BANDARLAMPUNG —– Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal mendorong penguatan sinergi Pemerintah Provinsi Lampung dengan dunia usaha melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) agar tidak sekadar menjadi bantuan, tetapi menjadi bagian dari ekosistem dan orkestrasi pembangunan daerah.
Hal tersebut disampaikan Gubernur Mirza dalam kegiatan Sinergi dan Kolaborasi Pemerintah Daerah dengan Dunia Usaha melalui Program Corporate Social Responsibility (CSR) di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung, Kamis (8/10/2026).
Gubernur mengatakan, pembangunan daerah harus memiliki arah yang jelas dan tidak terlepas dari tujuan negara, di antaranya melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia.
Menurutnya, semangat tersebut sejalan dengan amanat Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama.
Ia menegaskan, dunia usaha memiliki peran penting dalam pembangunan karena sebagian besar pertumbuhan ekonomi berasal dari aktivitas sektor swasta.
Gubernur menjelaskan, perekonomian Lampung pada 2025 tumbuh sebesar 5,28 persen. Pertumbuhan tersebut didukung oleh berbagai sektor ekonomi, termasuk pertanian, industri, serta sektor perdagangan, transportasi, informasi dan komunikasi.
Menurut Gubernur, pertumbuhan ekonomi tersebut menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi tidak hanya digerakkan oleh belanja pemerintah, tetapi juga oleh dunia usaha dan masyarakat.
Karena itu, pemerintah dan dunia usaha perlu bergerak bersama dan menyelaraskan program agar memberikan dampak yang lebih besar terhadap masyarakat.
“Program pemerintah harus ikut menyelaraskan dengan arah negara. Program CSR, Forum CSR juga harus ikut menyelaraskan dengan arah negara, sehingga semuanya punya dampak,” ujar Gubernur Mirza.
Gubernur Mirza menyampaikan, Pemerintah Provinsi Lampung memiliki visi “Bersama Lampung Maju Indonesia Emas” yang menekankan pentingnya kolaborasi seluruh pihak.
Menurutnya, keterbatasan pemerintah dalam anggaran membuat pembangunan tidak mungkin hanya dilakukan pemerintah. Karena itu, arah pembangunan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan dunia usaha perlu dikonsolidasikan sehingga bergerak ke arah yang sama.
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur juga memaparkan program Desaku Maju yang dapat menjadi ruang kolaborasi CSR, yang didalamnya meliputi penyediaan Pupuk Hayati Cair (PHC), bed dryer, penguatan vokasi, kelembagaan ekonomi desa melalui BUMDes dan koperasi, serta pembangunan jalan desa.
Ia menyebut peningkatan produktivitas pertanian melalui PHC ditargetkan mencapai 15-20 persen.








Tidak ada komentar:
Posting Komentar