Portal Berita Online

DPRD Lampung Kritik Balai Besar

 


BANDARLAMPUNG-Anggota Fraksi Gerindra DPRD Lampung Elly Wahyuni mengatakan Balai Besar jangan hanya “duduk manis” saja atas jebolnya tanggul Way Napal dan Way Gatel yang mengancam ratusan hektare sawah di Kabupaten Pringsewu.

Elly mengatakan sudah bertahun-tahun dirinya menyampaikan usulan, keluhan masyarakat, dan petani atas kondisi tanggul di wilayahnya. Bahkan, dia bersama Balai Besar pernah berkunjung ke wilayah tersebut.

Hingga kini, Balai Besar masih berpangku tangan alias duduk manis. Jika didiamkan, khawatir tanggul jebol sehingga merendam ratusan hektare sawah fuso di Kecamatan Ambarawa hingga Pardasuka.

Elly Wahyuni meminta agar Balai Besar segera melakukan monitoring dan langkah cepat tanggap mengatasi jebolnya tanggul.

Elly mengaku prihatin, para petani terancam gagal panen di wilayah yang merupakan penghasil padi terbesar di Kabupaten Pringsewu.

“Ya, tentu saya prihatin dengan kejadian ini, ratusan hektar lahan pertanian di Kabupaten Pringsewu gagal panen, akibat direndam air hujan luapan saluran irigasi,” ujarnya

Dia menjelaskan waktu lalu politisi partai besutan Prabowo Subianto ini sempat membawa aspirasi petani di wilayah tersebut prihal saluran irigasi. Dengan cara melakukan koordinasi dengan balai besar yang membidangi hal tersebut.

Hanya saja, Bunda Elly sapaan akrab menilai, balai besar kurang merespon terhadap aspirasi petani yang dia bawa. Sehingga, hal yang dikhawatirkanya terjadi luapan air saluran irigasi meluap hingga mengancam ratusan petani gagal panen.

Seharusnya, Balai Besar dapat merespon dan bersinergi secara cepat, prihal aspirasi para petani demi mewujudkan semboyan Petani Berjaya Lampung.

“Bahkan, kami dari DPRD Provinsi Dapil III pernah melakukan monitoring ke lokasi bersama perwakilan balai besar, tapi sampai saat ini belum ada realisasi yang diharapkan para petani dan masyarakat,” tandasnya.

Kendati begitu, dia tetap berharap agar Balai Besar yang membidangi hal tersebut dapat merespon aspirasi ratusan petani di Kabupaten Pringsewu, demi mewujudkan Petani Berjaya Lampung.

Dengan cara melakukan, pembangunan saluran irigasi yang dinilai mampu mengundang akitivitas pertanian di Kecamatan Ambawara, khususnya Kabupaten Pringsewu.

Research sederhana yang dilakukan, tiga tahun lalu, 17 Februari 2019, tanggul Way Gatel itu juga jebol sehingga sawah yang ada di sekitarnya terendam. Air luapan dari bendungan merendam area sawah dan masuk lagi ke Way Bulok di bagian bawah.

“Jembatan gantung yang menghubungkan Pekon Panggungrejo, Kecamatan Sukoharjo dengan Pekon Mataram, Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu juga terendam air Sungai Way Sekampung,” katanya.

Kejadian tersebut mengundang perhatian warga yang datang menyaksikan bendungan yang baru selesai tahun 2018. Dimana sejumlah warga mengambil foto dan mem-video kan bendungan yang jebol itu.

Share:

Ferdy Ferdian Reses Di Lampung Tengah


Anggota komisi V Lampung Ferdy Ferdian Azis reses di delapan tempat dapil Vll di Kabupaten Lampung Tengah (Lamteng).

Reses yang digelar hari ini minggu (11/09/2022) di kampung Srikencono Kecamatan Buminabung ini adalah titik lokasi yang 7, pertemuan yang pertama sudah digelar di kecamatan Sindang Agung.

Dari pertemuan di 8 titik di Lampung Tengah yang dihadiri tokoh masyarakat, agama, pemuda, dan ibu-ibu sejumlah Aspirasi masyarakat disampaikan kepada Ferdy Ferdian anggota DPRD Lampung.

“Bapak Tupar yang menyampaikan tentang tingginya potongan diperusahaan tepung tapioka, dan tidak hanya itu masyarakat meminta untuk timbangannya sendiri dihadapkan diluar agar masyarakat yang menjual hasil taninnya dapat melihat bobot yang ditimbang saat penjualannya di perusahaan tersebut,” kata dia.

Dari dusun 2A warga setempat, Gio mengeluh tentang langkahnya pupuk bersubsidi. Pasalnya harga melambung tinggi namun petani sangat kesusahan untuk mendapatkannya, ia meminta untuk ditelusuri kenapa pupuk tersebut sangat susah dicari dan didapatkannya.

Edy warga lain mengucapkan banyak-banyak terkasih atas bantuannya yang diberikan untuk menyambut HUT KAM yang ke-58 tahun kampung Srikencono Kecamatan Buminabung, Kabupaten Lampung Tengah (Lamteng).

Cakra lampung

Share:

Sekretaris Fraksi PKS DPRD Lampung Tolak Kenaikan BBM


Bandar Lampung – Vittorio Dwison, Sekretaris Fraksi PKS DPRD Lampung pada saat Paripurna DPRD Lampung dalam rangka Pengesahan Raperda Perubahan APBD Tahun 2022, Rabu (7/9) di Ruang Rapat Paripurna melakukan interupsi dan menyatakan sikap Fraksi PKS mengenai penolakannya atas kenaikan harga BBM subsidi yang dilakukan Pemerintah pada 3 September yang lalu.

“Izin pimpinan interupsi!, Saya Vittorio Dwison, Fraksi PKS ingin menyampaikan sikap dan aspirasi rakyat tentang kenaikan harga BBM yang telah dilakukan pemerintah pada 3 September lalu,” kata Vittorio.

Setelah Mingrum Gumay, Ketua DPRD Lampung yang juga pimpinan sidang hari ini, memberikan kesempatan, Vittorio Dwisonpun melanjutkan.

Vittorio menyatakan bahwa kini rakyat sedang kesulitan, sedang kesusahan dan sedang terpuruk.

“Dalam kondisi rakyat yang sedang kesulitan, sedang kesusahan, sedang terpuruk, maka kami menyampaikan, PKS Menolak Kenaikan Harga BBM subsidi,” tegas Aleg PKS Dapil Lampung Tengah.

Dia juga menyatakan bahwa Fraksi PKS ingin rakyat Indonesia pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat.

“Namun kenaikan harga BBM ini justru berdampak sebaliknya. Pulih Lebih Lambat dan Bangkit Makin Berat. Untuk itu kami mendesak Presiden Joko Widodo untuk membatalkan kenaikan harga BBM demi kepentingan rakyat. Terimakasih, merdeka!” pungkas mantan Ketua BEM Unila 2003-2004 lagi. (Red)

Konkrit news

Share:

Ketua DPRD Lampung Apresiasi KASAD


Lampung – Ketua DPRD Lampung sambut Kunjungan Kerja (Kunker) Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KASAD) di Bandara Raden Intan II, Lampung Selatan. Senin (05/09)

Ketua DPRD Lampung, Mingrum Gumay SH., MH mengucapkan selamat datang kembali di Sang Bumi Ruwai Jurai dalam rangka melakukan pemeriksaan kesiapan tugas operasi Yonif 143/TWEJ yang dilaksanakan 2 (dua) hari 05-06 September 2022.

Kunjungan ini sudah sekian kali dilakukan oleh KASAD dalam rangka kunjungan kerja, sebagai pemangku kepentingan di Provinsi Lampung ini memberikan pesan bahwa keseriusan KASAD terhadap perkembangan dan monitoring Angkatan Darat di Lampung sangat masif,” ujar Mingrum

Mingrum yang juga sebagai Ketua Dewan Penasehat (Wanhat) Himpunan Putra-Putri Angkatan Darat (HIPAKAD)  menjelaskan sinergitas dan kolaborasi terus ditingkatkan antar lembaga terbukti kemarin DPRD Lampung mendukung dan terus mendorong Liga Santri Piala KASAD 2022 untuk terus dilaksanakan dalam upaya menanamkan rasa cinta tanah air bagi para peserta LIGA.

”DPRD Lampung sebagai lembaga wakil rakyat dan rakyat merupakan Ibu Kandung Dari TNI merupakan satu kesamaan yang sama yaitu berdiri bersama rakyat dalam bingkai semangat gotong royong dan menjaga kesejukan, ketentramaan serta stabilitas keamanan untuk Provinsi Lampung yang kita cintai ini,” tutup Mingrum

LIDIK.ID

Share:

Mingrum Reses di Lampung Tengah


Ketua DPRD Lampung menggelar sosialisasi Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan (IPWK) bersama pelajar SMK N 3 Terbanggi Besar yang dilaksanakan di Aula SMK 1 Terbanggi Besar Lampung Tengah, Sabtu (03/09/2022).

Ketua DPRD Provinsi Lampung Mingrum Gumay SH., MH menyebutkan kegiatan sosialisasi ini difokuskan kepada pelajar dalam rangka membangun serta membentuk karakter yang berbudi pekerti, tata krama, etika dan sopan santun dalam proses belajar di sekolah.

“Pelajar menjadi bagian dari proses melahirkan generasi penerus bangsa yang berintelektual serta ber akhlak, kalian dipersiapkan untuk menggantikan para pemimpin saat ini untuk mengambil alih dan meneruskan cita-cita bangsa Indonesia kedepan,” ujaar Mingrum.

Ia juga menghimbau kepada pelajar untuk menggali potensi melalui ekstrakurikuler dan kegiatan – kegiatan positif untuk minimalisir tindakan – tindakan yang mengarah kepada perbuatan melawan hukum.

“Sekolah kejuruan mempersiapkan pelajar untuk mampu bersaing di dunia kerja secara keterampilan, jangan salah menyalurkan ilmu yang didapatkan, jika ada kejuruan otomotif maka gunakan ilmu tersebut untuk membuka bengkel jangan menjadi peserta balap liar,” ungkap Mingrum.

Lampung undercover

Share:

Anggota DPRD Lampung Sikapi Pengesahan Paripurna APBD


Pengesahan paripurna APBD tahun 2022 diprediksi tertunda, hal tersebut disebabkan salah satu kesepakatan yang tertuang dalam Banmus tidak terlaksana sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.

Yaitu ketidakhadiran salah satu OPD pada RDP yang selayaknya digelar oleh Komisi III DPRD Lampung.

Ketua Komisi III DPRD Lampung, Ikhwan Fadil Ibrahim mengatakan koordinisasi dan komunikasi yang dikemas dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan sejumlah OPD sudah tertuang dalam Banmus yang disepakati. Dengan tujuan menyatukan visi misi pembangunan Provinsi Lampung menjadi lebih baik.

Namun, lanjut Daing–sapaan akrab–Ikhwan Fadil Ibrahim, ketika salah satu tahapan tidak terpenuhi, akan berdampak pada tertundanya pengesahan APBDP di tahun 2022.

“Efek ketidak hadiran salah satu OPD, tertunda jadwal paripurna pengesahan APBD-P. Sebab, hingga surat kedua yang dikeluarkan komisi III untuk Sekretariat DPRD untuk mengikuti RDP tidak ada jawaban yang pasti,” kata Daing sapaan akrabnya, Kamis (01/09/2022).
Kendati demikian, lanjut Daing, pihaknya masih memberi tenggang waktu kepada OPD terkait hingga 3 hari ke depan, untuk hadir pada RDP bersama Komisi III. Tentu, pihaknya berharap Sekretariat DPRD bisa hadir sebelum jadwal pengesahan APBD-P, 07 September 2022 digelar.
“Nggak bisa hari ini, bisa besok. Gak bisa juga besok bisa Senin, dan bisa juga Selasa. Harapan kami, sebelum paripurna pengesahan APBD-P dilaksanakan,” tegasnya.

Menurutnya, penegasan yang diutarakan oleh Komisi III memiliki dasar jelas. Yaitu, agar masyarakat dan semua pihak mengetahui. Bahwa, pihaknya sudah menjalankan kewajibannya. “Tapi, insya Allah, ketidak hadiran temen- temen di sekretariat ini punya alasan yang jelas. Karena, Komisi III dan Sekretariat ini kan hanya beda kamar saja, artinya kapan pun bisa RDP dengan kita. Kita ini satu rumah, hanya kamarnya saja yang beda,” tegas Daing. (*)

KIPRAH.CO.ID

Share:

Soal BOS, Kepala SMAN 1 Terbanggi Besar Dilaporkan ke Kejati Lampung


Bandarlampung - Kepala SMAN 1 Terbanggi Besar, Lampung Tengah, Haryono dilaporkan kembali ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung, terkait dugaan korupsi.

Hal ini dilakukan Gabungan Mahasiswa Pemberantas Korupsi (LSM Gamapak) Jumat (2/9) lalu.

Ketua LSM Gamapak, M Ali Yusup mengatakan, Kepala SMAN 1 Terbanggi Besar, Lampung Tengah, Haryono dilaporkan atas dugaan penyimpangan penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) bersumber dari anggaran pendapatan belanja negara (APBN) tahun 2020-2021.

“Ya, secara resmi kami telah melaporkan Bapak Haryono. Dari hasil investigasi di lapangan dan bukti yang sudah dimiliki, kuat dugaan dia telah melakukan penyalahgunaan kewenangan, dugaan penyelewengan Dana BOS,” ungkapnya melalui pesan tertulis, Kamis (8/9).

Menurutnya, pihaknya tergerak melaporkan dugaan penyimpangan ini karena prihatin Dan sadar akan dampak korupsi.

“Berdasarkan dugaan temuan itu, kami meminta kepada pihak Kejati Lampung untuk agar segera memproses laporan kami serta memanggil dan memeriksa pihak-pihak yang terlibat dalam kasus tersebut," pungkasnya.

Diketahui, Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Pusat Study Kajian Korupsi (LSM Pusaki), Junindra Estrada melaporkan dugaan korupsi penggunaan Dana BOS SMA 1 Terbanggi Besar Lampung Tengah tahun 2020 dan 2021 ke Kejati, Selasa (16/8/22).

Junindra meminta Kejaksaan Tinggi Lampung limit mengungkap dugaan Korupsi Dan BOS SMAN 1 Terbanggi Besar Lampung Tengah tahun 2020 dan 2021.

“Kami minta dugaan korupsi di SMAN 1 Terbanggi Besar diungkap,” kata dia melalui siaran pers, Kamis (18/8/22).

Alasannya kata Junindra, di tengah kehidupan bangsa Indonesia yang carut-marut ini, membutuhkan orang-orang bersih dan jujur yang mampu memberantas penyakit kronis bangsa tersebut.
“Kami mendukung penuh Kejati Lampung mengungkap dugaan Korupsi Dan BOS SMA 1 Terbangi Besar Lampung Tengah tahun 2020 dan 2021 yang sudah dilaporkan ke Kejati Lampung,” paparnya.

Diketahui, sebelumnya penggunaan Dana BOS SMAN 1 Terbanggi Besar Tahun 2020-2021 baik dari kegiatan fisik dan non fisik sudah dilaporkan LSM PAKP Provinsi Lampung Fikri ke Kejati Lampung belum lama ini.

Fikri dengan tegas meminta kepada Kejati Lampung, agar dapat segera memeriksa dan memanggil pihak terkait misalnya kuasa penguna anggaran, Haryono selaku Kepala SMAN I Terbanggi Besar Kabupaten Lamteng.

Masih kata Fikri, PAKP akan terus memantau terus progres-proses pelaporan ini hingga tuntas. Tanpa adanya tebang pilih main mata atau memperjual belikan perkara, dan apabila menemukan indikasi kerugian negara segera menetapkan tersangka pelaku dugaan korupsi dana BOS SMAN I Terbanggi Besar Kabupaten Lamteng.

“PAKP juga mengingatkan kepala Sekolah agar bisa dan harus amanah melaksanakan tugas mengelola dana BOS, karna akan berakibat fatal jika menyelewengkan BOS, karena masyarakat umum terlebih sosial kontrol mengawasi penggunaan anggaran,” pungkasnya.
Sementara Kepala SMAN I Terbanggi Besar, Lampung Tengah, Haryono saat dikonfirmasi justeru memblokir nomor wartawan. (Rel).


Share:

Popular

NASIONAL$type=complex$count=4

Recent Posts