Syarif Hidayat Sosperda Perlindungan UMKM

Bandar Lampung – Anggota DPRD Provinsi Lampung, Syarif Hidayat menggelar sosialisasi peraturan daerah nomor 3 tahun 2016 tentang perlindungan dan pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah.

“Kegiatan ini merupakan agenda rutin yang sudah tiga tahun ini dilakukan untuk mengenalkan produk-produk hukum atau perda yang dimiliki DPRD Lampung,” ujarnya, di Aula mess Balpelkes, Pahoman, Bandarlampung, Sabtu (28/01/23).

Syarif juga berharap sosialisasi ini dapat menjadi motivasi untuk masyarakat melakukan kegiatan ekonomi seperti pengusaha atau enterpreneur.

“Kita mengajak masyarakat untuk mempunyai keinginan atau motivasi menjadi pengusaha, karena dalam berdagang diperlukan mental yang kuat dalam melakukannya,” tambahnya.

Selanjutnya, kegiatan tersebut dihadiri oleh dua narasumber. Yang pertama Tommyda Pangestu Jati, S.P merupakan pengusaha HNI dan juga Subian Saidi, S.Si,. M.Si (dosen Unila).

Tari salah satu peserta yang mengikuti sosialisasi tersebut menyampaikan menilai kegiatan sosialisasi ini penting untuk memberikan semangat kepada masyarakat luas.

“Dengan adanya sosialisasi yang kami ikuti, menambah semangat dalam berusaha dan memberikan motivasi supaya tetap konsisten dalam berusaha,” tuturnya. (KN)

Kinni.id,

Read More

Giri Akbar Sikapi Ulah Oknum Pol PP

Bandar Lampung – Kasat Pol PP Provinsi Lampung, Zulkarnain menyampaikan bahwa tidak membenarkan adanya petugas yang melakukan kekerasan di dalam menjalankan tugasnya.

“Sebagai aparat tentunya sudah ditentukan dalam aturan untuk tidak melakukan kekerasan saat bertugas, namun aparat juga manusia yang dapat khilaf,” ujarnya, Sabtu (28/01/23) dini hari.

Zulkarnain juga berharap aparat satpol pp se-Provinsi Lampung khususnya Bandarlampung untuk dapat bersikap humanis dalam penegakkan hukum

“Mudah-mudahan kedepannya lebih humanis dan persuasif dalam menegakkan hukum Trantibum,” harapnya.

Selanjutnya, A. Giri Akbar anggota DPRD Provinsi Lampung juga menyampaikan hal tersebut bukan hanya kali ini saja terjadi di kota Bandarlampung.

“Saya berharap kejadian ini menjadi sorotan oleh pemerintah kota Bandarlampung dan sekitarnya untuk dapat memberikan perhatian lebih kepada satpol pp sehingga aparat nyaman dalam menjalankan tugasnya dan tidak mudah terprovokasi,” tegasnya.

Sekretaris DPD Gerindra Lampung ini juga mengatakan untuk dapat melihat dari segala sisi dalam memberikan perlindungan HAM.

“Masyarakat yang berkendaraan juga harus dilindungi HAM nya dari kehadiran manusia silver yang terkadang mengganggu kenyamanan,” tuturnya.

Giri sapaan akrabnya yang juga Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Provinsi Lampung mengkhawatirkan resiko yang akan terjadi mengingat manusia silver berada di pemberhentian lalu lintas.

“Kita juga khawatir terhadap resiko lalu lintas yang dapat terjadi seperti kecelakaan yang akan membahayakan manusia silver dan juga pengguna jalan lainnya,” tegasnya.

Selanjutnya, anggota komisi III DPRD Lampung mengatakan penertiban ini menjadi salah satu upaya untuk menciptakan kota Bandarlampung yang bahagia warganya.

“Bandarlampung harus menjadi kota yang maju, modern dan bahagia warganya,” tutupnya. (KN)

Kinni.id

Read More

Kostiana Sosperda Pencegahan Konflik

Bandar Lampung – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung, Kostiana, SE., MH melangsungkan kegiatan sosialisasi peraturan daerah nomor 1 tahun 2016 tentang pedoman rembug desa dan kelurahan dalam pencegahan konflik di Provinsi Lampung.

Kegiatan yang dilakukan di Aula Pertemuan warga RT 9 dan RT 10 Pulau Pasaran, Kota Karang, Teluk Betung Timur, Bandarlampung. Dihadiri oleh Lurah kota karang, Babinsa, Bhabinkamtibmas, RT, ketua lingkungan, dan masyarakat sekitar.

Kostiana menyampaikan kegiatan ini dilakukan untuk memberikan pemahaman atau edukasi kepada masyarakat tentang produk hukum DPRD Lampung.

“Sosialisasi ini dilakukan untuk menyampaikan kepada ibu bapak tentang produk hukum yabg telah di sahkan oleh DPRD Lampung, supaya masyarakat memahami dan dapat menggunakannya di kehidupan sehari-hari,” ujar Ketua Fraksi PDI-P DPRD Lampung, Jum’at (27/01/23).

Sekretaris komisi VI DPRD Lampung ini juga mengajak masyarakat untuk menyelesaikan masalah dengan rembug desa.

“Permasalah dalam lingkungan pasti ada ya Bu, tapi alangkah lebih baiknya dapat diselesaikan dengan musyawarah yang menghasilkan mufakat. Jadi perda yang di sosialisasikan ini dapat digunakan di masyarakat,” tambahnya.

Sosialisasi yang dihadiri oleh dua narasumber yaitu Lettu Suyatno PLH Danramil 410/03/TBU dan juga AKP Basri Dina (Pur) anggota Ditbinmad Polda Lampung.

Lettu Suyatno menyampaikan mendukung kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh DPRD Lampung.

Kinni.id

Read More

Anggota DPRD Lampung Dukung Arinal Maju Jadi Ketua KONI

Bandar Lampung – Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Lampung bakal menggelar Musyawarah Olahraga Provinsi (Musorprov) pada 20 Februari 2023 mendatang. Keputusan itu diambil secara aklamasi saat rapat kerja provinsi (Rakerprov) KONI Lampung di ruang rapat KONI Lampung, pada Rabu (25/1/2023) lalu.

Dalam Musorprov tersebut nantinya akan ada pemilihan untuk Ketua KONI Lampung periode 2023-2027.

Komisi V DPRD Provinsi Lampung, Deni Ribowo mengatakan, Ketua KONI Lampung yang baru nantinya harus orang baru, agar KONI lebih fresh dan ada inovasi baru. Jadi perkembangan pembinaan atlet di Lampung tidak monoton dalam hal pembinaan.
Ketua yang baru harus bisa meningkatkan kinerja dan hal pembinaan atlet di KONI dan harus memiliki semangat baru,” kata Deni, saat dihubungi , Selasa (31/1/2023).

Mantan ketua KONI Way Kanan itu menilai, jika yang menjadi Ketua KONI Lampung adalah orang baru, maka juga harus bisa melihat potret pembinaan KONI sebelumnya.
Mantan ketua KONI Way Kanan itu menilai, jika yang menjadi Ketua KONI Lampung adalah orang baru, maka juga harus bisa melihat potret pembinaan KONI sebelumnya.

Dimana pada pengurusan sebelumnya, KONI berhasil masuk ke 10 besar pada PON Papua. Maka hal itu menjadi tolak ukur pengurus KONI yang berikutnya, supaya nantinya bisa melahirkan atlet-atlet yang tangguh dan bisa masuk ke 5 besar.

“Artinya orang-orang baru yang bakal masuk dan yang akan menjadi pengurus KONI tersebut sudah pasti punya ukuran sendiri, dan sudah jelas beban dan tanggung jawab sebagai pengurus KONI mendatang akan lebih besar,” lanjutnya.

Menurut Deni, syarat untuk menjadi ketua umum KONI, selain memilki power dalam hal kepemimpinan, juga punya pengalaman leadership.

Ia juga menyebut, syarat menjadi pemimpin KONI harus bisa bekerjasama dengan Pemerintahan provinsi Lampung.
“Ini kan kaitannya anggaran KONI adalah hibah, berarti pemberiannya dari pimpinan daerah. Jika dia berseberangan misalnya dengan pimpinan daerah, maka yang akan menjadi korban adalah anak-anak pembinaan yang ada di Provinsi Lampung,” terangnya.

Baca Juga:  Status Kalim Meninggal Dunia Polis AJB Bumiputra Mak Jelas
Ia juga mendukung jika Gubernur Lampung, Arinal Djunaidi maju menjadi ketua KONI Lampung periode 2023-2027. “Kalau Pak Gubernur boleh menjadi Ketua KONI lebih bagus lagi menurut saya,” pungkasnya.

Sementara Ketua KONI Lampung saat ini, Prof. M. Yusuf Barusman mengaku kalau dirinya tidak akan lagi menjadi ketua KONI Lampung untuk periode berikutnya.

“Tidak,” ucapnya singkat melalui pesan Whatsapp.

Ia beralasan keinginannya untuk tidak lagi maju menjadi ketua KONI Lampung adalah agar fokus di kampus. Prof. M. Yusuf Barusman sendiri merupakan rektor dari Universitas Bandar Lampung. (*)

Read More

Watoni Sosperda di Pringsewu

Pringsewu — Ketua DPC PDIP Kabupaten Pringsewu, Palgunadi mengatakan bahwa ibu – ibu bisa menjadi peredam dan penyebab konflik. Hal tersebut disampaikan, saat menghadiri Sosialisasi Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Rembug Desa dan Kelurahan dalam Pencegahan Konflik di Provinsi Lampung, yang digelar Anggota DPRD Lampung, Watoni Noerdin. Di Pekon Tambah Rejo, Kecamatan Gading Rejo, Kabupaten Pringsewu, Jumat (27/01/2023).

“Ini penting, Ibu – ibu bisa menjadi peredam dan penyebab konflik. Jadi, ibu – ibu harus mengambil peran penting penyelesaian konflik,” kata Palgunadi, disela kegiatan.

Oleh karena itu, kata Mantan Anggota DPRD Provinsi Lampung tersebut. Pentingnya ibu – ibu memahami aturan – aturan yang ada, pada Perda yang nanti akan disampaikan dua narasumber pada Sosperda kali ini. Sehingga, dalam penerapan penyelesaian konflik harus mengedepankan rembug desa.

“Jadi, saya minta kepada ibu – ibu yang hadir di Sosperda ini. Untuk mengikuti, memahami pemaparan materi dari dua narasumber. Agar, tidak ada lagi konflik dilingkungan kita semua,” tegasnya.

Selain itu, Palgunadi juga berharap ilmu dan pengetahuan yang didapat dari dua narasumber untuk disampaikan ke keluarga, lingkungan dan masyarakat sekitar.

“Sepulang dari sini, Ibu – ibu aktiv menyampaikan dan berbagi ilmu yang didapat. Agar, semua masyarakat bisa mengerti tentang Perda Rembug Pekon yang ada,” tegas Palgunadi.
WARTAPOST.CO.ID

Read More

Watoni Ajak Warga Pringsewu Budayakan Rembug Pekon

Pringsewu — Dihadapan peserta ibu – ibu yang tergabung dalam Kelompok Senam Jantung Siger (KSJ-Siger), Pekon Tambah Rejo, Kecamatan Gading Rejo, Kabupaten Pringsewu, Jumat (27/01/2023). Anggota DPRD Provinsi Lampung, Watoni Noerdin tegas mengatakan bahwa kegiatan Sosperda pada hari ini selaras dengan arahan Ibu Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri, yaitu ‘peran perempuan adalah yang utama’.

“Ibu Ketua Umum Megawati pada HUT PDIP ke-50 mengatakan, peran perempuan adalah yang utama. Nah, hari ini menjadi pemecah rekor selama kegiatan berlangsung, yang mayoritas peserta Ibu – ibu,” kata Anggota Fraksi PDIP DPRD Lampung, Watoni Noerdin, saat menggelar Sosialisasi Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Rembug Desa dan Kelurahan dalam Pencegahan Konflik di Provinsi Lampung.

Tentu, dirinya sebagai wakil rakyat yang membawahi Dapil 3, meliputi Kabupaten Pesawaran, Pringsewu, dan Kota Metro sangat berterimaksih kepada para Ibu – ibu yang kompak hadir. Dengan harapan, ilmu yang didapat dari dua narasumber bisa diikuti dengan baik, dan diterapkan dilingkungan sekitar.

“Sebenarnya, banyak sekali Kakon – Lurah meminta agar lokasinya digelar Sosperda. Tapi, kami harus mengedapankan azas prioritas kebutuhan, mana yang dianggap lebih layak terlebih dahulu untuk didatangi. Dan alhamdulillah, saat ini bisa bertatap muka dengan warga Tambah Rejo,” tegasnya.

Oleh sebab itu, Wakil Ketua DPD PDIP Lampung itu sangat berharap apa yang disampaikan dua narasumber bisa diikuti dengan baik. Agar semua paham dan mengamalkan ilmu pengetahuan yang didapat dalam kehidupan sehari – hari.

“Perlu saya sampaikan bahwa, kegiatan ini, merupakan bagian dari proses politik di DPRD. Yang awalnya tidak ada sosperda dilingkungan masyarakat. Tapi, hanya ada di tatanan Kadis, Camat dan perangkat daerah. Namun, DPRD berinisiatif agar fungsi legislasi sejalan yaitu pembuat aturan – atauran, dengan menyampaikan secara langsung kepada masyarakat secara langsung,” tegasnya.

WARTAPOST.CO.ID,

Read More

Aklamasi, Nurhasanah Pimpin Pengda TP Sriwijaya Lampung

 

BANDARLAMPUNG - Hj. Nurhasanah, SH., MH., terpilih menjadi Ketua Pengurus Daerah Tenaga Pembangunan (Pengda TP) Sriwijaya Provinsi Lampung periode 2023 - 2028. Ia terpilih secara aklamasi dalam Silaturahmi dan Musyawarah Daerah (Musda) II TP Sriwijaya Lampung yang digelar di Santara Resto Bandarlampung, Minggu (19/2).

sidang Musda II Pengda TP Sriwijaya Lampung dipimpin langsung oleh Wakil Ketua PP TP Sriwijaya Ahmad Fauzan selaku ketua sidang didampingi Ketua SC Oking Ganda Miharja selaku Sekretaris sidang serta Ketua OC Nopyansyah selaku anggota sidang.

Dalam Musda itu juga ditetapkan Drs. H. Mukhlis Basri sebagai Sekretaris Pengda TP Sriwijaya Lampung dan Drs. H. Zainal Abidin, M.M., sebagai Bendahara Pengda TP Sriwijaya Lampung.

Usai terpilih, Nurhasanah yang juga Anggota DPRD Provinsi Lampung ini langsung tancap gas dengan membentuk pengurus cabang (Pengcab) TP Sriwijaya Kabupaten/kota se-Provinsi Lampung.

"Alhamdulillah, kita juga sudah menetapkan Ketua Sekretaris Bendahara (KSB) Pengcab Kabupaten/kota se-Provinsi Lampung. Dan SK juga sudah kita serahkan kepada KSB untuk selanjutnya membentuk kepengurusan lengkap," ujarnya.

Srikandi PDI Perjuangan ini mengucapkan terima kasih dan apresiasi atas amanah yang diberikan kepadanya untuk memimpin Pengda TP Sriwijaya Provinsi Lampung.

"Saya ucapkan terimakasih atas amanah yang diberikan kepada saya untuk mimpin TP Sriwijaya Lampung. Saya harap kerja samanya semua pengurus dan kader untuk membangun TP Sriwijaya Lampung ke depan yang lebih baik," ujarnya.

Dewan Pakar Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) ini mengatakan, pihaknya juga telah menyusun struktur kepengurusan Pengda TP Sriwijaya Provinsi Lampung periode 2023 - 2028.

Dimana, kata dia, dalam kepengurusannya ini merangkul dan berasal dari latar belakang yang berbeda-beda, baik dari kalangan milenial hingga tokoh senior.

"Jadi kepengurusan TP Sriwijaya Lampung ini lengkap. Dari milenial hingga yang senior ada. Dari pengusaha, advokat, tokoh politik, hingga anggota legislatif juga ada. Jadi kepengurusan TP Sriwijaya Lampung ini sangat beragam dan berwarna," kata dia.

Meskipun dari latar belakang yang berbeda, Nurhasanah berharap, TP Sriwijaya Lampung tetap solid dan kompak. Selian itu, dirinya juga berharap kepada pengurus untuk saling bergotong royong untuk membesarkan TP Sriwijaya Lampung.

"Karena disini saya inginnya yang bergabung di TP Sriwijaya Lampung ini adalah keluarga. Saya juga ingin TP Sriwijaya Lampung ini bukan punya KSB saja, tapi milik semua pengurus. Jadi semua merasa memiliki," jelasnya.

Selain itu, dirinya juga berharap Pengurus TP Sriwijaya Lampung dapat mensosialisasikan organisasi kemasyarakatan ini ke seluruh Lampung.

"Saya ingin TP Sriwijaya ini dikenal ke masyarakat Lampung. Karena TP Sriwijaya ini merupakan tonggak keinginan cita-cita merdeka bangsa. Makanya kita harus membesarkan TP Sriwijaya Lampung," tukasnya.

Wakil Ketua PP TP Sriwijaya, Syopiansyah Jaya Putra berharap, kepengurusan TP Sriwijaya Lampung terkonsolidasi dan tekolaborasi hingga kepengurusan cabang di 15 kabupaten/kota se-Provinsi Lampung.

"Saya juga berharap TP Sriwijaya Lampung juga dapat berkolaborasi dan mendukung apa yang menjadi program Pemprov Lampung dibberbagai bidang guna mensejahterakan masyarakat Lampung," tukansnya.

Hadir dalam acara Perwakilan PP TP Sriwijaya, calon Pengda TP Sriwijaya Lampung, Dewan Pembina, Dewan Kehormatan dan Dewan Pakar TP Sriwijaya Lampung, Srikandi TP Sriwijaya Provinsi Lampung, serta Ketua Sekretaris Bendahara (KSB) TP Sriwijaya Kabupaten/kota se-Provinsi Lampung. (*)

Read More