Warga Pekon Siring Gading Pesisir Barat Terima BLTDD Tahap 1 Anggaran Tahun 2025

Pesisir Barat - Peratin (Kades) Pekon Siring Gading Kecamatan Bangkunat Kabupaten Pesisir Barat Lampung salurkan bantuan tunai dari anggaran dana desa tahun 2025.

Turut hadir, LHP, PD, PLD serta unsur TNi dan Polri, yang mana khusus tahun anggaran 2025 ini diberikan untuk 10 kepala keluarga penerima manfaat (KPM) yang dilaksanakan pada Kamis, (24/4/2025) di balai Pekon Siring Gading. 

Peratin Rohman menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah hadir dalam acara pembagian bantuan tunai untuk pertama di tahun 2025, yang diberikan kepada penerima manfaat 10 kepala KPM. 

"Saat ini dan kedepan harapan kami sebagai pemerintahan Pekon Siring Gading agar bantuan ini bisa bermanfaat tepat guna dalam meringankan beban ekonomi KPM itu sendiri, hal. Ini juga sesuai arahan pihak pemerintah pusat dan daerah, seperti mengutamakan untuk kebutuhan kesehatan keluarga tersebut atau hal lain yang berkaitan dengan menjaga kesehatan," kata dia. 

Ia menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat karena sedikit ada perubahan dari tahun lalu dan di tahun 2025 ini, sangat berkaitan dengan aturan yang mengatur, bahwa maksimal 15% dana desa untuk pos BLTDD.

"Juga hasil rapat pekon guna seleksi yang tepat dalam perubahan tersebut, maka oleh sebab itu masyarakat bisa memaklumi terkait sedikit perubahan tersebut," ucap dia.

Masih kata Peratin Rohman bantuan ini diberikan untuk tiga bulan Januari- Maret sebesar Rp 900 ribu per KPM, tentu ada tahapan lanjutan sesuai aturan yang ada dan petunjuk dari pihak Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat. 

" Tak lupa, kami pemerintah Pekon Siring gading berharap kepada masyarakat serta aparatur pekon untuk bersinergi dalam membangun pekon dan salah satu wujud nyata dalam membantu pembangunan adalah mengadakan gotong royong dan meningkatkan Siskamling dalam menjaga keamanan di pekon, hal ini tentu bersama-sama dalam wilayah setiap pemangku (RT/RW)/pemangku/serta RT masing masing guna memaksimalkan tujuan pembangunan di Pekon Siring gading," paparnya.

Kata dia, perlu pahami bersama bahwa dengan keterbatasan anggaran dari dana desa serta pembagian pos lain dalam pembangunan pekon,maka perlu kegiatan penunjang dari masyarakat salah satunya semangat bergotong royong. 

Ia menyampaikan bahwa khusus warga yang ada di arah kebun pegunungan agar lebih waspada dan segera melaporkan jika ada warga baru yang tidak dikenal dan menetap lebih dari 3 hari, tentu agar pemerintahan pekon dapat dengan cepat mengetahui situasi terkini di pekon. (Yasir)

Read More

Langkah Kongkrit Pemkot Tangani Bencana Banjir di Panjang Utara

Bandar Lampung - Pemerintah Kota Bandar akan memasang Box Culvert sepanjang hampir 300 meter di Kelurahan Panjang Utara, Kecamatan Panjang. Hal itu disampaikan Walikota Bandar Lampung, Eva Dwiana Kamis 24 April 2025.

"Pembersihan sampah dan lumpur sudah hampir selesai. Selanjutnya Pemkot akan memasang Box Culvert hingga tembok pembatas Pelindo," jelas Eva Dwiana, Walikota Bandar Lampung.

Sejak bencana yang terjadi Senin lalu, Pemerintah Kota Bandar Lampung hadir ditengah masyarakat Kelurahan Panjang Utara, bantuan uang tunai, makanan selama dua hari serta bantuan beras telah disalurkan.

"Kami fokus penanganan Bencana, Bunda  mengajak PT. Pelindo untuk berkolaborasi menangani bencana banjir," tambah Eva Dwiana.

Eva Dwiana menambahkan, Pemerintah Kota Bandar Lampung juga akan membangun embung yang bekerjasama dengan Pemkab Lampung Selatan dan Pemkab Pesawaran.

"Pembangunan Embung juga akan dilakukan kedepan," jelas Eva Dwiana.

Salam Nawawi, Warga RT 07 Kelurahan Panjang Utara meminta kepada PT. Pelindo untuk membuka serta memperbesar saluran air yang berdekatan di perkampungan warga.

"Dulu tahun 1990 saluran air di dalam komplek Pelindo itu lebarnya 4 meter. Sekarang ini gak sampai setengah meter," jelas Nawawi sambil menunjukkan dokumen foto.

Dirinya menambahkan, warga sempat
meminta bantuan pamong setempat agar Pelindo bisa melakukan pelebaran saluran drainase.

"Aliran air di kampung kami menuju Pelindo. Gimana gak banjir kalau disana saluran nya kecil dan ditutup," tutup Nawawi.

Dokumentasi kegiatan bisa di lihat juga di instagram kominfo bandar lampung. (*)

Read More

Soal Kepala SDN 46 Krui, Begini Kata Komisi III DPRD Pesisir Barat

Pesisir Barat - Diduga dampak kurangnya pengawasan Dinas Pendidikan, Pesisir Barat, Lampung terhadap sekolah dasar dan menengah berakibat buruk terhadap tata kelola pendidikan.

Salah satunya, SDN 46 Krui yang ada di Pekon (Desa) Pekonmon, Kecamatan Ngambur yang sempat menjadi kontroversi dalam penilaian publik beberapa pekan lalu.

Diketahui oknum Kepala SD Negeri 46 Krui diduga mengusir siswa TK satu atap SD 46 Krui dari tempat kegiatan belajar mengajar dikarenakan setatus TK satu atap SD Negeri 46 Krui tersebut sudah tidak diakui oleh Kepala SD Negeri 46 Krui sebagai TK satu atap SD Negeri 46 . 

"Iya segera kita pelajari dan akan segera kita tindaklanjuti melalui Kepala Bidang Pendidikan Dasar (Dikdas) untuk segera turun," ungkap Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Pesisir Barat Martinus ketika dikonfirmasi melalui pesan whatsApp baru-baru ini. 

Atas peristiwa tersebut, Ketua komisi tiga DPRD Kabupaten Pesisir Barat, Zulkifli Rohman, menanggapi serius atas adanya kejadian oknum Kepala SD Negeri 46 Krui yang diduga kuat telah melakukan tindakan semena-mena terhadap pendidikan.

"Kami sebagai anggota DPRD Kabupaten Pesisir Barat sekaligus selaku Komisi III DPRD Kabupaten Pesisir Barat sangat menyayangkan dengan adanya kegiatan pendidikan yang tidak berjalan dengan semestinya,” ujarnya Kamis, 24 April 2025.

DPRD akan akan segera tindaklanjuti pemanggilan terhadap Dinas Pendidikan sekaligus oknum Kepala SD 46 Krui.

"Kami sangat menyayangkan jika ada kegiatan belajar yang terancam tidak ada kejelasan Status nya. Apalagi TK tersebut sudah lama dikenal dan dikelola oleh SD Negeri 46 Krui itu sendiri selama ini, bahkan ada dua orang guru didik di TK tersebut sudah ada yang menjadi guru kontrak dengan perjanjian kerja atau P3K,” ungkap dia. 

“Kami akan segera meminta klarifikasinya secepatnya dari Dinas Pendidikan apa yang sebenarnya telah terjadi sehingganya oknum kepala sekolah itu mengambil tindakan seperti itu dan agar tidak menjadi konsumsi publik yang kurang baik terhadap dunia pendidikan yang ada di Kabupaten Pesisir Barat ini,” pungkasnya. (Yasir)

Read More

ASDP bersama Stakeholder Sukses Wujudkan Mudik Lebaran 2025 yang Aman, Lancar, dan Menyenangkan

Jakarta, 24 April 2025 — PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) berkolaborasi dengan Kementerian Perhubungan dan para pemangku kepentingan terkait dalam menyukseskan layanan Angkutan Lebaran 2025 yang aman, lancar, dan tertib. Sepanjang periode layanan, ASDP mencatat total 5,82 juta penumpang dan 1,3 juta unit kendaraan yang telah diseberangkan di 15 lintasan pantauan nasional.

Direktur Utama ASDP, Heru Widodo, menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya atas sinergi lintas instansi yang berperan aktif dalam pelayanan mudik tahun ini.

“Apresiasi setinggi-tingginya untuk semua pihak yang telah dengan tulus melayani masyarakat dalam perhelatan tahunan mudik lebaran ini, khususnya Kementerian Perhubungan, Kementerian BUMN, Kemenko PMK, TNI dan Polri, Pemerintah Provinsi dan Daerah, Dinas Perhubungan, asosiasi perusahaan ferry, para operator kapal, serta pengguna jasa yang tertib mempersiapkan perjalanan lebih awal dan membeli tiket sebelum tiba di pelabuhan. Sinergi ini memberikan hasil positif sehingga dapat tercapai mudik yang selamat, aman dan lancar,” ujarnya.

Data dari posko nasional mencatat, selama arus mudik 21—31 Maret dan arus balik 2—11 April 2025, total 5,27 juta penumpang menyeberang atau meningkat 10,5% dibandingkan tahun lalu. Jumlah kapal meningkat 3,81% menjadi 245 unit, serta jumlah trip naik 4,2% menjadi 21.973 perjalanan. Sementara itu, volume kendaraan justru menurun 2%, yang menandakan keberhasilan distribusi antarmoda transportasi.

Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhy menyampaikan bahwa tingkat kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan Angkutan Lebaran 2025 mencapai 90,9%, berdasarkan survei yang dilakukan bersama Litbang Kompas. “Sebanyak 92,1% masyarakat juga menyatakan puas terhadap program mudik gratis,” tambah Menhub Dudy.

Di sisi lain, Korlantas Polri mencatat penurunan 34,31% angka kecelakaan lalu lintas dari 7.064 kasus (2024) menjadi 4.640 kasus selama Lebaran 2025. Penerapan kebijakan work from anywhere (WFA) dinilai berhasil menyebar waktu keberangkatan, mengurangi kepadatan di titik-titik kritis.

Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, turut mengapresiasi kinerja seluruh pihak dalam penyelenggaraan angkutan Lebaran.

“Kami menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya kepada Kementerian Perhubungan, Kementerian PUPR, Kepolisian RI, BMKG, Basarnas, serta BUMN dan swasta yang berkontribusi aktif menjamin kelancaran dan keselamatan,” ujarnya.

Sementara itu, anggota Komisi V DPR RI Hamka B Kady, juga menyoroti peran ASDP yang semakin strategis dalam menghadirkan pelayanan prima.

“Kami mengapresiasi ASDP atas keberhasilan menyediakan buffer zone untuk mengatur antrean kendaraan, penerapan single tariff, dan manajemen tiket online Ferizy yang kini semakin baik. Apresiasi setinggi-tingginya untuk ASDP karena telah melakukan perubahan total dalam pelayanannya untuk menekan kepadatan. Walau terjadi antrian, namun dapat terurai dengan baik,” ungkap Hamka.

Heru Widodo menegaskan bahwa pencapaian positif tahun ini akan menjadi pijakan penting untuk peningkatan layanan di masa depan. “Evaluasi menyeluruh akan kami lakukan untuk memastikan angkutan Lebaran tahun berikutnya dapat berjalan lebih optimal, menjawab kebutuhan masyarakat, serta mendukung konektivitas nasional secara berkelanjutan,” tutupnya. **

Read More

YLBH IKAM Lampung Selatan Sosialisasi Desa Sadar Hukum di Penengahan

 

PENENGAHAN - Demi untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum kepada masyarakat desa yang ada di wilayah Kabupaten Lampung Selatan, serta mendorong terciptanya desa yang mandiri tertib dan sadar akan hak serta kewajibannya dalam kehidupan bernegara.

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Ikatan Konsultan dan Advokasi Masyarakat (YLBH IKAM) Lampung Selatan, melaksanakan kegiatan Sosialisasi Desa Sadar Hukum, menuju Lampung Selatan maju, di Desa Kuripan Kecamatan Penengahan, Lampung Selatan (lamsel). Yang digelar di Aula desa setempat. Kamis (24/4/2025). 

Hadir dalam kegiatan ini, Kepala Desa (kades) Kuripan Suhatsyah, Sekretaris Desa Kuripan Dian Sahputra, Lawyer LBH IKAM, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, dan seluruh aparatur Desa Kuripan, serta tamu undangan. 

Dalam sambutannya Suhatsyah mengatakan LBH IKAM merupakan mitra Desa Kuripan. Dimana dengan ada mitra Lembaga bantuan hukum dengan desa, kedepan jika ada masyarakat yang tersandung masalah hukum, pihak LBH akan turut mendampingi. Namun ia juga mengatakan tak berharap ada masyarakat yang tersandung hukum.

“Dengan adanya MoU dengan LBH, nanti jika ada masyarakat yang tersandung hukum pihak LBH IKAM akan mendampingi, tapi saya berharap dan tidak ingin ada masyarakat kita yang tersandung, melanggar hukum,” harap Kades Kuripan Suhatsyah, yang juga sebagai ketua Abdesi di kecamatan Penengahan itu. 

Sementara dalam sambutannya ketua LBH IKAM Muhamad Ridwan, SH, mengatakan, dasar kegiatan dalam sosialisasi ini yakni, berdasarkan UU no 6 tahun 2014 tentang UU desa. Dimana dengan adanya sosiasilasi ini kami berharap masyarakat mengerti tentang aturan aturan hukum yang ada.

Lanjut, Ia juga mengatakan selain itu LBH IKAM berkewajiban dalam membantu masyarakat yang kurang mampu, dengan mendampingi masalah hukum. ” kegiatan kami ini sesuai dengan aturan yang ada. Materi sosialisasi kita tentang masalah Judi Online (Judol) juga meteri tentang sosialisasi pentingnya desa sadar hukum untuk menuju Lampung Selatan lebih Maju. Kami berharap kegiatan ini dapat menambah wawasan kepada masyarakat di bidang hukum khususnya masyarakat Desa Kuripan,” tutupnya. (Red)

Read More

Pemkab Lamsel Resmi Umumkan Seleksi Terbuka Jabatan Sekda

LAMPUNG SELATAN - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan resmi mengumumkan dimulainya proses seleksi terbuka untuk jabatan Sekretaris Daerah (Sekda).

Pengumuman tersebut menandai dimulainya pencarian sosok baru untuk mengisi posisi strategis di lingkup pemerintahan kabupaten tersebut.

Seleksi terbuka ini diumumkan berdasarkan surat nomor: 800.1.2.6/01/pansel-JPTP-LS 2025 tentang Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025. Pengumuman mulai berlaku sejak pukul 00.00 WIB dini hari tadi

Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat (BKD) Kabupaten Lampung Selatan, Tirta Saputra. Sehingga ia pun membenarkan informasi tersebut dan menjelaskan bahwa pengumuman seleksi ini disampaikan melalui website resmi Pemkab dan dibarengi dengan pembukaan masa pendaftaran selama 15 hari ke depan.

“Iya, jadi pengumuman itu dibarengi dengan jadwal pendaftaran selama 15 hari,” ujar Tirta, pada Rabu 23 April 2025.

Sejak Desember 2024, jabatan Sekda Lampung Selatan dijabat sementara oleh Intji Indriati sebagai Penjabat (Pj) Sekda.

Dan ia juga menjabat definitif sebagai Asisten Kesejahteraan Rakyat dan Pemerintahan di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

Manajemen ASN, Pemkab Lampung Selatan Gelar Bimtek Pemutakhiran Data Anjab dan ABK. 

Dalam proses seleksi ini, Pemkab Lampung Selatan membentuk tim panitia seleksi (pansel) yang terdiri dari unsur pejabat Pemerintah Provinsi Lampung dan kalangan akademisi.

“Ya, dalam seleksi terbuka JPTP Sekda Lampung Selatan, pemerintah melibatkan tim pansel,” tambah Tirta.

Dengan dimulainya seleksi terbuka ini, diharapkan dapat menjaring figur yang kompeten dan berintegritas tinggi untuk mengemban tugas sebagai Sekda Lampung Selatan. (**)

Read More

RSUD dr. Chasbullah Abdulmadjid Kota Bekasi Gelar Seleksi Rekrutmen Satuan Pengawas Internal (SPI) BLUD

Kota Bekasi,  – Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Chasbullah Abdulmadjid Kota Bekasi kembali membuka seleksi rekrutmen untuk posisi Satuan Pengawas Internal (SPI) Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Proses seleksi ini dibuka melalui dua jalur pendaftaran, yakni daring melalui website resmi rumah sakit dan secara manual.

Direktur RSUD dr. Chasbullah Abdulmadjid Kota Bekasi, Dr. dr. Kusnanto Saidi, MARS, menyampaikan apresiasinya kepada seluruh peserta yang telah mendaftar dan mengikuti seleksi. Dalam sambutannya, dia menekankan pentingnya peran SPI dalam mendukung pelaksanaan program dan pengawasan internal rumah sakit.

“Saya berharap hari ini peserta dapat mengikuti seluruh rangkaian tes dengan baik. Ada tes tulis, wawancara, dan juga presentasi mengenai pengetahuan tentang rumah sakit dan BLUD. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang telah bersedia membantu kami dalam program ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyelenggaraan,” ujarnya, Selasa 23 April 2025

Wakil Direktur Umum dan Keuangan, Yuli Swastiawati, S.H, M.Si, menjelaskan bahwa seleksi kali ini diikuti oleh 12 peserta dari total 13 pendaftar, setelah satu orang menyatakan mengundurkan diri secara langsung kepada direktur.

Tes yang dilaksanakan meliputi tes kompetensi yang berfokus pada pemahaman terhadap BLUD, kelembagaan rumah sakit, serta manajemen. Peserta diberikan 30 soal pilihan ganda dengan durasi 45 menit. Setelah itu, peserta mempresentasikan pemahaman mereka mengenai peran SPI dalam bentuk slide yang telah dikirimkan sebelumnya melalui email rumah sakit. Durasi presentasi dibatasi selama 10 menit.

Selanjutnya, peserta mengikuti sesi wawancara oleh tim asesor independen yang berasal dari Universitas Islam “45” Bekasi (Unisma Bekasi), dari Program Studi Manajemen dan Psikologi. Wawancara mencakup pertanyaan mengenai motivasi, kompetensi, dan komitmen dalam menjalankan tugas sebagai SPI, dengan durasi antara 5 hingga 10 menit.

“Soal tes telah disiapkan dan disegel, serta baru akan dibuka saat kegiatan dimulai. Selama pelaksanaan, seluruh alat komunikasi peserta dikumpulkan kepada panitia. Tes tulis dimulai pukul 08.30 WIB,” tambah Yuli.

Berdasarkan ketentuan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 133 Tahun 2019, dari 12 peserta, akan dipilih maksimal 7 orang untuk mengisi posisi SPI. Peserta yang belum berhasil lolos seleksi kali ini masih memiliki kesempatan untuk mengikuti seleksi berikutnya, selama memenuhi persyaratan administrasi yang ditetapkan.

Salah satu peserta seleksi menyampaikan pandangannya mengenai pentingnya peran SPI dalam rumah sakit.

“Prinsipnya, SPI bertugas membantu dalam melakukan pengawasan terhadap kepatuhan seluruh prosedur dan SOP di rumah sakit, termasuk pengawasan terhadap kegiatan keuangan dan review laporan. Kami juga memberikan masukan kepada direktur serta mengawasi perencanaan dan sumber daya manusia,” ungkapnya.

Peserta tersebut juga menekankan pentingnya kerja tim dalam menjalankan tugas SPI dan menyatakan bahwa, apabila terpilih, langkah pertama yang akan dilakukan adalah menyusun rencana kerja dan melakukan koordinasi yang efektif.

Turut hadir dalam acara ini Nurjamil, SKM., M.Epid selaku Kepala Bagian Kesekretariatan dan Yeyet Nurhayati, SH selaku Sub Koordinator Hukum, Publikasi, dan Informasi.

Read More