Bandar Lampung – Pengurangan Dana Transfer ke Daerah (TKD) dinilai menjadi alarm serius bagi keberlanjutan pembangunan kota-kota di Indonesia. Isu tersebut mengemuka dalam forum Outlook 2025 Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) yang dihadiri para wali kota se-Indonesia di Bandar Lampung.
Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono, yang hadir sebagai Ketua Komisariat Wilayah (Komwil) V APEKSI Kalimantan, menegaskan bahwa kondisi fiskal ke depan menuntut pemerintah kota untuk lebih adaptif dan inovatif agar pembangunan tetap berjalan meski menghadapi keterbatasan anggaran dari pusat.
Menurut Edi, forum APEKSI Outlook 2025 tidak hanya menjadi wadah evaluasi capaian pembangunan sepanjang tahun, tetapi juga ruang diskusi untuk memetakan tantangan perkotaan yang semakin kompleks.
“Isu yang dibahas cukup luas, mulai dari dampak pengurangan TKD hingga persoalan klasik perkotaan seperti genangan air, pengelolaan sampah, sanitasi, infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Termasuk dukungan daerah terhadap program nasional seperti Makan Bergizi Gratis, Sekolah Rakyat, dan Koperasi Merah Putih,” ujar Edi usai menyampaikan pidato pada forum tersebut, Sabtu (20/12/2025).
Ia mengakui kebijakan pengurangan TKD menjadi tantangan besar bagi pemerintah kota karena berpotensi mempersempit ruang fiskal daerah. Namun kondisi itu, menurutnya, harus dijawab dengan strategi baru dalam pengelolaan anggaran serta penguatan kemandirian ekonomi daerah.
Sebagai langkah jangka panjang, Edi menekankan pentingnya mendorong iklim investasi melalui transformasi pelayanan publik yang cepat, mudah, dan transparan. Upaya tersebut dinilai mampu menggerakkan perekonomian daerah sekaligus memperkuat kemandirian fiskal kota.
“Kunci utamanya adalah menstimulasi investasi. Jika pelayanan publik dibenahi, investasi akan tumbuh, ekonomi bergerak, dan pembangunan kota dapat berjalan berkelanjutan,” tegasnya.
Edi memastikan seluruh masukan dan aspirasi para wali kota yang disampaikan dalam forum APEKSI Outlook 2025 akan dirumuskan sebagai rekomendasi resmi APEKSI, termasuk upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan penggalian sumber-sumber pendapatan baru tanpa menghambat pelayanan publik maupun pembangunan daerah. (Wan)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar