BANDAR LAMPUNG —– Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal memaparkan strategi Pemerintah Provinsi Lampung dalam memperkuat ekonomi masyarakat sekaligus membangun ketahanan pangan berbasis desa kepada peserta didik Sekolah Staf dan Pimpinan Tinggi (Sespimti) Polri Dikreg ke-36 Tahun 2026.
Hal tersebut disampaikan Gubernur Mirza dalam Focus Group Discussion (FGD) bersama peserta didik Sespimti Polri dengan tema “Kebijakan Daerah dalam Rangka Penguatan Ekonomi Masyarakat dan Sumber Ketahanan Pangan di Provinsi Lampung” yang berlangsung di Ruang Rapat Utama, Rabu (7/10/2026).
Dalam paparannya, Gubernur Mirza menjelaskan bahwa sektor pertanian menjadi kekuatan utama perekonomian Lampung.
Dengan luas daratan sekitar 3,3 juta hektare, sekitar 1,7 juta hektare dimanfaatkan untuk pertanian dan perkebunan, sementara sekitar 1 juta hektare merupakan kawasan hutan.
Ia menyebut sekitar 1,7 juta masyarakat Lampung bekerja sebagai petani dan pekebun. Kondisi tersebut menjadikan sektor pertanian sangat menentukan pergerakan ekonomi daerah.
“Kalau 60 persennya penduduk ini adalah petani, maka yang paling menyebabkan naik-turunnya perekonomian suatu daerah kami ini adalah pertanian sebenarnya,” ujarnya.
Gubernur Mirza menyampaikan bahwa Lampung memiliki berbagai komoditas unggulan pangan, antara lain padi, jagung, ubi kayu, nanas, dan pisang.
Produksi padi Lampung mencapai sekitar 3,2 juta ton, jagung sekitar 1,7 juta ton, sementara ubi kayu menempatkan Lampung sebagai daerah penghasil terbesar di Indonesia.
Namun, menurutnya, besaran produksi pangan belum secara otomatis menjamin kesejahteraan petani dimana selama ini, sebagian besar hasil pertanian masih dipasarkan dalam bentuk bahan mentah sehingga nilai tambah dan keuntungan lebih banyak dinikmati pada rantai pasok setelah petani.
“Pangan yang di Provinsi Lampung ini selama ini belum bisa memakmurkan masyarakat Lampung. Petani kita selama ini menjual bahan mentah. Yang kedua, daya tawar petani ini lemah,” jelasnya.
Karena itu, Pemprov Lampung mengembangkan kebijakan yang tidak hanya berorientasi pada peningkatan produksi, tetapi juga memperkuat hilirisasi dan ekosistem ekonomi di tingkat desa.
Gubernur Mirza menjelaskan bahwa arah kebijakan tersebut diwujudkan melalui program Desaku Maju, yang menempatkan desa sebagai pusat produksi sekaligus pengolahan pangan.
“Ketahanan pangan kita mulai dari desa, bukan dari nation saja. Maka kami buat program namanya Desaku Maju,” katanya.
Melalui program tersebut, Pemprov Lampung antara lain mengembangkan penyediaan Pupuk Hayati Cair (PHC) di desa.
Fasilitas tersebut memanfaatkan limbah sebagai bahan baku dan ditujukan untuk meningkatkan produktivitas pertanian sekaligus menekan biaya produksi petani.
Pada 2025, program PHC telah dilaksanakan di 500 desa dan pada 2026 diperluas hingga 2.000 desa. Setiap fasilitas ditargetkan mampu mendukung kebutuhan sekitar 400 hektare lahan pertanian.








Tidak ada komentar:
Posting Komentar