Pemkab Lampung Selatan Perkuat Aparatur Desa, Dorong Pengembangan Desa Berbasis Pitu Vista dan Agroeduwisata

LAMSEL, Kalianda - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan terus memperkuat kapasitas aparatur desa sebagai ujung tombak pembangunan daerah. Salah satunya melalui kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa yang digelar di Negeri Baru Resort Kalianda, Selasa (19/5/2026).

Kegiatan yang dibuka Wakil Bupati Lampung Selatan, M. Syaiful Anwar, itu diikuti 50 peserta yang terdiri atas kepala desa, aparatur desa, serta para Ketua Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) se-Kabupaten Lampung Selatan.

Bimtek yang berlangsung selama dua hari hingga 20 Mei 2026 tersebut difokuskan untuk mendorong pengembangan desa berbasis program unggulan daerah, yakni Pitu Vista dan Agroeduwisata, sekaligus memperkuat tata kelola pemerintahan desa yang adaptif dan berorientasi pada hasil.

Melalui kegiatan ini, Pemkab Lampung Selatan ingin memastikan desa tidak hanya berjalan secara administratif, tetapi juga mampu tumbuh sebagai pusat inovasi pembangunan yang mandiri, produktif, dan berdaya saing.

Selain menjadi ruang peningkatan kapasitas, bimtek ini juga menjadi forum konsolidasi strategis untuk menyelaraskan arah pembangunan desa dengan berbagai regulasi daerah, di antaranya Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pemerintahan Desa serta regulasi terbaru mengenai gerakan pembangunan lingkungan desa yang hijau dan unggul.

Untuk memperkuat materi, panitia menghadirkan sejumlah narasumber dari berbagai bidang, mulai dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, hingga narasumber tamu dari Komisi Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah yang hadir untuk berbagi pengalaman dan praktik baik melalui studi banding.

Menyampaikan sambutan Bupati Lampung Selatan, Wakil Bupati M. Syaiful Anwar menegaskan bahwa aparatur desa saat ini dituntut tidak hanya menjalankan tugas administratif rutin, tetapi juga harus mampu menjadi pemimpin perubahan di wilayah masing-masing.

“Aparatur desa harus mampu membaca potensi wilayah, menggerakkan masyarakat, membangun kolaborasi, serta menghadirkan inovasi yang berdampak nyata bagi kesejahteraan rakyat. Di sinilah pentingnya sinergi arah pembangunan daerah yang kita rumuskan melalui tujuh pilar Pitu Vista,” ujar Syaiful.

Ia juga menekankan pentingnya optimalisasi konsep Agroeduwisata sebagai model pembangunan desa yang mengintegrasikan sektor pertanian, edukasi, dan pariwisata dalam satu ekosistem ekonomi baru.

Menurutnya, potensi lokal seperti sawah, perkebunan, hingga hasil bumi desa perlu dikemas menjadi destinasi wisata edukatif yang bernilai tambah, sehingga mampu membuka lapangan kerja baru sekaligus menggerakkan sektor UMKM desa.

Tak hanya itu, melalui penguatan kapasitas aparatur desa, Pemkab Lampung Selatan juga mendorong implementasi program Desa HELAU (Hijau, Elok, Lestari, Aman, dan Unggul) sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2026.

Program tersebut menekankan bahwa pembangunan harus dimulai dari lingkungan desa yang tertata, masyarakat yang peduli, serta aparatur yang memiliki semangat melayani secara akuntabel.

Melalui kolaborasi antara pemerintah daerah, pemerintah desa, akademisi, Pokdarwis, dan generasi muda, Pemkab Lampung Selatan berharap kegiatan ini tidak berhenti sebagai agenda seremonial, melainkan melahirkan langkah konkret, inovasi berkelanjutan, dan jejaring kerja yang kuat untuk mempercepat kemajuan ekonomi dari desa. (Ech-Is)

Read More

Trafik Long Weekend Kenaikan Yesus Kristus Ramai, Ferry Kini Jadi Moda Utama Pilihan Masyarakat

Jakarta, 17 Mei 2026* – Di tengah meningkatnya mobilitas masyarakat selama long weekend Kenaikan Yesus Kristus, angkutan ferry kini tidak lagi dipandang sekadar moda alternatif, melainkan telah menjadi pilihan utama masyarakat untuk perjalanan antarpulau yang praktis, aman, dan nyaman.

Tren tersebut tercermin dari tingginya trafik pengguna jasa pada sejumlah lintasan utama nasional yang dikelola PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), khususnya di koridor Jawa–Sumatera dan Bali.

Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Heru Widodo menyampaikan bahwa momentum libur panjang menjadi refleksi meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap layanan penyeberangan yang semakin modern, tertib, dan terintegrasi.

“Transformasi layanan yang dilakukan ASDP beberapa tahun terakhir mendorong perubahan perilaku masyarakat dalam bepergian. Ferry kini menjadi bagian penting dari gaya perjalanan masyarakat karena menawarkan fleksibilitas, efisiensi, serta pengalaman perjalanan yang semakin nyaman dan aman,” ujar Heru.

Berdasarkan data periode Rabu (13/5) hingga Minggu (17/5) pukul 14.00 WIB, lintasan Merak–Bakauheni tercatat melayani sebanyak 133.248 penumpang dan 36.647 kendaraan. Sementara pada arus balik Bakauheni–Merak, ASDP melayani 118.383 penumpang dan 32.994 kendaraan.

Lonjakan trafik tertinggi terjadi pada Kamis (14/5), dengan kenaikan sebesar 60,7% untuk penumpang dan 41,5% kendaraan di lintasan Merak–Bakauheni. Sebaliknya, pada arus balik Bakauheni–Merak, trafik penumpang meningkat 19,5% dan kendaraan naik 18,3%.

Tingginya mobilitas juga terjadi di lintasan Ketapang–Gilimanuk. ASDP melayani 96.858 penumpang dan 26.258 kendaraan, meningkat masing-masing 47,1% untuk penumpang dan 25,1% kendaraan pada Kamis (14/5). Sementara pada arus balik Gilimanuk–Ketapang, tercatat sebanyak 90.759 penumpang dan 26.317 kendaraan terlayani dengan baik, dengan kenaikan trafik penumpang mencapai 33,2% dan kendaraan 11,4%.

Corporate Secretary ASDP Windy Andale menjelaskan, perusahaan terus memperkuat _service excellence_ melalui optimalisasi armada, kesiapsiagaan personel, penguatan sistem keamanan, hingga penerapan standar keselamatan secara konsisten di pelabuhan maupun kapal.

" Kami memastikan seluruh layanan berjalan optimal dengan mengedepankan aspek keselamatan, keamanan, dan kenyamanan pengguna jasa. Penguatan operasional dilakukan secara menyeluruh melalui koordinasi intensif bersama regulator, operator kapal, aparat keamanan, serta seluruh pemangku kepentingan terkait,” ujarnya.

Selain itu, ASDP terus meningkatkan kualitas fasilitas layanan di pelabuhan seperti ruang tunggu berpendingin udara, charging station, kursi pijat, area bermain anak, tempat ibadah, hingga tenant makanan dan minuman.

Pengalaman perjalanan juga semakin mudah melalui optimalisasi platform digital Ferizy yang memungkinkan pemesanan tiket sejak H-60, pengaturan jadwal perjalanan lebih tertib, serta proses check-in yang lebih cepat dan efisien.

“Kami dorong masyarakat yang akan naik ferry, agar membeli tiket sejak jauh hari karena sudah tidak ada lagi penjualan tiket di pelabuhan. Pastikan bertiket H-1 dan hindari pembelian melalui calo yang dapat merugikan pengguna jasa,” ujar Windy.

Sebagai tulang punggung konektivitas nasional, ASDP berkomitmen terus menghadirkan layanan penyeberangan yang selamat, andal, dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat Indonesia.

*CORPORATE SECRETARY PT ASDP INDONESIA FERRY (PERSERO)*

Read More

Satgas Pelabuhan Bakauheni Kodim 0421/Lampung Selatan Bantu Wanita Linglung

LAMPUNG SELATAN - Anggota Satgas Pelabuhan Bakauheni Kodim 0421/Lampung Selatan kembali menunjukkan kepedulian terhadap masyarakat dengan membantu seorang wanita yang ditemukan dalam kondisi linglung di area pintu masuk Pelabuhan Bakauheni, Senin (19/5/2026).

Wanita tersebut diketahui bernama Betria Elsa (32), warga Jalan Murai Nomor 14 Lingkungan 1, Kelurahan Korpri Raya, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung.

Peristiwa itu terjadi sekitar pukul 09.30 WIB saat anggota Tim Satgas Pelabuhan Bakauheni, Serda Mezi Daroni, melaksanakan monitoring rutin di kawasan pelabuhan.

Saat berada di pintu masuk pelabuhan, Serda Mezi menemukan seorang wanita dengan kondisi kebingungan dan sulit diajak berkomunikasi.

“Ketika diajak berbicara, yang bersangkutan tidak merespons dengan baik dan hanya mampu menjawab berasal dari Jabung, Lampung Timur,” ujar anggota satgas.

Melihat kondisi tersebut, Serda Mezi bersama petugas keamanan pelabuhan segera mengamankan wanita tersebut ke pos Security sebelum kemudian diarahkan ke Pos Satgas Pelabuhan Bakauheni Kodim 0421/Lampung Selatan untuk mendapatkan penanganan sementara.

Selain mengamankan, anggota satgas juga berupaya mencari pihak keluarga dengan menyebarkan informasi melalui media sosial Facebook serta menghubungi rekan-rekan di wilayah Jabung, Lampung Timur.
Upaya tersebut akhirnya membuahkan hasil. Sekitar pukul 13.00 WIB, kedua orang tua Betria Elsa datang ke Pos Satgas Kodim 0421/Lampung Selatan untuk menjemput putrinya.

Penyerahan dilakukan langsung oleh Sertu Kabul Harian S bersama Serda Mezi Daroni kepada pihak keluarga dalam suasana haru dan penuh rasa syukur.

Diketahui, ayah korban bernama Iskandar, S.IP (64), seorang pensiunan PNS, sedangkan ibunya, Baenah Rosna D, Am.Pd (55), merupakan ibu rumah tangga.

Pihak keluarga menyampaikan terima kasih kepada anggota Satgas Kodim 0421/Lampung Selatan yang telah membantu mengamankan sekaligus mempertemukan kembali anggota keluarganya.

Kejadian ini menjadi bukti bahwa keberadaan prajurit TNI di kawasan Pelabuhan Bakauheni tidak hanya menjalankan tugas pengamanan, tetapi juga hadir memberikan bantuan kemanusiaan kepada masyarakat yang membutuhkan pertolongan. **

Read More

DWP Lampung Perkuat Peran Ibu sebagai Garda Terdepan Kesehatan Keluarga

Bandar Lampung — Dharma Wanita Persatuan (DWP) Provinsi Lampung terus mendorong peningkatan literasi kesehatan keluarga bagi kaum ibu melalui Seminar Kesehatan bertema “Jaga ION Tubuh Saat Tubuh Demam” yang digelar di Kantor DWP Provinsi Lampung, Senin (18/5/2026).

Kegiatan tersebut menghadirkan dokter spesialis anak, dr. Oktadoni Saputra., sebagai narasumber dan diikuti pengurus serta anggota DWP Provinsi Lampung.

Ketua DWP Provinsi Lampung, Agnes Bulan Marindo, mengatakan seminar kesehatan ini menjadi wadah edukasi penting bagi para ibu agar lebih tenang, sigap, dan tepat dalam menangani anak saat mengalami demam.

Menurutnya, masih banyak orang tua yang langsung panik ketika anak mengalami kenaikan suhu tubuh, padahal demam merupakan mekanisme alami tubuh dalam melawan infeksi.

“Sebagai orang tua, melihat anak tiba-tiba badannya terasa panas adalah momen yang pasti memicu rasa khawatir. Seringkali, reaksi pertama kita adalah panik. Padahal, demam sebenarnya adalah mekanisme alami tubuh untuk melawan infeksi,” ujar Agnes dalam sambutannya.

Namun demikian, Agnes mengingatkan bahwa ada kondisi yang kerap luput dari perhatian saat anak demam, yakni dehidrasi akibat kehilangan cairan tubuh yang meningkat drastis.

Ia menilai pemahaman mengenai pentingnya menjaga keseimbangan cairan dan ion tubuh menjadi hal yang sangat penting diketahui para ibu, terutama dalam memberikan penanganan pertama di rumah.

“Anak-anak memiliki metabolisme yang berbeda dengan orang dewasa. Saat suhu tubuh mereka naik, risiko kehilangan cairan juga meningkat drastis. Jika kita terlambat menyadari tanda-tandanya, dampaknya bisa sangat serius bagi organ tubuh mereka,” katanya.

Melalui seminar tersebut, DWP Provinsi Lampung ingin membekali para ibu dengan pengetahuan praktis dan berbasis medis agar tidak hanya mengandalkan kepanikan saat menghadapi kondisi anak demam.

Dalam kegiatan itu, peserta mendapatkan edukasi mengenai kapan demam pada anak perlu diwaspadai, cara mengenali tanda-tanda dehidrasi sejak dini, hingga langkah pertolongan pertama yang tepat sebelum mendapatkan penanganan lanjutan.

Agnes berharap kegiatan edukatif seperti ini dapat memberikan wawasan baru yang bermanfaat dan bisa langsung diterapkan dalam kehidupan sehari-hari oleh para ibu sebagai garda terdepan kesehatan keluarga.

“Kami ingin Ibu-Ibu tidak lagi merasa cemas berlebihan, tetapi tetap waspada dan memahami langkah yang tepat saat anak mengalami demam,” ujarnya.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada dr. Oktadoni Saputra selaku narasumber serta kepada tim Pocari Sweat yang turut mendukung terselenggaranya kegiatan seminar kesehatan tersebut.

Seminar berlangsung hangat dan interaktif. Para peserta tampak antusias mengikuti sesi edukasi dan diskusi mengenai kesehatan anak, hidrasi tubuh, serta pola penanganan demam yang aman dan tepat di lingkungan keluarga.
(Dinas Kominfotik Provinsi Lampung).

Read More

PWI Gandeng KONI Lampung Siapkan Penyelenggaraan Sekaligus Prestasi di Porwanas

BANDAR LAMPUNG – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Lampung mulai mematangkan persiapan Pekan Olahraga Wartawan Nasional (Porwanas) 2027. Salah satunya dengan belajar tata kelola penyelenggaraan event olahraga ke KONI Lampung.

Ketua KONI Lampung Taufik Hidayat menegaskan dukungannya terhadap kesiapan Lampung sebagai tuan rumah Porwanas 2027. Dia optimistis Lampung tidak hanya sukses sebagai penyelenggara, tetapi juga mampu bersaing dalam perolehan medali.
“Kita targetkan Lampung masuk lima besar Porwanas 2027. Semangatnya sinergi untuk prestasi, termasuk sukses penyelenggaraan ajang nasional ini,” ujar Taufik saat menerima kunjungan pengurus PWI Lampung di sekretariat KONI, Senin (18/5).
Menurut dia, Lampung memiliki rekam jejak prestasi di sejumlah cabang olahraga, termasuk angkat besi. Karena itu, KONI meminta data atlet dari 14 cabang olahraga yang akan dipertandingkan untuk memetakan potensi sejak dini.
Terkait venue pertandingan, KONI membuka peluang kolaborasi dengan perguruan tinggi maupun Pemkot Bandar Lampung. “Kita bisa bekerja sama memanfaatkan fasilitas kampus dan pemerintah daerah,” katanya.
KONI juga siap mendukung program pemusatan latihan atlet Porwanas. Taufik menekankan pentingnya pengelolaan anggaran yang transparan dan akuntabel selama persiapan hingga pelaksanaan event.
“Hal penting dalam pengelolaan anggaran, kita harus mengusung keterbukaan dan transparansi,” tegasnya.
Wakil Ketua Umum II KONI Lampung Riagus Ria mengusulkan gajah sebagai maskot Porwanas 2027. Menurut dia, ikon tersebut selaras dengan identitas Lampung sekaligus sejalan dengan maskot PON XXIII 2032.
Dia juga mengusulkan survei bersama untuk penentuan sumber api Porwanas. “Bisa dari Suoh atau Ulubelu, sekalian untuk kebutuhan PON 2032,” ujarnya.
Sementara itu, Waketum IV KONI Lampung Krisna Putra menilai pemetaan potensi medali dan penentuan venue menjadi langkah penting sejak awal. Dia menyarankan PWI belajar dari pelaksanaan Porwanas Bandung yang terpusat di kawasan kampus.
“Kita analisa venue yang bisa dijadikan pusat Porwanas, misalnya di UIN atau Unila,” katanya.
Ketua PWI Lampung Wirahadikusumah mengatakan pihaknya mulai melakukan berbagai persiapan menghadapi Porwanas 2027. Lampung terakhir kali menjadi tuan rumah pada 1993.
“Saat itu dibuka langsung Presiden Soeharto. Sekarang kami ingin mengulang kesuksesan penyelenggaraan HPN dan Porwanas,” ujarnya.
Menurut Wira, Porwanas 2027 akan mempertandingkan 14 cabang olahraga. PWI Lampung melalui SIWO mulai menyiapkan atlet sekaligus berkoordinasi dengan KONI terkait perangkat pertandingan hingga pelaksanaan event.
Lampung sebelumnya meraih medali emas dari sejumlah cabang, seperti bridge, catur, dan futsal. “Ada cabang baru mini soccer, saat ini masih tahap seleksi atlet,” katanya.
Selain olahraga, Porwanas juga akan diisi lomba karya jurnalistik dan fotografi dengan lokasi destinasi wisata dan kawasan bersejarah. “Ini momentum promosi wisata Lampung,” ujar Wira.
Wakil Ketua PWI Lampung Segan Petrus Simanjuntak menambahkan, PWI ingin mengadopsi sistem tata kelola dan pengelolaan keuangan KONI sebagai acuan penyelenggaraan Porwanas.
“Kami belajar dari KONI untuk menyusun rancang bangun pelaksanaan, mulai dari juri, wasit, venue, hingga dasar penganggaran di APBD,” katanya. (*)

Read More

Pimpin Apel Mingguan, Sulpakar Tekankan Budaya Disiplin ASN

Bandar Lampung — Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung, Sulpakar, menegaskan pentingnya disiplin, kebersamaan, dan keteladanan aparatur sipil negara (ASN).

Hal tersebut disampaikannya saat memimpin Apel Mingguan di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung di Lapangan Korpri, Senin (18/5/2026).

Dalam amanatnya, Sulpakar menekankan bahwa pelaksanaan apel bukan sekadar kegiatan seremonial, melainkan bagian penting dalam l budaya disiplin dan tanggung jawab ASN sebagai pelayan masyarakat.

“Apel bukan hanya menggugurkan kewajiban seremonial, tetapi memiliki banyak makna dan hikmah dalam membangun disiplin serta kebersamaan aparatur,” ujar Sulpakar.

Ia meminta seluruh ASN, baik pejabat pimpinan tinggi pratama, administrator, pengawas, maupun pelaksana, untuk mengikuti apel dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab sebagai bentuk komitmen terhadap disiplin pegawai negeri.

Menurutnya, disiplin ASN mencerminkan wajah pelayanan Pemerintah Provinsi Lampung kepada masyarakat. Karena itu, seluruh aparatur, termasuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), diminta untuk memberikan teladan yang baik di lingkungan kerja maupun di tengah masyarakat.

“ASN dan PPPK harus menjadi contoh yang baik. Disiplin dalam mengikuti apel menjadi bagian dari keteladanan aparatur pemerintah,” tegasnya.

Sulpakar juga menegaskan bahwa tidak boleh ada perbedaan perlakuan berdasarkan jabatan ataupun kedudukan dalam pelaksanaan disiplin ASN. Seluruh pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung diwajibkan mengikuti apel pagi sesuai ketentuan yang berlaku.

Ia meminta para pejabat pimpinan tinggi pratama untuk menjadi teladan bagi pejabat administrator, pengawas, dan seluruh pelaksana di masing-masing perangkat daerah.

“Pejabat harus menjadi contoh bagi bawahannya. Kebersamaan dan disiplin inilah yang akan memperkuat kinerja birokrasi Pemerintah Provinsi Lampung,” tegasnya.

Melalui penguatan disiplin dan budaya kerja tersebut, Pemerintah Provinsi Lampung berharap tercipta aparatur yang profesional, solid, dan semakin optimal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.(Dinas Kominfotik Provinsi Lampung).

Read More

Pemprov Lampung Tingkatkan Perlindungan Kesehatan Warga dengan Program BPJS

Bandar Lampung ---- Pemerintah Provinsi Lampung menegaskan komitmennya dalam menjamin hak pelayanan kesehatan masyarakat di 15 kabupaten/kota. Hal tersebut dibuktikan melalui pengalokasian anggaran sebesar Rp125 miliar untuk mendukung kepesertaan BPJS Kesehatan sepanjang tahun anggaran 2026.

​Hal tersebut disampaikan oleh Sekdaprov Lampung, Marindo Kurniawan, usai memimpin Rapat Forum Kemitraan Pengelolaan Kerjasama Fasilitas Kesehatan Provinsi Lampung Semester I Tahun 2026 yang berlangsung di Ruang Sakai Sambayan, Senin (18/5/2026).

​Sekdaprov Marindo Kurniawan merincikan bahwa total anggaran tersebut dibagi ke dalam dua pos jaminan pembiayaan kesehatan masyarakat.

​"Kita pastikan bahwa dukungan dan niat ya, dari Pemerintah Provinsi Lampung bersama DPRD tentunya, telah mengalokasikan anggaran untuk meng-cover BPJS ini, PBI sebesar 85 miliar, kemudian juga ada PBPU sebesar 40 miliar," ujar Sekdaprov Marindo.

​Ia menambahkan bahwa anggaran dengan total Rp125 miliar tersebut dialokasikan untuk masa satu tahun penuh guna menyisir masyarakat yang belum terakomodasi oleh jaminan kesehatan di tingkat kabupaten/kota.

​"Untuk satu tahun meng-cover masyarakat Lampung di 15 kabupaten/kota. Tentunya kan di 15 kabupaten/kota ini sudah ada dukungan masing-masing. Tinggal bagaimana provinsi meng-cover yang kabupaten/kota yang belum," jelasnya.

​Guna menjaga agar kepesertaan masyarakat tetap aktif, Pemerintah Provinsi Lampung berjanji akan mengawal proses administrasi pembiayaan ini secara berkala.

"Dalam pelaksanaannya tentunya proses realisasi pembayarannya kita pastikan tepat waktu, sehingga kecukupan kepesertaannya, keaktifan kepesertaannya bisa terjamin terlaksana dengan baik," imbuh Sekdaprov.

​Di sisi lain, menanggapi persoalan adanya kepesertaan PBI JKN yang dinonaktifkan akibat kendala data maupun administrasi pembiayaan, Pemprov Lampung secara tegas meminta pihak BPJS Kesehatan untuk lebih fleksibel dan mengedepankan komunikasi persuasif. Sekdaprov meminta agar BPJS tidak serta-merta memutus hak jaminan kesehatan masyarakat tanpa adanya pemberitahuan terlebih dahulu.

​"Yang dinonaktifkan itu kan ada banyak kendala, dari sisi data, kemudian juga dari sisi pembiayaan. Kita minta kepada BPJS untuk bisa memastikan, di-warning terlebih dahulu ketika ada data kepesertaan BPJS yang tidak aktif akibat belum dibayar mungkin preminya. Nah, ini yang menjadi kendala, oleh karenanya jangan buru-buru diputus," tegas Marindo.

​Melalui mekanisme peringatan dini tersebut, diharapkan seluruh pihak pemberi kerja, baik pemerintah maupun sektor mandiri, dapat segera merespons kewajibannya.

​"Untuk bisa dikasih warning dulu, peringatan dulu, sehingga si pemberi pekerja, baik pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, ataupun yang dari mandiri itu segera melakukan pembayaran premi, sehingga si pemilik BPJS ini bisa menggunakannya dengan baik," pungkas Sekdaprov Lampung.

Ketua Komisi V DPRD Provinsi Lampung Yanuar Irawan menggarisbawahi bahwa persoalan mengenai kepesertaan BPJS Kesehatan di tengah masyarakat memerlukan penanganan yang adaptif dan solutif. Menurutnya, dinamika di lapangan sering kali tidak selaras dengan kaku-nya regulasi administratif yang ada.

​"Masyarakat di bawah itu, Pak, kadang-kadang enggak mau tahu apakah wilayah itu sudah masuk kategori UHC atau belum, itu katanya bukan urusan kami. 'Urusan Bapak bantu kami, gimana caranya kalau kami sakit hari ini, BPJS-nya mati, ya harus aktif hari ini.' Memang itu problem, karena hampir sebagian masyarakat kita tahu BPJS-nya mati setelah di rumah sakit. Itu masalahnya," ujar Yanuar.

​Guna mengatasi persoalan tersebut, Yanuar memberikan apresiasi sekaligus meminta komitmen berkelanjutan dari BPJS Kesehatan, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, serta RSUD Dr. H. Abdul Moeloek (RSUDAM) untuk terus mengedepankan asas fleksibilitas dalam pelayanan penanganan pasien darurat.

Sementara itu, ​Asisten Deputi Wilayah III BPJS Kesehatan Fauzi Lukman mengungkapkan, cakupan kepesertaan BPJS Kesehatan di Provinsi Lampung saat ini telah menyentuh angka 96%, dengan tingkat keaktifan peserta berada pada kisaran 70%. Porsi terbesar dari kepesertaan ini dikontribusi oleh segmen Penerima Bantuan Iuran (PBI) JKN. Guna memastikan ketepatan sasaran dari bantuan iuran tersebut, pihaknya berencana menggelar koordinasi lanjutan berbasis data terpadu bersama pemerintah kabupaten/kota.

​Selain akurasi data kepesertaan, fokus kedua yang tidak kalah penting adalah penguatan kapasitas sarana dan prasarana di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) maupun rujukan. Fauzi menekankan pentingnya dukungan pemangku kepentingan untuk menambal sejumlah kebutuhan krusial di faskes.

​"Tadi kami angkat tentang hal-hal yang perlu kita support, dapat support dalam hal ini penambahan dokter umum, lalu penambahan perawat bersertifikat hemodialisa, dan ruang tempat tidur kelas tiga," imbuhnya. (Dinas Kominfotik Provinsi Lampung).

Read More