Siti Rahma: Anggaran Harus Tepat Sasaran

Ketua Komisi III DPRD Lampung Siti Rahma meminta kepada mitranya di dinas terkait supaya anggaran yang digunakan tepat sasaran.

Pasalnya, ini sudah tahun ketiga pemerintahan Arinal Junaidi dan Chusnunia Chalim (Nunik) dan penekanan itu sangat diperlukan.
“Supaya anggaran yang digunakan tepat sasaran, supaya kadis di dinas masing-masing SKPD, agar tidak itu-itu saja programnya,” tegas Siti Rahma, Rabu (31/8/2022).

Selain itu juga, soal Ketua DPRD Lampung langsung memantau komisi III, menurut Siti Rahma, bahwa itu bagian dari pemantauan dirinya karena koordinator di bidangnya.

“Itu bukan soal urgent, Kita pengen bahwa program-program ini tepat sasaran,” jelasnya.

“Jadi Ketua (DPRD,red) itu hanya memantau sifatnya, karena dia juga ke komisi IV dan V, karena selama ini hanya di Badan anggaran dan Bapemperda saja,” terangnya.

Kalau untuk Kartu Petani Berjaya (KPB), menurut Politisi Partai NasDem itu sebagian sudah berjalan.

“Kita tadi bahas juga soal itu bahwa ini sudah tahun ketiga. Dan jika KPB itu kalau untuk di dapil saya sendiri sebagian sudah jalan yakni di Pringsewu, masalah maksimal atau apa namanya, itu kita lakukan evaluasi,” ujar Siti Rahman menekankan.

Siti Rahma mengaku banyak PR (Pekerjaan Rumah) yang harus dikerjakan, sehingga ia mengaku kerepotan.

“Kita ini cuci piring atau banyak PR-PR,” ujar Siti Rahma sambil bercanda

“Yang pasti karena ini sudah tiga tahun di pemerintahan, maka harus efektif untuk menggunakan anggaran yang tepat, jadi SDM di dinas-dinas itu harus ditingkatkan,” tandasnya.(*)

TOPIKINDONESIA.ID

Read More

DPRD Bahas Wacana Pilkada Serentak

Lampung – Ketua DPRD Lampung menanggapi usulan Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengenai pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak yang berlangsung pada November 2024 dimajukan. Selasa (30/08)

Ketua DPRD Lampung Mingrum Gumay SH., MH menjelaskan usulan itu bisa saja dilakukan oleh KPU dengan mempunyai banyak pertimbangan, karena KPU bagian dari penyelenggara pemilihan tersebut.
“Siapapun boleh usul namanya Demokrasi dan sepertinya baru lisan yang disampaikan dengan Presiden, artinya masih dalam proses pengkajian serta meminta pandangan, kita tunggu saja kongkritnya bagaimana, ada mekanisme yang harus ditempuh oleh KPU jika merekomendasikan pilkada maju dari sebelumnya ” Ujar Mingrum

Ia juga menyebutkan keberhasilan Pilkada tidak hanya di ukur dari bagaimana pelaksanaan tersebut terpenuhi secara waktu, tetapi harus mempertimbangkan aspek kesiapan internal KPU hingga tingkat daerah, mitra pelaksanaan pemilu, peserta pemilu dan lainnya.

” Pelaksanaan tersebut sudah disepakati di awal pada bulan November 2024, jika ingin diusulkan untuk lebih cepat, harus mempertimbangkan sejumlah aspek, kita tidak ingin pelaksanaan yang mengeluarkan anggaran yang sangat besar terkesan tidak sesuai harapan rakyat yang tidak berprinsip terhadap asas Demokrasi yang transparansi, jujur dan adil ” Tutup Mingrum

LIDIK. ID

Read More

Dua Kabupaten Baru di Lampung 7 Tahun Berhenti di Kemendagri

DPRD Provinsi Lampung telah menyetujui pembentukan Kabupaten Seputih Timur dan Seputih Barat yang berinduk di Kabupaten Lampung Tengah sejak tahun 2015.

Kabupaten Seputih Timur meliputi Kecamatan Bumi Nabung (ibukota), Seputih Banyak, Way Seputih, Rumbia, Putra Rumbia, Bandar Mataram, Seputih Surabaya dan Bandar Surabaya.

Kemudian, Kabupaten Seputih Barat meliputi Kecamatan Padang Ratu (ibukota), Anak Tuha, Anak Ratu Aji, Bangun Rejo, Kalirejo, Pubian, Sendang Agung dan Selagai Lingga.
Dua calon kabupaten baru di Lampung itu sudah 7 tahun jadi usulan, dan masih menunggu persetujuan pemerintah pusat lewat di Ditjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Otda Kemendagri).

“Prosesnya masih di Ditjen Otda Kemendagri,” ujar Ketua Komisi I DPRD Lampung Yozi Rizal, Selasa (30/8).
Sementara itu, kata Anggota Fraksi Partai Demokrat DPRD Lampung ini melanjutkan, untuk tiga calon kabupaten lainnya yakni Kabupaten Bunga Mayang, Natar Agung dan Lampung Tenggara belum diusulkan secara resmi ke DPRD.

“Belum dibahas karena usulannya pun belum ada. Lagi pula, sejauh yang saya tahu moratorium untuk tidak ada DOB (Daerah Otonomi Baru) kan belum dicabut. Makanya saya agak kaget mendengar ada 3 DOB baru di Papua,” ujarnya.
Diketahui, Kabupaten Natar Agung merupakan pemekaran dari Lampung Selatan dengan nama alternatif Kabupaten Bandar Lampung. Meliputi Kecamatan Jati Agung (ibukota), Natar, Tanjung Bintang, Merbau Mataram dan Tanjung Sari.
Rmollampung

Read More

DPRD Lampung Kuatkan Pelayanan kepada Rakyat

Bandar Lampung – Kerja-kerja simultan dan kolaboratif terus dilakukan oleh Fraksi PKS DPRD Lampung sebagai etalase utama partai mewujudkan pelayanan, pemberdayaan, dan pembelaan untuk 9 juta warga Lampung.

Salah satu yang dilakukan adalah pertemuan antara Fraksi PKS DPRD Lampung dengan Dewan Pakar. Pertemuan yang dilangsungkan di Begadang Resto, Bandar Lampung, Jumat (2/9/2022) bertujuan untuk mendengar dan mengelaborasi berbagai gagasan-gagasan pembangunan terutama dari para anggota Dewan Pakar.

Mardani Umar, Ketua Fraksi PKS DPRD Lampung, menyampaikan agenda ini dilakukan sebagai bagian dari kerja-kerja Fraksi PKS, mendengar berbagai saran dan masukan tentang pembangunan di Provinsi Lampung dari elemen-elemen masyarakat guna menguatkan peran dan fungsi Fraksi.

“Hari ini kebetulan dari salah satu kamar di rumah sendiri, Dewan Pakar PKS. Kita akan dengarkan berbagai saran, dan tentu mudah-mudahan akan ada kolaborasi antara Fraksi dengan Dewan Pakar PKS,” kata Mardani Umar.

Sementara, Hantoni Hasan, Ketua Dewan Pakar PKS Lampung, mengungkapkan apresiasinya atas kegiatan yang diselenggarakan dan difasilitasi oleh Fraksi PKS.

“Terima kasih atas fasilitasi yang diberikan, ” ungkap Hantoni.

Menurutnya, pertemuan seperti ini harus sering dilakukan guna merawat dan menjaga semangat output kepemimpinan di berbagai ranah khususnya ranah publik baik eksekutif, legislatif yang dilihat dalam berbagai dimensi.

“Dimensi pertama adalah pemimpin sebagai pelayan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Kedua, fungsi pemimpin yang transformatif, yakni memiliki cita-cita, visi, misi dan tujuan yang dapat mentransformasikan nilai-nilai yang dimiliki dalam program kerja yang nyata,” ungkap Hantoni Hasan.

Dia berharap dalam konteks kepemimpinan transformatif, Fraksi PKS dapat mengelaborasi berbagai pemikiran-pemikiran Dewan Pakar guna diejawantahkan sebagai konsep arah kebijakan faksi untuk ditransformasikan sesuai dengan fungsi DPRD yakni legislasi/pembuatan peraturan, fungsi pengawasan dan fungsi penganggaran.

Hadir pada pertemuan itu, anggota Fraksi PKS di antaranya Mardani Umar, Zunianto, Vittorio Dwison, Heni Susilo, Syarif Hidayata, Puji Sartono, dan Ade Utami Ibnu.

Sedangkan Dewan Pakar, selain Hantoni Hasan dan Joko Mulyono, Ketua dan Sekretaris Dewan Pakar, hadir pula anggota Dewan Pakar yakni Qomaru Zaman (Wakil Wali Kota Metro), Rindang Sari (tokoh PAUD Lampung), Fahrur Razi (eks birokrat), Sujarwo (mantan Kabid Lelang Kanwil DJKN Lamkulu), Rusli Syukur (tokoh adat dan budayawan Lampung), Amrullah (pengusaha hasil bumi), serta Noviantoro (akademisi). []

Wartalampung.id

Read More

DPRD Sikapi OTT Penerimaan Siswa Kedokteran

Permintaan agar KPK terus menyusur semua yang terlibat korupsi, termasuk orang tua/wali mahasiswa kedokteran UNILA adalah semacam upaya paksa untuk membuka tabir praktik suap yang, bahkan, oleh KPK sudah berlangsung lama.

Salah satu yang meminta agar KPK membongkar tuntas praktik suap itu adalah anggota Komisi I DPRD Provinsi Lampung, Sahdana.

Anggota Fraksi PDIP itu menyatakan dukungannya kepada KPK untuk mengusut tuntas kasus korupsi yang dilakukan oleh Rektor UNILA dan kroninya.
“Jangan hanya terbatas pada kasus yang berlangsung tahun ini. OTT yang baru terjadi ini bisa menjadi pintu masuk membongkar praktik suap yang oleh KPK sendiri disebut sudah berlangsung lama. Semua oknum yang bermain selama ini harus diusut,” katanya, Selasa (23/08/22).

Sahdana mengaku peristiwa OTT Rektor Unila tak hanya memalukan, tetapi sekaligus menyedihkan.

“Praktik sokok menyogok di Unila itu telah merampok kesempatan masyarakat kurang mampu untuk menjadi seorang dokter yang kini sangat dibutuhkan oleh seluruh pemerintah kabupaten/kota,” tegasnya lagi.

Ia terangkan bahwa KPK harus tahu akibat dari praktik suap itu banyak generasi muda di desa yang memiliki potensi menjadi ahli, tiba-tiba gagal mencapai cita-citanya.
“Ini jahat sekali. Tak cuma culas, tapi juga tidak sejalan dengan upaya luhur bangsa yakni mencerdaskan semua rakyat berdasarkan keadilan dan persamaan hak untuk maju dan mengembangkan diri,” ujar Sahdana.

Sebagai seorang putra daerah Lampung, Sahdana mengingnkan agar proses penerimaan mahasiswa jalur mandiri di masa datang bisa bersih dan transparan.

Haluan Indonesia

Read More

Pemprov Lampung Diapresiasi DPRD

Bandar Lampung –- Pertumbuhan ekonomi di provinsi Lampung pasca pandemi covid-19 semakin membaik, Hal tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat kepada masyarakat Lampung.

Dihadapan Awak media, Ketua Komisi III DPRD Lampung Ikhwan Fadhil Ibrahim mengatakan bahwa, Pendapat Asli Daerah (PAD) dapat mengalami kenaikan.

“Kenaikan PAD Lampung sekitar 5 sampai 10 persen yang dapat di maksimalkan dengan banyak peluang-peluang yang belum masuk,” kata Politisi Gerindra di Kantor DPRD Lampung, Selasa (23/08/22).

Daing sapaan akrabnya, menuturkan pencapaian yang diraih oleh Pemprov Lampung merupakan upaya bersama dari semua pihak. Artinya, komunikasi, koordinasi eksekutif dan legislatif sangat bagus. Sehingga, berdampak pencapaian PAD yang sangat bagus. Dengan demikian, Pemprov Lampung dapat menunjang pembangunan di kabupaten.

“Kita juga sangat respect dan apresiasi  dengan yang dilakukan oleh pemprov Lampung dalam menunjang perekonomian, bukan hanya jalan provinsi jalan lingkungan pun kita support untuk di bangun,” ujarnya.

Pembangunan yang dilakukan, kata Daing. Juga dapat berdampak baik pada masyarakat, dengan komitmen mensukseskan program petani berjaya.

“Karena tujuannya bagaimana petani berjaya ini dapat memaksimalkan hasil pertaniannya lancar dan ditunjang dengan jalan yang baik,” tegasnya.

Hal yang perlu diperhatikan, tambah Daing. Pembangunan di daerah-daerah juga perlu dilakukan untuk dapat menunjang perekonomian secara menyeluruh.

“Perlunya fasilitas jalan lingkungan menuju tempat-tempat pertanian supaya program petani berjaya ini dapat dilaksanakan secara maksimal,” tutupnya.

WARTAPOST.ID

Read More

Puluhan Siswa Kunjungi DPRD Lampung

Bandar Lampung – Dalam kunjungan pembelajaran, puluhan siswa-siswi dari SD IT Unggul Gemilang Bandar Lampung bersama para guru, dengan tema Peran Tokoh Kepemimpinan Bangsa, ke Kantor DPRD Lampung, Senin (29/8) dan diterima oleh Pimpinan serta Anggota Fraksi PKS, siswa-siswi tersebut didaulat oleh Sekretaris Fraksi, Vittorio Dwison sebagai parlemen cilik.

Menurut Vittorio, selain Anggota Dewan disebut sebagai Anggota Legislatif karena membuat aturan perundang-undangan, juga disebut juga sebagai Anggota Parlemen. “Parlemen berasal dari kosakata bahasa Prancis, yakni Parle artinya berbicara. Tugas Anggota Dewan adalah berbicara. Sehingga ketika anak-anak yang hadir disini di kantor DPRD Lampung dan menyampaikan pendapat, maka ananda sekalian adalah Parlemen Cilik,” kata Vittorio.

Selain Vittorio Dwison, hadir pula Bendahara dan Anggota Fraksi PKS yaitu Semin dan Syarif Hidayat. Semin, Bendahara Fraksi PKS menyampaikan bahwa tugas bicara sebagai Anggota DPRD Lampung dalam kaitan melakukan pengawasan atau controlling, penganggaran atau budgeting dan pembuatan aturan perundang-undangan/ perda atau legislasi “Inilah tiga tugas utama Anggota Dewan yaitu pengawasan , penganggaran dan pembuatan aturan perundang-undangan,” tandas Semin.

Heni Nurmaini, Kepala Sekolah SD Unggul Gemilang mengungkapkan jika kunjungan yang dilakukan dalam rangka proses pembelajaran di SD yang dipimpinnya sesuai dengan tema pembelajaran yang relevan. “Hari ini kami bersama siswa-siswi kami di kelas 4 dan kelas 6, berkunjung sekaligus belajar secara langsung dengan para pemimpin daerah, terutama di legislatif,” ungkapnya. Oleh karena itu, kata Heni bahwa tema kunjungan pembelajaran hari ini adalah kepemimpinan. “Sehingga tepat rasanya, jika kami mengetuk pintu kepada DPRD Lampung, khususnya Fraksi PKS agar siswa-siswi kami diterima di gedung wakil rakyat ini,” kata Heni. (*)

Konkrit news

Read More