Pesisir Barat - DPRD Pesisir Barat (Pesibar) gelar paripurna dengan agenda jawaban pemerintah atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap nota pengantar Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029, di ruang rapat paripurna DPRD, Kamis (10/7/2025).
Rapat yang dihadiri 18 dari 25 anggota DPRD tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Ketua II, Muhammad Amin Basri. Tampak hadir juga para Asisten, Staf Ahli, Forkopimda, para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dan Camat.
Wakil Bupati (Wabup) Irawan Topani mengawali penyampaiannya atas pandangan umum Fraksi Nasdem. Menurut Wakil Bupati, Irawan Topani, Program Sertifikasi Halal terhadap produk lokal khususnya untuk industri dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM).
"Program pengembangan wisata religi dan program penguatan sekolah terpadu keagamaan serta kolaborasi dengan lembaga keagamaan dan Baitul Mal merupakan upaya Pemkab Pesibar untuk mewujudkan masyarakat yang madani dan religius,” kata Irawan Topani.
Ia menyampaikan, Pemkab Pesibar akan berupaya lebih maksimal untuk melaksanakan penegakan atau implementasi Perda Nomor 6 Tahun 2020 tentang kebersihan dan keindahan serta Perda Nomor 11 Tahun 2021 tentang pengelolaan sampah. Pemkab Pesibar melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) telah melakukan beberapa upaya seperti menghimbau terkait pengelolaan sampah dan kebersihan lingkungan melalui sosialisasi baik secara langsung maupun tidak langsung dengan menerbitkan Surat Edaran (SE) Bupati mengenai pengelolaan sampah. “Upaya lainnya yakni mengelola sampah dengan cara memilah sampah organik dan non organik melalui TPS3R Beguai Jejama,” ungkap Wakil Bupati, Irawan Topani.
Dikatakan Irawan Topani, permasalahan sampah juga merupakan tanggungjawab dan kewajiban bersama untuk dapat menumbuhkan kesadaran dan budaya atau perilaku membuang sampah pada tempatnya serta melakukan pengurangan dan pemilahan sampah dari sumbernya. “Perda retribusi daerah telah ditetapkan, namun dalam pelaksanaannya masih belum optimal. Salah satu upaya untuk menjamin transparansi retribusi daerah adalah dengan pengembangan pembayaran Cashless berbasis E-Money untuk mewujudkan tranparansi pendapatan daerah,” lanjut Wakil Bupati, Irawan Topani.
Sementara berkaitan dengan isu kemiskinan dan ketimpangan sosial dengan akses pendidikan, kesehatan, pemberdayaan umkm dan jaminan sosial, menurut Wakil Bupati, Irawan Topani, fokus Pemkab Pesibar untuk peningkatan dan pemerataan akses pendidikan dengan mengupayakan pembangunan sekolah rakyat melalui kolaborasi dengan pemerintah pusat yang akan dibangun di Pekon Way Suluh Kecamatan Krui Selatan, selain itu optimalisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik pendidikan untuk meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan khususnya di daerah yang masih tertinggal.
Sementara untuk akses kesehatan, peningkatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) M. Thohir dari tipe D ke tipe C untuk meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat sebagai rumah sakit rujukan di Pesibar yang juga memerlukan peningkatkan Alat Kesehatan (Alkes) dan pemenuhan dokter spesialis dan menjamin ketersediaan obat-obatan dasar dan penting.
“Terkait dengan pemberdayaan UMKM upaya Pemkab Pesibar adalah dengan peningkatan produktivitas UMKM melalui pelatihan untuk membangun kreativitas dan inovasi UMKM, seperti halnya belum lama ini telah dilangsungkan pelatihan digital marketing yang difasilitasi oleh E-Commerce Shopee. Namun demikian pemberdayaan juga diperlukan bagi Industri Kecil dan Menengah (IKM) untuk menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat melalui fasilitasi akses pembiayaan perbankan, pemanfaatan teknologi mutakhir dan fasilitasi penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi UMKM dan IKM. Untuk terkait dengan jaminan sosial, saat ini Universal Health Coverage (UHC) di angka 100 persen, artinya masyarakat Pesibar telah tercover 100 persen oleh jaminan kesehatan. (Mayasir)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar