BUMDes Pekon Sukamarga Pesisir Barat Perkuat Ketahanan Pangan

Pesisir Barat - Pekon (desa) Sukamarga, Bangkunat, apesisir Barat, Lampung telah mengucurkan Dana ke Bumdes sebesar Rp189 juta lebih.

Kuncuran dana itu sesuai apa yang telah dibahas dalam musawarah desa, dalam Musdes tersebut, untuk saat ini Bumdes Pekon Sukamarga memilih program penggemukan sapi dari jenis limosin, bahwor serta peranakan sapi abung  yang berjumlah 9 ekor dan sudah berjalan  sejak tahun 2025 beberapa bulan yang lalu.
Peratin Pekon (kades) Sukamarga, M. Zainan Hariri, Pemerintahan pekon bersama pengurus Bumdes menekuni dan memilih penggemukan sapi yang mana saat berumur dua tahun, maka harapan nilai jual akan berlipat sehingga pihak pengurus Bumdes akan mendapatkan kuntungan maksimal

"Untuk keberlanjutan nanti kami akan mampu memperluas usaha atau program pilihan lain seperti pertanian, perikanan, pengembangan lumbung pangan pekon serta program edukasi gizi masyarakat Pekon Sukamarga," kata dia, Sabtu (24/1/2026)

Ia berujar, pihaknya bersama pengurus BUMDes dan warga juga membahas langkah-langkah strategis partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan program ketahanan pangan ditekankan untuk memastikan keberlanjutan dan keberhasilan program yang sedang dijalani saat ini juga yang masih dalam wacana agar terwujud sesuai harapan semua.

"Selain itu, dalam Musdes juga bersama sama kita mengevaluasi secara berkala kinerja BUMDes dalam pengelolaan program ketahanan pangan. Laporan keuangan dan capaian program dipresentasikan, diikuti dengan diskusi untuk mengidentifikasi tantangan dan peluang perbaikan. Tujuannya adalah meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Desa, sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik," paparnya.

Dengan langkah-langkah ini, kata dia, pekon  harus semangat berkomitmen memanfaatkan Dana Desa secara efektif untuk meningkatkan ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat Pekon Sukamarga melalui peran aktif BUMDes, oleh karena itu Pemerintahan Pekon Sukamarga berpesan kepada pengurus inti BUMDes Ketua Naziri, Sekretaris Erwansah serta Najmi bendahara untuk lebih semangat, banyak belajar dari program penggemukan sapi ini, sering berkoordinasi pada semua pihak khususnya yang berkaitan langsung pada BUMDes seperti tim di tingkat kecamatan dan kabupaten sehingga pengurus BUMDes cepat mengambil langkah jika ada hal hal yang kurang pas dalam pengelolaan program penggemukan sapi tersebut,

"Karena itu kita wajib ingat tujuan Bumdes kita, jika maju dan sukses menjalankan program penggemukan sapi ini, maka bisa dipastikan masarakat kita ikut sejahtera, lebih jauh kita memandang bahwa jangka menengah dan jangka panjangnya kita akan melangkah ke program lain sebagai pengembangan atas keberhasilan yang sudah dan sedang kita jalani, namun tetap berpegang pada program yang ikut mendukung, mewujudkan ketahanan pangan sesuai petunjuk peraturan yang sudah ada  tutup Peratin Sukamarga," ungkap dia. (Yasir )

Read More

Anggota DPRD Lampung Hadiri Pelantikan Karang Taruna di Pringsewu

Bandar Lampung – Anggota DPRD Provinsi Lampung, Syukron Muchtar, menghadiri pelantikan pengurus Karang Taruna empat kecamatan di Kabupaten Pringsewu, Sabtu (24/1/2026).

Pelantikan yang digelar di Aula Kantor Bupati Pringsewu tersebut melantik pengurus Karang Taruna Kecamatan Sukoharjo, Gadingrejo, Pardasuka, dan Ambarawa untuk masa bakti selanjutnya.
Acara ini turut dihadiri Bupati Pringsewu, para kepala dinas di lingkungan Pemkab Pringsewu, BPH Karang Taruna Kabupaten Pringsewu, serta para camat dari empat kecamatan yang dilantik.
Dalam sambutannya, Syukron Muchtar menekankan pentingnya soliditas dan peran strategis Karang Taruna sebagai wadah pembinaan generasi muda.
“Solidkan pengurus Karang Taruna. Jadikan Karang Taruna sebagai laboratorium pemimpin muda Pringsewu,” ujar Syukron
Ia juga mendorong Karang Taruna untuk aktif menjadi mitra pemerintah daerah dalam pembangunan sosial dan pemberdayaan masyarakat.
“Jadilah garda terdepan dalam membantu Pemerintah Kabupaten Pringsewu untuk mewujudkan Pringsewu yang makmur,” tambahnya.
Sebagai bentuk dukungan nyata, Syukron Muchtar juga menjanjikan akan memberikan seragam kepada seluruh pengurus Karang Taruna dari empat kecamatan yang baru dilantik.
“Ini agar pengurus semakin kompak dan semangat dalam bekerja serta mengabdi untuk masyarakat,” kata Syukron.
Pelantikan tersebut diharapkan menjadi momentum penguatan peran pemuda dalam pembangunan daerah, sekaligus memperkuat sinergi antara Karang Taruna dan pemerintah daerah di Kabupaten Pringsewu.

Read More

Ely Wahyuni Sosialisasikan Perda Rembug Desa di Pesawaran

Bandar Lampung – Anggota DPRD Provinsi Lampung Fraksi Gerindra Ely Wahyuni menggelar sosialisasi Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Rembug Desa dan Kelurahan dalam Pencegahan Konflik di Desa Way Kepayang, Kecamatan Kedondong, Kabupaten Pesawaran.

Kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai tata kelola kemasyarakatan dan mekanisme penyelesaian konflik berbasis musyawarah.
Desa Way Kepayang Dusun Pahmungan dipilih sebagai lokasi sosialisasi dengan harapan dapat menjadi contoh bagi desa lain di Pesawaran.
Acara dihadiri Kepala Desa Way Kepayang Hayun, aparatur desa, anggota BPD, tokoh agama, tokoh masyarakat, Ketua Bapilu Partai Gerindra Kabupaten Pesawaran Darul Qutni, serta warga setempat.
Dalam pemaparannya, Ely Wahyuni menjelaskan bahwa Perda Nomor 1 Tahun 2016 memberikan dasar hukum bagi penyelenggaraan rembug desa sebagai langkah pencegahan konflik di masyarakat.
“Rembug desa merupakan mekanisme musyawarah yang menjunjung nilai kekeluargaan, gotong royong, dan saling menghargai untuk menyelesaikan persoalan warga secara damai,” ujar Ely pada Sabtu, (24/1/2026).
Ia memaparkan sejumlah poin penting dalam perda tersebut, mulai dari tujuan rembug desa, tahapan pelaksanaan, jenis permasalahan yang dapat diselesaikan melalui musyawarah, hingga peran pemerintah desa dan masyarakat dalam menjaga keharmonisan sosial.
Selain membahas perda, Ely Wahyuni juga menyampaikan informasi terkait sejumlah program pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto yang berkaitan dengan pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat.
Penyampaian dilakukan secara interaktif untuk mendorong partisipasi warga.
Ketua Bapilu Gerindra Pesawaran Darul Qutni mengapresiasi kegiatan tersebut.
Menurutnya, pemahaman hukum masyarakat penting untuk mencegah konflik dan mendorong penyelesaian masalah secara kekeluargaan sebelum menempuh jalur hukum.
Sementara itu, Kepala Desa Way Kepayang Hayun menyatakan kegiatan sosialisasi sangat bermanfaat bagi pemerintah desa.
Ia berkomitmen menindaklanjuti dengan membentuk tim rembug desa serta menyebarluaskan informasi perda hingga tingkat RT dan RW.
Kegiatan ditutup dengan sesi interaksi, pembagian hadiah kepada peserta, dan foto bersama.
Ely Wahyuni menyatakan sosialisasi serupa akan terus dilakukan di daerah pemilihannya untuk mendorong terciptanya masyarakat Lampung yang damai dan harmonis.

Read More

DPRD Lampung Dukung Delapan Desa Jati Agung Gabung ke Bandar Lampung

Bandar Lampung – Anggota Komisi I DPRD Provinsi Lampung dari Fraksi Partai Gerindra, Muhammad Reza Berawi, menyatakan dukungan terhadap delapan desa di Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan, yang bersepakat bergabung dengan Kota Bandar Lampung.

Delapan desa tersebut meliputi Purwotani, Margorejo, Sinar Rejeki, Margomulyo, Margodadi, Gedung Agung, Gedung Harapan, dan Banjar Agung.
Reza menilai penggabungan wilayah itu bukan semata persoalan administratif, melainkan bagian dari strategi memperkuat kawasan penopang Ibu Kota Provinsi Lampung.
“Saya sepakat dan mendukung penuh keinginan delapan desa di Kecamatan Jati Agung untuk bergabung dengan Kota Bandar Lampung. Ini juga akan memperkuat wilayah penyangga ibu kota provinsi,” kata Reza, pada Minggu (25/1/2026).
Menurut Reza, kesepakatan masyarakat delapan desa tersebut lahir dari kebutuhan nyata akan peningkatan kualitas pelayanan publik dan percepatan pembangunan.
Ia menilai penggabungan wilayah berpotensi memberi dampak positif bagi pengembangan kawasan kota baru.
Politikus Partai Gerindra itu mendorong Wali Kota Bandar Lampung dan Bupati Lampung Selatan agar proaktif merespons aspirasi masyarakat.
Ia meminta kedua kepala daerah segera membangun komunikasi dan duduk bersama untuk membahas proses penggabungan wilayah.
“Keinginan masyarakat ini harus dijemput oleh kepala daerah agar prosesnya berjalan sesuai harapan,” ujarnya.
Meski mendukung, Reza mengingatkan agar proses penggabungan dilakukan secara hati-hati dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
Ia menyebut mekanisme penggabungan wilayah melibatkan tahapan panjang dan lintas pemerintahan.
Ia menjelaskan, proses diawali dari musyawarah desa yang dituangkan dalam berita acara, kemudian disampaikan kepada pemerintah daerah melalui camat.
Pemerintah daerah membentuk tim untuk menindaklanjuti usulan tersebut dan membahasnya bersama DPRD kabupaten atau kota hingga ditetapkan dalam peraturan daerah.
Selanjutnya, perda tersebut harus mendapat persetujuan Kementerian Dalam Negeri.
“Prosesnya memang panjang dan membutuhkan kesabaran serta sinergi semua pihak,” kata Reza seperti dilansir onetime.
Reza menegaskan Komisi I DPRD Provinsi Lampung berkomitmen mengawal aspirasi masyarakat delapan desa tersebut hingga seluruh tahapan selesai.
Sebelumnya, delapan desa di Kecamatan Jati Agung secara resmi menyatakan persetujuan bergabung dengan Kota Bandar Lampung sebagai bagian dari rencana pengembangan kawasan kota baru dan pemerataan pembangunan wilayah penyangga ibu kota provinsi.

Read More

Ketua DPRD Lampung Dukung Way Kambas Jadi Model Nasional

Bandar Lampung – Ketua DPRD Provinsi Lampung Ahmad Giri Akbar menyatakan dukungan terhadap komitmen Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang menjadikan Taman Nasional Way Kambas (TNWK) sebagai percontohan pengelolaan taman nasional di Indonesia.

Dukungan itu disampaikan Ahmad Giri Akbar usai menghadiri rembuk bersama warga desa penyangga TNWK yang dipimpin Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal di Kantor Balai TNWK, Lampung Timur, Sabtu, 24 Januari 2025. Dalam kegiatan tersebut, rombongan juga meninjau Pusat Pelatihan Gajah Way Kambas.
Menurut Giri, perhatian Presiden terhadap Way Kambas menunjukkan komitmen negara dalam menjaga kelestarian lingkungan sekaligus menekan konflik antara manusia dan satwa liar, terutama gajah sumatera yang kerap berkonflik dengan warga di kawasan penyangga.
“DPRD Provinsi Lampung mendukung kebijakan Presiden yang menempatkan Way Kambas sebagai model nasional. Komitmen ini perlu dikawal agar pelestarian lingkungan sejalan dengan perlindungan masyarakat desa penyangga,” kata Giri.
Ia menyebut DPRD Lampung siap memberikan dukungan kebijakan terhadap langkah strategis pemerintah pusat dan daerah, termasuk rencana pembangunan pembatas permanen antara kawasan TNWK dan 23 desa penyangga guna meminimalkan konflik satwa dan manusia.
Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal mengatakan Presiden juga menekankan pentingnya pelibatan aktif masyarakat sekitar kawasan hutan dalam menjaga kelestarian ekosistem Way Kambas.
Menurut dia, keberhasilan konservasi jangka panjang bergantung pada partisipasi masyarakat.
Dalam kesempatan itu, Giri juga mengapresiasi sinergi lintas sektor yang telah terbangun, termasuk dukungan TNI melalui Pangdam II/Sriwijaya Mayjen TNI Kristomei Sianturi yang menurunkan personel untuk membantu pengamanan kawasan penyangga TNWK.
“Sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, DPRD, TNI, pengelola taman nasional, dan masyarakat harus terus diperkuat,” tandas Giri.

Read More

Terbaik se-Lampung, Indeks Tata Kelola Pengadaan Kabupaten Lampung Selatan Raih Predikat “Sangat Baik”

Kalianda - Kepemimpinan Bupati Lampung Selatan Radityo Egi Pratama bersama Wakil Bupati Muhammad Syaiful Anwar kembali menorehkan capaian strategis dalam tata kelola pemerintahan.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan berhasil meraih predikat “Sangat Baik” dalam penilaian Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) Tahun 2025, sekaligus menempatkan Lampung Selatan sebagai kabupaten terbaik se-Provinsi Lampung dalam sektor pengadaan barang dan jasa.

Berdasarkan hasil penilaian Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Republik Indonesia, Pemkab Lampung Selatan memperoleh skor 93,15 dengan predikat “Sangat Baik”. Capaian tersebut melampaui nilai Pemerintah Provinsi Lampung yang meraih predikat “Baik” dengan skor 80,33, sehingga mempertegas posisi Lampung Selatan sebagai daerah dengan kinerja tata kelola pengadaan terbaik di tingkat kabupaten se-Lampung.

Hasil penilaian itu tertuang dalam Surat Resmi LKPP RI Nomor 1550/D.2.1/01/2026 tertanggal 21 Januari 2026 tentang Nilai Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah Tahun 2025. ITKP sendiri merupakan bagian dari indikator Meso dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi Nasional.

Predikat “Sangat Baik” ini mencerminkan komitmen kuat Pemkab Lampung Selatan di bawah kepemimpinan Bupati Radityo Egi Pratama dan Wakil Bupati Muhammad Syaiful Anwar dalam membangun tata kelola pengadaan barang/jasa yang transparan, akuntabel, efektif, serta berlandaskan prinsip good governance, sekaligus mendukung peningkatan kualitas belanja pemerintah daerah dan efisiensi pembangunan.

Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Selatan, Gunawan, menjelaskan bahwa ITKP merupakan salah satu indikator penting dalam evaluasi Reformasi Birokrasi oleh Kementerian PAN-RB, serta menjadi bagian dari penilaian Monitoring Center for Prevention (MCP) area Pengadaan Barang/Jasa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI.

Menurut Gunawan, skor ITKP Lampung Selatan sebesar 93,15 dengan predikat “Sangat Baik” diperoleh dari tiga indikator utama penilaian. Pertama, Pemanfaatan Sistem Pengadaan, meliputi SiRUP, e-Tendering, e-Purchasing (Toko Daring), non e-Tendering, non e-Purchasing, hingga e-Kontrak, dengan skor 29,15 dari maksimal 30.

Kedua, Kualifikasi dan Kompetensi SDM Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) melalui pemenuhan jumlah Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa (JF PPBJ), dengan skor 24 dari maksimal 30.

Ketiga, Tingkat Kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) yang meraih skor sempurna 40 dari maksimal 40, atau level kematangan 9 dari 9.

Gunawan juga mengungkapkan bahwa capaian ini merupakan hasil dari tren peningkatan kinerja yang konsisten dalam lima tahun terakhir.

Pada 2021, ITKP Lampung Selatan masih berada di angka 19,68, meningkat menjadi 39,3 pada 2022 dan 47,75 pada 2023, seluruhnya dengan predikat “Kurang”.

“Pada 2024, skor melonjak signifikan menjadi 87,52 dengan predikat ‘Baik’, dan kembali meningkat pada 2025 menjadi 93,15 dengan predikat ‘Sangat Baik’,” ujar Gunawan.

Atas capaian tersebut, Pemkab Lampung Selatan menegaskan komitmennya untuk terus melakukan evaluasi berkala, penguatan sistem, inovasi berkelanjutan, serta peningkatan kualitas SDM pengadaan, sebagai bagian dari upaya mewujudkan pelayanan publik yang optimal dan pembangunan daerah yang berkelanjutan. (Kmf)

Read More

Pemkab Pesawaran Gelar Temu Lapang

Pesawaran  : Menjawab persoalan ketersediaan dan distribusi sarana produksi pertanian, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Pesawaran menggelar Temu Lapang bersama gabungan kelompok tani atau Gapoktan, kios pengecer pupuk bersubsidi, distributor, serta penyuluh pertanian di Kecamatan Way Lima, Kamis 29 Januari 2026.

Kegiatan ini menjadi ruang konsolidasi seluruh pelaku pembangunan pertanian untuk menyatukan langkah dalam meningkatkan produktivitas, daya saing, dan kesejahteraan petani di Kabupaten Pesawaran.

Dalam sambutan Bupati Pesawaran yang dibacakan Staf Ahli Chairudin, disampaikan bahwa pembangunan sektor pertanian membutuhkan sinergi yang kuat antar lembaga dan seluruh pemangku kepentingan. Pembangunan pertanian tidak hanya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, tetapi juga harus mampu berproduksi secara berkelanjutan, memiliki daya saing, serta memenuhi kebutuhan pasar, baik di tingkat regional maupun nasional.

Temu lapang ini dinilai sebagai bentuk nyata sinergisitas antara Gapoktan, penyuluh pertanian, sektor swasta melalui distributor dan kios pengecer pupuk bersubsidi, serta pemerintah daerah sebagai pengambil kebijakan. Pemerintah Kabupaten Pesawaran menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan ini sebagai wadah penting dalam menyatukan langkah seluruh pihak.

Melalui kegiatan ini, berbagai permasalahan yang dihadapi petani, khususnya terkait ketersediaan dan distribusi pupuk bersubsidi, diharapkan dapat dicarikan solusi secara bersama-sama.

Kabupaten Pesawaran sendiri memiliki potensi pertanian yang besar dengan luas baku sawah mencapai 12.926 hektare. Potensi tersebut diharapkan dapat dioptimalkan melalui peningkatan indeks pertanaman hingga tiga kali tanam dalam setahun atau IP300, sehingga mampu memenuhi kebutuhan pangan daerah dan berkontribusi bagi ketahanan pangan Provinsi Lampung.

Bupati juga mengimbau seluruh unsur yang terlibat agar menjalankan peran masing-masing secara optimal. Gapoktan diminta menyusun kebutuhan kelompok secara terencana, distributor dan kios pupuk bersubsidi diingatkan untuk mematuhi ketentuan penyaluran dan harga, sementara penyuluh pertanian diharapkan aktif memberikan informasi terkini kepada petani.

Sementara itu, Pelaksana Tugas Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Pesawaran yang diwakili Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian, Rohim, menjelaskan bahwa temu lapang ini bertujuan memperkuat sinergi seluruh pelaku pembangunan pertanian demi peningkatan produksi dan kesejahteraan petani.

Dalam kegiatan ini turut dihadirkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk menindaklanjuti persoalan administrasi kependudukan yang menyebabkan sebagian petani belum terdata dalam sistem Simluhtan dan RDKK, sehingga diharapkan seluruh petani dapat terakomodasi dalam program pemerintah.

Pada kesempatan tersebut juga diserahkan bantuan secara simbolis kepada kelompok tani berupa pestisida, insektisida, herbisida, dan rodentisida untuk mendukung pengelolaan lahan pertanian.

Sebelumnya, kegiatan temu lapang serupa juga telah dilaksanakan di Kecamatan Gedongtataan sebagai bagian dari upaya berkelanjutan memperkuat sektor pertanian di Kabupaten Pesawaran.(***).

Read More