LAMPUNG SELATAN — Ratusan pejabat dimutasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan, Kamis (3/9).
Sejumlah Kepala Dinas/Kepala OPD mengaku tidak mengetahui sama sekali, bahkan daftar yang dilantik tidak sesuai dengan yang diusulkan.
Informasi baru mereka ketahui setelah pelantikan selesai dilaksanakan! Kondisi ini memicu dugaan kuat adanya praktik jual beli jabatan di balik layar, serta tuduhan Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat (BKD) di baliknya dan Sekda gagal menjalankan fungsi koordinasi.
"Saya aja gak tahu, bawahan saya dilantik. Saya tahu baru siang ini. Yang lebih parah, nama yang dilantik ternyata tidak sesuai dengan yang saya usulkan. Seolah-olah ada tangan yang mengubah daftar itu di belakang punggung saya," kata salah satu pejabat Lampung Selatan.
Salah satu masyarakat secara langsung menyoroti dua pejabat kunci di Pemkab Lampung Selatan, kata dia, Sekda itu pejabat nomor dua di kabupaten, yang mengatur roda birokrasi. Kalau sampai kepala dinas tidak tahu bawahannya dilantik, bahkan usulannya diubah.
"Berarti Sekda tidak bekerja atau sengaja tutup mata! Di mana rapat koordinasinya? Di mana konsultasinya? Apakah Sekda sengaja menutup rapat supaya transaksi gelap tidak ketahuan," kata dia.
Kata dia, Sekda harus bertanggung jawab, bukan sekadar simbol.
"Kalau birokrasi berantakan, kalau proses tertutup, kalau dugaan jual beli jabatan muncul — Sekda yang pertama kali harus dimintai keterangan," ucap dia.
Ketidaktahuan Kepala Dinas, ditambah fakta daftar diubah sepihak, memicu dugaan yang praktik jual beli jabatan.
"Kalau murni sesuai prosedur, pimpinan pasti tahu dan usulannya dihargai. Kalau tidak tahu dan daftar diubah, berarti ada yang ditutupi. Dugaan jual beli jabatan sangat kuat di sini," tegas warga.
Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat (BKD) Kabupaten Lampung Selatan, Muhammad Darma Kurniawan saat dihubungi di nomor whatsapp , nomor miliknya sempat aktif, namun sejurus kemudian saat rentetan pertanyaan nomor teleponnya tidak aktif lagi. (Is)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar