Bupati Lampung Selatan dan DEKOPIN Siapkan Gebrakan Kurangi Pengangguran

LAMSEL, Kalianda – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan menyatakan komitmennya mendukung program ekonomi kerakyatan melalui kolaborasi dengan Dewan Koperasi Indonesia (DEKOPIN) Kabupaten Lampung Selatan.

Hal tersebut disampaikan langsung oleh Bupati Lampung Selatan, Radityo Egi Pratama (Egi), saat menerima audiensi pengurus DEKOPIN di Ruang Kerja Bupati, Rabu (2/7/2025). Dalam pertemuan itu, Bupati Egi menegaskan pentingnya optimalisasi koperasi desa untuk mendorong kesejahteraan masyarakat.

“Kita sudah punya embrionya, yaitu Koperasi Desa di 256 desa di Lampung Selatan. Saya harap DEKOPIN bisa memaksimalkan semua produk dengan identitas yang jelas sehingga benar-benar membantu masyarakat mencapai kesetaraan hidup,” ujar Egi.

Bupati muda itu juga menekankan bahwa keberadaan DEKOPIN harus mampu berkontribusi dalam menekan angka pengangguran di wilayahnya. Menurutnya, semakin banyak koperasi terbentuk, maka peluang kerja akan semakin terbuka, sekaligus memperkuat produksi UMKM lokal.

“Semoga DEKOPIN bisa menjadi mitra strategis dalam pengurangan pengangguran. Semakin banyak koperasi berarti semakin luas lapangan kerja, dan potensi ekonomi lokal juga tumbuh,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua Pelaksana Kegiatan Musyawarah Daerah (Musda) DEKOPIN Lampung Selatan, Irhamni menyampaikan kesiapan pihaknya untuk menjadi mitra Pemerintah Daerah dalam mendorong kemajuan UMKM dan pengembangan koperasi.

“Kami siap menjadi mitra penggiat UMKM di Lampung Selatan. Saat ini kami juga sudah menjalin koordinasi dengan Dinas Koperasi dan UMKM untuk merancang program pengembangan koperasi,” ungkap Irhamni.

Lebih lanjut, Irhamni juga memohon dukungan Bupati Egi terkait rencana pelaksanaan Musda DEKOPIN Kabupaten Lampung Selatan yang akan digelar pada 8 atau 9 Juli 2025 mendatang.

“Kami mohon dukungan, karena dalam Musda nanti juga akan digelar event UMKM. Kami berharap dapat menggunakan Aula Rajabasa atau Sanggar Beach sebagai lokasi pelaksanaannya,” kata Irhamni. (Is/kmf)

Read More

Ketua DPRD Pesibar Hadiri Upacara HUT Bayangkara ke-79

Pesisir Barat -  Ketua DPRD Pesisir Barat (Pesibar), Mohammad Emir Lil Ardi,  menghadiri upacara peringatan Hari Bhayangkara ke-79, di halaman komplek perkantoran Pemkab Pesibar, Selasa (1/7/2025).

Bertindak sebagai Inspektur Upacara, Kapolres Pesibar, AKBP. Bestiana, dan Perwira Upacara, Ipda. Samuel Juan Millennio.

Dalam amanat Kapolda Lampung yang disampaikan Kapolres, Bestiana mengatakan bahwa kegiatan tersebut merupakan sebuah momentum penting untuk mengenang sejarah, perjuangan dan pengabdian Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan dan pelayanan kepada seluruh warga negara.

“Tema hari Bhayangkara tahun iniyaitu Polri untuk masyarakat yang berarti pengingat sekaligus komitmen bahwa eksistensi Polri adalah untuk masyarakat. Seluruh tugas dan tanggung jawab yang diemban Polri harus berpijak pada kepentingan rakyat. Mulai dari penegakan hukum yang berkeadilan, pelayanan publik yang profesional, hingga perlindungan yang humanis dan inklusif,” kata Kapolres.

Lebih lanjut disampaikan Kapolres, dalam menjalankan peran strategisnya, Polri juga berkomitmen mendukung penuh visi dan misi pembangunan nasional, khususnya Asta Cita, delapan cita-cita pemerintahan untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Dukungan Polri terhadap Asta Cita diwujudkan melalui pertama, menjaga stabilitas keamanannasional, sebagai fondasi utamapembangunan. Kedua, memperkuat penegakan hukum yang berkeadilan, sertamemberantas kejahatan secara profesional dan proporsional. Ketiga, Mendukung reformasi birokrasi, dengan menghadirkan layanan kepolisian yang bersih, cepat, dan transparan.

“Melindungi demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM) sebagai bagian dari pilar negara hukum. Dan kelima, membangun kemitraan dengan masyarakat dan seluruh elemen bangsa, untuk mendorong partisipasi aktif dalam menjaga kamtibmas,” terang Kapolres.

Ia menandaskan, dengan semangat Presisi Polri siap menjadi bagian dari kekuatan strategis bangsa yang ikut mengawal arah pembangunan nasional menuju Indonesia maju dan berdaulat di tahun 2045.

“Momentum Hari Bhayangkara kali ini menjadi ajakan bagi semua pihak, untuk terus memperkuat sinergi antara Polri dan masyarakat. Kita percaya, Polri yang kuat adalah Polri yang dicintai rakyat, bekerja untuk rakyat, dan tumbuh bersama rakyat,” pungkas Kapolres.(yasir)

Read More

Pemprov Lampung Siap Hadapi Tantangan Pembangunan Lewat Kolaborasi dan Inovasi

Bandar Lampung -- DPRD Provinsi Lampung menggelar rapat paripurna Pembicaraan Tingkat I, Jawaban Gubernur Lampung terhadap Pemandangan Umum dari fraksi-fraksi DPRD Provinsi Lampung terhadap Raperda Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2024 dan 2 (Dua) Raperda Prakarsa Pemerintah Provinsi Lampung yaitu Raperda Tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal dan Raperda Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2025-2029.

Rapat Paripurna digelar di ruang sidang DPRD Provinsi Lampung  dan dihadiri Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela, Rabu (02/07/2025).

Wakil Gubernur Lampung dalam kesempatan tersebut menyampaikan ucapan terima kasih atas masukan, apresiasi, kritik, dan saran yang disampaikan oleh semua Fraksi di DPRD Provinsi Lampung.

"Kami percaya bahwa semua hal yang disampaikan bertujuan untuk menyempurnakan dan meningkatkan kualitas Rancangan Peraturan Daerah yang telah kami sampaikan," ucapnya.

"Masukan tersebut juga penting untuk memperbaiki penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam menghadapi masalah yang ada dan memastikan pelayanan kepada masyarakat berjalan sesuai tujuan bersama," sambungnya.

Terhadap Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Provinsi Lampung pada Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2024, Wagub menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Lampung menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh pihak atas dukungannya dalam mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI yang ke-11 kalinya.

"Ini tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak, termasuk Legislatif, yang memastikan kami tetap bekerja sesuai peraturan yang berlaku. Kerja keras kita semua adalah kunci untuk terus mempertahankan prestasi ini dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah," ucapnya.

Sebagai upaya percepatan pemulihan ekonomi, penurunan kemiskinan, dan penciptaan lapangan pekerjaan, Pemerintah Provinsi Lampung juga terus bekerja keras melalui program yang telah disusun bersama Eksekutif dan Legislatif.

"Kami berharap perangkat daerah dapat beradaptasi dan melakukan perubahan agar target pembangunan daerah dapat tercapai meskipun dengan keterbatasan anggaran. Oleh karena itu, kolaborasi dengan semua pihak terkait sangat penting," harapnya.

Pemerintah Provinsi Lampung juga terus berupaya untuk mengoptimalkan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD), sehingga dengan meningkatnya PAD, sektor pendidikan, kesehatan, dan ekonomi di Provinsi Lampung akan semakin baik karena didukung ketersediaan anggaran.

"Kami terus berusaha memenuhi semua belanja wajib sesuai dengan peraturan yang berlaku," tegasnya.

Pada jawaban Gubernur atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Provinsi Lampung terhadap 2 (Dua) Raperda Prakarsa Pemerintah Provinsi Lampung terkait Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2025-2029, Pemerintah Provinsi Lampung menyatakan sependapat pada sejumlah fraksi yang telah menyampaikan pemandangannya.

"Penguatan kapasitas fiskal dalam kerangka pendanaan pembangunan daerah, kami terus berupaya untuk menjaga kesinambungan fiskal dengan mengedepankan alternatif skema pembiayaan non-APBD, antara lain melalui Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), optimalisasi CSR, pinjaman daerah, sinergi dengan BUMN/BUMD, serta pendanaan hijau (Green Finance) yang berkelanjutan," ucapnya

RPJMD Provinsi Lampung juga akan difokuskan pada pembangunan yang diarahkan pada peningkatan kesejahteraan rakyat, pembangunan infrastruktur, dan penguatan daya saing daerah yang mengacu Asta Cita yang merupakan keterpaduan antara kebijakan pusat dan daerah dalam RPJMN 2025-2029 dan RPJPD Provinsi Lampung Tahun 2025-2045 yang berfokus pada kemiskinan, ketimpangan, kesehatan, pendidikan dan tata kelola pemerintahan.

RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2025-2029 ini akan diselaraskan dengan Rencana Strategis oleh masing-masing perangkat daerah dengan penguatan Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk memastikan arah pembangunan daerah berjalan sesuai target.

Aspek pengawasan, monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan RPJMD akan dilaksanakan secara transparan dan intensif oleh semua elemen masyarakat sehingga target pembangunan di Provinsi Lampung dapat tercapai.

Terhadap saran dan pertanyaan dari sejumlah fraski, Wagub menyatakan bahwa Pemerintah Provinsi Lampung akan terus melakukan strategi kolaborasi masyarakat, pelaku usaha dan perguruan tinggi.

"Program Prioritas telah disusun berdasarkan permasalahan dan isu strategis daerah, serta terus mengarustamakan keluarga dan kelompok rentan berdasarkan SDGS, dan Tata kelola pemerintahan dan efektif dan berintegritas," jelasnya.

Pemerintah Provinsi Lampung juga akan memprioritaskan pengentasan masalah kemiskinan ekstrem di Provinsi Lampung.

"Hal ini bukan hanya soal
peningkatan pendapatan, tetapi juga menyangkut penyediaan akses dasar terhadap pendidikan, kesehatan, air bersih, dan perumahan layak. Pendekatan yang holistik dan lintas sektor dilakukan agar intervensi terhadap kelompok paling miskin bisa efektif dan berkelanjutan," jelasnya.

Pertumbuhan ekonomi akan difokuskan pada strategi penguatan sektor unggulan daerah, peningkatan nilai tambah produk lokal, percepatan realisasi investasi, dan pengembangan ekonomi kreatif serta UMKM.

Terkait Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Pemerintah Provinsi Lampung juga akan melakukan beberapa strategi dengan meningkatkan standar pendidikan, kesehatan, dan pengembangan kapasitas individu di seluruh lapisan masyarakat. Layanan kesehatan diperkuat dengan memperluas akses ke fasilitas kesehatan yang lebih baik.

Kondisi jalan provinsi juga  menjadi prioritas peningkatan kemantapan jalan dan konektivitas khususnya ruas-ruas penghubung sentra produksi, kawasan industri dan pusat pertumbuhan ekonomi.

Pemerintah Provinsi Lampung juga akan memperkuat kolaborasi lintas sektor dengan dukungan DPRD sebagai bagian dari upaya  untuk membuka lapangan kerja dan memperluas kesempatan berusaha.

Pemerintah Provinsi  berkomitmen untuk membuka ruang kolaborasi yang lebih luas, baik dengan DPRD, investor, maupun pemerintah pusat, agar semangat awal pembangunan Kota Baru tetap terjaga.

"Kami percaya, dengan dukungan dan masukan dari DPRD, kawasan ini dapat diarahkan ulang menjadi bagian dari solusi jangka panjang pembangunan perkotaan di Provinsi Lampung," tegasnya.

Pada pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap Ranperda tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal, Pemerintah Provinsi Lampung menyambut baik semangat DPRD yang mendorong terciptanya iklim investasi yang kondusif, inklusif, dan berpihak kepada potensi unggulan daerah.

"Kami apresiasi perhatian dari Fraksi PKB, Fraksi Golkar, Fraksi PAN. Fraksi Gerindra, Fraksi Nasdem, Fraksi Demokrat, Fraksi PDI Perjuangan, dan Fraksi PKS bahwa Pemerintah Provinsi Lampung terus berkomitmen menjadikan provinsi ini sebagai daerah yang ramah terhadap investasi, tidak hanya melalui penyederhanaan perizinan dan regulasi, tetapi juga pendampingan dan perlindungan terhadap UMKM lokal, agar investasi yang masuk tidak justru mematikan usaha rakyat kecil yang sudah berjalan," ucapnya.

Wagub juga meyakini bahwa kemudahan investasi ini akan menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, menciptakan lapangan kerja yang luas, meningkatkan pemerataan pendapatan masyarakat, serta menghadirkan pelayanan publik yang semakin  berkualitas.

"Semua pelaksanaan kebijakan ini akan dilakukan secara transparan, akuntabel, dan terbuka, dengan demikian target pembangunan yang telah ditetapkan dapat tercapai secara optimal," pungkasnya. (Dinas Kominfotik Provinsi Lampung).

Read More

DPR RI Komisi 2 dan Pemprov Lampung Sepakat Ukur Ulang HGU PT SGC

Bandarlampung, – Aliansi Tiga Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) asal Lampung yakni Komunitas Aksi Rakyat (Akar), Koalisi Rakyat Madani (Keramat), dan Pergerakan Masyarakat Analisis Kebijakan (Pematank), menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan 8 Anggota Komisi II DPR RI, yang diketuai oleh Dede Yusuf Macan Effendi, serta diantaranya yaitu, Aria Bima, Zulkifli Anwar, Muhammad Toha, Esthon L. Foenay.

RDPU  yang digelar diruang rapat utama Gubernur Lampung pada Rabu (2/7/2025), ini juga dihadiri oleh Dirjen ATR/BPN, Asnaedi, Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela, Sekda Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, Ketua DPRD Provinsi Lampung, Ahmad Giri Akbar, Bupati Lampung Tengah, Ardito Wijaya dan Bupati Tulang Bawang, Qudrotul Ikhwan Karyonagoro serta sejumlah stakeholder terkait.

RDPU tersebut merupakan tindak lanjut dari aksi demonstrasi yang sebelumnya dilakukan oleh ketiga LSM di Kantor Gubernur Lampung dan Kejaksaan Agung RI, yang menuntut kejelasan terhadap dugaan kejahatan korporasi oleh Sugar Group Companies (SGC) yang dinilai merugikan negara dan masyarakat Lampung.

Dalam forum RDPU, Juru Bicara Aliansi Tiga LSM, Saprianyah, menyampaikan bahwa terdapat indikasi kuat praktik pencaplokan lahan oleh PT. SGC dan anak-anak perusahaannya, yang melebihi Hak Guna Usaha (HGU) yang ditetapkan secara resmi oleh pemerintah.

“HGU PT. SIL yang merupakan anak perusahaan SGC hanya tercatat seluas 11.000 hektar, namun di lapangan penguasaannya mencapai 43.000 hektar. Ini bukti jelas pelanggaran dan pencaplokan,” ujar Saprianyah.

“Kami telah menyerahkan data lengkap, mulai dari dugaan pengemplangan pajak, penggunaan air bawah tanah dan air permukaan tanpa izin, hingga luas lahan yang tidak sesuai, kepada Kejagung, DPR RI, dan Pemerintah Provinsi. Kami minta segera dilakukan pengukuran ulang atas seluruh lahan milik PT. SGC,” tegasnya.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela, menyatakan bahwa pihaknya terus melakukan koordinasi, namun diakuinya hingga kini belum ada titik terang yang menjawab tuntutan masyarakat.

“Koordinasi antar instansi terus dilakukan, namun memang belum mencapai titik puncak yang diharapkan, khususnya dalam klarifikasi atas penggunaan lahan dan persoalan pajak oleh PT. SGC,” ucap Jihan.

Bahkan lanjut Jihan, berdasarkan data dari Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Provinsi Lampung, kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari PT. SGC tercatat hanya sebesar Rp 4 juta rupiah pada bulai Mei 2025.

Kekecewaan juga disampaikan oleh Bupati Tulang Bawang, Qudrotul Ikhwan Karyonagoro yang menyebutkan tidak adanya data rinci mengenai HGU maupun kontribusi pajak SGC di wilayahnya.

“Kami tidak memiliki data lengkap tentang HGU atau kewajiban pajak SGC. Bahkan saat kami meminta CSR dalam bentuk hewan kurban pada Iduladha lalu, mereka hanya memberikan kambing kacang,” ujarnya menyayangkan.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi II DPR RI dari Fraksi Demokrat, Dede Yusuf Macan Effendi menegaskan pihaknya telah mencatat semua permasalahan yang disampaikan oleh aliansi masyarakat maupun pemerintah daerah.

“Kami telah mengakomodir semua aduan terkait konflik agraria dan dugaan pelanggaran HGU oleh PT. SGC. Komisi II DPR RI akan kembali menggelar RDPU lanjutan pada 15 Juli 2025 untuk membahas hasil dan langkah konkret selanjutnya,” terang Yusuf.

Dalam penutup RDPU, Komisi II DPR RI dan Wakil Gubernur Lampung menyatakan dukungan penuh atas permintaan pengukuran ulang lahan milik SGC guna memastikan kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat Lampung. (ido)

Read More

Pemkab Lampung Selatan Juara Kedua Indolivestock Innovation Awards 2025

LAMSEL – Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan kembali menorehkan prestasi di kancah nasional. Kali ini, sektor peternakan mencatat sejarah dengan meraih Juara Kedua dalam ajang Indolivestock Innovation Awards 2025.

Penghargaan bergengsi bertajuk Adi Praja Satwa Sewaka Madya ini diserahkan langsung oleh Direktur Hilirisasi Hasil Peternakan Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian RI, Dr. drh. Makmun, M.Sc., kepada Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lampung Selatan, Rini Ariasih, pada pembukaan Indolivestock Expo & Forum 2025, Rabu (2/7/2025), di Grand City Convex, Surabaya.

Dalam kompetisi ini, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur berhasil meraih Juara Pertama, sementara Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, menempati posisi ketiga.

Prestasi ini diperoleh setelah melalui proses penilaian yang ketat, termasuk verifikasi lapangan dan pembahasan intensif oleh dewan juri yang kompeten. Keberhasilan ini menjadi bukti nyata atas dedikasi, inovasi, dan kerja keras Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lampung Selatan dalam mengembangkan sektor peternakan.

Kepala Dinas Rini Ariasih menyampaikan rasa syukur dan terima kasih kepada Bupati Lampung Selatan, Radityo Egi Pratama, atas dukungan dan bimbingannya. Ia menegaskan bahwa penghargaan ini sebagai bukti nyata dari kerja keras dan inovasi yang dilakukan oleh timnya.

“Semoga penghargaan ini bisa memotivasi kami untuk terus berinovasi serta meningkatkan kinerja dalam pembangunan subsektor peternakan di Kabupaten Lampung Selatan. Terima kasih, Lampung Selatan Maju, Bismillah Bisa,” ujar Rini Ariasih, kepada tim ini.

Penghargaan nasional ini sekaligus memperkuat posisi Lampung Selatan sebagai daerah yang serius membangun sektor peternakan demi mendukung ketahanan pangan dan meningkatkan ekonomi masyarakat, sejalan dengan visi kepemimpinan Egi–Syaiful. (Is/az)

Read More

Pemkab Lampung Selatan Dukung Penuh Olahraga Digital, Ini Buktinya

Kalianda – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan menunjukkan dukungan penuh terhadap kemajuan olahraga digital melalui kegiatan Musyawarah Olahraga Kabupaten (Musorkab) I E-Sport Indonesia (ESI) Lampung Selatan 2025, Rabu (2/7/2025), di Aula Sebuku, rumah dinas bupati setempat.

Acara bertema “Bersatu Lewat E-Sport, Bergerak Lewat Inovasi, dan Maju Lewat Kolaborasi” ini dihadiri langsung oleh Bupati Lampung Selatan H. Radityo Egi Pratama, jajaran Forkopimda, pengurus ESI Provinsi dan Kabupaten, serta sejumlah pejabat daerah lainnya.

Dalam sambutannya, Bupati Egi menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya Musorkab ESI perdana di Lampung Selatan. Ia menyebut kegiatan ini sebagai langkah strategis untuk menyalakan "obor" semangat olahraga digital di kalangan generasi muda.

"Ini bukan sekadar seremoni. Ini bagian dari misi besar kita untuk menjadikan e-sport sebagai alternatif kegiatan positif anak muda," tegas Egi.

Sebagai bentuk dukungan nyata, Bupati Egi siap memfasilitasi turnamen perdana bertajuk “Bupati Cup E-Sport” yang akan digelar tahun ini. Ia bahkan membuka akses penggunaan Aula Sebuku untuk kegiatan komunitas e-sport dan menyatakan siap fokus hingga ke desa-desa dalam rangka mencegah kriminalitas dan judi online.

"Kita bisa masuk ke desa-desa dengan angka kriminalitas tinggi. Kita kurangi hal negatif itu (kriminalitas dan judi online) lewat e-sport," tambahnya.

Bupati Egi optimistis bahwa anak muda Lampung Selatan memiliki potensi luar biasa, tinggal diarahkan ke jalur yang tepat. Ia pun berharap ESI dapat membangun ekosistem yang sehat dan menjadi wadah pembinaan atlet muda berbakat.

Sementara itu, Ketua Pelaksana Musorkab, Muhammad Kholil, menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan mandat dari ESI Provinsi Lampung untuk memperkuat legalitas organisasi di tingkat kabupaten.

Ketua Umum Karateker ESI Provinsi Lampung, Rega Kurniawan, juga menyoroti pentingnya kehadiran ESI sebagai solusi dari minimnya aktivitas positif bagi remaja di desa, yang kerap terjerat judi online.

"Kami siap datang ke desa-desa untuk membina pemain yang potensial. Mari jadikan ESI sebagai gerakan bersama," ajaknya.

Senada, Ketua Harian ESI Provinsi Lampung, Arakha Harastha, menyatakan bahwa e-sport kini telah menjadi jalur karier yang menjanjikan jika ditekuni secara fokus dan profesional.

"Main game sekarang bukan sembarangan. Ini bisa jadi jalan menuju prestasi internasional," katanya yakin.

Di akhir kegiatan, Bupati Egi menegaskan kembali komitmennya untuk mengarahkan anak-anak muda pecinta game agar menjadi kebanggaan daerah. (Is/Kmf)

Read More

Bupati Lampung Selatan Lantik 10 Pejabat, 3 Dipercaya Jadi Plt

Kalianda – Gebrakan besar kembali dilakukan Bupati Lampung Selatan, Radityo Egi Pratama (Egi). Sebanyak 10 pejabat resmi dilantik dan 3 lainnya dipercaya menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) di posisi strategis dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan.

Prosesi pelantikan berlangsung khidmat dan penuh kejutan di Aula Rajabasa, Kantor Bupati Lampung Selatan, Rabu (2/7/2025). Rotasi ini merupakan bagian dari langkah cepat Bupati Egi dalam menyegarkan birokrasi dan memperkuat efektivitas pelayanan publik.

Dari total 10 pejabat yang dilantik, 9 orang menjabat sebagai pejabat administrator (Eselon III) dan 1 orang sebagai pejabat pengawas (Eselon IV). Mereka mengisi posisi penting yang berkaitan langsung dengan urusan strategis daerah.

Dalam arahannya, Bupati Egi menyampaikan bahwa pelantikan ini bukan sekadar seremonial, tapi merupakan amanah besar yang membawa tanggung jawab nyata untuk membela dan meningkatkan standar hidup masyarakat.

"Apapun posisi Bapak-Ibu, saya yakin semuanya punya panggilan besar untuk membuat hidup masyarakat lebih baik. Jangan dilihat dari jabatan, tapi lihat dari kontribusinya. Kita semua satu tim, seperti dalam pertandingan sepak bola—tidak ada peran yang kecil," ujar Egi.

Ia mengingatkan pentingnya kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas, dan kerja tuntas, serta menekankan agar para pejabat baru mampu menunjukkan inisiatif, inovasi, dan integritas tinggi.

"Saya menanti-nanti terobosan dan inisiatif dari Bapak-Ibu sekalian. Pastikan program-program prioritas menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Hindari pemborosan, jauhi sikap arogan, dan jangan pernah bermain-main dengan KKN," tegas Egi.

Bupati Egi menutup arahannya dengan ucapan selamat dan harapan besar agar para pejabat yang baru dilantik mampu menjadi pemimpin yang patut diteladani dan menginspirasi masyarakat.

Berikut daftar lengkap pejabat yang resmi dilantik:

Eko Irawan, S.STP., M.M. – Camat Natar

Qorinilwan, S.H., M.A. – Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah

Supi`Ah, S.Ag., M.Si. – Kabid Ketahanan & Kesejahteraan Keluarga, Dinas PPKB

Firdaus Adam, S.STP., M.M. – Kabid Ketahanan Ekonomi, Sosbud, Agama & Ormas, Kesbangpol

Amir Ali, S.I.Kom. – Kepala Bagian Protokol & Komunikasi Pimpinan Setda

Iwan Chandra Gautama, S.E., M.M. – Kepala Bagian Perencanaan & Keuangan Setda

Hendry Kurniawan, S.H., M.M. – Kepala Bagian Umum Setda

Djuanda, S.H. – Sekretaris Dinas Perhubungan

Mukhtaruddin, S.H., M.M. – Sekretaris Kecamatan Rajabasa

Bagus Wijaya Kusuma, S.STP. – Kasubbag Protokol, Bagian Protokol & Komunikasi Pimpinan Setda

Tak berhenti di situ, Bupati Egi juga menunjuk tiga figur penting sebagai Plt di jabatan krusial, termasuk jabatan direktur rumah sakit daerah dan camat di dua wilayah strategis:

Pejabat yang ditunjuk sebagai Plt:

dr. Djohardi, M.H. – Plt Direktur RSUD dr. H. Bob Bazar, SKM

Ricky Randa Belpama, S.I.Kom., M.M. – Plt Camat Merbau Mataram

Rizwan Effendi, S.K.M., M.M. – Plt Camat Jatiagung

Langkah cepat ini menunjukkan komitmen kuat Bupati Egi dalam menciptakan pemerintahan yang dinamis, adaptif, dan responsif terhadap tantangan pembangunan di Lampung Selatan. (IsKMF)

Read More