Ketua DPRD Lampung Sikapi Cabor

Bandar Lampung — Ketua DPRD Provinsi Lampung, Mingrum Gumay tegas meminta kepada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi, untuk tidak mengintervensi atau pun masuk ranah konflik Cabang Olahraga (Cabor).

“Sampaikan kepada Kadispora mu, jangan masuk ranah konflik Cabang Olahraga. Posisikan kita sebagai penengah, jangan nganar-nganar – nganar-nganar kemana – mana,” kata Ketua DPRD Provinsi Lampung, Mingrum Gumay. Dalam diskusi, selasa (09/05/2023).

Bahkan, Mingrum juga menegaskan bahwa Dispora wajib menjalankan tugas sesuai kewenangan yang ada. Karena, ketika Dispora tidak menjalankan tupoksinya, bisa berakibat pada prestasi olahraga

“Ingat ya, Jangan sampai, ketika kalian mengajukan anggaran dan masih ada konflik, bisa saja saya coret atau saya Nol kan. Ingat, Jangan sampe ada kerikil dalam sepatu. Bilang sama Kadisporamu. Tolong tengahi, jembatani,” ucapnya.

Kenapa demikian, Mingrum melanjutkan. Secara moral dan kewenangan, dirinya memiliki tanggung jawab moral. Terlebih, berkaitan dengan dana Hibah.

“Ini pesan bukan hanya untuk Kadispora Lampung saja. Tapi, kepada Kadispora se-lampung dan kepala daerah yang ada. Silahkan, serahkan cabor kepada ahlinya. Ini pesan saya,” ujar Mingrum.

Ditempat yang sama, salah satu Pengurus Kabupaten (Pengkab) FORKI Tanggamus yang enggan di sebut namanya mengatakan tekanan dan intervensi dari pihak – pihak lain, sudah dirasakan sejak Musyawarah Provinsi (Musprov) FORKI tahun lalu.

“Intervensi sudah terasa sejak Musprov Desember 2022. Intervensi ini, mengarah kepada salah satu calon,” ujarnya.

Kemudian, lanjut dia. Dampak dari tekanan dan intervensi tersebut berujung pada non-Job di Dispora Kabupaten Tanggamus.

“Akibat membantah dari Intervensi dan tekanan, saya di Non-Job. Dan perjalanannya, Forki akan Musprov-Lub nanti, intervensi itu juga sudah terasa. Jadi, sudah terkesan diarahkan ke salah satu calon,” ucapnya.

Sumber WARTAPOST.CO.ID

Read More

Mingrum Gumay Temui Pengurus FORKI

Pengurus Federasi Olahraga Karate-Do Indonesia (FORKI) Lampung menyambangi kantor DPRD dan langsung diterima oleh Ketua DPRD Lampung di ruang rapat Kantor DPRD Lampung. Selasa (09/05/2023)

Menurut Pengurus Pengprov Karateker Lampung, Joko sejumlah kegiatan Forki sepekan terakhir tidak dihadiri pihak yang seharusnya memberikan semangat dan dukungan moril kepada Forki Lampung.

“ Dispora tidak ada, Koninya pun kami tunggu – tunggu satupun tidak ada yang hadir pada kegiatan saat itu, ini yang kami sayangkan bahkan undangan resmi yang kami kirim untuk bersilaturahmi dengan Gubernur tidak dapat terpenuhi," ungkapnya. 

Bahkan, salah satu pengurus forki di kabupaten tanggamus mengaku dirinya dan sejumlah pengurus forki di kabupaten/kota yang berstatus ASN terkesan mendapat intervensi saat penyelenggaran Musprov yang digelar tahun 2022 kemarin untuk memilih salah satu calon.

“Hampir semua kawan-kawan setelah kita kumpul, baru kami tau tekanan itu bukan hanya kepada saya tapi seluruh kabupaten/kota,di akhir desember yang lalu saya menerima SK untuk diberhentikan dari jabatan struktural padahal saya berhasil meningkatkan prestasi dari peringkat 8 ke 4 di ajang porprov kemarin,“ imbuhnya. 

Ketua DPRD Lampung meminta sejumlah pihak untuk tidak masuk kedalam ranah yang menyebabkan terganggunya proses roda organisasi di internal Forki.

“Jika tidak memiliki kapasitas dibidang olahraga utamanya untuk cabor karate jangan masuk, diluar saja menjadi pendukung, organisasi ini sudah cukup lama , jadi jangan dicampuri apalagi di politisir," ujarnya

Bahkan, Mingrum mempertegas bahwa anggaran yang diberikan oleh DPRD Lampung melalui Dispora hingga sampai di Koni harus dikelola dengan baik, jangan ada yang dihambat bahkan tidak diberikan karena DPRD Lampung akan melakukan pengawasan secara menyeluruh terkait penggunaan anggaran.

“ Bagaimana Olahraga ini akan maju bila sarana – prasarananya tidak memadai, atletnya tidak diberikan perhatian khusus bahkan event-event yang diselenggarakan tidak didukung bahkan dihambat anggarannya dengan alasan yang tidak kongkrit, ini uang rakyat dan semua mengawasi , hati-hati," ujar Mingrum. (*)

Read More

Anggota DPRD: 45 Finalis Putri Indonesia Sudah Hadir di Lampung

Bandar Lampung — Promosikan sejumlah potensi alam, yang ada di Provinsi Lampung, khususnya sektor Pariwisata. Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI), bersama Pemerintah Provinsi Lampung dan Yayasan Putri Indonesia siap berkolaborasi. Hal tersebut, diungkapkan, saat Press Conference Lampung Tourism Fest 2023, di Novotel Lampung, Senin (08/05/2023).

Ketua HIPMI Lampung, Ahmad Giri Akbar mengatakan kerjasama dan kolaborasi yang dibangun oleh pihaknya bersama Yayasan Putri Indonesia dan Pemerintah Provinsi Lampung diharapkan dapat membawa manfaat bagi pelaku usaha di Provinsi Sai Bumi Ruwa Jurai.

“Ya, 45 finalis Putri Indonesia sudah hadir di Provinsi Lampung. Harapan saya, tentunya kerjasama ini dapat menggali dan mengeksplorasi potensi alam lampung dengan melibatkan pelaku usaha,” kata Giri.

Selain itu, Kolaborasi yang dilakukan. Juga dapat membantu percepatan ekonomi Lampung. Karena, tidak bisa dipungkiri Lampung sebagai Treasure of Sumatera memiliki potensi yang besar untuk dibawa ke tingkat nasional.

“Kolaborasi ini sebagai salah satu upaya dari HIPMI Lampung, untuk membantu mendorong wisata yang ada di Lampung. Sehingga, nantinya bisa membantu pendapatan masyarakat,” ucapnya.

Sementara, Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomis Kreatif Provinsi Lampung, Bobby Irawan, sangat mendukung dan mengapresiasi gebrakan yang dilakukan oleh HIPMI Lampung. Karena, tidak bsa dipungkiri Lampung merupakan daerah yang menjadi pintu gerbang Sumatera, dengan potensi destinasi wisata alam yang sangat strategis.

“Kami daru Dispar Lampung sangat apresiasi terobosan dan kerjasama yang di lakukan oleh HIPMI. Karena, tujuannya satu yaitu, dalam rangka promosi alam, ada kuliner, pegunungan, laut,” ucapnya.

Untuk itu, Kadispar Lampung melanjutkan bahwa upaya yang sudah dilakukan oleh teman – teman HIPMI dapat berkelanjutan. Agar, potensi alam dan wisata yang ada bisa tereksplor.

“Jadi, saya sangat suport program yang dijalankan oleh teman – teman HIPMI ini. Kami, sangat terbantu,” tuturnya.

Untuk diketahui, bahwa kehadiran 45 finalis puteri Indonesia ini, akan mengunjungi sejumlah daerah. Yaitu, Kota Bandar Lampung, dengan mengunjungi museum lampung, Pulau Pasaran, dan pelaku kuliner. Kemudian Kabupaten Pesawaran, Puteri Indonesia akan mengelilingi pulau Tanjung Putus hingga Pahawang. Dan Kabupaten Tanggamus, Puteri Indonesia akan mempromosikan Bukit Idaman, air terjun Way lalaan, dan berakhir di Pemda Tanggamus.
Sumber WARTAPOST.CO.ID

Read More

Noverisman Subing Sosperda di Lampung Timur

 Lamtim – Lahirnya Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Lampung Nomor 1/2016 tentang Pedoman Rembuk Desa dan Kelurahan, guna pencegahan terjadi konflik di Bumi Ruwa Jurai.

Hal tersebut ditegaskan legislator Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Lampung, H Noverisman Subing saat menggelar Sosper di Balai Desa Nampirejo, Batanghari, Lampung Timur, Minggu (07/05/2023).

Menurut Kanjeng sapaan akrab Nover, dalam Perda tersebut dijelaskan, tujuan Rembuk Desa adalah untuk menampung aspirasi masyarakat desa dan kelurahan, sesuai musyawarah dan mencapai mufakad.

“Perda ini juga guna mendorong prakasa, partisipasi masyarakat untuk mengamati dan menyelesaikan potensi konflik yang ada di desa atau kelurahan guna mencegah terjadinya konflik terbuka,” kata dia.

Selanjutnya, Perda tersebut lahir sebagai stimulan meningkatkan ketanggapan (cepat tanggap) unsur pelaksana pemerintah desa atau kelurahan, terhadap potensi konflik yang ada, guna terciptanya rasa aman dan tentram.

“Selain cepat tanggap, Perda ini dihaeapkan dapat meningkatkan kerjasama dan sinergitas antar unsur pelaksana pemerintah desa atau kelurahan dengan masyarakat,” jelas dia.

Pada bagian lain Wakil Ketua Komisi 3 DPRD Lampung itu mengatakan, untuk pelaksaan Perda Rembuk Desa itu sendiri, difasilitasi oleh Kepala Desa atau Lurah dan diikuti oleh unsur pemerintah desa atau kelurahan dan unsur masyarakat.

“Untuk unsur pemerintah desa terdiri dari kepala Desa atau Lurah, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Kepala Rukun Tetangga dan Rukun Warga,” tuturnya.

Unsur pemerintah dalam Perda tersebut, tambah Kanjeng, adalah Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) dan Bintara Pembina Desa (Babinsa).

“Untuk unsur masyarakat adalah tokoh adat, toloh agama, tokoh pendidikan, tokoh pemuda, perwakilan kelompok masyarakat dan orang-orang yang memiliki pengaruh di desa atau kelurahan,” pungkasnya.

Sosper yang digelar Kanjeng dihadiri olah unsur pemerintahan dan sejumlah tokoh, diantaranya tokoh wanita, tokoh masyarakat, tokoh agama dan pemuda.(rls)

Read More

Ketua DPRD Lampung Hadiri Penyambutan Presiden Jokowi di Bandara

Ketua DPRD Lampung Mingrum Gumay terlihat menghadiri proses penyambutan kedatangan Presiden RI di bandara Raden Intan II, Natar Lampung Selatan, Jum’at (05/05/2023).

Ketua DPRD Lampung Mingrum Gumay  mengatakan, bahwa kehadiran RI 1 hari ini dijadwalkan akan mengunjungi sejumlah titik untuk ditindaklanjuti guna mendukung percepatan pembangunan yang ada di Provinsi Lampung.

“Alhamdulillah Presiden Jokowi akan melihat langsung kondisi pembangunan yang ada di lampung, dengan keterbatasan anggaran yang dimiliki Lampung kita diberikan dukungan penuh oleh Pemerintah Pusat untuk percepatan proses pembangunan di Lampung,” ujarnya.

Mingrum mengajak kepada seluruh pihak untuk bergandengan tangan dalam menyelesaikan tantangan dan keterbatasan yang dimiliki Pemerintah Daerah tidak hanya soal anggaran saja,tetapi peruntukan kegunaannya pun harus sama-sama diawasi.

”Jika nanti kedepan ada perbaikan salah satunya di infrastruktur jalan,tolong kapasitas muatannya sesuai peruntukannya,jadi harus saling mengawasi dan menjaga," pungkasnya.

Ia juga memberikan apresiasi kepada semua pihak karena kepedulian yang disampaikan bagian dari kontribusi positif sesuai dengan versi terbaiknya.

”Beda Zamannya beda caranya,kita terima sebagai salah satu proses perbaikan kedepan," tutup Mingrum. (Lis/ndi)

Read More

Watoni Noerdin Sebut Ada Puluhan Ribu Kekerasan Anak dan Perempuan

Pringsewu — Dalam rangka memberikan jaminan pemenuhan hak permpuan dan anak, agar terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaaan atau perlakuan yang merendahkan derajat, martabat kemanusiaan dan anak. Sehingga, DPRD Provinsi Lampung menganggap penting dan sangat dibutuhkan penataan, perbaikan mekanisme kebijakan dalam penghapusan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Hal tersebut, menjadi komitmen dari 85 anggota DPRD Provinsi Lampung periode 2019 – 2024. Dengan menyiapkan, merancang dan membuat sejumlah kebijakan yaitu, Peraturan Daerah No 2 Tahun 2021 tentang Penghapusan Kekerasan kepada Perempuan dan Anak di Provinsi Lampung.

“Ya, produk Perda yang kami sosialisasikan merujuk pada data nasional dan Lampung khususnya. Karena, hingga saat ini kekerasan pada perempuan dan anak sampai saat ini masih tinggi,” kata Anggota DPRD Provinsi Lampung, Watoni Noerdin saat menggelar Sosialisasi Peraturan Daerah di hadapan masyarakat Pekon Sinar Baru Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu, Sabtu (06/05/2023).

Untuk itu, Wakil Ketua DPD PDIP Lampung tersebut melanjutkan bahwa berdasarkan data nasional, sebanyak 21.241 anak menjadi korban kekerasan di 2022. Dengan rincian, 9.588 anak yang menjadi korban kekerasan seksual. 4.162 anak, menjadi korban kekerasan psikis. 3.746 anak, menjadi korban kekerasan fisik.

Kemudian, 1.269 anak, menjadi korban penelantaran. Anak menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) sebanyak 219 orang. “Data ini menjadi catatan dan perhatian kita bersama, semua harus terlibat. Agar, angka itu sendiri bisa terminimalisir dan bahkan hilang,” ujarnya.

Sementara, jika merujuk Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simponi PPA), tercatat 499 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Lampung selama 2022. “Nah, tentunya angka ini sangat tinggi. Sehingga, sosialisasi Perda yang kami lakukan sangat penting. Agar, masyarakat Lampung mampu mengedukasi pengetahuan tentang aturan, sanksi dan lainnya,” kata Watoni.
Sumber wartapost

Read More

Usai Monitoring, Mardiana Kunjungi Kecamatan Sungkai Utara

Usai melakukan peninjauan (monitoring) pekerjaan Program Aspirasi di Kecamatan Hulusungkai, Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Lampung Fraksi Partai NasDem, Mardiana,

melanjutkan kunjungannya ke Kecamatan Sungkai Utara, Kamis, 4 Mei 2023.

Kunjungan legislator yang digadang-gadang paling aspiratif ini terpusat di lokasi pekerjaan program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW) berupa pembangunan jalan rabat beton di Desa Negarabatin menuju Desa Gedungbatin, Kecamatan Sungkai Utara, Kabupaten Lampung Utara.

“Kehadiran saya di sini untuk meninjau langsung pekerjaan program aspirasi,” tutur Mardiana.

Dirinya juga menyampaikan masyarakat diminta untuk berperan aktif serta melakukan pengawasan agar pelaksanaan program aspirasi dimaksud dapat berjalan dengan optimal.

“Sebab, Program Aspirasi PISEW merupakan program yang berbasis padatkarya atau pemberdayaan masyarakat,” terangnya.

Sementara itu, Kades Gedungbatin, Wahyu, menyampaikan apresiasi atas direalisasikannya berbagai program aspirasi.

“Kami telah merasakan bagaimana program aspirasi mampu memberikan manfaat yang nyata seperti yang diinginkan masyarakat,” kata Wahyu.
Sumber restorasi media siber

Read More