Portal Berita Online

MA Tolak Kasasi Dendi Ramadhona, Vonis 13 Tahun Kasus SPAM Tetap

 


Bandar Lampung -  Mahkamah Agung (MA) menolak permohonan kasasi mantan Bupati Pesawaran, Dendi Ramadhona, dalam perkara tindak pidana korupsi proyek SPAM Kabupaten Pesawaran tahun 2022.

Putusan MA tercatat dalam perkara Nomor 13779 K/PID.SUS/2026 yang diputus Majelis Hakim MA pada 18 November 2026.

Berdasarkan informasi yang diterima media ini, MA menyatakan menolak kasasi terdakwa Dendi Ramadhona dan MA juga menolak kasasi yang diajukan Penuntut Umum.

Perkara ini sebelumnya diperiksa Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang dengan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2026/PN Tjk.

Dalam perkara itu, Dendi Ramadhona tercatat sebagai terdakwa setelah putusan Pengadilan Tinggi (PT) perkara kemudian diajukan ke tingkat kasasi oleh terdakwa dan penuntut umum.

Dengan ditolaknya kedua permohonan kasasi tersebut, putusan pada tingkat sebelumnya (PT) tetap menjadi dasar hukum perkara dengan vonis 13 tahun penjara.

Saat ini, putusan MA masih dalam proses minutasi oleh Majelis Hakim dengan hakim yang diketuai Yohanes Priyana, S.H., M.H., hakim anggota Dr. Sinintha Yuliasih Sibarani, S.H., M.H. dan Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.

Kasipenkum Kejati Lampung, Ricky Ramadhan saat dikonfirmasi mengaku belum mengetahui kabar tersebut.
"Blm ada informasi dari bidang teknis, Senin paling nanti kita tanyakan," kata dia, Sabtu (21/11).

Sebelumnya, ditingkat Pengadilan Tinggi (PT) Mantan Bupati Pesawaran, Dendi Ramadhona di vonis 13 Tahun Penjara

Vonis banding mantan Bupati Pesawaran, Dendi Ramadhona, bertambah lima tahun dari vonis Pengadilan tingkat pertama, PT Tanjungkarang menjatuhkan vonis 13 tahun penjara, Senin (31/8).

Dalam amar putusan PT mantan Bupati Pesawaran, Dendi Ramadhona dinyatakan bersalah dalam perkara korupsi proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kabupaten Pesawaran, penerimaan gratifikasi, serta Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Selain pidana penjara, majelis hakim PT Tanjungkarang juga menjatuhkan denda Rp750 juta, dengan ketentuan subsidair 180 hari penjara dan uang pengganti sebesar Rp24,1 miliar.

Ketua Majelis Hakim PT Tanjungkarang yang diketuai Cakra Alam, S.H., M.H., bersama anggota Dr. Mahfudin, S.H., M.H., Ratmoho, S.H., M.H., Brierly Napitupulu, S.H., M.H., dan Gustina Aryani, S.H., M.H.

Sebelumnya pengadilan tingkat pertama, PN Tanjungkarang menjatuhkan hukuman 8 tahun penjara kepada mantan Bupati Pesawaran Dendi Ramadhona pada Rabu (22/7).

Saat itu, Dendi juga diwajibkan membayar denda Rp750 juta subsidair 165 hari kurungan serta uang pengganti kerugian negara sebesar Rp21,6 miliar.

Dan jika uang pengganti tersebut tidak dibayar dan harta benda terdakwa tidak mencukupi, hukuman tersebut dapat diganti dengan pidana penjara selama empat tahun.

Pada putusan banding PT Tanjungkarang justru memperberat hukuman Dendi Ramadhona yang semula 8 tahun penjara menjadi 13 tahun penjara auh atas vonis tingkat pertama.

Putusan vonis tingkat pertama sebelumnya lebih ringan dibandingkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) meminta Dendi Ramadhona dijatuhi hukuman 11 tahun penjara, denda Rp750 juta subsidair 180 hari penjara, serta pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti Rp 33,3 miliar.

Dengan putusan vonis PT Tanjungkarang, hukuman Dendi Ramadhona bahkan dua tahun lebih berat dibanding tuntutan pidana penjara JPU dan lima tahun lebih tinggi dari vonis PN Tanjungkarang.

Perkara yang menjerat Dendi mencakup dugaan korupsi proyek SPAM Kabupaten Pesawaran, penerimaan gratifikasi dan TPPU.(ndi)

Share:

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Popular

NASIONAL$type=complex$count=4

Arsip Blog

Recent Posts