Mingrum Reses di SMK Muhammadiyah 2 Kalirejo

Ketua DPRD Lampung menggelar penyerapan aspirasi dalam masa reses tahap 1 di SMK Muhammadiyah 2 Kalirejo, Lampung Tengah. Selasa (28/02/2023)

Ketua DPRD Lampung Mingrum Gumay SH., MH menjelaskan bahwa kegiatan ini tidak hanya menerima aspirasi saja,melainkan sebagai forum diskusi yang melahirkan saran,kritik dan masukan kepada lembaga DPRD lampung untuk melakukan evaluasi kedepan.

”Reses atau penyerapan aspirasi ini wajib dilakukan baik unsur pimpinan maupun anggota dengan tujuan melakukan komunikasi langsung kepada masyarakat,jadi setelah dari kegiatan ini nanti akan diakomodir mana yang menjadi skala prioritas untuk ditindaklanjuti sebagaiamana mestinya," kata Mingrum. 

Ia juga menjelaskan bahwa Sekolah merupakan salah satu organisasi yang sangat penting dalam rangka menjaga dan memastikan keberlangsungan proses pendidkan menjadi salah satu pijakan untuk menopang dan melahirkan generasi penerus bangsa kedepan berbasis kreativitas dan kompetensi.

” Dalam masa reses tahap 1 ini, kita pilih di sektor pendidikan,karena dalam beberapa kurun waktu terakhir issue yang berkembang hingga hari ini maraknya pelajar turut serta dalam kelompok geng motor sehingga kita akan cek lapangan dan mencari akar permasalahannya, apakah disekolah tidak memfasilitasi kegiatan pelajar atau memang infrastruktur,sarana dan prasarananya tidak menunjang sehingga tidak ada wadah untuk berekpresi bagi pelajar untuk mengembangkan potensi yang ada," ujar Mingrum. 

Dalam kesempatan tersebut,Mingrum juga melakukan pengecekan infrastruktur dan melihat sarana, prasarana yang ada di SMK Muhammadiyah 2 Kalirejo.

Read More

Puluhan Pedagang di RSUDAM Ngadu ke DPRD Lampung

Bandar Lampung - Puluhan Pedagang di sekitar Rumah Sakit Umum Daerah Abdoel Muluk (RSUDAM) ngadu ke Komisi I DPRD Lampung, Selasa (28/2/2023).

Mereka mengadu karena tidak bisa berdagang di tempat yang biasa mereka berjualan. Pun meminta agar DPRD Lampung memfasilitasi keluhan tersebut dan mengakomodir kembali berdagang di RSUDAM.

Anggota Komisi I DPRD Lampung Budiman AS, mengaku siap membantu selesaikan persoalan ini agar mereka bisa berdagang, karena mereka untuk mencari makan untuk anak istrinya. Sebentar lagi juga akan puasa kebutuhan akan meningkat. Kalau mereka tidak punya mata pencaharian mereka bisa berbuat yang lain.

“Saya akan adukan ini ke rumah sakit agar mereka diakomodir. Karena dengan adanya pedagang disitu juga sebenarnya terbantu juga bagi keluarga yang sakit mereka bisa membantu,” kata dia.

Pertama ada pedagang asongan yang berkeliling, yang kedua adalah pedagang lapak, agar tidak diisi oleh pihak pihak yang baru dan juga sewanya jangan terlalu mahal.

“Kurang lebih pedagang asongan ini sekitar 50 An orang. Dan ini yang datang perwakilannya saja sekitar puluhan orang,” kata Budiman.

Salah satu perwakilan pedagang asongan RSUDAM Esa mengungkapkan pihaknya setahun yang lalu dijanjikan untuk disediakan tempat dan diakomodir kembali berdagang di sekitar Abdoel Muluk.

“Kita minta supaya kami pedagang asongan masih dikasih waktu, masih diberikan tempat untuk berdagang di Abdoel Muluk,” kata Esa di ruang Komisi I DPRD Lampung, saat mengadukan keluhan pedagang di Komisi I,

"Pertama kita dulu sudah ada tempat, tahunya digusur, kami tunggu sudah setahun katanya nanti mau dikasih solusi. Dan sekarang justru itu di isi oleh pihak luar,” kata Esa.

Harapannya agar pihak RSUDAM itu kembali mengakomodir para pedagang berjualan di sekitaran Abdoel Muluk.

“Kita diminta bayar sewa tempat bagi yang lapak itu Rp1 juta dan tiap hari itu Rp25 ribu harus memberi kepada petugas pengamanan,” kata Esa.

Ketua Komisi I DPRD Lampung Yose Rizal mengaku pihaknya juga sudah mengkomunikasikan dengan Komisi V DPRD Lampung.

“Agar pedagang itu bisa beraktivitas kembali. Soal ada pertimbangan kerapihan dan estetika dan lain lain moggo dibicarakan dengan pedagang ini,” kata Yose Rizal.

Harapannya, kata Yose Rizal supaya Pedang tersebut diakomodir oleh RSUDAM Lampung.

Badri Ketua DPW SRMI Lampung, ada persoalan pungli, dan ada persoalan lapak yang tidak ditempatkan pedagang.

“Pedagang ini ada dua ada, yakni pedagang asongan dan pedagang lapak. Tadinya kami yang ngawal ini. Dan sekarang ini kami mendampingi pedagang. Apalagi sebentar lagi ini Bulan puasa. Otomatis ini jualan pasti akan meningkat,” ujar Badri.

Pihaknya mendampingi pedagang RSUDAM itu karena hingga saat ini belum ada tindak lanjut dari Direktur RS Abdoel Muluk.

“Setiap pergantian Direktur ini selalu meninggalkan persoalan semacam ini.Ini juga ada pungli, yang didepan Korem sampai pangkalan ojek itu ada pungli 25 ribu oleh oknum dan seakan itu dilegalkan oleh pihak RS Abdoel Muluk. Jangan sampai ini persoalan terulang lagi,” tegas Badri saat mengadu ke Komisi I DPRD Lampung, Selasa (28/2/2023).

Badri mengatakan, Para pedagang lapak dan asongan itu meminta agar dikembalikan mereka untuk berdagang di RS Abdoel Muluk.(ndi)

Read More

Mirzani Reses di Wayhalim

 

Bandar Lampung – Dalam agenda reses untuk menyerap aspirasi masyarakat, Rahmat Mirzani Djausal (RMD) anggota DPRD Provinsi Lampung mendapat banyak aspirasi yang disampaikan.

Seperti, Anto salah seorang warga masyarakat Way Halim Permai, Kecamatan Way Halim yang menyampaikan aspirasinya dalam kegiatan reses tersebut.

"Jadi pak Mirza kami sudah lama tinggal disini bahkan puluhan tahun, namun kami tidak punya sertifikat tanah sebab tanah ini dimiliki oleh PT. Way Halim. Kami harus bagaimana pak,” ucap salah satu warga, Kamis (23/02/23).

Kegiatan reses tersebut banyak masyarakat menyampaikan aspirasinya dari keluhan banjir hingga sungai yang belum di talud.

Ketua fraksi Gerindra DPRD Lampung ini menyampaikan bahwa dirinya siap untuk mengawal dan merealisasikan hal-hal yang dikeluhkan oleh masyarakat.

Menyikapi persoalan tentang sertifikasi tanah yang tidak bisa di miliki warga, Mirza akan menindaklanjuti hal tersebut dengan mendorong melalui Badan Pertanahan Nasional (BPN) provinsi Lampung.

“Kalau memang tanah tersebut sudah lama ditinggali oleh masyarakat sebaiknya dilepaskan saja oleh pihak swasta dan diserahkan kepada masyarakat, karena kalau tidak akan tetap menggunakan Hak Guna Usaha atau HGU,” ungkapnya.

Dirinya juga menyampaikan, akan mendorong melalui kader partai yang ada Komisi I DPRD Lampung.

“Kita akan melakukan pengecekan melalui Komisi I DPRD Lampung,” tambahnya.

Diketahui, tanah tersebut mencapai 4 Hektar dan ditempati oleh sekitar 250 Kartu Keluarga (KK) penduduk yang sudah puluhan tahun.

Kemudian, Rahmat Mirzani Djausal juga langsung meninjau tempat yang sering terjadi banjir akibat sungai yang dangkal dan juga belum memiliki talud. (Sept/)

Read More

Sikapi Polemik Warga dan GKKD, Budhi: Saya Sangat Prihatin

Bandar Lampung — Kejadian aksi intoleran berupa pelarangan ibadah di Gereja Kristen KemH Daud (GKKD), pada Minggu tanggal 19 Februari 2023 di Kecamatan Rajabasa, Bandarlampung. Budhi Condrowati dengan tegas mengatakan hal tersebut bertentangan dengan Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika.

“Saya sangat prihatin, apa yang terjadi minggu kemarin terhadap teman – teman GKKD. Tentu, cara – cara itu tidak mencerminkan dasar negara kita, yaitu Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Apalagi hal itu dilakukan oleh aparat pemerintahan tingkat RT,” kata Condrowati, Rabu (22/02/23). 

Karena itu, pihaknya meminta kepada pihak terkait, untuk segera mencarikan solusi antar kedua belah pihak. Sehingga, apa yang terjadi kemarin tidak terulang kembali.

“Utamakan musyawarah, semua pihak harus turun tangan, libatkan semua pihak untuk menyelesaikan persoalan ini. Agar, tidak terulang lagi,” Tegasnya.

Ketua DPC PDIP Kabupaten Mesuji itu meminta kepada Pemerintah dan pemuka agama bergandeng tangan secara bersama – sama untuk melakukan pembinaan secara menyeluruh kepada RT dan sejenisnya, tentang pentingnya toleransi beragama dilingkungan sekitar.

"Jelas, jika hal-hal kecil ini terjadi dan menyebar. Sementara, pemerintah kota tidak tanggap merespon. Maka, akan berdampak buruk terhadap keamanan, kedamaian dalam hidup beragama dan berbangsa,. Dan bahkan, bisa saja terjadi keributan antar suku dan agama. Nah, ini jangan sampai terjadi,” Tegas Condrowati.

Karena, tambah Anggota Komisi V DPRD Lampung itu. Dalam beragama dan beribadah, menurut ajaran agama adalah hak asasi yang dilindungi oleh konstitusi. Menghalangi orang lain beribadah merupakan pelanggaran terhadap HAM dan konstitusi. Sementara, persekusi terhadap kegiatan ibadah adalah perbuatan pidana.

“Setiap warga negara dilindungi haknya untuk beribadah menurut keyakinannya masing-masing oleh konstitusi. Nah, komunikasi dan musyawarah harus dikedepankan,” Tegas nya.

Untuk diketahui, sebelumnya, viral di media sosial video aksi pembubaran kegiatan ibadah Gereja Kristen Kemah Daud (GKKD) pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 pukul 09.30, di Kecamatan Raja Basa, Bandar Lampung.

Lokasi GKKD berada di Jl. Soekarno hatta Gang Anggrek RT.12 Kelurahan Rajabasa jaya Kecamatan Rajabasa Kota Bandar Lampung oleh pria berinisial W yang diketahui merupakan Ketua RT setempat. (KN/)

Read More

Sosialisasi Pembinaan Ideologi Pancasila, Kostiana: Jaga Nilai Ideologi Pancasila

Bandar Lampung – Menjaga nilai-nilai ideologi pancasila menjadi tanggung jawab pemerintah dan masyarakat bersama. Agar teknologi informasi yang maju saat ini tidak mempengaruhi pilar kebangsaan yang dimiliki oleh Indonesia selama ini.

Untuk itu, Kostiana anggota DPRD Provinsi Lampung menggelar sosialisasi pembinaan ideologi pancasila bersama masyarakat untuk menguatkan kembali empat pilar kebangsaan.

Empat pilar yakni Pancasila, UUD 45, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika ini harus kita kuatkan supaya tidak terkikis dengan kemajuan teknologi informasi. Sehingga kita bijak dalam menyikapi sesuatu ditengah masyarakat,” ujar Sekretaris Komisi IV DPRD Lampung, Senin (21/02/23).

Ketua Fraksi PDI-P DPRD Lampung ini juga berharap kegiatan ini dapat memberikan dampak positif kepada masyarakat luas khususnya generasi muda agar dapat menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia.

“Dengan menjaga nilai-nilai ideologi pancasila maka bangsa Indonesia akan tetap berdiri kokoh, tidak akan terpecah belah dengan paham-paham radikalisme yang masuk,” tambahnya.

Kegiatan yang bertempat di Jl. Ikan Julung, Kelurahan Bumi Waras, Kecamatan Bumi Waras. Bersama dua narasumber yaitu AKBP Basri Dina, SH.MH dan H. Suparman Abdul Karim. Dihadiri oleh Perangkat desa, Babinsa dan Bhabinkamtibmas.

Selanjutnya, Basri Dina menyampaikan pentingnya kegiatan sosialisasi pembinaan ideologi pancasila ini dilakukan untuk mengingatkan langsung kepada masyarakat supaya tidak lupa adanya Pancasila.

“Kegiatan sosialisasi pembinaan ideologi pancasila ini sangat baik, supaya masyarakat dapat mengingat kita punya Pancasila yang artinya meski berbeda-beda tapi tetap satu jua. Itu yang harus kita tanamkan kepada masyarakat agar terciptanya kedamaian,” tutupnya. (KN)

Read More

Anggota DPRD Lampung Sosialisasi Pembinaan Ideologi Pancasila

Bandar Lampung – Anggota DPRD Provinsi Lampung, Syarif Hidayat menggelar sosialisasi pembinaan ideologi pancasila bersama komunitas Lampung Sehat di kantor DPW PKS Jalan Untung Suropati no. 3, Kedaton, Kp. Baru, Kota Bandarlampung.

Syarif menyampaikan kegiatan ini dilakukan sebagai salah satu cara untuk memupuk nilai-nilai ideologi pancasila ditengah perkembangan jaman.

“Dengan sosialisasi pembinaan ideologi pancasila ini masyarakat dapat kembali menanamkan nilai-nilai pancasila dalam kehidupan sehari-hari, supaya ideologi bangsa kita tidak terkikis dengan perkembangan jaman yang saat ini ada melalui teknologi seperti gadget,” ujar Syarif, Sabtu (18/02/23).

Anggota komisi V DPRD Lampung juga menilai sosialisasi pembinaan ideologi pancasila menjadi wujud negara menjaga nilai-nilai ideologi bangsa.

"Kegiatan ini juga menjadi wujud dari kerja nyata yang dilakukan pemerintah legislatif maupun eksekutif dalam menjaga nilai-nilai ideologi pancasila,” tambahnya.

Bersama komunitas Lampung Sehat dan juga berserta narasumber dosen Unila, Dr. Zulkarnain Ridlwan, SH., MH. Dan juga Suhendri, SH., MH.

Selanjutnya, Suhendri menyampaikan menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan kewajiban bagi seluruh rakyat Indonesia.

“Seperti empat pilar kebangsaan yaitu Pancasila, UUD 45, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika menjadi pilar-pilar penting dalam menjaga kesatuan bangsa, supaya bangsa Indonesia tidak terpecah,” ucapnya. (KN)

Read More

Reses di Metro, Nurhasanah Sikapi Masalah Infrastruktur

Metro — Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung, Dapil 3, meliputi Kabupaten Pesawaran, Pringsewu dan Kota Metro gelar reses bersama di Kota Metro, yang digelar di Aula Kantor setempat. Selasa (28/02/2023).

Dalam diskusi, Anggota Komisi III DPRD Lampung, Nurhasanah menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung, telah menggelontorkan anggaran sebesar Rp11,9 Miliar untuk perbaikan lima ruas jalan di Kota Metro pada tahun 2023.

“Realisasi anggaran perbaikan jalan terssebut, berkat dorongan dari anggota DPRD Daerah Pemilihan (Dapil) III, Provinsi Lampung,” Kata Nurhasanah.

Lebih lanjut, anggota Fraksi PDIP DPRD Lampung itu menuturkan bahwa anggaran tersebut diperuntukan untuk. Jalan Budi Utomo kemudian Jalan Soekarno Hatta, Jalan veteran, Jalan Pattimura, dan juga Jalan Brigjen Katamso.

“Tentu, anggaran ini jauh lebih besar dari pada kabupaten Pringsewu. Supaya dalam forum yang terhormat ini menjadi catatan bagi kita semua, kita dari 11 orang anggota DPRD Provinsi lampung yang mewakili Kota Metro ini memprioritaskan,” tegasnya

Selain itu, dirinya minta kepada seluruh masyarakat Bumi Sai Wawai untuk dapat mengawasi pembangunan lima ruas jalan di Metro agar berkualitas baik.

“Karena kami datang ke sini jalan rusak juga banyak yang nge-WA. Ini untuk tahun 2023 mohon dikawal ya, anggarannya cukup besar Rp11,9 Miliar,” tegas Nurhasanah.

Kepala Dinas (Kadis) Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kota Metro, Robby Kurniawan Saputra menjelaskan bahwa anggaran belasan Miliar yang digelontorkan itu khusus untuk perbaikan ruas jalan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi Lampung.

“Tahun ini di tahun 2023 ada anggaran Rp11,9 Miliar untuk perbaikan ruas jalan provinsi yang ada di kota Metro. Saya akan sampaikan kondisi jalan yang ada di kota, jadi ruas panjang jalan yang ada di Kota Metro itu 567,8 kilometer. Jumlah ruasnya ada 1.363 ruas,” ujarnya.

Selain itu, Robby juga mengungkapkan bahwa terdapat 389,87 kilometer atau setara dengan 86,49 persen kondisi infrastruktur jalan di Kota Metro mengalami kerusakan.

“Nah kondisi jalan yang ada di kota Metro pada saat ini, kondisi yang baik itu 31,3 persen. Terus kondisi rusak ringan 22,59 persen atau 128,2 kilometer. Kondisi rusak sedang itu 203,87 kilometer atau 35,9 persen. Kondisi rusak berat itu ada 57,8 kilometer atau 10,18 persen. Seperti itulah keadaan jalan di kota Metro pada hari ini,” tegasnya.

Read More