PENENGAHAN, – Pelaksanaan proyek rehabilitasi ruang kelas SDN 3 Kuripan, Kecamatan Penengahan, Kabupaten Lampung Selatan disoal.
Pasalnya, berdasarkan pantauan dan dokumentasi di lokasi, sejumlah pekerja terlihat melakukan pekerjaan konstruksi, termasuk pemasangan rangka atap di ketinggian, tanpa terlihat menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) yang memadai.
Proyek senilai Rp238.333.000, bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2026 tersebut dikerjakan oleh CV Tahta Vendra Sentosa dengan masa pelaksanaan 75 hari kalender berdasarkan kontrak tertanggal 14 Oktober 2026.
Kondisi ini memunculkan pertanyaan serius: apakah keselamatan pekerja benar-benar menjadi perhatian kontraktor, atau K3 hanya sebatas formalitas dalam dokumen proyek?
Pekerjaan konstruksi di ketinggian memiliki risiko kecelakaan serius. Karena itu, penyedia jasa wajib memastikan pekerja mendapatkan perlindungan keselamatan sesuai standar yang berlaku.
Jangan sampai kontraktor hanya mengejar target penyelesaian pekerjaan, sementara keselamatan orang-orang yang mengerjakannya justru terabaikan.
Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan, khususnya Dinas Pendidikan, PPK, dan konsultan pengawas, harus segera turun langsung melakukan pemeriksaan.
Publik mempertanyakan, di mana fungsi pengawasan ketika pekerja terlihat melakukan aktivitas berisiko tanpa perlengkapan keselamatan yang memadai?
Jangan menunggu jatuh korban baru pemerintah bergerak. Uang APBD bukan hanya untuk membangun gedung sekolah, tetapi pelaksanaannya juga harus menjamin keselamatan manusia.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak CV Tahta Vendra Sentosa, konsultan pengawas, PPK, maupun Dinas Pendidikan Lampung Selatan belum berhasil dikonfirmasi. (Is)








Tidak ada komentar:
Posting Komentar