Elly Wahyuni Bagikan 1000 Takjil

Pengurus hingga sayap partai Gerindra Lampung membagikan, ribuan paket takjil di sejumlah ruas jalan di tiga kabupaten/kota, kemarin.

Ketua Pira Partai Gerindra Lampung, Elly Wahyuni tegas, menyebut kegiatan ini merupakan bentuk implementasi pesan Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Prabowo Subianto.

Untuk terus bergerak bersama rakyat, dan dekat dengan masyarakat. Terlebih Partai Gerindra merupakan alat untuk menyuarakan suara rakyat.

“Alhamdulillah, hari ini kita menyambangi saudara – saudara kita di Bandar Lampung, dengan tiga titik yang berbeda. Yaitu, Teluk Betung, Enggal, dan Sultan Agung, membagikan 1000 takjil, yang berisi Kurma dan Teh Botol,” ujar Ketua PIRA Lampung, Elly Wahyuni.

Terlebih, kegiatan positif yang dilakukan pengurus dan organsiasi sayap partai Gerindra Lampung ini, bertepatan dengan bulan suci Ramadhan.

"Ketua Umum kami pak Prabowo tegas, yaitu meminta kepada kami untuk terus bergerak, dan berada di tengah – tengah masyarakat, dekat dengan masyarakat. Dan ini yang kami lakukan sekarang,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Wakil Ketua DPRD Lampung itu mengaku. Agenda selanjutnya, yaitu pada Sabtu (8/4) besok, DPD Gerindra bersama PIRA Lampung akan menggelar Baksos di Kabupaten Lampung Tengah.

“Sabtu besok, kita Baksos ke Kabupaten Lampung Tengah, dengan memberikan bantuan kepada 150 keluarga yang terkena musibah puting beliung beberapa waktu lalu,” urai Elly.

Untuk diketahui, pembagian takjil juga dilakukan oleh PC PIRA Kabupaten Pesawaran yang diketuai Evi Susina, selaku Ketua Fraksi DPRD Kabupaten Pesawaran. Dan kegiatan yang sama juga dilakukan oleh PC PIRA Kota Bandar Lampung yang diketuai oleh Dewi. (rls)

Read More

Kostiana Rembug Pekon di Kemiling

 Bandar Lampung — Giat rutin terus dilakukan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung, menyapa masyarakat melalui Sosialisasi Peraturan Daerah. Hal tersebut bertujuan untuk memberikan edukasi terhadap masyarakat Lampung dan Bandar Lampung khususnya.

Ketua Fraksi PDIP DPRD Lampung, Kostiana mengatakan bahwa kegiatan sosialisasi ini penting. Agar masyarakat dapat memahami dan mengetahui Perda yang sudah disahkan oleh DPRD Lampung bersama eksekutif. Oleh karena itu, dirinya mengajak masyarakat, untuk dapat menjaga kerukunan dan juga menciptakan kedamaian dalam bertetangga dengan mengedapankan Perda Rembug Desa dan Kelurahan dalam penyelesaian konflik.

“Melalui perda Rembug desa ini masyarakat dapat menyelesaikan permasalah yang ada dengan musyawarah mufakat, supaya kerukunan dalam bertetangga dan kedamaian tercipta,” kata Sekretaris Komisi IV DPRD Lampung, Kostiana dihadapan masyarakat Kedaung, Kemiling, Bandar Lampung. Saat Sosialisasi Peraturuan Daerah Nomor 1 tahun 2016, tentang Pedoman Rembug Desa dan Kelurahan dalam pencegahan konflik di Provinsi Lampung. Sabtu (08/04/2023).

Ditempat yang sama, Lurah Kemiling Raya, Buchori sangat mengapresiasi kegiatan yang dilakukan oleh DPRD Lampung.

“Dengan adanya perda Rembug desa ini, kita yang bekerja di lapangan memiliki dan rujukan untuk menyelesaikan sejumlah permasalah hukum yang terjadi ditengah masyarakat. Untuk itu kami mengapresiasi kegiatan sosialisasi peraturan daerah yang digelar oleh Bu Kostiana,” Tegasnya.

Untuk diketahui, kegiatan yang digelar dihadiri oleh tokoh masyarakat, tokoh Agama, Babinsa, Bhabinkamtibmas dan juga elemen masyarakat di Kedaung.

Read More

FX Siman Rembug Pekon di Pringsewu

Pringsewu — Silaturahmi yang dikemas dalam Kegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah (Sosperda), terus dilakukan Anggota DPRD Provinsi Lampung setiap bulan. Hal tersebut, bertujuan untuk memberikan pemahaman akan aturan – aturan yang sudah dibuat dan disahkan oleh DPRD bersama Eksekutif.

Atas dasar itu, Anggota DPRD Provinsi Lampung, FX Siman menggandeng dua narasumber yang mumpuni untuk mengupas secara utuh, tentang Perda Rembug Desa/kelurahan. Sehingga, masyarakat Lampung dan Pringsewu khusus nya, lebih mengutamakan musyawarah dalam penyelesaian sebuah persoalan di lingkungan sekitar.

“Sosperda ini sudah tugas pokok dari anggota DPRD periode ini. Oleh karena itu, saya kesini tidak sendiri. Tetapi, didampingi tim, khususnya dua Narasumber yaitu Mas Andoyo dan Ibu Sudewi,” kata Anggota Fraksi Golkar DPRD Provinsi Lampung, FX. Siman, di hadapan masyarakat Sukoharjo IV, Kecamatan Sukoharjo, Pringsewu. Sabtu (08/04/2023).

Menurutnya, dua narasumber yang dihadirkan memiliki kemampuan dan kualitas terbaik. Terlebih, mereka merupakan Dosen dari Kampus ternama di Kabupaten Pringsewu. Yaitu, Institut Bhakti Nusantara. Artinya, kemampuan mereka berdua tidak diragukan lagi.

“Bahkan, Mas Andoyo ini mantan Ketua KPU Kabupaten Pringsewu dan Ibu Sudewi pernah menjadi Anggota DPRD Kabupaten Tanggamus. Tentu, pengalaman mereka sangat mumpuni untuk membedah Perda Rembug Desa/Pekon pada kesempatan inj,” Tegasnya.

Selanjutnya, kata Pakde sapaan akrabnya meminta kepada masyarakat Sukoharjo untuk menjadi contoh dalam penyelesaian sebuah persoalan dilingkungan sekitar.

“Jadi, pahami apa yang disampaikan dua narasumber saya. Sampaikan ilmu yang didapat, ke tetangga dan saudara yang belum bisa hadir. Buku panduan Perda yang dibagikan, dibaca dan ditaro di meja tamu. Sehingga, kalau ada tetangga dateng bisa ikut membacanya,” tegasnya.

Read More

Politisi PDIP Berikan Bantuan Pada Kader Posyandu Lampung Selatan

Lampung Selatan — Dalam rangka membantu program penanganan stunting, Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Lampung, Lesty Putri Utami, memberikan bantuan  kepada kader Posyandu di desa Karang sari, Kecamatan Jati agung, kabupaten Lampung Selatan. Kamis, (06/04/2023).

Sekertaris Komis II DPRD Provinsi Lampung tersebut, hadir bersama tim, memberikan 1 unit meja dan 65 dus Makanan Pendamping ASI (MP-ASI) untuk balita dan Biskuit untuk ibu Hamil sebanyak 120 dus, yang langsung diterima oleh kader posyandu setempat.

Disela kegiatan, Lesty Putri Utami mengatakan pentingnya pemberian makanan pendamping ASI kepada ibu menyusui dan balita karena apabila tidak tepat dalam mengkonsumsi makanan dapat mengakibatkan anak menderita kurang gizi dan menghambat pertumbuhan bayi.

“Agar anak tidak menderita stunting, untuk itu perlu dilakukan pemantauan pertumbuhan sejak lahir secara rutin dan berkesinambungan. Setiap keluarga yang mempunyai bayi dan anak usia 6-24 bulan hendaknya mempunyai pengetahuan tentang Pemberian Makan Bayi dan Anak (PMBA), agar mampu memberikan ASI eksklusif dan menyiapkan Makanan Pendamping Asi yang sesuai di masing-masing keluarga,” Kata Lesty.

Lebih lanjut, Srikandi Banteng Lampung yang terpilih dari dapil Lampung selatan tersebut berharap, peran pendampingan oleh orang yang terdekat dalam hal ini termasuk kader posyandu sangat dibutuhkan. Untuk itu, kader posyandu perlu dilatih agar mempunyai pengetahuan tentang ASI eksklusif dan MP-ASI serta memiliki ketrampilan pemantauan pertumbuhan dan ketrampilan memberikan konseling.

“Peranan tenaga kader posyandu sangat besar terhadap keberhasilan Pemberian makan bayi dan Anak (PMBA), peningkatan pemberdayaan ibu, peningkatan dukungan anggota keluarga serta peningkatan kualitas makanan bayi dan anak yang akan meningkatkan status gizi balita,” Kata putri pertama politisi senior Muhklis Basri.

Read More

Politisi PDIP Lampung Tinjau Titik Banjir di Pesawaran

Pesawaran — Guna memastikan keadaan, dan penyebab banjir, yang terjadi di Desa Padang Manis, Padang Ratu, yang dilintasi oleh aliran sungai Way Lima di Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran. Anggota DPRD Lampung, Watoni Noerdin secara langsung meninjau titik – titik lokasi pinggiran sungai.

Dalam kunjungannya, Wakil Ketua DPD PDIP Lampung tersebut mengaku hadirnya pada kesempatan ini merupakan bentuk keperdulian dari anggota legislatif, yang memiliki tanggung jawab moral atas musibah yang terjadi beberapa pekan lalu. Untuk kemudian, sesegera mungkin mencarikan solusi. Sehingga, banjir tidak terjadi kembali dimasa mendatang.

“Ya, secara pribadi saya merasa prihatin atas musibah banjir yang menimpa saudara – saudara kita di kecamatan Way lima. Nah, hadirnya saya disini untuk melihat secara langsung keadaan sebenarnya di bantaran sungai ini,” kata Anggota Komisi I DPRD Provinsi Lampung, Watoni Noerdin. Di sela kegiatan, Kamis (06/04/2023).

Sementara, kata Politisi Senior Lampung itu. Banjir yang terjadi beberapa pekan lalu, disebabkan numpuknya sedimentasi disepanjang aliran sungai. Sehingga, ketika musim hujan datang dengan debit air yang berlebih. Maka, sungai Way Lima akan meluap.

“Nah, ini harus menjadi konsen kita bersama. Agar bajir tidak terjadi lagi., dan saya pastikan normalisasi sungai akan segera dilakukan,” ujarnya.

Namun, lanjut Watoni. Apapun upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan DPRD harus disertai dukungan dari masyarakat sekitar, dengan memperhatikan kelestarian sungai secara baik. Minimal, untuk tidak membuang sampah sembarangan.

“Keperdulian kita terhadap lingkungan sangat penting, karena apapun upaya kami dan pemerintah, tidak akan berjalan maksimal tanpa dukungan bersama dari masyarakat dan semua pihak,” tegasnya seperti dilansir wartapost.

Read More

Anggota DPRD Lampung Mardiana Tinjau Jembatan Gantung

 Jembatan gantung penghubung Desa Pekurun Utara Kecamatan Abung Tengah menuju Desa Kemalaraja dan Prianganbaru Kecamatan Tanjungraja belum lama ini mengalami kerusakan.

Kerusakan jembatan gantung yang memiliki panjang 47 meter dengan bentangan 2 meter itu disebabkan meluapnya aliran air sungai Wayarum dampak dari curah hujan yang tinggi, beberapa waktu lalu.

Akibatnya, saat ini kondisi jembatan gantung mengalami pecah pada dinding penyangga tiang utama sehingga berpotensi patah dan terputus.

Mendapati hal itu, anggota Komisi IV DPRD Provinsi Lampung Mardiana, S.T., M.T., mewakili anggota Komisi V DPR-RI, Drs. Hi. Tamanuri, M.M., bersama Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Lampung melakukan peninjauan ke lokasi, Selasa, 4 April 2023.

Menurut Mardiana, setelah dirinya bersama Hi. Tamanuri mendapat laporan dari sejumlah kepala desa yang warganya memanfaatkan jembatan gantung tersebut sebagai akses utama beraktifitas, pihaknya langsung berkoordinasi dengan BPJN Lampung.

“Ya, belum lama ini, kami menerima kunjungan dan laporan dari sejumlah kepala desa terkait rusaknya jembatan gantung di Desa Pekurun Utara akibat tergerus banjir bandang,” kata Mardiana, didampingi perwakilan BPJN Lampung, Habibie Hasan; Kabid Ciptakarya DPUPR Lampung Utara, Nandar; Camat Abung Tengah, Kasim; Kades Priangan Baru, Feri Begsu; Kades Pekurun Utara, Wahidin; serta sejumlah kepala desa lainnya, dan warga setempat.

Dirinya juga menyampaikan pihaknya bersama tim BPJN Lampung dan konsultan akan berupaya untuk melakukan perbaikan agar jembatan tersebut kembali berfungsi secara normal seperti sediakala.

Pada kesempatan peninjauan ke lokasi itu, Mardiana di hadapan masyarakat juga melangsungkan video call bersama Hi. Tamanuri.

Melalui sambungan virtual, Hi. Tamanuri menyampaikan agar warga desa setempat untuk juga memanjatkan doa agar harapan percepatan perbaikan jembatan itu dapat terealisasi. Seperti dilansir restorasineswsiberindonesia.co

Read More

DPRD Lampung Soroti Gaji Guru P3K

Di hadapan Sekda, Kepala BPKAD, Disdik, Dan BKD Provinsi Lampung, Komisi V DPRD Provinsi Lampung, pertanyakan tentang real Dana Alokasi Umum (DAU) tahun 2022, yang di dalamnya dialokasikan peruntukan gaji guru P3K di Provinsi Lampung, sebesar 100 miliar dengan jumlah 5 ribu orang.

“Perlu saya sampaikan bahwa, Kemenkeu sudah menganggarkan untuk Lampung sebanyak 100 miliar dengan jumlah 5 ribu guru honorer yang anggarannya masuk ke DAU,” ungkap Anggota Komisi V DPRD Lampung, Syarif Hidayat, saat rapat dengar pendapat, Diruang rapat besar DPRD Lampung, Senin (3/4/2023).

Sementara, dari data yang diterima oleh Komisi V, ditahun 2022 dinyatakan lulus Passing grade sebanyak 1429 dan baru akan ditempatkan 422 orang. Artinya, masih terdapat permasalahan 1007 orang.

“Kita semua sudah punya hutang dengan para guru yang telat medapatkan hak nya. Yaitu, mengeluarkan SK penempatan. Hutang kita kepada mereka kurang lebih 2 tahun,” tegasnya.

Sementara, dari kuota anggaran DAU, tertera anggaran dan jumlah guru yang dialokasikan. Namun, faktanya masih punya hutang 1007 orang yang sudah lulus PG, kalo pun memungkinkan memasukan di anggaran perubahan 2023 ini.

“Di sisi kita hadir semua, jadi haruslah menjadi pemikiran kita bersama. Apakah DAU 100 Miliar itu, kemana. Kalau direalisasikan sesuai peruntukan, saya rasa tidak ada masalah soal Honor ini,” Tegasnya.

Sementara, Wakil Ketua Komisi V DPRD Lampung, Budi Yuhanda mengatakan kendala yang dihadapi pemprov lampung menyikapi tenaga Honor adalah anggaran. Artinya, butuh kesamaan data yang perlu kita bedah.

“Kendalanya kita membahas honorer di Lampung anggaran. Jadi, saya minta penjelasan benar gak DAU kita itu 100 miliar yang didalamnya ada untuk tenaga honorer PPPK? Makanya kita undang pak Sekda, dan BPKAD. Tolong jelaskan,” tegas Budi.

Karena, lanjut Politisi NasDem Lampung itu. Mengaku, ketika dialokasikan jumlah 1007 guru selama 1 tahun, sebesar 68 miliar. Artinya, jika memungkinkan masuk dalam anggaran di perubahan.

“Nah, kalau tidak mampu dengan jumlah total keseluruhan. Kita bertahap berapa mampunya, dan sisanya kita buat komitmen. Kapan bisa nya,” tandasnya.(*)

  

Read More