. Ia menyampaikan bahwa dirinya masih memiliki anak yang membutuhkan perhatian dan tanggung jawabnya.

“Saya mohon kepada majelis hakim agar dihukum seringan-ringannya, mengingat saya masih memiliki anak yang masih kecil,” ucapnya.

Pembelaan tersebut menjadi bagian dari proses persidangan yang masih berjalan. Majelis hakim nantinya akan mempertimbangkan nota pembelaan para terdakwa, tanggapan jaksa, serta seluruh fakta dan alat bukti yang terungkap di persidangan sebelum menjatuhkan putusan.

Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum menuntut Isnaini bin Sasmita dengan pidana penjara selama 5 tahun 6 bulan dalam perkara dugaan korupsi APBDes Desa Bangunan, Kecamatan Palas, Kabupaten Lampung Selatan, Tahun Anggaran 2024.

Selain pidana penjara, Isnaini dituntut membayar uang pengganti sebesar Rp563.385.812. Apabila harta bendanya tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, jaksa menuntut pidana penjara pengganti selama 2 tahun 6 bulan.

Isnaini juga dituntut membayar denda sebesar Rp200 juta. Jika denda tidak dibayarkan, jaksa meminta agar diganti dengan pidana kurungan selama 80 hari.
Sementara itu, terdakwa Ansori bin Heruji, mantan Sekretaris Desa Bangunan, dituntut pidana penjara selama 4 tahun 6 bulan.

Ansori juga dituntut membayar denda sebesar Rp50 juta. Apabila denda tidak dibayarkan, tuntutan tersebut mencantumkan pidana kurungan pengganti selama 50 hari.

Untuk uang pengganti, Ansori dibebani kewajiban sebesar Rp87.821.400. Jika kewajiban tersebut tidak dipenuhi sesuai ketentuan hukum, harta bendanya dapat disita dan dilelang. Apabila masih tidak mencukupi, jaksa menuntut pidana penjara pengganti selama 2 tahun.

Dalam surat dakwaan, JPU menguraikan bahwa para terdakwa diduga tidak membuat laporan pertanggungjawaban (LPJ) atas seluruh kegiatan desa dan tidak melaporkan pelaksanaannya kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Lampung Selatan.

Berdasarkan hasil audit perhitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan Inspektorat Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan, perbuatan yang didakwakan kepada Isnaini dan Ansori disebut mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp651.009.762.

Besaran kerugian tersebut menjadi salah satu bagian penting dalam perkara yang kini memasuki tahapan pembelaan terdakwa.
Meski demikian, tuntutan jaksa bukanlah putusan akhir. Status hukum kedua terdakwa akan ditentukan melalui putusan majelis hakim setelah seluruh tahapan persidangan selesai.

Sidang ditunda selama dua pekan dan dijadwalkan kembali pada Senin (9/11/2026), dengan agenda tanggapan Jaksa Penuntut Umum atas nota pembelaan atau pledoi para terdakwa. (*Red)

Read More

Polisi Ungkap Penyalahgunaan Solar Subsidi 8.400 Liter di Katibung, Tiga Orang Jadi Tersangka

LAMPUNG SELATAN -  Polres Lampung Selatan mengungkap penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis solar di Jalan Lintas Sumatera, Desa Tanjung Ratu, Kecamatan Katibung, Selasa (27/10/2026) dini hari.

Dalam pengungkapan tersebut,
Kapolres Lampung Selatan AKBP Deddy Kurniawan, S.H., S.I.K., M.M., M.Si  mengatakan, pengungkapan kasus tersebut berawal dari informasi masyarakat mengenai dugaan penyalahgunaan BBM bersubsidi.

“Kami menemukan dua unit truk Hino berwarna hijau di Jalan Lintas Sumatera, Desa Tanjung Ratu, Kecamatan Katibung. Dari hasil pemeriksaan, petugas menemukan 240 jeriken berisi sekitar 8.400 liter solar subsidi dan mengamankan delapan orang untuk pemeriksaan lebih lanjut,” ujar Deddy.

Dari delapan orang yang diamankan, polisi menetapkan tiga orang berinisial P (40), warga Kecamatan Sidomulyo, Lampung Selatan; S (44), warga Kota Cilegon, Banten; dan MN (26), warga Kota Sukabumi, Jawa Barat, sebagai tersangka.

Pengungkapan kasus ini berawal dari penyelidikan yang dilakukan petugas pada Selasa (27/10/2026) sekitar pukul 00.30 WIB di Jalan Lintas Sumatera, Desa Tanjung Ratu, Kecamatan Katibung, Lampung Selatan.

Di lokasi tersebut, petugas memeriksa dua unit truk Hino bernomor polisi B 9228 BEV dan B 9376 BEV. Dari pemeriksaan itu, polisi menemukan 240 jeriken berkapasitas masing-masing 35 liter yang berisi solar subsidi, dengan total volume sekitar 8.400 liter.

“Selain BBM dan kedua truk tersebut, polisi menyita satu unit mobil pikap Suzuki Carry berwarna putih bernomor polisi 8733 TT, satu mesin penyedot, serta uang tunai Rp 4.436.000 diduga berkaitan dengan aktivitas pengangkutan solar subsidi tersebut” lanjut AKBP Deddy

Atas perbuatannya, para tersangka dipersangkakan melanggar Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah. Pasal tersebut mengatur penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga BBM yang disubsidi pemerintah, dengan ancaman pidana penjara paling lama enam tahun dan denda paling tinggi Rp 60 miliar. (*red)

Read More

Polisi Bersama Masyarakat, Polsek Katibung Temukan Tanaman Diduga Ganja di Ladang Warga

LAMPUNG SELATAN - Sinergi polisi dan masyarakat mengungkap temuan satu batang tanaman yang diduga ganja setinggi sekitar satu meter di sebuah ladang warga di Desa Tarahan, Kecamatan Katibung, Kabupaten Lampung Selatan, Senin (26/10/2026). Temuan tersebut berawal dari informasi warga yang ditindaklanjuti oleh personel Polsek Katibung.

Kapolsek Katibung IPTU Dita Hidayatullah, S.H., M.H., mewakili Kapolres Lampung Selatan AKBP Deddy Kurniawan, S.H., S.I.K., M.M., M.Si., menjelaskan bahwa tanaman tersebut ditemukan saat petugas melakukan pengecekan ke lokasi bersama perangkat desa.

“Petugas menemukan satu batang tanaman berwarna hijau yang diduga ganja, dengan tinggi sekitar satu meter, ditanam dalam pot plastik berwarna hitam. Tanaman tersebut ditemukan di ladang milik warga” ujar IPTU Dita.

Pengecekan dilakukan setelah polisi menerima informasi masyarakat mengenai dugaan tanaman ganja di ladang milik seorang warga berinisial R. Kapolsek Katibung IPTU Dita Hidayatullah turun langsung bersama personel untuk mengecek lokasi, didampingi Kepala Dusun Sebalang, Nur Alim.

Polisi akan melakukan penyelidikan lebih lanjut dengan meminta keterangan pemilik lahan serta mencari saksi-saksi lainnya untuk mendalami asal-usul tanaman tersebut.

Petugas juga berkoordinasi dengan Satresnarkoba Polres Lampung Selatan guna memastikan jenis tanaman dan menentukan langkah penanganan sesuai ketentuan hukum.

IPTU Dita mengimbau masyarakat agar segera melaporkan aktivitas mencurigakan yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), termasuk dugaan penyalahgunaan narkotika, melalui layanan Call Center Polri 110 atau Bhabinkamtibmas setempat. Partisipasi masyarakat diharapkan dapat mempercepat penanganan dan memperkuat sinergi antara polisi dan warga dalam menjaga keamanan lingkungan.
(Red)

Read More

Polres Lampung Selatan Bekuk Terduga Narkoba di Penengahan

LAMPUNG SELATAN - Satuan Reserse Narkoba Polres Lampung Selatan mengamankan seorang pria bernama SA (32) dalam pengungkapan dugaan penyalahgunaan narkotika di Kecamatan Penengahan, Lampung Selatan, Selasa (27/10/2026).

Dari hasil penggeledahan di rumah tersangka di Desa Kuripan, polisi menyita tiga paket plastik yang diduga berisi sabu, timbangan digital, serta sejumlah peralatan yang diduga berkaitan dengan penggunaan narkotika.

Kasat Narkoba Polres Lampung Selatan Iptu Rosali, mewakili Kapolres Lampung Selatan AKBP Deddy Kurniawan, mengatakan pengungkapan tersebut berawal dari penggerebekan yang dilakukan anggota Satresnarkoba di sebuah rumah di Desa Rawi, Kecamatan Penengahan. Petugas kemudian mengamankan SA (32)  dan melakukan penggeledahan di kediamannya di Desa Kuripan.

“Dari hasil penggeledahan di rumah tersangka, anggota menemukan satu paket klip ukuran sedang dan dua paket klip kecil yang diduga berisi sabu. Petugas juga mengamankan timbangan digital, plastik klip kosong, telepon genggam, alat isap sabu, dua kaca pirek, serta uang tunai Rp1 juta,” kata Rosali.

Pengamanan Satria dilakukan pada Selasa sekitar pukul 16.00 WIB. Setelah diamankan, polisi melakukan penggeledahan di rumahnya untuk mencari barang bukti yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana narkotika tersebut.

“Selain tiga paket yang diduga berisi sabu, barang bukti yang disita meliputi satu unit telepon genggam Android, satu timbangan digital, satu bendel plastik klip kosong, satu alat isap sabu atau bong, dan dua kaca pirek. Polisi turut menyita uang tunai sebesar Rp1 juta” lanjut Rosali.

Selanjutnya, tersangka beserta seluruh barang bukti dibawa ke kantor Satresnarkoba Polres Lampung Selatan untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Polisi masih perlu memastikan jenis dan berat narkotika melalui pemeriksaan barang bukti serta mendalami dugaan keterlibatan tersangka dalam perkara tersebut.

Atas dugaan tindak pidana itu, tersangka dipersangkakan melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Pasal 609 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, sebagaimana tercantum dalam laporan kepolisian. (*/Red)

Read More

Kantor Pertanahan Lampung Selatan Turut Tergugat Sengketa Lahan Natar

LAMPUNG SELATAN — Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan selaku Turut Tergugat dalam perkara sengketa tanah di Kecamatan Natar menyatakan menghormati proses hukum yang sedang berlangsung di pengadilan.

Pada hari Selasa tanggal, (27/10/2026) di ruangan kantor Kepala Seksi Penetapan Hak & Pendaftara, A. Negra Mardenitami, S.H., M.H., QRMO , dan Faiz Nadiyansyah P, SH MH (Koorsub Pendaftaran Hak), Adnan Husein , SH MH (Koorsub Penetapan Hak), Firmansyah SH MH (koorsub Sengketa Pertanahan).

Dalam hal itu, Pihak BPN juga menyatakan siap memberikan keterangan dan dokumen administrasi pertanahan yang relevan apabila diminta secara resmi oleh majelis hakim.

Pernyataan tersebut disampaikan Kepala Seksi Penetapan Hak & Pendaftara, A. Negra Mardenitami, S.H., M.H., QRMO , sebagai tanggapan atas pertanyaan dan permintaan klarifikasi terkait warkah penerbitan dua Sertifikat Hak Milik (SHM) yang menjadi bagian dari perkara sengketa tanah tersebut.

Dalam keterangannya, Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan menegaskan komitmennya untuk menjunjung tinggi asas kepastian hukum, objektivitas, serta tertib administrasi pertanahan.

“Pada prinsipnya Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan kooperatif dan siap memberikan keterangan, penjelasan, serta dokumen administrasi pertanahan yang relevan sesuai dengan tugas dan kewenangannya,” demikian pernyataan Kepala Seksi Penetapan Hak & Pendaftara.

Namun, pemberian keterangan maupun dokumen tersebut dilakukan sepanjang diminta atau diperintahkan secara resmi oleh majelis hakim atau pengadilan yang memeriksa dan mengadili perkara, dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sikap tersebut menjadi perhatian dalam proses persidangan sengketa tanah di Natar, terutama terkait permintaan kuasa hukum penggugat agar warkah penerbitan dua SHM dapat diperlihatkan dalam persidangan.

Warkah pertanahan merupakan kumpulan dokumen yang menjadi dasar dalam proses pendaftaran dan penerbitan hak atas tanah. Keberadaan serta pemeriksaan dokumen tersebut dapat menjadi bagian penting dalam menelusuri riwayat administrasi penerbitan sertifikat, sesuai dengan relevansi dan penilaian majelis hakim.

Meski demikian, pernyataan BPN tersebut belum dapat dimaknai sebagai kepastian bahwa seluruh warkah yang diminta akan langsung diperlihatkan atau diserahkan dalam persidangan. Hal itu bergantung pada permintaan atau perintah resmi pengadilan serta ketentuan hukum yang berlaku.

Dengan demikian, perhatian selanjutnya tertuju pada proses persidangan dan bagaimana majelis hakim menyikapi permintaan terkait dokumen warkah penerbitan kedua SHM tersebut.

Catatan: Hingga terdapat keterangan lebih lanjut, belum dapat disimpulkan bahwa warkah tersebut bermasalah ataupun bahwa penerbitan kedua sertifikat tidak sah. Pemeriksaan dokumen dan fakta persidangan tetap menjadi bagian dari proses pembuktian perkara.(is)

Read More

Target PTSL Turun, Berkurang Bidang Tanah

LAMPUNG SELATAN — Penurunan target Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) setiap tahun dinilai tidak serta-merta menunjukkan penurunan kinerja dalam pelaksanaan program sertifikasi tanah. Kondisi tersebut dapat berkaitan dengan semakin berkurangnya bidang tanah yang belum terdaftar seiring pelaksanaan program dari tahun ke tahun.

Pendekatan pola kerja mendekat, merapat, dan menyeluruh (3M) menjadi salah satu konsep dalam pelaksanaan pendaftaran tanah. Melalui pendekatan tersebut, pendataan dan pendaftaran bidang tanah diharapkan dapat menjangkau masyarakat secara lebih luas dan menyeluruh.

Seiring berjalannya program PTSL, sebagian bidang tanah yang sebelumnya belum terdaftar telah memperoleh sertipikat hak atas tanah. Kondisi ini menyebabkan jumlah bidang tanah yang berpotensi menjadi objek pendaftaran pada tahun-tahun berikutnya dapat semakin terbatas.

Dikatakan Kepala Seksi Penetapan Hak & Pendaftaran, A. Negra Mardenitami, S.H., M.H., QRMO, Oleh karena itu, penetapan target PTSL perlu mempertimbangkan ketersediaan bidang tanah yang belum bersertipikat, potensi objek di setiap wilayah kerja, serta hasil inventarisasi dan identifikasi langsung di lapangan.

Penentuan target yang sesuai dengan kondisi faktual diperlukan agar pelaksanaan program tetap terukur dan tepat sasaran. Dengan demikian, target tahunan tidak hanya didasarkan pada angka capaian sebelumnya, tetapi juga memperhatikan jumlah bidang tanah yang benar-benar masih membutuhkan layanan pendaftaran.

Data Valid Jadi Kunci Evaluasi

Meski penurunan target dapat mencerminkan semakin luasnya cakupan pendaftaran tanah, kondisi tersebut tetap perlu dibuktikan melalui data yang valid. Evaluasi perlu mencakup jumlah bidang tanah yang telah bersertipikat, bidang tanah yang belum terdaftar, target yang ditetapkan, serta realisasi penyelesaian setiap tahun.

Data tersebut penting untuk memastikan Apakah penurunan target memang disebabkan oleh berkurangnya objek tanah yang belum bersertifikat atau terdapat faktor lain yang turut mempengaruhi pelaksanaan program

Dengan evaluasi berbasis data, masyarakat dapat memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai perkembangan program PTSL, sekaligus mengetahui sejauh mana upaya pmemberikan dalam memberikan kepastian hukum atau kepemilikan tanah

Pada akhirnya, keberhasilan PTSL tidak semata-mata diukur dari besar atau kecilnya target tahunan, tetapi juga dari capaian nyata pendaftaran tanah, ketepatan sasaran, serta semakin luasnya akses masyarakat terhadap kepastian hukum hak atas tanah. (Red)

Read More

KMP Portlink III Mulai Beroperasi, ASDP Perkuat Konektivitas Jawa–Sumatera

MERAK, 27 Oktober 2026 – PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) terus memperkuat layanan penyeberangan pada lintasan Merak–Bakauheni melalui pengoperasian KMP Portlink III yang mulai melayani pengguna jasa pada Minggu (25/10) sekitar pukul 19.00 WIB. Kehadiran kapal ini menjadi bagian dari langkah perusahaan dalam memperkuat kesiapan armada pada salah satu jalur penyeberangan strategis nasional yang memiliki peran penting dalam menghubungkan konektivitas Jawa dan Sumatera.

Direktur Utama ASDP, Heru Widodo, menyampaikan bahwa pengoperasian KMP Portlink III merupakan bagian dari langkah perusahaan dalam memastikan kesiapan layanan penyeberangan, khususnya pada lintasan strategis yang menghubungkan Pulau Jawa dan Sumatera.

“Pengoperasian KMP Portlink III menjadi bagian dari upaya kami untuk memperkuat kesiapan armada dan menjaga kesinambungan layanan penyeberangan. Kami berharap kehadiran kapal ini dapat mendukung kelancaran perjalanan pengguna jasa sekaligus menunjang pergerakan logistik yang menjadi bagian penting dari aktivitas ekonomi masyarakat,” ujar Heru.

Selanjutnya, KMP Portlink III dijadwalkan melayani lintasan Merak–Bakauheni setiap hari. Sebelum mulai beroperasi, kapal tersebut bertolak dari Paciran pada Kamis (22/10) pukul 16.50 WIB sebagai bagian dari rangkaian persiapan pengoperasian.

ASDP memastikan pengoperasian kapal dilaksanakan dengan memperhatikan pemenuhan persyaratan keselamatan dan ketentuan operasional yang berlaku. Koordinasi dengan pemangku kepentingan terkait juga terus dilakukan untuk mendukung kesiapan layanan, sehingga operasional kapal dapat berlangsung sesuai ketentuan serta kebutuhan pelayanan di lapangan.

Heru menegaskan bahwa penguatan layanan penyeberangan tidak hanya berkaitan dengan kesiapan armada, tetapi juga konsistensi dalam menerapkan standar keselamatan dan pelayanan kepada pengguna jasa.

“Keselamatan tetap menjadi prioritas dalam setiap kegiatan operasional. Kami terus melakukan evaluasi dan koordinasi agar kesiapan armada berjalan seiring dengan kualitas pelayanan. Harapannya, layanan penyeberangan Merak–Bakauheni dapat terus mendukung kelancaran perjalanan masyarakat serta distribusi logistik yang menjadi penggerak aktivitas ekonomi,” tambah Heru.

Melalui pengoperasian KMP Portlink III, ASDP melanjutkan upaya memperkuat layanan penyeberangan yang andal dan berorientasi pada kebutuhan pengguna jasa. Perusahaan berkomitmen untuk terus meningkatkan kesiapan operasional serta menjaga kualitas layanan pada lintasan strategis yang menjadi penghubung utama Jawa dan Sumatera.

Read More

Proyek Rp2,4 M di Way Panji – Candipuro Milik CV Dwi Baskoro Disorot, Baru Dicor Sudah Patah

LAMPUNG SELATAN – Kualitas proyek jalan beton senilai Rp2.483.516.923 di Lampung Selatan dikeluhkan warga. Beton sudah patah, sompal, dan terbelah padahal belum masuk tahap Provisional Hand Over (PHO).

Proyek dengan penyedia jasa CV Dwi Baskoro ini menghubungkan Desa Way Gelam, Kecamatan Way Panji menuju Kecamatan Candipuro. Nomor kontrak: 54/KTR/KONS-BM/DPUPR-LS/APBD/2025. Mulai dikerjakan 30 Juli 2026 dan dijadwalkan selesai 27 Oktober 2026.

“Ini sepertinya tidak sesuai spesifikasi. Lantai kerjanya tidak maksimal, bahkan mungkin tidak pakai lantai kerja. Jalan sudah digunakan masyarakat, tapi betonnya patah bukan retak, ada yang sompal, padahal belum selesai PHO. Apalagi ke depan dilewati mobil muatan berat,” ujar Untung, warga Kecamatan Candipuro, Senin (26/10/2026).

Menurutnya, kerusakan tidak hanya di satu titik. Proyek serupa di Desa Cinta Mulya, Kecamatan Candipuro, mengalami kondisi yang sama.

“Lemahnya pengawasan dari Dinas PUPR Kabupaten Lampung Selatan diduga menjadi sebab utama gagalnya proyek ini,” jelas Untung.

Warga sepakat meminta Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan membongkar dan memperbaiki proyek yang bersumber dari APBD tersebut. Jalan yang menghubungkan Desa Way Gelam dan Balinuraga itu merupakan akses vital masyarakat.

“Jalan ini banyak digunakan warga untuk melintas. Warga tidak mau kualitasnya seperti ini. Sia-sia menghabiskan anggaran negara tapi hasilnya begini. Belum selesai masa proyek, jalannya sudah terbelah-belah,” ucapnya.

Melalui Untung, warga meminta Bupati Lampung Selatan, Egi, dan DPRD Kabupaten Lampung Selatan turun langsung ke lokasi.

“Ini bukan rahasia lagi. Warga meminta Bupati Egi dan DPRD mengunjungi daerah ini. Apakah pembangunan jalan ini sudah sesuai harapan atau cuma buang-buang APBD,” harapnya.

Sementara Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lampung Selatan, Agnatius Syahrizal, belum berhasil dikonfirmasi. (Red)

Read More