Pantai Tanjung Gading Lampung Selatan Tawarkan Destinasi Wisata Alam dan Pantai

LAMPUNG SELATAN - Pantai Tanjung Gading yang terletak di Desa Tanjung Gading, Kecamatan Rajabasa, Kabupaten Lampung Selatan, menjadi salah satu destinasi wisata alam yang menawarkan keindahan pantai yang masih alami serta suasana yang tenang dan nyaman, Senin (29/12/2025).

Pantai ini berada tidak jauh dari pusat Kota Kalianda sehingga mudah dijangkau oleh wisatawan lokal maupun wisatawan dari luar daerah. Hamparan pasir pantai yang bersih, panorama laut yang indah, serta udara yang sejuk menjadi daya tarik utama bagi para pengunjung yang datang.

Keasrian alam Pantai Tanjung Gading hingga kini masih sangat terjaga karena belum banyak tersentuh pembangunan besar. Kondisi tersebut menjadikan kawasan pantai ini cocok sebagai tempat beristirahat, bersantai bersama keluarga, maupun sekadar menikmati keindahan alam.

Sejumlah pengunjung mengaku nyaman berwisata di Pantai Tanjung Gading karena suasananya yang relatif tenang dibandingkan dengan pantai-pantai lain yang sudah ramai pengunjung.

Selain menikmati pemandangan laut, pengunjung juga dapat menikmati suasana pesisir yang asri serta berinteraksi dengan masyarakat sekitar yang dikenal ramah terhadap wisatawan. Potensi wisata Pantai Tanjung Gading pun dinilai cukup besar untuk terus dikembangkan dengan tetap mengedepankan prinsip pelestarian lingkungan.

Pemerintah desa bersama masyarakat setempat diharapkan dapat terus menjaga kebersihan dan keasrian kawasan pantai agar Pantai Tanjung Gading tetap menjadi destinasi unggulan di Kecamatan Rajabasa, Kabupaten Lampung Selatan.

Sebagai informasi, tarif masuk Pantai Tanjung Gading terbilang terjangkau, yakni sebesar Rp5.000 per sepeda motor yang sudah termasuk pengemudi dan penumpang. (Red)

Read More

Camat Rajabasa Pimpin Apel Akhir Tahun, Evaluasi Kinerja Sepanjang Tahun

LAMPUNG SELATAN - Camat Rajabasa, Firdaus,  memimpin langsung apel akhir tahun 2025 yang digelar di halaman Kantor Kecamatan Rajabasa, Kabupaten Lampung Selatan, Senin (29/12/2025).

Apel tersebut diikuti oleh seluruh aparatur sipil negara (ASN), tenaga honorer, serta perangkat kecamatan dan desa se-Kecamatan Rajabasa sebagai bentuk evaluasi kinerja sekaligus penutup aktivitas pemerintahan sepanjang tahun 2025.
Dalam amanatnya, Camat Firdaus menekankan pentingnya menjaga disiplin kerja, meningkatkan profesionalisme aparatur, serta memperkuat komitmen pelayanan kepada masyarakat.
“Bismillah, apel akhir tahun ini bukan sekadar seremonial, tetapi momentum untuk mengevaluasi kinerja kita selama setahun penuh dan memperbaiki kekurangan agar pelayanan kepada masyarakat semakin baik ke depan,” ujar Firdaus.
Ia juga mengingatkan seluruh jajaran agar tetap menjaga netralitas ASN, khususnya dalam dinamika sosial dan politik di tengah masyarakat, serta terus meningkatkan etika dan integritas dalam bekerja.
Selain itu, Firdaus meminta seluruh aparatur untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana alam, mengingat Kecamatan Rajabasa berada di wilayah rawan bencana pesisir dan gunung api.
“Kita harus selalu siap siaga, peka terhadap kondisi lingkungan, dan cepat merespons jika terjadi keadaan darurat demi keselamatan masyarakat,” tambahnya.
Menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru), ia juga mengingatkan pentingnya menjaga keamanan, ketertiban, serta kebersihan lingkungan.
“Mari kita jaga situasi tetap aman, bersih, dan kondusif agar masyarakat dapat merayakan akhir tahun dengan nyaman,” tutup Firdaus.
Apel ditutup dengan doa bersama serta penyampaian harapan agar Kecamatan Rajabasa ke depan semakin maju, tertib administrasi, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. (Red)

Read More

Dukung Kelancaran Angkutan, PT ASDP Bakauheni Gandeng Organda

LAMPUNG SELATAN - Dalam mendukung kelancaran pelayanan angkutan Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025–2026, PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Bakauheni melibatkan berbagai pemangku kepentingan, salah satunya berkolaborasi dengan Organisasi Angkutan Darat (Organda) di wilayah otoritas pelabuhan.

Keberadaan Organda dinilai memiliki peran penting sebagai wadah perusahaan transportasi darat yang tidak terpisahkan dari aktivitas di pelabuhan, khususnya pada momen libur hari besar.

Hal tersebut disampaikan General Manager PT ASDP Indonesia Ferry Cabang Bakauheni, Partogi Tamba, didampingi Humas ASDP Syaifullahil Harahap, saat menyampaikan kondisi angkutan Nataru 2025–2026 di Pelabuhan Bakauheni, Sabtu (27/12/2025).

“Kami sudah beberapa kali melakukan pertemuan dengan Organda dan terus berkomunikasi dengan pemerintah daerah. Ke depan, kolaborasi ini akan terus ditingkatkan,” ujar Partogi.

Terkait pelaksanaan angkutan Nataru, Partogi menjelaskan bahwa arus penyeberangan dari Sumatera ke Jawa melalui lintasan Bakauheni–Merak cenderung berjalan landai dan lancar.

“Tidak terlihat lonjakan signifikan yang mengganggu antrean maupun kelancaran arus. Namun, berdasarkan data, jumlah penumpang pejalan kaki mengalami peningkatan sekitar 11 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu,” jelasnya.

Sementara itu, kendaraan roda empat ke atas tercatat mengalami peningkatan sekitar 5 persen. Meski demikian, peningkatan tersebut masih dalam batas kemampuan pelayanan pelabuhan dan armada kapal ASDP.

“Secara umum, pelayanan penyeberangan berjalan lancar, landai, dan kondusif,” tambahnya.

Partogi juga menyebutkan bahwa pada siang hari arus penyeberangan didominasi kendaraan pribadi, sedangkan pada sore hingga malam hari lebih banyak didominasi kendaraan truk dan angkutan logistik.

Untuk puncak arus balik, ASDP memprediksi akan terjadi pada 2 atau 3 Januari 2026, mengingat 4 Januari bertepatan dengan hari Minggu. Namun demikian, ia memperkirakan peningkatan arus dari Pelabuhan Merak tidak akan terlalu signifikan.

Dalam mendukung operasional, ASDP menyiapkan total 68 unit kapal, dengan pengoperasian situasional antara 28 hingga 35 kapal, menyesuaikan kondisi di lapangan.

Selain lintasan Bakauheni–Merak, ASDP juga membuka akses kerja sama dengan sejumlah pelabuhan alternatif seperti Ciwandan, Wika Beton, BBJ Muara Piluk, dan Bojonegoro. Namun dari sisi Bakauheni, pelabuhan alternatif tersebut hanya menerima kendaraan tanpa proses pemuatan.

Terkait kondisi cuaca, Partogi memastikan meski terjadi peningkatan angin dan gelombang, situasinya masih dalam batas aman untuk pelayaran.

“Kami terus berkoordinasi dengan BMKG. Sejauh ini kondisi masih aman dan lancar. Mudah-mudahan hingga berakhirnya posko Nataru, cuaca tetap mendukung,” harapnya.

Ia juga mengimbau pengguna jasa agar menyesuaikan waktu keberangkatan, aktif memantau informasi cuaca dari BMKG, membeli tiket sebelum tiba di pelabuhan, serta mematuhi seluruh aturan dan arahan petugas. (Red*)

Read More

Polsek KSKP Bakauheni Amankan Libur Nataru dengan Humanis

LAMPUNG SELATAN - Ada warna baru dalam pengamanan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru) di Pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan. Jajaran Polsek Kawasan Pelabuhan (KSKP) Bakauheni menghadirkan pendekatan humanis dengan menyapa langsung para penumpang melalui kegiatan berbagi kopi dan camilan gratis di area dermaga.

Kapolsek KSKP Bakauheni, AKP Ferdo Elfianto, menggunakan sepeda listrik yang dimodifikasi dengan gerobak di bagian depan untuk berkeliling dermaga sambil membagikan kopi panas, kopi dingin, serta camilan ringan seperti marning jagung kepada para penumpang kapal, Sabtu (27/12/2025).

Begitu berhenti di salah satu titik dermaga, puluhan penumpang tampak antusias menghampiri untuk menikmati kopi gratis sekaligus berbincang singkat dengan petugas kepolisian.

AKP Ferdo Elfianto menjelaskan bahwa kegiatan tersebut merupakan gagasan pribadi yang mengangkat kearifan lokal Lampung dengan slogan “Ngupi Pai Puakhi” yang berarti ngopi dulu, saudara.

“Semua penumpang di sini adalah saudara kami. Polisi tidak hanya bertugas mengamankan, tetapi juga menyapa, melayani, dan menghadirkan rasa aman serta nyaman bagi masyarakat. Ini sejalan dengan semangat Polri untuk masyarakat,” ujar AKP Ferdo didampingi Kanit Intel Ipda Yuyut Panca.

Salah satu penumpang, Khofifa (48), warga Lampung yang hendak menyeberang ke Pelabuhan Merak, Banten, mengaku senang dengan pendekatan tersebut.

“Baru kali ini saya lihat Kapolsek keliling naik sepeda listrik sambil bagi kopi gratis. Rasanya hangat, dekat, dan bikin suasana pelabuhan jadi lebih nyaman,” katanya.

Selain berbagi kopi, petugas juga memberikan imbauan kepada penumpang agar selalu menjaga keselamatan selama perjalanan, mematuhi aturan penyeberangan, dan menjaga barang bawaan masing-masing.

Pendekatan humanis ini menjadi bukti bahwa pengamanan Nataru di Pelabuhan Bakauheni tidak hanya mengedepankan aspek keamanan, tetapi juga pelayanan publik yang ramah, bersahabat, dan membangun kedekatan emosional antara Polri dan masyarakat. (Red)

Read More

Banyak Rangkap Jabatan Aparatur di Lampung Selatan

 LAMPUNG SELATAN - Fenomena rangkap jabatan aparatur yang ada di pemerintahan desa menjadi sorotan Lembaga Kebijakan Pemerintahan Indonesia (LKPI),

Penelusuran LKPI masih banyaknya rangkap jabatan yang ada di pemerintahan desa khususnya di lingkungan Kabupaten Lampung Selatan ini menjadi pertanyaan besar kepada pihak OPD yaitu PMD, Inspektorat, BKD yang seharusnya segera menyelesaikan masalah ini, dikarenakan termasuk bisa merugikan negara dan tidak efesiennya pelayanan yang ada di desa.

Kadis PMD Lampung Selatan, Erdiansyah menjelaskan bahwa terkait hal tersebut sudah ada surat edarannya dan akan dikaji dan telaah dengan BKD
”Terimaksih infonya nanti dikaji dan ditelaah dengan BKD, Karna baru resmi diangkat sah menjadi P3K dan untuk aparatur sudah ada surat edarannya” jelas Erdi.

PNS dilarang menjadi Ketua BPD karena aturan ASN (UU No. 5/2014) melarang rangkap jabatan dengan jabatan negara lain, termasuk jabatan di desa seperti anggota BPD yang merupakan bagian dari “lembaga legislatif” desa, dan BKN juga telah menegaskan larangan ini untuk PNS maupun PPPK agar tidak merangkap jabatan sebagai anggota BPD dan Aparatur Desa.

Larangan ini dikuatkan dalam UU Desa (UU No. 3/2024) dan Permendagri 110/2016 yang menyebut anggota BPD dilarang merangkap jabatan lain yang ditentukan, dan BKN menafsirkan jabatan BPD sebagai jabatan yang dilarang dirangkap ASN.

BKN secara tegas menyatakan bahwa ASN (PNS dan PPPK) tidak boleh merangkap jabatan sebagai anggota BPD untuk menjaga netralitas, independensi, dan fokus pada tugas masing-masing jabatan yang sumber gajinya berasal dari Keuangan Negara.

Rangkap jabatan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dilarang oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Larangan ini bertujuan untuk menjaga profesionalitas, netralitas, dan efektivitas kerja aparatur negara, serta mencegah konflik kepentingan.

Jenis Jabatan yang Dilarang

– Jabatan Administrasi
– Jabatan Fungsional
– Jabatan Pimpinan Tinggi

Sanksi bagi ASN yang Melanggar

– Sanksi disiplin berat
– Penurunan pangkat
– Pembebasan dari jabatan
– Pemberhentian tidak dengan hormat

Tujuan Larangan Rangkap Jabatan

– Menjaga independensi dan netralitas lembaga
– Mencegah konflik kepentingan
– Meningkatkan kualitas demokrasi desa

Pemerintah telah mengeluarkan surat edaran untuk mengingatkan ASN dan PPPK tentang larangan rangkap jabatan ini, Surat edaran tentang larangan rangkap jabatan bagi ASN dan PPPK telah dikeluarkan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Surat edaran ini menegaskan bahwa ASN dan PPPK tidak diperbolehkan merangkap jabatan sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau jabatan lainnya yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan.

Dasar Hukum

– Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
– Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
– Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS
– Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 tentang BPD

Sanksi bagi ASN dan PPPK yang Melanggar

– Sanksi administratif, mulai dari teguran hingga pemberhentian
– Kewajiban mengembalikan salah satu penghasilan yang telah diterima
– Potensi berimplikasi pidana

Surat edaran ini bertujuan untuk menjaga profesionalisme, netralitas, dan efektivitas kerja aparatur negara, serta mencegah konflik kepentingan.(red)

Read More

Libur Nataru, PT ASDP Sebut Arus Penyebrangan Alami Kenaikan

LAMPUNG SELATAN - Arus penyeberangan di lintasan Merak–Bakauheni selama periode Angkutan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru) mengalami peningkatan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya.

Berdasarkan data kumulatif PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Bakauheni hingga periode H-7 sampai H (25 Desember 2025), jumlah penumpang tercatat meningkat sebesar 12 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2024.

Pada Nataru 2025, total penumpang mencapai 273.381 orang, naik dari 243.906 orang pada Nataru 2024. Selain penumpang, jumlah kendaraan yang menyeberang juga mengalami kenaikan.

Tercatat sebanyak 64.649 unit kendaraan menyeberang pada 2025, meningkat sekitar 6 persen dari 60.923 unit pada tahun sebelumnya.

Peningkatan terbesar terjadi pada kendaraan roda empat (R4) atau mobil pribadi yang mencapai 28.562 unit atau naik sekitar 2 persen dibandingkan 2024. Sementara itu, kendaraan roda dua (R2) tercatat 5.720 unit atau turun sekitar 4 persen.

Untuk kendaraan bus tercatat sebanyak 3.154 unit atau meningkat 4 persen, sedangkan kendaraan truk mencapai 27.203 unit atau naik signifikan sebesar 13 persen.

Dari sisi operasional, jumlah kapal yang beroperasi relatif stabil sebanyak 30 unit kapal. Namun jumlah perjalanan kapal (trip) meningkat menjadi 869 trip atau naik sekitar 8 persen dibandingkan 805 trip pada Nataru 2024.

General Manager PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Bakauheni, Partogi Tamba, mengatakan bahwa peningkatan arus penumpang dan kendaraan mencerminkan pulihnya mobilitas masyarakat serta meningkatnya kepercayaan publik terhadap layanan penyeberangan.

“Kenaikan arus penumpang dan kendaraan pada Nataru tahun ini menunjukkan bahwa mobilitas masyarakat sudah kembali pulih.

ASDP terus berupaya menjaga kelancaran layanan dengan penguatan operasional kapal, pengaturan trip, serta koordinasi intensif dengan seluruh pemangku kepentingan agar perjalanan masyarakat tetap aman, tertib, dan nyaman,” ujar Partogi Tamba.

Ia menambahkan, ASDP juga telah menyiapkan langkah-langkah antisipatif menghadapi puncak arus, seperti optimalisasi buffer zone, pengaturan antrean kendaraan, serta pemantauan lalu lintas pelabuhan secara real time.

ASDP mengimbau masyarakat untuk merencanakan perjalanan dengan baik, memanfaatkan layanan reservasi tiket daring, serta mengikuti arahan petugas di pelabuhan guna menghindari antrean panjang pada jam-jam puncak arus libur.(Red-*)

Read More

5.792 Honorer Resmi Jadi PPPK Paruh Waktu, Ini Kata Bupati Lampung Selatan

Kalianda - Suasana bahagia dan haru menyelimuti Lapangan Radin Inten, Kalianda, Rabu (24/12/2025), saat 5.792 tenaga non-Aparatur Sipil Negara (ASN) menerima Surat Keputusan (SK) Bupati Lampung Selatan tentang Pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu.

Senyum lega dan air mata syukur tampak di wajah para penerima SK yang telah menanti pengakuan status kerja selama belasan bahkan puluhan tahun.

Bagi para tenaga non-ASN tersebut, penyerahan SK bukan sekadar seremoni administratif, melainkan awal baru setelah masa pengabdian panjang yang penuh ketidakpastian.

Di wajah-wajah mereka tergambar kelegaan, kebanggaan, dan rasa syukur yang sulit disembunyikan, sebuah kado akhir tahun yang sangat berarti, bukan hanya bagi mereka, tetapi juga bagi keluarga yang setia mendampingi perjuangan panjang tersebut.

Penyerahan SK dilakukan secara simbolis oleh Bupati Lampung Selatan, Radityo Egi Pratama, didampingi Wakil Bupati M. Syaiful Anwar dan Sekretaris Daerah Kabupaten Supriyanto, serta disaksikan unsur Forkopimda, pejabat utama, kepala perangkat daerah, dan para camat di lingkungan Pemkab Lampung Selatan.

Ribuan penerima SK tampak kompak mengenakan kemeja putih dan celana hitam. Nuansa khidmat semakin terasa dengan sentuhan aksesoris adat daerah, seperti Tukus bagi laki-laki dan selendang tapis bagi perempuan, sebagai simbol kebanggaan identitas dan kebersamaan.

Dalam sambutannya, Bupati Radityo Egi Pratama menyampaikan apresiasi atas kesabaran dan ketekunan para tenaga honorer yang telah lama mengabdi. Ia bahkan menyapa langsung beberapa peserta yang mengaku telah menunggu pengangkatan hingga lebih dari 20 tahun, disambut tawa dan tepuk tangan hadirin.

Bupati Egi menegaskan bahwa pengangkatan sebagai PPPK Paruh Waktu merupakan awal perjalanan baru yang mengandung amanah besar. Ia berharap kebahagiaan yang terpancar hari itu dapat terus terjaga dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.

Lebih lanjut, Bupati Egi menekankan pentingnya membangun birokrasi yang bersih dan berintegritas melalui semangat “Betik”, akronim dari Bebas Transaksi Ilegal dan Korupsi.

Menurutnya, budaya anti korupsi tidak hanya menyangkut penyalahgunaan materi, tetapi juga disiplin waktu, etos kerja, dan tanggung jawab dalam melayani masyarakat.

“Saya ingin ASN di Lampung Selatan adalah pegawai yang bersih, disiplin tanpa diawasi, serta melayani masyarakat dengan senyum tulus,” tegasnya.

Ia juga mendorong para PPPK Paruh Waktu untuk menjadi aparatur yang adaptif, inovatif, dan bekerja dengan hati, menjadikan pekerjaan sebagai bagian dari ibadah.

Pengangkatan PPPK Paruh Waktu ini didasarkan pada Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor 800.1.2.5/1185/V.05/2025 tentang Pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu.

Dari total 5.792 tenaga non-ASN yang diangkat, terdiri atas 2.299 tenaga guru dengan TMT 1 November 2025, 474 tenaga kesehatan dengan TMT 1 November 2025, serta 3.019 tenaga teknis dengan TMT 1 Oktober 2025.

Melalui kebijakan ini, Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan menegaskan komitmennya dalam memberikan kepastian status kerja sekaligus meningkatkan kesejahteraan tenaga honorer yang selama ini menjadi ujung tombak pelayanan publik di daerah. (Az-Is)

Read More