Watoni Sosialisasi Pembinaan Ideologi Pancasila

Pesawaran — 'Dua belas tahun jadi Sekdes, dan 3 tahun Jabatan Kepala Desa, Desa Paya Padang Cermin tidak pernah dibantu Alat Mesin Pertanian', demikian ditegaskan Kepala Desa Paya, Kecamatan Padang Cermin. Jainulloh, saat menghadiri kegiatan Sosialisasi Pembinaan Ideologi Pancasila, Minggu (13/08/2023). 

“Tolong pak, kami minta Mesin pertanian seperti hand Tracktor. Tolong bantu kami, agar kami bisa menggarap pertanian dengan baik," kata Jainulloh, disela kegiatan. 

Menurutnya, penegasan yang diutarakan sangat berdasar. Yaitu, sejak menjabat 12 tahun Sekdes dan 3 tahun Kepala Desa. Wilayah kerjanya tidak pernah tersentuh bantuan alat pertanian. 

“Jujur pak, saya menjabat 12 tahun sekdes, dan 3 tahun Kades sampai sekarang. Tapi, belum ada alat pertanian yang dikasih pemerintah,” ujarnya. 

Kemudian, Jainulloh melanjutkan. Selama ini, petani di wilayah kerjanya. Hanya, mampu menggarap lahan pertanian satu tahun sekali. 

“Kita belum kenal dan tatap muka dengan pak sudin. Tapi, jujur pak sering kita bantu. Keluhan kami, tidak perlu dijawab oleh Pak Watoni tidak perlu dijawab. Tapi, tolong mengerti saja," ungkapnya. 

Mudah-mudahan, kata Jainulloh. Dengan hadirnya anggota DPRD Provinsi Lampung di wilayah kerjanya. Keluhan tentang alat pertanian bisa terealisasi. “Jujur pak, saya sudah sering ke Dinas minta. Tapi, tidak ada realisasinya. Mudah-mudahan pak Watoni mengerti maksud dan permintaan kami,” kata Watoni. 

Menyikapi permintaan yang disampaikan Kepala Desa Paya Padang Cermin Pesawaran, Anggota DPRD Provinsi Lampung, Watoni Noerdin menjadi catatan yang harus segera direalisasikan. “Tadi Kan, pak Kades bilang tidak perlu dijawab. Jadi, saya cukup mengerti apa yang diharapkan Warga dan Kepala Desa," kata Watoni. 

Read More

PIRA Lampung Sehatkan Warga Lewat Senam

BANDARLAMPUNG- Pengurus Daerah (PD) Perempuan Indonesia Raya (Pira) Lampung terus menjalin kekompakan melalui sejumlah kegiatan rutinnya, seperti senam pagi dan kajian Islam.

Dewan Pembina Pira Lampung, Wulan Purnama Sari dan Ketua Pira Lampung, Elly Wahyuni menyebut kesehatan itu penting, bahkan Menteri Pertahanan RI, yang juga Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto menilai penduduk yang sehat membuat bangsa kuat.

“Untuk itu, sudah semestinya kegiatan-kegiatan yang dapat membuat tubuh warga menjadi sehat mesti digalakkan”, ucap Ketua Pira Lampung, Elly Wahyuni, Sabtu (12/8/23).

Sementara, Dewan Pembina Pira Lampung, Wulan Purnama Sari, menambahkan bahwa senam sehat Indonesia Raya merupakan kegiatan rutin yang dilakukan seminggu sekali. Kegiatan ini dinilai positif dan mesti dipertahankan.

“Sebagai sayap partai, PIRA Lampung tentunya sangat mendukung kegiatan positif ini. Kegiatan senam ini harus dipertahankan karena bisa menjadi olahraga rekreasi yang tentunya menyenangkan dan menyehatkan”, terangnya. (*)

Read More

Anggota DPRD Lampung: Generasi Muda Harus Paham Ideologi Pancasila

Bandar Lampung – Menjalankan fungsi sebagai anggota legislatif, Hj. Aprilliati SH.MH menggelar sosialisasi pembinaan ideologi Pancasila.

Bersama masyarakat perbatasan Bandarlampung dan Pesawaran, tepatnya di Pinang Jaya, Kota Bandar Lampung.

Legislator PDI Perjuangan ini menyampaikan generasi muda harus paham tentang ideologi bangsa yaitu Pancasila, dengan memahaminya akan menciptakan generasi yang emas di tahun 2045 nanti.

“Saat ini, melalui survei yang dilakukan tahun 2023 banyak generasi muda yang mengganggap Pancasila tidak penting dan bisa di ganti, sungguh miris,” ungkap Aprilliati, Sabtu (12/08/23) seperti dilansir Kinni.id.

Hal tersebut membuat Aprilliati dengan tegas mengajak generasi muda bangsa untuk memahami nilai-nilai yang terkandung dalam ideologi Pancasila.

“Kalau sudah mengenali arti pentingnya ideologi Pancasila sebagai pandangan hidup dalam berbangsa dan bernegara, semoga kegiatan ini juga dapat memberikan manfaat kepada masyarakat khusunya generasi milenial,” tambahnya.

Bersama Ridwan Zulkarnain yang juga dosen hukum Universitas Lampung (Unila) dan juga ustadz Supratman sebagai narasumber. Dihadiri oleh Lurah, Babinsa, Bhabinkamtibmas, tokoh masyarakat, tokoh agama dan masyarakat sekitar.

Read More

Anggota DPRD Lampung Gelar PIP Ajak Masyarakat Jaga Nilai Ideologi Pancasila

Bandar Lampung – Anggota DPRD Provinsi Lampung, Kostiana SE.MH menggelar pembinaan ideologi Pancasila bersama masyarakat Labuhan Ratu, Kedaton, Kota Bandarlampung di Lapangan Futsal Srikandi. Sabtu (12/08/23).

Kostiana menyampaikan ditengah kemajuan teknologi informasi, banyak nilai-nilai ideologi Pancasila yang menjadi pandangan hidup masyarakat Indonesia mulai terkikis sedikit demi sedikit.

Untuk itu, seluruh anggota DPRD Provinsi Lampung menjalankan fungsi dan tugasnya. Salah satunya dengan menggelar Sosialisasi Pembinaan Ideologi Pancasila.

“Nilai-nilai ideologi yang terkandung di dalam Pancasila merupakan nilai-nilai penting yang lahir dari pandangan hidup masyarakat Indonesia,” ungkap Sekretaris Komisi IV DPRD Lampung, Sabtu (12/08/23) seperti dilansir Kinni.id.

Ketua Fraksi PDI Perjuangan Lampung juga berharap kegiatan ini dapat menanamkan kembali pemahaman terhadap nilai-nilai ideologi Pancasila untuk menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

“Semoga kegiatan ini bermanfaat untuk masyarakat, dan juga dapat menanamkan kembali nilai-nilai yang tercantum dalam Pancasila untuk menjaga persatuan dan kesatuan di Indonesia,” harapnya.

Kegiatan yang dihadiri oleh dua narasumber, yakni AKP Basri Dina, SH.MH.
dan juga Siti Maryam sebagai narasumber.

Basri Dina menyatakan pentingnya menjaga keutuhan NKRI supaya dapat terciptanya keamanan dan kenyamanan terlebih menjelang pesta kontestasi pemilu 2024.

“Dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, semoga masyarakat dapat tetap menciptakan keadaan yang aman dan nyaman ditengah perbedaan nantinya saat pesta demokrasi pemilu di mulai,” ungkapnya.

Read More

Anggota DPRD Lampung Mengaku Prihatin Ada Ploncoan di BKD

BANDARLAMPUNG- Dugaan tindak kekerasan yang dilakukan oknum ASN atas terhadap enam ASN di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Lampung terus menyita perhatian.

Wakil I Ketua DPRD Provinsi Lampung, Elly Wahyuni mengaku prihatin melihat dugaan tindak kekerasan yang dilakukan oknum ASN terhadap enam bawahanya.

“Saya mengecam dan prihatin melihat insiden ini, terlebih kekerasan ini diduga menyeret mana salah satu pejabat di BKD Lampung,” tegasnya, Jumat (11/8/23).

Politisi partai besutan Prabowo Subianto ini mendorong agar budaya istilah ‘Senior-Junior’ dihapus, agar tindakan kekerasan ini tidak terulang kembali.

“Istilah Senior dan Junior jangan sampai ada lagi, karena hal itu lah yang dapat memicu tindakan kekerasan,” kata dia.

Sehingga jalanya pemerintahan dapat bergerak secara maksimal tanpa memandang kelas senior-junior.

“Kalau tidak ada kelas senior junior maka tidak ada yang dipandang sebelah mata karena dia masih junior, nah saya mendukung dihapuskannya tradisi senior junior,” ungkapnya.

Kendati begitu, wanita akrab disapa bunda Elly ini berharap agar semua pihak dapat memetik pembelajaran dari insiden tersebut. Agar insiden dugaan kekerasan dilingkungan pemerintah tidak terulang kembali. (*)

Read More

Anggota DPRD Lampung Midi Iswanto: Demokrat Lampung Sambut Baik Putusan MA Tolak PK Moeldoko

Bandar Lampung – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Provinsi Lampung, sambut baik putusan Mahkamah Agung (MA) yang menolak Permohonan gugatan Peninjauan Kembali (PK) Moeldoko, Kamis (10/8/2023).

“Alhamdulilah Allah mengabulkan doa kita semua. Ini kado terindah buat ulang tahun Ketum hari ini tanggal 10 Agustus,” kata Sekretaris DPD Partai Demokrat Lampung, Midi Iswanto.

Menurutnya, putusan MA yang telah menolak gugatan PK Moeldoko atas Partai Demokrat itu bertepatan ulang tahun Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

“Selamat ulang tahun mas Ketum AHY semoga panjang umur, di mudahkan semua urusan, dan selalu diberikan keselamatan dunia dan akhirat,” ungkapnya seperti dilansir Kinni.id, 

Diketahui, Pengajuan PK oleh Jenderal (Purn) Moeldoko atas sengketa kepengurusan Partai Demokrat secara resmi dimasukan pada Senin 15 Mei 2023. Tanggal distribusi Senin 17 Juli 2023. Asal pengadilan, PTUN Jakarta. Nomor surat pengantar W2.TUN1/1073/HK.06/V/2023. Nomor putusan PT : 35/B/2022/PT.TUN.JKT. Jenis Perkara TUN

Dalam PK itu, Moeldoko menggugat Menkumham Yasonna Hamonangan Laoly dan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang saat ini berstatus sebagai ketua umum Partai Demokrat.

Permohonan PK Moeldoko itu pun bernomor 128 PK/TUN/2023.(*)

Read More

Komisi V DPRD Lampung bersama Disdikbud Lampung RDP Terkait PPPD

Bandar Lampung - Komisi V DPRD Provinsi Lampung bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Lampung menggelar rapat dengar pendapat terkait PPPD 2023.

Rapat ini sebagai evaluasi proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) lantaran banyaknya kecurangan yang terjadi. Terutama pada jalur zonasi yang banyak ditemukan pindah KK atau ‘cangkok KK’.

Banyaknya kecurangan PPDB di jenjang SMA SMK memicu permintaan dari sejumlah anggota DPRD agar pihak sekolah mencoret nama-nama siswa yang terbukti cangkok KK. 

Terlebih pencoretan itu sudah dilakukan oleh Pemprov Jawa Barat di bulan Juli lalu. Totalnya ada sebanyak 4.791 siswa di Jawa Barat yang dibatalkan masuk di sekolah negeri lantaran mengelabui domisili.
Lantas, apakah penghapusan nama-nama siswa yang terbukti palsukan domisili akan diterapkan meski proses belajar mengajar di sekolah sudah berjalan sekitar 2 pekan?

Ketua Komisi V DPRD Lampung Yanuar Irawan mengatakan, pencoretan nama siswa yang terbukti curang memang menjadi masukan dari beberapa anggota dewan.

Namun Yanuar menyebut tindakan itu tidak bisa langsung diterapkan karena harus mempertimbangkan manfaat dan mudharatnya.

“Semua jadi pertimbangan. Karena kalau dicoret itu juga menyangkut nasib anak-anak kita. Kalau kita saklek dengan aturan bagaimana nasib mereka,” kata Yanuar seperti dilansir Rilis.id.

Menurutnya, Komisi V dan Disdikbud Lampung lebih fokus mencari solusi terbaik. Terutama untuk perbaikan sistem PPDB di tahun-tahun mendatang.

Namun Yanuar menyayangkan sikap Disdikbud Lampung yang selama ini tidak pernah melibatkan Komisi V dalam pembuatan juknis PPDB.

“Kita upayakan solusinya untukperbaikan ke depan. Juknis itu sebenarnya boleh dibahas bersama-sama supaya tidak ada masalah seperti ini. Tapi kan dinas pendidikan tak pernah membahas itu bersama kita, mereka bahasnya sendiri,” kata Yanuar.
Sementara Sekretaris Disdikbud Lampung, Tommy Efra Handarta belum mau berkomentar terkait wacara pemecatan siswa yang curangi PPDB.

“Ini kan kami diundang rapat, kita sebagai undangan. Kalau mau wawancara ke Komisi V saja,” kata Tommy.

Senada dengan Tommy, Kabid SMA Disdikbud Lampung Diona Katharina juga tak mau berkomentar saat diwawancarai awak media. (*)

Read More