Komitmen BPN Lampung Selatan dan Kades HBM Diapresiasi Warga ; Sebanyak 21 SHM Sudah Clear

Kalianda - Pejabat kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kabupaten Lampung Selatan (Lamsel), yang didampingi pengacara Lembaga Bantuan Hukum Sai Bumi Selatan (LBH Sabu-Sel) serahkan Surat Hak Milik (SHM) Sertipikat kepada masyarakat Desa Hara Banjar Manis , Kecamatan Kalianda.

Sebanyak 21 SHM Sertipikat Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dari Proyek Operasi Nasional Agraria (Prona) tahun 2016 sudah clear, dan diserahkan langsung kepada warga Desa Hara Banjar Manis (HBM). Penyerahan Sertipikat tersebut digelar di Balai Desa setempat, pada Kamis (2/5/2024).

Kepala Desa Hara Banjar Manis Syahruddin sangat mengapresiasi kinerja Kepala Kantor (Kakan) ATR/BPN Lamsel.

"Alhamdulillah, kami ucapkan teirmakasih kepada Kakan BPN Lampung Selatan, yang sudah dengan cepat menyelesaikan dan menyerahkan Sertipikat yang memang sudah sejak lama di tunggu oleh warga Desa Hara Banjar Manis,” ungkapnya.

Diketahui, 4 bulan yang lalu tepatnya di tanggal (7/12/2023), BPN Lamsel dan Kepala Desa Hara Banjar Manis berkomitmen dalam jangka 4 Bulan akan menyelesaikan masalah SHM milik warganya.

"Akhirnya yang dinanti, sertipikat selama 8 tahun, diterima juga oleh warga Desa Hara Banjar manis,” jelas Kades HBM.

Kades Hara Banjar Manis juga berucap, “terimakasih kepada Bupati Lampung Selatan Bapak H. Nanang Ermanto yang telah berpartisipasi, dalam hal ini menginstruksikan kepada Kakan BPN Lampung Selatan untuk segera menuntaskan permasalahan ini dengan cepat dan baik.” Pungkasnya.

Disisi lain, warga penerima SHM, Hariri menghaturkan terimakasih kepada BPN dan Kepala Desa Hara Banjar Manis yang komitmennya luar biasa.

“Alhamdulillah, senang lah,” ucapnya dengan wajah yang sumringah.

Perlu diketahui, Prona diatur dalam Kepmendagri No. 189 Tahun 1981 tentang Proyek Operasi Nasional Agraria.

 (Rs/Is)

Read More

Hari Pendidikan Nasional 2024 : Meningkatkan Komitmen untuk Masa Depan Bangsa

Bandar Lampung - Hari Pendidikan Nasional yang jatuh pada tanggal 2 Mei 2024 disambut dengan semangat tinggi oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia.

Momentum ini tidak hanya menjadi ajang perayaan, tetapi juga menjadi panggilan untuk mengevaluasi dan meningkatkan komitmen terhadap pendidikan sebagai pilar utama pembangunan bangsa.

Dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional, Kapolda Lampung Irjen Pol Helmy Santika memberikan pernyataan yang mendalam tentang pentingnya peran pendidikan dalam membangun masyarakat yang berkualitas dan beradab.

Irjen Pol Helmy Santika menegaskan bahwa investasi dalam pendidikan adalah investasi jangka panjang yang akan membawa kemajuan bagi bangsa Indonesia.

“Pendidikan bukan hanya tanggung jawab pemerintah atau institusi pendidikan semata, tetapi juga tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat. Kita perlu bersatu dalam upaya meningkatkan akses, mutu, dan relevansi pendidikan untuk semua anak Indonesia,” ujar Irjen Pol Helmy Santika.

Beliau juga menyoroti pentingnya pendidikan karakter dalam membentuk generasi yang memiliki integritas, tanggung jawab, dan empati terhadap sesama. Menurutnya, pendidikan tidak hanya tentang penguasaan materi akademik, tetapi juga tentang pembentukan karakter yang kuat dan beretika.

Selain itu, Irjen Pol Helmy Santika juga menggarisbawahi perlunya kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam mendukung pembangunan pendidikan yang inklusif dan berkelanjutan.

“Komitmen bersama adalah kunci untuk mewujudkan visi Indonesia sebagai negara yang maju melalui pendidikan yang merata dan berkualitas,” tambahnya.

Peringatan Hari Pendidikan Nasional tahun ini juga menjadi momentum untuk merenungkan tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan mutu pendidikan di tengah dinamika zaman.

Hal ini mencakup penerapan teknologi dalam pembelajaran, peningkatan kualitas tenaga pendidik, serta upaya memperluas akses pendidikan bagi anak-anak di daerah terpencil.

Dengan semangat Hari Pendidikan Nasional yang kental, diharapkan semua pihak dapat bersatu untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang inklusif, inovatif, dan berdaya saing tinggi.

Hanya dengan pendidikan yang kuat dan merata, Indonesia dapat melangkah menuju masa depan yang gemilang dan berkelanjutan. (Rs/Is)

Read More

Pemkab Lampung Selatan Peringati Hari Pendidikan Nasional, Kenakan Berbagai Pakaian Adat

Lampung Selatan – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan menggelar upacara bendera dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) Tahun 2024 di Lapangan Korpri, Kalianda, Kamis pagi (2/5/2024).

Upacara dipimpin Bupati Lampung Selatan H. Nanang Ermanto dan dihadiri anggota Forkopimda Lampung Selatan, Sekretaris Daerah Kabupaten, Thamrin, beserta para pejabat eselon II dan III dilingkungan Pemkab Lampung Selatan.

Hadir juga Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Lampung Selatan Hj. Winarni Nanang Ermanto, perwakilan siswa serta perwakilan guru dan kepala sekolah di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan.

Dalam amanatnya, Nanang Ermanto menyampaikan, momentum Hardiknas seyogyanya dapat dijadikan sebagai pengingat akan perjuangan pahlawan pendidikan, dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan membangun Indonesia yang bermartabat.

Nanang juga menekankan pentingnya peran pendidikan dalam mempersiapkan generasi muda sebagai penerus bangsa.

“Ki Hajar Dewantara, bapak pendidikan Indonesia telah menanamkan filosofi pendidikan yang berpusat pada murid. Beliau mewariskan kepada kita konsep Merdeka Belajar dimana murid didorong untuk menjadi pembelajar aktif dan mandiri,” kata Nanang Ermanto.

Selain itu, Nanang juga mengapresiasi partisipasi aktif para guru di lingkup Dinas Pendidikan Lampung Selatan dalam program bedah rumah Gerakan Seribu Rupiah (Geserbu).

Dimana dalam momentum Hardiknas tersebut, Dinas Pendidikan Lampung Selatan memberikan dana bantuan senilai Rp100 juta untuk 5 unit rumah yang tidak layak huni.

“Saya mengapresiasi para guru yang berpartisipasi di program percepatan pengentasan kemiskinan ekstrem. Dinas Pendidikan mempunyai suatu kepedulian dan kepekaan, membangun secara gotong royong,” katanya.

Sementara itu, dalam upacara Hardiknas 2023, Bupati Lampung Selatan juga menyerahkan penghargaan satyalancana Karya Satya kepada para guru, mulai masa pengabdian 10 tahun, 20 tahun dan 30 tahun.

Acara dilanjutkan dengan berbagai penampilan seni dari siswa-siswi sekolah di wilayah Kabupaten Lampung Selatan. Mereka menyuguhkan beragam kreasi seni mulai dari tarian tradisional hingga paduan suara. (Kmf/Is)

Read More

Sambangi DPRD Lampung, Buruh Menolak Upah Murah

Bandar Lampung, – Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) menggelar aksi di halaman Kantor DPRD Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung, Rabu (1/5/2024).

Mereka melakukan aksi unjuk rasa itu dalam rangka peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day yang jatuh pada 1 Mei setiap tahunnya. Pantauan di lapangan, aksi yang diikuti ratusan pekerja buruh itu berlangsung sejak pukul 10.00 WIB. Ratusan buruh itu kompak mengenakan pakaian berwarna nuansa biru putih.

Mereka berdiri di halaman kantor DPRD Pemprov Lampung sambil mengibarkan bendara bergambar konfederasi serikat buruh seperti, FSPMI, KSPI, SPSI dan lain-lain. 

Pimpinan FSPMI cabang Lampung, Erick Meidiartha dalam orasinya mengatakan bahwa dalam unjuk rasa tersebut ada lima poin yang menjadi tuntutan para buruh.

“Pertama cabut Omnibus Law UU No 6 Cipta Kerja, kedua hapus outsourcing tolak upah murah atau lumpsump, perlindungan K3, Tolak PPH 21 yang memberatkan pekerja buruh dan upah serta THR yang tidak dibayarkan oleh perusahaan,”kata Erick, Rabu (1/5/2024). 

Dia meminta, Undang Undang Omnibus Law dan outsourcing dicabut karena menyengsarakan pekerja buruh.

“Kami meminta omnibus law dan outsourcing dihapuskan, karena negara sendiri sudah menjadi agen outsourcing dengan kontrak yang tidak ada kepastian kerja. Saat buruh meminta menjadi pekerja tetep, maka tidak punya kekuatan,”jelas dia.

Kemudian, kata Erick, para buruh juga menolak upah murah, karena penetapannya hanya berdasarkan aturan. Menurut dia, buruh di daerah itu mempunyai hak otonom untuk mengelola para pekerja. Selanjutnya, pihaknya juga memberatkan peraturan baru yaitu PPH pasal 21 soal pajak penghasilan pekerja.

“Semua tuntutan kita ini akan kita sampaikan kepada DPRD dan Pemprov Lampung, kita minta ini bukan hanya sekedar pertemuan saja, setidak tidaknya mendukung kegiatan ini. Kita minta ciptakan perda untuk mengatasi permasalahan ini supaya tidak menguntungkan hanya segelintir orang saja,” pungkasnya. 

Menganggapi tuntutan para buruh, Sekertaris DPRD Lampung Komisi 5, Mikdar Ilyas mengatakan bahwa menerima semua apa yang menjadi tuntutan massa aksi. 

“Sebenarnya hari ini tanggal merah. Namun, kantor dewan memang tidak mengenal libur apalagi mengenai hajat orang banyak. Apa yang kita dengar tadi dari perwakilan buruh di Provinsi Lampung. Kita akan terima dan mengekajinya terlebih dahulu, untuk kemudian ditindak lanjuti,”kata Mikdar seperti dilansir beranda lampung.

Setalah itu, kata dia, DPRD Lampung khusunya di Komisi 5 akan melakukan pertemuan guna membahas tuntutan yang telah disuarakan para buruh. “Kita akan lakukan rapat, Insyallah dalam waktu dekat kita undang lagi perwakilan organisasi buruh di Lampung untuk mencari jawaban dari persoalan yang sama. Kita tidak tinggal diam, apalagi ini untuk kebaikan kita semua,”pungkasnya.

Read More

Pemkab Lampung Selatan Kembali Berikan Bantuan Bedah Rumah Kepada Dua Warga Jati Agung

 Jati Agung – Dua warga Desa Banjar Agung, Kecamatan Jati Agung, menerima bantuan bedah rumah dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan.

Bantuan itu diberikan langsung oleh Bupati Lampung Selatan, Nanang Ermanto, kepada Bapak Suismanto dan juga Bapak Senen, pada Rabu (1/5/2024). Masing-masing penerima manfaat mendapat bantuan senilai Rp20 juta.

Berdasarkan informasi yang didapatkan, pemberian bantuan bedah rumah tersebut merupakan salah satu upaya Pemkab Lampung Selatan dalam mengentaskan kemiskinan ekstrem melalui program Swasembada Rumah

"Swasembada Rumah ini merupakan komitmen Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan untuk mengatasi permasalahan rumah tidak layak huni (RTLH),” ujar Nanang Ermanto.

Selanjutnya, Bupati Nanang juga meminta kepada pemerintah kecamatan dan desa setempat untuk saling bergotong royong dalam proses pembangunan rumah agar dapat segera ditempati.

“Semoga pembangunannya cepat selesai, dan bisa bermanfaat untuk warga yang menerima bantuan bedah rumah ini,” kata Nanang.

Sementara itu, Suismanto mengaku senang dan menyampaikan ucapan rasa terima kasih atas bantuan yang diberikan oleh Pemkab Lampung Selatan. Dirinya berharap, program itu dapat terus digalakkan untuk membantu masyarakat yang kurang mampu lainnya.

“Semoga Bupati Nanang Ermanto dapat terus menjalankan program ini, agar masyarakat lainnya yang membutuhkan dapat merasakan hal yang sama,” ucap Suismanto. (Kmf/Is)

Read More

Noverisman Sikapi DBH Pemprov Lampung

Bandar Lampung - Provinsi Lampung pernah memiliki hutang Dana Bagi Hasil (DBH) hingga Rp 700 Miliar, namun sudah dibayar lunas pada awal tahun 2021. 

Hal itu disampaikan langsung oleh Noverisman Subing, selaku Wakil Ketua Komisi III DPRD Provinsi Lampung dalam Talk Show Kupas TV yang dipandu langsung oleh CEO Kupas Tuntas Grup, Donald Harris Sihotang S.E., M.M, di Bukit Randu Sabtu (01/05) 

Noverisman mengatakan bahwa salah satu sumber dana dari APBD Kota maupun Provinsi ini adalah dana bagi hasil (DBH), Ia menyorot langsung soal dana bagi hasil yang disalurkan ke kabupaten kota dan yang menjadi hal menarik bagi Noverisman bahwa sejak tahun 2013 Provinsi Lampung memiliki utang DBH sebesar Rp 700 miliar. 

"Yang menariknya di era Gubernur ini DBH untuk daerah kabupaten kota ini sudah tidak terutang lagi, jadi semua sudah lunas ditahun 2021. Dari era Gubernur sebelumnya tahun 2013 atau 2014 sudah mempunyai utang dana bagi hasilnya sekitar Rp 700 miliar, dari situlah terhutang terus, lalu kita bayar terus sampai tahun 2020," jelasnya. 

Menanggapi itu, Kepala BPKAD Provinsi Lampung, Marindo membenarkan apa yang dibicarakan Noverisman terkait utang provinsi tehadap Dana Bagi Hasil. 

"Jadi benar yang dikatakan pak Noverisman, bahwa kita Provinsi Lampung sudah membayar hutang dana bagi hasil kepada kabupaten kota, hutang tersebut pada triwulan tiga dan triwulan empat. Hutang tersebut menjadi beban provinsi dan itu juga sudah kita sampaikan ke kabupaten kota atas perintah Gubernur Lampung," jelas Marindo. 

Marindo menuturkan bahwa sejak Arinal Djunaidi bersama dengan Chusnunia Chalim menjabat sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur, pihaknya telah mulai mecicil hutang DBH tersebut. 

"Sejak pak Arinal dan bu Nunik menjabat tahun 2019 sudah mulai mencicil, sehingga tahun 2020 mulai mengalokasikan prioritas anggaran bersama dengan DPRD untuk membayar utang bagi hasil, lalu di tahun 2020 sudah mulai mencicil kemudian di tahun 2021 tinggal sisanya. Penyelesaiannya secara bertahap dan sudah selesai untuk triwulan tiga dan triwulan empat," jelasnya seperti dilansir kupas tuntas. 

Disinggung mengenai berita yang beredar terkait lambatnya pencaraian DBH Kabupaten Kota dan transfer hingga pembangunan di daerah tak berjalan, Marindo mengatakan bahwa perhitungan dilakukan pertriwulan dan melalui proses perhitungan agar tak terjadi kesalahan. 

"Prosesnya itu pertriwulan perhitungannya pertiga bulan kita bayar, tiga bulan awal kita lakukan perhitungan yang dilakukan oleh Bapenda. Tentu tidak mudah menghitung itu. Karena banyaknya potensi," ucapnya. 

Read More

Polisi Selidiki Kebakaran Gudang BBM di Natar Lampung Selatan

Natar - Bengkel yang yang dijadikan tempat penampungan Bahan Bakar Minyak (BBM) terbakar pada Rabu (1/5/2024) sekitar pukul 04.00 WIB. Peristiwa ini berada di Desa Candimas, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan.

Kabid Humas Polda Lampung, Kombes Umi Fadillah Astutik mengatakan pihaknya masih melakukan penyelidikan terkait peristiwa tersebut.

“Kebakaran terjadi subuh tadi, lokasinya di bengkel mobil yang dijadikan tempat penampungan BBM diwilayah Candimas, Kecamatan Natar, Lampung Selatan,” katanya, Rabu (1/5/2024).

"Pihak Polsek Natar maupun Polres Lampung Selatan masih melakukan penyelidikan terkait kebakaran ini,” lanjut Umi.

Dia menerangkan, saat ini tim dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Lampung Selatan masih berupaya memadamkan api.

“Upaya pemadaman masih terus dilakukan oleh tim dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Lampung Selatan. Tadi sempat padam namun api kembali muncul disalah satu kendaraan yang terbakar,” tuturnya.

Dalam peristiwa itu, Umi menyatakan ada dua kendaraan mobil dan satu kendaraan motor yang terbakar

"Mobil ada dua, truk dan pickup. Kemudian ada satu unit motor juga,” jelasnya.

Terkait adanya informasi bahwa tempat tersebut yang dijadikan tempat penimbunan BBM ilegal, dia menegaskan pihaknya belum bisa memberikan keterangan lebih lanjut.

“Belum bisa disimpulkan karena masih dalam proses penyelidikan, namun yang jelas ada beberapa tandon yang ditemukan di lokasi. Untuk ilegal atau tidaknya itu nanti terungkap dari hasil penyelidikan,” tegas dia. (Rs/Is) 

Read More