Bupati Lampung Selatan Lantik 17 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Dermaga BOM: Pejabat Harus Turun ke Rakyat

LAMPUNG SELATAN -  Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan menggelar pelantikan pejabat pimpinan tinggi pratama dengan cara yang tidak lazim.

Bertempat di Dermaga BOM Kalianda, kawasan pesisir yang menjadi salah satu ikon wisata daerah, Bupati Lampung Selatan Radityo Egi Pratama melantik dan mengambil sumpah 17 pejabat pimpinan tinggi pratama (eselon II), Selasa (6/1/2026).

Tidak berlangsung di aula perkantoran atau ruang berpendingin udara, pelantikan digelar di ruang terbuka berlatar laut. Pemilihan lokasi ini menjadi simbol komitmen pemerintah daerah dalam menghadirkan birokrasi yang dekat dengan masyarakat, adaptif, serta selaras dengan penguatan identitas pariwisata Lampung Selatan.

Para pejabat yang dilantik tampak mengenakan pakaian dinas harian yang dipadukan dengan aksesoris adat khas Lampung, yakni Tukus bagi pejabat pria dan Kumbut bagi pejabat perempuan. Nuansa tersebut mencerminkan penghormatan terhadap nilai budaya lokal yang menjadi bagian dari karakter daerah.

Pelantikan ini merupakan bagian dari rangkaian penataan dan pengisian jabatan hasil uji kompetensi pejabat pimpinan tinggi pratama yang telah dilaksanakan sebelumnya. Langkah tersebut dilakukan sebagai upaya penyegaran organisasi sekaligus penguatan kinerja pemerintahan daerah.

Bupati Lampung Selatan Radityo Egi Pratama menegaskan, pelantikan di ruang publik sengaja dilakukan untuk menanamkan kesadaran sejak awal bahwa kepemimpinan bukan tentang jarak, melainkan kedekatan dengan masyarakat.

“Pelantikan hari ini seru, ramai, dan kita bisa berbaur langsung dengan masyarakat. Ini saya ciptakan agar tidak ada batas antara pejabat dengan rakyat, sehingga bisa mendengar langsung aspirasi dan harapan masyarakat Lampung Selatan,” ujar Bupati Egi.

Dalam suasana dermaga menjelang senja, Bupati Egi juga menyampaikan pesan reflektif tentang makna waktu dan tanggung jawab kepemimpinan. Ia mengingatkan bahwa masa jabatan tidak bersifat abadi dan harus diisi dengan karya yang berdampak.

“Waktu terus berjalan. Pertanyaannya, warisan apa yang akan kita tinggalkan sebelum masa jabatan itu berakhir. Ini harus kita pikirkan dan rasakan bersama,” katanya.

Menurut Bupati Egi, para pejabat yang dilantik telah melalui proses penilaian yang panjang dan penuh pertimbangan. Karena itu, kepercayaan yang diberikan harus dibayar dengan kerja nyata, integritas, serta keberpihakan kepada kepentingan masyarakat.

“Kepercayaan ini harus dibayar dengan kerja nyata. Jadilah pejabat yang bersih, disiplin, dan senantiasa melayani. Setiap detik nilai integritas, semangat, dan pelayanan itu harus diterapkan,” tegasnya.

Ia juga menekankan pentingnya sikap ikhlas, sigap, dan amanah, kepatuhan terhadap aturan, serta tertib dalam pelaporan dan pertanggungjawaban tugas.

Bupati Egi turut menyoroti kekuatan Lampung Selatan sebagai daerah dengan keberagaman suku dan budaya yang tinggi. Menurutnya, potensi tersebut menjadi modal sosial penting dalam mendorong pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

“Hanya di Lampung Selatan keberagaman ini begitu kuat. Karena itu, saya mengajak seluruhnya untuk berkolaborasi, bekerja kompak dan solid,” ujarnya.

Lebih lanjut, Bupati Egi menegaskan bahwa para pejabat eselon II memegang peran strategis dalam pembangunan daerah. Ia meminta para pejabat tidak hanya bekerja di balik meja, melainkan aktif turun ke lapangan dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

“Saya tidak butuh pejabat yang hanya menunggu laporan. Turunlah ke masyarakat, hilangkan ego sektoral. Kita tidak akan maju kalau ingin menang sendiri-sendiri,” katanya.

Ia menambahkan, percepatan pembangunan membutuhkan komunikasi dan kolaborasi yang baik dengan pemerintah pusat dan provinsi. Seluruh program pembangunan, menurutnya, harus bermuara pada visi Lampung Selatan Maju dengan sektor pariwisata sebagai salah satu penggerak utama kesejahteraan masyarakat.

“Saya ingin 2026 ini kita berlari. Pariwisata akan menjadi jembatan kesejahteraan, dan seluruh perangkat daerah harus menyinkronkan program menuju pariwisata yang berkelanjutan,” jelasnya.

Sebagai simbol komitmen terhadap keberlanjutan dan kepedulian lingkungan, rangkaian pelantikan ditutup dengan kegiatan penaburan benih ikan di perairan sekitar Dermaga BOM.

Dalam kesempatan itu, Bupati Egi juga berdialog langsung dengan masyarakat yang hadir, mendengarkan pesan, kesan, serta harapan mereka terhadap para pejabat yang baru dilantik.

Melalui pelantikan di ruang publik ini, Pemkab Lampung Selatan menegaskan pesan bahwa pemerintah hadir di tengah masyarakat, berakar pada budaya lokal, serta berkomitmen membangun daerah secara inklusif dan berkelanjutan. (Kmf-IS)

Read More

Bupati Pesisir Barat Serahkan Bantuan Pada Korban Kebakaran Di Krui Selatan

Pesisir Barat - Bupati pesisir Barat Dedi Irawan, menyerahkan bantuan kepada korban kebakaran yang terjadi di Pekon Pemerihan, Kecamatan Krui Selatan, Selasa (6/1/2026).

Penyerahan bantuan ini merupakan bentuk kepedulian serta respons cepat Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat terhadap warganya yang tertimpa musibah.

Bantuan tersebut diserahkan langsung kepada Solihin, warga yang menjadi korban kebakaran. Adapun bantuan yang diberikan meliputi paket sembako, buffer stock berupa family kit dan makanan anak, bantuan bidang sosial sebesar Rp5 juta, serta bantuan bidang perumahan senilai Rp4,3 juta.

Selain bantuan dari pemerintah daerah, Bupati Dedi Irawan juga secara pribadi menyerahkan bantuan tambahan berupa 25 kilogram beras kepada korban. Bantuan pribadi tersebut menjadi wujud empati dan kepedulian langsung Bupati terhadap masyarakat yang sedang mengalami musibah.

Dalam kesempatan itu, Bupati Dedi Irawan menyampaikan bahwa musibah kebakaran merupakan kejadian yang tidak diharapkan oleh siapa pun. Ia berharap korban dapat tetap sabar dan tabah dalam menghadapi cobaan tersebut.

“Ini adalah musibah yang tidak kita harapkan. Kami berharap korban tetap sabar dan tabah, karena setiap musibah insyaallah selalu ada hikmah di baliknya,” ujar Bupati.

Diketahui, peristiwa kebakaran tersebut terjadi pada 26 Desember 2025 dan diduga disebabkan oleh korsleting listrik yang mengakibatkan kerusakan pada rumah korban. Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat juga menghimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran, khususnya yang disebabkan oleh instalasi listrik yang tidak aman, guna mencegah kejadian serupa tidak akan terulang kembalienyerahkan bantuan kepada korban kebakaran yang terjadi di Pekon Pemerihan, Kecamatan Krui Selatan

Penyerahan bantuan ini merupakan bentuk kepedulian serta respons cepat Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat terhadap warganya yang tertimpa musibah.

Bantuan tersebut diserahkan langsung kepada Solihin, warga yang menjadi korban kebakaran. Adapun bantuan yang diberikan meliputi paket sembako, buffer stock berupa family kit dan makanan anak, bantuan bidang sosial sebesar Rp5 juta, serta bantuan bidang perumahan senilai Rp4,3 juta.

Selain bantuan dari pemerintah daerah, Bupati Dedi Irawan juga secara pribadi menyerahkan bantuan tambahan berupa 25 kilogram beras kepada korban. Bantuan pribadi tersebut menjadi wujud empati dan kepedulian langsung Bupati terhadap masyarakat yang sedang mengalami musibah.

Dalam kesempatan itu, Bupati Dedi Irawan menyampaikan bahwa musibah kebakaran merupakan kejadian yang tidak diharapkan oleh siapa pun. Ia berharap korban dapat tetap sabar dan tabah dalam menghadapi cobaan tersebut.

“Ini adalah musibah yang tidak kita harapkan. Kami berharap korban tetap sabar dan tabah, karena setiap musibah insyaallah selalu ada hikmah di baliknya,” ujar Bupati.

Diketahui, peristiwa kebakaran tersebut terjadi pada 26 Desember 2025 dan diduga disebabkan oleh korsleting listrik yang mengakibatkan kerusakan pada rumah korban. Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat juga menghimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran, khususnya yang disebabkan oleh instalasi listrik yang tidak aman, guna mencegah kejadian serupa tidak akan terulang kembali. ( Yasir )

Read More

Jalan Desa di Way Kanan Baru Ditinjau DPRD Lampung

Bandar Lampung – Anggota Komisi V DPRD Provinsi Lampung, Deni Ribowo, menanggapi viralnya video konten kreator lokal Oniparawijaya yang menyoroti kerusakan parah jalan di Desa Tanjung Ratu, Kabupaten Way Kanan.

Video bernuansa parodi dan sarkasme itu menggambarkan kondisi jalan desa yang berubah menjadi kubangan lumpur berbahaya, bahkan disindir sebagai “objek wisata air gratis”.

Aksi warga menanam pohon pisang di tengah badan jalan menjadi simbol kekecewaan masyarakat terhadap akses jalan yang tak kunjung mendapat perbaikan.

Menanggapi hal tersebut, Deni mengakui adanya sejumlah titik jalan di wilayah tersebut yang memang telah lama dikeluhkan masyarakat.

Ia menyebut, sebelumnya belum sempat melakukan peninjauan langsung ke lokasi.

“Memang ada beberapa titik jalan yang menjadi keluhan masyarakat. Beberapa waktu lalu saya belum sempat turun langsung ke lokasi,” kata Deni pada Selasa, (6/1/2025).

Namun, Deni memastikan bahwa pada hari ini ia telah melakukan kunjungan lapangan bersama Kepala UPT Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) Provinsi Lampung untuk meninjau langsung kondisi jalan yang dikeluhkan warga dan para pelajar.

Berdasarkan hasil peninjauan tersebut, Deni meminta Dinas BMBK Provinsi Lampung segera melakukan penanganan awal agar aktivitas dan mobilitas masyarakat tidak terus terganggu.

“Saya minta agar segera dilakukan penanganan sementara. Anggaran tahun 2026 memang sudah diketuk palu, sehingga nantinya akan kita perjuangkan melalui APBD Perubahan,” ujarnya.

Sebagai solusi awal, ia menyebutkan penanganan akan dilakukan melalui pengerasan jalan.

Deni juga mengapresiasi peran aktif masyarakat dan pemerintah kampung yang telah menyampaikan informasi serta aspirasi sehingga persoalan tersebut dapat segera ditindaklanjuti.

“Saya sangat berterima kasih kepada masyarakat dan kepala kampung yang telah memberikan informasi. Aspirasi ini langsung saya sampaikan kepada Kepala Dinas BMBK,” katanya.

Selain kerusakan jalan, Deni mengungkapkan terdapat dua gorong-gorong di lokasi tersebut yang juga mengalami kerusakan dan menjadi perhatian dalam penanganan ke depan.

“Bukan hanya jalan, ada juga dua gorong-gorong yang ambruk dan akan segera diperhatikan. Insyaallah akan segera ditindaklanjuti,” pungkasnya.

Read More

Korban Hanyut Diseret Ombak di Pantai Mandiri Sejati Ditemukan Nelayan

Pesisir Barat- Pencarian terhadap Rizal Wahyudi (30), wisatawan asal Lampung Utara yang hilang terseret ombak di Pantai Mandiri Sejati, akhirnya membuahkan hasil. 

Jenazah korban ditemukan oleh perahu nelayan di sekitar perairan Pantai Tanjung Setia, Senin (5/1/2026).

Nenazah, usai dievaluasi dibawa menggunakan mobil Basarnas, dibawa ambulans Puskesmas Kecamatan Pesisir Selatan untuk dibawa menuju Puskesmas Krui Selatan, sesuai permintaan keluarga, guna dilakukan proses pengkafanan.

Penjabat (Pj) Pekon (Kades) Mandiri Sejati, Sahrudin, membenarkan penemuan tersebut. Ia menjelaskan, sejak laporan awal diterima, tim gabungan bersama warga terus melakukan penyisiran di darat maupun laut.

Sebelumnya, liburan bersama rombongan warga Lampung Utara di Pantai Mandiri Sejati berubah menjadi kepanikan. Rizal, yang datang bersama 14 rekannya, dilaporkan hanyut saat mandi di laut. Ombak tiba-tiba gelombang pasang datang dan menyeret korban ke tengah, sementara upaya penyelamatan tidak membuahkan hasil karena arus terlalu kuat.

Tim dari Polsek Pesisir Tengah, BPBD Pesisir Barat, Basarnas, Camat Krui Selatan, serta aparatur pekon bergerak cepat membentuk tim pencarian. Hingga akhirnya, informasi penemuan korban oleh nelayan mengakhiri proses pencarian yang dilakukan sejak kejadian.

Pihak pemerintah pekon dan aparat mengimbau wisatawan agar lebih berhati-hati saat beraktivitas di pantai, lebih -lebih hari sudah sore pertukaran angin gunung dengan angin laut,gelombang tinggi dan kondisi laut tidak bersahabat, demi mencegah kejadian serupa harus waspada.(aliyubsir).

Read More

TPG 13 dan TPG THR Guru ASN Lampung SelatanTA 2025 Dipastikan Cair Januari 2026

KALIANDA - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan memastikan pencairan Tunjangan Profesi Guru (TPG) serta Tambahan Penghasilan Gaji ke-13 dan Tunjangan Hari Raya (THR) atau TPG ke-14 Tahun Anggaran 2025 akan direalisasikan ke rekening guru ASN pada Januari 2026, sekaligus menegaskan tidak ada dana yang hilang atau tidak dibayarkan.

Kepastian tersebut disampaikan Pemkab Lampung Selatan melalui Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Wahidin Amin, menanggapi pertanyaan dan keresahan guru ASN terkait belum cairnya TPG ke-13 dan TPG ke-14 pada awal tahun 2026.

Isu pencairan TPG tersebut menjadi sorotan karena sejumlah daerah lain telah lebih dahulu menyalurkan tunjangan profesi guru ke rekening penerima. Kondisi ini memicu pertanyaan di kalangan pendidik mengenai kepastian waktu pembayaran di Kabupaten Lampung Selatan.

Wahid menjelaskan, keterlambatan pencairan bukan disebabkan oleh kelalaian pemerintah daerah, melainkan karena faktor regulasi di tingkat nasional.

Dasar hukum pembayaran TPG Gaji ke-13 dan TPG THR (TPG ke-14) Guru ASN Tahun Anggaran 2025 baru ditetapkan melalui Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Republik Indonesia Nomor 372 Tahun 2025 pada 22 Desember 2025.

KMK Nomor 372 Tahun 2025 mengatur perubahan rincian Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun Anggaran 2025 dalam rangka dukungan pendanaan Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi Guru Aparatur Sipil Negara di daerah. Kebijakan tersebut berlaku secara nasional dan menjadi acuan seluruh pemerintah daerah di Indonesia.

Menurut Wahid, penetapan regulasi yang relatif dekat dengan akhir tahun anggaran membuat proses administrasi dan penganggaran tidak memungkinkan untuk diselesaikan sebelum penutupan Tahun Anggaran 2025.

Selain itu, mekanisme pencairan TPG dilakukan melalui transfer dana dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).

“Transfer dana dari pemerintah pusat ke kas daerah baru kami terima pada 30 Desember 2025. Waktu yang tersedia sangat terbatas untuk melakukan proses penyaluran ke rekening masing-masing guru,” ujarn Wahid, Senin (5/1/2026).

Wahid menambahkan, pencairan TPG membutuhkan tahapan rekonsiliasi dan validasi data guru ASN penerima, sehingga secara administratif tidak memungkinkan direalisasikan pada Desember 2025.

“Saat ini masih dalam tahap rekonsiliasi dan validasi data ASN guru penerima oleh Dinas Pendidikan, yang selanjutnya akan diajukan proses pencairannya,” kata Wahid.

Pemkab Lampung Selatan menegaskan bahwa TPG ke-13 dan TPG THR merupakan hak guru ASN dan dipastikan tetap dibayarkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tidak ada dana yang hilang, dialihkan, ataupun tidak dibayarkan.

Pemkab Lampung Selatan juga mengimbau para guru untuk bersabar dan mengacu pada informasi resmi dari instansi berwenang, serta tidak mudah terpengaruh kabar yang belum terkonfirmasi kebenarannya.

“Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan berkomitmen melaksanakan pengelolaan keuangan daerah secara profesional, transparan, dan akuntabel. Kami pastikan pembayaran TPG Gaji ke-13 dan TPG THR akan direalisasikan pada Januari 2026,” tegas Wahidin. (Kmf-Is)

Read More

Refleksi Awal 2026: Ujian Fiskal dan Konsistensi Kepemimpinan Gubernur Lampung

 

Oleh Drs. Achmad Rusdi Oemar, MM

AWAL tahun 2026 kembali menjadi fase tahun kedua kepemimpinan yang tidak ringan bagi Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal. Ia kembali memulai dari persoalan klasik namun krusial: pendapatan asli daerah (PAD) yang tidak mencapai target.

Tahun 2025, ketika baru menerima estafet kepemimpinannya, ia juga langsung dihadapkan pada persoalan klasikklasik: kas cuma Rp400 miliaran dengan warisan utang jangka pendek dan kewajiban tunda bayar yang menembus Rp1,8 triliun.

Awal tahun ini, dari proyeksi lebih dari Rp4,22 triliun, realisasi PAD tahun anggaran sebelumnya hanya berkisar Rp3,37 triliun atau sekitar 79,9 persen dari target. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) hanya menyumbang Rp691,7 milar atau 42,41 persen.

Akibatnya, ruang fiskal pemerintah provinsi sangat terbatas. Padahal, ekspektasi publik terhadap pemimpin muda ini terbilang tinggi. Infrastruktur diharapkan membaik untuk menggerakkan ekonomi rakyat, iklim investasi harus dirayu agar potensi daerah tidak terus tertidur, sementara sektor pendidikan, sosial, dan kebudayaan menunggu sentuhan kebijakan yang nyata.

Telah terbukti, di tengah keterbatasan anggaran, pemerintahan Mirza mulai menunjukkan arah kerja yang terukur. Kemantapan jalan provinsi berhasil meningkat 1,71 persen, dari sebelumnya sekitar 78 persen menjadi 79,79 persen.

Lebih penting lagi, laju degradasi jalan berhasil ditekan—dari rata-rata 4 persen per tahun menjadi sekitar 2,25 persen.

Sepanjang tahun pertama, Pemprov Lampung menangani 52 ruas jalan dengan total panjang 66,209 kilometer, serta melakukan pekerjaan pada 52 unit jembatan.

Angka ini mungkin belum spektakuler, tetapi dalam konteks fiskal yang cekak, capaian tersebut menunjukkan pilihan kebijakan yang realistis: memperbaiki yang paling mendesak, bukan menjanjikan yang berlebihan.

Persoalan banjir di Kota Bandarlampung pun mulai disentuh. Pemerintah provinsi membangun embung pengendali banjir di kawasan Kemiling dan Langkapura, yang sekaligus dirancang sebagai ruang publik dan jogging track bagi warga. Infrastruktur tidak semata beton, tetapi juga ruang hidup.

Untuk tahun berjalan, Mirza mendorong percepatan akses Jalan Tol Lematang–Pelabuhan Panjang, yang diproyeksikan menjadi nadi ekonomi baru bagi distribusi logistik dan industri Lampung.

Pendidikan dan Sumber Daya Manusia
Di sektor pendidikan, kebijakan yang diambil menyentuh langsung keresahan masyarakat. Uang komite dan pungutan yang memberatkan orang tua siswa dihapuskan di sekolah-sekolah negeri.

Ribuan ijazah yang sempat tertahan akibat persoalan administrasi berhasil dikembalikan kepada para lulusan—sebuah langkah kecil, tetapi berdampak besar bagi masa depan generasi muda.

Tak berhenti di situ, pemerintah provinsi juga membuka akses penempatan tenaga kerja ke Jepang, sebagai bagian dari strategi peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Lampung di tingkat global. Wacana lain, tenaga kerja ke Timur Tengah.

Budaya dan Identitas

Pada bidang kebudayaan, Mirza menegaskan identitasnya sebagai pemimpin yang tumbuh dari akar budaya Lampung. Sejak memasuki Mahan Agung, ia menggelar prosesi adat “ngantak Gubernur Buka Belangan” (membuka pintu rumah), menyatukan simbol budaya Lampung Pepadun dan Saibatin—sebuah pesan persatuan di tengah keberagaman.

Dalam masa kepemimpinannya, sejumlah situs cagar budaya Lampung berhasil memperoleh sertifikasi tingkat nasional, seperti menandai keseriusan pemerintah provinsi dalam menjaga warisan sejarah dan identitas daerah.

Etos Personal dan Simbol Moral

Dalam sepuluh bulan pertama, kerja-kerja pemerintahan berlangsung nyaris tanpa jeda. Tak banyak yang tahu, selepas dilantik, Mirza memilih bermalam di masjid, dan hingga kini rutin setidaknya sekali sepekan menginap di masjid.

Menyambut Tahun Baru 2026, ia bahkan memilih bermalam di masjid bersama anak-anaknya—sebuah simbol personal tentang kesederhanaan dan disiplin moral, terlepas dari tafsir politik yang menyertainya.

sektor-sektor

Dalam Pilgub Lampung 2024, 82,7 persen atau sekitar 3.300.681 pemilih memberikan mandat kepadanya untuk memimpin hingga 2029. Angka ini adalah legitimasi kuat, sekaligus beban tanggung jawab yang besar.

Kritik tentu tetap ada — nyir-nyir itu wajar dan lumrah dalam demokrasi. Namun satu hal yang semestinya disepakati bersama: kesejahteraan dan kemaslahatan rakyat harus menjadi prioritas utama, melampaui kepentingan kelompok dan sentimen pribadi.

Penutup

Lampung kerap diselimuti pameo sinis: “Ini di Lampung, selip diolah kawan.” Pameo semacam ini hanya akan terus hidup jika publik lebih sibuk meremehkan daripada mengawasi secara objektif.

Sepuluh bulan pertama pemerintahan Mirza belumlah sempurna. Namun di tengah PAD yang tak mencapai target dan dompet daerah yang nyaris kosong, arah kerja mulai terlihat: bekerja senyap, bertahap, dan berbasis kemampuan fiskal.

Yang "menghibur" kita, sejarah hampir selalu sepakat pada satu hal: pemimpin besar tidak lahir dari keadaan serba cukup. Mereka ditempa oleh keterbatasan, diuji oleh krisis, dan dibesarkan oleh keberanian mengambil keputusan sulit.

Kepemimpinan sejati lahir ketika keadaan tidak ramah. Saat sumber daya terbatas, tekanan publik meningkat, dan pilihan kebijakan tidak pernah benar-benar populer. Di titik inilah watak seorang pemimpin diuji—bukan oleh pujian, melainkan oleh keberanian menanggung risiko.

Dalam konteks pemerintahan, krisis fiskal sering kali menjadi ruang pembuktian. Anggaran yang cekak memaksa pemimpin memilih: apakah akan larut dalam dalih warisan masalah, atau justru menjadikannya momentum pembenahan. Sejarah daerah dan bangsa menunjukkan, banyak reformasi besar justru lahir ketika kas negara kosong dan kepercayaan publik berada di titik rendah.

Pemimpin yang dibesarkan oleh kenyamanan cenderung menghindari konflik. Ia merawat popularitas, menghindari keputusan pahit, dan menunda pembenahan struktural. Sebaliknya, pemimpin yang lahir dari keterbatasan belajar satu hal penting: tidak semua orang harus senang, tetapi rakyat harus selamat.

Di situlah letak perbedaan antara kekuasaan dan kepemimpinan. Kekuasaan mencari aman, kepemimpinan mencari arah. Kekuasaan bertumpu pada fasilitas, kepemimpinan bertumpu pada kepercayaan. Kekuasaan bisa diwariskan, tetapi kepemimpinan harus diperjuangkan setiap hari.

Budaya Nusantara sejatinya telah lama mengajarkan hal ini. Dalam banyak tradisi lokal, pemimpin tidak dimuliakan karena kemewahan, melainkan karena laku hidupnya—kesederhanaan, keberanian, dan kemampuan berdiri paling depan saat badai datang. Etika semacam inilah yang hari ini terasa langka, namun justru semakin relevan.

Kenyamanan sering kali meninabobokan nurani. Ia membuat pemimpin lupa pada realitas rakyat yang hidup di tengah keterbatasan. Padahal, legitimasi sejati bukan berasal dari jabatan, melainkan dari keberpihakan yang konsisten kepada kepentingan umum, terutama saat pilihan itu tidak menguntungkan diri sendiri.

Karena itu, pemimpin hebat tidak diukur dari seberapa nyaman ia memerintah, melainkan seberapa tabah ia bertahan dalam tekanan. Ia tidak menjanjikan surga, tetapi memastikan rakyat tidak jatuh ke jurang. Ia tidak selalu tampil sempurna, tetapi berani bertanggung jawab atas setiap keputusan.

Pada akhirnya, kenyamanan boleh jadi membuat seseorang berkuasa lebih lama. Namun hanya krisis yang mampu melahirkan pemimpin sejati—mereka yang dikenang bukan karena fasilitas yang dinikmati, melainkan karena keberaniannya mengubah keadaan ketika segalanya tidak mudah.

Uji wong, kato kito —kalau bukan memberi ruang bagi kerja yang rasional dan beradab, kamorang hendak mencari pemimpin seperti apa lagi woi! Doa awal tahun 2026, semoga pemimpin muda kita menjadi fajar kemajuan dan kesejahteraan Lampung, aamiin.

* Keluarga Besar Pelajar Islam Indonesia (PII)
* Mantan anggota DPRD Balam
* Wakil Ketua V Kwarda Gerakan Pramuka Lampung

Read More

PT ASDP Sebut Arus Lalulintas Libur Nataru Stabil

BAKAUHENI - Arus pergerakan masyarakat yang kembali dari Pulau Sumatera menuju Pulau Jawa selama periode Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025/2026 terpantau berjalan relatif stabil dan terkendali.

PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) mencatat, sejak H-10 pada 15 Desember 2025 hingga H+9 pada 3 Januari 2026, sebanyak 647.898 orang penumpang dan 161.695 unit kendaraan telah menyeberang dari Sumatera menuju Jawa. Minggu (4/1/2026).

Angka tersebut menunjukkan dinamika arus balik akhir tahun yang berjalan konsisten, meski tidak terjadi lonjakan signifikan sebagaimana pada periode sebelumnya. Pola perjalanan masyarakat dinilai lebih moderat, dengan sebaran perjalanan yang relatif merata sepanjang masa libur Nataru.

Direktur Keuangan ASDP, Bunga Herlina Oktaviyanti, menjelaskan bahwa karakteristik libur Nataru 2025/2026 memang berbeda dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

“Jumlah pengguna jasa pada periode ini relatif tidak terlalu signifikan. Selain karena jarak libur yang berdekatan dengan Ramadhan dan libur sekolah di bulan puasa, masyarakat juga mempertimbangkan faktor cuaca ekstrem, sehingga sebagian memilih menunda perjalanan dan fokus pada mudik Lebaran,” ujarnya.

Secara kumulatif, jumlah penumpang yang menyeberang dari Sumatera ke Jawa melalui Pelabuhan Bakauheni tercatat naik 1 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu, dari 641.521 orang menjadi 647.898 orang. Sementara total kendaraan meningkat 4,2 persen, dari 155.148 unit menjadi 161.695 unit.

Kenaikan tersebut mencerminkan bahwa aktivitas mobilitas masyarakat dan logistik tetap berjalan, meskipun dalam ritme yang lebih terukur.

Sementara itu, General Manager ASDP Cabang Bakauheni, Partogi Tamba, menyebut bahwa faktor eksternal juga turut memengaruhi pola perjalanan masyarakat.

“Terjadinya bencana di beberapa wilayah Sumatera juga menjadi pertimbangan bagi masyarakat dalam menentukan waktu perjalanan, sehingga pergerakan menjadi lebih selektif,” jelasnya.

Menjelang periode angkutan Lebaran, ASDP telah menyiapkan berbagai langkah penguatan layanan, mulai dari ramp check armada, kesiapan fasilitas pelabuhan, penambahan trip kapal, hingga optimalisasi pelabuhan alternatif.

“Secara operasional kami selalu siap, bahkan di hari biasa. Namun menjelang Lebaran, penguatan dilakukan melalui ramp check, memastikan kesiapan armada dan fasilitas pelabuhan, penambahan trip, serta optimalisasi pelabuhan alternatif,” tambah Partogi.

Memasuki H+9 atau Sabtu (3/1), intensitas arus balik dari Sumatera ke Jawa mulai menguat. Berdasarkan data Posko Bakauheni selama 24 jam (pukul 00.00–23.59 WIB), tercatat 106 trip kapal beroperasi melayani penyeberangan.

Total penumpang yang menyeberang melalui Pelabuhan Bakauheni, Wika Beton, dan BBJ Muara Pilu mencapai 40.131 orang, naik 11,5 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebanyak 35.991 orang.

Kenaikan juga terjadi pada seluruh golongan kendaraan, yakni:

Roda dua: 2.188 unit (naik 41,1 persen)

Roda empat: 4.316 unit (naik 8,3 persen)

Truk: 2.896 unit (naik 1,1 persen)

Bus: 451 unit (naik 25,6 persen)

Secara keseluruhan, total kendaraan yang menyeberang pada H+9 tercatat 9.851 unit, atau naik 12,4 persen dibandingkan realisasi tahun lalu.

ASDP memastikan seluruh layanan penyeberangan selama periode Nataru berjalan aman, lancar, dan terkendali, sekaligus menjadi bahan evaluasi penting dalam meningkatkan kualitas layanan menjelang Angkutan Lebaran 2026. (Red)

Read More