Kecamatan Penengahan Lampung Selatan Monev Anggaran DD

PENENGAHAN - Dalam rangka tertib administrasi dan pelaksanaan penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), Pemerintah Kecamatan Penengahan melaksanakan monitoring dan evaluasi (monev) anggaran dana desa tahap I tahun 2025 di Desa Wai Kalam.

Kegiatan berlangsung di kantor Desa Wai Kalam, Kecamatan Penengahan Kabupaten Lampung Selatan pada Kamis (2/7/2025). Monev tersebut dipimpin langsung oleh Camat Penengahan Saifulloh, yang diwakilkan kepada kasi Ekobang Toharudin, dan kasi Pemerintahan Mastikoh, serta staf lainnya. Juga hadir tenaga ahli pendamping Desa Kecamatan Penengahan. 

 

Kegiatan ini bertujuan untuk memantau perkembangan program, mengevaluasi kinerja, mengidentifikasi masalah, dan memberikan rekomendasi untuk segera ditindaklanjuti oleh pemerintah desa.

Pada kegiatan monev ini yang menjadi bahan evaluasi adalah dokumen RKP Desa 2025, APBDes, Proposal ADD, Proposal DD tahap I, Realisasi DD tahap I, SPJ ADD tahap I, SPJ DD tahap I, SPJ DBH, SPJ BLT-DD triwulan I tahun anggaran 2025.

 

Selain itu kegiatan ini juga sekaligus menjadi momen pembinaan kepada Pemerintah Desa Wai Kalam, agar lebih baik dalam perencanaan dan pengelolaan APBD Desa serta tertib administrasi.

 

Pada momen Ini, Kepala Desa Wai Kalam, Abdul Rasyid, menyampaikan terima kasih kepada Tim Monev Kecamatan Penengahan yang telah mengadakan kegiatan monev di desanya. 

Pihaknya akan segera menindaklanjuti apa yang menjadi catatan perbaikan yang telah diterimanya dari tim Monev dari Kecamatan. 

 

Menurutnya, dengan adanya monev ini menjadikan evaluasi bagi Pemerintah Desa Wai Kalam atas seluruh kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan dan yang belum terealisasi. 

 

Sehingga inti dari monev, yakni meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pemerintah desa kepada masyarakat, serta mencegah terjadinya penyimpangan dana desa bisa terwujud, " tandasnya. (Is)

Read More

Kobarkan Semangat Disiplin dan Persaudaraan, Kalapas Kalianda Hadiri Perkemahan Satya Dharma Bhakti

 

LAMPUNG SELATAN - Kalapas Kalianda, Beni Nurrahman, menghadiri kegiatan Perkemahan Satya Dharma Bhakti Pemasyarakatan yang diselenggarakan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Lampung, bertempat di Lapas Narkotika Bandar Lampung, Kamis (3//7/2025)

Kegiatan Perkemahan diawali dengan Upacara Pembukaan yang dipimpin langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Lampung, Jalu Yuswa Panjang.

Kegiatan pembukaan dilakukan dengan penyematan tanda peserta dan menyanyikan hymne Pramuka oleh seluruh peserta.

Kemudian kegiatan dilanjutkan dengan makan bersama dan bakti sosial yang dilaksanakan untuk mempererat rasa persaudaraan antar peserta.

Kegiatan ini menjadi sarana efektif dalam proses pembinaan dalam membentuk pribadi yang disiplin, tangguh, bermanfaat bagi masyarakat setelah bebas kelak. (Is Hms)

Read More

Pemimpin Muda Inspiratif! iNews TV Pilih Bupati Egi karena Anti Batasan Sosial & Pro Kritik

LAMSEL, Kalianda – Bupati Lampung Selatan, Radityo Egi Pratama, dijadwalkan akan menerima penghargaan bergengsi dari iNews TV atas dedikasinya sebagai pemimpin muda yang terbuka terhadap kritik dan menolak adanya batasan sosial dalam pelayanan publik.

Penghargaan ini diberikan dalam kategori "Anti Social Boundaries Leader" dan rencananya akan diserahkan dalam seremoni khusus di Jakarta pada Agustus 2025, bersama para tokoh nasional lainnya.

Koordinator Daerah Lampung I iNews TV, Andres Afandi, menyampaikan langsung maksud pemberian penghargaan tersebut saat melakukan audiensi dengan Bupati Egi di ruang kerja bupati, Kamis (3/7/2025).

Menurut Andres, tidak semua kepala daerah masuk nominasi penghargaan tersebut. Penilaian dilakukan berdasarkan sejumlah indikator, termasuk kinerja dalam 100 hari pertama masa jabatan.

Bupati Egi dinilai unggul karena komitmennya untuk tidak membeda-bedakan pelayanan publik berdasarkan latar belakang sosial, ekonomi, maupun politik, serta kemampuannya merespons kritik secara terbuka.

“Pak Bupati dikenal sebagai sosok pemimpin muda yang anti batasan sosial. Beliau tidak alergi kritik dan justru meresponsnya secara positif. Salah satu contohnya saat beliau mengajak masyarakat mancing bersama usai menerima kritik soal kondisi jalan,” ungkap Andres.

Menanggapi hal itu, Bupati Egi menyampaikan rasa terima kasih sekaligus menegaskan bahwa penghargaan ini merupakan hasil kerja bersama seluruh elemen masyarakat Lampung Selatan.

“Jika saya menerima penghargaan ini, itu adalah buah dari kerja sama, masukan, bahkan kritik dari masyarakat. Kita bangun Lampung Selatan tanpa sekat, tanpa kasta,” ujar Egi.

Penghargaan ini diharapkan bisa menjadi motivasi bagi kepala daerah lainnya untuk membangun daerah dengan prinsip inklusivitas dan keterbukaan terhadap kritik. (Is-kmf)

Read More

Kantor Desa Palasjaya Diduga Digembok saat Jam Kerja, Ini Kata Plt Camat Palas

LAMPUNG SELATAN – Pelaksana Tugas (Plt) Camat Palas, Iqbal Fuad angkat bicara terkait pemasangan banner penutupan Kantor Desa Palasjaya, Kecamatan Palas Kabupaten Lampung Selatan (Lamsel) oleh perangkat desanya sendiri, pada Rabu 2 Juli 2025, kemarin.

Iqbal menjelaskan, penutupan kantor balai desa dengan ditandai pemasangan banner bertuliskan “Kantor Desa Kami Tutup Sampai Gaji Kami Dilunasi” –“Balai Desa Ditutup Pelayanan Dialihkan ke Kecamatan setempat” lantaran masalah Penghasilan Tetap (Siltap) perangkat desa yang belum dibayarkan.

Sehingga ia juga menambahkan bahwa siltap yang belum dibayarkan itu berpariasi antara 8-10 bulan, dimana kondisi tersebut terjadi kepada hampir seluruh Perangkat Desa.

"Hampir semua yang belum dibayarkan. Antara 8-10 bulan [terhitung] sejak tahun 2023-2024,” tuturnya melalui sambungan via telepon pada apalikasi Whatsappnya, pada Kamis 3 Juli 2025.

Iqbal menambahkan, usai pemasangan banner tersebut, dirinya langsung memerintahkan Sekcam dan Kaur Ekobang untuk mencari tahu secara terinci terkait permasalahan pada pihak pemerintahan Desa Palasjaya Lampung Selatan ini.

“Kemarin pak sekcam sudah ke lokasi. Terus kita panggil semua ke kantor kecamatan. Tapi, yang hadir hanya kades, sekdes, keuangan dan operator desa,” tutur Iqbal.

Ia menambahkan, pihaknya pun mendapat informasi jika pada Rabu malam seluruh perangkat desa pun kembali diundang untuk membahas persoalan tersebut. Nah, dikatakan Iqbal, jika persoalan siltap yang belum terbayarkan itu, akan diselesaikan pada hari ini.

“Ya, kita sudah menghubungi melalui telepon, WA dan WAG tapi tidak direspon oleh para perangkat desa terkait,” ujarnya.

Ketika ditanya, apa permasalahan mendasar sehingga siltap para Perangkat Desa tersebut hingga kini belum terbayarkan.

Iqbal juga belum dapat menjelaskan secara rinci, lantaran masih dicari tahu.

“Ya, belum jelas. Mudah-mudahan segera kita dapatkan informasinya dan dapat diselesaikan,” kata Iqbal.

Dan ia pun mengabarkan jika dirinya sedang dalam perjalanan menuju kantor Balai Desa Palasjaya. Guna mencocokan data rill siapa-siapa perangkat yang masih belum menerima siltap, untuk selanjutnya diselesaikan.

“Hari ini, kita selesaikan, kalau tidak hadir lagi dibalai desa, kita akan berkomunikasi secara langsung untuk mencocokan data orang-orang yang belum dibayar,” imbuh Iqbal.

Iqbal menyapaikan, jika banner penutupan telah diturunkan di hari kemarin dan pihak kecamatan berupaya agar pelayanan di desa dapat kembali normal.

“Banner, itu sudah diturunkan, dan diupayakan hari ini sudah normal,” tegasnya.

Kendati begitu, awak media ini mengkonfirmasi kepada Kepala Dinas (Kadis) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Lampung Selatan ERDIYANSYAH, S.H., M.M. membenarkan bahwa, “ya itu sudah di mediasi camat tersebut, maka kita menghimbau bahwa agar segera diselesaikan Kewajiban Kades setempat,” terangnya melalui perpesanan via Whatsapp. (**)

Read More

Bupati Lampung Selatan dan DEKOPIN Siapkan Gebrakan Kurangi Pengangguran

LAMSEL, Kalianda – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan menyatakan komitmennya mendukung program ekonomi kerakyatan melalui kolaborasi dengan Dewan Koperasi Indonesia (DEKOPIN) Kabupaten Lampung Selatan.

Hal tersebut disampaikan langsung oleh Bupati Lampung Selatan, Radityo Egi Pratama (Egi), saat menerima audiensi pengurus DEKOPIN di Ruang Kerja Bupati, Rabu (2/7/2025). Dalam pertemuan itu, Bupati Egi menegaskan pentingnya optimalisasi koperasi desa untuk mendorong kesejahteraan masyarakat.

“Kita sudah punya embrionya, yaitu Koperasi Desa di 256 desa di Lampung Selatan. Saya harap DEKOPIN bisa memaksimalkan semua produk dengan identitas yang jelas sehingga benar-benar membantu masyarakat mencapai kesetaraan hidup,” ujar Egi.

Bupati muda itu juga menekankan bahwa keberadaan DEKOPIN harus mampu berkontribusi dalam menekan angka pengangguran di wilayahnya. Menurutnya, semakin banyak koperasi terbentuk, maka peluang kerja akan semakin terbuka, sekaligus memperkuat produksi UMKM lokal.

“Semoga DEKOPIN bisa menjadi mitra strategis dalam pengurangan pengangguran. Semakin banyak koperasi berarti semakin luas lapangan kerja, dan potensi ekonomi lokal juga tumbuh,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua Pelaksana Kegiatan Musyawarah Daerah (Musda) DEKOPIN Lampung Selatan, Irhamni menyampaikan kesiapan pihaknya untuk menjadi mitra Pemerintah Daerah dalam mendorong kemajuan UMKM dan pengembangan koperasi.

“Kami siap menjadi mitra penggiat UMKM di Lampung Selatan. Saat ini kami juga sudah menjalin koordinasi dengan Dinas Koperasi dan UMKM untuk merancang program pengembangan koperasi,” ungkap Irhamni.

Lebih lanjut, Irhamni juga memohon dukungan Bupati Egi terkait rencana pelaksanaan Musda DEKOPIN Kabupaten Lampung Selatan yang akan digelar pada 8 atau 9 Juli 2025 mendatang.

“Kami mohon dukungan, karena dalam Musda nanti juga akan digelar event UMKM. Kami berharap dapat menggunakan Aula Rajabasa atau Sanggar Beach sebagai lokasi pelaksanaannya,” kata Irhamni. (Is/kmf)

Read More

Ketua DPRD Pesibar Hadiri Upacara HUT Bayangkara ke-79

Pesisir Barat -  Ketua DPRD Pesisir Barat (Pesibar), Mohammad Emir Lil Ardi,  menghadiri upacara peringatan Hari Bhayangkara ke-79, di halaman komplek perkantoran Pemkab Pesibar, Selasa (1/7/2025).

Bertindak sebagai Inspektur Upacara, Kapolres Pesibar, AKBP. Bestiana, dan Perwira Upacara, Ipda. Samuel Juan Millennio.

Dalam amanat Kapolda Lampung yang disampaikan Kapolres, Bestiana mengatakan bahwa kegiatan tersebut merupakan sebuah momentum penting untuk mengenang sejarah, perjuangan dan pengabdian Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan dan pelayanan kepada seluruh warga negara.

“Tema hari Bhayangkara tahun iniyaitu Polri untuk masyarakat yang berarti pengingat sekaligus komitmen bahwa eksistensi Polri adalah untuk masyarakat. Seluruh tugas dan tanggung jawab yang diemban Polri harus berpijak pada kepentingan rakyat. Mulai dari penegakan hukum yang berkeadilan, pelayanan publik yang profesional, hingga perlindungan yang humanis dan inklusif,” kata Kapolres.

Lebih lanjut disampaikan Kapolres, dalam menjalankan peran strategisnya, Polri juga berkomitmen mendukung penuh visi dan misi pembangunan nasional, khususnya Asta Cita, delapan cita-cita pemerintahan untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Dukungan Polri terhadap Asta Cita diwujudkan melalui pertama, menjaga stabilitas keamanannasional, sebagai fondasi utamapembangunan. Kedua, memperkuat penegakan hukum yang berkeadilan, sertamemberantas kejahatan secara profesional dan proporsional. Ketiga, Mendukung reformasi birokrasi, dengan menghadirkan layanan kepolisian yang bersih, cepat, dan transparan.

“Melindungi demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM) sebagai bagian dari pilar negara hukum. Dan kelima, membangun kemitraan dengan masyarakat dan seluruh elemen bangsa, untuk mendorong partisipasi aktif dalam menjaga kamtibmas,” terang Kapolres.

Ia menandaskan, dengan semangat Presisi Polri siap menjadi bagian dari kekuatan strategis bangsa yang ikut mengawal arah pembangunan nasional menuju Indonesia maju dan berdaulat di tahun 2045.

“Momentum Hari Bhayangkara kali ini menjadi ajakan bagi semua pihak, untuk terus memperkuat sinergi antara Polri dan masyarakat. Kita percaya, Polri yang kuat adalah Polri yang dicintai rakyat, bekerja untuk rakyat, dan tumbuh bersama rakyat,” pungkas Kapolres.(yasir)

Read More

Pemprov Lampung Siap Hadapi Tantangan Pembangunan Lewat Kolaborasi dan Inovasi

Bandar Lampung -- DPRD Provinsi Lampung menggelar rapat paripurna Pembicaraan Tingkat I, Jawaban Gubernur Lampung terhadap Pemandangan Umum dari fraksi-fraksi DPRD Provinsi Lampung terhadap Raperda Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2024 dan 2 (Dua) Raperda Prakarsa Pemerintah Provinsi Lampung yaitu Raperda Tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal dan Raperda Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2025-2029.

Rapat Paripurna digelar di ruang sidang DPRD Provinsi Lampung  dan dihadiri Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela, Rabu (02/07/2025).

Wakil Gubernur Lampung dalam kesempatan tersebut menyampaikan ucapan terima kasih atas masukan, apresiasi, kritik, dan saran yang disampaikan oleh semua Fraksi di DPRD Provinsi Lampung.

"Kami percaya bahwa semua hal yang disampaikan bertujuan untuk menyempurnakan dan meningkatkan kualitas Rancangan Peraturan Daerah yang telah kami sampaikan," ucapnya.

"Masukan tersebut juga penting untuk memperbaiki penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam menghadapi masalah yang ada dan memastikan pelayanan kepada masyarakat berjalan sesuai tujuan bersama," sambungnya.

Terhadap Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Provinsi Lampung pada Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2024, Wagub menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Lampung menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh pihak atas dukungannya dalam mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI yang ke-11 kalinya.

"Ini tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak, termasuk Legislatif, yang memastikan kami tetap bekerja sesuai peraturan yang berlaku. Kerja keras kita semua adalah kunci untuk terus mempertahankan prestasi ini dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah," ucapnya.

Sebagai upaya percepatan pemulihan ekonomi, penurunan kemiskinan, dan penciptaan lapangan pekerjaan, Pemerintah Provinsi Lampung juga terus bekerja keras melalui program yang telah disusun bersama Eksekutif dan Legislatif.

"Kami berharap perangkat daerah dapat beradaptasi dan melakukan perubahan agar target pembangunan daerah dapat tercapai meskipun dengan keterbatasan anggaran. Oleh karena itu, kolaborasi dengan semua pihak terkait sangat penting," harapnya.

Pemerintah Provinsi Lampung juga terus berupaya untuk mengoptimalkan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD), sehingga dengan meningkatnya PAD, sektor pendidikan, kesehatan, dan ekonomi di Provinsi Lampung akan semakin baik karena didukung ketersediaan anggaran.

"Kami terus berusaha memenuhi semua belanja wajib sesuai dengan peraturan yang berlaku," tegasnya.

Pada jawaban Gubernur atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Provinsi Lampung terhadap 2 (Dua) Raperda Prakarsa Pemerintah Provinsi Lampung terkait Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2025-2029, Pemerintah Provinsi Lampung menyatakan sependapat pada sejumlah fraksi yang telah menyampaikan pemandangannya.

"Penguatan kapasitas fiskal dalam kerangka pendanaan pembangunan daerah, kami terus berupaya untuk menjaga kesinambungan fiskal dengan mengedepankan alternatif skema pembiayaan non-APBD, antara lain melalui Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), optimalisasi CSR, pinjaman daerah, sinergi dengan BUMN/BUMD, serta pendanaan hijau (Green Finance) yang berkelanjutan," ucapnya

RPJMD Provinsi Lampung juga akan difokuskan pada pembangunan yang diarahkan pada peningkatan kesejahteraan rakyat, pembangunan infrastruktur, dan penguatan daya saing daerah yang mengacu Asta Cita yang merupakan keterpaduan antara kebijakan pusat dan daerah dalam RPJMN 2025-2029 dan RPJPD Provinsi Lampung Tahun 2025-2045 yang berfokus pada kemiskinan, ketimpangan, kesehatan, pendidikan dan tata kelola pemerintahan.

RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2025-2029 ini akan diselaraskan dengan Rencana Strategis oleh masing-masing perangkat daerah dengan penguatan Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk memastikan arah pembangunan daerah berjalan sesuai target.

Aspek pengawasan, monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan RPJMD akan dilaksanakan secara transparan dan intensif oleh semua elemen masyarakat sehingga target pembangunan di Provinsi Lampung dapat tercapai.

Terhadap saran dan pertanyaan dari sejumlah fraski, Wagub menyatakan bahwa Pemerintah Provinsi Lampung akan terus melakukan strategi kolaborasi masyarakat, pelaku usaha dan perguruan tinggi.

"Program Prioritas telah disusun berdasarkan permasalahan dan isu strategis daerah, serta terus mengarustamakan keluarga dan kelompok rentan berdasarkan SDGS, dan Tata kelola pemerintahan dan efektif dan berintegritas," jelasnya.

Pemerintah Provinsi Lampung juga akan memprioritaskan pengentasan masalah kemiskinan ekstrem di Provinsi Lampung.

"Hal ini bukan hanya soal
peningkatan pendapatan, tetapi juga menyangkut penyediaan akses dasar terhadap pendidikan, kesehatan, air bersih, dan perumahan layak. Pendekatan yang holistik dan lintas sektor dilakukan agar intervensi terhadap kelompok paling miskin bisa efektif dan berkelanjutan," jelasnya.

Pertumbuhan ekonomi akan difokuskan pada strategi penguatan sektor unggulan daerah, peningkatan nilai tambah produk lokal, percepatan realisasi investasi, dan pengembangan ekonomi kreatif serta UMKM.

Terkait Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Pemerintah Provinsi Lampung juga akan melakukan beberapa strategi dengan meningkatkan standar pendidikan, kesehatan, dan pengembangan kapasitas individu di seluruh lapisan masyarakat. Layanan kesehatan diperkuat dengan memperluas akses ke fasilitas kesehatan yang lebih baik.

Kondisi jalan provinsi juga  menjadi prioritas peningkatan kemantapan jalan dan konektivitas khususnya ruas-ruas penghubung sentra produksi, kawasan industri dan pusat pertumbuhan ekonomi.

Pemerintah Provinsi Lampung juga akan memperkuat kolaborasi lintas sektor dengan dukungan DPRD sebagai bagian dari upaya  untuk membuka lapangan kerja dan memperluas kesempatan berusaha.

Pemerintah Provinsi  berkomitmen untuk membuka ruang kolaborasi yang lebih luas, baik dengan DPRD, investor, maupun pemerintah pusat, agar semangat awal pembangunan Kota Baru tetap terjaga.

"Kami percaya, dengan dukungan dan masukan dari DPRD, kawasan ini dapat diarahkan ulang menjadi bagian dari solusi jangka panjang pembangunan perkotaan di Provinsi Lampung," tegasnya.

Pada pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap Ranperda tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal, Pemerintah Provinsi Lampung menyambut baik semangat DPRD yang mendorong terciptanya iklim investasi yang kondusif, inklusif, dan berpihak kepada potensi unggulan daerah.

"Kami apresiasi perhatian dari Fraksi PKB, Fraksi Golkar, Fraksi PAN. Fraksi Gerindra, Fraksi Nasdem, Fraksi Demokrat, Fraksi PDI Perjuangan, dan Fraksi PKS bahwa Pemerintah Provinsi Lampung terus berkomitmen menjadikan provinsi ini sebagai daerah yang ramah terhadap investasi, tidak hanya melalui penyederhanaan perizinan dan regulasi, tetapi juga pendampingan dan perlindungan terhadap UMKM lokal, agar investasi yang masuk tidak justru mematikan usaha rakyat kecil yang sudah berjalan," ucapnya.

Wagub juga meyakini bahwa kemudahan investasi ini akan menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, menciptakan lapangan kerja yang luas, meningkatkan pemerataan pendapatan masyarakat, serta menghadirkan pelayanan publik yang semakin  berkualitas.

"Semua pelaksanaan kebijakan ini akan dilakukan secara transparan, akuntabel, dan terbuka, dengan demikian target pembangunan yang telah ditetapkan dapat tercapai secara optimal," pungkasnya. (Dinas Kominfotik Provinsi Lampung).

Read More

DPR RI Komisi 2 dan Pemprov Lampung Sepakat Ukur Ulang HGU PT SGC

Bandarlampung, – Aliansi Tiga Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) asal Lampung yakni Komunitas Aksi Rakyat (Akar), Koalisi Rakyat Madani (Keramat), dan Pergerakan Masyarakat Analisis Kebijakan (Pematank), menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan 8 Anggota Komisi II DPR RI, yang diketuai oleh Dede Yusuf Macan Effendi, serta diantaranya yaitu, Aria Bima, Zulkifli Anwar, Muhammad Toha, Esthon L. Foenay.

RDPU  yang digelar diruang rapat utama Gubernur Lampung pada Rabu (2/7/2025), ini juga dihadiri oleh Dirjen ATR/BPN, Asnaedi, Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela, Sekda Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, Ketua DPRD Provinsi Lampung, Ahmad Giri Akbar, Bupati Lampung Tengah, Ardito Wijaya dan Bupati Tulang Bawang, Qudrotul Ikhwan Karyonagoro serta sejumlah stakeholder terkait.

RDPU tersebut merupakan tindak lanjut dari aksi demonstrasi yang sebelumnya dilakukan oleh ketiga LSM di Kantor Gubernur Lampung dan Kejaksaan Agung RI, yang menuntut kejelasan terhadap dugaan kejahatan korporasi oleh Sugar Group Companies (SGC) yang dinilai merugikan negara dan masyarakat Lampung.

Dalam forum RDPU, Juru Bicara Aliansi Tiga LSM, Saprianyah, menyampaikan bahwa terdapat indikasi kuat praktik pencaplokan lahan oleh PT. SGC dan anak-anak perusahaannya, yang melebihi Hak Guna Usaha (HGU) yang ditetapkan secara resmi oleh pemerintah.

“HGU PT. SIL yang merupakan anak perusahaan SGC hanya tercatat seluas 11.000 hektar, namun di lapangan penguasaannya mencapai 43.000 hektar. Ini bukti jelas pelanggaran dan pencaplokan,” ujar Saprianyah.

“Kami telah menyerahkan data lengkap, mulai dari dugaan pengemplangan pajak, penggunaan air bawah tanah dan air permukaan tanpa izin, hingga luas lahan yang tidak sesuai, kepada Kejagung, DPR RI, dan Pemerintah Provinsi. Kami minta segera dilakukan pengukuran ulang atas seluruh lahan milik PT. SGC,” tegasnya.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela, menyatakan bahwa pihaknya terus melakukan koordinasi, namun diakuinya hingga kini belum ada titik terang yang menjawab tuntutan masyarakat.

“Koordinasi antar instansi terus dilakukan, namun memang belum mencapai titik puncak yang diharapkan, khususnya dalam klarifikasi atas penggunaan lahan dan persoalan pajak oleh PT. SGC,” ucap Jihan.

Bahkan lanjut Jihan, berdasarkan data dari Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Provinsi Lampung, kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari PT. SGC tercatat hanya sebesar Rp 4 juta rupiah pada bulai Mei 2025.

Kekecewaan juga disampaikan oleh Bupati Tulang Bawang, Qudrotul Ikhwan Karyonagoro yang menyebutkan tidak adanya data rinci mengenai HGU maupun kontribusi pajak SGC di wilayahnya.

“Kami tidak memiliki data lengkap tentang HGU atau kewajiban pajak SGC. Bahkan saat kami meminta CSR dalam bentuk hewan kurban pada Iduladha lalu, mereka hanya memberikan kambing kacang,” ujarnya menyayangkan.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi II DPR RI dari Fraksi Demokrat, Dede Yusuf Macan Effendi menegaskan pihaknya telah mencatat semua permasalahan yang disampaikan oleh aliansi masyarakat maupun pemerintah daerah.

“Kami telah mengakomodir semua aduan terkait konflik agraria dan dugaan pelanggaran HGU oleh PT. SGC. Komisi II DPR RI akan kembali menggelar RDPU lanjutan pada 15 Juli 2025 untuk membahas hasil dan langkah konkret selanjutnya,” terang Yusuf.

Dalam penutup RDPU, Komisi II DPR RI dan Wakil Gubernur Lampung menyatakan dukungan penuh atas permintaan pengukuran ulang lahan milik SGC guna memastikan kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat Lampung. (ido)

Read More

Pemkab Lampung Selatan Juara Kedua Indolivestock Innovation Awards 2025

LAMSEL – Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan kembali menorehkan prestasi di kancah nasional. Kali ini, sektor peternakan mencatat sejarah dengan meraih Juara Kedua dalam ajang Indolivestock Innovation Awards 2025.

Penghargaan bergengsi bertajuk Adi Praja Satwa Sewaka Madya ini diserahkan langsung oleh Direktur Hilirisasi Hasil Peternakan Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian RI, Dr. drh. Makmun, M.Sc., kepada Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lampung Selatan, Rini Ariasih, pada pembukaan Indolivestock Expo & Forum 2025, Rabu (2/7/2025), di Grand City Convex, Surabaya.

Dalam kompetisi ini, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur berhasil meraih Juara Pertama, sementara Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, menempati posisi ketiga.

Prestasi ini diperoleh setelah melalui proses penilaian yang ketat, termasuk verifikasi lapangan dan pembahasan intensif oleh dewan juri yang kompeten. Keberhasilan ini menjadi bukti nyata atas dedikasi, inovasi, dan kerja keras Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lampung Selatan dalam mengembangkan sektor peternakan.

Kepala Dinas Rini Ariasih menyampaikan rasa syukur dan terima kasih kepada Bupati Lampung Selatan, Radityo Egi Pratama, atas dukungan dan bimbingannya. Ia menegaskan bahwa penghargaan ini sebagai bukti nyata dari kerja keras dan inovasi yang dilakukan oleh timnya.

“Semoga penghargaan ini bisa memotivasi kami untuk terus berinovasi serta meningkatkan kinerja dalam pembangunan subsektor peternakan di Kabupaten Lampung Selatan. Terima kasih, Lampung Selatan Maju, Bismillah Bisa,” ujar Rini Ariasih, kepada tim ini.

Penghargaan nasional ini sekaligus memperkuat posisi Lampung Selatan sebagai daerah yang serius membangun sektor peternakan demi mendukung ketahanan pangan dan meningkatkan ekonomi masyarakat, sejalan dengan visi kepemimpinan Egi–Syaiful. (Is/az)

Read More

Pemkab Lampung Selatan Dukung Penuh Olahraga Digital, Ini Buktinya

Kalianda – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan menunjukkan dukungan penuh terhadap kemajuan olahraga digital melalui kegiatan Musyawarah Olahraga Kabupaten (Musorkab) I E-Sport Indonesia (ESI) Lampung Selatan 2025, Rabu (2/7/2025), di Aula Sebuku, rumah dinas bupati setempat.

Acara bertema “Bersatu Lewat E-Sport, Bergerak Lewat Inovasi, dan Maju Lewat Kolaborasi” ini dihadiri langsung oleh Bupati Lampung Selatan H. Radityo Egi Pratama, jajaran Forkopimda, pengurus ESI Provinsi dan Kabupaten, serta sejumlah pejabat daerah lainnya.

Dalam sambutannya, Bupati Egi menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya Musorkab ESI perdana di Lampung Selatan. Ia menyebut kegiatan ini sebagai langkah strategis untuk menyalakan "obor" semangat olahraga digital di kalangan generasi muda.

"Ini bukan sekadar seremoni. Ini bagian dari misi besar kita untuk menjadikan e-sport sebagai alternatif kegiatan positif anak muda," tegas Egi.

Sebagai bentuk dukungan nyata, Bupati Egi siap memfasilitasi turnamen perdana bertajuk “Bupati Cup E-Sport” yang akan digelar tahun ini. Ia bahkan membuka akses penggunaan Aula Sebuku untuk kegiatan komunitas e-sport dan menyatakan siap fokus hingga ke desa-desa dalam rangka mencegah kriminalitas dan judi online.

"Kita bisa masuk ke desa-desa dengan angka kriminalitas tinggi. Kita kurangi hal negatif itu (kriminalitas dan judi online) lewat e-sport," tambahnya.

Bupati Egi optimistis bahwa anak muda Lampung Selatan memiliki potensi luar biasa, tinggal diarahkan ke jalur yang tepat. Ia pun berharap ESI dapat membangun ekosistem yang sehat dan menjadi wadah pembinaan atlet muda berbakat.

Sementara itu, Ketua Pelaksana Musorkab, Muhammad Kholil, menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan mandat dari ESI Provinsi Lampung untuk memperkuat legalitas organisasi di tingkat kabupaten.

Ketua Umum Karateker ESI Provinsi Lampung, Rega Kurniawan, juga menyoroti pentingnya kehadiran ESI sebagai solusi dari minimnya aktivitas positif bagi remaja di desa, yang kerap terjerat judi online.

"Kami siap datang ke desa-desa untuk membina pemain yang potensial. Mari jadikan ESI sebagai gerakan bersama," ajaknya.

Senada, Ketua Harian ESI Provinsi Lampung, Arakha Harastha, menyatakan bahwa e-sport kini telah menjadi jalur karier yang menjanjikan jika ditekuni secara fokus dan profesional.

"Main game sekarang bukan sembarangan. Ini bisa jadi jalan menuju prestasi internasional," katanya yakin.

Di akhir kegiatan, Bupati Egi menegaskan kembali komitmennya untuk mengarahkan anak-anak muda pecinta game agar menjadi kebanggaan daerah. (Is/Kmf)

Read More

Bupati Lampung Selatan Lantik 10 Pejabat, 3 Dipercaya Jadi Plt

Kalianda – Gebrakan besar kembali dilakukan Bupati Lampung Selatan, Radityo Egi Pratama (Egi). Sebanyak 10 pejabat resmi dilantik dan 3 lainnya dipercaya menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) di posisi strategis dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan.

Prosesi pelantikan berlangsung khidmat dan penuh kejutan di Aula Rajabasa, Kantor Bupati Lampung Selatan, Rabu (2/7/2025). Rotasi ini merupakan bagian dari langkah cepat Bupati Egi dalam menyegarkan birokrasi dan memperkuat efektivitas pelayanan publik.

Dari total 10 pejabat yang dilantik, 9 orang menjabat sebagai pejabat administrator (Eselon III) dan 1 orang sebagai pejabat pengawas (Eselon IV). Mereka mengisi posisi penting yang berkaitan langsung dengan urusan strategis daerah.

Dalam arahannya, Bupati Egi menyampaikan bahwa pelantikan ini bukan sekadar seremonial, tapi merupakan amanah besar yang membawa tanggung jawab nyata untuk membela dan meningkatkan standar hidup masyarakat.

"Apapun posisi Bapak-Ibu, saya yakin semuanya punya panggilan besar untuk membuat hidup masyarakat lebih baik. Jangan dilihat dari jabatan, tapi lihat dari kontribusinya. Kita semua satu tim, seperti dalam pertandingan sepak bola—tidak ada peran yang kecil," ujar Egi.

Ia mengingatkan pentingnya kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas, dan kerja tuntas, serta menekankan agar para pejabat baru mampu menunjukkan inisiatif, inovasi, dan integritas tinggi.

"Saya menanti-nanti terobosan dan inisiatif dari Bapak-Ibu sekalian. Pastikan program-program prioritas menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Hindari pemborosan, jauhi sikap arogan, dan jangan pernah bermain-main dengan KKN," tegas Egi.

Bupati Egi menutup arahannya dengan ucapan selamat dan harapan besar agar para pejabat yang baru dilantik mampu menjadi pemimpin yang patut diteladani dan menginspirasi masyarakat.

Berikut daftar lengkap pejabat yang resmi dilantik:

Eko Irawan, S.STP., M.M. – Camat Natar

Qorinilwan, S.H., M.A. – Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah

Supi`Ah, S.Ag., M.Si. – Kabid Ketahanan & Kesejahteraan Keluarga, Dinas PPKB

Firdaus Adam, S.STP., M.M. – Kabid Ketahanan Ekonomi, Sosbud, Agama & Ormas, Kesbangpol

Amir Ali, S.I.Kom. – Kepala Bagian Protokol & Komunikasi Pimpinan Setda

Iwan Chandra Gautama, S.E., M.M. – Kepala Bagian Perencanaan & Keuangan Setda

Hendry Kurniawan, S.H., M.M. – Kepala Bagian Umum Setda

Djuanda, S.H. – Sekretaris Dinas Perhubungan

Mukhtaruddin, S.H., M.M. – Sekretaris Kecamatan Rajabasa

Bagus Wijaya Kusuma, S.STP. – Kasubbag Protokol, Bagian Protokol & Komunikasi Pimpinan Setda

Tak berhenti di situ, Bupati Egi juga menunjuk tiga figur penting sebagai Plt di jabatan krusial, termasuk jabatan direktur rumah sakit daerah dan camat di dua wilayah strategis:

Pejabat yang ditunjuk sebagai Plt:

dr. Djohardi, M.H. – Plt Direktur RSUD dr. H. Bob Bazar, SKM

Ricky Randa Belpama, S.I.Kom., M.M. – Plt Camat Merbau Mataram

Rizwan Effendi, S.K.M., M.M. – Plt Camat Jatiagung

Langkah cepat ini menunjukkan komitmen kuat Bupati Egi dalam menciptakan pemerintahan yang dinamis, adaptif, dan responsif terhadap tantangan pembangunan di Lampung Selatan. (IsKMF)

Read More