Lampung Selatan - Inspektorat Lampung Selatan mengawal proses pengembalian temuan LHP BPK tahun 2024 dari para organisasi perangkat daerah (OPD) kabupaten setempat.
Ada konsekuensi jika temuan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (LHP BPK) tidak bisa dikembalikan hingga batas waktu 60 hari. Proses berikutnya akan melibatkan Tim Penanganan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR) yang di dalamnya terdapat unsur kejaksaan, bahkan melibatkan Aparat Penegak Hukum (APH) lainnya. Tak ada denda kalau lewat dari 60 hari, hanya pengembalian atas temuan BPK itu saja.
"Yang sudah melakukan pengembalian ke kas daerah itu adalah, Dinas Kesehatan, BPBD, Pendidikan, PU, BKD, DLH, Dinas Perhubungan, Damkar, BPKAD, Perpus, dan rata-rata sudah, itu atas temuan di tingkat Kabupaten,” tutur Inspektur Lampung Selatan, Anton Carmana, kemarin.
Menurutnya, Inspektorat akan terus mendorong OPD dan pihak terkait untuk segera menyetorkan pengembaliannya ke kas. Namun Anton belum mengetahui detail berapa OPD dan jumlah nominal yang sudah dikembalikan OPD.
“Sehingga itu pun kami belum mengetahui rinciannya, apakah sudah dikembalikan semua atau belum, tapi tetap dengan melalui proses dan tahapan demi tahapan," kata Anton.
Ia mengaku kerab melakukan pembinaan pada OPD untuk meminimalisir temuan BPK.
"Dan kita sudah melakukan pembinaan itu dalam 82 persen secara administrasi, terkait pada beberapa OPD tersebut. Dan Insya Allah bulan ini selesai semua di masalah pada tahun 2024 yang lalu,” imbuhnya.
Maka dalam hal tersebut, Anton Carmana juga berpesan kepada setiap OPD terkait, agar tidak terulang kembali.
“Dengan demikian, ya agar lebih baiklah dalam pengelolaan anggaran anggaran tersebut di setiap OPD. Yakni, dengan fokus, diteliti, diakuntabel, dan profesionalisme, sehingga tertata dengan sebaik mungkin,” tegasnya.
Elemen Minta APH Selidiki Anggaran Disdik
Ketua DPP Team Monitoring Penyimpangan Dan Korupsi, Mailudin meminta Kejaksaan dan kepolisian sikapi temuan BPK tahun 2024 di Disdik Lampung Selatan.
"Kami akan pelajari kegiatan di Disdik Lampung Selatan. Kalo kami temukan dugaan penyelewengan anggaran, akan kita laporkan ke aparat penegak hukum (Kejaksaan)," kata Mailudin.
Ia mengaku akan membentuk tim untuk melakukan pendalaman temuan itu, yang nantinya akan dilaporkan ke penegak hukum.
"Kami akan investigasi kegiatan ini, dan kami minta Kejari Lampung Selatan, Kepolisian dan Kejati Lampung untuk melihat temuan BPK. Sebagai pintu penyelidikan," kata Mailudin.
Plt Kadisdik: Sebagian Rekanan Sudah Mengembalikan
Sementara, Plt.Kepala Dinas Pendidikan Lampung Selatan M.Darmawan, mengaku bahwa sudah menindaklanjuti instruksi BPK RI.
“Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK, sudah kita tindaklanjuti dengan membuat surat pemberitahuan pada rekanan untuk menyelesaikan temuan tersebut,” kata M.Darmawan, Jumat 8 Agustus 2025.
Menurut dia, pihaknya akan terus mendorong jajarannya dan pihak rekanan agar bisa menindaklanjuti temuan BPK untuk segera menyetorkan pengembaliannya ke kas daerah,
ada konsekuensi jika temuan LHP BPK tidak bisa dikembalikan hingga batas waktu 60 hari.
Proses berikutnya akan melibatkan Tim Penanganan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR) yang di dalamnya terdapat unsur Kejaksaan, bahkan melibatkan Aparat Penegak Hukum (APH) lainnya. Tak ada denda kalau lewat dari 60 hari, hanya pengembalian atas temuan BPK RI itu saja.
“Sekarang semuanya terus berproses. Sebagian rekanan sudah mengembalikan,” kata M.Darmawan.
Sehingga, ia menghimbau para jajaran dan rekanan untuk bekerja sesuai aturan dan benar-benar mengikuti prosedur agar meminimalisir temuan BPK.
“Untuk PPK dan rekanan harus ikuti aturan, artinya diperhatikan pekerjaan, harus sesuai. Kan ada spek,” jelas M.Darmawan.
Diketahui, Pemkab Lampung Selatan pada tahun 2024 menganggarkan Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp126 miliar lebih dengan realisasi sebesar Rp116 miliar lebih atau 92,08% dari anggaran.
Realisasi tersebut di antaranya digunakan untuk 61 paket pekerjaan pembangunan gedung pada Dinas Pendidikan, RSUD Dr. H. Bob Bazar, SKM dan Dinas PUPR.
LHP BPK RI mencatat, paket pekerjaan tersebut dilaksanakan oleh 39 penyedia jasa konstruksi berdasarkan kontrak senilai Rp56 miliar lebih.
Paket pekerjaan dilaksanakan dalam jangka waktu yang ditentukan dan diserahterimakan melalui berita acara serah terima dari penyedia jasa kontruksi kepada PPK. Atas serah terima tersebut, penyedia jasa konstruksi telah menerima pembayaran sebesar Rp51 miliar lebih dengan sisa yang belum dibayarkan sebesar Rp5,2 miliar lebih.
Hasil pemeriksaan dokumen kontrak, laporan kemajuan fisik pekerjaan, back up data, as built drawing, dan/atau foto dokumentasi serta pengujian fisik secara uji petik bersama PPK, penyedia jasa konstruksi, dan konsultan pengawas didukung hasil pengujian laboratorium independen.
"Menunjukkan terdapat kekurangan volume sebesar Rp1 miliar lebih dan ketidaksesuaian spesifikasi sebesar Rp1 miliar lebih atau keseluruhan sebesar Rp2.147.043.651,28 (Rp1.056.177.809,78 + Rp1.090.865.841,50),” demikian petikan LHP BPK RI.’
"Atas 61 paket pekerjaan gedung dan bangunan kekurangan volume sebesar Rp655 juta lebih dan ketidaksesuaian spesifikasi sebesar Rp971 juta lebih (hampir Rp 1 miliar) atas 55 paket pekerjaan pembangunan gedung dan bangunan pada Dinas Pendidikan. Pekerjaan pembangunan gedung dan bangunan pada Dinas Pendidikan sebanyak 55 paket sebesar Rp33 miliar lebih," tulis BPK.
Hasil pemeriksaan atas 55 paket pekerjaan pembangunan gedung tersebut menunjukkan terdapat kekurangan volume sebesar Rp655 juta lebih dan ketidaksesuaian spesifikasi sebesar Rp971.145.122,57 atau keseluruhannya sebesar Rp1.626.615.982,24 (Rp655.470.859,67 + Rp971.145.122,57).
Kemudian, rekapitulasi kekurangan volume dan ketidaksesuaian spesifikasi pekerjaan pembangunan gedung pada Dinas Pendidikan
Kekurangan volume di antaranya terjadi pada item pekerjaan Kesehatan, Keamanan, dan Keselamatan Kerja (K3), pekerjaan rabat, pekerjaan folding gate, dan direksi keet. Sedangkan hasil pekerjaan atas ketidaksesuaian spesifikasi kontrak terjadi pada item pekerjaan pengecatan, pemasangan rangka besi hollow plafond, dan pemasangan rangka atap baja ringan.
BPK RI merinci, kelebihan biaya jasa kontruksi Rp1,8 miliar lebih di antaranya :
*CV BB sebesar Rp22.315.493,23.
*CV BBa sebesar Rp40.638.318,00.
*CV BNT sebesar Rp33.354.987,07.
*CV BPn sebesar Rp82.051.302,71.
*CV DS sebesar Rp74.557.027,81.
*CV DA sebesar Rp16.046.236,37.
*CV EPCB sebesar Rp41.981.304,19.
*CV GP sebesar Rp18.669.724,99.
*CV KP sebesar Rp37.710.907,31.
*CV KA sebesar Rp56.932.979,25.
*CV NB sebesar Rp92.259.583,43.
*CV PS sebesar Rp35.898.546,33.
*CV PK sebesar Rp142.149.548,19.
*CV RF sebesar Rp68.048.947,11.
*CV SLK sebesar Rp113.612.026,05.
*CV SJ sebesar Rp95.382.077,92.
*CV Se sebesar Rp40.127.642,55.
*CV SK sebesar Rp99.008.722,68.
‘BPK merekomendasikan Bupati Lampung Selatan agar memerintahkan, Kepala OPD terkait untuk lebih optimal melakukan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan kegiatan pembangunan/rehabilitasi. Kepala OPD terkait untuk menginstruksikan PPK dan PPTK terkait supaya lebih cermat dalam menguji perhitungan volume dan pemenuhan spesifikasi sebagaimana dipersyaratkan dalam kontrak.’
Kepala Dinas Pendidikan untuk memproses kelebihan pembayaran atas realisasi Belanja Modal Gedung Dan Bangunan sebesar Rp1,6 miliar lebih kepada pihak- pihak terkait sesuai ketentuan dan menyetorkan ke Kas Daerah,’ demikian petikan LHP BPK RI.(is/ndi)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar