Adu Kambing di Pasar Inpres Kalianda, Dua Orang Tewas

KALIANDA – Kecelakaan maut adu kambing 2 kendaraan motor akibatkan 2 pengendara, Saparudin (57) warga Sukajaya Kelurahan Kalianda dan Gunawan (26) warga Jambatbesi Desa Gunung Terang meninggal dunia di tempat sekitar pukul 23.15 malam ini di depan Toko Elektronik 44 pasar Inpres Kalianda, Sabtu 31 Mei 2025.

Sementara, 2 orang korban yang dibonceng, Hoyanah (55) istri dari almarhum Saparudin dan Andriansyah (26) warga Jambatbesi Desa Gunung Terang mengalami luka berat dan patah tulang masih dirawat secara intensif di UGD RSUD Bob Bazzar.

Menurut sejumlah saksi, korban Saparudin yang diketahui bekerja sebagai penjaga malam kantor Dinas Lingkungan Hidup Lamsel itu, berboncengan dengan istrinya, Hoyanah mengendarai Honda Beat Hitam tanpa plat nomor datang dari arah Pemda.

Sedangkan korban Gunawan, menggunakan motor Yamaha Mio GT dengan nomor polisi BE 3727 OF berboncengan dengan Andriansyah melaju dari arah berlawanan menuju arah Pemda.

“Kejadiannya cepat banget, tau-tau kedengar suara tabrakan, gak taunya ada 2 motor tabrakan dengan 4 orang yang terkapar di jalan. Terus dibawa ke rumah sakit sama polisi,” ujar salah satu warga, Nana seraya membenarkan jika arus lalulintas malam Minggu ini sangat ramai.

“Kalau Saparudin ini berboncengan dengan istrinya, Hoyanah. Biasanya jam 10.00 -10.30 malam jemput istrinya yang bekerja di Kafe Kopi dari Hati untuk pulang ke rumahnya di Sukajaya,” imbuh kerabat korban, Juned.

Hingga berita ini diposting, pihak Polres Lampung Selatan belum dapat dikonfirmasi. Kedua petugas Polantas yang ditemui di RSUD Bob Bazzar belum dapat memberikan keterangan.(*)

Read More

Jendral Dudung Jalankan Mandat Negara Kawal Pelaksanaan Ibadah Haji Sebagai Amirulhajj

Amirulhajj Indonesia untuk penyelenggaraan ibadah haji 1446 H/2025 telah resmi bertolak ke Arab Saudi pada 29 Mei 2025 lalu.

Keberangkatan tersebut menandai dimulainya misi kenegaraan penting dalam mengawal pelaksanaan ibadah haji, khususnya dalam memastikan pelayanan terbaik bagi jemaah haji Indonesia.

Amirulhaj membawa amanah dari Presiden Prabowo Subianto untuk memastikan seluruh jemaah Indonesia mendapatkan pelayanan terbaik selama menjalankan ibadah haji. Ini adalah tugas kenegaraan yang sangat penting.

Sesuai dengan ketentuan undang-undang, Amirulhajj memiliki mandat untuk memimpin misi haji Indonesia serta menjalankan diplomasi haji dengan otoritas Arab Saudi.

Hingga hari ke-29 operasional haji kemarin, tercatat 189.734 jemaah haji reguler telah tiba di Tanah Suci dalam 482 kloter. Dari jumlah tersebut, 55% merupakan jemaah perempuan (105.085 orang), dan 45% laki-laki (84.649 orang). Selain itu, sebanyak 15.033 jemaah haji khusus juga telah tiba di Arab Saudi.

Fase kedatangan jemaah gelombang pertama ke Madinah telah berakhir pada 25 Mei 2025. Seluruh jemaah kini telah berada di Makkah dan bersiap menghadapi puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna).

Tahun ini, Amirulhaj didampingi oleh 12 anggota, terdiri dari enam unsur pemerintah salah satunya adalah Jenderal (Purn) Dudung Abdurachman dan enam unsur organisasi masyarakat Islam.

Berikut Struktur Amirulhajj 1446 H/2025 M:

a. Amirulhaj: Nasaruddin Umar

b. Naib Amirulhaj:

1) Mochamad Irfan Yusuf dan

2) Romo R. Muhammad Syafi’i

c. Sekretaris: Dahnil Anzar Simanjuntak

d. Anggota:

1) Muhadjir Effendy;

2) Dudy Purwagandhi,

3) Taruna Ikrar;

4) Amirsyah Sanusi Tambunan;

5) Dudung Abdurachman;

6) Syamsul Anwar;

7) Arif Satria;

8) Akhmad Said Asrori;

9) Arifatul Choiri Fauzi

d. Sekretariat:

1) Arskal Salim dan

2) Jojon Novandri

Read More

Buku Tabungan Siswa SMP PGRI 1 Kalianda Diduga "Disandera" Sekolah, Dana PIP Tak Cair

Lampung Selatan – Dugaan praktik penahanan buku tabungan siswa penerima Program Indonesia Pintar (PIP) kembali menyorot dunia pendidikan di Lampung Selatan. Di SMP PGRI 1 Kalianda, sejumlah wali murid menyuarakan keluhan lantaran dana PIP yang seharusnya diterima siswa justru tak pernah cair selama tiga tahun menempuh pendidikan di sekolah tersebut.

Para wali murid mengaku bahwa sejak anak mereka duduk di bangku kelas 1 hingga kini kelas 3 dan menjelang kelulusan, tidak pernah ada pencairan dana bantuan pendidikan dari pemerintah. Mirisnya, saat mereka meminta penjelasan, buku tabungan siswa justru disebut masih berada di tangan pihak sekolah.

Informasi yang diterima redaksi menyebutkan bahwa sebagian siswa hanya menerima data sebagai penerima PIP saat kelas 1 dan 2, namun tidak ada realisasi dana. Sementara untuk kelas 3, meski masih tercatat sebagai penerima aktif, bantuan pun tak kunjung diterima. Hal ini menimbulkan kecurigaan kuat di kalangan wali murid akan adanya ketidakterbukaan dalam pengelolaan dana PIP di sekolah tersebut.

Pihak sekolah pun terkesan menutup diri. Kepala SMP PGRI 1 Kalianda, Untung Sunaryo, tidak pernah memberikan klarifikasi meskipun telah dihubungi berkali-kali melalui telepon, pesan singkat, hingga didatangi langsung ke sekolah selama dua hari berturut-turut. Sayangnya, ia tak pernah berada di tempat dengan alasan yang selalu berubah, sebagaimana disampaikan beberapa guru.

Sementara itu, Wakil Kepala Sekolah Sri Lestari mengakui bahwa buku tabungan siswa penerima PIP memang masih berada di sekolah. Dalam klarifikasi melalui sambungan telepon, ia membantah adanya penahanan buku tabungan.

> "Bukan kami tahan. Buku tabungan siswa hanya kami pegang untuk keperluan pencocokan dengan data fotokopi," ujar Sri Lestari kepada redaksi melalui sambungan telepon.

Ia juga menyebutkan bahwa dana PIP yang belum cair disebabkan masih dalam proses pengajuan ke Bank BRI.

"Kalau ada wali murid yang ingin mengurus sendiri ke bank, silakan ambil buku tabungannya di sekolah," tambahnya.

Pernyataan tersebut justru semakin mempertegas lemahnya koordinasi dan minimnya transparansi dari pihak sekolah kepada orang tua siswa. Sebagian wali murid mengaku tidak pernah diberi tahu bahwa mereka bisa mengambil buku tabungan secara langsung atau melakukan pencairan mandiri.

Hingga berita ini ditayangkan, belum ada tanggapan resmi dari Dinas Pendidikan Lampung Selatan terkait dugaan penahanan buku tabungan serta mandeknya pencairan dana PIP di SMP PGRI 1 Kalianda. (Red)

Read More

Pemkab Lampung Selatan Salurkan Bantuan Pada Ratusan Karyawan PT San Xiong Steel Indonesia

 

KATIBUNG - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan menyalurkan bantuan sembako kepada ratusan karyawan PT San Xiong Steel Indonesia yang belum menerima gaji selama tiga bulan terakhir.

Bantuan tersebut merupakan bentuk kepedulian Bupati Lampung Selatan, Radityo Egi Pratama, terhadap kondisi ekonomi para pekerja yang terdampak ketidakjelasan pembayaran gaji dan iuran BPJS Kesehatan dari pihak perusahaan.

Penyaluran bantuan dilakukan Pelaksana harian (Plh) Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Lampung Selatan, Darmawan, secara simbolis kepada perwakilan buruh di depan pintu masuk PT San Xiong Steel Indonesia, di Desa Tarahan, Kecamatan Katibung, Sabtu (31/5/2025).

Hadir juga mendampingi, Staf Ahli Bupati Bidang Keuangan, Achmad Herry, Pelaksana tugas Asisten Administrasi Umum, Supriyanto, Kasatpol PP, Maturidi serta Plh Kadisnaker.

Plh Sekda Kabupaten Lampung Selatan, Darmawan mengatakan, bantuan tersebut merupakan bentuk kepedulian Bupati Lampung Selatan untuk meringankan beban para karyawan yang mengalami keterlambatan pembayaran gaji dari pihak perusahaan.

“Hari ini kami menyalurkan bantuan 336 paket sembako dari Bupati Lampung Selatan untuk karyawan PT San Xiong Steel Indonesia yang terkena dampak internal manajemen. Mudah-mudahan bermanfaat untuk para karyawan dan keluarganya,” ujar Darmawan.

Diketahui, ratusan karyawan PT San Xiong Steel Indonesia melakukan aksi protes dengan mendirikan tenda di depan pintu masuk perusahaan. Mereka menuntut pihak perusahaan menyelesaikan keterlambatan pembayran gaji dan iuran BPJS Kesehatan.

Pemkab Lampung Selatan juga tengah menjalin komunikasi dengan pihak perusahaan untuk mencari solusi atas tunggakan gaji tersebut.

Bupati Lampung Selatan menegaskan bahwa pemerintah daerah akan terus memantau perkembangan dan dan berupaya melindungi hak-hak pekerja. (Is/dul)

Read More

Lampung Pertama Rampungkan Agenda Nasional Koperasi Merah Putih

PESAWARAN---Provinsi Lampung mencatatkan sejarah sebagai daerah pertama di Indonesia yang berhasil menyelesaikan Musyawarah Desa/Kelurahan Khusus Pembentukan Koperasi Merah Putih di seluruh wilayahnya, melampaui target waktu yang ditetapkan pemerintah pusat.

Pencapaian tersebut disampaikan oleh Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela pada kegiatan Peluncuran dan Dialog Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih Provinsi Lampung yang dilaksanakan di Graha Adora, Kabupaten Pesawaran, Rabu (28/5/2025).

Kegiatan ini dihadiri oleh berbagai unsur penting, antara lain Menteri Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia Zulkifli Hasan, Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto, Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Didit Herdiawan Ashaf, anggota DPR RI, jajaran pimpinan tinggi madya Kabinet Merah Putih, serta Forkopimda Provinsi Lampung. Kegiatan ini juga diikuti oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Kepala Desa, Lurah, serta unsur desa lainnya di Provinsi Lampung.

Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela dalam sambutannya mengungkapkan rasa syukur atas suksesnya penyelenggaraan musyawarah desa dan komitmen tinggi seluruh elemen daerah dalam mendukung percepatan pembentukan Koperasi Merah Putih.

"Alhamdulillah, hingga 26 Mei 2025, seluruh desa dan kelurahan di Provinsi Lampung telah menyelenggarakan Musyawarah Khusus Pembentukan Koperasi Merah Putih. Lampung menjadi provinsi pertama yang mencapai 100% pelaksanaan, lebih cepat dari tenggat nasional 31 Mei," ujar Wagub.

Menurut Wagub, dari total 2.651 desa dan kelurahan, sebanyak 682 di antaranya telah memproses pendirian koperasi melalui notaris, dan 252 koperasi telah berbadan hukum. Pemerintah Provinsi Lampung juga telah membentuk Satuan Tugas Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih pada 23 Mei 2025, yang bertugas mengawal proses hingga seluruh koperasi resmi berbadan hukum paling lambat 30 Juni 2025.

Wagub menegaskan bahwa keberhasilan ini tidak terlepas dari sinergi antara Pemerintah Provinsi, kabupaten/kota, kepala desa dan lurah, serta partisipasi aktif masyarakat. Wagub juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh bupati/walikota dan tokoh masyarakat atas kerja sama yang solid dalam mempercepat realisasi koperasi desa.

"Kami akan terus mengawal dan mendorong validasi serta pemetaan koperasi yang layak menjadi percontohan. Ini adalah langkah awal menuju desa mandiri dan Lampung yang maju, menuju Indonesia Emas," pungkas Wagub.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan menyampaikan bahwa koperasi desa merupakan salah satu solusi konkret untuk menjawab persoalan ketahanan pangan nasional, sekaligus memberdayakan ekonomi pedesaan. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, kata Zulkifli Hasan, telah menegaskan bahwa koperasi desa menjadi strategi utama memperkuat perekonomian rakyat sebagaimana amanat Pasal 33 UUD 1945.

"Koperasi desa ini hadir untuk memotong rantai pasok yang panjang, mengurangi ketergantungan pada tengkulak, membuka lapangan kerja di desa, dan menyediakan layanan dasar seperti sembako murah, klinik, hingga cold storage. Ini jawaban atas keresahan masyarakat desa selama ini," terang Menko.

Melalui Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025, Menko Pangan Zulkifli Hasan ditunjuk sebagai koordinator percepatan pembentukan 80.000 Koperasi Merah Putih secara nasional. Instruksi tersebut juga mengamanatkan pembentukan Satuan Tugas Nasional yang bekerja lintas kementerian dan pemerintah daerah untuk melakukan pemetaan potensi desa, pendampingan kelembagaan, penguatan SDM, hingga debottlenecking atas kendala di lapangan.

Model bisnis Koperasi Merah Putih melibatkan berbagai unit layanan seperti toko sembako, simpan pinjam, apotik desa, penyimpanan logistik, agen pupuk dan LPG, hingga penyerap gabah petani. Skema pendanaan pembentukan koperasi didukung pembiayaan dari Kementerian Keuangan melalui Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dengan plafon maksimal Rp3 miliar dan tenor enam tahun.

Dengan dibentuknya Koperasi Merah Putih ini, diharapkan dapat menyerap banyak tenaga kerja di desa. Satu koperasi diperkirakan menyerap hingga 25 tenaga kerja, program Koperasi Merah Putih dinilai berpotensi menciptakan dua juta lapangan kerja baru di Indonesia, sekaligus menjadi fondasi kokoh menuju pencapaian visi besar Indonesia Emas 2045. (Dinas Kominfotik Provinsi Lampung).

Read More

Gubernur Mirza Tandatangani Kerja Sama Pemanfaatan Satelit dengan Perusahaan Teknologi Luar Angkasa Tiongkok

Shandong– Sebuah satelit visual Tiongkok dengan nama Satelit Lampung-1 akan diluncurkan di tahun ini.

Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, resmi menandatangani Letter of Intent (LoI) dengan dua perusahaan luar angkasa asal Tiongkok STAR.VISION Aerospace Ltd. dan Oriental Maritime Space Port (Shandong) Development Group Co., Ltd.

Acara penandatanganan yang telah dikoordinasikan dengan BRIN (Badan Riset dan Inovasi Nasional)  ini dilaksanakan di kantor pusat STAR.VISION di Kota Haiyang, Provinsi Shandong. Adapun penandatanganan dokumen dilakukan dengan Danying Fan (Co-CEO STAR.VISION Aerospace Ltd.) dan Zhaohui Sun (Wakil Sekretaris Oriental Maritime Space Port-Shandong Development Group Co., Ltd.).

Gubernur Mirza menyatakan, kerja sama ini merupakan langkah bersejarah dan strategis yang menandai dimulainya transformasi Lampung menuju provinsi berbasis teknologi tinggi.
Gubernur Mirza menjelaskan bahwa Satelit Lampung-1 mempunyai dampak yang besar bagi kehidupan masyarakat khususnya petani di Provinsi Lampung, khususnya pertanian dan kelautan.

Di bidang pertanian, teknologi satelit hyperspectral seperti Lampung-1 akan menjadi terobosan besar bagi dunia pertanian dimana teknologi ini memungkinkan petani mengetahui tingkat kelembaban tanah, kadar klorofil daun, penyebaran hama atau penyakit secara dini, jadwal tanam optimal berdasarkan pemetaan iklim mikro, perkiraan pasokan air selama masa tanam. Dikutip dari beberapa sumber, contoh penerapan di Tiongkok menunjukkan bahwa petani yang menggunakan citra satelit berhasil meningkatkan hasil panen, serta menurunkan biaya pupuk dan pestisida.

Sebagai pembanding internasional, di India teknologi satelit bahkan sudah dimanfaatkan secara langsung oleh sektor keuangan. Perusahaan fintech bernama SatSure menggunakan data satelit untuk menilai kelayakan petani dalam menerima pinjaman. CEO SatSure, Prateep Basu, mencatat bahwa 38% rekening bank di India dimiliki oleh petani. Artinya, potensi pembiayaan berbasis data sangat besar dan benar-benar bisa menjangkau petani kecil.

Begitupun dengan penguatan sistem tanggap bencana dan tata ruang, satelit ini nantinya dapat memberikan fungsi pentingnya seperti deteksi banjir, kebakaran lahan, dan tanah longsor lebih dini. Sedangkan dalam hal tata kota, menjadi sangat memungkinkan untuk penggunanya melakukan perencanaan tata ruang dan zonasi yang lebih presisi, maupun pengawasan kawasan konservasi seperti perambahan hutan dan pesisir secara real-time.

“Kita mendapatkan kesempatan dalam penggunaan teknologi satelit berbasis AI yang bisa membantu pembangunan yang presisi, efisien, dan berbasis data. Dengan teknologi ini, kita tidak lagi meraba dalam perencanaan, melainkan bergerak berdasarkan peta kondisi nyata di lapangan. Ini akan menjadi fasilitas data dan teknologi yang bisa digunakan oleh pemerintah dan seluruh stakeholders masyarakat ke depannya,” tegas Gubernur Mirza.

Sebagai salah satu wujud dari komitmennya akan dilakukan pelatihan dalam hal pengembangan SDM lokal di bidang teknologi satelit dan kemandirian teknologi. Dalam hal ini Pemprov Lampung berencana untuk mengirim 100 generasi muda Lampung ke Tiongkok untuk pelatihan penginderaan jauh dan sistem komunikasi satelit. Tujuannya adalah agar pengoperasian satelit, pengolahan data, hingga analitik spasial dilakukan oleh SDM Lampung sendiri dalam beberapa tahun ke depan.

Pembangunan Infrastruktur Teknologi dalam pertemuan ini juga menjadi salah satu agenda utama yang akan diwujudkan dalam rencana pembangunan stasiun bumi di Lampung untuk penerimaan, pengolahan, dan distribusi data satelit. Dengan demikian, ekosistem riset luar angkasa pertama di Indonesia akan bisa dimulai dari Lampung yang akan melibatkan perguruan tinggi serta mitra industri sebagai bagian penting di dalamnya.

Adapun yang menjadi isi pokok kerja sama ini meliputi:
1. Penamaan satelit Lampung-1 sebagai simbol kemitraan strategis.
2. Peningkatan kapasitas SDM Lampung di bidang penginderaan jauh dan teknologi luar angkasa.
3. Fasilitasi kunjungan ke fasilitas peluncuran satelit maritim di Tiongkok.
4. Pengembangan stasiun bumi di Lampung untuk penerimaan dan pengolahan data satelit.

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Mirza juga melakukan kunjungan ke kapal peluncuran satelit milik STAR.VISION yang digunakan untuk peluncuran dari laut. Sebuah teknologi mutakhir yang membuka peluang besar kolaborasi teknologi luar angkasa.

Sore harinya, Gubernur Mirza bertemu dengan Walikota Yantai, Mr. Jiang Cheng, beserta jajaran pemerintah kota. Pertemuan berlangsung dalam suasana hangat dan produktif. Dimana kedua pemimpin daerah memperkenalkan potensi wilayah masing-masing dan membahas peluang kerja sama ke depan. Terutama di bidang pengembangan pelabuhan dan pemanfaatan citra satelit untuk perencanaan wilayah dan mitigasi bencana.

“Kerja sama ini menjadi langkah strategis bagi Lampung dalam memperkuat pembangunan berbasis teknologi tinggi, apalagi satelit ini adalah salah satu yang paling modern di dunia. Data satelit dan teknologi penginderaan jauh akan sangat membantu kami dalam perencanaan wilayah, pengembangan infrastruktur, serta mitigasi risiko bencana, termasuk dalam membantu petani-petani kita dalam mengoptimalisasi lahan. Kami optimis kerja sama ini membuka peluang inovasi dan kemajuan signifikan bagi Provinsi Lampung, selain itu kita juga akan mengirim anak-anak muda kita untuk belajar teknologi mereka, sehingga pengoperasian pemanfaatan satelit ini ke depan dilakukan oleh SDM kita sendiri,” kata Kepala Bappeda Provinsi Lampung, Elvira Umihanni.

Langkah ini juga merupakan kelanjutan dari kerja sama yang sudah dimulai pada forum Shandong International Friendship Cities Cooperation and Exchange Week, yang menegaskan posisi Lampung sebagai provinsi yang siap berkolaborasi secara internasional demi kemajuan teknologi dan pembangunan. (*)

Read More

Sejumlah Kabag dan Kasubag di Pemkab Lampung Selatan Dirotasi

LAMPUNG SELATAN - Bupati Lampung Selatan Radityo Egi Pratama kembali melakukan rotasi di jajaran struktural Sekretariat Daerah (Setdakab) Lampung Selatan. Sejumlah kepala bagian (kabag) dan kepala sub bagian (kasubag) diganti dan digantikan oleh pelaksana tugas (Plt), dalam rangka penyegaran organisasi.

Perombakan ini terungkap dalam acara penyerahan SK CPNS dan PPPK di Aula Rajabasa, Kalianda, Rabu, 28 Mei 2025.

Rotasi ini menyasar jabatan-jabatan strategis yang selama ini berperan penting dalam mendukung kerja-kerja birokrasi kepala daerah. Salah satunya adalah posisi Kabag Protokol dan Dokumentasi Pimpinan, yang sebelumnya dijabat M.Dicky Cherlanda. Ia digantikan oleh Amir Ali sebagai Plt. Adapun posisi Kasubag Protokol yang sebelumnya diisi Adinda Purnomo, kini digantikan oleh Bagus Wijaya Kusuma, juga sebagai Plt.

Perubahan juga terjadi pada jabatan Kabag Perencanaan Keuangan. Aria Puger digantikan oleh Iwan Chandra Gautama. Sedangkan jabatan Plt Kabag Umum kini beralih dari Al Mardiyah kepada Hendry Kurniawan.

Menanggapi rotasi ini, Bupati Egi menegaskan bahwa langkah tersebut merupakan bagian dari dinamika organisasi pemerintahan.

“Penyegaran,” ujarnya singkat.

Ia juga meminta para pejabat yang baru ditunjuk agar segera beradaptasi dan bekerja secara maksimal dalam mendukung visi dan misi kepala daerah.

“Intinya begini, agar visi-misinya dapat segera terealisasi,” tambahnya.

Berdasarkan informasi dari Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Lampung Selatan, para pejabat yang diganti telah mendapatkan penugasan baru. Dicky Cherlada kini menjabat sebagai Penelaah Teknis Kebijakan di BKD. Aria Puger bertugas sebagai Analis Kebijakan Ahli Madya pada Dinas Perizinan. Sementara Al Mardiyah kembali ke posisi definitif sebagai Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Umum. Adinda Purnomo ditempatkan sebagai Penelaah Kebijakan di Inspektorat.

Langkah ini memperlihatkan keseriusan Bupati Egi dalam menata struktur internal Setdakab, untuk memastikan roda pemerintahan berjalan lebih efektif dan responsif terhadap agenda pembangunan daerah. 

Read More

Bupati Lampung Selatan Serahkan SK Pengangkatan CPNS dan Pegawai PPPK

LAMPUNG SELATAN - Bupati Lampung Selatan, Radityo Egi Pratama (Egi), secara resmi menyerahkan Surat Keputusan (SK) Bupati Lampung Selatan tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai (PPPK) Formasi Tahun 2024.

Acara tersebut digelar di Aula Rajabasa, kantor bupati setempat, Rabu (28/5/2025). Hadir juga Wakil Bupati Lampung Selatan, M. Syaiful Anwar beserta pejabat utama setempat.

SK yang diserahkan mencakup tenaga kesehatan, guru, dan tenaga teknis, meliputi 48 orang CPNS dan 152 orang PPPK yang telah dinyatakan lulus seleksi mengisi formasi yang ada.

Dalam sambutannya, Bupati Egi menyampaikan ucapan selamat dan mengapresiasi kepada para CPNS dan PPPK yang telah resmi menerima Nomor Induk Kepegawaian (NIP).

Egi bilang, pencapaian itu bukan hal yang instan, melainkan dari hasil kerja keras, semangat belajar, dan ketekunan dalam mengikuti setiap tahapan seleksi yang kompetitif dan transparan.

“Tentu ini proses yang panjang, berkat kerja keras dan kesabaran bapak ibu sehingga hari ini menerima surat keputusan pengangkatan. Saya menyampaikan rasa bangga dan juga merasa senang menerima keluarga baru,” ujar Egi saat memberikan sambutanya.

Bupati Egi juga mengingatkan kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) yang baru menerima SK, untuk bersatu dalam satu komando guna mewujudkan kemajuan daerah. Dengan harapan, semua ASN dapat bekerjasama secara efektif dan efisien dalam mencapai tujuan bersama.

“Saya pesan kalau memang hari ini bapak ibu semua berbahagia, mau berterimakasih ke Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan, saya minta satu komando,” kata Egi.

Sebab menurut Egi, untuk memujudkan Kabupaten Lampung Selatan yang maju, seluruh ASN harus berada dalam satu komando. Permintaan ini mencerminkan pentingnya kolaborasi dan sinergi dalam mewujudkan cita-cita masyarakat sesuai dengan visi misi daerah.

"Memang bukan pekerjaan yang mudah, tetapi juga bukan pekerjaan yang mustahil. Saya yakin dalam 5 tahun ke depan Lampung Selatan ini bisa maju. Dengan salah satu syaratnya adalah kita kompak, kita solid di bawah komando kepemimpinan saya,” kata Egi. 

Read More

Bhabinkamtibmas Polsek Penengahan Ungkap Pencurian 3,5 Kuintal Kopra

LAMPUNG SELATAN - Anggota Bhabinkamtibmas Polsek Penengahan, Polres Lampung Selatan, berhasil mengungkap kasus pencurian 3,5 kuintal kopra hanya dalam 3 jam.

Kapolsek Penengahan, Iptu Donal Afriansyah mengatakan, anggotanya berhasil mengamankan seorang terduga pelaku pencurian dengan pemberatan (Curat) 3,5 kuintal kopra yakni Diki Wahyudi (19) hari Rabu (28/5/2025), sekitar pukul 10.00 WIB.

"Pelaku diamankan di daerah Desa Kampung Baru, Kecamatan Penengahan," ujar Kapolsek, saat dimintai keterangan, Rabu (28/5/2025) sore.

Kapolsek menceritakan, penangkapan itu berawal dari laporan pemilik kopra bernama Sahrul Efendi (52) warga Desa Tajimalela, Kecamatan Kalianda, hari Rabu (28/5/2025), sekira pukul 07.00 WIB.

"Lalu, korban bersama masyarakat menginformasikan peristiwa pencurian dan keberadaan terduga pelaku beserta barang bukti kepada Kanit Binmas dan Bhabinkamtibmas Polsek penengahan," sambung Kapolsek.

Tak menyia-nyiakan kesempatan, Kanit Binmas Aiptu M Nur Kholis bersama anggotanya Aiptu Susanto langsung mengamankan terduga pelaku Diki Wahyudi dan 3 karung kopra hasil curian seberat 3,5 kuintal.

Tak hanya itu, polisi juga mengamankan 1 sepeda motor Honda beat berplat nomor BE 2986 DCH warna hitam yang digunakan pelaku mengangkut kopra curian.

"Karena tempat kejadian perkara (TKP) di wilayah hukum Polsek Kalianda, Selanjutnya, terduga pelaku dan barang bukti diserahkan kepada Polsek Kalianda untuk di proses lebih lanjut" tegas Kapolsek.

Terduga pelaku, dijerat menggunakan Pasal 363 KUH Pidanatentang pencurian dan terancam mendekam di penjara maksimal 7 tahun.(Red)

Read More

Sebanyak 160 Orang Lolos P3K Formasi 2024, di Lampung Selatan

LAMPUNG SELATAN - Sebanyak 160 peserta terdiri 130 guru, 20 tenaga kesehatan dan 10 teknis lolos P3K formasi 2024, dan 40 orang menerima SK PNS di Aula Rajabasa sekretariat Daerah kabupaten Lampung Selatan, Rabu (28/05/2025).

Di jadwalkan Bupati Lampung Selatan Radityo Egy Pratama menyerahkan secara simbolis SK Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) Guru, tenaga kesehatan, dan tenaga Teknis dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan Formasi Tahun 2024,

Acara yang berlangsung di Aula Rajabasa, sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Selatan ini, dihadiri oleh PJ. Sekda Dra. Intji Indriati, M.H, para Asisten dan Staf Ahli Bupati serta Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Lampung Selatan Tirta Saputra, S.E., M.M. dalam laporannya menyebut, total penerima SK berdasarkan hasil seleksi P3K Guru Formasi Tahun 2024 yaitu sebanyak 200 orang. Dengan rincian, P3K 160 orang, CPNS 40 orang.

“Ini merupakan salah satu langkah atau tahap akhir dalam mewujudkan sistem seleksi Calon ASN dan P3K yang kompetitif, aktif dan produktif, kolusi dan nepotisme,” ujarnya.

Nampak terlihat di dalam aula Rajabasa peserta yang akan dibagikan SK atau petikan Putusan memakai seragam Korpri bercelana dasar bagi laki-laki dan perempuan memakai rok warna hitam, lengkap dengan papan nama,lencana korpri dan pin siger. (Red)

Read More

Dekan FEB Unila Diduga Bungkam Kasus Kekerasan dan Pelanggaran Etik Ormawa, Mahasiswa Gelar Aksi

Bandar Lampung - Aksi massa yang digelar oleh Aliansi FEB Menggugat di pelataran Dekanat Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Lampung (Unila) hari ini menyoroti secara tajam dugaan pembungkaman yang dilakukan oleh Dekan terhadap kasus kekerasan dan pelanggaran etik di lingkungan organisasi kemahasiswaan (Ormawa) FEB.

Sejak pukul 08.00 WIB, massa telah berkumpul di area kampus dan bergerak menuju pelataran Dekanat FEB pada pukul 10.00 WIB. Aksi ini merupakan bentuk perlawanan mahasiswa terhadap krisis multidimensi yang disebut telah lama dibiarkan: buruknya transparansi, ketidakadilan struktural, minimnya fasilitas kampus, hingga pembiaran terhadap kekerasan dan intimidasi oleh oknum Ormawa.

Isu paling utama yang diangkat adalah dugaan tindakan kekerasan yang disertai intimidasi dan pembungkaman terhadap korban. Massa menilai Dekanat tidak menjalankan fungsi perlindungan dan penegakan etika dengan semestinya.

“Menurut bukti rekaman medis, pernyataan korban dan keluarga, serta bukti percakapan digital, telah terjadi kekerasan dan intimidasi. Namun sampai hari ini, tidak ada sikap tegas dari Dekanat. Ini adalah bentuk pembiaran dan pembungkaman terhadap korban,” tegas Jenderal Lapangan, M. Zidan Azzakri.

Aliansi FEB Menggugat menyampaikan empat tuntutan utama kepada Dekanat:

Menghapus Ormawa yang terbukti melakukan kekerasan dan pelanggaran etik;

Mengadili pelaku kekerasan sesuai prosedur hukum dan etika kampus;

Melakukan klarifikasi publik secara terbuka;

Menghentikan segala bentuk intimidasi dan pembungkaman terhadap korban.

Pertemuan langsung antara massa aksi dengan Dekan, Wakil Dekan I, dan Wakil Dekan III pada pukul 10.30 WIB dinilai tidak menghasilkan progres. Pihak Dekanat menolak menandatangani Pakta Integritas yang diajukan oleh mahasiswa sebagai bentuk komitmen atas tuntutan yang disampaikan.

“Penolakan untuk menandatangani Pakta Integritas hanya menunjukkan sikap tidak serius dan arogan dari pimpinan fakultas terhadap masalah ini,” lanjut Zidan.

Selain kasus kekerasan, mahasiswa juga menuntut transparansi keuangan, evaluasi total terhadap kinerja staf kampus, serta perbaikan fasilitas akademik yang selama ini dinilai minim dan tidak merata—khususnya di Gedung F, yang kekurangan AC, proyektor, dan komputer penunjang proses belajar-mengajar.

Aksi yang berakhir pada pukul 12.00 WIB tersebut belum membuahkan hasil konkret. Oleh karena itu, Aliansi FEB Menggugat menyatakan akan menggelar aksi lanjutan dalam waktu dekat dengan skala lebih besar. Mereka juga mengajak seluruh elemen mahasiswa Unila untuk bersatu dalam perjuangan ini.

“Tekanan kami sepenuhnya tertuju pada Dekanat FEB Unila. Kami tidak akan berhenti sampai Dekan dan jajaran menunjukkan tanggung jawab dan komitmen terhadap keadilan dan kebenaran,” tegas Zidan di akhir pernyataannya. (Lis) 

Read More

Pesawaran Kembali Raih Opini WTP Kesembilan Kali Berturut-turut

BANDAR LAMPUNG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pesawaran kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Lampung. Capaian ini menjadi raihan WTP kesembilan secara berturut-turut bagi Pemkab Pesawaran.

Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dilakukan di Auditorium BPK Perwakilan Lampung, Teluk Betung Selatan, Bandar Lampung, Senin (26/5). 

Opini WTP tersebut tertuang dalam LHP Nomor: 298/LHP/XVIII.BLP/05/2025 tertanggal 26 Mei 2025.

Bupati Dendi mengungkapkan, opini WTP yang diraih secara konsisten menunjukkan komitmen kuat pemerintah daerah dalam menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan.

"Ini menjadi penyemangat bagi seluruh jajaran Pemkab untuk terus memperbaiki tata kelola keuangan daerah. Kami juga mengapresiasi BPK yang terus memberikan arahan dan masukan yang membangun," ujar Dendi usai menerima LHP.

Pemkab Pesawaran, lanjut Dendi, akan segera menindaklanjuti seluruh catatan dan rekomendasi dari BPK secara menyeluruh bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Ia juga berharap DPRD Pesawaran dapat terus menjalankan fungsi pengawasan secara optimal sebagai bagian dari penguatan pengelolaan keuangan daerah.

Menurutnya, capaian opini WTP ini mencerminkan penyusunan dan pelaksanaan anggaran yang sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan serta menciptakan sinergi yang baik antara eksekutif dan legislatif.

“Capaian ini kami persembahkan untuk seluruh masyarakat dan pemangku kepentingan Kabupaten Pesawaran,” pungkas Dendi.

Hadir dalam kegiatan tersebut Bupati Pesawaran Dendi Ramadhona, bersama jajaran kepala daerah se-Provinsi Lampung. Turut mendampingi Bupati, Sekretaris Daerah Wildan, Inspektur Singgih Febriantoro, dan Kepala BPKAD Iswanto.

Read More

Kuliah S2 Hukum di Universitas Saburai: Akreditasi Baik Sekali dan Lulusan Berkualitas

Bandar Lampung - Bagi Anda yang bercita-cita menjadi profesional hukum berdaya saing tinggi, inilah kesempatan emas yang tak boleh dilewatkan. Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai (Saburai) secara resmi membuka Penerimaan Mahasiswa Baru Program Magister Hukum untuk tahun akademik terbaru.

Program Magister Hukum Universitas Saburai telah terakreditasi “Baik Sekali” oleh BAN-PT, sebuah pengakuan nasional atas mutu pendidikan yang diselenggarakan. Ini adalah bukti nyata bahwa Saburai tidak hanya menawarkan gelar, tetapi juga kualitas dan kredibilitas.

*Visi Global dan Kurikulum Relevan*

Dengan visi “menghasilkan lulusan yang mampu mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi berbasis ecopreneurship,” program ini ditargetkan melahirkan lulusan unggul pada tahun 2045. Tak sekadar mempelajari hukum dari sisi teori, mahasiswa juga diajak berpikir kritis dan solutif terhadap persoalan hukum yang berkembang di tengah masyarakat.

“Program ini tidak hanya membekali mahasiswa dengan teori-teori hukum, tetapi juga membentuk pola pikir progresif dan solutif terhadap permasalahan hukum di masyarakat,” jelas Dr. Rika Santina, S.H., M.H., Ketua Program Studi Magister Hukum Universitas Saburai.

*Program ini memiliki tiga konsentrasi utama, yakni:*

1. Hukum Pidana
2. Hukum Bisnis/Perdata
3. Hukum Kenegaraan & Otonomi Daerah

Selain itu, Saburai berkomitmen menyelenggarakan pendidikan yang berbasis riset dan teknologi, pengabdian masyarakat, dan menjalin kemitraan strategis dengan lembaga pemerintah maupun swasta.

*Syarat Pendaftaran Mudah*

Calon mahasiswa cukup menyiapkan dokumen sebagai berikut:

Mengisi formulir dan membayar biaya pendaftaran

Fotokopi ijazah & transkrip akademik S1 (5 lembar, dilegalisir)

Fotokopi KTP & KK (5 lembar)

Pas foto ukuran 2x3, 3x4, dan 4x6 masing-masing 5 lembar

Pendaftaran dapat dilakukan secara online melalui tautan yang tersedia, atau langsung ke kampus di Gedung Graha Saburai Lantai 2, Jl. Imam Bonjol No. 468, Langkapura, Bandar Lampung.

*Fasilitas Lengkap dan Lingkungan Belajar Nyaman*

Universitas Saburai memberikan dukungan maksimal agar proses belajar berjalan optimal. Mahasiswa Magister Hukum akan menikmati fasilitas seperti:

Ruang kelas ber-AC

Free WiFi dan akses perpustakaan digital

Laboratorium bahasa dan komputer

Masjid/musala representatif

Lapangan olahraga

Dosen profesional dan berpengalaman di bidang hukum

“Kami menghadirkan lingkungan belajar yang nyaman, kondusif, dan berbasis teknologi untuk menunjang pembentukan karakter dan kompetensi hukum mahasiswa,” tambah Dr. Rika.

*Prestasi yang Menguatkan Reputasi*

Akreditasi “Baik Sekali” bukan sekadar gelar administratif, tapi membawa banyak pencapaian positif:

Tak hanya unggul dari sisi akademik, predikat akreditasi Baik Sekali juga membawa berbagai prestasi membanggakan, baik akademik, non-akademik, maupun institusional:

*Prestasi Akademik*

1. Peningkatan kualitas pendidikan: Akreditasi ini mendorong peningkatan mutu pengajaran serta kepercayaan masyarakat terhadap Saburai.

2. Peningkatan reputasi: Predikat “Baik Sekali” meningkatkan nama baik Program Studi, Fakultas Hukum, dan Universitas secara keseluruhan.

3. Peningkatan kerja sama: Membuka peluang luas untuk menjalin kerja sama dengan institusi dan industri hukum, baik nasional maupun internasional.

*Prestasi Non-Akademik*

1. Peningkatan citra institusi: Akreditasi mendorong persepsi positif dari publik dan pemangku kepentingan pendidikan.

2. Peluang pendanaan lebih besar: Membuka akses lebih luas terhadap pendanaan dari pemerintah dan lembaga-lembaga eksternal lainnya.

*Prestasi Lainnya*

1. Peningkatan kualitas dosen: Mendorong peningkatan kompetensi dosen dalam mengajar, meneliti, dan mengabdi.

2. Peningkatan fasilitas pendidikan: Akreditasi ini berkontribusi langsung terhadap peningkatan sarana dan prasarana kampus.

3. Peningkatan kepuasan mahasiswa: Mahasiswa mendapatkan layanan pendidikan yang lebih baik dan pengalaman belajar yang bermakna.

Magister Hukum Saburai telah meluluskan dua angkatan, dengan peserta dari berbagai latar belakang profesi seperti anggota DPRD Provinsi, advokat, pengusaha, birokrat, dan profesional lainnya. Ini menunjukkan bahwa program ini tidak hanya diminati, tetapi juga dipercaya oleh para praktisi hukum dan pemangku kepentingan.

Ingin jadi bagian dari kampus unggul ini?
Segera daftarkan diri Anda dan mulailah langkah menuju masa depan yang lebih cerah bersama Magister Hukum Universitas Saburai.

Untuk informasi lebih lanjut:

Instagram: @MHsabai

Website: www.mhsaburai.ac.id

Email: saburai.mh@gmail.com

*Kuota terbatas! Daftar sekarang dan jadilah bagian dari generasi pemimpin hukum masa depan.*

Kontak Person

Dr. Rika Santina, S.H.,M.H. : +62823-0721-5666
Reza Pahlepi: +62 853-1784-7474.(rls)

Read More

Demo di Kejati, Mailudin: Usut Kegiatan BKKBN Lampung

Bandar Lampung - Gabungan elemen yang terdiri dari Serikat Intelektual Kawal Demokrasi (SIKAD), Team Monitoring Penyimpangan dan Korupsi (TEMPEK) dan Forum Mahasiswa Lintas Nusantara (FORMALIN) mensoal kegiatan Perwakilan Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Lampung, Selasa (27/5).

Korlap Aksi, Mailudin mengatakan, berdasarkan hasil pengumpulan data dan keterangan dari beberapa sumber informasi terhadap realisasi kegiatan yang ada di BKKBN Lampung yang patut diduga adanya unsur dugaan korupsi, kolusi, nepotisme (KKN) dan tindak gratifikasi serta beberapa kejanggalan yang berpotensi pada kerugian keuangan negara dan merugikan masyarakat selaku pengguna hasil manfaat yang berkepanjangan.

Dugaan KKN serta terindikasi gratifikasi pada pekerjaan tahun anggaran 2023 sampai tahun 2024 diantaranya, pengadaan implant 2 batang dengan nilai Rp 4.7 miliar lebih, pengadaan implant 1 batang dengan nilai Rp 838 juta lebih, pengadaan obat suntik KB kombinasi 1 ml dengan nilai Rp169 lebih, pengadaan syringe dengan nilai Rp 834 juta lebih dan anggaran yang lain mencapai puluhan miliar.

"Kami meminta Kajati dan Polda Lampung untuk segera mengusut tuntas dugaan bobroknya tatakelola anggaran dan kegiatan serta pengondisian proyek dengan modus fee di Perwakilan Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Lampung," kata dia. (Lis/ndi)

Read More

Elemen Minta Kejati Usut Dugaan Penyimpangan Anggaran Dishub Pringsewu

 Bandar Lampung - Gabungan elemen yang terdiri dari Serikat Intelektual Kawal Demokrasi (SIKAD), Team Monitoring Penyimpangan dan Korupsi (TEMPEK) dan Forum Mahasiswa Lintas Nusantara (FORMALIN) mensoal kegiatan Dinas Perhubungan (Pringsewu), Lampung.

Mereka meminta Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung dan Polda memeriksa kegiatan di Dishub Pringsewu.

Para elemen menduga adanya unsur Dugaan Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN) dan dugaan gratifikasi serta beberapa kejanggalan yang berpotensi pada kerugian keuangan negara dan merugikan masyarakat selaku pengguna hasil manfaat yang berkepanjangan.

Dugaan KKN dan gratifikasi di Dishub Pringsewu pada pekerjaan tahun anggaran 2023 sampai tahun 2024 diantaranya, belanja alat bahan untuk kegiatan kantor-alat listrik, (Tap Konektor 4 x 16: Stang Lampu Galvanis 2: Isolasi Listrik, Kabel, Fotocell ) dengan nilai Rp238 juta lebih. Satuan biaya pemeliharaan operasional dalam lingkungan kantor dan roda 6 (4 unit / tahun) dengan nilai Rp148 juta lebih, satuan biaya pemeliharaan kendaraan dinas operasional (1 unit / tahun) dengan nilai Rp 37 juta lebih.

"Honorarium Non ASN / Tenaga Kontrak SK Bupati Tenaga Administrasi (252 Orang / Bulan) dengan nilai Rp441 juta lebih," kata Korlap Aksi Mailudin, Selasa (27/4).

Kata Mailudin, berdasarkan hasil informasi dan temuan lembaganya, kegiatan diduga kuat telah terjadi pengodisian paket yang dilakukan oleh oknum di Dinas Perhubungan Pringsewu, pasalnya jika dilihat dari kegiatan anggaran yang cukup fantastis mencapai ratusan juta terindikasi dan diduga kuat mark-up anggaran serta menjadi bahan bancakan oknum di Dinas Perhubungan Pringsewu.
"Berdasarkan analisa lembaganya terkait mata anggaran seperti belanja belanja habis pakai, ATK dan makan minum yang mencapai miliaran rupiah dengan mekanisme dipecah-pecah.

"Kamu meminta Kajati dan Polda Lampung untuk segera mengusut tuntas dugaan bobroknya tatakelola keuangan tersebut, serta anggaran dan kegiatan dugaan pengondisian proyek dengan modus fee di Dinas Perhubungan Pringsewu," kata dia.(lis/ndi)

Read More

Elemen Demo di Kejati Lampung, Desak Usut Dugaan Penyimpangan Anggaran Disdikbud Lampung Barat

Bandar Lampung - Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) LANTANG menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung pada Selasa, 27 Mei 2025.

Aksi ini bertujuan mendesak aparat penegak hukum agar segera menindaklanjuti dugaan penyimpangan anggaran di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Lampung Barat yang diduga terjadi pada tahun anggaran 2023 dan 2024.
Ketua LSM LANTANG, Arapat, menyampaikan bahwa pihaknya telah mengantongi sejumlah data dan informasi dari hasil penelusuran lapangan dan sumber-sumber terbuka yang mengarah pada indikasi penyimpangan dalam pengelolaan anggaran.
“Beberapa temuan awal kami menunjukkan adanya potensi mark-up anggaran, indikasi pemecahan kegiatan, penggunaan laporan pertanggungjawaban (SPJ) yang diragukan validitasnya, serta potensi konflik kepentingan dalam penunjukan pelaksana kegiatan,” ujar Arapat.
LSM LANTANG menyebut bahwa pos anggaran yang diduga menjadi sumber penyimpangan antara lain belanja konsumsi, biaya sewa hotel, alat tulis kantor, perjalanan dinas, hingga proyek rehabilitasi bangunan sekolah.
Menurut Arapat, dugaan penyimpangan ini berpotensi menimbulkan kerugian negara dalam jumlah yang signifikan, dan oleh karena itu perlu segera ditindaklanjuti dengan langkah penyelidikan resmi dari aparat penegak hukum. Pihaknya juga menyoroti kemungkinan pelanggaran terhadap UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan PP Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS.
Aksi yang diikuti oleh puluhan massa dari LSM LANTANG serta elemen masyarakat sipil ini telah menyampaikan tuntutan agar Kejati Lampung melakukan audit menyeluruh dan proses hukum secara transparan terhadap dugaan tersebut.
“Kami berharap Kejati Lampung merespons dengan serius. Ini bukan tuduhan, tapi desakan agar dugaan yang muncul di publik bisa dibuktikan melalui proses hukum yang sah,” tegas Arapat.
Sebagai bentuk komitmen terhadap pengawasan publik, LSM LANTANG juga menyatakan siap mendorong pengungkapan kasus ini hingga ke tingkat nasional jika dalam waktu dekat tidak ada respons dari aparat daerah.(lis/ndi)

Read More

Pengurus SMSI Pusat Audiensi dengan Mendikdasmen Abdul Mu’ti

JAKARTA - Pengurus Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Pusat yang dipimpin langsung Ketua umumnya Firdaus, menggelar audensi bersama Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Republik Indonesia, Prof Dr H. Abdul Mu’ti MA, pada Senin sore (26/5/2025) di Ruang Kerja Mendikdasmen, Jl. Jenderal Sudirman, Senayan-Jakarta Pusat. 

Pertemuan penuh keakraban tersebut, selain bersilaturahmi, juga membahas program sinergitas dan kolaborasi antara SMSI dengan Kemendikdasmen dalam mengedukasi dan mensosialisasikan pers yang berkualitas dan professional. Salah satunya untuk kalangan pendidikan di Indonesia.

Abdul Mu’ti sendiri adalah bagian dari SMSI Pusat, yakni Ketua Dewan Penasehat. Sehingga pertemuan yang cukup singkat itu, layaknya pertemuan internal organisasi. Rombongan SMSI Pusat tersebut dipimpin langsung Ketua Umumnya, Firdaus dengan didampingi Sekretaris Jenderal, Makali Kumar SH, Wakil Ketua Dewan Pembina KH M Mashum Hidayatullah MSi, Wakil Ketua Dewan Penasehat Bunyan Saptomo, Wakil Ketua Umum Bidang Pendidikan dan Pelatihan H. Moh Nasir, Wakil Ketua Umum Bidang Pengembangan Tehnologi Digital dan Usaha Media Siber Ilona Juwita, dan Wakil Ketua Umum Bidang Luar Negeri Dr Retno Intani.

Ketua Umum SMSI Pusat, Firdaus, menyampaikan tujuan audiensi ini adalah untuk mempererat silaturahmi, melaporkan kepada Ketua Dewan Penasehat SMSI Pusat, dan sekaligus membangun sinergitas dan kolaborasi, serta kemitraan dalam mensukseskan kemajuan pers dan dunia pendidikan di Indonesia.

“Pak Abdul Mu’ti selaku Mendikdasmen yang juga Ketua Dewan Penasehat SMSI, kami datang berkunjung untuk bersilaturahmi sekaligus menyampaikan kegiatan yang sudah dilakukan baru-baru ini. Salah satunya, SMSI Pusat telah sukses melaksanakan kegiatan Malam Apresiasi dan Dialog Kebangsaan,” ujar Ketum Firdaus, saat membuka audensi tersebut.

Dijelaskan Firdaus, pada kegiatan Malam Apresiasi dan Dialog Kebangsaan yang dilaksanakan SMSI Pusat di Jakarta pada tanggal 20 Mei 2025 itu, berisi penyerahan penghargaan bergengsi Anugerah Sahabat Pers Indonesia kepada sejumlah kepala daerah, baik Bupati dan Gubernur, serta tokoh masyarakat. Atas dedikasinya dalam memajukan pers dan pembangunan. 

Kemudian, dalam Dialog Kebangsaan sendiri, agenda utamanya adalah membahas dukungan kuat masyarakat dari berbagai pelosok Indonesia terhadap tokoh masyarakat yang diusulkan SMSI menjadi calon Pahlawan Nasional, yakni RM Margono Djojohadikusumo. Hal itu tak lepas dari kiprah semasa hidupnya, RM Margono Djojohadikusumo (Kakek Presiden Prabowo Subianto), yang memiliki peran penting dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia dan pendirian Bank Negara Indonesia (BNI).

“Selanjutnya, SMSI kedepan, ingin menjalin kerjasama dengan Kemendikdasmen dalam mengedukasi masyarakat Indonesia, termasuk di kalangan pendidikan tentang kode etik jurnalistik. Untuk menunjang terwujudnya pers yang berkualitas dan professional di Indonesia,” jelas Firdaus yang mengenakan baju batik berwarna coklat tersebut.

Mendikdasmen Abdul Mu’ti dalam kesempatan itu, tampak antusias menyambut kedatangan rombongan SMSI Pusat. Dia didampingi sejumlah pejabat Kemendikdasmen, diantaranya Kepala Biro Komunikasi dan Hubungan Masyarakat, Anang Ristanto SE MA.

Abdul Mu’ti yang sekarang masih sebagai Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah periode 2022-2027 itu, menyampaikan respon positifnya atas kegiatan yang telah dilaksanakan oleh SMSI, diantaranya dalam pengusulan calon Pahlawan Nasional RM Margono Djojohadikusumo. Untuk terus menumbuh kembangkan semangat perjuangan dan pembangunan perekonomian bangsa.

“Kami juga setuju adanya sinergitas antara SMSI dengan Kemendikdasmen dalam menssosialisasikan kode etik jurnalistik kepada pendidik dan siswa. Hal ini sangat penting untuk meningkatkan pemahaman tentang etika profesi jurnalistik dan mencegah pelanggaran,” ujarnya.

Abdul Mu’ti juga menyampaikan, pemahaman kode etik membantu jurnalis menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan bertanggung jawab, serta menjaga kredibilitas media. Selain itu, sosialisasi juga penting untuk membentuk generasi yang sadar akan nilai-nilai jurnalistik yang baik. (Lis) 

Read More

LKPD, Pemkot Bandar Lampung Raih Opini WTP dari BPK

 

Bandar Lampung- Pemerintah Kota (Pemkot) Bandar Lampung kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Lampung atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024. 

Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung di Aula Krakatau, Kantor BPK RI Lampung, Bandar Lampung, Senin 26 Mei 2025.

Dengan capaian ini, Walikota Bandar Lampung mengucapkan terimakasih atas penghargaan yang di berikan BPK RI Perwakilan Lampung. 

“Alhamdulillah, tahun ini kita kembali meraih predikat WTP. Terima kasih kepada seluruh masyarakat Kota Bandar Lampung serta Jajaran Pemerintah Kota Bandar Lampung, prestasi ini adalah hasil kerja keras kita bersama,” Jelas Eva Dwiana. 

Bunda Eva menambahkan penghargaan ini, menjadi motivasi Pemerintah Kota Bandar Lampung menjaga dan melakukan evaluasi agar pengelolaan keuangan ke depan semakin baik.

“Kita terus berupaya. Predikat WTP ini bukan hanya prestasi, tapi juga amanah yang harus dijaga dan dipertahankan,” tegasnya. (Lis) 

Read More

Panen Hadiah Simpedes BRI KC Cikarang Beri Mobil, Motor & TV untuk Nasabah Setia

 

Cikarang,  – BRI Kantor Cabang Cikarang kembali menggelar acara Panen Hadiah Simpedes (PHS) sebagai bentuk apresiasi kepada para nasabah setia. Kegiatan yang berlangsung pada Sabtu pagi pukul 09.00–12.00 di Meikarta District 1 ini berlangsung meriah dengan kehadiran ratusan nasabah, serta diwarnai dengan pengundian hadiah spektakuler.

Acara ini turut dihadiri oleh jajaran BRI KC Cikarang, termasuk Pimpinan Cabang (Pinca) Omang Solehudin, para manajer, kepala unit, mantri, serta perwakilan dari Kantor Cabang Pembantu (KCP). Hadir pula Regional Micro Banking Head Regional 7 Jakarta 2, Komaryati Diat Anggerawati, saksi dari notaris, pihak kepolisian, serta perwakilan dari Kementerian Sosial dan Dinas Sosial setempat.

Dalam sambutannya, Pinca BRI KC Cikarang, Omang Solehudin menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan wujud penghargaan kepada nasabah yang terus mempercayakan layanan keuangan mereka kepada BRI, khususnya melalui produk Tabungan Simpedes.

“PHS adalah bentuk apresiasi kepada nasabah kami. Selain menabung, nasabah juga dapat menikmati berbagai layanan unggulan BRI seperti fasilitas pinjaman, Brimo, QRIS, Qlola dan layanan digital lainnya,” ujarnya.

PHS merupakan program undian berhadiah yang diadakan secara rutin dua kali dalam setahun, di mana nasabah dengan saldo minimal tertentu akan mendapatkan kupon undian dan kesempatan untuk membawa pulang berbagai hadiah menarik.

UMKM binaan KC Cikarang juga turut memeriahkan acara dengan membuka stand kuliner dan produk lokal di lokasi acara, yang menjadi daya tarik tersendiri bagi pengunjung.

Deretan Hadiah Spektakuler
Puncak acara ditandai dengan pengundian hadiah utama, termasuk:
• Grand Prize 1 unit Suzuki Ertiga – dimenangkan oleh Haryanti dari nasabah Unit Pasir Gombong
• Grand Prize 1 unit Suzuki Carry Pick Up
• 3 unit Yamaha Mio
• 4 unit TV LG 43”
• 9 unit TV LG 32”
Rasa haru dan bahagia terpancar dari wajah para pemenang. Dalam komentarnya, pemenang Grand Prize Haryanti mengucapkan rasa syukurnya.

“Terima kasih kepada BRI atas acara yang luar biasa ini. Semoga makin banyak yang menabung di BRI dan semakin banyak juga yang mendapatkan hadiah seperti saya,” ucapnya penuh semangat.

Acara juga dimeriahkan oleh hiburan musik, pembagian doorprize, dan antusiasme tinggi dari para nasabah yang hadir.

Melalui PHS, BRI berharap semakin banyak masyarakat yang teredukasi untuk menabung dan memanfaatkan layanan perbankan secara optimal. Dengan semangat "Melayani Dengan Setulus Hati", BRI terus berkomitmen menghadirkan layanan terbaik untuk seluruh nasabah di Indonesia.

Read More

Upacara Bendera: Komandan Lanud Husein Sastranegara Ajak Pelajar Jadi Harapan Bangsa

Bandung – Komandan Lanud Husein Sastranegara, Kolonel Pnb Alfian, S.E., M.Han., memimpin langsung upacara bendera di SMK Angkasa Lanud Husein Sastranegara, Senin (26/05/2025).

Kegiatan ini merupakan bagian dari pembinaan karakter dan penanaman nilai-nilai cinta tanah air kepada generasi muda.

Dalam amanatnya, Danlanud menyampaikan pentingnya menumbuhkan semangat nasionalisme dan rasa bangga sebagai bangsa Indonesia sejak dini. Danlanud juga mengingatkan para siswa untuk selalu disiplin, menjauhkan diri dari hal-hal negatif, serta meningkatkan kompetensi diri.

“Sebagai pelajar, kalian adalah harapan bangsa. Jadilah generasi yang tangguh, berakhlak mulia, dan siap menghadapi tantangan masa depan,” tegas Danlanud di hadapan para siswa dan guru.

Kegiatan ini juga menjadi sarana pembinaan mental dan kedisiplinan, sekaligus menjalin kedekatan antara TNI Angkatan Udara dengan dunia pendidikan. Dengan kegiatan ini, diharapkan semangat kebangsaan di kalangan pelajar terus tumbuh dan berkembang, sejalan dengan misi TNI AU dalam membentuk generasi muda yang cinta tanah air dan siap berkontribusi bagi kemajuan bangsa.

Upacara bendera diikuti oleh Ketua Yasarini Pengurus Cabang Lanud Husein Satranegara Ny. Annisa Allfian beserta pengurus, Kasi Bamin Mayor Kal Yoga serta seluruh siswa, guru, dan staf SMK Angkasa.

Read More

Pemkab Lampung Selatan 9 Tahun Berturut-turut Raih Opini WTP dari BPK

 

LAMSEL, Bandar Lampung – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran (TA) 2024 dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi Lampung.

Predikat tersebut berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPD TA 2024 yang diserahkan Ketua BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung, Nugroho Heru Wibowo, di Aula Krakatau, Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung, Bandar Lampung, Senin (26/5/2025).

Pencapaian tersebut menandai keberhasilan Pemkab Lampung Selatan mempertahankan opini “Wajar Tanpa Pengecualian” untuk ke-9 kali secara berturut-turut sejak tahun 2016.

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Lampung Selatan, Wahidin Amin menyampaikan, pencapaian itu sekaligus menjadi bukti konsistensi pihaknya dalam menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah.

“Perolehan opini WTP ini menjadi bukti komitmen Pemkab Lampung Selatan dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan,” kata Wahidin Amin dalam keterangannya.

Sementara itu, Bupati Lampung Selatan, Radityo Egi Pratama mengapresiasi seluruh jajaran pemerintah daerah, atas kerja keras dan sinergi lintas perangkat daerah dalam mewujudkan pengelolaan keuangan yang baik dan sesuai dengan prinsip good governance.

“Pencapaian ini menjadi penyemangat untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah, sebagai bagian dari upaya mendorong pembangunan yang merata dan berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat,” kata Bupati Egi. (Har/dul)

Read More

Lampung Gaet Investasi Pertanian Modern dari Shandong, Produktivitas Diprediksi Naik 30%

Shandong, Tiongkok - Pemerintah Provinsi Lampung memperluas jejaring kerja sama internasional untuk mempercepat transformasi pembangunan daerah. Pagi ini, Senin, 26 Mei 2025, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menghadiri forum bisnis di Provinsi Shandong, Tiongkok, yang melibatkan sekitar 30 perusahaan besar, termasuk Pauli Shandong Taiyuan Energy Co., Ltd.

Dalam pertemuan tersebut, Gubernur Mirza turut menyaksikan penandatanganan Letter of Intent (LoI) antara Ketua APINDO Lampung, Ary Meizari, dan CEO Pauli Group. Penandatanganan ini menandai komitmen awal kerja sama investasi di bidang pertanian modern (smart farming), serta potensi pengembangan ke sektor pariwisata dan kawasan industri.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Lampung, Elvira Umihanni, menjelaskan bahwa langkah ini merupakan tindak lanjut konkret dari kunjungan Konsul Jenderal Republik Rakyat Tiongkok untuk wilayah Sumatera, Zhang Min, ke Lampung pada 19 Mei lalu.

“Kerja sama ini membuka peluang besar bagi transformasi sistem pertanian di Lampung. Teknologi dari Pauli Group diproyeksikan dapat meningkatkan produktivitas hingga 30%, khususnya pada komoditas utama seperti padi, jagung, dan hortikultura,” ujar Elvira.

Lebih lanjut, Elvira menambahkan bahwa implementasi proyek ini akan dilakukan dengan model kemitraan langsung bersama petani lokal. Hal ini diharapkan mampu memastikan alih teknologi, memperkuat kapasitas produksi, dan meningkatkan kesejahteraan petani secara berkelanjutan.

Gubernur Mirza sendiri secara konsisten mendorong hilirisasi dan modernisasi sektor pertanian. Upaya ini telah diwujudkan melalui pembangunan silo dan penyediaan alat pengering gabah (dryer) di sentra-sentra produksi. Pemerintah Provinsi Lampung juga aktif memperkuat kemitraan dengan pelaku usaha nasional dan internasional untuk menjadikan Lampung sebagai lumbung pangan nasional yang berdaya saing.

Mengapa Shandong Penting?
Shandong merupakan salah satu provinsi ekonomi terkuat di Tiongkok. Terletak di pesisir timur, provinsi ini dikenal sebagai produsen sayuran terbesar di Tiongkok dan basis penting untuk pengembangan pertanian modern. Shandong juga memiliki sektor industri yang sangat berkembang, mulai dari manufaktur ringan dan berat, industri makanan, petrokimia, hingga teknologi tinggi.

Provinsi ini menjadi pusat investasi asing dan perdagangan internasional, didukung oleh infrastruktur pelabuhan, rel kereta api, dan jalan raya yang sangat maju. Salah satu kotanya, Qingdao, adalah pusat manufaktur dan ekspor penting di Tiongkok.

“Shandong adalah mitra strategis karena kemajuan teknologinya di sektor pertanian dan industrinya yang progresif. Kerja sama ini membuka jalan agar Lampung bisa belajar, bertransformasi, dan mengembangkan pertanian berbasis teknologi tinggi,” tambah Elvira.

Lampung menjadi provinsi pertama di Sumatera yang melakukan kunjungan resmi ke Shandong. Langkah ini dinilai strategis untuk membuka akses pasar, investasi, dan kemitraan ekonomi lintas negara.

Dengan kolaborasi ini, Pemerintah Provinsi Lampung menargetkan percepatan pertanian berbasis teknologi, peningkatan ekspor komoditas unggulan, serta pembukaan lapangan kerja baru bagi masyarakat pedesaan. (*)

Read More

Dinas PUPR Dukung Kerja 100 Hari Bupati Lampung Selatan

LAMPUNG SELATAN ,- Dinketahui Pembangunan jalan-jalan di kabupaten, Lampung Selatan, menjadi fokus utama Dinas PUPR Lampung Selatan. Dalam anggaran APBD tahun 2025, Dinas PUPR memprioritaskan infrastruktur jalan, termasuk ruas jalan Sukamarga - Bulok di Kalianda, depan Tugu Radin Intan - Exit Tol Kalianda dan way harong Kalianda yang ditargetkan menjadi jalan mulus, senin 26/05/2025. 

Ditangani oleh Dinas PUPR lampung Selatan melalui dana APBD tahun anggaran 2025, Pembangunan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas jalan bagus di wilayah kabupaten Lampung Selatan, sesuai dengan arahan Bupati Lampung Selatan. 

Lebih detailnya, pembangunan jalan di Bulok ini meliputi beberapa ruas jalan: 

Jalan Ruas Sukamarga - Bulok di Kalianda: Panjang jalan 4.300 meter dengan lebar 5 meter.

Jalan Ruas Sp. Tugu Radin Intan - Exit Tol Kalianda: Panjang jalan 1.860 meter dengan lebar 9 meter.

Desa agom Jalan Ruas Way Harong - Desa Sidoharjo di Kalianda: Panjang jalan 2.600 meter dengan lebar 5 meter.

Pembangunan jalan ini merupakan bagian dari upaya Dinas PUPR Lampung Selatan untuk meningkatkan kemantapan jalan di wilayah tersebut. 

Dengan total anggaran sekitar 59 miliar, diharapkan jalan-jalan di Lampung Selatan, termasuk yang ada di Bulok, dapat menjadi lebih baik dan mempermudah mobilitas warga masyarakat sekitar. 

Dinas PUPR pada awal Tahun 2025, membangun jalan sepanjang 4 kilometer menuju objek wisata pantai , dengan anggaran hampir 11 miliar rupiah.

Jalan objek wisata pantai yang dibangun dikerjakan dalam 150 hari, mulai dari jalan masuk Jalan Trans Sumatera di Desa Sukamarga, Kecamatan Sidomulyo, hingga tembus ke Kecamatan Kalianda.

Pengerjaan jalan start 13 Maret 2025 lalu dan progress saat ini mencapai 30 persen. PUPR merencanakan menyelesaikannya pada Agustus 2025 mendatang, hingga bisa dilewati roda dua dan empat.

Kepala Dinas PUPR, Hasbi Aska mengatakan, pembangunan jalan wisata pantai bagian dari komitmen kerja 100 hari Bupati Lampung Selatan, untuk menunjang pariwisata di Kalianda dan Sidomulyo.

" Ya pembangunan tersebut adalah bukti komitmen 100 Hari kerjanya bapak Bupati Lampung Selatan Radityo Egi Pratama," tegas Hasbi Aska.

Di tempat terpisah Agus Sartono, anggota komisi IV DPRD Lampung Selatan, mengapresiasi Pemkab Lamsel dalam membangun jalan wisata pantai tersebut, karena kawasan itu sering dikunjungi wisatawan dari berbagai kota.

" Kita mengapresiasi pemerintah kabupaten Lampung Selatan telah membangun beberapa jalan, dari simpang tugu Radin intan atau exsit toll, jalan sukamarga-Bulok menuju ke wisata dan untuk jalan akses hasil bumi makin lancar yakni di jalur way Arong ke kecamatan Way Panji, agar perekonomian daerah kabupaten Lampung Selatan makin meningkat," pungkas Agus Sartono.

Parto, seorang petani jagung yang lahannya berada tak jauh dari lokasi pembangunan, mengaku sangat bersyukur atas perbaikan jalan tersebut. Ia berharap pembangunan infrastruktur seperti ini bisa terus dilanjutkan demi kemajuan daerah kabupaten Lampung.

“Syukur alhamdulillah, jalan ini akhirnya diperbaiki. Kami jadi lebih mudah mengangkut hasil panen dan aktivitas kami lebih lancar. Terima kasih Pak Bupati Egi, semoga kepemimpinan beliau membawa Lampung Selatan semakin maju lagi,” ujarnya.

Di tempat yang lainnya Setelah belasan tahun rusak tanpa perbaikan, di ruas Jalan Cindar Bumi di Desa Kedaton, Kecamatan Kalianda, akhirnya mulai dibangun. Jalan sepanjang 1.850 meter yang juga menjadi akses alternatif menuju Exit Tol Kalianda itu kini tengah dalam proses pengerjaan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan melalui PT Djuri Teknik.

Selama bertahun-tahun, kondisi jalan tersebut menjadi keluhan warga karena rusak parah dan menghambat aktivitas sehari-hari, khususnya di sektor pertanian dan distribusi hasil panen.

Hal senada disampaikan oleh Heri, warga setempat yang juga turut dilibatkan dalam proyek tersebut sebagai petugas keamanan malam. Ia mengapresiasi langkah pemerintah yang tidak hanya memperbaiki jalan, tetapi juga memberdayakan masyarakat sekitarnya.

“Saya sangat mendukung pembangunan jalan ini. Kami, warga di sini, juga ikut dilibatkan dalam pekerjaan proyek. Terima kasih kepada Bupati Radityo Egi Pratama dan dinas PUPR kabupaten Lamsel. Yang dibangunnya jalan ini akan sangat berdampak bagi peningkatan ekonomi masyarakat khususnya kabupaten Lampung Selatan,” tutupnya. (Red)

Read More

Pencurian dengan Pemberatan, Tiga Pelaku Diamankan Polsek Natar

Lampung Selatan – Unit Reskrim Polsek Natar, Polres Lampung Selatan, berhasil mengungkap kasus pencurian dengan pemberatan yang terjadi pada Selasa (15/4/2025) lalu di kawasan Jalan Padat Karya Griya Pulau Mas, Desa Merak Batin, Kecamatan Natar.  

Kapolsek Natar, AKP Setio Budi Howo, mengungkapkan bahwa tiga orang pelaku yang diamankan yaitu IM (37), ARS (28), dan HEP (35). Mereka ditangkap pada Jumat (23/5/2025), di dua lokasi berbeda yakni di Desa Kalisari dan Desa Sidosari, Kecamatan Natar, setelah dilakukan serangkaian penyelidikan.

Kejadian pencurian berawal pada hari Selasa (15/4/2025), sekitar pukul 05.00 WIB, di rumah korban yang berinisial RSD (43), seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS). Saat itu, pelaku memanfaatkan kelengahan korban untuk membuka pintu pagar rumah dan merusak kunci sepeda motor yang terparkir di garasi depan rumah, lalu membawa kabur sepeda motor Yamaha Mio Gear berplat nomor BE 2540 DBN.

Korban yang menyadari sepeda motornya hilang segera melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Natar. Total kerugian yang dialami korban diperkirakan mencapai Rp 15 juta, dan laporan tersebut langsung ditindaklanjuti oleh petugas kepolisian.

Penyelidikan yang dilakukan oleh Unit Reskrim Polsek Natar berhasil mengendus jejak pelaku. Pada Jumat (23/5/2025), polisi berhasil menangkap HEP di rumahnya di Desa Kalisari, Kecamatan Natar, sekitar pukul 17.00 WIB, yang kemudian dilakukan pengembangan lebih lanjut.

Selanjutnya, polisi menangkap dua pelaku lainnya, yaitu IM alias Anton dan ARS, di Desa Sidosari, Kecamatan Natar, sekitar pukul 21.00 WIB. Dalam penangkapan ini, polisi berhasil mengamankan barang bukti berupa sepeda motor Yamaha Mio Gear yang merupakan hasil curian, serta sebuah pegangan kunci letter T yang digunakan pelaku untuk merusak kunci kontak sepeda motor.

Kapolsek AKP Budio Howo menegaskan bahwa ketiga pelaku kini telah diamankan di Polsek Natar dan dijerat dengan Pasal 363 KUHPidana tentang Pencurian dengan Pemberatan, yang mengancam mereka dengan hukuman penjara hingga tujuh tahun. “Kami akan terus mengembangkan kasus ini untuk mengungkap lebih banyak informasi terkait jaringan pelaku,” ujar Howo.

AKP Budi Howo juga mengimbau kepada masyarakat agar lebih waspada terhadap potensi kejahatan serupa, terutama pada jam-jam rawan. "Kami berupaya maksimal untuk meningkatkan patroli preventif di area-area yang sering menjadi sasaran pencurian," pungkasnya. (Red)

Read More

Pemdes Negeri Pandan Kalianda Realisasikan DD dengan Pembangunan Fisik

KALIANDA - Pemerintahan Desa (Pemdes) Negeri Pandan Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan (Lamsel), telah merealisasikan pembangunan fisik drainase dan gorong-gorong Plat, di Dusun Kumbang Tanjung 05 RT. 09 yang dianggarkan dari Dana Desa (DD) tahap pertama tahun 2025.

Sesuai dengan papan plang yang terpampang dilokasi pembangunan (fisik) Gorong-gorong plat tersebut memiliki volume 5 X 0,5 X 0,5 M dengan dana anggaran senilai Rp. 22.391.000 (Dua puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) dan Drainase memiliki volume 100 X 0,3 X 0,4 M, dengan anggaran Rp. 42.596.000. (Empat puluh dua juta lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah). 

"Alhamdulillah, kami telah merealisasikan pembangunan pisik berupa Drainase dan Gorong-gorong plat di Gg, jalan panggilawan, tepatnya didusun 05 kumbang tanjung RT.09, yang merupakan harapan dari warga sekitar, agar dibagun drainase agar supaya bisa mempelancar arus air baik itu dari air hujan ataupun dari air limbah warga sekitar," ujar Kepala Desa Negeri Pandan Suplimansyah. 

Suplimansyah juga berharap, agar pembangunan ini dapat memberikan manfaat besar bagi masyarakat sekitar khususnya warga yang berada Dusun 05 di Gg Jalan Panggilawan.

Sebagai Kades dirinya menunjukkan komitmennya bahwa pemerintah akan membangun desa dari bawah, serta menjawab kebutuhan dari warganya, terhadap pembangunan. 

“Dengan dukungan dan partisipasi masyarakat, diharapkan pembangunan ini dapat memberikan dampak positif yang berkelanjutan, dan saya berpesan kepada warga agar bersama-sama saling menjaga pembangunan ini agar senantiasa awet demi kepentingan bersama,” tukasnya.

Terpisah Angga, salah seorang warga lingkungan sekitar, saat di konfirmasi awak media dikediamannya Senin 26 Mei 2025, dia menyatakan, selaku warga lingkungan sangat berterimakasih pada pak kades, yang telah merealisasikan pembangunan drainase dan gorong-gorong. 

Masih kata dia, pihaknya selaku warga stempat, sangat sangat merasa senang sekali atas dibangunnya drainase dan gorong-gorong di lingkungan ini.

"Terimakasih kami ucapkan kepada pemerintahan desa Negeri Pandan, yang sudah merealisasikan pembangunan didusun 05 ini. Semoga dengan telah dibangunnya Gorong-gorong dan drainase dilingkungan kami ini saluran untuk pembuangan air limbah atau pun air hujan dari lingkungan sekitar bisa lancar, karena pembangunan ini sangatlah banyak manfaat nya bagi kami terutama bagi warga yang ada dijalan Panggilawan. Dan kami Do,akan agar pak kades dan keluarga selalu di berikan kesehatan di murahkan Rizkynya, serta bisa membangun Desa Negeri Pandan ini lebih maju lagi," tutupnya. (Red)

Read More

Sebanyak 105 Calon Jemaah Haji Asal Lampung Selatan Resmi Diberangkatkan Ke Tanah Suci

LAMPUNG SELATAN - Sebanyak 105 calon jemaah haji Kloter 56 asal Kabupaten Lampung Selatan resmi diberangkatkan ke Tanah Suci pada Minggu (25/5/2025). Prosesi pelepasan berlangsung khidmat di halaman Masjid Agung Kalianda dan dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Lampung Selatan, M. Syaiful Anwar.

Turut hadir dalam acara tersebut jajaran Forkopimda Lampung Selatan, para tokoh agama, serta keluarga dari para calon jemaah haji yang turut mengantarkan dengan penuh haru dan doa.

Dalam sambutannya, Syaiful Anwar menekankan bahwa ibadah haji merupakan panggilan suci dari Allah SWT yang tidak semua orang mendapat kesempatan untuk menjalaninya.

“Ini adalah sebuah panggilan sekaligus ujian bagi para calon jemaah haji. Oleh karena itu, diperlukan kesabaran, ketakwaan, dan fisik yang kuat dalam menjalani seluruh rangkaian ibadah,” ujar Syaiful.

Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga kesehatan dan fisik selama menjalankan ibadah haji, agar semua proses ibadah dapat dilaksanakan dengan sempurna.

"Kami menghimbau kepada seluruh jemaah untuk selalu mengikuti arahan dan petunjuk dari para petugas haji, demi kelancaran dan keselamatan bersama,” pesannya.

Di akhir sambutannya, Wakil Bupati menyampaikan ucapan selamat atas keberangkatan para jemaah dan mendoakan agar seluruhnya diberi kelancaran, keselamatan, serta menjadi haji yang mabrur dan mabruroh.

Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, sebanyak 105 jemaah haji asal Kabupaten Lampung Selatan resmi diberangkatkan menuju Tanah Suci.

Ditempat yang sama Kabag Kesejahteraan Rakyat (KESRA) Lampung Selatan Firmansyah, berharap jamaah calon haji (JCH) dapat menunjukkan jati diri sebagai warga Lampung Selatan yang santun dan saling membantu selama melaksanakan ibadah haji di Tanah Suci nantinya.

Kita mendoakan semua jamaah haji selalu diberikan perlindungan Allah SWT saat menjalankan rangkaian ibadah, serta kembali ke tanah air Indonesia dalam keadaan sehat walafiat.

“Semoga bapak ibu sehat, bisa menunaikan ibadah dengan lancar dan kembali ke tanah air sebagai haji yang mabrur,” ujarnya Firmansyah saat diwawancarai oleh media ini. 

Lebih lanjut Firmansyah, mengatakan bahwa pelepasan (JCH) ini adalah agenda rutin tahunan, menandai kedua kalinya perjalanan spiritual para calon haji menuju Tanah Suci.

“Karena ini menandai perjalanan suci menuju Makkah. Selain itu, acara ini juga menjadi ajang untuk memohon doa restu dari para keluarga dan masyarakat Lampung Selatan secara umum,” tukas Firmansyah. (Red)

Read More

SMK Negeri 2 Kalianda Laksanakan Ujian Sumatif Akhir Semester Digital Berbasis Android

KALIANDA - SMK Negeri 2 Kalianda kembali menegaskan komitmennya sebagai sekolah berbasis teknologi dengan melaksanakan Sumatif Akhir Semester (SAS) secara digital tanpa menggunakan kertas. Para siswa mengerjakan ujian melalui sistem Android Base Test menggunakan perangkat Android masing-masing.

Pelaksanaan ujian berlangsung di lingkungan sekolah dan dapat diakses melalui portal resmi https://daring.smkn2kalianda.sch.id. Bagi siswa yang menghadapi kendala perangkat, pihak sekolah menyediakan laboratorium komputer sebagai fasilitas alternatif. Hal ini disampaikan oleh Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum, Suntoro, S.Pd.

Sumatif Akhir Semester ini diikuti oleh 796 siswa, terdiri dari 397 siswa kelas X dan 399 siswa kelas XI, yang menjalani ujian selama lima hari, mulai 22 hingga 28 Mei 2025. Ujian dibagi dalam dua sesi per hari untuk memastikan kelancaran dan efektivitas pelaksanaan.

Inovasi digital ini sudah diterapkan oleh SMK Negeri 2 Kalianda selama enam tahun terakhir dan terus dikembangkan. Di bawah kepemimpinan Kepala Sekolah Nyoman Mister, M.Pd., sekolah terus meningkatkan pelaksanaan ujian berbasis teknologi agar menjadi pelopor pendidikan digital di Lampung Selatan dan Provinsi Lampung.

Kesuksesan ini juga didukung oleh Tim IT SMK Negeri 2 Kalianda yang dipimpin oleh Sutrisno, alumnus Harvard University jurusan Computer Science, yang aktif mendorong kemajuan teknologi informasi di sekolah. Dengan ujian berbasis Android ini, SMK Negeri 2 Kalianda memperkuat posisinya sebagai sekolah adaptif terhadap perkembangan zaman, sekaligus menunjukkan komitmen pada pendidikan yang efisien, ramah lingkungan, dan berbasis teknologi digital. 

Read More

IKBI PTPN I Regional 7 Mulai Penilaian Lomba Kebersihan Lingkungan

WAY KANAN--- Merespons Program Ikatan Keluarga Besar Istri (IKBI) PTPN I Pusat dalam mendukung harmoni dan operasional perusahaan, IKBI PTPN I Regional 7 menggalakkan kebersihan, kerapihan, dan kreativitas lingkungan. 

Program yang dimulai pada 2024 itu dilombakan secara berjenjang dari tingkat Unit Kerja (Kebun), hingga tingkat Subholding PTPN I atau nasional.

“Tahun lalu kami diwakili oleh IKBI Kebun Way Berulu di lomba tingkat Subholding PTPN I dan keluar sebagai juara tiga. Tahun ini kami mempersiapkan lebih serius dengan seleksi dari 16 Unit Kerja atau Kebun yang ada. Hari ini kami memulai penilaian dari Kebun Tulung Buyut yang berada di Kabupaten Way Kanan, Lampung,” kata Nana tuhu Bangun, Ketua IKBI PTPN I Regional 7 di Tulung Buyut, Jumat (23/5/25).

Istri Regional Head PTPN I Regional 7 Tuhu Bangun itu menurunkan tim penilia yang terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, sekretaris, bendahara, dan beberapa Kordinator seksi. Selain Nana Tuhu Bangun, hadir Linda Wiyoso, wakil ketua yang juga istri SEVP Operation Wiyoso, dan tim lain. Mereka disambut Diah Puspitasari, Ketua IKBI Kebun Tulung Buyut yang juga istri Manajer Kebun Tulung Buyut Endi Setiawan.

Tim yang dibekali form aspek-aspek penilaian melakukan inspeksi di beberapa objek yang berada di lingkungan perusahaan. Taman Kanak-kanak IKBI Tulung Buyut yang merupakan aset perusahaan untuk pendidikan prasekolah bagi anak karyawan dan masyarakat sekitar menjadi sasaran pertama. Di sarana pendidikan yang berada di area fasilitas umum berupa alun-alun perusahaan itu, Tim diajak bergembira oleh anak-anak TK yang menghibur dengan aneka pertunjukan. Tidak tangan kosong, Tim dari Kantor Regional itu juga membawa buah tangan berupa paket makanan tambahan kepada 78 siswa yang tercatat di sekolah tersebut.

Peninjauan sesi kedua berlangsung setelah salat Jumat. Yakni, melihat dan menelisik detail fisik dan kegiatan pada Rumah IKBI yang merupakan Pojok Ekonomi/warung yang dikelola organisasi para istri karyawan dan relawan itu.

Berdampingan dengan Rumah IKBI, satu bangunan sederhana difungsikan sebagai Posko Pilah Sampah. Di tempat ini, para anggota IKBI Kebun Tulung Buyut dibantu para volunteer alias relawan menerima dan menampung sampah yang dikumpulkan dari masyarakat untuk dipilah dan dipilih. “Sampah akan dipilah sesuai dengan jenisnya, yakni sampah organik dan anorganik untuk kemudian dimanfaatkan sesuai dengan kebisaan manfaatnya dan berkesempatan menanam pohon alpukat dan kelengkeng bersama Wakil Ketua Ibu Linda Wiyoso” kata Dia Puspitasari, Ketua IKBI Kebun Tulung Buyut.

Penilaian berlanjut ke fasilitas umum berupa tempat ibadah, yakni Masjid Taqwa yang berada di depan Komplek Perumahan atau emplasemen Afdeling 1. Tim menilai kebersihan dari tempat wudhu, toilet, ruang salat, teras, halaman, dan aspek lainnya.

Dari Masjid, Tim bergeser tak jauh dari lokasi, yakni Emplasemen atau komplek rumah karyawan. Rumah sederhana berdinding papan milik Bambang, karyawan bagian gudang di Pabrik Karet Tulung Buyut. Ketua Tim, Nana Tuhu Bangun menyapa Sukarti (81), orang tua dari Bambang yang sedang duduk di beranda sederhana. Dengan ramah Nana berinteraksi dengan perempuan sepuh yang sudah tuna netra tentang asal-usul dan kehidupannya.

“Saya dari Bandongan, Magelang. Datang ke sini tahun 1993 dibawa anak saya yang kerja di sini. Suami saya meninggal waktu Bambang masih kecil. Bambang datang ke sini waktu masih bujang. Alhamdulillah sekarang sudah punya cucu dan buyut,” kata perempuan sederhana tetapi tampak bersih itu sambil mendoakan setiap yang menyalami.

Meskipun sederhana, rumah Bambang dengan halaman cukup luas yang berisi aneka tanaman buah dan sayur, Tim menuju ke belakang rumah. Ada kolam ikan lele, kandang ayam kampung, pohon buah jeruk yang sedang berbuah lebat, dan aneka potensi pendapatan lainnya.

“Ini suasana desa yang sangat menyenangkan. Halamannya cukup luas dan bersih bisa untuk bermain dan berinteraksi antar keluarga. Tanamannya banyak, ada jeruk, jambu, nangka, sayuran juga bumbu sepeti cabai dan lainnya. Ini contoh yang diinginkan dalam lomba Kebersihan Lingkungan yang digagas Ibu Ketua IKBI Pusat. Saya apresiasi kreativitas ibu-ibu IKBI Kebun Tulungbuyut ini,” kata dia.

Sesi terakhir penilaian, Tim menuju Kebun IKBI Tulung Buyut yang diberi nama Hijrah Asa Lestari. Di lahan yang berada di samping Rumah Dinas Manajer seluas 120 meter persegi dalam naungan pohon-pohon mahoni dan sengon itu, para anggota IKBI menanam aneka rupa. Di sisi kiri gapura, terdapat tanaman timun yang sudah hampir selesai masa panennya. Lalu, kebun terong yang sedang ranum-ranumnya, kangkung, kancang panjang, sawi, kacang tanah, cabai, dan aneka rempah seperti jahe, kunyit, lengkuas, dan saudara-saudaranya.

Mengomentari materi yang baru saja ditinjau, Nama Tuhu Bangun menyatakan apresiasinya. Ia mengakui program ini baru dimulai setahun belakangan dan awalnya dipersiapkan untuk mengikuti lomba. Namun, dengan antusiasme IKBI di seluruh Unit, ia menyatakan kegiatan ini tidak boleh hanyaa bersifat seremonial dan temporer.

“Kami sepakat untuk menjadikan kegiatan ini sesuatu yang berkelanjutan. Dan faktanya, ini sudah berjalan dan tetap terawat dengan baik. Ini menunjukkan ada hasilnya, merawat kebersihan dan kerapian, mengharmoniskan hubungan interpersonal, dan tentu membuat kita nyaman di lingkungan yang asri. Saya apresiasi konsistensi ini,” kata dia.

Nana Tuhu Bangun mengatakan, ada tiga aspek yang dinilai dalam lomba ini. Yakni tentang perhatian kepada kebersihan lingkungan, kerapihan dan penataan, serta kreativitas. “Selanjutnya kami akan melakukan penilaian ke IKBI 16 Unit Kerja yang ada di PTPN I Regional 7. Nanti yang dinyatakan terbaik akan kami ikutkan di tingkat nasional atau di tingkat HO (head office PTPN I),” kata dia.(*)

Read More