Portal Berita Online

Dukung Stimulus Pemerintah, ASDP Bebaskan 100% Tarif Jasa Kepelabuhanan pada Nataru 2026/2027


Jakarta, 29 Oktober 2026 – Perjalanan selama libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) menjadi momentum penting bagi masyarakat untuk berkumpul bersama keluarga maupun menjelajahi berbagai destinasi di Indonesia. Guna mendukung mobilitas masyarakat pada periode tersebut, pemerintah menghadirkan stimulus ekonomi melalui kebijakan diskon tarif transportasi, termasuk pada layanan angkutan penyeberangan.

Sejalan dengan kebijakan tersebut, PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) mendukung pelaksanaan program stimulus pemerintah melalui pembebasan 100% tarif jasa kepelabuhanan bagi pengguna jasa penyeberangan pada periode Nataru 2026/2027. Kebijakan ini menjadi salah satu upaya untuk menghadirkan layanan penyeberangan yang lebih terjangkau sekaligus memberikan nilai tambah bagi masyarakat yang melakukan perjalanan antarpulau.

Direktur Utama ASDP, Heru Widodo, menyampaikan bahwa dukungan terhadap program stimulus ini merupakan bentuk sinergi perusahaan dengan pemerintah dalam memberikan kemudahan akses transportasi bagi masyarakat, khususnya pada momentum libur akhir tahun.

“ASDP menyambut baik kebijakan stimulus pemerintah ini. Melalui pembebasan 100% tarif jasa kepelabuhanan, masyarakat dapat menikmati pengurangan pada salah satu komponen tarif penyeberangan. Kami berharap kebijakan ini dapat membantu meringankan biaya perjalanan sekaligus memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam merencanakan perjalanan bersama keluarga selama libur akhir tahun,” ujar Heru.

Pelaksanaan program ini mengacu pada Surat Keputusan Bersama (SKB) Nomor PJ-MHB 7 Tahun 2026, Nomor 145 Tahun 2026, dan Nomor 298 Tahun 2026 tentang Pemberian Diskon Tarif Transportasi untuk Stimulus Ekonomi Periode Libur Sekolah Tahun 2026, Natal Tahun 2026, dan Tahun Baru 2027.

Penjualan tiket dengan stimulus akan dimulai pada 7 November 2026 untuk periode keberangkatan 22 Desember 2026 hingga 10 Januari 2027. Program ini berlaku bagi penumpang pejalan kaki serta kendaraan Golongan II dan Golongan IVA di 14 pelabuhan yang melayani tujuh lintasan penyeberangan operasional ASDP, baik layanan reguler maupun ekspres.

Ketujuh lintasan tersebut meliputi Merak–Bakauheni (PP), Ketapang–Gilimanuk (PP), Padangbai–Lembar (PP), Tanjung Uban–Telaga Punggur (PP), Ajibata–Ambarita (PP), Kayangan–Poto Tano (PP), serta Sape–Labuan Bajo (PP).

Program stimulus ini diproyeksikan dapat dimanfaatkan oleh 188.909 penumpang pejalan kaki dan 467.118 unit kendaraan. Cakupan tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat di berbagai wilayah yang mengandalkan transportasi penyeberangan untuk mendukung mobilitas selama periode libur Nataru.

Corporate Secretary ASDP, Windy Andale, menjelaskan bahwa selain mendukung implementasi stimulus, perusahaan juga mempersiapkan aspek operasional guna mengakomodasi kebutuhan perjalanan masyarakat selama periode libur akhir tahun.

“ASDP terus memperkuat kesiapan operasional melalui koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan, termasuk dalam mempersiapkan armada kapal dan layanan di pelabuhan. Kami berkomitmen untuk menghadirkan layanan penyeberangan yang mengedepankan aspek keselamatan, keamanan, kenyamanan, dan kelancaran perjalanan masyarakat selama periode Nataru,” jelas Windy.

Windy juga mengimbau masyarakat untuk merencanakan perjalanan sejak dini dan melakukan pembelian tiket melalui kanal resmi Ferizy sebelum tiba di pelabuhan. Dengan memiliki tiket dan jadwal keberangkatan yang telah ditentukan, pengguna jasa dapat mempersiapkan perjalanan secara lebih baik.

Melalui dukungan terhadap program stimulus ini, ASDP terus berupaya memperkuat konektivitas antarpulau dan menghadirkan layanan penyeberangan yang semakin andal, aman, dan terjangkau. Sinergi bersama pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan menjadi bagian penting dalam mendukung kelancaran mobilitas masyarakat serta aktivitas ekonomi selama periode Nataru 2026/2027.

Untuk memperoleh informasi lebih lanjut mengenai program stimulus, jadwal keberangkatan, maupun layanan penyeberangan ASDP, masyarakat dapat menghubungi Contact Center ASDP melalui layanan telepon 191.

Share:

Panen Tomat di Lapas Kalianda, Warga Binaan Kembangkan Keterampilan dan Kemandirian Pertanian


KALIANDA – Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kalianda melaksanakan kegiatan panen tomat di area pembinaan kemandirian pertanian Lapas Kelas IIA Kalianda, dengan melibatkan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP), peserta magang, dan petugas pemasyarakatan. Kegiatan ini menjadi bagian dari pembinaan keterampilan pertanian sekaligus upaya memanfaatkan lahan secara produktif untuk mendukung ketahanan pangan, Sabtu (31/10/2026).

Sebelum memasuki masa panen, tanaman tomat dirawat secara bersama-sama melalui kegiatan penyiraman dan pemeliharaan rutin. Proses tersebut menjadi sarana pembelajaran bagi warga binaan untuk mengenal tahapan budidaya tanaman, mulai dari perawatan hingga menghasilkan buah yang siap dipanen.

Hasil panen tomat menjadi bukti dari proses yang dijalani dengan ketekunan dan tanggung jawab. Lebih dari sekadar menghasilkan produk pertanian, kegiatan ini juga memberikan pengalaman dan keterampilan yang dapat menjadi bekal bagi warga binaan ketika kembali ke tengah masyarakat.

Kalapas Kelas IIA Kalianda, Badarudin, menyampaikan bahwa pembinaan melalui kegiatan pertanian diharapkan mampu menumbuhkan kemandirian dan memberikan manfaat nyata bagi warga binaan.

“Melalui kegiatan ini, warga binaan tidak hanya belajar bercocok tanam, tetapi juga dilatih untuk memiliki kedisiplinan, tanggung jawab, dan keterampilan yang bermanfaat. Harapannya, pengalaman ini dapat menjadi bekal bagi mereka untuk menjalani kehidupan yang lebih mandiri setelah kembali ke masyarakat,” ujar Kalapas.

Lapas Kalianda terus mendorong kegiatan pembinaan kemandirian yang produktif dan berkelanjutan sebagai bagian dari upaya mempersiapkan warga binaan menjadi pribadi yang lebih mandiri.

Bukan cuma menanam harapan, hari ini kita panen hasilnya!

(HumasPaskal)

Share:

Tak Hanya Sukses Jadi Tuan Rumah MTQ ke-53, Lampung Selatan Tembus Tiga Besar


LAMSEL, Kalianda - Kabupaten Lampung Selatan tidak hanya sukses menjadi tuan rumah Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) ke-53 tingkat Provinsi Lampung Tahun 2026, tetapi juga berhasil meraih peringkat ketiga dalam ajang keagamaan tingkat provinsi tersebut.

Kabupaten berjuluk “Beranda Sumatra” ini pun mencatatkan capaian membanggakan, sekaligus melengkapi keberhasilan penyelenggaraan MTQ tahun ini.

Berdasarkan hasil penilaian dewan hakim, Kabupaten Tanggamus berhasil meraih juara umum, disusul Kota Bandar Lampung di posisi kedua, sementara Kabupaten Lampung Selatan berada di peringkat ketiga.

Hasil akhir tersebut diumumkan dalam acara penutupan MTQ ke-53 tingkat Provinsi Lampung yang berlangsung di GOR Way Handak, Kalianda, Jumat malam (30/10/2026).

Prosesi penutupan ditandai dengan pemukulan gong dan penyerahan piala bergilir Gubernur Lampung oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung, Muhammad Firsada, kepada Bupati Tanggamus, Mohammad Saleh Asnawi, sebagai juara umum.

Mewakili Bupati Lampung Selatan Radityo Egi Pratama, Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan, Supriyanto, menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh kabupaten/kota yang berhasil meraih prestasi pada MTQ ke-53 tahun ini.

Menurutnya, capaian yang diraih para peserta merupakan hasil dari kerja keras, kedisiplinan, ketekunan, serta pembinaan yang dilakukan secara berkelanjutan di masing-masing daerah.

"Semoga capaian ini menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pembinaan generasi Qurani dan mempertahankan prestasi pada ajang-ajang MTQ berikutnya," kata Supriyanto.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh qari dan qariah, hafiz dan hafizah, mufassir dan mufassirah, serta peserta dari berbagai cabang perlombaan yang telah berjuang dan menunjukkan kemampuan terbaik selama kompetisi berlangsung.

Sementara itu, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung sekaligus Ketua Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran (LPTQ) Provinsi Lampung, Muhammad Firsada, menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan atas keberhasilannya menjadi tuan rumah MTQ ke-53.

Atas nama Pemerintah Provinsi Lampung, ia juga mengapresiasi dewan hakim dan seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyelenggaraan kegiatan tersebut sehingga seluruh rangkaian MTQ dapat berjalan lancar, aman, dan penuh keberkahan.

"Sejak dibukanya ajang ini, kita telah menyaksikan ketelitian hafalan serta kedalaman Al-Qur'an dari putra-putri terbaik Provinsi Lampung," ujarnya.

MTQ ke-53 tingkat Provinsi Lampung menjadi momentum untuk memperkuat syiar Islam, mempererat silaturahmi antardaerah, sekaligus mendorong peningkatan kualitas pembinaan generasi Qurani.

Bagi Kabupaten Lampung Selatan, keberhasilan menjadi tuan rumah yang diiringi capaian peringkat ketiga menjadi kebanggaan sekaligus motivasi untuk terus mengembangkan pembinaan keagamaan dan melahirkan generasi yang unggul dalam memahami, menghafal, serta mengamalkan nilai-nilai Al-Qur'an. (Kmf)

Share:

Sengketa Lahan di Natar, Kuasa Hukum Soroti Proses Jual Beli Tanah


LAMPUNG SELATAN – Kuasa hukum penggugat, Meriantony, S.H., kembali menyoroti proses jual beli objek tanah yang menjadi pokok sengketa warisan di Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan.

Dalam keterangannya pada Jumat (30/10/2026), Meriantony mempertanyakan proses transaksi jual beli antara para tergugat dengan Turut Tergugat I melalui Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Ia menekankan pentingnya pembuktian apakah pembeli benar-benar telah menjalankan prinsip kehati-hatian sebelum melakukan transaksi.

Menurutnya, seseorang yang mengaku sebagai pembeli beriktikad baik tidak cukup hanya menunjukkan bahwa transaksi dilakukan melalui PPAT. Namun, perlu dibuktikan pula apakah sebelum transaksi dilakukan, pembeli telah memeriksa secara menyeluruh objek tanah yang dibeli, termasuk status hukum, riwayat kepemilikan, serta kondisi fisik tanah tersebut.

"Sebagai pembeli yang beriktikad baik, apakah sebelum melakukan transaksi di hadapan PPAT sudah terlebih dahulu mengecek objek jual beli dan memastikan status hukumnya? Kemudian, pada saat pengukuran objek tanah, apakah melibatkan RT, kepala lingkungan, serta kepala desa setempat?" demikian pokok pertanyaan yang disampaikan Meriantony.

Ia juga kembali mempertanyakan mekanisme proses jual beli yang dilakukan para tergugat dengan Turut Tergugat I melalui Turut Tergugat II, yang kemudian diproses oleh Turut Tergugat III.

Menurutnya, rangkaian proses tersebut perlu dijelaskan secara terbuka, terutama untuk memastikan apakah seluruh tahapan administrasi dan prosedur pertanahan telah dilaksanakan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Meriantony menduga terdapat sejumlah hal dalam proses jual beli tersebut yang perlu diuji kesesuaiannya dengan mekanisme hukum pertanahan. Karena itu, ia meminta pihak-pihak terkait memberikan penjelasan mengenai asal-usul tanah, dasar penguasaan, riwayat peralihan hak, hingga proses penerbitan dokumen pertanahan.

"Perlu ada penjelasan secara terang benderang mengenai bagaimana awal mula proses tanah tersebut, bagaimana riwayatnya, siapa yang menguasai, siapa yang melakukan transaksi, serta bagaimana proses administrasi hingga akhirnya terjadi jual beli," tegasnya.

Sorotan terhadap Aturan Hukum

Dalam persoalan ini, terdapat sejumlah ketentuan hukum yang relevan untuk menjadi bahan pengujian dalam persidangan.

Pertama, Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang mengatur bahwa suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik.

Kedua, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2016, yang memberikan pedoman mengenai kriteria pembeli beriktikad baik. Salah satu prinsipnya adalah pembeli wajib melakukan kehati-hatian dengan meneliti hak penjual, status objek tanah, serta riwayat hubungan hukum tanah dengan pemegang sertifikat.

Ketiga, Pasal 37 ayat (1) PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang mengatur bahwa peralihan hak atas tanah melalui jual beli pada prinsipnya hanya dapat didaftarkan apabila dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT.

Keempat, Pasal 39 ayat (1) huruf f PP Nomor 24 Tahun 1997, yang mengatur kewajiban PPAT menolak membuat akta apabila objek perbuatan hukum sedang dalam sengketa mengenai data fisik dan/atau data yuridisnya.

Selain itu, apabila ditemukan adanya perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian, Pasal 1365 KUHPerdata juga dapat menjadi dasar pengujian gugatan perdata, sepanjang unsur-unsurnya dapat dibuktikan.

Ketentuan-ketentuan tersebut bukan berarti telah terbukti terjadi pelanggaran hukum. Namun, menjadi dasar untuk menguji apakah proses jual beli dan administrasi pertanahan dalam perkara ini telah memenuhi ketentuan yang berlaku.

Sepuluh Tahapan Mekanisme Jual Beli Tanah hingga Pendaftaran di BPN

Dalam proses jual beli tanah melalui PPAT, terdapat sejumlah tahapan administrasi dan pemeriksaan yang perlu diperhatikan. Tahapan tersebut meliputi:

1. Pengecekan sertifikat di BPN. Pengecekan sertifikat merupakan kewenangan Kantor BPN sesuai dengan lokasi objek tanah yang akan diperjualbelikan. Pemeriksaan ini bertujuan mengetahui kesesuaian data sertifikat dengan data yang tercatat pada kantor pertanahan.

2. Permohonan informasi atau SKPT. Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) dapat dimohonkan untuk memperoleh informasi mengenai status tanah. Namun, SKPT umumnya digunakan dalam kebutuhan tertentu, seperti sertifikat yang menjadi jaminan atau objek yang akan dilelang.

3. Pemeriksaan data dan warkah. Setelah memperoleh informasi mengenai kesesuaian data pertanahan, termasuk warkah dan dokumen terkait, pemeriksaan dilakukan berdasarkan data yang tersedia di BPN. Dalam sistem yang telah terdigitalisasi, pengecekan sertifikat dapat dilakukan secara elektronik atau online.

4. Pengecekan online sebelum akad. Apabila hasil pengecekan menunjukkan kesesuaian data, proses dapat dilanjutkan ke tahap akad atau penandatanganan Akta Jual Beli (AJB), dengan tetap memenuhi persyaratan lainnya.

5. Pemeriksaan kondisi fisik dan tata batas. Apabila terdapat ketidaksesuaian tata batas atau letak antara data yuridis dan data fisik bidang tanah, para pihak perlu turun langsung ke lokasi untuk memastikan kondisi sebenarnya sesuai dengan data pertanahan.

6. Pengurusan BPHTB dan pembayaran PPh. PPAT menunggu proses permohonan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) sesuai ketentuan yang berlaku.

7. Penomoran dan persiapan AJB. Akta jual beli dapat dipersiapkan untuk diberikan nomor setelah persyaratan terpenuhi, termasuk pengecekan sertifikat, BPHTB, PPh, dan PBB dalam kondisi lunas, serta validasi BPHTB dan PPh telah diselesaikan pada instansi yang berwenang.

8. Pendaftaran peralihan hak. Setelah tahapan administrasi dan perpajakan diselesaikan, proses dilanjutkan dengan mendaftarkan peralihan hak atas tanah ke Kantor BPN sesuai lokasi objek tanah.

9. Penerbitan dokumen pendaftaran. Dalam proses administrasi tersebut, pemohon memperoleh Surat Pendaftaran Akta (SPA) serta dokumen terkait pendaftaran setoran negara atau Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

10. Proses administrasi dilaksanakan. Setelah seluruh persyaratan dan tahapan dipenuhi, proses pendaftaran peralihan hak dilaksanakan sesuai prosedur dan ketentuan pertanahan yang berlaku.

Sepuluh tahapan tersebut menjadi bagian penting untuk melihat bagaimana suatu transaksi jual beli tanah diproses. Namun, terpenuhinya administrasi formal tidak dengan sendirinya menjawab seluruh persoalan mengenai riwayat kepemilikan, penguasaan, batas fisik, maupun kemungkinan adanya hak pihak lain atas tanah tersebut.

Minta BPN dan Pihak Terkait Buka Riwayat Tanah

Meriantony berharap pihak-pihak yang terlibat dalam proses transaksi maupun administrasi pertanahan dapat memberikan penjelasan secara menyeluruh, termasuk mengenai dokumen dasar penerbitan sertifikat, warkah, proses pengukuran, serta riwayat peralihan hak.

Menurutnya, keterbukaan informasi tersebut penting agar majelis hakim memperoleh gambaran yang utuh mengenai asal-usul dan proses hukum objek tanah yang kini menjadi sengketa.

Persoalan ini pun menjadi perhatian dalam proses pembuktian di Pengadilan Negeri Kalianda. Sebab, yang perlu diuji bukan hanya keberadaan sertifikat, melainkan juga rangkaian peristiwa dan dokumen yang menjadi dasar penerbitan serta peralihan hak atas tanah tersebut.

Dengan demikian, muncul pertanyaan mendasar: apakah sebelum transaksi dilakukan, pembeli telah memastikan kesesuaian data yuridis dan data fisik tanah, menelusuri riwayat kepemilikan, serta memastikan tidak terdapat hak pihak lain yang perlu diperhatikan?

Hingga berita ini diterbitkan, seluruh dugaan ketidaksesuaian prosedur maupun keabsahan transaksi tetap harus ditempatkan sebagai persoalan yang memerlukan pembuktian hukum. Keputusan mengenai sah atau tidaknya transaksi dan hak atas objek sengketa menjadi kewenangan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut. (Red)

Share:

Sidang Korupsi, Mantan Kades di Lampung Selatan Menangis Bacakan Pledoi


BANDAR LAMPUNG – Terdakwa Isnaini, mantan Kepala Desa Bangunan, Kecamatan Palas, Kabupaten Lampung Selatan, menangis saat membacakan nota pembelaan atau pledoi dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2024.

Dalam pembelaannya, Isnaini mengakui telah menggunakan uang Dana Desa untuk membayar jasa pengacara ketika dirinya menghadapi persoalan hukum.

Sidang pembacaan pledoi terhadap Isnaini dan Ansori, mantan Sekretaris Desa Bangunan, digelar di ruang sidang utama Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas IA, Kamis (29/10/2026).

Dalam persidangan tersebut, masing-masing terdakwa membacakan nota pembelaannya atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU). Terdakwa Isnaini didampingi penasihat hukumnya dari LBH Al Bantani, Eko Umaydi, S.Kom., S.H., dan Adi Yana, S.H.

Di hadapan majelis hakim yang diketuai Firmansyah Khadafi Tjindarbumi, Isnaini menyampaikan bahwa selama dirinya menjabat sebagai kepala desa, sejumlah pembangunan telah dilakukan di Desa Bangunan, termasuk infrastruktur jalan.

Namun, ia mengakui adanya kesalahan yang menurutnya terjadi karena kekhilafan. Ia juga menjelaskan bahwa saat itu dirinya sedang menghadapi persoalan hukum yang dilaporkan ke Polda Lampung serta laporan dari lawan politiknya ke kejaksaan.

Menurut pengakuannya, situasi tersebut membuat dirinya harus mengeluarkan biaya untuk kepentingan hukum.

“Saya menggunakan uang yang ada Dana Desa itu untuk membayar jasa pengacara terdahulu saya,” ungkap Isnaini dalam persidangan.

Sambil meneteskan air mata, Isnaini memohon kepada majelis hakim agar menjatuhkan hukuman seringan-ringannya. Ia menyampaikan bahwa dirinya masih memiliki anak yang membutuhkan perhatian dan tanggung jawabnya.

“Saya mohon kepada majelis hakim agar dihukum seringan-ringannya, mengingat saya masih memiliki anak yang masih kecil,” ucapnya.

Pembelaan tersebut menjadi bagian dari proses persidangan yang masih berjalan. Majelis hakim nantinya akan mempertimbangkan nota pembelaan para terdakwa, tanggapan jaksa, serta seluruh fakta dan alat bukti yang terungkap di persidangan sebelum menjatuhkan putusan.

Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum menuntut Isnaini bin Sasmita dengan pidana penjara selama 5 tahun 6 bulan dalam perkara dugaan korupsi APBDes Desa Bangunan, Kecamatan Palas, Kabupaten Lampung Selatan, Tahun Anggaran 2024.

Selain pidana penjara, Isnaini dituntut membayar uang pengganti sebesar Rp563.385.812. Apabila harta bendanya tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, jaksa menuntut pidana penjara pengganti selama 2 tahun 6 bulan.

Isnaini juga dituntut membayar denda sebesar Rp200 juta. Jika denda tidak dibayarkan, jaksa meminta agar diganti dengan pidana kurungan selama 80 hari.
Sementara itu, terdakwa Ansori bin Heruji, mantan Sekretaris Desa Bangunan, dituntut pidana penjara selama 4 tahun 6 bulan.

Ansori juga dituntut membayar denda sebesar Rp50 juta. Apabila denda tidak dibayarkan, tuntutan tersebut mencantumkan pidana kurungan pengganti selama 50 hari.

Untuk uang pengganti, Ansori dibebani kewajiban sebesar Rp87.821.400. Jika kewajiban tersebut tidak dipenuhi sesuai ketentuan hukum, harta bendanya dapat disita dan dilelang. Apabila masih tidak mencukupi, jaksa menuntut pidana penjara pengganti selama 2 tahun.

Dalam surat dakwaan, JPU menguraikan bahwa para terdakwa diduga tidak membuat laporan pertanggungjawaban (LPJ) atas seluruh kegiatan desa dan tidak melaporkan pelaksanaannya kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Lampung Selatan.

Berdasarkan hasil audit perhitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan Inspektorat Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan, perbuatan yang didakwakan kepada Isnaini dan Ansori disebut mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp651.009.762.

Besaran kerugian tersebut menjadi salah satu bagian penting dalam perkara yang kini memasuki tahapan pembelaan terdakwa.
Meski demikian, tuntutan jaksa bukanlah putusan akhir. Status hukum kedua terdakwa akan ditentukan melalui putusan majelis hakim setelah seluruh tahapan persidangan selesai.

Sidang ditunda selama dua pekan dan dijadwalkan kembali pada Senin (9/11/2026), dengan agenda tanggapan Jaksa Penuntut Umum atas nota pembelaan atau pledoi para terdakwa. (*Red)

Share:

Polisi Ungkap Penyalahgunaan Solar Subsidi 8.400 Liter di Katibung, Tiga Orang Jadi Tersangka


LAMPUNG SELATAN -  Polres Lampung Selatan mengungkap penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis solar di Jalan Lintas Sumatera, Desa Tanjung Ratu, Kecamatan Katibung, Selasa (27/10/2026) dini hari.

Dalam pengungkapan tersebut,
Kapolres Lampung Selatan AKBP Deddy Kurniawan, S.H., S.I.K., M.M., M.Si  mengatakan, pengungkapan kasus tersebut berawal dari informasi masyarakat mengenai dugaan penyalahgunaan BBM bersubsidi.

“Kami menemukan dua unit truk Hino berwarna hijau di Jalan Lintas Sumatera, Desa Tanjung Ratu, Kecamatan Katibung. Dari hasil pemeriksaan, petugas menemukan 240 jeriken berisi sekitar 8.400 liter solar subsidi dan mengamankan delapan orang untuk pemeriksaan lebih lanjut,” ujar Deddy.

Dari delapan orang yang diamankan, polisi menetapkan tiga orang berinisial P (40), warga Kecamatan Sidomulyo, Lampung Selatan; S (44), warga Kota Cilegon, Banten; dan MN (26), warga Kota Sukabumi, Jawa Barat, sebagai tersangka.

Pengungkapan kasus ini berawal dari penyelidikan yang dilakukan petugas pada Selasa (27/10/2026) sekitar pukul 00.30 WIB di Jalan Lintas Sumatera, Desa Tanjung Ratu, Kecamatan Katibung, Lampung Selatan.

Di lokasi tersebut, petugas memeriksa dua unit truk Hino bernomor polisi B 9228 BEV dan B 9376 BEV. Dari pemeriksaan itu, polisi menemukan 240 jeriken berkapasitas masing-masing 35 liter yang berisi solar subsidi, dengan total volume sekitar 8.400 liter.

“Selain BBM dan kedua truk tersebut, polisi menyita satu unit mobil pikap Suzuki Carry berwarna putih bernomor polisi 8733 TT, satu mesin penyedot, serta uang tunai Rp 4.436.000 diduga berkaitan dengan aktivitas pengangkutan solar subsidi tersebut” lanjut AKBP Deddy

Atas perbuatannya, para tersangka dipersangkakan melanggar Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah. Pasal tersebut mengatur penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga BBM yang disubsidi pemerintah, dengan ancaman pidana penjara paling lama enam tahun dan denda paling tinggi Rp 60 miliar. (*red)

Share:

Polisi Bersama Masyarakat, Polsek Katibung Temukan Tanaman Diduga Ganja di Ladang Warga


LAMPUNG SELATAN - Sinergi polisi dan masyarakat mengungkap temuan satu batang tanaman yang diduga ganja setinggi sekitar satu meter di sebuah ladang warga di Desa Tarahan, Kecamatan Katibung, Kabupaten Lampung Selatan, Senin (26/10/2026). Temuan tersebut berawal dari informasi warga yang ditindaklanjuti oleh personel Polsek Katibung.

Kapolsek Katibung IPTU Dita Hidayatullah, S.H., M.H., mewakili Kapolres Lampung Selatan AKBP Deddy Kurniawan, S.H., S.I.K., M.M., M.Si., menjelaskan bahwa tanaman tersebut ditemukan saat petugas melakukan pengecekan ke lokasi bersama perangkat desa.

“Petugas menemukan satu batang tanaman berwarna hijau yang diduga ganja, dengan tinggi sekitar satu meter, ditanam dalam pot plastik berwarna hitam. Tanaman tersebut ditemukan di ladang milik warga” ujar IPTU Dita.

Pengecekan dilakukan setelah polisi menerima informasi masyarakat mengenai dugaan tanaman ganja di ladang milik seorang warga berinisial R. Kapolsek Katibung IPTU Dita Hidayatullah turun langsung bersama personel untuk mengecek lokasi, didampingi Kepala Dusun Sebalang, Nur Alim.

Polisi akan melakukan penyelidikan lebih lanjut dengan meminta keterangan pemilik lahan serta mencari saksi-saksi lainnya untuk mendalami asal-usul tanaman tersebut.

Petugas juga berkoordinasi dengan Satresnarkoba Polres Lampung Selatan guna memastikan jenis tanaman dan menentukan langkah penanganan sesuai ketentuan hukum.

IPTU Dita mengimbau masyarakat agar segera melaporkan aktivitas mencurigakan yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), termasuk dugaan penyalahgunaan narkotika, melalui layanan Call Center Polri 110 atau Bhabinkamtibmas setempat. Partisipasi masyarakat diharapkan dapat mempercepat penanganan dan memperkuat sinergi antara polisi dan warga dalam menjaga keamanan lingkungan.
(Red)

Share:

Polres Lampung Selatan Bekuk Terduga Narkoba di Penengahan


LAMPUNG SELATAN - Satuan Reserse Narkoba Polres Lampung Selatan mengamankan seorang pria bernama SA (32) dalam pengungkapan dugaan penyalahgunaan narkotika di Kecamatan Penengahan, Lampung Selatan, Selasa (27/10/2026).

Dari hasil penggeledahan di rumah tersangka di Desa Kuripan, polisi menyita tiga paket plastik yang diduga berisi sabu, timbangan digital, serta sejumlah peralatan yang diduga berkaitan dengan penggunaan narkotika.

Kasat Narkoba Polres Lampung Selatan Iptu Rosali, mewakili Kapolres Lampung Selatan AKBP Deddy Kurniawan, mengatakan pengungkapan tersebut berawal dari penggerebekan yang dilakukan anggota Satresnarkoba di sebuah rumah di Desa Rawi, Kecamatan Penengahan. Petugas kemudian mengamankan SA (32)  dan melakukan penggeledahan di kediamannya di Desa Kuripan.

“Dari hasil penggeledahan di rumah tersangka, anggota menemukan satu paket klip ukuran sedang dan dua paket klip kecil yang diduga berisi sabu. Petugas juga mengamankan timbangan digital, plastik klip kosong, telepon genggam, alat isap sabu, dua kaca pirek, serta uang tunai Rp1 juta,” kata Rosali.

Pengamanan Satria dilakukan pada Selasa sekitar pukul 16.00 WIB. Setelah diamankan, polisi melakukan penggeledahan di rumahnya untuk mencari barang bukti yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana narkotika tersebut.

“Selain tiga paket yang diduga berisi sabu, barang bukti yang disita meliputi satu unit telepon genggam Android, satu timbangan digital, satu bendel plastik klip kosong, satu alat isap sabu atau bong, dan dua kaca pirek. Polisi turut menyita uang tunai sebesar Rp1 juta” lanjut Rosali.

Selanjutnya, tersangka beserta seluruh barang bukti dibawa ke kantor Satresnarkoba Polres Lampung Selatan untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Polisi masih perlu memastikan jenis dan berat narkotika melalui pemeriksaan barang bukti serta mendalami dugaan keterlibatan tersangka dalam perkara tersebut.

Atas dugaan tindak pidana itu, tersangka dipersangkakan melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Pasal 609 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, sebagaimana tercantum dalam laporan kepolisian. (*/Red)

Share:

Kantor Pertanahan Lampung Selatan Turut Tergugat Sengketa Lahan Natar


LAMPUNG SELATAN — Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan selaku Turut Tergugat dalam perkara sengketa tanah di Kecamatan Natar menyatakan menghormati proses hukum yang sedang berlangsung di pengadilan.

Pada hari Selasa tanggal, (27/10/2026) di ruangan kantor Kepala Seksi Penetapan Hak & Pendaftara, A. Negra Mardenitami, S.H., M.H., QRMO , dan Faiz Nadiyansyah P, SH MH (Koorsub Pendaftaran Hak), Adnan Husein , SH MH (Koorsub Penetapan Hak), Firmansyah SH MH (koorsub Sengketa Pertanahan).

Dalam hal itu, Pihak BPN juga menyatakan siap memberikan keterangan dan dokumen administrasi pertanahan yang relevan apabila diminta secara resmi oleh majelis hakim.

Pernyataan tersebut disampaikan Kepala Seksi Penetapan Hak & Pendaftara, A. Negra Mardenitami, S.H., M.H., QRMO , sebagai tanggapan atas pertanyaan dan permintaan klarifikasi terkait warkah penerbitan dua Sertifikat Hak Milik (SHM) yang menjadi bagian dari perkara sengketa tanah tersebut.

Dalam keterangannya, Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan menegaskan komitmennya untuk menjunjung tinggi asas kepastian hukum, objektivitas, serta tertib administrasi pertanahan.

“Pada prinsipnya Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan kooperatif dan siap memberikan keterangan, penjelasan, serta dokumen administrasi pertanahan yang relevan sesuai dengan tugas dan kewenangannya,” demikian pernyataan Kepala Seksi Penetapan Hak & Pendaftara.

Namun, pemberian keterangan maupun dokumen tersebut dilakukan sepanjang diminta atau diperintahkan secara resmi oleh majelis hakim atau pengadilan yang memeriksa dan mengadili perkara, dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sikap tersebut menjadi perhatian dalam proses persidangan sengketa tanah di Natar, terutama terkait permintaan kuasa hukum penggugat agar warkah penerbitan dua SHM dapat diperlihatkan dalam persidangan.

Warkah pertanahan merupakan kumpulan dokumen yang menjadi dasar dalam proses pendaftaran dan penerbitan hak atas tanah. Keberadaan serta pemeriksaan dokumen tersebut dapat menjadi bagian penting dalam menelusuri riwayat administrasi penerbitan sertifikat, sesuai dengan relevansi dan penilaian majelis hakim.

Meski demikian, pernyataan BPN tersebut belum dapat dimaknai sebagai kepastian bahwa seluruh warkah yang diminta akan langsung diperlihatkan atau diserahkan dalam persidangan. Hal itu bergantung pada permintaan atau perintah resmi pengadilan serta ketentuan hukum yang berlaku.

Dengan demikian, perhatian selanjutnya tertuju pada proses persidangan dan bagaimana majelis hakim menyikapi permintaan terkait dokumen warkah penerbitan kedua SHM tersebut.

Catatan: Hingga terdapat keterangan lebih lanjut, belum dapat disimpulkan bahwa warkah tersebut bermasalah ataupun bahwa penerbitan kedua sertifikat tidak sah. Pemeriksaan dokumen dan fakta persidangan tetap menjadi bagian dari proses pembuktian perkara.(is)

Share:

Target PTSL Turun, Berkurang Bidang Tanah


LAMPUNG SELATAN — Penurunan target Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) setiap tahun dinilai tidak serta-merta menunjukkan penurunan kinerja dalam pelaksanaan program sertifikasi tanah. Kondisi tersebut dapat berkaitan dengan semakin berkurangnya bidang tanah yang belum terdaftar seiring pelaksanaan program dari tahun ke tahun.

Pendekatan pola kerja mendekat, merapat, dan menyeluruh (3M) menjadi salah satu konsep dalam pelaksanaan pendaftaran tanah. Melalui pendekatan tersebut, pendataan dan pendaftaran bidang tanah diharapkan dapat menjangkau masyarakat secara lebih luas dan menyeluruh.

Seiring berjalannya program PTSL, sebagian bidang tanah yang sebelumnya belum terdaftar telah memperoleh sertipikat hak atas tanah. Kondisi ini menyebabkan jumlah bidang tanah yang berpotensi menjadi objek pendaftaran pada tahun-tahun berikutnya dapat semakin terbatas.

Dikatakan Kepala Seksi Penetapan Hak & Pendaftaran, A. Negra Mardenitami, S.H., M.H., QRMO, Oleh karena itu, penetapan target PTSL perlu mempertimbangkan ketersediaan bidang tanah yang belum bersertipikat, potensi objek di setiap wilayah kerja, serta hasil inventarisasi dan identifikasi langsung di lapangan.

Penentuan target yang sesuai dengan kondisi faktual diperlukan agar pelaksanaan program tetap terukur dan tepat sasaran. Dengan demikian, target tahunan tidak hanya didasarkan pada angka capaian sebelumnya, tetapi juga memperhatikan jumlah bidang tanah yang benar-benar masih membutuhkan layanan pendaftaran.

Data Valid Jadi Kunci Evaluasi

Meski penurunan target dapat mencerminkan semakin luasnya cakupan pendaftaran tanah, kondisi tersebut tetap perlu dibuktikan melalui data yang valid. Evaluasi perlu mencakup jumlah bidang tanah yang telah bersertipikat, bidang tanah yang belum terdaftar, target yang ditetapkan, serta realisasi penyelesaian setiap tahun.

Data tersebut penting untuk memastikan Apakah penurunan target memang disebabkan oleh berkurangnya objek tanah yang belum bersertifikat atau terdapat faktor lain yang turut mempengaruhi pelaksanaan program

Dengan evaluasi berbasis data, masyarakat dapat memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai perkembangan program PTSL, sekaligus mengetahui sejauh mana upaya pmemberikan dalam memberikan kepastian hukum atau kepemilikan tanah

Pada akhirnya, keberhasilan PTSL tidak semata-mata diukur dari besar atau kecilnya target tahunan, tetapi juga dari capaian nyata pendaftaran tanah, ketepatan sasaran, serta semakin luasnya akses masyarakat terhadap kepastian hukum hak atas tanah. (Red)

Share:

KMP Portlink III Mulai Beroperasi, ASDP Perkuat Konektivitas Jawa–Sumatera


MERAK, 27 Oktober 2026 – PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) terus memperkuat layanan penyeberangan pada lintasan Merak–Bakauheni melalui pengoperasian KMP Portlink III yang mulai melayani pengguna jasa pada Minggu (25/10) sekitar pukul 19.00 WIB. Kehadiran kapal ini menjadi bagian dari langkah perusahaan dalam memperkuat kesiapan armada pada salah satu jalur penyeberangan strategis nasional yang memiliki peran penting dalam menghubungkan konektivitas Jawa dan Sumatera.

Direktur Utama ASDP, Heru Widodo, menyampaikan bahwa pengoperasian KMP Portlink III merupakan bagian dari langkah perusahaan dalam memastikan kesiapan layanan penyeberangan, khususnya pada lintasan strategis yang menghubungkan Pulau Jawa dan Sumatera.

“Pengoperasian KMP Portlink III menjadi bagian dari upaya kami untuk memperkuat kesiapan armada dan menjaga kesinambungan layanan penyeberangan. Kami berharap kehadiran kapal ini dapat mendukung kelancaran perjalanan pengguna jasa sekaligus menunjang pergerakan logistik yang menjadi bagian penting dari aktivitas ekonomi masyarakat,” ujar Heru.

Selanjutnya, KMP Portlink III dijadwalkan melayani lintasan Merak–Bakauheni setiap hari. Sebelum mulai beroperasi, kapal tersebut bertolak dari Paciran pada Kamis (22/10) pukul 16.50 WIB sebagai bagian dari rangkaian persiapan pengoperasian.

ASDP memastikan pengoperasian kapal dilaksanakan dengan memperhatikan pemenuhan persyaratan keselamatan dan ketentuan operasional yang berlaku. Koordinasi dengan pemangku kepentingan terkait juga terus dilakukan untuk mendukung kesiapan layanan, sehingga operasional kapal dapat berlangsung sesuai ketentuan serta kebutuhan pelayanan di lapangan.

Heru menegaskan bahwa penguatan layanan penyeberangan tidak hanya berkaitan dengan kesiapan armada, tetapi juga konsistensi dalam menerapkan standar keselamatan dan pelayanan kepada pengguna jasa.

“Keselamatan tetap menjadi prioritas dalam setiap kegiatan operasional. Kami terus melakukan evaluasi dan koordinasi agar kesiapan armada berjalan seiring dengan kualitas pelayanan. Harapannya, layanan penyeberangan Merak–Bakauheni dapat terus mendukung kelancaran perjalanan masyarakat serta distribusi logistik yang menjadi penggerak aktivitas ekonomi,” tambah Heru.

Melalui pengoperasian KMP Portlink III, ASDP melanjutkan upaya memperkuat layanan penyeberangan yang andal dan berorientasi pada kebutuhan pengguna jasa. Perusahaan berkomitmen untuk terus meningkatkan kesiapan operasional serta menjaga kualitas layanan pada lintasan strategis yang menjadi penghubung utama Jawa dan Sumatera.

Share:

Proyek Rp2,4 M di Way Panji – Candipuro Milik CV Dwi Baskoro Disorot, Baru Dicor Sudah Patah


LAMPUNG SELATAN – Kualitas proyek jalan beton senilai Rp2.483.516.923 di Lampung Selatan dikeluhkan warga. Beton sudah patah, sompal, dan terbelah padahal belum masuk tahap Provisional Hand Over (PHO).

Proyek dengan penyedia jasa CV Dwi Baskoro ini menghubungkan Desa Way Gelam, Kecamatan Way Panji menuju Kecamatan Candipuro. Nomor kontrak: 54/KTR/KONS-BM/DPUPR-LS/APBD/2025. Mulai dikerjakan 30 Juli 2026 dan dijadwalkan selesai 27 Oktober 2026.

“Ini sepertinya tidak sesuai spesifikasi. Lantai kerjanya tidak maksimal, bahkan mungkin tidak pakai lantai kerja. Jalan sudah digunakan masyarakat, tapi betonnya patah bukan retak, ada yang sompal, padahal belum selesai PHO. Apalagi ke depan dilewati mobil muatan berat,” ujar Untung, warga Kecamatan Candipuro, Senin (26/10/2026).

Menurutnya, kerusakan tidak hanya di satu titik. Proyek serupa di Desa Cinta Mulya, Kecamatan Candipuro, mengalami kondisi yang sama.

“Lemahnya pengawasan dari Dinas PUPR Kabupaten Lampung Selatan diduga menjadi sebab utama gagalnya proyek ini,” jelas Untung.

Warga sepakat meminta Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan membongkar dan memperbaiki proyek yang bersumber dari APBD tersebut. Jalan yang menghubungkan Desa Way Gelam dan Balinuraga itu merupakan akses vital masyarakat.

“Jalan ini banyak digunakan warga untuk melintas. Warga tidak mau kualitasnya seperti ini. Sia-sia menghabiskan anggaran negara tapi hasilnya begini. Belum selesai masa proyek, jalannya sudah terbelah-belah,” ucapnya.

Melalui Untung, warga meminta Bupati Lampung Selatan, Egi, dan DPRD Kabupaten Lampung Selatan turun langsung ke lokasi.

“Ini bukan rahasia lagi. Warga meminta Bupati Egi dan DPRD mengunjungi daerah ini. Apakah pembangunan jalan ini sudah sesuai harapan atau cuma buang-buang APBD,” harapnya.

Sementara Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lampung Selatan, Agnatius Syahrizal, belum berhasil dikonfirmasi. (Red)

Share:

Sengketa 7,2 Hektare di Natar Masuk Sidang ke-26, Pembeli di AJB 2025 dan Warkah SHM Jadi Sorotan


LAMPUNG SELATAN – Sengketa tanah seluas 72.060 m² di Desa Pemanggilan, Natar, Lampung Selatan, memasuki sidang ke-26 di PN Kalianda, Senin (25/10/2026). Agendanya penyerahan Daftar Bukti dari Turut Tergugat III, Kepala Kantor Pertanahan Lampung Selatan.

Perkara No. 26/PDT.G/2026/PN.Kla ini diajukan 4 ahli waris almarhumah Maryam Binti M. Aliun - Aminallah Adisyanto Fathullah dkk. Objeknya SHM No. 963/2002 seluas 52.060 m² dan SHM No. 964/2002 seluas 20.000 m².

Di persidangan, sorotan tertuju pada pembeli yang tercatat dalam AJB No. 19/2025 dan No. 21/2025 yang menjadi dasar peralihan kedua sertifikat pada Mei 2025. Penggugat mempersoalkan kelengkapan warkah dan kewenangan penjual mengalihkan tanah warisan yang belum terbagi.

Kantor Pertanahan Lampung Selatan dalam surat 4 September 2026 telah menyerahkan daftar 10 pegawai yang akan menjadi saksi, dipimpin Herwandi. Namun daftar bukti tersebut dinilai belum menjawab pertanyaan mendasar terkait administrasi kedua SHM.

Sejumlah pertanyaan krusial yang masih menunggu jawaban di persidangan, di antaranya siapa pembeli dalam AJB tersebut, apakah warkah peralihan SHM 963 dan 964 lengkap dan sah, apakah ada persetujuan seluruh ahli waris, serta bagaimana peralihan bisa terjadi saat status warisan masih diperdebatkan.

Sebelum menggugat, penggugat mengaku telah mengirim somasi, permohonan blokir sertifikat sejak Agustus 2025, dan surat keberatan 21 Januari 2026. Gugatan diajukan berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata.

Sidang masih bergulir. Sidang lanjutan dijadwalkan Kamis, ?29/10/2026.). (Is)

Share:

Sengketa Warisan 7,2 Hektar di Natar Kembali Disidang, Warkah 2 SHM Jadi Sorotan


LAMPUNG SELATAN — Perkara sengketa tanah warisan di Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, kembali bergulir di Pengadilan Negeri (PN) Kalianda, Senin (26/10/2026). Dalam persidangan ke-26 ini, keterangan terkait pihak pembeli tanah menjadi salah satu perhatian, bersamaan dengan pertanyaan mengenai riwayat peralihan hak dan warkah penerbitan dua Sertifikat Hak Milik (SHM) yang menjadi objek sengketa.

Sengketa tersebut melibatkan empat ahli waris almarhumah Maryam Binti M. Aliun yang menggugat dugaan perbuatan melawan hukum terkait peralihan hak atas tanah dengan luas keseluruhan mencapai 72.060 meter persegi di wilayah Kecamatan Natar.

Objek sengketa mencakup SHM Nomor 963 Tahun 2002 dengan luas 52.060 meter persegi dan sebagian bidang tanah dalam SHM Nomor 964 Tahun 2002 seluas 20.000 meter persegi.

Dalam perkara ini, nama HK, yang disebut sebagai anak dari ZH, turut menjadi perhatian terkait informasi mengenai pihak pembeli tanah. Namun, hubungan hukum, riwayat transaksi, serta dasar pengalihan hak atas objek sengketa tetap perlu diuji melalui dokumen dan keterangan yang terungkap di persidangan.

Riwayat transaksi dan warkah dua SHM menjadi perhatian

Persoalan yang menjadi perhatian bukan hanya mengenai siapa pihak yang membeli tanah, tetapi juga bagaimana proses transaksi berlangsung, siapa pihak yang mengalihkan hak, serta dokumen apa yang menjadi dasar penerbitan kedua sertifikat tersebut.

Warkah pertanahan, sebagai kumpulan dokumen yang mendasari proses pendaftaran dan penerbitan sertifikat, menjadi salah satu aspek penting untuk ditelusuri. Kelengkapan administrasi, dasar perolehan hak, dan riwayat peralihan tanah perlu diperiksa agar persoalan yang disengketakan dapat dipahami secara utuh.

Kuasa hukum para penggugat, Meriantony (Tony), S.H., M.H., bersama timnya, menaruh perhatian pada proses pembuktian yang sedang berlangsung. Meski demikian, penilaian mengenai keabsahan dokumen, transaksi, dan hak atas tanah sepenuhnya menjadi kewenangan majelis hakim berdasarkan bukti serta keterangan yang diajukan para saksi-saksi.

Sidang berikutnya memasuki pembuktian alat bukti tambahan

Meriantony menjelaskan bahwa agenda persidangan berikutnya dijadwalkan pada Kamis (29/10/2026), dengan fokus pada pembuktian alat bukti tambahan dari pihak penggugat.

“Semua saksi sudah cukup. Pada hari Kamis nanti, persidangan memasuki pembuktian alat bukti tambahan,” ujar Meriantony.

Tahap pembuktian tersebut menjadi bagian penting dalam menguji dalil masing-masing pihak. Dokumen kepemilikan, riwayat peralihan hak, serta administrasi penerbitan sertifikat diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai asal-usul dan status hukum objek tanah yang disengketakan.

Kantor Pertanahan diharapkan memberikan penjelasan

Di tengah berjalannya proses hukum, penjelasan dari Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan dinilai penting untuk memperjelas aspek administrasi pertanahan, khususnya terkait warkah penerbitan SHM Nomor 963 Tahun 2002 dan SHM Nomor 964 Tahun 2002.

Klarifikasi tersebut diperlukan untuk mengetahui dokumen yang menjadi dasar penerbitan sertifikat serta riwayat peralihan hak atas bidang tanah yang kini menjadi objek perkara.

Meski demikian, pertanyaan mengenai dokumen dan proses administrasi tersebut tidak serta-merta membuktikan adanya pelanggaran. Seluruh persoalan masih perlu diperiksa berdasarkan data, dokumen resmi, dan proses hukum yang berlaku.

Hingga persidangan pada Senin (26/10/2026), perkara ini masih berjalan dan belum menghasilkan putusan akhir. Karena itu, seluruh pihak tetap memiliki hak untuk menyampaikan keterangan dan bukti guna mendukung posisi hukumnya.

Media ini akan terus memantau perkembangan perkara ini, termasuk agenda pembuktian berikutnya serta klarifikasi dari pihak-pihak terkait, demi menghadirkan informasi yang berimbang dan berdasarkan fakta di persidangan.(is)

Share:

MTQ ke-53 Lampung Dibuka Besok Malam, Lampung Selatan Siapkan Sambutan Terbaik bagi Kafilah

 


LAMSEL, Kalianda - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan memastikan kesiapan penyelenggaraan dan layanan bagi para kafilah yang akan mengikuti Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) ke-53 Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2026.

Ajang keagamaan tingkat provinsi ini akan dibuka pada Minggu malam, 25 Oktober 2026 yang dipusatkan di GOR Way Handak, Kalianda.

Sebagai tuan rumah, Pemkab Lampung Selatan tidak hanya memastikan kelancaran perlombaan, tetapi juga menyiapkan penyambutan dan layanan agar para kafilah beserta pendamping merasa nyaman selama mengikuti rangkaian kegiatan.

Berdasarkan data sementara hingga Sabtu malam (24/10/2026) pukul 20.22 WIB, tercatat 418 peserta dan 317 pendamping, dengan total sementara 735 orang.

Jumlah tersebut masih berpotensi bertambah seiring kedatangan kontingen dari sejumlah kabupaten dan kota di Provinsi Lampung yang belum tiba di Lampung Selatan.

Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Selatan, Qorinilwan, mengatakan berbagai kebutuhan penyelenggaraan terus dipastikan agar seluruh rangkaian MTQ berjalan lancar sesuai jadwal.

“Persiapan mimbar sudah sampai 90 persen. Insyaallah besok sebelum Zuhur sudah selesai, sedangkan mimbar utama sudah 95 persen,” ujar Qorinilwan, Sabtu (24/10/2026).

MTQ ke-53 Tingkat Provinsi Lampung berlangsung pada 25-31 Oktober 2026. GOR Way Handak, Kalianda, menjadi lokasi pembukaan sekaligus pusat kegiatan dan tempat penyelenggaraan penutupan.

Untuk mendukung pelaksanaan musabaqah, Pemkab Lampung Selatan menyiapkan sembilan arena perlombaan yang tersebar di sejumlah lokasi, yakni GOR Way Handak, Aula Rimau Bappeda, Aula Dinas Kesehatan, Aula Kesbangpol, Aula PKK Lampung Selatan, Aula Dinas Pendidikan, SMA Negeri 2 Kalianda, SMP Negeri 1 Kalianda, serta MAN 1 Kalianda.

Rangkaian kegiatan diawali dengan penerimaan kafilah, registrasi, dan verifikasi faktual peserta pada Minggu (25/10/2026), pukul 08.00-14.00 WIB.

Selanjutnya, pengukuhan dewan hakim dijadwalkan pada pukul 16.00-17.30 WIB, sebelum upacara pembukaan MTQ yang berlangsung pada pukul 19.30-22.00 WIB.

Memasuki tahap perlombaan, babak penyisihan akan berlangsung pada 26-28 Oktober 2026, mulai pukul 07.30 hingga 22.30 WIB. Sementara itu, babak final dijadwalkan pada Kamis (29/10/2026), pukul 08.00-22.30 WIB.

Setelah seluruh cabang musabaqah selesai, dewan hakim akan menggelar rapat pleno pada Jumat (30/10/2026), mulai pukul 08.00 WIB hingga selesai di Grand Elty Krakatoa Resort.

Pengumuman juara sekaligus penutupan MTQ dijadwalkan berlangsung pada malam harinya, pukul 19.30 WIB, di GOR Way Handak, Kalianda.

Adapun pelepasan dan kepulangan kafilah dijadwalkan pada Sabtu (31/10/2026), mulai pukul 08.00 WIB hingga selesai.
Selain kesiapan teknis penyelenggaraan, dukungan masyarakat juga diharapkan turut menciptakan suasana yang ramah dan berkesan bagi para peserta dari berbagai daerah.

Karena itu, Qorinilwan mengajak masyarakat Lampung Selatan untuk menyaksikan perlombaan di sembilan arena yang telah disiapkan sekaligus memberikan sambutan hangat kepada para kafilah dan pendamping.

“Kita berharap penyelenggaraan MTQ ini berjalan sukses, para kafilah merasa nyaman selama berada di Lampung Selatan, dan mereka membawa kesan yang baik setelah mengikuti kegiatan ini. Kami juga berharap kafilah Lampung Selatan bisa meraih prestasi terbaik hingga menjadi juara umum,” ujarnya.

Melalui penyelenggaraan MTQ ke-53 ini, Pemkab Lampung Selatan berharap kegiatan tersebut tidak hanya berlangsung lancar, tetapi juga menjadi momentum untuk mempererat silaturahmi antardaerah, menumbuhkan kecintaan terhadap Al-Qur’an, serta memperkuat syiar Islam di Provinsi Lampung. (ptm-Kmf)

Share:

ASDP Siapkan KMP Portlink III, Perkuat Kesiapan Layanan Penyeberangan Merak-Bakauheni


MERAK, 23 Oktober 2026 – PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) terus memperkuat kesiapan layanan penyeberangan pada lintasan Merak–Bakauheni melalui pergerakan KMP Portlink III dari Paciran menuju Merak. Kehadiran kapal ini diharapkan dapat mendukung kapasitas layanan, meningkatkan kesiapan armada, serta menjaga kelancaran mobilitas masyarakat dan distribusi logistik di jalur penyeberangan strategis yang menghubungkan Pulau Jawa dan Sumatera tersebut.

Direktur Utama ASDP, Heru Widodo menyampaikan bahwa kesiapan armada merupakan salah satu faktor penting dalam menjaga keandalan layanan penyeberangan. Karena itu, perusahaan terus melakukan langkah-langkah strategis untuk memastikan dukungan armada sesuai dengan kebutuhan operasional dan standar keselamatan yang berlaku.

“Lintasan Merak–Bakauheni memiliki peran strategis dalam menghubungkan mobilitas masyarakat dan distribusi logistik antara Jawa dan Sumatera. Karena itu, kesiapan armada menjadi perhatian penting bagi ASDP. Kami terus berupaya memastikan dukungan kapal tersedia secara optimal agar layanan penyeberangan dapat berjalan dengan aman, lancar, dan andal, sekaligus memberikan pengalaman perjalanan yang baik bagi pengguna jasa,” ujar Heru.

KMP Portlink III bertolak dari Paciran pada Kamis (22/10) pukul 16.50 WIB setelah melalui tahapan persiapan keberangkatan. Kapal dijadwalkan tiba di Merak pada Jumat (23/10) sekitar pukul 20.00 WIB. Pergerakan kapal ini menjadi bagian dari upaya perusahaan dalam memastikan kesiapan armada untuk mendukung kebutuhan operasional penyeberangan, sejalan dengan tingginya peran lintasan Merak–Bakauheni dalam menunjang pergerakan penumpang, kendaraan, dan barang antarpulau.

Dengan berbobot sebesar 15.341 GT, KMP Portlink III memiliki kapasitas angkut hingga 250 penumpang dan 150 unit kendaraan campuran. Kapasitas tersebut menjadi potensi dukungan bagi layanan penyeberangan Merak–Bakauheni, yang memiliki peran penting dalam menjaga kesinambungan konektivitas nasional sekaligus mendukung aktivitas ekonomi dan logistik.

Corporate Secretary ASDP, Windy Andale menjelaskan bahwa penguatan layanan tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan kapal, tetapi juga mencakup kesiapan teknis, pemenuhan persyaratan keselamatan, serta koordinasi operasional dengan seluruh pihak terkait. Setiap tahapan perlu dipastikan berjalan sesuai ketentuan agar kapal dapat beroperasi dengan memenuhi standar keselamatan dan pelayanan yang telah ditetapkan.

“Setelah tiba di Merak, KMP Portlink III akan menjalani tahapan pemeriksaan dan persiapan operasional sesuai prosedur yang berlaku sebelum mulai melayani lintasan Merak–Bakauheni. ASDP memastikan bahwa aspek keselamatan, kesiapan teknis kapal, dan pemenuhan persyaratan operasional menjadi prioritas utama dalam setiap proses penyiapan armada,” jelas Windy.

Selain kesiapan kapal, koordinasi operasional juga menjadi bagian penting dalam mendukung kelancaran layanan penyeberangan. ASDP terus memperhatikan kebutuhan layanan di pelabuhan, termasuk kesiapan armada dan pengaturan operasional, agar pelayanan kepada pengguna jasa dapat berlangsung secara tertib dan terukur. Langkah ini sekaligus menjadi bagian dari upaya perusahaan dalam menjaga keandalan konektivitas di lintasan dengan mobilitas yang tinggi.

“Lintasan Merak–Bakauheni merupakan salah satu jalur utama penyeberangan nasional yang berperan penting dalam mendukung pergerakan orang, kendaraan, dan barang. Kelancaran layanan di lintasan ini tidak hanya berdampak pada mobilitas masyarakat, tetapi juga berkontribusi terhadap kesinambungan rantai pasok dan aktivitas perekonomian di berbagai wilayah,” jelas Windy.

Melalui penguatan kesiapan armada, ASDP berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas layanan penyeberangan dengan mengedepankan keselamatan, keamanan, dan kenyamanan pengguna jasa. Perusahaan juga akan terus melakukan koordinasi dengan para pemangku kepentingan guna memastikan operasional penyeberangan berjalan optimal dan mampu menjawab kebutuhan konektivitas masyarakat.

Share:

Kapolda Lampung Sambangi Kota Metro, Jumat Keliling dan Perkuat Sinergitas TNI-Polri di Makorem 043/Garuda Hitam


METRO - Kapolda Lampung Brigjen Pol Yustan Alpiani, S.I.K., S.H., M.Hum., bersama Wakapolda Lampung Brigjen Pol Drs. Sumarto, M.Si., serta sejumlah Pejabat Utama (PJU) Polda Lampung melaksanakan dua agenda kegiatan di Kota Metro, Jumat (23/10/2026).

Kedua kegiatan tersebut yakni Salat Jumat Keliling di Masjid Agung Taqwa Kota Metro dan kunjungan silaturahmi ke Markas Komando Resor Militer (Makorem) 043/Garuda Hitam.

Dalam kegiatan Salat Jumat Keliling, Kapolda Lampung memanfaatkan momentum tersebut untuk memperkenalkan diri sebagai pejabat baru sekaligus mempererat silaturahmi dengan masyarakat dan para jamaah Masjid Agung Taqwa Kota Metro.

Kegiatan ini juga menjadi wujud semangat “Polisi untuk Masyarakat”, melalui pendekatan humanis serta membangun komunikasi yang harmonis antara Polri dan masyarakat.

Sementara itu, dalam kunjungan ke Makorem 043/Garuda Hitam, Kapolda Lampung bersama rombongan melaksanakan silaturahmi dengan Komandan Korem (Danrem) 043/Garuda Hitam, Brigjen TNI Sumarlin Marzuki.

Pertemuan tersebut menjadi momentum untuk memperkuat sinergitas dan soliditas TNI-Polri dalam menjaga stabilitas keamanan serta menciptakan situasi kamtibmas yang aman dan kondusif di Provinsi Lampung.

Kabid Humas Polda Lampung Kombes Pol Yuni Iswandari mengatakan, kedua kegiatan tersebut merupakan bagian dari komitmen Kapolda Lampung dalam membangun kedekatan dengan masyarakat sekaligus memperkuat koordinasi bersama seluruh pemangku kepentingan.

Menurutnya, kegiatan Jumat Keliling menjadi sarana mempererat hubungan antara kepolisian dan masyarakat, sedangkan kunjungan ke Makorem 043/Garuda Hitam bertujuan meningkatkan komunikasi dan kerja sama TNI-Polri.

“Polri tidak dapat bekerja sendiri. Diperlukan kolaborasi yang kuat dengan seluruh unsur terkait agar berbagai tantangan keamanan dapat diantisipasi secara tepat, terukur, dan sesuai dengan ketentuan hukum,” ujar Yuni.

Yuni menegaskan, Polda Lampung akan terus mengedepankan pelayanan yang humanis, meningkatkan kepercayaan masyarakat, serta memperkuat sinergitas antarlembaga.

“Kami berkomitmen menjaga situasi Lampung tetap aman dan kondusif. Dukungan seluruh elemen masyarakat dan sinergi bersama para pemangku kepentingan menjadi kekuatan penting bagi Polri dalam memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat,” tutupnya.

Melalui kedua kegiatan tersebut, Polda Lampung berharap hubungan harmonis antara Polri, TNI, dan masyarakat semakin kuat demi mewujudkan Lampung yang aman, damai, dan kondusif.

Share:

Tangis Pegawai RSUD Chasbullah: Mengaku Dimaki dan Minta Tolong Wali Kota


BEKASI – Sejumlah pegawai RSUD dr. Chasbullah Abdulmadjid Kota Bekasi mengeluhkan situasi kerja di era kepemimpinan Direktur Ellya Niken Prastiwi. Mereka berharap Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto, turun tangan.

Salah seorang kepala bagian yang meminta identitasnya dirahasiakan mengaku kondisi kerja saat ini terasa berat. Ia mengaku sudah bertahun-tahun bekerja di bawah beberapa direksi, namun baru kali ini merasakan tekanan yang berbeda.

"Tidak layak sekali, saya sudah bertahun-tahun di sini, tapi kali ini yang parah, tidak manusiawi," ujarnya dengan mata berkaca-kaca.

Ia mengaku tekanan kerja terbawa hingga ke keluarga dan pernah mendapat bentakan saat bertugas.

"Saya dimaki-maki, diteriaki saat bekerja, itu tak pantas sebagai panutan. Tolong Pak Wali, tolong kami di sini," katanya.

Ia bahkan menyatakan siap dipindahkan asalkan bisa bekerja lebih tenang.

"Asalkan saya dipindah tidak apa-apa, serba salah bekerja di sini sekarang, semua salah," ungkapnya.

Keluhan serupa disampaikan pegawai lainnya di ruang ICU. Ia khawatir akan ancaman pemecatan dan menilai teguran yang diberikan berlebihan.

"Kalau kami salah dimaki-maki, coba kalau dia yang salah siapa yang memaki, enggak adil," ujarnya.

Selain itu, pegawai juga menyoroti remunerasi yang disebut kerap dipotong.

"Padahal gaji kami di sini sudah kecil, selalu dipotong, mau makan apa kami," keluhnya.

Para pegawai berharap Pemkot Bekasi melakukan evaluasi agar lingkungan kerja di rumah sakit milik Pemda itu lebih baik dan profesional.

Hingga berita ini ditulis, Direktur RSUD dr. Chasbullah Abdulmadjid Bekasi,  Ellya Niken belum berhasil dikonfirmasi, meski upaya konfirmasi di nomor pribadinya aktif namun ia enggan menjawab. (Ndi)

Share:

Perjuangkan Kesetaraan HPN, Firdaus Diberhentikan PWI; Makali Kumar Soroti Monopoli Penyelenggaraan


JAKARTA – Sekretaris Jenderal Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Pusat, Makali Kumar, angkat bicara menyusul terbitnya Surat Keputusan Dewan Kehormatan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat Nomor 98/X/DK/PWI-P/SK-SR/2026 tertanggal 14 Oktober 2026 yang menjatuhkan sanksi pemberhentian penuh terhadap Ketua Umum SMSI, Firdaus.

Makali menilai keputusan tersebut tidak hanya menyangkut persoalan internal organisasi, tetapi juga memunculkan pertanyaan mengenai ruang kebebasan berpendapat dan kesetaraan antarkonstituen Dewan Pers dalam menentukan arah penyelenggaraan Hari Pers Nasional (HPN).

Menurut Makali, persoalan mendasar dalam kasus ini berkaitan dengan usulan agar penyelenggaraan HPN dilakukan secara lebih terbuka, proporsional, dan memungkinkan keterlibatan organisasi-organisasi konstituen Dewan Pers secara bergiliran.

“Keputusan ini harus dilihat dalam konteks yang lebih luas, yakni perjuangan membangun tata kelola HPN yang adil dan melibatkan seluruh elemen pers nasional. Usulan mengenai kesetaraan semestinya dijawab melalui dialog dan mekanisme kelembagaan yang terbuka,” ujar Makali dalam keterangan resminya di Jakarta, Kamis (22/10/2026).

*Soroti Klaim HPN sebagai Program Strategis PWI*

Makali menyoroti konsideran dalam surat keputusan Dewan Kehormatan PWI yang merujuk pada Peraturan Organisasi PWI Nomor 113.PLP/PP-PWI/X/2026. Dalam keputusan tersebut, HPN disebut sebagai program strategis organisasi PWI, sedangkan usulan Firdaus dinilai berkaitan dengan upaya pengambilalihan kewenangan yang dianggap merugikan legitimasi PWI.

Menurut Makali, pencantuman ketentuan tersebut justru memperlihatkan persoalan mendasar mengenai batas antara kewenangan internal organisasi dan kepentingan pers nasional.

“Ketika HPN ditempatkan sebagai program strategis internal suatu organisasi, sementara ada usulan agar penyelenggaraannya dibuka bagi organisasi konstituen Dewan Pers lainnya, publik patut mempertanyakan bagaimana prinsip kesetaraan diterapkan. HPN merupakan momentum nasional bagi seluruh masyarakat pers Indonesia, sehingga tata kelolanya perlu mengedepankan keterbukaan, keadilan, dan partisipasi,” tegasnya.

Ia menilai, penyelenggaraan HPN perlu ditempatkan sebagai agenda bersama masyarakat pers, dengan tetap menghormati ketentuan organisasi serta mekanisme pengambilan keputusan yang berlaku.

*Pertanyakan Dasar Penjatuhan Sanksi*

Makali juga mempertanyakan penerapan aturan internal PWI terhadap pernyataan dan langkah Firdaus yang, menurutnya, disampaikan dalam kapasitas resmi sebagai Ketua Umum Pengurus Pusat SMSI.

Ia menjelaskan, usulan agar SMSI menjadi penanggung jawab penyelenggaraan HPN 2027 disampaikan Firdaus pada 18 Juni dan 10 Juli 2026. Makali menegaskan bahwa usulan tersebut merupakan bagian dari aspirasi kelembagaan SMSI, bukan semata-mata persoalan pribadi Firdaus.

Sebagai organisasi perusahaan media yang menjadi konstituen Dewan Pers, SMSI, menurut Makali, memiliki ruang untuk menyampaikan gagasan mengenai penyelenggaraan agenda pers nasional.

“Perlu ada kejelasan mengenai batas kewenangan organisasi dalam menilai tindakan seseorang ketika yang bersangkutan menyampaikan aspirasi dalam kapasitasnya sebagai pimpinan organisasi lain. Persoalan ini harus dilihat secara proporsional, dengan mempertimbangkan kedudukan kelembagaan masing-masing,” ujarnya.

Makali juga merujuk pada Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 1985 tentang Hari Pers Nasional. Menurutnya, keputusan tersebut menetapkan 9 Februari sebagai Hari Pers Nasional, sedangkan mekanisme penetapan organisasi penanggung jawab penyelenggaraannya perlu dibahas secara terbuka melalui mekanisme yang melibatkan pemangku kepentingan pers.

Karena itu, ia mendorong Dewan Pers memfasilitasi dialog antarkonstituen guna merumuskan tata kelola HPN yang transparan, adil, dan dapat diterima bersama.

*Evaluasi Penyelenggaraan HPN 2026 di Banten*

Dalam keterangannya, Makali turut menyinggung sejumlah hal yang menurut SMSI perlu dievaluasi dari penyelenggaraan HPN 2026 di Banten.

Ia menyebut persoalan keterwakilan delegasi, distribusi fasilitas akomodasi, transparansi anggaran dan sisa hasil usaha (SHU), serta ruang partisipasi organisasi lain dalam panggung utama dan pemberian penghargaan pada acara yang dihadiri Presiden.

Makali mencontohkan kuota undangan delegasi SMSI yang, menurut keterangannya, berkurang dari 171 orang menjadi 48 orang pada acara puncak HPN 2026.

Menurutnya, persoalan tersebut perlu menjadi bahan evaluasi agar penyelenggaraan HPN berikutnya lebih mengedepankan prinsip keterbukaan dan keterlibatan yang proporsional.

“HPN seharusnya menjadi ruang bersama bagi seluruh konstituen Dewan Pers. Karena itu, aspek keterwakilan, distribusi fasilitas, transparansi anggaran, dan kesempatan berpartisipasi perlu dikelola dengan prinsip keadilan,” kata Makali.

Ia menegaskan bahwa SMSI memandang persoalan ini sebagai bagian dari upaya memperjuangkan tata kelola pers nasional yang lebih inklusif, bukan sebagai pertentangan antarlembaga.

*SMSI Dorong Pembenahan Tata Kelola HPN*

Makali menyatakan, SMSI Pusat tengah mengkaji langkah-langkah strategis untuk merespons perkembangan tersebut. Ia menegaskan bahwa perjuangan yang dilakukan SMSI diarahkan pada pembenahan tata kelola HPN agar lebih profesional, transparan, dan proporsional.

Menurutnya, Dewan Pers dapat mengambil peran sebagai fasilitator untuk mempertemukan seluruh konstituen dalam merumuskan mekanisme penyelenggaraan HPN yang disepakati bersama.

Ia menawarkan dua opsi yang dapat dibahas, yakni pembentukan kepanitiaan bersama yang melibatkan seluruh konstituen Dewan Pers atau penerapan sistem rotasi penanggung jawab penyelenggaraan HPN secara transparan dan proporsional.

“Dewan Pers perlu memfasilitasi kesepakatan bersama mengenai mekanisme penyelenggaraan HPN. Apakah melalui kepanitiaan bersama atau sistem rotasi, yang terpenting adalah adanya transparansi, keadilan, dan keterlibatan seluruh konstituen,” ujarnya.

Makali berharap polemik yang muncul dapat menjadi momentum konsolidasi pers nasional untuk memperkuat semangat kemajemukan dan kemerdekaan pers sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

“Perjuangan ini bukan semata-mata tentang satu orang atau satu organisasi. Ini tentang bagaimana HPN dapat menjadi panggung bersama bagi seluruh insan pers Indonesia. Kami berharap perbedaan pandangan diselesaikan melalui dialog yang terbuka, mekanisme yang adil, dan semangat menjaga persatuan pers nasional,” pungkas Makali Kumar. (*)

Share:

Proyek Revitalisasi SDN 3 Pasuruan Lampung Selatan Rp 800 Juta Lebih Diduga Abaikan K3


PENENGAHAN - Proyek Revitalisasi Satuan Pendidikan 2026, di UPTD SDN 3 Pasuruan, Kecamatan Penengahan, Kabupaten Lampung Selatan, yang dibiayai APBN senilai Rp. 854.261.047., menuai sorotan.

Pekerja konstruksi di lapangan kedapatan mengabaikan standar keselamatan dan kesehatan kerja (K3), selain itu juga diduga ada bagian pekerjaan yang dikerjakan tidak sesuai dengan Setandar, seperti dibagian tembok tidak dipasang keramik seperti mana semestinya.

Pantauan Media di apangan pada Senin 19 Oktober 2026, Proyek yang dikerjakan Panitia Pembangunan Satuan Pendidikan (P2SP) ini yang ditargetkan rampung dalam 120 hari kalender. Namun memperlihatkan sejumlah pekerja beraktivitas tanpa alat pelindung diri (APD) lengkap. Seperti, Helm proyek, rompi keselamatan, dan sepatu safety perlengkapan dasar untuk menekan risiko kecelakaan tak tampak dikenakan di lokasi pekerjaan kontruksi serta ada bagian tembok yang tidak dipasang keramik hanya cuma di plaster, Aci, lalu di cat saja.

Penerapan K3 merupakan kewajiban yang harus dipenuhi dalam setiap pekerjaan konstruksi. Penggunaan APD bukan sekadar formalitas, melainkan bentuk perlindungan dasar bagi setiap pekerja agar terhindar dari risiko kecelakaan kerja.

Lemahnya penerapan K3 menimbulkan tanda tanya: sejauh mana pengawasan berjalan pada proyek yang menggunakan uang negara? Publik mempertanyakan mengapa pekerja dapat melakukan pekerjaan tanpa perlengkapan keselamatan yang memadai, padahal standar K3 telah diatur dalam berbagai ketentuan yang berlaku.

Apabila dugaan tersebut benar, instansi yang berwenang diharapkan segera melakukan inspeksi dan evaluasi menyeluruh terhadap penerapan K3 di lokasi proyek. Keselamatan pekerja tidak boleh diabaikan dengan alasan apa pun karena setiap proyek pembangunan wajib mengutamakan perlindungan terhadap tenaga kerja.

Saat dikonfirmasi salah satu pekerja terkait perlengkapan APD dirinya hanya menjawab "ada pak, "ucapnya.

Ditanya terkait pengawasan Ia mengatakan, pengawas datangnya sepuluh hari sekali.
"Kalau pengawasnya datang itu biasanya seminggu, kandang 10 hari sekali pak, tapi kalau kepala sekolah dia sering datang," terangnya.

Kemudian media menanyakan kenapa dinding yang seharusnya dipasang keramik, tapi tidak dipasang?, dan hanya diplaster saja. Dirinya mengatakan memang tidak dipasang keramik, hanya diakali dengan cara diplaster.

"Lalu kita aci kemudian dicat saja dengan cat yang sama seperti keramik yang sudah terpasang agar supaya nanti bentuknya bisa menyerupai keramik yang lainnya," terangnya.

Dikarenakan lanjut dia, keramik model yang seperti ini sudah tidak ada lag.
"Ini juga yang nyuruh pengawas dan kepala sekolah, sebab di raff nya juga memang tidak ada pak, untuk pemasangan keramik," jelasnya kepada media.

Disisi lain, media berusaha mencoba mengkonfirmasi kepala sekolah untuk mempertanyakan terkait perlengkapan K3 atau APD para pekerja, serta adanya bagian tembok gedung yang tidak dipasang keramik seperti yang semestinya melalui via WhatsApp miliknya namun tidak di respon, meskipun dalam ke adaan aktif.  (Is)

Share:

Hari Santri Nasional 2026, Sekda Lampung Selatan Ajak Warga Wujudkan Iman Lewat Aksi Nyata

 


LAMSEL, Kalianda - Keimanan tidak cukup diwujudkan melalui ibadah, tetapi juga perlu tercermin dalam kepedulian terhadap sesama dan lingkungan. Mulai dari menjaga kebersihan, merawat kerukunan, hingga menghidupkan gotong royong, nilai-nilai tersebut menjadi bagian penting dalam membangun masyarakat yang lebih baik.

Pesan itu disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Lampung Selatan, Supriyanto, saat memberikan sambutan pada Tabligh Akbar dalam rangka memperingati Hari Santri Nasional 2026 di Masjid Agung Lampung Selatan, Kalianda, Kamis (22/10/2026).

Menurut Supriyanto, Hari Santri bukan sekadar momentum untuk mengenang perjuangan ulama dan santri dalam sejarah bangsa.

Peringatan ini juga menjadi pengingat agar nilai-nilai keimanan, keilmuan, dan akhlak mulia terus diwujudkan melalui pengabdian kepada masyarakat dan tanah air.

“Kepada para santri, jadilah santri yang kuat imannya, luas ilmunya, mulia akhlaknya, dan nyata pengabdiannya,” ujarnya.

Ia menilai, kedisiplinan, kesederhanaan, dan akhlak mulia yang ditanamkan di lingkungan pesantren merupakan bekal penting bagi generasi muda dalam menghadapi perkembangan zaman. Nilai-nilai tersebut tidak hanya dibutuhkan dalam kehidupan pribadi, tetapi juga menjadi fondasi untuk membangun lingkungan sosial yang harmonis dan saling peduli.

Semangat pengabdian itu juga sejalan dengan upaya Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan dalam membangun lingkungan desa yang lebih bersih, sehat, tertata, dan nyaman melalui program Desa HELAU (hijau, elok, lestari, aman, dan unggul).

Supriyanto menjelaskan, semangat HELAU dapat dimulai dari kebiasaan sederhana di lingkungan terdekat. Menjaga kebersihan rumah, menata halaman, merawat tanaman, serta memastikan kebersihan fasilitas umum dan lingkungan kerja merupakan langkah nyata yang dapat dilakukan bersama.

“Kemajuan daerah bukan hanya diukur dari pembangunan fisiknya, tetapi juga dari akhlak, kerukunan, dan kesejahteraan masyarakatnya,” kata Supriyanto.

Karena itu, ia mengajak masyarakat menjadikan kepedulian terhadap lingkungan dan sesama sebagai bagian dari pengamalan nilai-nilai keagamaan. Kebiasaan menjaga kebersihan, merawat lingkungan, dan membantu orang lain perlu tumbuh dalam kehidupan sehari-hari, baik di rumah, tempat kerja, masjid, maupun pondok pesantren.

Menutup pesannya, Supriyanto berharap Tabligh Akbar Hari Santri Nasional 2026 dapat menjadi ruang untuk memperkuat ukhuwah, meningkatkan keimanan, dan menyatukan semangat gotong royong dalam membangun Lampung Selatan.

Melalui semangat tersebut, nilai-nilai yang diajarkan dalam kehidupan beragama diharapkan tidak hanya menjadi pedoman pribadi, tetapi juga hadir dalam tindakan nyata yang membawa manfaat bagi masyarakat dan lingkungan. (Kmf)

Share:

Perkuat Reintegrasi Sosial Warga Binaan, Lapas Kalianda Bangun Sinergi dengan Stakeholder Terkait


Kalianda – Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kalianda menggelar kegiatan koordinasi dan penguatan sinergi bersama sejumlah stakeholder terkait dalam mendukung program reintegrasi sosial Warga Binaan pada hari Rabu (21/10/2026), bertempat di Lapas Kelas IIA Kalianda.

Kegiatan ini melibatkan perwakilan dari Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar), Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK), bidang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), Dinas Pertanian dan Perkebunan, Dinas Perikanan, Dinas Pendidikan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Ketahanan Pangan, serta Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Dalam pertemuan tersebut, Kepala Lapas Kelas IIA Kalianda, Badarudin, memaparkan program reintegrasi sosial dan membuka ruang diskusi untuk menggali peluang kolaborasi sesuai bidang masing-masing. Pembahasan juga mencakup rencana perjanjian kerja sama guna mendukung pembinaan, pengembangan keterampilan, dan kemandirian warga binaan sebagai bekal kembali ke masyarakat.

“Reintegrasi sosial membutuhkan dukungan berbagai pihak, bukan hanya Lapas. Melalui sinergi ini, kami berharap warga binaan memperoleh kesempatan untuk mengembangkan keterampilan, meningkatkan kemandirian, dan kembali ke masyarakat sebagai pribadi yang mampu berkontribusi positif. Karena itu, rencana kerja sama ini diharapkan dapat ditindaklanjuti secara konkret,” ujar Kalapas.

Melalui koordinasi ini, Lapas Kalianda mendorong terbangunnya kerja sama lintas sektor yang berkelanjutan untuk mewujudkan program reintegrasi sosial yang lebih optimal dan sesuai dengan kebutuhan warga binaan.

(Hms)

Share:

Popular

NASIONAL$type=complex$count=4

Arsip Blog

Recent Posts