Peringati Hakordia 2025: ASDP Kukuhkan Tata Kelola Bersih dan Perjalanan Layanan Publik yang Terpercaya

Jakarta . 9 Desember 2025 — Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia pada 9 Desember menjadi momentum penting bagi ASDP untuk menegaskan kembali komitmen perusahaan dalam menghadirkan layanan publik yang bersih, terpercaya, dan berlandaskan integritas. Bagi ASDP, integritas bukan jargon, melainkan prinsip fundamental yang menuntun seluruh proses layanan agar berjalan transparan, akuntabel, dan bebas dari penyimpangan.

Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), Heru Widodo, menegaskan bahwa komitmen antikorupsi merupakan bagian esensial dari tugas perusahaan sebagai BUMN yang mengemban amanah publik. “Sebagai perusahaan yang melayani kepentingan masyarakat luas, kami memastikan setiap proses berjalan tanpa korupsi dan berpijak pada nilai transparansi serta akuntabilitas. Integritas harus tercermin dalam tindakan, bukan sekadar dokumen,” ujarnya. Menurut Heru, integritas hanya dapat terwujud apabila nilai tersebut menjadi budaya yang hidup dan dijalankan secara konsisten oleh seluruh insan perusahaan.

Pada tahun buku 2024, ASDP memperkuat fondasi tata kelola perusahaan melalui penerapan Good Corporate Governance dengan parameter ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS). Standar regional ini menekankan pentingnya keterbukaan informasi, pengelolaan risiko yang sistematis, kepatuhan terhadap hukum dan regulasi, serta perlindungan pemangku kepentingan. Implementasi ACGS menjadi langkah strategis untuk memperkuat kredibilitas perusahaan sekaligus meningkatkan kualitas pengawasan internal dan pengambilan keputusan yang berorientasi pada kepentingan publik. Penerapan ini menegaskan bahwa ASDP terus bergerak menuju tata kelola yang lebih modern, adaptif, dan berkelas internasional.

Komitmen tata kelola tersebut diperkuat dengan implementasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan ISO 37001:2025 yang menjadi acuan seluruh unit kerja. Melalui standar internasional ini, ASDP memastikan setiap proses—termasuk pelayanan, operasi, dan pengadaan—dilaksanakan secara disiplin, menghindari konflik kepentingan, serta memenuhi prinsip kehati-hatian. Sistem ini juga menjadi instrumen pencegahan dan deteksi dini terhadap potensi penyuapan, sekaligus meningkatkan kredibilitas perusahaan dalam menjalankan mandat BUMN secara bersih dan bertanggung jawab.

*Kolaborasi Strategis*
Upaya memperkuat integritas perusahaan juga diwujudkan melalui kolaborasi strategis dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pada Oktober 2025, ASDP menjadi BUMN pertama yang mengikuti Sosialisasi Pencegahan Korupsi pada Badan Usaha yang diselenggarakan KPK. Plt. Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK, Aminudin, menegaskan bahwa langkah ASDP memperkuat tata kelola perlu terus diarahkan pada perbaikan sistem yang berkelanjutan. “Kegiatan ini diharapkan mampu memperkuat pelaksanaan perbaikan sistem yang saat ini berjalan di ASDP agar tidak ada kendala. Pada akhir tahun akan dilakukan evaluasi apakah langkah yang ditempuh sudah cukup atau perlu ditingkatkan,” ujarnya. Ia menambahkan bahwa keberhasilan ASDP akan menjadi rujukan penting bagi BUMN lain dalam meningkatkan efektivitas pencegahan korupsi.

Aminudin juga menyampaikan bahwa pencegahan korupsi hanya dapat dicapai melalui sistem yang kuat dan pengawasan yang konsisten. “Kami fokus pada sektor prioritas dan lembaga yang memiliki potensi risiko tinggi. Tujuannya jelas: memastikan tidak ada lagi tindak pidana korupsi yang berulang. Karena itu, kolaborasi dengan ASDP sangat penting agar setiap kebijakan tepat sasaran dan menutup celah penyimpangan,” tegasnya.

Di tingkat internal, ASDP terus menanamkan budaya integritas melalui penegakan prinsip kerja yang tegas, termasuk larangan pemberian dan penerimaan suap, penolakan gratifikasi yang berpotensi memengaruhi objektivitas, dan pencegahan komisi atau imbalan tidak sah. Nilai-nilai ini diwujudkan dalam disiplin kerja sehari-hari dan menjadi bagian dari karakter profesional seluruh insan perusahaan.

Transformasi digital juga menjadi pilar penting dalam memperkuat akuntabilitas layanan. Digitalisasi pengadaan armada, ship management, hingga proses manifest kapal diarahkan untuk menciptakan jejak audit yang jelas, mengurangi intervensi manual, serta mempersempit ruang terjadinya penyimpangan. Dengan sistem yang lebih terintegrasi, ASDP dapat meningkatkan efektivitas pengawasan sekaligus memperkuat transparansi layanan.

Heru menegaskan bahwa keberhasilan pemberantasan korupsi hanya dapat dicapai melalui keterlibatan seluruh pemangku kepentingan. “Tema Satukan Aksi, Basmi Korupsi hanya dapat diwujudkan apabila seluruh lini perusahaan dan mitra eksternal bergerak bersama. Kami berharap upaya ini memperkuat kepercayaan masyarakat dan memberikan kontribusi nyata bagi terciptanya ekosistem layanan publik yang bersih,” ujarnya.

Dengan komitmen yang konsisten terhadap integritas dan tata kelola yang baik, ASDP bertekad terus meningkatkan kualitas layanan, menjaga kepercayaan publik, dan memperkuat kontribusinya terhadap pembangunan nasional.
(Is/Hms)

CORPORATE SECRETARY PT ASDP INDONESIA FERRY (PERSERO)

Read More

Rutan Krui Rapat Pengarahan Kepada Regu Pengamanan

Pesisir Barat - Rutan Krui, Pesisir Barat, Lampung melaksanakan rapat pengarahan Kepala Rumah Tahanan Kelas IIB Krui Kepada Regu Pengamanan di aula Rutan Selasa (9/12/2025).

Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Kepala Rutan Kelas IIB Krui Bapak Nixwanto, yang membuka kegiatan dengan arahan umum. Ia menekankan pentingnya kedisiplinan dan koordinasi dalam menjaga stabilitas keamanan di lingkungan rutan;

Kepala Rutan menekankan pentingnya disiplin dan profesionalisme dalam menjalankan tugas pengamanan di lingkungan rutan. Beliau mengingatkan seluruh petugas untuk selalu waspada dan mengikuti standar operasional prosedur yang telah ditetapkan. Kepala Rutan juga menekankan pentingnya komunikasi yang baik antar petugas dalam serah terima tugas jaga untuk menghindari adanya gangguan KAMTIB;

Kepala Kesatuan Pengamanan mengingatkan jadwal apel yang harus dipatuhi dengan konsisten oleh semua anggota;

⁠Karutan, Ka. KPR, dan Kasubsi Pengelolaan dalam kegiatan ini berpesan kepada petugas agar ikut serta dalam menjaga keamanan dan ketertiban Rutan Krui.
"Serta mengingatkan para petugas untuk selalu menjalankan SOP dalam bekerja, jangan sampai ada gangguan terjadi," pungkasnya. (Yasir).

Read More

Kinerja APH Lampung Selatan Disoal

LAMPUNG SELATAN,– Kinerja aparat penegak hukum (APH) kembali dipertanyakan oleh Ketua LBH Pandawa 12, K.H A. Burhanuddin, bersama Timnya Hermizi, Kabid Hukum dan HAM LBH Pandawa 12. Terkait kasus pidana persetubuhan anak di bawah umur belum membuahkan Hasil. Pada minggu 7 Desember 2025.

Padahal kasus ini sudah dilaporan polisi nomor : LP/B/199/IV/2025/SPKT/Polres Lampung Selatan/Polda Lampung, Tanggal 29 April 2025.

Ketua LBH Pandawa 12 menceritakan kepada media bawa dalam proses hukum kasus persetubuhan terhadap anak di bawah umur sudah tahapan penyelidikan/Penyidikan. namun' sampai saat ini sudah hampir hampir satu tahun, belum ada hasil dari APH untuk kepastian Hukumannya terhadap Tersangka.

"Kami sudah menelusuri bahwa dari pihak kepolisian sudah melimpah LHP terkait penanganan kasus tersebut dan kami ingin mempertanyakan proses hukumnya sudah sejauh mana, namun' surat LHP dari pihak kepolisian sudah diterima kejaksaan. tapi dikembalikan lagi oleh pihak Kejaksaan Negeri Kabupaten Lampung Selatan Kalianda," kata dia.

Lanjutnya, beberapa kali pihaknya datangi Kantor Kejaksaan untuk menemui jaksa penuntut umum (JPU) yang bernama Rio dalam menangani kasus tersebut. Namun beliau selalu berdalih tidak ada dikantor dan tidak bisa ditemui dengan alasannya sedang Dinas Luar (DL) Sampai saat ini Belum ada kepastian.

"Kami sebagai kuasa hukum korban menegaskan untuk segera menindaklanjuti perkara kasus pelecehan seksual ini, jangan sampai berlarut-larut. pelakunya yang sudah pernah Mengakui perbuatan nya tapi kini dibebaskan," katanya.

Dugaan tersangka yang pernah mengakui perbuatannya pernah menyetubuhi klien kami ini. kenapa tidak dilakukan sidang terlebih dahulu. Sedangkan korban sangat trauma yang mendalam.
"Kami pertanyakan hasil laporan terkait persetubuhan anak dibawah umur ini, karena itu kami meminta APH seharusnya berjalan dengan Prepesonal dalam penanganan kasus hukum ini, jangan sampai berlarut-larut," ungkap dia.
Hermizi, selaku Kabid Hukum dan HAM LBH Pandawa 12, mengatakan, dari hasil pertemuannya dengan pihak PPPA polres Lamsel.

Pihak polres Lamsel memang membenarkan bahwa tersangka Jh sudah mengakui perbuatannya. Namun dikeluarkan demi hukum dan sekarang pelaku dikenakan wajib lapor, setiap satu Minggu dua kali lapor, karena dalam penahanan tersangka sudah mencapai 120 hari masa penahanan.

Lanjutnya Hermizi, namun Jaksa Penuntut Umum (JPU) masih meminta untuk dilengkapi berupa DNA pelaku lainnya. Sehingga' JPU meminta DNA pelaku lain, untuk menentukan siapa pelaku utamanya.

"Disini kami pertanyakan kenapa harus menunggu sampai pelaku utamanya...? seharusnya pelaku utama bisa nanti dikembangkan. sedangkan yang sudah menjadi tersangka terkait kasus ini harus segera ditindak proses hukumnya terlebih dahulu," papar dia.

"Menurutnya Penyidik Polres Lamsel berdasarkan KUHAP terdakwa tersangka  setidaknya sudah memenuhi minimal 2 alat bukti, jangan berhenti tanpa kejelasan yang tidak pasti,".

Iwan orang tuan Korban mengatakan, keluarga berharap sangat kepada APH. agar para pelaku segera ditangkap dan diadili dengan hukuman seberat-beratnya yang setimpal dengan perbuatan mereka.

"Jangan karena mereka mempunyai uang mereka mau seenaknya membeli hukum di Indonesia ini, APH harus melakukan tindakan tegas terhadap pelaku yang sudah merusak generasi anak saya. Kami semua keluarga berharap kepada APH agar para pelakunya segera ditangkap kembali lalu diadili dengan hukuman seberat-beratnya, setimpal atas perbuatan mereka itu," ungkapnya.

"Kami juga akan berupaya melaporkan kepada Polda Lampung terkait permasalahan ini yang belum kunjung beres di Lampung Selatan. ungkapnya pihak keluarga korban dengan kecewa terhadap APH di Lampung Selatan," ungkap dia.
Sebelumnya diberitakan pada bulan Juni 2025 yang lalu, Pemeriksaan telah dilakukan oleh Unit PPA Satreskrim dan disertai dengan pengumpulan sejumlah barang bukti dari korban dan pelaku.
Dalam kasus ini, penyidik menyatakan menjerat tersangka dengan Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, mengingat korban masih di bawah umur dan mengalami dampak serius secara fisik dan psikologis.

“Pelaku diancam dengan hukuman maksimal 15 tahun penjara,” tegas AKP Indik Rusmono. (Is)

Read More

PT CMN, Anper PTPN I Salurkan Bantuan Pada Warga Korban Bencana di Aceh Tamiang

LANGSA—Kondisi warga korban bencana banjir di Aceh Tamiang masih memprihatinkan. Untuk meringankan beban warga, PTPN I melalui PT Cut Meutia Medika Nusantara (CMN) mengirimkan nasi bungkus, mie instan, air mineral, dan popok sekali pakai untuk anak-anak dan dewasa. Bantuan darurat itu diberikan kepada warga Desa Sukajadi Makmur, Kabupaten Aceh Tamiang, Sabtu (6/12/25).

Pilihan kepada Sukajadi Makmur sebagai target aksi sosial ini karena desa tersebut terisolasi akibat jalan putus dan berbagai bantuan masih sulit sampai lokasi. Oleh karena itu, tim pengantar bantuan hanya sampai akses jalan utama sehingga sejumlah warga menjemput dengan berjalan kaki untuk melewati jalan longsor.
“Kami mengetahui desa itu masih terisolasi karena akses jalan satu-satunya longsor dan tidak bisa dilalui. Kami bawa 150 nasi bungkus, 10 dus air mineral, 10 dus mi instan, dan popok untuk anak-anak dan dewasa. Ini bantuan tanggap darurat dari Program TJSL kami,” kata Ernawati, Direktur PT CMN, entitas yang mengelola Klinik/Rumah Sakit milik PTPN I di Langsa ini.
Ernawati menambahkan, langkah darurat ini dilakukan secara spontan dari manajemen menyikapi adanya musibah yang terjadi di sekitar perusahaan. Ia menegaskan komitmen perusahaan untuk terus hadir di tengah masyarakat saat situasi darurat, sebagai bagian dari tanggung jawab sosial di sekitar wilayah operasional.
“Saat melihat kondisi saudara-saudara kita yang terdampak banjir dan longsor, hati kami sungguh tergetar. Semoga bantuan ini menjadi kekuatan baru bagi warga, dan semoga Allah memberikan ketabahan serta memulihkan kembali kehidupan mereka dengan sebaik-baiknya,” kata Ernawati di lokasi penyerahan bantuan darurat itu.
Ketua Tuha Peut (Badan Permusyawarahan Desa, BPD) Desa Sukajadi Makmur menyampaikan terima kasih kepada PTPN I dan PT CMN. Ia mengatakan, bantuan yang diberikan sangat membantu warga di tengah kesulitan, terutamaa bahan pangan, akibat musibah bencana yang sangat berat ini.
“Bantuan ini sangat berarti bagi warga kami yang sedang berusaha bangkit dari musibah banjir dan longsor. Semoga Allah membalas kebaikan Ibu Bapak semuanya,” ungkapnya. (*)

Read More

Irawan Topani Pimpin PDIP Pesisir Barat

Pesisir Barat - DPP PDIP memutuskan Irawan Topani,  memimpin DPC PDIP Kabupaten Pesisir Barat (Pesibar) Periode 2025–2030. Dia didampingi nama-nama yang sudah dikenal masyarakat setempat.

Mereka antara lain, Muhizar, sebagai sekretaris, Arkan Yusuf Arahman bendahara, Ripzon Efendi, wakil ketua Bidang Industri, Perdagangan, BUMN, Investasi, Koperasi, UMKM, Ekonomi Kreatif, dan Ekonomi Digital.

Penetapan itu diumumkan langsung dalam Konferensi Daerah (Konferda) VI dan Konferensi Cabang (Konfercab) yang digelar serentak untuk 15 kabupaten/kota se-Lampung di Hotel Santika, Bandarlampung, Sabtu (6/12/2025).

Konfercab sekaligus menetapkan struktur kepengurusan DPC PDIP Pesibar untuk lima tahun ke depan. Struktur DPC periode 2025–2030 juga diperkuat dengan jajaran wakil ketua yang membidangi berbagai sektor strategis.

Emna Yati dipercaya membawahi Bidang Kehormatan Partai, Ideologi, dan Kaderisasi, sementara A. Zulkipli Rohman menjabat sebagai Wakil Ketua Bidang Keanggotaan, Organisasi, Pemenangan Pemilu, dan Sumber Daya.

Pada Bidang Politik, Pemerintahan, Otonomi Daerah, Kebijakan Publik, Reformasi Birokrasi, dan Reformasi Sistem Hukum Nasional, tugas wakil ketua dijalankan oleh Audi Marfi.

Wakil Ketua Bidang Perekonomian, Kebudayaan, Pendidikan, dan Kerakyatan Sri Untari Putri, Wakil Ketua Bidang Industri, Perdagangan, BUMN, Investasi, Koperasi, UMKM, Ekonomi Kreatif, dan Ekonomi Digital Ripzon Efendi, S.Sos.

Wakil Ketua Bidang Tenaga Kerja, Jaminan Sosial, Hukum, dan Advokasi Gunawan, Wakil Ketua Bidang Keagamaan, Kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga dipimpin oleh Miswandi Hasan.

Wakil Ketua Bidang Pertanian dan Pangan, Kehutanan dan Lingkungan Hidup, serta Kelautan dan Perikanan dijalankan oleh Ali Rahman.

Kesekretariatan DPC diperkuat oleh dua wakil sekretaris, yakni Widdia Gusana Rita, S.E. (Internal) dan Anggun Kurnia Dewi, S.M. (Program). Sementara itu, fungsi keuangan didukung oleh Dini Herlina sebagai Wakil Bendahara.

Usai penetapan, Sekretaris terpilih Mad Muhizar mengatakan bahwa SK kepengurusan disampaikan langsung oleh DPP PDI Perjuangan melalui Utut Adianto. Ia menyebut struktur baru ini menjadi momentum untuk memperkuat soliditas kader di Pesisir Barat.

“Ini adalah semangat baru bagi PDI Perjuangan Pesbar. Kami berharap di bawah nahkoda baru, seluruh kader semakin solid dan tetap konsisten menjalankan program kerakyatan,” tandasnya. (Yasir)

Read More

Kepemimpinan Sodirin Bawa Saburai Ukir Sejarah Baru

Bandar Lampung - Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai (Saburai) menggelar Tasyakuran memperingati dua tahun masa jabatan Dr. Sodirin, SE., MM. sebagai Rektor pada Jumat (5/11/2025).

Acara tersebut tidak hanya menjadi momentum syukur, tetapi juga refleksi atas berbagai lompatan prestasi yang berhasil dicapai Saburai dalam dua tahun terakhir.

Kegiatan yang berlangsung hangat itu dihadiri para dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan tamu undangan. Suasana penuh kebersamaan dan apresiasi terlihat sepanjang acara, menandai dua tahun perjalanan transformasi kampus.

Dalam sambutannya, Dr. Sodirin mengungkapkan bahwa tahun pertamanya sebagai rektor tidak berjalan mudah.

Ia menyebut banyak guncangan internal yang harus dihadapi. Namun, menurutnya, tantangan itulah yang menjadi pendorong untuk melakukan pembenahan besar-besaran.

“Satu tahun pertama kepemimpinan saya penuh guncangan. Banyak dinamika yang harus kita hadapi, tetapi dari situ kita bangkit. Meski diterpa masalah, kita justru bisa meraih peringkat utama Evaluasi Akhir Pendidikan,” ujar Sodirin.

Ia menegaskan bahwa tahun kedua kepemimpinannya menjadi titik penting transformasi Saburai.

Salah satu pencapaian paling membanggakan ialah keberhasilan kampus meraih predikat Mutu Hasil (MH) Baik Sekali dan Manajemen Baik Sekali, prestasi yang menurutnya sudah 35 tahun tidak pernah diraih Saburai.

“Di tahun kedua, kita berhasil memperoleh predikat MH Baik Sekali dan Manajemen Baik Sekali. Ini sejarah bagi kita. Tiga puluh lima tahun kampus tidak menyentuh predikat ini, dan hari ini kita bisa mendapatkannya bersama-sama,” tegasnya.

Sodirin menambahkan bahwa pencapaian tersebut bukanlah hasil kerja individu, melainkan buah dari soliditas seluruh civitas akademika.

Ia mengajak seluruh pihak menjaga semangat transformasi agar Saburai terus melangkah ke tingkat yang lebih tinggi.

“Dua tahun ini baru permulaan. Saya yakin Saburai bisa menjadi kampus unggul di Lampung dan nasional. Mari kita lanjutkan pembaruan ini bersama,” tutupnya.

*Prestasi Penting di Bawah Kepemimpinan Rektor Dr. Sodirin*

Dalam dua tahun masa kepemimpinan, Saburai mencatat sejumlah capaian yang dinilai sebagai lompatan besar dalam sejarah kampus:

1. Meraih LLDIKTI Award Tingkat Wilayah

Saburai berhasil meraih peringkat pertama LLDikti Awards 2024, mengungguli sekitar 150 perguruan tinggi swasta di wilayah II (Sumsel, Lampung, Bangka Belitung, Jambi, dan Bengkulu). Penghargaan ini menegaskan kualitas evaluasi pembelajaran, tata kelola, dan manajemen kampus yang meningkat signifikan.

2. Akreditasi Perguruan Tinggi (APT) Naik Menjadi “Baik Sekali”

Untuk pertama kalinya dalam 35 tahun, Saburai berhasil meraih Akreditasi Perguruan Tinggi (APT) predikat Baik Sekali. Capaian ini dianggap sebagai bukti keberhasilan reformasi manajemen dan peningkatan mutu pendidikan secara menyeluruh di bawah kepemimpinan Dr. Sodirin.

3. Program Studi MH Raih Predikat “Baik Sekali”

Program Studi Mutu Hasil (MH) yang sebelumnya belum pernah menembus peringkat tinggi, kini berhasil meraih Akreditasi Baik Sekali. Pencapaian ini menandakan peningkatan kualitas akademik yang konsisten.

4. Program Studi Manajemen Juga Berstatus “Baik Sekali”

Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis turut mencatat prestasi besar dengan meraih Akreditasi Baik Sekali dari LAMEMBA. Hal ini menempatkan program tersebut sejajar dengan prodi-prodi unggulan pada perguruan tinggi lain di Indonesia.

5. Peningkatan Jumlah Mahasiswa Baru Secara Signifikan

Dua tahun kepemimpinan Sodirin juga menunjukkan peningkatan jumlah mahasiswa baru yang sangat signifikan. Lonjakan ini mencerminkan meningkatnya kepercayaan masyarakat Lampung terhadap mutu pendidikan dan reputasi Saburai sebagai perguruan tinggi yang semakin maju.(lis)

Read More

Bupati Pesibar Terima Kunjungan Direksi lPT BTN Persero Cabang Bandar Lampung

Pesisir Barat - Bupati Pesisir Barat, Lampung, Dedi Irawan, menerima kunjungan kerja (kunker) jajaran PT Bank Tabungan Negara (BTN) Persero Cabang Bandar Lampung, Kamis, 4 Desember 2025.

Kunjungan tersebut dipimpin langsung oleh Branch Manager BTN Cabang Bandar Lampung, Peggy Pallasathena. Hadir mendampingi Bupati, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) Amrul Haq, serta Plt. Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Rochmad.
Dalam kesempatan itu, Bupati Dedi Irawan menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat terus melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas infrastruktur, termasuk dalam bidang permukiman rakyat
Ia menegaskan bahwa Pemkab Pesbar terus berkoordinasi dengan berbagai pihak, hingga pemerintah pusat, demi mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat.
"Pemkab Pesibar terus mengencangkan ikat pinggang, menjalin kerja sama, dan berupaya menghadirkan program-program yang dapat memperbaiki kondisi perumahan bagi masyarakat,
Bupati juga menyambut baik kunjungan dari BTN Cabang Bandar Lampung tersebut. Ia berharap kolaborasi antara Pemkab Pesbar dan BTN dapat semakin diperkuat sehingga percepatan pembangunan perumahan BTN di wilayah Pesisir Barat dapat segera terwujud.
"Pemkab Pesibar berharap kerja sama ini tidak hanya terbatas pada bidang perumahan rakyat, tetapi juga dapat menyentuh sektor pariwisata. Apalagi Pesisir Barat merupakan daerah tujuan wisata," tutup Bupati Dedi Irawan. (Aliyubsir)

Read More